Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti maraknya wisatawan asing di Bali yang melanggar aturan. Mereka kerap berkelakuan negatif sehingga meresahkan masyarakat lokal. Aparat diminta memperkuat pengawasan.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serius memantau wisatawan asing yang melanggar aturan ini. Pengawasan tersebut perlu dilakukan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Saya minta Pak Menteri Pariwisata (Menparekraf Sandiaga Uno) dan Ditjen Imigrasi mengusut itu secepatnya. Perketat lagi siapa pun yang masuk ke negara kita,” kata Muhaimin dalam keterangannya, kemarin.
Muhaimin mengaku geram dan risih dengan maraknya fenomena wisatawan asing yang belakangan viral karena berkelakuan negatif di Bali. “Mereka itu tamu, jadi harus ikuti aturan di sini,” tegasnya.

Dia mendukung tindakan tegas dengan memproses hukum hingga pendeportasian bagi wisatawan asing yang nakal karena melanggar aturan demi menjaga muruah Indonesia. “Jangan sungkan proses hukum dan deportasi kalau ada WNA yang nakal-nakal,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Ketua Umum DPP PKB ini, Bali bukan saja daerah tempat wisata biasa, melainkan terdapat banyak unsur adat dan budaya yang harus dihormati oleh siapa pun. “Di situ banyak tempat religius, adat, dan budaya yang kuat,” sebut pria yang akrab disapa Cak Imin.
Dia juga meminta Pemerintah daerah (Pemda) agar berhati-hati dan lebih ketat dalam menyeleksi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin bekerja atau menjalankan usaha. “Saya pikir Pemda perlu turun tangan juga, prioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang WNA,” pintanya.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim berjanji bakal menindak tegas wisatawan asing yang mengganggu ketertiban dan keamanan di Wilayah Indonesia.

“Saya sudah beri arahan untuk dilakukan operasi atas pelanggaran keimigrasian di Bali. Juga di beberapa tempat yang ditengarai ada WNA yang mengganggu ketertiban, mengusik kedamaian, dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah, kata Silmy, secara prinsip hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia. Prinsip kebijakan yang selektif (selective policy) ini menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya.
Silmy mengungkapkan, beberapa wisatawan asing telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Sebab, mereka menyalahgunakan izin tinggalnya, overstay, dan ada yang selesai menjalani pidana.
Ia menegaskan Ditjen Imigrasi konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. “Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata WNA,” kata dia.

Imigrasi juga memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya instansi-instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tugas dan fungsi TIMPORA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2016.
Silmy menjelaskan, setelah dihantam pandemi Covid-19, Indonesia membutuhkan wisatawan asing untuk kembali menggerakkan roda perekonomian lokal. Oleh karena itu, Pemerintah lantas memberi kemudahan akses bagi turis asing yang hendak berwisata ke Indonesia.
Seperti diketahui, selama Januari-Februari 2023, Ditjen Imigrasi sudah melakukan pendeportasian, pendetensian, dan penangkalan terhadap 630 orang asing di seluruh Indonesia. Mereka dijatuhi tindakan administratif keimigrasian karena melanggar aturan keimigrasian.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi santai mengenai beredarnya foto bareng dengan dirinya dengan Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo, yang ditangkap polisi dalam kasus robot trading. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menganggap, tidak ada yang salah dari foto dirinya bersama Wahyu yang waktu itu dikenal sebagai anak muda yang inovatif di bidang ekonomi digital sebelum kasus ini mencuat.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, banyak pihak yang memang kerap mengajak berfoto dan tidak pernah ada yang ditolak. “Hehehe, apa yang salah? Semua orang bisa foto dengan saya. Tanpa pandang bulu. Baik di kantor, di rumah, di restoran atau di acara-acara di luar,” kata Bamsoet, Sabtu (11/3).
Selama ini, Bamsoet aktif di berbagai organisasi, baik sosial maupun dunia usaha. Dalam kegiatan-kegiatan itu, banyak pihak yang meminta foto bareng.

“Mulai dari acara kedinasan maupun di organinasi-organisasi yang saya geluti. Golkar, Kadin, APLI, FKPPI, Pemuda Pancasila, IMI, Tarung Derajat, komunitas burung dan berbagai komunitas lainnya,” sambung Bamsoet.
Dia juga menjawab tentang hubungannya dengan Wahyu. Bamsoet menegaskan, tidak ada yang istimewa. Sama seperti teman-teman lainnya yang hanya sebatas kenal dan berteman.
“Tidak ada kedekatan khusus. Teman saya banyak karena sejak dulu saya tidak pernah memilih dalam berteman. Bisa di cek kepada orang-orang yang mengenal saya,” kata Bamsoet.

Begitu pun dengan Wahyu. “Saya kenal Wahyu karena sama-sama di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Salah satu asosiasi yang tercatat sebagai anggota Kadin. Dia salah satu pengurus APLI, dan saya sebagai Ketua Dewan Pembina di APLI sekaligus juga Ketua Badan Polhukam Kadin Indonesia,” terang Bamsoet.
Mengenai kasus Wahyu, mantan Ketua DPR ini menegaskan, sejak awal dirinya mendorong pihak berwajib menindak tegas penipuan melalui judi online berkedok robot trading atau digital trading. “Saya juga mendesak Pemerintah dalam hal ini Bappeti (Kemendag) dan OJK segera mengeluarkan regulasi yang jelas tentang digital trading agar masyarakat tidak mudah terkecoh,” jelas Bamsoet.
Dia juga selalu hadir sebagai narasumber dalam setiap seminar, simposoum, atau diskusi tentang digital trading atau economic digital tentang kripto, blockchange, digital mining dan lain-lain. “Saya hadir untuk mendorong adanya regulasi yang jelas agar masyarakat dapat membedakan mana yang bodong dan abal-abal dan mana yang memang benar-benar investasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Bertemu, berkunjung, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sejatinya dilakukan oleh anggota DPR RI setiap saat. Tak mengenal hari, waktu bahkan kondisi alam di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.
Namun, khusus di masa reses, anggota DPR memang memiliki waktu yang cukup panjang untuk berdekatan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya.

Beberapa hari lagi masa reses dalam Masa Sidang ke-3 Tahun Sidang 2022-2023 akan segera berakhir, berganti ke masa sidang berikutnya, yakni masa Sidang ke-4 Tahun Sidang 2022-2023. Tentu banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus dijalankan DPR RI, terkait tiga fungsi utamanya, baik fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.
Sebelum memasuki masa sidang baru, ada baiknya sejenak kita flash back atau kilas balik, mengingat berbagai kerja yang telah dilakukan DPR RI dalam menjalankan tiga fungsi utamanya tersebut.

Dalam fungsi legislasi misalnya, selama Masa Sidang III, DPR RI bersama Pemerintah telah melanjutkan pembahasan 13 RUU, yang sebelumnya masih dalam tahap pembicaraan Tingkat I. Salah satunya, menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.
Selain itu, DPR RI bersama Pemerintah juga terus melakukan pembahasan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Rancangan Undang-Undang yang kelak akan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DPR RI bersama Pemerintah juga telah mengesahkan 12 RUU tentang Provinsi dan 4 RUU daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua, yang selama ini sangat dinantikan masyarakat Papua.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR RI bersama Pemerintah akan terus melakukan pembahasan Perppu tersebut, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tentunya, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Juga mempertimbangkan kepentingan nasional,” ujarnya, saat penutupan Masa Sidang III, pada Kamis, 16 Februari 2023.

Dalam menjalankan fungsi Pengawasan, DPR selalu konsisten mengawasi berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Sebut saja, masalah penghapusan tenaga honorer dan berbagai permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Begitu juga dengan aduan dari konsumen Meikarta yang terkena masalah hukum, saat menuntut haknya melalui pengembang. DPR akan terus berada di garda terdepan, dalam membela masyarakat agar kembali mendapatkan berbagai haknya tersebut.
Belakangan, meski masih di masa reses, DPR menyempatkan diri melakukan kunjungan lapangan ke Depo Pertamina Plumpang, menyusul peristiwa kebakaran Depo tersebut, yang merenggut belasan korban jiwa dan puluhan masyarakat luka-luka.

Selain memastikan penangan korban yang telah dilakukan dengan baik, DPR juga mendesak Pemerintah dan Pertamina melakukan mitigasi, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Tak hanya itu, DPR melalui Komisi VIII berhasil mendesak Pemerintah menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Karena awalnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan, biaya haji tahun ini menjadi Rp 69,19 juta atau sebesar 70 persen.
Setelah terus berjuang dan mendesak Pemerintah, akhirnya disepakati, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12 atau sebesar 55,3%.

Tentu tak hanya itu, berbagai permasalahan, isu dan aspirasi masyarakat yang masih terus diperjuangkan DPR RI. “Ini semua merupakan implementasi dari komitmen DPR RI, yang mengupayakan aspirasi masyarakat Indonesia terwujud nyata,” tambah Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara dalam fungsi anggaran, di Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI juga menjalankan berbagai fungsi anggaran. Di antaranya, melalui 11 Komisi di dalamnya, DPR RI menyetujui berbagai program khususnya, yang ditujukan untuk masyarakat luas.

Sebut saja, perjuangan Komisi II DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk bisa memenuhi usulan penambahan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mengingat peruntukan anggaran kementerian tersebut yang cukup siginifikan, seperti percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, serta berbagai program pro rakyat lainnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong KPU mewajibkan para anggota legislatif, baik di tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPR, yang terpilih pada Pemilu 2024, mendapatkan pembekalan pemahaman ideologi Pancasila dan filsafatnya. Pembekalan mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya diberikan sebelum anggota legislatif yang baru mulai menjalankan tugasnya di parlemen.
“KPU bisa bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Institut Filsafat Pancasila untuk ‘membina’ anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, serta DPR periode 2024-2029 mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya. Pembekalan perlu dilakukan karena anggota Dewan baru memiliki beragam latar belakang, sehingga diperlukan kesepahaman serta penguatan tentang ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima Direktur Institut Filsafat Pancasila Yoseph Umarhadi, di Jakarta, Sabtu (11/3).

Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, para anggota legislatif maupun eksekutif harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sehingga setiap peraturan serta kebijakan yang dibuat mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu sempat merilis sebanyak 40 persen pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 inkonsisten dan tidak mengacu pada Pancasila. Inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut terjadi pada pasal-pasal hasil amandemen konstitusi keempat, atau amandemen terakhir pada 2002. Amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur tentang negara hukum, tujuan negara, dan demokrasi, tidak menunjukkan adanya hubungan yang koheren dengan nilai-nilai cita hukum yang terkandung dalam esensi staatsfundamentalnorm yaitu nilai-nilai Pancasila.

“Sangat berbahaya jika para anggota legislatif dan eksekutif tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, bisa terpecah belah. Seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah, Uni Soviet ataupun belahan dunia lainnya,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengibaratkan sebuah rumah, Pancasila adalah pondasi yang kuat sehingga mampu menopang Indonesia agar kokoh. Karena Pancasila, semua kebhinekaan yang ada tidak membuat bangsa Indonesia terpecah. Tetapi, diikat menjadi suatu kekuatan besar.

“Tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia akan sangat berat. Kita harus mewaspadai segala upaya yang merusak ideologi Pancasila untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Karenanya, MPR akan terus memasifkan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Di tengah era disrupsi yang melanda hampir semua dunia pendidikan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendukung upaya dunia pendidikan tinggi semacam STAI Ma’had Aly Al-Hikam yang berupaya keras memperkuat spiritualitas kepada para mahasiswa yang tinggal di asrama Al-Hikam di Malang, Jawa Timur.
Di asrama ini para mahasiwa yang tinggal di asrama dibiarkan belajar di perguruan tinggi masing-masing, namum usai kuliah mereka harus mau dibekali ilmu agama jika ingin tinggal di asrama itu.
“Apa yang digagas almarhum KH. Hasyim Muzadi yang mendirikan pesantren Al-Hikam khusus mahasiswa ini bisa dijadikan pilot project bagaimana kita menghadapi era disrupsi. Saat banyak dunia pendidikan tercerabut dari akar menuju sekulerisme, pendidikan di Indonesia yang berideologi Pancasila harus tetap di jalur ketuhanan yang religius sesuai amanat sila pertama Pancasila,” kata Ahmad Basarah, saat menyampaikan sosialisasi empat pilar MPR RI di STAI Ma’had Aly Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, Selasa (7/3).
Dalam acara yang diawali dengan penandatangan MoU antara STAI Al-Hikam dengan GM FKPPI di STAI Al-Hikam itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa gejala disrupsi di era modern saat ini mirip dengan gejala lahirnya humanisme di Eropa di Abad Pertengahan.

Jika di era Abad Pertengahan banyak masyarakat tercerabut dari akar agama lantaran otoritas agamawan kehilangan kepercayaan lalu terjebak dalam sekulerisme, di saat ini era digitalisasi telah mendorong mereka ke situasi nomophobia.
“Nomophobia terjadi pada masyarakat digital yang mengacu pada ketidaknyamanan, kecemasan, kegelisahan atau kekhawatiran ketika seseorang tidak bisa jauh dari smartphone. Ini adalah gangguan patologis akibat pengembangan teknologi komunikasi. Kecemasan yang diakibatkannya sangat berbahaya untuk kejiwaan,’” jelas Ahmad Basarah.
Dalam acara berjudul “Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan di Era Disrupsi” itu, dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang ini menyebutkan bahwa nomophobia kali pertama teridentifikasi pada 2008 dalam penelitian yang dilakukan UK Post Office di Inggris.
Penelitian untuk menguak kecemasan masyarakat di era disrupsi ini menjadikan 1000 orang sebagai sampel. Dari jumlah itu, 77 persen kelompok usia 18-24 tahun ternyata paling rentan mengalami nomophobia.

“Dari penelitian itu bisa kita analisis ternyata mahasiswa adalah kelompok paling rentan mengalami kecemasan akibat era disrupsi. Jadi, sudah benar apa yang dilakukan asrama Al-Hikam ini, mewajibkan semua mahasiswa yang tinggal di sini mendalami ilmu agama agar timbul keseimbangan lahir batin pada mereka,” jelas Ahmad Basarah.
Anggota Komisi X DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan itu menjelaskan, Pasal 4 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mengamanatkan agar semua perguruan tinggi di Indonesia menjadi pusat-pusat pembentuk watak dan peradaban bangsa, mengembangkan sikap inovatif, kreatif, berdaya saing, serta mengembangkan iptek.
Dia menilai amanat ini penting disampaikan sebab kini Indonesia tengah menghadapi peperangan ideologi yang tidak terlihat tapi ada.
“Di era komunikasi terbuka seperti saat ini, peperangan ideologi pasti ada. Masyarakat gampang mengakses dunia maya yang di dalamnya semua ideologi terpampang nyata, mulai dari transnasionalisme, kapitalisme, sampai hedonisme pun ada. Kita harus yakin dengan ideologi yang kita miliki, yakni Pancasila,” tegas Dosen tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Hadir dalam acara itu pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam KH Mohammad Nafi, Ketua Yayasan Al-Hikam Malang H. Abdul Hakim Hidayat, Ketua STAI Ma’had Aly Al-Hikam Nur Choliq, Direktur Pascasarjana STAIMA Al-Hikam Kasuwi Saiban, dan Ketua PCNU Malang KH Israfun Najaah (Gus Is), dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim sekaligus Ketua DPRD Kota Malang Made Rian.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Rahmat meninjau salah satu pabrik yang dimiliki perusahaan manufaktur, bergerak di bidang industri pergudangan dan pengeringan (Silo Dryer) jagung, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) Plant Gorontalo, di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Gorontalo, Selasa (7/3).
Tinjauan ini sengaja dilakukan Fadel Muhammad di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, untuk melihat langsung aktifitas pabrik dalam pengelolaan jagung di Gorontalo.
Saat diterima oleh Pimpinan Regional PT CPI untuk wilayah Timur Indonesia, Ketua Dewan Jagung Nasional ini langsung melakukan diskusi dan dialog seputar pengelolaan jagung rakyat.
Kepada para Pimpinan PT CPI, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini menyampaikan bahwa dirinya bercita-cita dan ingin mewujudkan Gorontalo sebagai Kawasan Lumbung Pangan dalam lingkup provinsi dan lebih luas lagi mampu berkontribusi secara nasional.

“Untuk itu saya meninjau ke pabrik untuk mengetahui secara detil dan langsung gambaran produksi jagung Gorontalo,” tambahnya.
Dari penjelasan PT CPI, Fadel Muhammad mengetahui bahwa bahan baku utama pabrik yakni jagung, dibeli langsung dari para petani di berbagai Kabupaten di Gorontalo hingga Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Bahkan, pabrik juga menerima dan membeli jagung yang dibawa petani memakai karung dengan transportasi motor, masuk ke pabrik. Sejak mulai beroperasi tahun 2020 hingga saat ini, pabrik telah membeli sekitar 177 ribu ton jagung rakyat dengan harga yang dirasakan Fadel cukup baik.
“Saya berkeliling melihat-lihat kegiatan pabrik secara langsung, pabrik beroperasi menggunakan sistem otomasi berteknologi tinggi untuk mengeringkan jagung. Bahkan, mampu menerima sampai 1000 ton jika sedang musim. Beda dengan dulu sebelum ada pabrik, masyarakat petani mengeringkan jagungnya hanya mengandalkan terpal dan panas matahari,” ungkapnya.

Dengan adanya pabrik seperti ini, lanjut Fadel Muhammad, semestinya Gorontalo bisa menghasilkan produksi jagung lebih besar lagi, baik dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Namun, memang ada kendala saat ini seperti benih/bibit sampai pupuk yang terbatas dan juga mahal. Tapi, alhamdulillah PT CPI melalui program kemitraannya dengan para petani, membantu penyediaan bibit jagung dan insektisida yang bagus,” ujar Senator dapil Gorontalo ini.
Fadel Muhammad juga mendorong PT CPI agar ke depan, memperluas bantuan kepada mitra taninya dengan menyediakan bibit dan pupuk yang bagus. Bibit yang berkualitas harus bisa didapatkan para petani. Ini penting, sebab dengan bibit yang bagus maka produksi jagung akan berkualitas juga.
Pemerintah pusat dan daerah, juga diminta Fadel Muhammad untuk mengelola dengan baik bibit dan pupuk subsidi untuk rakyat. Jika subsidi bibit dan pupuk itu ternyata kurang maksimal dinikmati rakyat dan kurang merata, maka harus dicari mekanisme lain. Seperti, membeli bibit dan pupuk non subsidi.

“Soal harga, nanti kita akan mengupayakan bekerjasama dengan lembaga keuangan pemberi kredit sepert BRI, agar mempermudah petani mendapatkan kredit lunak,” tambahnya.
Fadel Muhammad juga menyampaikan, sebagai tindak lanjut rencana untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional, akan digelar pertemuan dan diskusi tingkat nasional di Gorontalo, bersama Menteri Pertanian RI dan stakeholder jagung termasuk pelaku industrinya.
Tujuan utamanya, agar masyarakat kembali bersemangat bertani jagung di Gorontalo.
“Saya akan gerak cepat, besok tanggal 8 Maret 2023, saya akan coba bicarakan hal ini langsung dengan PJ Gubernur Gorontalo, mudah-mudahan lancar. Pada intinya, kita sama-sama bersinergi, bekerjasama ingin secara sistematik bisa menaikkan kuantitas dan kualitas produksi jagung di Gorontalo,” tandasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto berharap, para penyuluh agama, turut berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dan dihadapi masyarakat. Seperti masalah kemiskinan, kebodohan, kekerasan, hingga perpecahan yang muncul akibat kontestasi pemilihan umum.
Kedekatan dan kebersamaan para penyuluh agama dengan masyarakat akan membuat saran dan petuahnya lebih mudah diterima. Sehingga potensi keberhasilan mereka turut menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat juga sangat besar.
Sedangkan, kecurigaan dan antipati masyarakat kepada para penyuluh agama juga sangat kecil, ujar Yandri.
“Masyarakat mudah mendengar dan mengikuti nasehat dari para penyuluh agama. Masyarakat juga mempercayai dan mengikuti anjuran para penyuluh agama. Karena itu, kalau mereka juga terlibat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, maka prosentase keberhasilannya akan sangat besar,” ujar pria asli bengkulu ini.

Pernyataan itu disampaikan Yandri Susanto saat memberikan pengarahan kepada peserta Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Serang.
Tema yang dibahas dalam Musda, itu adalah Peran Penyuluh Agama Islam Sebagai Duta Moderasi Beragama Yang Profesional Dan Berintegritas. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Al Qur’an Bai Mahdi Sholeh Ma’Mun Kabupaten Serang Provinsi Banten, Selasa (7/3).
Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang H. Ahmad Rifaudin, Ketua Pokjaluh Kemenag Kabupatem serang KH. Awi Salwi, serta staf ahli Bupati Serang H. Febriyanto.
Salah satu isu yang berkembang dan menjadi perbincangan hangat dalam pelaksanaan Musda FKPAI adalah persoalan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi Tenaga Penyuluh Agama Islam. Serta potensi kenaikan honorarium bagi tenaga penyuluh agama Islam.

Pada kesempatan itu, Yandri Susanto yang juga Anggota DPR dari Dapil Banten II menyatakan prihatin, terhadap besarnya jumlah umat Islam yang belum melek huruf Al Qur’an.
Menurut Yandri, jumlah umat Islam yang buta huruf Al Qur’ an mencapai 72 persen. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik, umat Islam yang buta huruf Al Qur’an tahun 2018 mencapai 53,57 persen.
“Mari kita berantas buta huruf Al Qur’an, ini sebagai gerakan bersama di Kabupaten Serang sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. Saya juga punya kegiatan warung dan toko, mudah mudahan bisa menjadi jawaban atas problem kemiskinan di masyarakat. Sudah saatnya penyuluh agama Islam berkontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa dan negara,” kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI.
Di tahun politik seperti sekarang, Yandri mengajak para Penyuluh Agama Islam agar berkontribusi menenangkan masyarakat dari konflik politik.

Untuk itu, para penyuluh agama tidak boleh termakan berita hoax, gampang baper atau malah terhasut berita bohong.
“Cek dulu kebenaran beritanya, jangan mudah terpancing dengan berita yang menyesatkan. Para penyuluh harus mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai beda pilihan dalam pemilu menyebabkan rusaknya hubungan silaturahim,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kunjungan kerja ke Universitas Pohuwato, Gorontalo. Fadel memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dan mahasiswi lintas fakultas.
Kuliah Umum yang mengambil tema sentral Leadership dan Enterpreuneurship’ ini di gelar di Aula Universitas Pohuwato, Duhiadaa, Provinsi Gorontalo, Senin (6/3) ini dihadiri Hana Hasanah Fadel Muhammad, Wakil Rektor I Rusni Djafar dan para dosen.
Kepada para mahasiswa, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci majunya sebuah bangsa.

Dengan SDM yang handal, pengelola negara akan mampu mengelola kekayaan dan potensi bangsanya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.
“Soal SDM ini jangan dianggap enteng. Adik-adik mahasiswa bisa melakukan riset sederhana. Negara sebesar Afrika yang kaya akan sumber daya alam seperti berlian, minyak bumi, batu bara. Tapi dengan semua kekayaan itu, Afrika tetap menjadi negara yang jauh di bawah negara kecil minim SDA seperti Belgium yang sangat kaya dengan sumber daya manusia,” ujar Fadel Muhammad.
Melihat pentingnya SDM, Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini menekankan kepada mahasiswa agar serius, rajin dalam menempuh pendidikan di kampus. Sebab, di lembaga pendidikanlah SDM yang unggul bisa tumbuh dan berkembang.

“Pada saat saya menjabat Gubernur Gorontalo, pengembangan SDM menjadi salah satu dari tiga program besar saya selain pertanian dan perikanan/kelautan. Dengan itu (tiga program besar) Alhamdulillah, saya bisa mengelola Gorontalo menjadi lebih baik. Tanpa tiga program besar itu, tidak mungkin mengelola Gorontalo,” jelas Fadel Muhammad.
Namun, lanjut Fadel, semua hal baik yang dikerjakan mesti ada generasi penerus agar kebaikan itu berlanjut tanpa henti bahkan lebih. Generasi muda mahasiswalah yang akan meneruskannya.
Fadel mengaku sudah bicara dengan Bupati, Wakil Bupati dan para pejabat Pemkab Pohuwato agar mulai sekarang mengembangkan branding daerah.

Disampaikan bahwa branding Kabupaten ini adalah pertanian terutama jagung. Dengan itu, kabupaten ini di masa depan bisa menjadi lumbung pangan provinsi bahkan nasional.
“Mudah-mudahan hal ini terwujud dan kalian di masa depan saat kepemimpinan bergeser, bisa melanjutkan bahkan bisa menyempurnakan branding daerah kalian,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan) menjadi 3 persen yang sebelumnya 6 persen.
Aturan tersebut tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai KUR bunga 3 persen untuk pembelian alsintan ini merupakan kabar gembira dan terobosan yang baik dalam pembiayaan sektor pertanian.
Apalagi selama ini KUR ini sangat diminati oleh para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan terbukti dimana pada tahun lalu, KUR Pertanian tembus hampir mencapai Rp 110 triliun.
“Perlu kita apresiasi juga kepada Kementerian Pertanian (Kementan) karena dukungan KUR ini membuat sektor pertanian bangkit. Bank kan tidak mungkin memberikan kredit (bagi petani) kalau tidak bankable,” kata Andi Akmal kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan penurunan suku bunga 3 persen ini, Andi yakin akan mampu lebih meningkatkan serapan KUR pertanian menjadi lebih tinggi. Sebab masih banyak petani dan kelompok usaha tani yang membutuhkan dukungan modal untuk menunjang kegiatan usaha melalui pembelian alsintan, seperti mesin tanam, traktor, mesin panen, penggilingan dan dukungan teknologi pertanian di perkebunan, hortikultura hingga peternakan.
“Bantuan yang bisa diberikan (Pemerintah) kan sangat terbatas, jadi harus kita dukung dan kita apresiasi kebijakan penurunan KUR ini sehingga kegiatan pertanian kita semakin mudah, biaya produksinya pun menjadi semakin murah,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap agar Permenko tentang KUR Alsintan ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh bank pelaksana. Sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya bisa memanfaatkan dengan baik segala kemudahan yang ada dalam KUR ini.
“Bunga 3 persen ini kan sangat kecil, nah ini harus dimanfaatkan oleh petani-petani kita yang bergerak di produksi seperti tanaman pangan, penggilingan, penggilingan, perdagangan beras, sehingga hulu dan hilir bisa memanfaatkan kebijakan relaksasi kredit di sektor pertanian ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, aturan soal bunga KUR rendah ini memang sudah sangat dinantikan oleh para petani. Sehingga nantinya petani tidak lagi mengandalkan bantuan dari Pemerintah yang memang sangat terbatas jumlahnya.

Dia pun optimistis kebijakan ini akan memacu petani dalam meningkatkan produktivitas lahannya. “Apalagi alsintan ini memang dapat mempercepat proses pertanian kita, dalam pengolahan tanah, mengurangi angka loss produksi dan efisien di tengah penurunan tenaga kerja pertanian kita yang semakin menua. Ini tentu menjadi terobosan menjadikan pertanian kita semakin maju dan modern,” tambah dia.
Sementara itu, Direktur Alsitan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muh. Hatta menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti terbitnya Permenko Perekonomuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan ini.
Hatta menjelaskan, dalam aturan ini banyak kemudahan yang diberikan kepada para petani dan pelaku usaha pertanian. Berbagai kemudahan tersebut tertuang di dalam pasal 16, di antaranya tentang suku bunga kredit (ayat 2) alsintan yang dibiayai atau margin kredit alsintan sebesar 3 presen efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin/anuaitas yang diterima.
Kemudian di ayat berikutnya penerima kredit alsintan dapat menyediakan uang muka atau down payment (DP) sebesar 10 persen dari harga perolehan alsintan.
“Agunan juga tidak diperlukan karena agunan pokok kredit disini berupa alsintan yang dibiayai oleh kredit alsin (pasal 13 ayat 1),” ujarnya.

Sementara terkait pembayaran angsuran, lanjut Hatta, penerima kredit Alsintan dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga atau margin kredit alsintan secara angsuran periodik sesuai dengan kesepakatan antara penerima kredit alsintan dan penyalur kredit alsintan.
“Ya tentunya dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran seperti diatur di Pasal 16 ayat 5,” tambah dia.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni kembali meluncurkan Layanan Hotline Pengaduan yang terhubung ke 34 Provinsi di Indonesia.
Setelah diluncurkan tahun lalu di level pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN. Maka tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 Kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi ini.

Menteri Hadi mengatakan, sejak diluncurkan tahun lalu Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan.
“Hal ini menunjukan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan,” ucap Menteri Hadi pada, Selasa (7/3).

“Memang ada kendala waktu repon karena membutuhkan kontirmasi dan pendalaman data ke kantor-kantor wilayah. Kini InsyaAllah akan lebih cepat karena kita sudah mengintegrasikan seluruh Kanwil dalam sistem ini,” kata Menteri Hadi menambahkan.
“Dengan Integrasi Hotline ini tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.

Sesungguhnya persiapan integrasi hotline sampai level Kanwil sudah dipersiapkan dari awal tahun 2023 dengan pembentukan admin hotline per Kanwil pada bulan Januari dan pelatihan admin hotline pada bulan Februari.
Ke depan rencananya integrasi hotline akan sampai pada level Kantah, diharapkan semakin rendah level integrasi hotline maka semakin cepat pengaduan masyarakat itu mendapat tindak lanjut.