Kategori: PARLEMEN

  • Kaesang Incar Wali Kota Depok Jokowi Mendoakan

    Kaesang Incar Wali Kota Depok Jokowi Mendoakan

    JAKARTA, BANPOS – Langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju menjadi calon Wali Kota Depok sepertinya semakin mulus. Jokowi tak melarang niat Kaesang itu. Sebagai orang tua, Jokowi merestui dan mendoakan yang terbaik untuk Kaesang.

    Jokowi menilai, Kaesang sudah dewasa dan sudah bisa menentukan jalan sendiri. Dalam tradisi di keluarganya, seorang anak yang sudah menikah, maka dia sudah dibebaskan dan punya tanggung jawab sendiri atas keputusan yang diambil.

    “Saya itu terbiasa ya, terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak sudah berkeluarga, itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka,” terang Jokowi, saat ditanya wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, kemarin pagi.

    Jokowi betul-betul memberikan kebebasan ke Kaesang. Dia hanya akan memberikan saran jika diminta Kaesang. Jika tidak, Jokowi tidak akan memberikan pendapat atas rencana kaesang maju di Depok.

    “Kalau saya ditanya (Kaesang), saya pasti memberikan saran. Tapi, kalau tidak ditanya, saya pasti tidak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang,” imbuhnya.

    Mengenai klaim Kaesang bahwa sudah direstui keluarga maju di Depok, Jokowi menyatakan, tugas orang tua memang merestui. “Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, kembali “ngerecoki” rencana adiknya tersebut. Kata Wali Kota Solo ini, restu Jokowi tidak terlalu penting bagi Kaesang untuk maju di Depok. Sebab, yang diperlukan Kaesang adalah restu dari warga Depok.

    “Yang merestui itu warga, bukan Pak Jokowi, bukan ini. Yang merestui itu warga ya, itu,” tegasnya, di Loji Gandrung, Solo, kemarin.

    Sebab itu, Gibran menyarankan adiknya segera mendatangi Kota Depok. Sebelum benar-benar ingin mengetahui keluh kesah warganya, setidaknya Kaesang pernah menginjakkan kakinya di daerah yang ingin dipimpinnya.

    “Yang merestui itu warga setempat. Yo kono (ya sana) blusukan neng (ke) Depok, diterima atau nggak. Kuncinya kan itu,” sarannya.

    Gibran mengaku, Kaesang tak pernah minta saran kepada dirinya terkait rencana merenggut kursi Depok satu itu. Begitu juga mengenai partai mana yang akan dijadikan kendaraannya.

    “Nggak pernah minta. Takok (tanya) Kaesang mau beda partai, beda wilayah silakan, nggih monggo (ya silakan),” ucapnya.

    Keseriusan Kaesang untuk maju di Depok semakin terlihat. Kemarin, suami Erina Gudono ini menemui Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni. PSI merupakan partai yang mendorong Kaesang maju di Depok.

    “Senang bisa ketemu Mas Depok Pertama @kaesangp, suaminya Mbak Ersofgun @erinagudono. Banyak percakapan menarik. Dari bisnis, politik, dan masa depan anak muda Indonesia,” tulis Raja Juli melalui akun Instagram @rajaantoni.

    Raja Juli lalu mengumbar angin surga. “Senangnya rakyat Depok, kelak punya wali kota muda, progresif, dan tampil apa adanya, nggak jaim,” tutur Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang itu.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah yakin betul, Kaesang bakal maju melalui PDIP. Namun, ia juga menyindir pihak yang mencari keuntungan di situasi ini.

    “Insya Allah Mas Kaesang akan lewat PDIP. Karena apa? Ini kan selalu ada pihak-pihak yang ganggu, yang mengganggu itu biasanya karena ingin partainya ingin jadi besar, maka mengganggu yang besar,” sindir Said ke PSI.

    Di dunia maya, warganet terbelah menyikapi rencana Kaesang maju di Depok. Ada yang mendoakan Kaesang, ada juga mencibirnya.

    “Setiap warga negara punya hak politik, dan berhak ikut Pemilu. Menang kalah tergantung masyarakat yang punya hak pilih,” ucap @Bambang_Budimab, mendukung Kaesang. “Semoga menang, dan membawa perubahan,” sahut @hafizkedaung1.

    Akun @86Bohay menjadi salah satu yang nyinyir. “Suruh pulang aja bocil ke Solo. Jadi lurah atau ketua RW. Depok biar diurus sama orang Depok yang paham dan mengerti Depok,” tulisnya.(RMID)

  • Jokowi Kasih Tebakan, Siapa Yang Bakal Jadi Pemenang Pilpres 2024?

    Jokowi Kasih Tebakan, Siapa Yang Bakal Jadi Pemenang Pilpres 2024?

    SINGAPURA, BANPOS – Presiden Jokowi berguyon di hadapan para peserta Ecosperity Week yang digelar Temasek Foundation di Singapura, Rabu (7/3).
    Dia melemparkan tebakan, dengan bertanya, siapa kira-kira yang akan memenangkan Pilpres 2024 di Indonesia?

    “Di hari yang indah ini, saya akan memanfaatkan kesempatan, dengan bertanya kepada Anda semua, siapa yang bakal memenangkan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun depan?” kata Jokowi dalam pidatonya di Sands Expo & Convention Center, Singapura, Rabu (7/5).
    Kontan, para hadirin menanggapinya dengan tertawa. Jokowi pun melebarkan senyum.

    “I’m sorry. Saya minta maaf, pidatonya salah. Meskipun saya tahu, Anda semua punya rasa ingin tahu yang besar tentang itu (Pilpres 2024, Red),” tutur Presiden ke-7 RI itu.

    Jokowi memaparkan, Singapura sebagai mitra negara, sangat memahami Indonesia dengan baik.
    Dia bilang, siapa pun yang kelak menggantikannya, akan tetap fokus mengantar Indonesia pada kejayaan bangsa. Mewujudkan mimpi jadi raksasa Asia.
    “Segalanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman. Kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), smart city kelas dunia yang dikelilingi 65 persen hutan akan tetap berjalan,” papar Jokowi.

    Dia mempromosikan, Nusantara sebagai kota dengan tingkat karbon netral pertama di Indonesia dan memiliki fasilitas pendidikan kelas dunia, akan menjadi kota yang yang nyaman untuk ditinggali. Juga untuk berbisnis.
    “Nusantara bisa menjadi alternatif tempat tinggal, karena harga rumah di Singapura terus melambung tinggi,” ucap Jokowi kembali bercanda. (RMID)

  • Erick Thohir Juara 1 Survei Cawapres

    Erick Thohir Juara 1 Survei Cawapres

    JAKARTA, BANPOS – Semakin mendekati Pilpres 2024, elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir terus meroket. Dalam survei terbaru yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI), Erick juara 1 untuk bursa cawapres. PAN yang sejak awal mendorong Erick sebagai cawapres tentu saja merasa bangga. Bagi PAN, hasil survei ini membuktikan bahwa Erick bukan calon kaleng-kaleng.

    Survei IPI ini digelar pada 26-30 Mei 2023 yang melibatkan 1.230 responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah digit dialling (RDD). Lewat metode ini, responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Toleransi kesalahan survei ini plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 2 simulasi cawapres yang dilakukan. Pertama, lewat 22 nama cawapres. Kedua, 18 nama. Hasilnya, Erick tetap jawara dalam 2 simulasi tersebut.

    Di simulasi pertama, Erick bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya sama-sama membukukan tingkat elektabilitas 14,8 persen. Erick unggul 0,02 persen, namun jumlahnya dibulatkan ke atas.

    Selain Erick dan Ridwan Kamil, ada juga nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang mengantongi 12 persen. Disusul Menko Polhukam, Mahfud MD 11,8 persen dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,2 persen.

    Namun, pada simulasi kedua, persentase dari masing-masing tokoh alami perubahan. Meskipun posisi teratas masih ditempati Erick dan Emil, tapi perolehan suaranya berubah. Erick menang 0,1 persen dari Emil dengan meraih 15,5 persen.

    “Jika melihat tren, Erick Thohir ada tren kenaikan, Ridwan Kamil sedikit turun, Sandiaga dan AHY turun,” ujar Burhanuddin dalam rilis hasil survei nasional bertajuk “Saling Salip Elektabilitas Capres dan Cawapres Jelang 2024”, kemarin.

    Berdasarkan sebaran wilayah, lanjut Burhan, Erick menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Terutama di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Menariknya, Erick berhasil mengnarget basis pemilih Jokowi- Ma’ruf Amin hingga 20 persen, tertinggi dibanding cawapres lain. Sementara persentase basis pemilih Prabowo-Sandiaga yang memilih nama Erick, mencapai angka 17,5 persen.

    Begitupun dari pemilih partai politik (parpol). Dari PPP (30,8 persen), PDIP (25 persen), Golkar (23,4 persen), Gerindra (20,3) persen dan NasDem (20 persen). “Kalau dilihat basis pemilih berdasarkan partai politik, banyak pemilih dari sejumlah partai memilih Erick Thohir,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto yang ikut dalam rilis survei IPI menyampaikan rasa bangganya. Dengan hasil ini, kata dia, PAN semakin yakin untuk memperjuangkan Erick sebagai cawapres di Pilpres 2024. Apalagi, mengusung Erick sebagai cawapres merupakan keputusan dari Rakernas PAN tahun lalu.

    Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, Erick Thohir menjadi satu-satunya nama yang akan diajukan PAN untuk mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

    “Saya sudah sering katakan, (capres) PAN itu antara Prabowo atau Ganjar, atau Airlangga dengan Zulkifli Hasan. Kemudian, untuk cawapres itu insya Allah, Erick Thohir,” ujarnya.

    Yandri menuturkan, kinerja Erick sebagai Menteri BUMN memang patut diacungi jempol. Ditambah lagi dengan posisi Erick yang saat ini menjadi Ketua Umum PSSI. Meskipun baru sebentar, masyarakat sangat puas dengan Erick yang mampu memperbaiki wajah sepakbola Indonesia.
    “Bang Erick berhasil menghapus dahaga gelar sepakbola Indonesia yang akhirnya kembali membawa pulang medali emas SEA Games setelah 32 tahun penantian,” tutur Yandri.

    Eks anggota Komisi III DPR ini berpendapat, keberhasilan Erick dalam sepakbola memberikan kepuasan bagi masyarakat. Pasalnya, ucap Yandri, mayoritas masyarakat Indonesia, baik anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, warga di pedesaan dan perkotaan, suka dengan sepak bola.

    “Bang Erick sudah membuat sesuatu yang luar biasa, termasuk yang tidak mungkin menurut orang, yakni membawa Messi dan Argentina yang baru juara Piala Dunia ke Indonesia. Artinya yang kami usung bukan sesuatu yang kaleng-kaleng,” ucap Yandri.
    Ia pun menyampaikan Erick Thohir sebagai cawapres menjadi syarat bagi PAN, dalam pertemuan penjajakan koalisi dengan PDIP beberapa waktu lalu dan juga dengan Gerindra dalam waktu dekat.

    “Ini pertimbangan buat Ganjar atau Prabowo, Erick Thohir syarat kami seperti pembahasan internal, walau pun keputusan ada di Pak Ketum PAN Zulhas,” pungkas Yandri.

    Di tempat yang sama, pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menyampaikan hal yang sama. Kata dia, kenaikan elektabilitas Erick dalam survei tidak terlepas dari keberhasilannya membenahi sepak bola Indonesia.

    “Paling tinggi loncatannya yakni Erick Thohir sebagai cawapres, lompatannya cukup signifikan. Penjelasannya karena sudah mendapatkan emas di SEA Games yang sudah 32 tahun itu,” terang Effendi.

    Menurutnya, keberhasilan sepakbola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak bisa dipandang sebelah mata menjelang Pilpres 2024 mendatang. Mengingat jumlah pecinta sepakbola Indonesia jadi yang tertinggi di dunia.

    Secara persentase pecinta sepak bola Indonesia berjumlah 69 persen dari total penduduk sekitar 273 juta jiwa. Sementara berdasarkan surveinya, IPI menyebut sebanyak 63 persen pecinta sepakbola di Indonesia memiliki hak pilih di Pilpres 2024. Dengan angka tersebut, maka elektabilitas Erick akan terdongkrak seiring dengan keberhasilannya dalam memperbaiki dunia sepak bola Indonesia.

    Hal itu ditambah data survei Indikator yang menyatakan, sebanyak 77 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI. Terlebih lagi ketika berhasil membawa pulang medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 kemarin.

    “Di negara kita yang pemilih pecinta bola paling tertinggi di dunia ini mengatakan puas terhadap kemenangan SEA Games itu dan mereka setuju kalau Pak Erick Thohir berperan. Jadi ini menjelaskan kenapa Erick Thohir bisa melompat jauh,” tandasnya.

    Di tempat terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa Erick menjadi satu-satunya nama yang diusulkan PAN untuk jadi cawapres Ganjar. Usulan itu disampaikan, saat PAN melakukan pertemuan dengan PDIP pada Jumat (2/5) lalu. (RMID)

  • Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Niat Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan kepentingan bangsa dan negara ditanggapi pro dan kontra. Namun, banyak sekali yang senang dengan langkah Jokowi itu.

    Sambutan positif atas rencana cawe-cawe Jokowi tidak hanya datang dari parpol koalisi. Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang saat ini banyak berseberangan dengan Jokowi, juga menyambut positif. Apalagi jika cawe-cawe Jokowi itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

    “Sangat bagus. Kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata JK, sapaan Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, kemarin.
    Sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi di 2014-2019, JK memastikan kompetensi mantan pasangannya itu dalam berpolitik. “Presiden maupun pihak-pihak lainnya tentu memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

    Termasuk batasan netralitas TNI-Polri dan ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang. JK yakin, pernyataan Jokowi mengenai akan cawe-cawe itu, tidak akan mengganggu netralitas para aparat dan abdi negara tersebut. “Aparat tidak ikut campur, hanya sebagai wasit, itu yang kita dukung,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

    JK juga mendukung Jokowi menjaring pemimpin nasional yang mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, mantan Ketua Umum Golkar itu menegaskan, setiap pemimpin mempunyai cara-cara berbeda dalam membangun bangsa.
    “Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin,” terang JK.

    Dari parpol koalisi, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP menegaskan, tidak masalah dengan cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dengan cawe-cawe Jokowi, ada kesinambungan pembangunan, Indonesia yang lebih berdaya saing, lebih makmur, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

    Dengan tujuan ini, kata Hendrawan, cawe-cawe Jokowi justru didambakan masyarakat. “Siapa yang tidak mendambakan sistem demokrasi yang efektif dan memperkuat persatuan, dan bukan demokrasi gontok-gontokan yang melemahkan modal sosial kita sebagai satu negara dan bangsa,” ucapnya, kemarin.

    Politisi Golkar Sarmuji berharap, publik tidak mencurigai niatan cawe-cawe Jokowi. Sebab, cawe-cawe Jokowi diarahkan pada hal positif. “Tidak perlu ada kecurigaan berlebihan jika Pak Jokowi terlibat dalam proses transisi kepemimpinan,” ucapnya.

    Dia mengajak pihak-pihak yang menuding Jokowi ikut campur dalam penentuan capres untuk berpikir positif. “Saya yakin, cawe-cawe Pak Jokowi akan berbuah baik,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. Dia meminta, rencana Jokowi untuk cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak dipandang sinis. Sebab, Jokowi juga memiliki hak politik. “Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi,” ucapnya.

    Sementara, Ketua DPP PKB Daniel Johan berbicara mengenai komitmen Jokowi. Dia yakin, Jokowi akan berupaya menghadirkan demokrasi sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saya rasa komitmen Presiden sangat jelas dan tegas. Suatu sikap negarawan yang harus kita apresiasi. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Malah kita merasa lega dan firm,” ucapnya.

    Sedangkan Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengklaim, yang disampaikan Jokowi justru mewakili keinginan banyak kalangan. “Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang adalah kehendak kita semua. Semoga Pak Jokowi dan kita semua konsisten dengan sikap ini,” tutur Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.

    Dari luar koalisi, PKS juga menyatakan tidak masalah dengan niatan Jokowi cawe-cawe di Pemilu 2024. Asal, cawe-cawe tersebut untuk menjamin pelaksanaan Pemilu benar-benar berjalan lancar dan tidak ada hambatan. “Cawe-cawe positif kita dukung. Biarkan para capres yang akan bertanding dilaksanakan secara fair,” ucap Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan siap turun tangan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik dan pembangunan terus berkelanjutan. Jokowi menegaskan, untuk kepentingan bangsa dan negara, dirinya siap cawe-cawe.

    “Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” ucap Kepala Negara, saat bertemu dengan para pimpinan media nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5).

    Jokowi memastikan, cawe-cawe yang dimaksudnya mengarah ke langkah positif. Jokowi ingin memastikan penerusnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
    Dia juga menjamin, dalam cawe-cawe ini, dirinya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi. Semua yang dilakukan akan tetap berada dalam koridor konstitusi.

    “Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masak tidak boleh? Masak tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Untuk itu, diperlukan sosok pemimpin yang mau melanjutkan berbagai pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Jokowi tak ingin penerusnya nanti malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur,” tegasnya.

    Untuk Pemilu 2024, Jokowi berkomitmen menghadirkan pelaksanaan yang sehat. Tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. “Pemilu serentak 2024 harus berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil,” tegasnya.

    Terkait hak pemilih, Jokowi menggaransi tidak akan ikut campur. Jokowi hanya akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. “Pilihan rakyat harus dihormati dan diterima,” terang ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. (RMID)

  • Ratusan Sukarelawan Di Jakut Mendoakan Ganjar Presiden 2024

    Ratusan Sukarelawan Di Jakut Mendoakan Ganjar Presiden 2024

    JAKARTA UTARA,BANPOS – Ratusan sukarelawan Ganjar menggelar doa dan zikir bersama, di Gelanggang Remaja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Minggu (28/5).

    Para ibu-ibu yang berasal dari berbagai daerah di Jakarta Utara ini, mendoakan Ganjar Pranowo untuk bisa menjadi presiden Indonesia pada 2024 mendatang.

    Total ada 500 ibu-ibu ikut serta memeriahkan gelaran ini. Kompak menggunakan kaus berwarna merah muda, para emak-emak nampak antusias untuk mendoakan Ganjar.

    Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jakarta Utara, Sakinah menjelaskan, doa bersama diperuntukkan agar Ganjar mendapat kelancaran untuk bisa memimpin Indonesia pada periode 2024-2029.

    “Alhamdulillah hari ini kegiatan Mak Ganjar Jakarta Utara. Mudah-mudahan acara ini adalah doa dan zikir untuk dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden,” kata Sakinah

    Lebih lanjut, Sakinah menyampaikan bahwa doa bersama juga dilanjutkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Serta agar Indonesia mendapat pemimpin yang tepat.

    Relawan Mak Ganjar Jakut meyakini bahwa Ganjar merupakan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, serta menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

    “Dan Indonesia bisa lebih maju lagi. Dan bisa membantu rakyat kecil.” harapnya.

    Untuk diketahui, kegiatan ini juga menjadi silaturahmi antar emak-emak di daerah tersebut. Selain mendoakan Ganjar, relawan juga turut mengadakan tausyiah keagamaan untuk peserta yang hadir.(RMID)

  • 73 Tahun Mosi Integral Natsir, HNW Usul 3 April Jadi Hari NKRI

    73 Tahun Mosi Integral Natsir, HNW Usul 3 April Jadi Hari NKRI

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kembali agar 3 April tanggal diterimanya Mosi Integral Natsir, ditetapkan oleh Negara sebagai Hari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

    Sebab tanpa Mosi Integral yang diterima bulat oleh DPRRIS dan Pemerintah (Presiden Soekarno dan Wapres Hatta) pada 3 April 1950 itu, maka tidak ada NKRI apalagi dengan jargon NKRI harga mati.

    Mengapa? HNW sapaan akrabnya mengingatkan bahwa sebelum mosi integral tersebut diterima, NKRI sudah ditiadakan oleh kolonialis Belanda, yang ada justru adalah RIS atau Republik Indonesia Serikat.

    Penetapan Hari NKRI ini selain sebagai pengamalan prinsip JAS MERAH atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan atau Melupakan Sejarah yang diajarkan oleh Bung Karno dengan memperingati kembalinya Indonesia menjadi NKRI. Setelah sebelumnya melalui KMB 27/12/1949 RI diubah oleh Belanda menjadi RIS.

    Juga untuk memperingati peristiwa penting tapi banyak dilupakan atau tidak diketahui oleh masyarakat, yaitu hari mensejarah disampaikannya koreksi agar RI yang sudah diubah oleh Belanda menjadi RIS, agar kembali menjadi NKRI.

    Peristiwa itu terjadi berkat Mosi Integral yang disampaikan di dalam rapat paripurna DPRRIS pada 3 April 1950, oleh Ketua Fraksi Partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir.

    “Penetapan Hari NKRI ini sangat perlu dan strategis. Karena sekalipun belakangan menggema dengan lantang teriakan NKRI Harga Mati, tapi peristiwa bersejarah Mosi Integral 3 April 1950 oleh M Natsir yang sukses jadi tonggak lahirnya kembali NKRI, banyak tidak diketahui atau dilupakan oleh khalayak ramai,” ungkap HNW dalam keterangannya, Senin (3/4).

    “Maka diharapkan penetapan Hari NKRI pada 3 April juga sebagai komitmen bersama untuk terus menguatkan ingatan kolektif bangsa akan sejarah perjuangan lahirnya kembali NKRI, agar warga bangsa secara bersama-sama dapat menjaga dan memajukan NKRI sekarang dan ke depan,” usulnya.

    HNW mengatakan, NKRI merupakan salah satu elemen penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan, MPR RI menetapkan NKRI menjadi salah satu pilarnya bersama tiga pilar lainnya, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Beberapa pilar tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Nasional seperti Hari Konstitusi (UUD NRI 1945) pada 18 Agustus melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2008 dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni melalui Keppres 24 Tahun 2016.

    Sehingga, lanjutnya, menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, sudah saatnya meninggalkan legacy dengan menerbitkan Keppres untuk menetapkan 3 April sebagai Hari NKRI.

    “Ini akan jadi momentum untuk hadirkan ingatan dan semangat kolektif bangsa jaga NKRI, juga ingatkan pentingnya berkontribusi menguatkan komitmen memajukan NKRI secara nasional, massif dan berkelanjutan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa penetapan Hari NKRI tentu saja bukan hanya untuk kepentingan seremonial belaka, melainkan sebagai upaya menghadirkan ingatan kolektif dan komitmen semua warga bangsa Indonesia untuk terus merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

    Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, bangsa Indonesia seakan terpolarisasi dan terbelah akibat perbedaan pilihan politik di dalam Pemilu atau Pilpres.

    “Maka harus ada upaya ekstra untuk merekat kembali persatuan bangsa Indonesia ini. Salah satunya ya meneladani kenegarawanan Bapak Bangsa,” tambahnya.

    Apalagi, lanjut HNW, tantangan ke depan untuk menjaga dan memajukan NKRI ini tidaklah mudah. Ada banyak aksi-aksi yang dapat membahayakan NKRI. Seperti masih munculnya gerakan separatis atau mulai bangkitnya ideologi-ideologi terlarang yang mengancam kelanjutan kedaulatan NKRI termasuk dampak dari budaya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

    Apalagi di Indonesia ini, ada yang berpaham Islamophobia dan Indonesiaphobia. Islamophobia adalah yang selalu sentimen negatif bahkan bisa antipati dengan Islam dan ingin memisahkan negara dan agama.
    Sedangkan, Indonesiaphobia adalah mereka yang kerap mengkafirkan Indonesia karena dinilai tidak sesuai syariat Islam.

    “Padahal, Pak Natsir dengan kapasitasnya sebagai Politisi ulung dan Agamawan handal sudah menunjukan dan mengajarkan kita bahwa selaku pimpinan Partai Islam terbesar pada masanya, kecintaan terhadap NKRI tidak pernah surut dan bahkan terus berupaya dengan berjuang merawat dan menjaganya,” pungkas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.(RMID)

  • Lestari: Genjot Sektor Pariwisata, Pusat Dan Daerah Kudu Sinergi

    Lestari: Genjot Sektor Pariwisata, Pusat Dan Daerah Kudu Sinergi

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah pusat dan daerah harus membangun harmoni secara konsisten dalam setiap kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan di sejumlah sektor pembangunan, termasuk sektor pariwisata.

    “Untuk mengakselerasi proses pembangunan di sektor pariwisata dibutuhkan komitmen kuat semua pihak dalam merealisasikan sejumlah kebijakan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah di tingkat pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/4).

    Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara naik lebih dari dua kali lipat pada 2022, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di masa pandemi. Daerah asal para wisatawan mancanegara di dominasi oleh negara tetangga yakni Malaysia, Timor Leste, Australia, dan Singapura.

    Menko Perekonomian menargetkan pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata nasional pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp 111,7 triliun. Kunjungan wisatawan terus didorong, khususnya pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas melalui penyelenggaraan berbagai event bertaraf internasional.

    Untuk mewujudkan hasil yang maksimal, ujar Lestari, kepastian terselenggaranya sejumlah event yang mampu menarik minat wisatawan tersebut, harus menjadi kepedulian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

    Karena, tegas Rerie sapaan akrab Lestari, inkonsistensi dalam pelaksanaan suatu event akan berdampak pada hilangnya kepercayaan calon wisatawan untuk berkunjung ke tanah air dan tentu berpotensi menimbulkan kerugian dengan hilangnya potensi pendapatan.

    Dalam upaya mengakselerasi pembangunan sektor pariwisata, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, penting untuk menjaga komitmen semua pihak agar tetap fokus pada proses pembangunan yang telah disepakati bersama.

    Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, di saat banyak negara berlomba-lomba untuk bangkit dari keterpurukan pascapandemi, kepercayaan dari berbagai pihak menjadi modal yang berharga untuk memenangkan persaingan dalam menarik investor dan wisatawan.

    Rerie mendorong semua pihak dengan berbagai upaya untuk selalu membangun semangat kolaborasi yang kuat dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan nasional di berbagai sektor.(RMID)

  • Puti Soekarno Sentil Kemendikbud Soal Nasib Guru PPPK

    Puti Soekarno Sentil Kemendikbud Soal Nasib Guru PPPK

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno mempertanyakan nasib para guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.

    Tak hanya itu, Puti juga menyayangkan terdapat sejumlah guru PPK yang dibatalkan kelulusannya sebagai guru PPPK.

    “Persoalan ini banyak muncul di daerah. Saya ingin menanyakan kejelasannya kepada Kemendikbud tentang nasib Guru PPPK ,” ujar Puti dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dikutip Rabu (29/3).

    Kejelasan ini, bagi politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu, menjadi penting lantaran para guru yang memperoleh haknya sebagai PPPK harus segera dipenuhi.
    Menurutnya, jika digantung tanpa kepastian, dikhawatirkan akan berdampak negatif dengan Pendidikan Indonesia.

    Sebagai informasi, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam proses perekrutan guru PPPK (PPPK) yang membuat nasib guru yang sudah lulus seleksi PPPK, khususnya kategori Prioritas 1 (P1) menghadapi ketidakjelasan selama dua tahun terakhir ini.

    Sejumlah kendala yang dihadapi oleh para Guru PPPK, diantara adanya penundaan pengumuman formasi bagi guru P1 oleh Panselnas, terdapat 3.043 guru kategori P1 tidak mendapatkan penempatan, dan ketidaksesuaian aturan dengan realita yang terjadi. Padahal, Indonesia mengalami kekurangan 1,3 juta guru ASN untuk mendidik generasi muda bangsa Indonesia.

    Oleh sebab itu, legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu menekankan agar Kemendikbud segera mengatasi berbagai persoalan tersebut.(RMID)

  • Literasi Digital, Keniscayaan Yang Harus Segera Ditanggapi Negara

    Literasi Digital, Keniscayaan Yang Harus Segera Ditanggapi Negara

    JAKARTA, BANPOS – Literasi digital bagi semua komunitas sudah selayaknya mendapatkan perhatian ekstra. Untuk meminimalisir ekses yang muncul dari teknologi digital, negara perlu menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas.

    Adalah nyata dan tak terbantahkan bahwa teknologi digital menghadirkan banyak manfaat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat era terkini. Dia menandai kemajuan peradaban dan perubahan zaman. Namun, di saat yang bersamaan, masyarakat juga melihat serangkaian ekses atau dampak negatif dari era digitalisasi sekarang. Rangkaian ekses itu nyata, bahkan nyaris sudah menjadi bagian dari keseharian hidup bersama. Rangkaian ekses itu mengemuka karena beberapa platform digital begitu sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Platform digital yang popular dan sering digunakan masyarakat di antaranya WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, atau LINE.

    Dengan dukungan beberapa platform digital itu, sebagian besar masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan positif dan produktif, seperti kegiatan belajar-mengajar, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi semisal promosi dan pemasaran. Namun, sudah menjadi kenyataan yang harus diakui bahwa beberapa platform digital itu sering digunakan para petualang dan oportunis untuk menyebarluaskan konten-konten negatif, termasuk konten berbau pornografi. Ketika masyarakat belum dibekali dengan literasi digital yang memadai, rangkaian konten negatif itu segera diserap, diterima dan dipercayai begitu saja.

    Penyalahgunaan beberapa platform digital itu sudah barang tentu berdampak negatif bagi semua elemen masyarakat, tak terkecuali remaja dan anak-anak, termasuk anak di bawah umur yang sudah akrab dengan gadget. Sekadar menunjuk contoh, salah satu indikator penyalahgunaan platform digital yang sangat sering dikeluhkan masyarakat adalah maraknya penyebarluasan berita bohong (hoaks) dan upaya melakukan penipu online atau daring.

    Dewasa ini, arus informasi melalui platform digital begitu deras.Sayangnya, sarat hoaks. Penyebaran hoaks tetap marak karena tidak semua pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum. Sedangkan penipuan online terus membidik siapa saja. Masyarakat sudah menyimak dari pemberitaan pers bahwa penipuan online pun sudah menelan begitu banyak korban dengan nilai kergugian yang tidak kecil. Mereka menjadi korban karena tidak membekali diri dengan literasi digital.

    Selain hoaks dan penipuan online, beberapa platform digital digunakan para petualang untuk menyemburkan ujaran kebencian, menghembuskan isu SARA, pengajaran sesat yang mendorong publik untuk bersikap intoleran, melakukan perundungan, hingga membuat konten yang bertujuan menyebarluaskan semangat radikalisme untuk melawan negara dan pemerintah.

    Dengan menerima dan memahami kenyataan tentang dampak negatif dari penyalahgunaan platform-platform digital itu, tidaklah sulit untuk merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, baik tantangan dan ancaman hari-hari ini, maupun tantangan dan ancaman di masa depan. Kesimpulan sementara yang bisa dirumuskan saat ini adalah kenyataan bahwa penyalahgunaan platform-platform digital itu selalu berpotensi mengganggu dan merusak ketertiban umum.

    Bahkan, pada gilirannya, penyalahgunaan platform digital itu pun berpotensi mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa serta menggoyahkan ketahanan nasional. Dewasa ini, sangat mudah untuk menyebarluaskan konten-konten yang mempertajam perbedaan, merusak kodrat kebhinekaan bangsa, menyulut gaduh dan emosi, serta mendorong aksi-aksi kekerasan. Pun, adalah fakta bahwa pesatnya teknologi digital telah mengubah perilaku banyak komunitas dalam menanggapi berbagai isu di ruang publik. Beberapa isu yang kebenarannya masih diragukan sering ditanggapi langsung dengan sikap dan tindakan-tindakan destruktif.

    Dengan merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, menjadi sangat jelas bahwa membekali semua komunitas dengan literasi digital yang memadai praktis menjadi sebuah keniscayaan. Urgensi literasi digital bagi semua individu menjadi tak terbantahkan, dan juga tak terhindarkan karena menjadi tuntutan zaman. Maka, menjadi keniscayaan pula jika negara peduli dan memberi perhatian ekstra terhadap masalah ini.
    Sesuai pemaparan para pakar, literasi digital dipahami sebagai kegiatan dan upaya membangun kompetensi setiap individu dalam mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, memilah dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Maka, sesuai tuntutan zaman, tidak berlebihan rasanya jika literasi digital disertakan sebagai salah satu komponen kegiatan belajar-mengajar sejak pendidikan dasar.

    Telah hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital patut diapresiasi. Program ini diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bersama Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital. Terdapat empat 4 modul, meliputi Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture, serta tiga kerangka dalam menyusun program untuk tiga komponen masyarakat, yakni Digital Society, Digital Economy dan Digital Government. Tahun ini, ditargetkan 50 juta orang bisa menjadi peserta literasi digital.

    Literasi digital bagi semua komunitas adalah pekerjaan besar, sehingga benar bahwa pemerintah di tingkat pusat tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Selain butuh kontribusi peran swasta, tak kalah pentingnya adalah kepedulian dan peran semua pemerintah daerah. Maka, jelajah program Gerakan Nasional Literasi Digital ini harus mampu mencakup semua daerah.

    Selain itu, sosialisasi program ini hendaknya segera dibuat masif. Lagi-lagi, peran dan keterlibatan semua pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena sosialisasi bertujuan agar semua elemen masyarakat di semua daerah tahu, mengenal dan berminat menjadi peserta. Idealnya, di semua daerah dihadirkan kelompok-kelompok kerja agar sesegera mungkin merealisasikan program literasi digital ini.

    Memberi tempat dan perhatian kepada generasi milenial dan generasi sebelumnya memang penting. Namun, tak kalah pentingnya adalah membawa dan menghadirkan program Gerakan Nasional Literasi Digital ini kepada komunitas generasi Z dan generasi Alfa. Dinamika kehidupan dua generasi ini praktis minim batasan (boundary-less generation), karena segala sesuatunya nyaris terkoneksi oleh internet.

    Ketika berbicara tentang masa depan persatuan dan kesatuan bangsa, serta masa depan ketahanan nasional, segala aspeknya akan berada di pundak generasi Z dan Alfa. Literasi digital bagi kedua generasi ini idealnya bisa memperkokoh nasionalisme mereka. Itulah urgensinya negara harus memberi perhatian ekstra dengan menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas.(RMID)

  • Yandri Ngarep Makanan Tradisional Go International

    Yandri Ngarep Makanan Tradisional Go International

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengunjungi Toko Bandeng Juwana saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/3). Dalam kunjungan tersebut dirinya melihat berbagai macam olahan bandeng dan ikan lainnya dalam berbagai bentuk dan rasa.

    Yandri mengatakan, sebagai bangsa Indonesia, perlu berbangga sebab berbagai sumber yang didapat dari alam bila dikelola dengan baik akan menghasilkan aneka rupa dan rasa.

    “Saya apresiasi kepada para anak bangsa yang telah melakukan terobosan dan inovasi untuk memperkaya sumber makanan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Dirinya berharap berbagai macam olahan yang ada tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri namun juga bisa dinikmati oleh orang-orang luar Indonesia. “Perlu go international,” tegasnya.

    Menurut pria asal Bengkulu itu, bila ekspor maka akan menghidupkan siklus ekonomi yang luar biasa. Sumber tenaga kerja akan banyak terserap dan devisa meningkat. “Untuk itu perlu kehadiran negara agar bisa dilakukan ekspor,” tuturnya.

    Ia meminta agar Pemerintah mempermudah aktivitas ekspor bagi pelaku usaha seperti Bandeng Juwana. Misalnya pajaknya agak ditekan sedikit supaya tidak terlalu mahal.

    Dari kemudahan ekspor yang diberikan oleh Pemerintah, dirinya yakin pelaku usaha akan lebih giat berusaha. Hasilnya tidak akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah namun mempopulerkan makanan produk dalam negeri.

    “Bila sudah go international otomatis petani bandeng, patin, lele, peternakan ayam, akan bangkit,” harapnya.

    Di lapangan, kata Yandri, sering terjadi pelaku usaha di atas mengalami kesulitan pasar. Bila produk mereka tidak diserap pasar, banyak pelaku usaha gulung tikar.
    Lain bila sudah go international, bisa membuka peluang yang lebih besar untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri sekaligus untuk mengimbangi perdagangan internasional. “Neraca ekspor impor akan menjadi imbang,” kata Yandri.

    Diceritakan, ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII, dikatakan agar jamaah haji dari Indonesia yang merupakan jamaah terbesar di dunia beralih mengkonsumsi makanan yang berasal dari Thailand atau Vietnam.

    “Uangnya kita, orangnya dari Indonesia tetapi menunya dari negara lain, aneh kan,” paparnya.

    Uang yang berputar dari jamaah haji disebut triliunan jadi sangat disayangkan kalau uang itu lari ke luar. Untuk itu, tahun ini, produk-produk Indonesia akan memulai mewarnai rasa yang disantap oleh jamaah haji dari Indonesia. Apakah itu di Madinah atau Makkah.

    Bila jamaah haji mengkonsumsi makanan produk dalam negeri akan jadi peluang yang baik bagi pelaku usaha. Untuk menuju ke sana, menurut Yandri, sudah ada terobosan dari Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan.

    “Makanan dari Indonesia akan menjadi menu utama jamaah haji,” ujarnya.(RMID)