BANTEN POS

Kategori: PARLEMEN

  • Kasus Jayasari Uji Profesionalitas Polri

    Kasus Jayasari Uji Profesionalitas Polri

    LEBAK, BANPOS – Kasus dugaan penyerobotan tanah warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak yang diduga melibatkan eks Bupati Lebak, Jayabaya, memasuki babak baru.

    Pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu telah melakukan gelar perkara terkait laporan kasus tersebut. Namun, berdasarkan informasi belum ada yang ditetapkan tersangka.

    Menanggapi hal tersebut, Aktivis Pejuang Keadilan yang juga mendampingi masyarakat Jayasari sedari awal, Harda Belly, mengatakan bahwa gelar perkara yang dilakukan kepolisian harus objektif dan tidak merugikan warga desa Jayasari yang benar-benar butuh keadilan.

    “Kasus penyerobotan tanah di desa Jayasari ini nyata. Warga yang merasakan, warga desa yang dirugikan. Apalagi hal ini diduga dilakukan oleh mantan Bupati, kepolisian harus bertindak tegas tanpa tebang pilih,” kata Harda kepada BANPOS, Minggu (10/9).

    Harda menjelaskan, kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Lebak ini sekaligus menguji profesionalitas Polri.
    “Penyerobotan tanah ini sudah lama menjadi perhatian teman-teman, begitu alot karena mungkin warga desa melawan kekuatan besar, yaitu mantan Bupati. Sekarang tidak boleh dibiarkan, profesionalitas Polri untuk melayani masyarakat sedang diuji, masyarakat menanti ketegasan Polri dalam memberantas mafia tanah,” jelas Harda.

    Ia memaparkan, pihaknya bersama teman-teman aktivis akan terus mengawal kasus penyerobotan tanah ini sampai warga desa mendapatkan keadilan dari perlakuan tidak bertanggung jawab.

    “Kami akan terus kawal kasus penyerobotan tanah ini. Gelar perkara sudah dilakukan kepolisian, tinggal kita menunggu siapa yang akan menjadi tersangka, apakah aktor utamanya atau hanya kroni-kroninya saja. Kita tunggu dan awasi terus,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Puluhan Warga Jayasari yang menjadi korban dugaan Mafia Tanah di Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak kembali mendatangi Mabes Polri.

    Diketahui, kedatangan warga tersebut menindaklanjuti undangan yang ditujukan dari Polda Banten dengan Nomor : B/3596/IX/Res.1.10./2023/Ditreskrimum dengan perihal : Undangan Gelar Perkara Khusus.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, Sebanyak 30 orang warga datang ke Mabes Polri menggunakan Bus. Pada gelar perkara tersebut dipaparkan tindak lanjut dari persoalan mafia tanah yang ada, bahwa dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka.(MYU/DZH/PBN)

  • Kampus Diharap Tak Jadi Ajang Politik

    Kampus Diharap Tak Jadi Ajang Politik

    TANGERANG, BANPOS – Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini mengeluarkan putusan yang memperbolehkan kegiatan kampanye di fasilitas pendidikan, baik sekolah maupun kampus sepanjang tidak menggunakan atribut dan mendapat izin dari pengelola. Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten yang juga Rektor Universitas Raharja Tangerang, Dr PO Abas Sunarya memberikan pandangannya.

    Abas mengaku sebagai sebuah putusan, dirinya menghormati hal itu. Namun demikian, dia berpendapat agar pascaputusan tersebut dibuat aturan secara lebih detail. “Dibuatkan juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis)-nya,” katanya saat ditemui wartawan belum lama ini.

    Abas menambahkan, bila kampus dijadikan arena kampanye, maka bisa saja capres, caleg maupun hingga kepala daerah beserta pendukungnya akan hadir berbondong-bondong ke kampus.”Pasti dalam satu kampus yang hadir tidak hanya bakal satu. Padahal kampus adalah lembaga pendidikan yang di dalamnya boleh jadi ketika di masyarakat mereka berasal dari macam-macam partai,” ucapnya. Karena itu, jika hal ini tidak diatur, maka kampus hanya akan menjadi ajang politik semata.

    “Kalau kita terus terang bukan melarang. Tapi kalau seperti yang mengarahkan (mengatur kampanye) adalah KPU dimana kita harus mengenal para kandidat di mana mereka nantinya akan menjadi wakil untuk membawakan suara masyarakat di tingkat pemerintahan itu boleh. Tapi harus soft,” ucapnya. Namun jika kampanye hanya dilakukan oleh salah satu partai, dirinya tegas menolak.

    “Pemahamannya (kampanye) harus oleh KPU-lah. Atau oleh pemerintah sebagai lembaga pembina organisasi politik. Jadi tidak khusus berbicara satu partai saja. Menyosialisasikan bagaimana caranya memandatkan suara kepada parpol atau kandidat yang memenuhi syarat untuk duduk di legislatif maupun eksekutif,” ucapnya.

    Karena itu, Abas mengungkapkan juklak juknis untuk mengatur kampanye di kampus menjadi keharusan. Dia pun memastikan tidak menentang aturan yang telah dikeluarkan oleh MK. “Kalau misalkan kampanye digelar di kampus oleh salah satu parpol atau caleg atau calon kepala daerah, apakah yakni yang datang cuma mahasiswa. Apakah yakin kalau tokohnya yang jadi jurkam nggak bawa pasukan, enggak bawa seragam (atribut). Pasti itu susah dibendung, apalagi dia tokoh,” tandasnya.(PBN)

  • Kapolres Pandeglang Rotasi 5 Kapolsek dan 1 Kasat

    Kapolres Pandeglang Rotasi 5 Kapolsek dan 1 Kasat

    PANDEGLANG, BANPOS – Polres Pandeglang, melakukan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebanyak 5 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Satuan (Kasat) Tahti di halaman gedung Mapolres Pandeglang, Senin (4/9).

    Lima Kapolsek jajaran Polres Pandeglang yang melaksanakan Sertijab tersebut diantaranya, Kapolsek Pandeglang yang sebelumnya dipimpin oleh AKP Osman Sigalingging, berpindah kepada Kompol Didik Sulistya. Kapolsek Jiput dari Kompol Dadan Hamdani, kepada IPTU Bobong Garlono. Kapolsek Pagelaran yaitu IPTU Dasep Dudi Rahmat, yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Satreskrim Polres Pandeglang. Kapolsek Saketi dari Kompol Heru Ridartono, kepada Iptu Agus Salim, dan Kapolsek Pulosari dari Iptu Agus Salim, kepada Aap Ahmad Sapei. Sementara, Kasat Tahti dipimpin oleh Ipda Sukasni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah, dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Kapolsek jajaran yang telah berpindah tugas.

    “Saya memberikan apresiasi atas pengabdian para Kapolsek jajaran, yang selama ini telah menorehkan lukisan indah selama bertugas di Polres Pandeglang. Rotasi yang kita laksanakan ini, merupakan bagian dinamika tugas dan penyegaran ditubuh institusi Polri,” kata Belny.

    Selain itu, Kapolres juga memberikan sejumlah pesan kepada seluruh Kapolsek dan Kasat Tahti yang baru mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab (TWT) serta meningkatkan 3 K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) yang baik dengan Forkopimka di wilayahnya.

    “Kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat bertugas di Polres Pandeglang. Saya berharap kepada Kapolsek jajaran yang baru, agar segera beradaptasi dengan wilayahnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah hukumnya, dapat segera tertangani. Berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, serta bina dengan baik komunikasi bersama masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar

    Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar

    YOGYAKARTA, BANPOS – Megawati Soekarnoputri mulai keluar “kandang”. Ketum PDIP itu mulai rajin turun gunung menemui masyarakat dan kader banteng di berbagai daerah. Diyakini, langkah ini diambil Mega untuk mendongkrak Ganjar Pranowo, Capres yang didukung partai yang dipimpinnya.

    Dalam dua hari ini saja, Mega sudah menghabiskan waktu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini, agenda yang dijalani Mega cukup padat. Ganjar Pranowo, Capres yang diusung PDIP setia mendampingi Presiden ke-5 RI itu, dalam berbagai kegiatannya.

    Hari pertama, Selasa (22/8), Mega meresmikan kantor DPD PDIP Yogyakarta dan berdialog dengan kader-kader banteng hingga jelang sore. Selanjutnya, Mega langsung menghadiri acara relawan Ganjar yang bertemakan ‘Temu Kebangsaan’ di Royal Ambarukmo.

    Di hari kedua kemarin, Mega bergeser ke daerah Sleman. Masih ditemani Ganjar, Mega meresmikan patung Bung Karno di tempat berkumpulnya budayawan dan seniman Yogya bernama Omah Petroek yang terletak di kawasan Pakem, Sleman.

    Mega dan Ganjar tiba di lokasi pukul 12.50 WIB. Patung Bung Karno setinggi 7 meter di kaki Gunung Merapi itu, masih ditutupi tirai berwarna hitam. Jadi belum bisa terlihat ekspresi patung Proklamator RI tersebut. Di momen ini lah, pihak panitia mengistimewakan Mega.

    Sebagai anak biologis Bung Karno, Mega pun diberi kesempatan untuk meresmikan patung tersebut. Mega yang mengenakan pakaian putih berselendang biru itu, diminta menekan tombol merah, untuk membuka tirai patung ayahnya.

    Setelah ditekan, tirai yang menutupi patung Bung Karno pun perlahan-lahan terbuka. Sehingga terlihat jelas ekspresi patung Proklamator Kemerdekaan RI itu. Patung ini menggambarkan raut wajah Bung Karno yang berapi-api. Seperti sedang berorasi, dengan mengacungkan tangan kanannya ke arah Sang Saka Merah Putih. Sementara tangan kirinya memegang buku.

    Dalam setiap acara yang dihadirinya, Mega diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Berbagai persoalan bangsa hingga dinamika politik selalu disinggung Mega. Tak lupa, Mega juga berulang kali mengingatkan para kader untuk terus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan partai dan Ganjar.

    Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno tidak menampik, Mega sekarang mulai turun gunung. Kata dia, kedatangan Mega 2 hari di Yogyakarta bukanlah yang terakhir. Banyak daerah yang akan didatangi Mega untuk menyapa rakyat dan kader PDIP di bawah.

    “Bu Mega akan terus turun,” tegas Hendrawan, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Tak hanya Mega, kata Hendrawan, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani juga akan banyak turun gunung ke daerah-daerah. Besok (25/8), Puan dijadwalkan hadir di Semarang, Jawa Tengah dalam agenda internal PDIP.

    “Semua akan turun untuk menunjukkan partai solid, serempak bergerak,” tekan dia.

    Kegiatan Mega yang sudah rajin turun gunung juga diakui Plt Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Sebagai mitra koalisi dengan PDIP, Mardiono mengaku senang melihat Mega yang aktif turun ke bawah untuk mensosialisasikan Ganjar ke masyarakat.

    Menurut Mardiono, aksi turun gunung Mega ke daerah, juga tak lepas dari ikhtiar mencari Cawapres yang akan mendampingi Gajar. Kata dia, Mega tentu akan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan soal siapa Cawapres yang akan ditunjuk mendampingi Ganjar.

    “Beberapa hari kemarin Bu Megawati sudah ke Yogya. Nah, kalau Bu Megawati sudah mulai turun, ini sebuah sinyal bahwa kita pasti akan lolos begitu,” kata Mardiono.

    Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menilai wajar Mega turun gunung. Menurutnya, aksi Mega yang mulai turun ke akar rumput ada kaitannya dengan elektabilitas Ganjar yang dalam beberapa bulan terakhir sempat disalip Prabowo Subianto.

    “Sebagai ketua partai yang mencalonkan Pak Ganjar, Bu Mega tentu ingin calonnya menang. Ketika elektabilitas Pak Ganjar naik turun, ya wajar kalau Bu Mega berusaha ikut memperbaikinya,” terang Prof Kacung, kemarin.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Kamis (24/8), dengan judul “Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar”. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/pemilu/185257/mega-turun-gunung-demi-dongkrak-ganjar

  • Golkar Banten Tegak Lurus Dukung Prabowo

    Golkar Banten Tegak Lurus Dukung Prabowo

    SERANG, BANPOS – Partai Golkar saat ini telah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk bersama mengusung Prabowo Subianto dalam pilpres 2024 mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengaku fatsun dan tegak lurus terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang mengusung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kemenangan Prabowo akan kembali terukir di Provinsi Banten.

    “Kami kader Partai Golkar di Provinsi Banten akan fatsun dan tegak lurus terhadap keputusan Partai. Termasuk dalam pilpres yang mengusung Pak Prabowo Subianto,” ujarnya, Senin (14/8).

    Menurutnya, pertimbangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusung Prabowo punya nilai historis. Pasalnya, Prabowo lahir dari Partai Golkar sehingga punya visi kekaryaan.

    “Dinamika politik adalah keniscayaan yang harus disikapi secara bijak dan penuh pertimbangan. Keputusan ini menurut kami berjalan sangat demokratis di Partai Golkar,” ungkapnya.

    Tatu menyampaikan bahwa para Ketua DPD provinsi se-Indonesia telah melakukan silaturahmi di Bali pada 30 Juli lalu, dalam pertemuan tersebut membahas tentang arah kebijakan partai.

    “Hasil pertemuan, kami seluruh ketua provinsi memberikan mandat kepada Pak Airlangga, selaku ketua umum Partai Golkar untuk melakukan komunikasi dengan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan bakal calon presiden yang diusung,” ujarnya.

    Selain itu, Tatu juga mengatakan bahwa, Airlangga telah melakukan pertemuan dengan para ketua Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan Partai Golkar pada 2 Agustus. Pertemuan selanjutnya, dengan peni sepuh dan para mantan Ketua Umum Partai Golkar pada 4 agustus. Kemudian dengan ormendi (organisasi yang mendirikan dan didirikan, serta organisasi sayap Partai Golkar pada 6 Agustus.

    “Kami yakin, pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi, komunikasi, konsolidasi, dan Ketua Umum atau Pak Airlangga menyerap saran pendapat dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi, terutama perihal pemilihan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar,” katanya.

    Oleh karena itu, menurutnya, keputusan DPP Partai Golkar menetapkan pilihan kepada Prabowo adalah keputusan yang sangat demokratis dan matang.

    “Merujuk hasil pilpres sebelumnya, Pak Prabowo adalah pemenang di Banten dengan raihan suara 61,54 persen. Kami yakin, kemenangan Pak Prabowo akan diraih kembali di Banten. Dengan penuh optimistis, akan meraih kemenangan suara pilpres secara nasional,” tandasnya. (CR01/PBN)

  • Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti masih banyaknya pinjaman online (pinjol) ilegal berkeliaran mencari mangsa. Aparat kepolisian pun diminta segera bertindak memberantas aksi tipu-tipu yang menjerat masyarakat ini.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pelaku pinjol ilegal kian berani menjalankan aksinya dengan memasang iklan secara terbuka di media sosial.

    “Saya masih sering lihat iklan pinjol di Instagram. Bingung saya, kok masih berani ­ber­keliaran,” kata Sahroni, kemarin.

    Untuk itu, dia mendorong ­Korps Bhayangkara berko­laborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan terkait memberantas pinjol ilegal ini. Langkah edukasi juga harus dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjol. “Kami meminta agar semua­nya bersinergi berantas pinjol ilegal ini,” jelasnya.

    Sahroni mengingatkan, keberadaan pinjol ilegal ini sudah dalam taraf membahayakan. Gara-gara pinjol, orang yang terjerat utang bisa melakukan tindakan kriminal.

    “Polisi harus meningkatkan kinerjanya memberantas pinjol ilegal karena cara-cara penagihannya sangat meresahkan dan bisa bikin orang nekat,” pinta Sahroni.

    Hal senada dilontarkan ­anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro. Menurutnya, pinjol ilegal ini sangat membahayakan. Sebab, bunga yang dikenakan tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai 500 persen. Bunga tinggi itu tentu membuat masyarakat tak akan mampu mengembalikan pinjaman.

    “Mereka juga tidak berizin, beroperasi secara ilegal, suku bunganya juga tidak masuk akal, bisa mencapai 40 persen per bulan, bahkan ada sampai 500 persen,” ujar Fauzi.

    Karena itu, Fauzi meminta masyarakat tidak berutang ke pinjol. Bukan hanya karena bunga pinjaman yang di luar logika, tapi operasi mereka sering melanggar aturan.

    “Mereka melakukan pelanggaran data privasi, yang seharusnya tidak boleh dan dilarang undang-undang,” katanya.

    Dia mengungkapkan, berdasarkan info dari OJK, nama pinjol ilegal yang beredar di ­publik jumlahnya sudah mencapai 3.500 lebih. Untuk itu, OJK dan Kepolisian diminta bertindak tegas meningkatkan penindakan hukum, menutup dan melarang operasi pinjol ilegal.

    Pihaknya juga mengajak masyarakat melaporkan praktik pinjol ilegal yang mencurigakan kepada pihak berwenang agar segera ditindak.

    “Bagi masyarakat yang pinjam di pinjol legal atau sudah mendapat izin dari OJK, dipersilakan mengembalikan sesuai ketentuan OJK,” ujarnya.

    Fauzi menjelaskan, Fintech atau yang akrab disebut pinjol resmi bertujuan mempermudah akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat umum.

    Selain itu, Fintech secara tidak langsung menjadi akselerator keuangan di Tanah Air, sehingga jalannya transaksi keuangan akan lebih meningkat dan lebih baik.

    “Tapi kenyataannya (pinjol ilegal), seperti lintah darat yang menjebak masyarakat, di tengah literasi keuangan masyarakat yang masih lemah. Dengan bujuk rayu kemudahan 1, 2 jam cair,” ujarnya.

    Sebab itu, kehadiran pinjol ilegal bahkan legal sekalipun acapkali meresahkan masyarakat. Bahkan, dia menemukan ada pasangan suami istiri sampai bercerai bahkan sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Lantaran suku bunganya ada sampai 144 persen per tahun. “Ini sudah seperti lintah darat. Belum lagi pelanggaran data privasi yang dilakukan pengelola pinjol,” tegasnya.

    Terakhir, dia mengingatkan, sesuai aturan OJK, pinjol legal tidak diperbolehkan mela­kukan share data pri­vasi, atau yang lebih dikenal ­dengan istilah sharelock CaMiLan atau Camera Microfon Location.

    Pinjol legal juga tidak diperkenankan meminta nama-nama terdekat, atau menjanjikan proses peminjaman sejam atau dua jam. Sebab, aturan yang berlaku, pencairan diberlakukan sehari atau dua hari.

    “Tapi oleh pinjol ilegal, semua aturan ini dilanggar. Berdasarkan hal tersebut, kami mengharamkan masyarakat yang sudah telanjur meminjam di pinjol ilegal untuk membayar,” pungkasnya. (RMID)

  • Menteri Lalai Akan Dievaluasi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan menteri yang melalaikan tugas karena sibuk berkampanye di tahun politik akan dievaluasi Presiden Joko Widodo.

    “Tunggu saja, bahwa Presiden sudah menyatakan begitu, kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis.

    Ma’ruf Amin mengatakan, sampai saat ini Presiden belum menyatakan ada menteri yang melalaikan tugas berkaitan dengan pemilu.

    Namun, ia menyampaikan bahwa Presiden pasti terus melakukan penilaian terhadap kinerja menteri.

    “Kita belum tahu besok, lusa, sampai hari ini memang belum. Dan memang (pemilu) belum mulai kan, baru warming up (pemanasan) saja, ini belum mulai,” ujarnya.

    Pada Kamis Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, untuk menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Utara.

    Wapres juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren As’adiyah di Sebatik.(PBN/ANT)

  • KPU Ajak PWI Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tangerang

    KPU Ajak PWI Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tangerang

    TANGERANG, BANPOS — KPU Kabupaten Tangerang menargetkan 85 persen partisipasi pemilih pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, KPU menggandeng berbagai pihak, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.

    Untuk meningkatkan sinergi, Komisioner KPU Kabupaten Tangerang mengunjungi Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (2/8).

    Rombongan institusi penyelenggara pemilu Kabupaten Tangerang periode 2023-2028 tersebut dipimpin Ketuanya Muhamad Umar, didampingi Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Endi Rohendi Biaro.

    Turut mendampingi Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Badri Tamam serta perwakilan sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Umar mengatakan, sinergi dengan PWI Kabupaten Tangerang sangat penting, terlebih saat perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

    “PWI salah satu mitra strategis dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kami berharap terus meningkat,” ujarnya.
    Menurut Umar, peran wartawan sangat penting dalam menyosialisasikan perhelatan pemilu serta mengedukasi masyarakat agar partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lebih meningkat.

    “Kami butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari teman-teman wartawan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

    Sementara Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Badri Tamam berharap bantuan aktif pemberitaan dari wartawan, pemilu di Kabupaten Tangerang lebih semarak dengan keterlibatan berbagai pihak.

    “Melalui pemberitaan dari teman-teman wartawan, kami berharap masyarakat teredukasi, jangan sampai golput dan apatis terhadap pemilu,” katanya.

    Sementara Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sri Mulyo bersama jajaran pengurus menyambut baik kunjungan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang tersebut.

    “Pemilu 2024 momen yang sangat penting. Kami pasti mendukung dalam publikasi serta edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Mulyo juga mengamini Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang harus lebih semarak sehingga publikasi dan sosialisasi harus lebih dimasifkan.

    “Kami berharap KPU lebih aktif memberikan informasi kepada wartawan, baik kegiatan, tahapan dan regulasi pemilu agar kami bisa bantu publikasi,” tandasnya.(Odi/pbn)

  • Bawaslu RI Akan Gandeng Media Petakan Kerawanan Pemilu

    Bawaslu RI Akan Gandeng Media Petakan Kerawanan Pemilu

    JAKARTA, BANPOS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menggandeng media massa untuk menghadapi kerawanan pada Pemilu 2024.

    Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.

    “Salah satu upaya strategi melakukan pencegahan adalah merangkul teman-teman media,” ujar Lolly.
    Menurut dia, strategi pencegahan berdasarkan perspektif media sangat penting dalam pemilu. Ia menilai hasil jurnalisme dari awak media terbukti mampu memengaruhi perspektif apapun kepada khalayak.

    Untuk itu, Bawaslu berupaya merangkul para jurnalis dan media massa agar masuk ke dalam strategi pencegahan pemilu.

    “Karena itu strategi pencegahan dalam perspektif media massa sangat penting untuk didiskusikan,” jelasnya.
    Srikandi Bawaslu itu memberikan bocoran terkait peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik. Adapun IKP Tematik tersebut merupakan penyempurnaan dari IKP yang telah diluncurkan Bawaslu pada 2022.

    Apabila IKP 2022 hanya merumuskan empat aspek kerawanan, di IKP Tematik 2023 nantinya akan memuat lima aspek. Kelima aspek tersebut menyangkut, politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan tematik pemilu di luar negeri.

    “IKP Tematik yang akan diluncurkan nanti guna menjawab persoalan-persoalan yang belum terjawab di IKP 2022,” kata dia.

    Kendati demikian, Lolly tidak menjelaskan lebih lanjut terkait waktu peluncuran IKP Tematik. Ia menuturkan IKP Tematik yang berisi lima poin upaya pencegahan Bawaslu tersebut akan diluncurkan di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

    “Jadi, Bawaslu akan meluncurkan IKP Tematik berdasarkan tempat kerawanan yang tinggi,” kata Lolly.
    Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu bahkan melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada IKP tersebut.

    Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi, yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

    Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).(PBN/ANT)

    CAPTION: Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

  • Calon DPD RI DKI Jakarta Ajak Kampanye Massif

    Calon DPD RI DKI Jakarta Ajak Kampanye Massif

    JAKARTA, BANPOS – Bakal Calon Anggota DPD RI DKI Jakarta, Syarief Hidayatullah prihatin dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Khususnya untuk calon Senator.

    Dia meminta, seluruh pihak bekerja keras meningkatkan partisipasi pemilih DPD. “Pemilih yang mencoblos Senator sangat minim setiap Pemilu. Ini tugas penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Juga tugas bakal caleg DPD seperti saya ini,” kata Syarief ditemui usai diskusi dari Jakarta Menuju DPD RI: Merawat Kebangsaan di Kantor Koma Indonesia, Selasa (1/7).

    Dia mencontohkan, pemilih DPD DKI Jakarta di Pemilu 2019, tak sampai 20 persen. Tepatnya, hanya sekitar 19,8 persen dari total 8 juta lebih pemilih.

    “Pemilih Senator di Jakarta hanya 2 jutaan lebih suara. Tertinggi Pak Jimly Asshiddiqie sekitar 600 ribuan. Ini memprihatinkan dan harus ditingkatkan,” tuturnya.

    Diakuinya, rendahnya pemilih Senator karena minimnya sosialisasi para calon maupun penyelenggara.

    Dikatakan, warga Jakarta harus tahu pentingnya peran DPD RI. Peran DPD ini membawa aprirasi dan pemberdayaan daerah. Sementara akar rumput ini banyak yang tidak tahu tugas dan kewenangan DPD.

    Karenanya, dia mengajak seluruh pihak bareng-bareng kampanye pentingnya keberadaan Senator.

    “Bahkan banyak yang mengira DPD ini mewakili partai politik. Sosialisasi harus gencar lewat media maupun alat peraga. Kerahkan semua alat dan petugas hingga ke RT dan RW,” imbau Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) ini.

    Karena itu, dirinya kini rajin door to door turun ke lapangan. Sehari bisa tiga sampai empat titik. Saat ini, 44 kecamatan dan 150 kelurahan sudah ia sambangi.

    Berbagai elemen masyarakat juga sudah ia temui. Dari ormas keagamaan hingga kepemudaan.

    “Gereja, Masjid, Vihara, seluruh elemen kelompok agama, ormas, sudah saya datangi. Ada santunan anak yatim dan kegiatan kreatif. Sebenarnya ini saya lakukan jauh sebelum mau nyalon. Sehingga saya optimistis bisa target sejuta suara, menang dan mewakili warga DKI,” harapnya.

    Terakhir, Syarief mengajak warga Jakarta untuk menatap Pemilu dengan riang gembira.

    “Bersatulah warga DKI Jakarta yang sudah Maju Kotanya Bahagia Warganya. Jaga toleransi, hindari perpecahan, jangan mau diadu domba. Sudah capek lah. Mari kita bikin Pemilu yang damai aman bermartabat,” pesannya.

    Sebelumnya, Bawaslu mengakui minimnya pemilih calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Agar hal itu tidak berulang pada Pemilu 2024, Bawaslu meminta para calon senator gencar berkampanye.

    “Kemarin 2019 yang golput ada 25 juta pemilih secara nasional. Itu paling banyak ada di suara DPD, yakni 22 persen karena banyak sepertinya yang tidak memilih DPD,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, beberapa waktu lalu.

    Menurut Bagja, angka 25 juta itu muncul karena masyarakat tidak mengenal para calon anggota DPD. Karena itu, Bagja memandang perlu perubahan dalam pola kampanye calon Senator. Para calon harus lebih agresif seperti calon anggota DPR yang didukung oleh partai.

    “Teman-teman Senator kurang selling himself atau selling herself kepada masyarakat,” ujarnya.(RMID)