BANTEN POS

Kategori: PARLEMEN

  • HNW Yakin Regulasi Baru Haji Dan Umrah Untuk Penyelenggaraan Lebih Bermartabat

    HNW Yakin Regulasi Baru Haji Dan Umrah Untuk Penyelenggaraan Lebih Bermartabat

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan regulasi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang sebagiannya mengalami perubahan dengan munculnya UU Cipta Kerja, tidak untuk memberatkan para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PHIK).

    Regulasi yang ada justru dalam rangka memastikan perusahaan atau lembaga yang mengelola pemberangkatan jemaah haji dan umrah agar terproteksi dan betul-betul melaksanakan amanah yang terbaik supaya tidak terjadi masalah.

    “Pasal-pasal yang ada, misalnya terkait sanksi administratif, termasuk bila terjadi kegagalan keberangkatan maupun pemulangan, dalam UU Cipta Kerja yang kemudian direvisi melalui Perppu Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR menjadi UU) tidak dalam rangka memberatkan penyelenggara yang justru telah memberangkatkan calon jamaah haji dan umrah dengan baik,” kata Hidayat Nur Wahid.

    Hal itu diungkapkan Hidayat Nur Wahid saat menjadi pembicara pada Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama Pemprov DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Senin (27/3).

    Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, regulasi yang ada tidak memberatkan para penyelenggara ibadah haji dan umrah yang resmi, yang sudah memiliki track record bagus dan tidak mempunyai masalah.

    Justru, regulasi itu akan menseleksi perusahaan atau lembaga yang mengelola pemberangkatan jemaah haji dan umrah yang bermasalah, tidak proven, dan tidak bisa menjalankan amanah dengan baik.

    Dengan regulasi itu, maka penyelenggara atau lembaga yang mengelola pemberangkatan jemaah haji dan umrah sadar diri untuk mematuhi dan mentaati aturan yang ada.

    “Bagi penyelenggara yang tidak mampu aturan itu memang berat sehingga yang terjadi malah merugikan kepentingan jemaah. Bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga merugikan nama baik lembaga, nama baik Indonesia, dan nama baik penyelenggara ibadah umrah,” kata HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.
    Menyampaikan materi dengan judul Regulasi dan Kebijakan Umrah dan Haji di Luar Negeri, HNW mengatakan, bila berbicara tentang haji dan umrah sesungguhnya juga berbicara tentang aturan atau regulasi.

    Salah satu yang khas dalam pelaksanaan haji dan umrah adalah juga regulasi karena tidak mungkin pelaksanaan haji dan umrah tidak diatur.

    “Karena kita berada dalam negara bangsa, maka setiap negara mempunyai aturan dalam rangka memberangkatkan jemaahnya, baik haji maupun umrah. Regulasi atau aturan setiap negara belum tentu sama dengan negara yang lain,” katanya.

    Di Malaysia, misalnya, ada pembedaan subsidi untuk calon jemaah haji. Bila di Indonesia setiap calon jemaah haji mendapat subsidi yang sama rata, di Malaysia jemaah haji yang masuk kategori sangat kaya membayar kekurangan yang lebih besar dari yang lain.

    Di Mesir, negara yang mengirimkan jemaah haji dan umrah yang cukup besar, ada aturan yang baru disahkan yaitu jemaah umrah terhubung dengan negaranya (pemerintah) agar bisa memonitor jemaah umrah yang mendapatkan masalah dan mencari solusi jika mendapatkan masalah.

    Sementara di Pakistan, regulasi memberikan hukuman yang sangat keras kepada siapa pun yang mendapat amanah atau kepercayaan memberangkatkan jemaah haji atau umrah tetapi tidak melaksanakan dengan maksimal.

    “Di sini pentingnya negara hadir dalam rangka memastikan regulasi berjalan maksimal, mensosialisasikan regulasi, dan mengingatkan ada sanksi yang sangat keras bila aturan tidak dilaksanakan,” kata HNW.

    HNW menambahkan, jemaah haji dan umrah di Indonesia adalah potensi yang sangat luar biasa, bukan saja dari jumlah tetapi juga potensi ekonomi. Jumlah jemaah haji Indonesia sebesar 230 ribu jemaah, sedangkan jemaah ibadah umrah pada waktu sebelum pandemi Covid-19 diperkirakan tidak kurang dari satu juta orang.

    “Bila kemudian haji dan umrah ini dimaksimalkan sebagai bagian dari diplomasi Indonesia yang bisa dikelola dengan progresif aktif, maka akan menjadi sumbangsih bagi terjaga dan meningginya marwah bangsa Indonesia di mata dunia Islam khususnya bahkan di masyarakat Internasional lainnya,” pungkasnya.(RMID)

  • Aboe: Telusuri, Proses Hukum

    Aboe: Telusuri, Proses Hukum

    JAKARTA, BANPOS – Pusat Penelitian dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengklarifikasi dugaan adanya unsur pidana dalam transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nilai transaksi jumbo tersebut harusnya bisa ditelusuri untuk diproses secara hukum.

    “Jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017, kemudian ditindaklanjuti aparat penegak hukum, kenapa tak langsung dilaporkan ke Presiden? Bukankah PPATK langsung di bawah Presiden?” heran anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi di Jakarta, kemarin.

    Aboe mengatakan, akan terasa sangat janggal jika transaksi Rp 349 triliun yang sudah terjadi sejak 2017 tidak langsung dilaporkan kepada Presiden. Untuk itu, dia berharap PPATK menjelaskan secara detail soal transaksi tersebut.

    “Saya minta ketegasan dari Pak Ivan (Ivan Yustiavandana) sebagai Ketua PPATK untuk memberikan pernyataan yang klir dana Rp 349 triliun ini, bermasalah apa tidak? Jadi jenis kelaminnya hamba Allah satu ini (pelaku transaksi Rp 349 triliun) mesti jelas apa,” kelakarnya.

    Aboe mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD ke DPR.

    “Harus klir, jelas dan tuntas masalah ini. Jangan membuat publik bertanya-tanya,” wanti-wanti Sekretaris Jenderal PKS ini.
    Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab bahwa laporan yang disampaikannya terkait transaksi Rp 349 triliun adalah hasil analisis dan sudah diteruskan oleh lembaga penegak hukum.

    Bila transaksi tersebut tidak ada yang perlu dicurigai, tentu temuan PPATK tersebut tidak mendapat tindak lanjut dari lembaga terkait dan penegak hukum.

    “Informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan hasil analisis PPATK,” jawabnya.

    Di dalam kasus transaksi Rp 394 triliun di Kemenkeu, Komisi III DPR juga akan meminta klarifikasi kepada Sri Mulyani dan Mahfud MD.
    Seperti diketahui, Mahfud MD mengungkap adanya tranksaksi yang mencurigakan di lingkup Kemenkeu dengan nilai mencapai Rp 300 triliun. Mahfud bahkan siap memberi keterangan di DPR soal transaksi mencurigakan tersebut.

    “Alhamdulillah, saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp 300 triliun di Kemenkeu. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” ujar Mahfud, Jumat (18/3).(RMID)

  • Filep: Mendagri Bisa Aja Keliru

    Filep: Mendagri Bisa Aja Keliru

    JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi ASNPenjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi ASN (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5292/SJ yang diteken 14 September 2022 lalu. Dalam SE ini, pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dapat memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Wakil Ketua Komite II DPD Filep Wamafma meminta SE tersebut segera ditinjau ulang karena secara struktural telah menerobos regulasi lainnya. Kedudukan Plt, Pj, dan Pjs bersifat sementara. “Akan berbahaya bila keputusan yang dibuat oleh pejabat yang sementara itu memiliki dampak yang kuat. Terutama bagi kebijakan strategis yang sudah dibuat oleh pejabat sebelumnya,” tegasnya.

    Filep menjelaskan, regulasi yang diterobos yakni Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pasal ini mengatur empat hal yang tidak boleh dilakukan seorang Pj.

    Pertama, melakukan mutasi pegawai. Kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Dan terakhir, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

    Tidak hanya itu, surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-304/10/Tahun 2015 juga memberikan batasan kewenangan bagi penjabat kepala daerah dalam mutasi pegawai. Dalam surat tersebut, Pj kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian dalam mutasi pegawai.

    Hal itu berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Pj kepala daerah juga tidak boleh menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Kecuali, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. “Surat kepala BKN ini tentu juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

    Senator asal Papua Barat ini menegaskan pentingnya izin tertulis dari Mendagri agar keputusan yang diambil Pj kepala daerah tidak berdampak negatif bagi kondisi kepegawaian di daerah. Izin ini untuk menghindari potensi abuse of power dari Pj/Pjs kepala daerah dalam mengganti personel pegawai di daerah.

    “Karena ini berbahaya sekali. Bisa saja hanya karena tidak suka, seorang pejabat di daerah bisa dimutasi oleh Pj/Pjs tanpa persetujuan tertulis dari Kemendagri. Lagi pula kebijakan strategis mutasi ini kan dilarang dilakukan oleh pejabat yang cuma diberi mandat seperti Pjs ini,” ujarnya.

    Filep menegaskan, SE Mendagri tersebut juga bertentangan dengan Pasal 14 ayat 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait pemberhentian pegawai dan pengangkatan atau pemindahan. Dalam pasal itu menyebutkan, ‘Badan atau dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran’.

    Dia menjelaskan, sudah seharusnya ada aturan baku terkait kewenangan Pj/Pjs tersebut, yang levelnya bukan sekadar SE. Apalagi jelas SE tersebut menabrak peraturan pemerintah (PP) di atasnya. “Bagi saya, Mendagri sangat inkonsisten dalam mengeluarkan SE. Bisa dibayangkan satu SE bisa menghalalkan tindakan yang dilarang undang-undang dan PP,” kata Filep.

    Mendagri mesti segera menyadari kekeliruannya dalam menerbitkan SE tersebut. Dia khawatir SE tersebut akan mengakibatkan konflik horizontal dan vertikal di daerah. “Saya berharap Mendagri bisa melihat kembali SE ini agar bisa mereduksi potensi dampak negatif yang ditimbulkan,” harapnya.(RMID)

  • Petani Panen Raya, Kok Impor Lagi Sih

    Petani Panen Raya, Kok Impor Lagi Sih

    JAKARTA, BANPOS – Kalangan Senayan menolak rencana Pemerintah untuk kembali impor beras sebanyak 500 ribu ton. Hal ini mengingat petani tengah melakukan panen raya. Bahkan di banyak sentra pertanian, harga gabah justru turun sangat tajam.
    Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, petani tengah melakukan panen rayapetani tengah melakukan panen rayapetani tengah melakukan panen raya

    “Ketika panen raya, gabah melimpah, harga di tingkat petani justru sangat murah. Anjlok. Tetapi di saat yang sama, harga beras di pasaran itu harganya tinggi,” keluh Johan Rosihan, kemarin.
    Johan mengatakan, Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu ikut panen ke sawah dan menyaksikan hasil panen para petani. Dalam kunjungan tersebut, Presiden mendapati keluhan dari petani soal harga gabah yang tidak sesuai harapan mereka
    .
    “Tapi kebijakan yang diambil salah. Satu menterinya malah impor beras,” kritis Johan.
    Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, kebijakan impor beras jelas bertentangan dengan situasi saat ini di mana petani tengah menikmati panen raya. Untuk itu, DPR secara kelembagaan harus tegas menyatakan sikap menolak terhadap rencana Pemerintah mendatangkan beras dari negara lain.
    “Saya berharap Pemerintah lebih fokus membuat tata kelola perberasan yang bagus, di mana gabah ketika panen raya bisa diserap Bulog dan di saat yang sama mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau,” tegasnya.

    Johan menegaskan, selama ini para petani kita telah mencurahkan cintanya kepada republik ini dengan terus berupaya meningkatkan produksi lahan pertanian miliknya. Hasilnya pun terbukti. Selama tiga tahun pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang berkontribusi kepada perekonomian nasional.
    Tiga tahun ini, situasi pangan tetap terkendali bahkan tidak terjadi impor beras.

    “Itu artinya petani kita telah bekerja dengan maksimal menjaga tatanan sesuai dengan istilah Bung Karno, petani adalah penjaga tatanan negara. Jadi jangan biarkan cinta petani kita bertepuk sebelah tangan,” tegas politisi daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.
    Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR drh. Slamet. Menurutnya, Pemerintah tidak mampu mengatasi gejolak harga beras di pasaran. Terakhir, per 20 Maret, harga beras medium sudah menyentuh angka Rp 11.900 per kilogram, telah melewati harga beras tertinggi tahun 2022 yaitu Rp 11.340 per kilogram.
    Tapi menghadapi situasi tersebut, pendekatan yang dilakukan justru sangat reaktif, instan, dan tidak terukur. “Ini dimulai kebijakan impor 500 ton beras pada November 2022 hingga Februari 2023, padahal stok beras nasional mencapai 1,7 juta ton,” jelasnya.

    Tidak sampai di situ, Badan Pangan Nasional (Bapan) pada Februari lalu malah menetapkan harga batas bawah Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani Rp 4.200 per kilogram dan harga batas atas Rp 45.500 per kilogram. Penetapan harga bawah-atas tersebut tidak melibatkan unsur petani dalam pengambilan keputusannya.

    “Belum sebulan, keputusan Bapan terkait HPP (harga pembelian pemerintah-red) kemudian dicabut karena menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Di satu sisi kita apresiasi karena Pemerintah masih mau mendengarkan jeritan petani,” ujarnya.

    Slamet menilai, dari dua kejadian tersebut sejatinya menunjukkan tidak matangnya pengambilan keputusan Pemerintah. Apalagi, pekan lalu publik kembali dikejutkan lagi dengan statement Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bahwa, sewaktu-waktu dapat dilakukan impor beras lagi 500 ribu ton lagi untuk perkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stabilisasi harga beras.

    “Sampai kapan petani kita mau dikorbankan dengan kebijakan yang sangat merugikan seperti ini. Atau jangan-jangan memang kondisi ini disengaja karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini,” curiganya.

    Politisi Fraksi PKS ini menilai, Pemerintah saat ini sangat kesulitan dalam mengendalikan harga karena tidak mampu menguasai stok di tingkat petani. Sementara pengusaha-pengusaha besar swasta dengan segala kemampuannya dapat membeli gabah petani di atas HPP dengan strategi memberikan bonus kepada suplier agar stok gabah tetap masuk kepada mereka.

    “Akibatnya market share Pemerintah menjadi sangat kecil yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar Pemerintah. Memang aneh terdengarnya, Pemerintah kalah dari swasta,” katanya.

    Terpisah, Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas Bapan, Prof. Risfaheri memastikan situasi pangan menghadapi Ramadan dan Idulfitri ini dalam kondisi aman dan harga cukup terkendali. Namun begitu, dia tidak menampik terjadi kenaikan pada beberapa komoditas tertentu seperti cabe dan beras. Cabe mengalami kenaikan harga cukup tajam, namun tetap dapat disiasati dengan berbagai pendekatan seperti memasyarakatkan gerakan tanam cabe di sekitar pekarangan.(RMID)

  • Syarief Hasan Harap Jakarta LavAni Raih Kemenangan Di Grand Final

    Syarief Hasan Harap Jakarta LavAni Raih Kemenangan Di Grand Final

    JAKARTA, BANPOS – Tim voli putra Jakarta LavAni Allo Bank berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam final four PLN Mobile Proliga 2023. Dalam pertandingan terakhir putaran kedua final four melawan Jakarta STIN BIN, Jakarta LavAni menaklukan Jakarta STIN BIN dengan skor 3-1 (23-25, 25-21, 25-16, 25-20).
    Dengan kemenangan ini semakin lengkap gelar Jakarta LavAni Allo Bank sebagai juara putaran kedua final four dan menjadi tim yang tak terkalahkan selama final four.

    Satu langkah lagi tim yang didirikan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini untuk mempertahankan gelar juara Proliga 2022 sekaligus meraih gelar juara PLN Mobile Proliga 2023. Grand final akan digelar di Yogyakarta 18-19 Maret 2023.

    Wakil Ketua MPR Syarief Hasan turut menyaksikan pertandingan terakhir putaran kedua final four Proliga 2023 itu bersama Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi istri Annisa Pohan, di GOR Sritex Arena Solo, Minggu (12/3) malam.
    Syarief Hasan sudah memprediksi Jakarta LavAni akan meraih gelar juara putaran kedua final Allo Bank ke grand final.

    “Jakarta LavAni akan menjadi juara putaran kedua final four dan ke grand final,” katanya ketika Jakarta LavAni Allo Bank memenangkan pertandingan melawan Jakarta Bhayangkara Presisi pada Jumat (10/3).

    Meskipun pertandingan melawan Jakarta STIN BIN tidak mempengaruhi langkah Jakarta LavAni Allo Bank ke grand final, menurut Syarief Hasan, Jakarta LavAni tetap memberikan permainan terbaik dan berupaya menjadi tim yang tidak terkalahkan dalam final four.

    “Kita akan mempertahankan sebagai tim yang tidak terkalahkan selama final four,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
    Prediksi Syarief Hasan terbukti. Dengan kekompakan teamwork, Jakarta LavAni membuktikan menjadi tim tak terkalahkan dalam final four. Melawan Jakarta STIN BIN, Jakarta LavAni sempat kehilangan set pertama.
    Namun, bisa come back dengan memenangkan tiga set berikutnya. Dengan kemenangan ini, Jakarta LavAni berhasil clean menyapu bersih 6 pertandingan final four tanpa terkalahkan dan berada di puncak klasemen.

    Pertandingan berlangsung ketat. Set pertama, sejak awal Jakarta LavAni sudah tertinggal dari Jakarta STIN BIN. Sampai akhir pertandingan Jakarta LavAni tak berhasil mengejar ketertinggalan.

    Set pertama dimenangkan Jakarta STIN BIN dengan angka tipis 23 – 25. Pada set kedua, Jakarta LavAni membalikkan keadaan. Jakarta LavAni tampil agresif. Poin demi poin dikumpulkan Jakarta LavAni meninggalkan jauh hingga selisih 6 poin dari Jakarta STIN BIN.

    Namun Jakarta STIN BIN berhasil mengejar ketertinggalan hingga menyamakan kedudukan 18 -18. Jakarta LavAni kembali mengambil inisiatif, dan mengakhiri set kedua ini dengan 25-21.

    Memasuki set ketiga, Jakarta LavAni kembali pada performanya. Juara bertahan Proliga 2022 ini langsung meninggalkan poin lawannya. Jakarta LavAni tak bisa lagi terkejar.

    Set ketiga dimenangkan Jakarta LavAni Allo Bank dengan 25-16. Dalam set keempat pun, Jakarta LavAni berhasil dengan mudah mengungguli Jakarta STIN BIN. Set penentuan ini dimenangkan Jakarta LavAni dengan 25-20. Skor pun berubah menjadi 3-1.

    Para pendukung Jakarta LavAni bersorak sorai. Setelah pertandingan berakhir, Syarief Hasan berdiri mengepalkan tangan, memberi selamat kepada tim Jakarta LavAni.
    Selama final four PLN Mobile Proliga 2023 digelar, tim Jakarta LavAni memang tampil impresif. Hasil putaran kedua final four ini menjadi modal kuat Jakarta LavAni menatap grand final melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di Yogyakarta pada Minggu (19/3).

    Jika meraih kemenangan pada grand final, artinya Jakarta LavAni mampu mengamankan status juara bertahan Proliga 2023. Syarief Hasan berharap Jakarta LavAni tampil sebagai tim yang tidak terkalahkan dan berhasil meraih juara Proliga 2023.

    “Saya pikir kita akan mempertahankan sebagai tim yang tidak terkalahkan dan meraih kemenangan di grand final nanti,” pungkasnya.(RMID)

  • Hasanuddin Wahid Terima Field Study MIN 1 Kota Malang Di Gedung DPR/MPR RI

    Hasanuddin Wahid Terima Field Study MIN 1 Kota Malang Di Gedung DPR/MPR RI

    JAKARTA, BANPOS – Anggota DPR/MPR RI dari dapil Malang Raya, M. Hasanuddin Wahid, menerima kunjungan siswa-siswi MIN 1 Kota Malang di kompleks Gedung DPR/MPR RI.

    Sebanyak 283 yang terdiri dari 215 siswa-siswi dan 32 guru mengikuti kegiatan field study. Di hadapan siswa dan guru pembimbing, pria yang akrab dipanggil Cak Udin ini menjelaskan unsur keanggotaan MPR RI yang terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI.
    Ia mengungkapkan saat ini jumlah anggota MPR ada 711 anggota, terdiri dari 575 anggota DPR RI dan sebanyak 136 anggota DPD RI.
    “MPR merupakan gabungan dari anggota DPR RI dan DPD RI,” ucap Cak Udin dalam keterangannya, Senin (13/3).

    Ia menerangkan untuk bisa menjadi anggota DPR RI seseorang harus masuk partai politik. Tanpa dicalonkan oleh partai politik, seseorang tidak bisa menjadi anggota DPR RI.
    Ia berharap para siswa dari MIN Negeri 1 Malang tersebut belajar lebih giat dan tekun agar bisa menjadi penerus pemimpin bangsa

    “Siswa MIN 1 Kota Malang merupakan pelanjut dari kepemimpinan saat ini, saya berharap dari sini suatu saat ada yang jadi anggota DPR RI, Bupati, Wali Kota, Menteri, hingga Presiden” ungkapnya.
    Cak udin mengaku sangat senang bertemu dengan siswa-siswi MIN 1 Kota Malang melakukan field studi ke Gedung DPR-MPR RI. Sebab tidak semua anak sekolah bisa berada di tempat ini.

    Untuk itu, ia berharap kehadiran para siswa agar dapat memanfaat moment ini dengan sebaik-baiknya.

    “Ada banyak sekolah yang belum ditakdirkan berkunjung kesini. Maka, Kalian harus bersyukur bisa berkunjung ke tempat ini” jelasnya
    .
    Dalam kesempatan tersebut, pria kelahiran kota Batu ini juga memberikan kuis berhadiah kepada siswa dan guru yang bisa menjawab beberapa pertanyaan seputar wawasan DPR dan MPR RI.
    Dalam kegiatan field study ini para siswa juga didampingi oleh kepala sekolah dan guru-guru kelas V MIN 1 Kota Malang.

    Kepala sekolah Siti Aisah menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan setiap tahun, dan terpaksa tertunda sebab pandemi Covid-19.

    “Kami senang sekali bisa berkunjung kembali ke gedung DPR/MPR dan bertemu langsung dengan anggota DPR RI Dapil Malang Raya, M. Hasanuddin Wahid atau yang biasa kami kenal dengan Cak Udin,” ungkapnya.

    Siti Aisyah juga menambahkan kunjungan yang dilakukan ini merupakan kunjungan edukatif yang diharapkan mampu memberikan wawasan dan motivasi kepada siswa-siswi agar menjadi pemimpin kelak di masa yang akan datang.

    “Semoga acara Field study yang diselenggarakan di Nusantara V ini dapat memotivasi siswa-siswi MIN 1 Kota Malang agar menjadi pemimpin di masa-masa mendatang, serta menginspirasi siswa-siswi agar mempunyai cita-cita menjadi ketua DPR, ketua MPR, bahkan menjadi presiden,” tambahnya.(RMID)

  • Lestari Minta Pemerintah Konsisten Tegakan Aturan Di Kawasan Wisata

    Lestari Minta Pemerintah Konsisten Tegakan Aturan Di Kawasan Wisata

    JAKARTA, BANPOS – Konsistensi penegakan aturan di sejumlah daerah tujuan wisata harus didukung semua pihak. Ini dilakukan demi keberlanjutan proses pengembangan kawasan wisata itu menjadi lebih baik.

    “Penindakan berbagai pelanggaran aturan di daerah tujuan wisata yang ramai dengan wisatawan harus konsisten dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan serta keberlanjutan pengembangan kawasan wisata di daerah menjadi lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3).

    Saat ini, di Bali sedang ramai diperbincangkan masyarakat tentang seringnya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata itu.

    Berdasarkan catatan Polda Bali, sejak dilakukan razia pada akhir Februari hingga awal Maret 2023, ada lebih dari 171 WNA yang melanggar ketertiban lalu lintas. Menurut Lestari, kasus di Bali harus menjadi pelajaran bagi sejumlah daerah tujuan wisata lainnya di tanah air.

    Penegakan sejumlah aturan, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, harus konsisten dilakukan bila terjadi pelanggaran demi mewujudkan ketertiban. Karena, tegasnya, tertib dan nyamannya satu daerah merupakan suatu daya tarik dari suatu kawasan wisata.

    Para pemangku kepentingan di daerah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus konsisten menyosialisasikan pentingnya mematuhi aturan demi mewujudkan ketertiban agar para wisatawan yang datang ke daerah itu dapat berwisata dengan nyaman dan.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap target mendatangkan 7,4 juta wisatawan mancanegara tahun ini, jangan sampai melonggarkan penegakan aturan di sejumlah kawasan wisata di tanah air.

    Rerie sangat berharap destinasi wisata di Indonesia dapat menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara bukan karena keindahannya semata, tetapi juga karena aman dan nyamannya berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang ada.(RMID)

  • Bamsoet Puji Peran Penting Pemerintah di Berbagai Forum Internasional

    Bamsoet Puji Peran Penting Pemerintah di Berbagai Forum Internasional

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kemajuan dalam membangun demokrasi. Beberapa indikatornya terlihat dari penyelenggaraan Pemilu yang seiring waktu semakin transparan.
    Proses Pemilu dapat diawasi berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat.

    Indikator lainnya adalah kebebasan pers dan media yang semakin meningkat. Terutama dengan hadirnya platform media sosial yang memungkinkan akses informasi menjadi lebih luas dan cepat.
    Meskipun masih dijumpai berbagai percik persoalan, namun secara umum indeks kebebasan pers terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

    “Hasil survei Dewan Pers yang melibatkan 340 informan ahli dan 10 anggota penyelia nasional (national assessment council), mencatat indeks kebebasan pers Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.
    Dari 69 poin pada 2018, meningkat hingga 77,88 poin pada 2022,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam acara Advanced Training LK3 Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat, secara virtual dari Jakarta, Senin (12/3).

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam konteks kehidupan komunitas global, Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi pada berbagai forum.
    Mulai dari ASEAN, APEC, G20, dan PBB. Di ASEAN, peran penting Indonesia dalam bidang ekonomi dan keamanan juga sangat besar, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan stabilisator kawasan. Indonesia juga telah beberapa kali mendapatkan kepercayaan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

    “Sebagai anggota aktif dalam forum APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
    Antara lain dengan menjadi tuan rumah KTT APEC tahun 1994 sekaligus perumus Bogor Declaration Goals, serta menjadi Ketua dan tuan rumah KTT APEC tahun 2013, dan mendorong terbentuknya Kerjasama Ekonomi dan Teknis (ECOTECH).
    Pada KTT APEC di Bangkok Tahun 2022, Indonesia mengedepankan gagasan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19,” jelas Bamsoet.
    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, Indonesia juga menjadi anggota G20 (Group of Twenty), forum yang terdiri dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

    Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia, Indonesia berperan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi global dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
    Kesuksesan Indonesia menjalankan tugas Presidensi G20 tahun 2022 kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023.

    Indonesia juga menjadi salah satu anggota aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan global di bidang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
    Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga berperan aktif dalam mempromosikan dialog antarbudaya dan toleransi di berbagai forum internasional.

    “Pengakuan internasional atas peran penting dalam organisasi PBB tercermin dari terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk kedua belas kalinya, terakhir periode 2021-2023. Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya, terakhir periode 2020-2022. Serta anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk keempat kalinya, terakhir periode 2019-2020,” pungkas Bamsoet.(RMID)

  • Hadiri Solo Indonesia Culinary Festival, Syarief Hasan Dukung UMKM Lokal

    Hadiri Solo Indonesia Culinary Festival, Syarief Hasan Dukung UMKM Lokal

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan mengunjungi langsung perhelatan Solo Indonesia Culinary Festival yang digelar di Benteng Vastenburg, Kota Solo Sabtu (11/3) malam.
    Ia berkunjung langsung bersama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menyebut ia mengapresiasi pelaksanaan agenda festival tersebut.
    “Agenda Solo Indonesia Culinary Festival 2023 ini dapat menambah daya tarik Kota Solo, baik bagi pengunjung lokal maupun wisatawan luar daerah bahkan mancanegara. Acara ini tentu patut diapresiasi bersama,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, di panggung terbuka, SBY sempat menyumbangkan suara dengan menyanyikan lagu “Have You Ever Seen the Rain” dari Rod Steward dan disambut hangat oleh para pengujung festival.
    Ketum Partai Demokrat, AHY, bersama istri Anisa Pohan juga turut naik panggung memeriahkan malam penyelenggaraan festival tersebut. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, festival ini dapat mendukung UMKM.
    “Saya melihat, festival seperti ini dapat mendorong UMKM, khususnya UMKM Kuliner dapat terus tumbuh dan berkembang karena UMKM mendapatkan ruang dan tempat untuk memasarkan produknya,” ujarnya.
    Ia melanjutkan, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional mesti diberikan ruang.

    “Kita sama ketahui, UMKM menyumbang PDB hingga 60 persen dari total PDB Nasional. Karenanya mendukung UMKM lewat wadah seperti festival sama saja mendukung ekonomi nasional,” imbuhnya.
    Syarief Hasan melanjutkan, kekhasan kuliner lokal Solo sangat luar biasa. Lewat festival ini kita melihat promosi luar biasa terhadap produk kuliner yang sangat bervariasi dan kaya cita rasa.
    “Harapannya, ini menjadi satu variabel pendukung meningkatnya peminat masyarakat untuk makan makanan khas daerah yang dikelola usaha rumahan dan UMKM,” terangnya.
    Guru Besar bidang Manajemen UMKM dari UNM itu berharap, festival seperti itu mesti terus dilakukan di daerah lain.

    “Saya berharap dan berkomitmen untuk mendorong daerah-daerah menyelenggarakan festival yang mengundang pengunjung dan mendukung pengembangan UMKM lokal di daerah-daerah,” tutup Syarief Hasan.(RMID)

  • Lestari: Transformasi Global Perlu Akselerasi Pembangunan SDM

    Lestari: Transformasi Global Perlu Akselerasi Pembangunan SDM

    JAKARTA, BANPOS – Transformasi global ke sektor digital harus segera dijawab dengan akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). SDM Indonesia saat ini harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan keterampilan digital para tenaga pendidik yang berkelanjutan.
    “Tantangan global di sektor digital harus mampu kita jawab dengan mempersiapkan mental setiap anak dan kemampuan digital yang mumpuni,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/3).

    Catatan dari lembaga riset AlphaBeta pada 2020, apabila Indonesia melakukan intensifikasi peningkatan keterampilan digital bagi tenaga kerja, maka akan memberikan kontribusi sebesar Rp4.434 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2030.
    Menurut Lestari, tenaga pendidik dituntut melek teknologi dan beradaptasi dengan transformasi digital yang sedang terjadi di kawasan global.

    Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, salah satu visi Indonesia 2045 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri serta berkepribadian yang membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
    Hasil riset yang mengungkap potensi Indonesia di era digital itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi pemacu semangat bagi para tenaga pendidik untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang berdaya saing.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar berbagai upaya peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan tenaga pendidik konsisten dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
    Hanya dengan konsistensi dan perencanaan yang terukur dalam peningkatan daya adaptasi di era globalisasi setiap anak bangsa, tambah Rerie, upaya bangsa ini melahirkan SDM yang tangguh dan berkarakter kuat dapat segera terwujud.(RMID)