Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan, generasi muda adalah garda terdepan yang memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembangunan ke arah yang lebih baik.
“Pendidikan formal adalah salah satu tiang utama untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu melanjutkan perjuangan bangsa yang sarat tantangan saat ini,” kata Lestari, Senin (6/3).

Hal itu diungkapkan Lestari saat Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan sekaligus membuka Olimpiade PPKn ke-12 tingkat nasional bertema Melalui Olimpiade PPKN 12, Merajut Kebhinekaan dalam Bingkai NKRI guna Mewujudkan Generasi Muda yang Kompetitif dan Pancasilais, di Universitas Riau yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau, Senin (6/3).
Hadir pada acara itu Prof. Sri Indarti (Rektor Universitas Riau), Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau), sejumlah anggota Muspida Provinsi Riau, Charles Meikiyansah (Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem), siswa dan guru SD, SLTP dan SLTA serta mahasiswa dan civitas akademika sejumlah perguruan tinggi.
Lestari sangat berharap, di tengah berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini jangan ada yang membiarkan simbol-simbol negara kita jatuh tercabik-cabik hingga rusak secara fisik, apalagi rusak secara pemahaman dari setiap anak bangsa.

Sejumlah instrumen yang mengandung nilai-nilai kebangsaan itu, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di dalam keempat konsensus kebangsaan itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mengandung nilai-nilai religius, tidak kenal menyerah, keberagaman dan persatuan yang mampu membentuk karakter bangsa Indonesia.
Rerie menilai, pentingnya pemahaman bagi generasi penerus bangsa, bahwa kita sejak masa lalu, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri sudah terdiri dari belasan ribu pulau dan beragam suku bangsa.

Sejak masa lalu, tambah Rerie, bangsa di Nusantara cikal bakal Indonesia, sangat mudah menerima perbedaan. “Sehingga saat ini tugas kita semua untuk memelihara keberagaman yang sudah ada selama ini,” ujarnya.
Karena keberagaman, tegasnya, adalah modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk mendorong negara ini lebih cepat maju.
“Generasi muda harus dipersiapkan agar mampu berselancar di tengah disrupsi dan menjadi generasi yang siap berada di berbagai situasi lewat pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki,” tegas Rerie.
Pada kesempatan itu Rerie berpesan agar para pemuda jangan lelah untuk belajar, terus menuntut ilmu dan selalu melestarikan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dengan sepenuh jiwa dan raga.
Dengan berbekal pola pengajaran yang adaptif serta sarat dengan penanaman nilai kebangsaan yang kuat tersebut, Rerie berharap, generasi penerus bangsa memiliki kemampuan untuk menemukan pekerjaan yang belum tercipta, mengantisipasi terobosan teknologi yang akan muncul, dan mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah yang belum diantisipasi di masa datang.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Arsul Sani diwisuda sebagai doktor hukum (doctor of laws) dengan predikat sangat memuaskan (cum laude) dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia.
Sebelumnya Arsul memulai program doktornya di Department of Law, Glasgow School for Business and Society, GCU, Scotland sebelum terpilih sebagai anggota DPR tahun 2014.
Dalam disertasinya yang berjudul, Reexamining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings, Arsul, antara lain, mengkritisi sejumlah studi sebelumnya tentang sejarah terorisme di Indonesia dan perbedaan proses hukum dalam kasus-kasus pidana yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme.
Kritiknya tentang penulisan sejarah terorisme di Indonesia terkait dengan sejumlah studi yang menyebut awal terorisme dikaitkan dengan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.
Padahal perbuatan teror yang kemudian masuk dalam pengertian terorisme telah dimulai menjelang pemberontakan PKI Madiun oleh pengikut atau pendukung PKI yang kemudian melahirkan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
Menurut Arsul, seharusnya sejarah terorisme di Indonesia dicatat dengan perbuatan teror oleh pengikut PKI, baru diikuti oleh pengikut DI/TII yg terjadi setelah pemberontakan PKI Madiun.
Bahasan kritis kedua yang menjadi obyek penelitian Arsul adalah sejumlah kasus hukum dimana terjadi perbedaan perlakuan dan proses hukum atas tindak pidana yang sama-sama memenuhi unsur terorisme. Dalam beberapa kasus di Aceh pasca perjanjian Helsinki, penegak hukum menerapkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Namun dalam kasus-kasus yang sama-sama memenuhi unsur terorisme di Papua, UU Terorisme ini tidak diterapkan, dan para pelakunya hanya dikenakan tindak pidana umum dalam KUHP.
Bahkan lebih jauh dalam desertasi-nya, Arsul mengkritisi keragu-raguan Pemerintah dan jajaran penegak hukum sampai sekarang untuk mempergunakan UU Terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, padahal Pemerintah sendiri telah melabeli kelompok ini sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST) sejak pertengahan tahun 2021.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Prof. Fadel Muhammad mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat satu daerah itu maju, karena sumber daya manusianya (SDM) yang berkualitas yang hanya bisa di dapatkan dari pendidikan mulai dasar hingga pendidikan tinggi yang juga berkualitas.
Tanpa itu, jangan harap daerah bisa mengelola dan mengembangkan potensi kekayaan daerahnya.
Pendidikan yang berkualitas dan tentu saja terjangkau, menurut Fadel Muhammad, akan menghasilkan lulusan dan sarjana-sarjana yang merupakan sumber daya manusia unggul untuk membangun daerah dan lebih luas lagi membangun bangsa dan negara.
“Untuk itu, saya mendorong para sarjana untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengaplikasikan semua ilmu pengetahuan yang dikuasai untuk kemaslahatan semua. Jadilah enterpreneur, dengan begitu lapangan kerja akan banyak terbuka untuk rakyat yang kurang beruntung,” kata Fadel Muhammad dalam sambutannya di acara Pelantikan PAC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), di Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Minggu Malam (5/3).
Acara di hadiri juga oleh Pj. Bupati Boalemo Hendriwan, para Pimpinan dan anggota ISNU Kabupaten Boalemo.
Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini kemudian memberi contoh dirinya sendiri. Usai menempuh pendidikan di ITB Bandung, Fadel Muhammad dan kawan-kawannya membuka pabrik yang kemudian menjadi besar dan terkenal yakni PT Bukaka Teknik Utama, yang merupakan salah satu produsen passenger boarding bridge atau garbarata.
Bukaka menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang memproduksi garbarata yang melakukan ekspansi ke beberapa negara.
Setelah sukses besar menjadi seorang pengusaha, Fadel Muhammad kemudian terpanggil mengabdikan diri melayani rakyat menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo atas pilihan rakyat selama dua periode.
“Itu lah yang menjadi harapan saya, para sarjana ini harus terlibat langsung dalam pembangunan daerah Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo dengan menjadi pengusaha-pengusaha sehingga sekali lagi bisa tercipta lapangan kerja yang luas,” harapnya.
“Selanjutnya, harapan saya kesempatan untuk menjadi sarjana terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dengan tersedianya lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau,” tandasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi XI DPR Marsiaman Saragih bersama Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi tentang sistem pembayaran digital Quick Response Indonesia Standard (QRIS).
Tujuannya, untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Sosalisasi yang digelar kepada 300 warga dari beberapa desa di Kecamatan Tapung Hulu, Kampar, Riau berlangsung meriah.
Ratusan warga sangat antusias menghadiri acara yang bertepatan dengan kegiatan reses DPR ini. Mengawali sambutannya, Marsiaman mengaku rindu dan ingin bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Tapung Hulu, Riau.
“Tapi dikarenakan adanya jadwal kunjungan kerja yang bersamaan waktunya sehingga belum dapat hadir langsung ke Tapung Hulu,” ujar Marsiaman, dalam keterangan tertulis yang dikirimkan pada Senin (6/3).
Marsiaman mengatakan teknologi semakin maju sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam bertransaksi. Karena itu literasi keuangan menjadi hal yang penting bagi semua orang.
Sehingga, ia meminta BI untuk terus mensosialisasikan kemajuan-kemajuan teknologi bertransaksi kepada masyarakat.
“Supaya kita tidak ketinggalan,” ucapnya.
Politikus PDIP ini menuturkan bahwa QRIS merupakan salah satu upaya untuk keluar dari kesulitan karena pandemi Covid-19.
Jadi, kata dia, para pedagang pasar tradisional dan kelompok-kelompok usaha mikro penting sekali untuk mengetahui teknologi ini agar tidak tertinggal dari pasar modern dan pasar online.
Oleh karena itu, Legislator asal Riau ini menekankan bahwa sosialisasi dan edukasi seperti ini perlu dilakukan berulang kali dan diperluas jangkauannya sampai masyarakat menjadi paham dan dapat menggunakannya.
Seperti diketahui, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) Riau memperkenalkan QRIS. QRIS adalah penyatuan berbagai macam Quick Response (QR) dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.
QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan BI agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Saat ini, QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, pedagang yang berlogo berlogo QRIS. Merchant (pedagang) hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI.
Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.
Usai acara, beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan terima jasih atas perhatian yang diberikan Marsiaman Saragih.
Sebab, selama ini program kerja wakil rakyat ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui beberapa program seperti, bantuan rumah ibadah, paket sembako selama musim pandemi Covid-19, bantuan modal kerja dan juga pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Riau.
Selain itu, para peserta sosialisasi juga menitipkan beberapa aspirasi untuk diperjuangkan oleh wakil mereka. Menanggapi aspirasi dari warga, Tenaga Ahli Marsiaman, Hasudungan Hutasoit berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada Marsiaman Saragih.
“Pak Marsiaman dengan seluruh jaringannya yang ada di Riau dan Jakarta akan selalu turun langsung untuk menyampaikan program-program yang ada dengan harapan membawa manfaat untuk masyarakat yang ada daerah pemilihan (dapil),” tandasnya.(RMID)

JAKARTA, BANTEN – Isu penculikan anak di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berujung pada kerusuhan. Massa mengamuk hingga menyebabkan sepuluh orang tewas.
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta dilakukan investigasi mendalam terkait kerusuhan di Papua. Pasalnya, selain menewaskan 10 orang juga mengakibatkan setidaknya 18 orang luka-luka serta kerugian materil lainnya akibat pembakaran rumah dan kios.
“Kami turut berduka dan meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas insiden ini,” kata politikus Golkar ini dalam keterangannya, kemarin.
Christina menyayangkan insiden tersebut sampai memakan korban jiwa. Apalagi, kejadian itu berdasarkan temuan kepolisian timbul akibat beredarnya berita bohong.
“Sungguh disayangkan banyak nyawa melayang sia-sia akibat mempercayai hoaks,” keluhnya.
Dia menyakini, di balik kejadian memilukan tersebut ada peran aktor intelektual yang tidak menginginkan keberlangsungan kondisi damai di Tanah Papua. Karena itu, aparat keamanan perlu mengusut tuntas dan memproses hukum pelaku penyebar hoaks.
Dalam catatan Komisi I, kata dia, pola tersebut terus berulang dalam kejadian lain di Papua. Di mana adanya penyebaran hoaks atau berita palsu kemudian diikuti provokasi dan berujung pada kerusuhan.
Terkait kondisi keamanan saat ini, Christina mendukung upaya penguatan pasukan dalam mengantisipasi penanganan aksi massa. TNI diminta ikut membantu Polri di lapangan guna memastikan keamanan hingga kondisi Papua kembali kondusif.
Selain itu, Christina mengingatkan, beberapa waktu lalu Pemerintah menyampaikan bahwa Papua relatif tenang setelah penangkapan Lukas Enembe.
“Sayang, fakta di lapangan saat ini justru tidak mengkonfirmasi pernyataan tersebut,” kritik dia.
Sementara, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri memerintahkan Propam Polda Papua turut mengusut atau mengevaluasi anggotanya saat penanganan kerusuhan di Wamena.
“Saya sudah berpesan kepada anggota untuk lebih soft lagi dan tenang menghadapi masyarakat mungkin lagi marah,” ujar Mathius dalam keterangannya, kemarin.
Mathius mengatakan, kerusuhan di Wamena ini tentunya menjadi evaluasi bagi Polda Papua. Kejadian seperti ini tidak boleh kembali terjadi. Selain itu, anggota polisi di lapangan mesti menyelesaikan persoalan dengan cara membaca situasi secara tepat.
Mathius mengatakan, harusnya pemimpin lapangan saat itu harus lebih pandai membaca situasi dengan tepat. Namun, dia juga paham bagaimana mudahnya terprovokasi saat di lapangan. “Tentunya ini bagian yang harus saya evaluasi,” katanya.
Seperti diketahui, kerusuhan yang melibatkan warga dengan aparat keamanan dipicu dari adanya isu penculikan anak di sekitar Kampung Sapalek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (23/2).
Saat itu ada sekelompok warga yang menghentikan seorang pengendara mobil dari Kampung Yomaima yang melintasi daerah tersebut.
Warga mencurigai pengendara mobil itu sebagai bagian dari komplotan penculikan anak yang isunya tersebar di tengah masyarakat. Tak lama kemudian, petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut untuk menghentikan aksi main hakim sendiri warga atas sopir mobil tersebut.
Akan tetapi, warga yang jumlahnya terus bertambah banyak tidak menerima imbauan personel kepolisian dan justru menyerang petugas menggunakan batu serta panah. Aparat yang diserang mendapat bantuan personel Brimob dan Kodim 1702/Jayawijaya. Mereka melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi massa.
Tak hanya menyerang aparat keamanan, massa juga membakar sejumlah kios milik warga di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya, 10 orang tewas dan 14 warga mengalami luka-luka. Termasuk di antaranya 13 rumah yang dibakar saat kerusuhan pecah.(RMID)

JAKARTA, BANTEN – Dukungan kemudahan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus ditingkatkan lewat berbagai cara. Ini dilakukan agar daya dorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional lebih signifikan. Dituntut kolaborasi yang baik dari semua pihak untuk mewujudkannya.
“Belakangan ini muncul wacana untuk memberikan kredit dengan bunga 0 persen kepada sektor UMKM. Bila bisa direalisasikan usulan itu sangat bagus. Namun bila tidak, sudah sewajarnya perbankan memberi pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi sektor UMKM,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/2).
Wacana pemberian kredit tanpa bunga bagi UMKM itu dikemukakan Menteri BUMN pekan ini. Skema tersebut sedang dikaji dua bank BUMN bersama Bank Indonesia.
Dorongan kemudahan pembiayaan itu dilatarbekakangi peran sektor UMKM yang telah menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan juga berkontribusi pada serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.
Di sisi lain lembaga pembiayaan dan perbankan saat ini baru mengalokasikan pembiayaan untuk sektor UMKM sekitar 21 persen dari kapasitas pembiayaan yang ada.
Menurut Lestari, kemudahan pembiayaan merupakan satu dari banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM.
Upaya lain yang harus dilakukan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari adalah peningkatan kapasitas keterampilan, kreativitas dan daya adaptasi sektor UMKM terhadap dunia digital.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap kombinasi antara kemudahan pembiayaan dan peningkatan kreativitas serta daya adaptasi dengan sistem digital yang baik, mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor UMKM.
Tentunya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dituntut kolaborasi yang kuat dari banyak pihak agar mampu merealisasikan skema peningkatan percepatan pertumbuhan sektor UMKM di tanah air itu.(RMID)

JAKARTA, BANTEN – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menduga adanya aktor intelektual yang sengaja memprovokasi massa sehingga terjadi kerusuhan di Kampung Sapalek, Wamena, Papua, Kamis (23/2).
Hal ini disampaikan Aryani menyusul kerusuhan di Wamena yang mengakibatkan 10 orang tewas, 18 orang lainnya luka-luka, dan 15 bangunan yang terdiri dari kios dan rumah terbakar.
Karenanya Aryani meminta Pemerintah segera mengusut kasus ini secara terang benderang. “Sangat mungkin ada peranan aktor intelektual di belakangnya yang tidak menginginkan keberlangsungan kondisi damai di Papua,” kata Aryani kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (25/2).
Diketahui, kerusuhan yang melibatkan aparat keamanan dari TNI-Polri dengan warga ini dipicu dari adanya isu hoaks penculikan anak di sekitar Kampung Sapalek. Saat itu ada sekelompok warga yang menghentikan seorang pengendara mobil dari Kampung Yomaima yang melintasi daerah tersebut. Warga mencurigai pengendara mobil itu bagian dari komplotan penculikan anak yang isunya tersebar di tengah masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini yang timbul akibat beredarnya berita bohong. Berdasarkan catatan harian Kompas sudah ada tiga kali penyebaran berita bohong (hoaks) dalam tiga bulan terakhir di wilayah Papua. Pemerintah perlu mengusut tuntas dan memproses hukum pelaku penyebaran hoaks ini,” bebernya.
Lebih lanjut, politisi partai Golkar itu menyayangkan tindakan anarkis berupa penyerangan terhadap aparat dan pembakaran kios-kios, serta rumah warga di sekitar lokasi kejadian yang berujung pada timbulnya 10 orang korban jiwa.
“Kami turut berduka dan meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas insiden ini,” tegas dia.
Selain itu, dirinya juga mendukung upaya aparat untuk tetap berjaga-jaga memastikan kondisi Wamena benar-benar kondusif. “Terkait kondisi keamanan saat ini, kami mendukung upaya penebalan pasukan untuk memastikan keamanan hingga kondisi berjalan lebih kondusif,” tutur dia.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Momen mudik Lebaran 2023 masih dua bulan lagi. Tapi, Pemerintah diminta mengantisipasi sejak dini pergerakan penumpang dalam jumlah besar di seluruh moda transportasi, baik darat, laut, dan udara.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, proses mudik berpotensi mendorong peningkatan ekonomi nasional dan memperkokoh nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat. Peristiwa mudik ini harus benar-benar dijaga lewat persiapan matang agar bisa berjalan lancar dan aman.
“Para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar!melakukan persiapan matang. Mengingat pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang hampir bersamaan berpotensi menghadirkan banyak tantangan,” ucap Rerie-sapaan akrabnya.
Dia berpendapat, momentum mudik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perekonomian nasional.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), pada momen Lebaran selalu saja terjadi dorongan permintaan uang tunai. Pada 2019, BI mencatat permintaan uang tunai Rp 19O triliun. Pada 2020, tercatat permintaan uang tunai Rp 158 triliun.
Sementara, Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) menyimpulkan, perputaran uang selama perayaan Hari Raya Idul Fitri sekitar Rp 14,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi, akomodasiI konsumsi, hingga rekreasi.
“Dengan perkiraan perputaran uang hingga ratusan triliun rupiah tersebut, proses mudik dan arus balik di masa Lebaran mendatang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dampak positif yang signifikan bagi sejumlah sektor dapat terwujud,” ujar politikus NasDem itu.
Kesiapan sejumlah sarana dan prasarana transportasi serta infrastruktur di sejumlah daerah, menurut Rerie, harus dipastikan sejak jauh hari. Ini untuk menekan potensi kendala yang muncul saat proses mudik pada April mendatang.
“Wujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Yang di dalamnya memiliki potensi penguatan di sektor ekonomi dan persatuan bangsa,” kata dia.
SementaraI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan, 80 juta orang akan melaksanakan mudik pada momentum Lebaran tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kasus Covid-19 sudah mereda dan tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi ekonomi yang membaik.
“Kami (Kemenhub) telah menyiapkan penyelenggaraan mudik sejak awal tahun,” ujarnya.
Budi menuturkanI pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini sangat menantang, yaitu bagaimana mengendalikan lonjakan pergerakan orang yang lebih besar dari tahun lalu. Persiapan mudik tahun 2023, dilakukan dengan belajar dari evaluasi mudik tahun 2022.
Kemenhub telah mengidentifikasi sejumlah titik krusial serta bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Korlantas Polri.
“Dengan pengalaman empiris tahun sebelumnya, kami telah mengidentifikasi sejumlah titik krusial yang berpotensi terjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik,” imbuhnya.
Budi menyebut sejumlah hal penting yang telah diidentifikasi. Pertama, jalur tol Jakarta ke arah Jawa Tengah, seperti Tol Cipali yang menjadi titik krusial selama arus mudik maupun balik.
“Penambahan rest area di jalur tol dari Jakarta ke arah timur perlu dilakukan, karena jumlahnya dinilai kurang,” ucapnya.
Kedua, Pelabuhan Penyeberangan Merak yang pada penyelenggaraan mudik tahun lalu sempat terjadi kepadatan.
Ketiga, konektivitas udara yang diprediksi terjadi kepadatan di sejumlah andara yakni Bali, Makassar, Surabaya dan Medan.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Lapangan sekolah Al Azhar Serang, Kota Serang, Banten, Senin (20/2) terlihat meriah. Anak-anak sekolah bersama guru terlihat berbaris rapi seperti saat upacara bendera.
Mereka tengah mengikuti Pembukaan acara Best of The Best Gebyar Al Azhar Serang. Kemeriahan di sekolah favorit di Serang itu bertambah ramai sebab saat bersamaan juga digelar bazar.
Selain para siswa dan guru, hadir dalama pembukaan acara Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, Ketua Yayasan Al Azhar Serang H. Tubagus Rifai, Ketua Pembina H. A. Hilmi Iskandar, Kepala Direktorat Pendidikan H. Sudibyo.
Dalam sambutan, Yandri Susanto mengapresiasi acara Best of The Best yang digelar oleh Al Azhar.
“Kegiatan ini merupakan sarana untuk menjaring, menghimpun, dan memastikan bahwa potensi bangsa mesti kita salurkan di jalan yang benar,” ujarnya.
Kegiatan yang menggelar berbagai lomba itu disebut merupakan contoh bagi sekolah lain untuk dijadikan model karena hal-hal yang hebat, baik, benar, dan berguna bila tidak dihimpun, tidak dikapitalisasi, atau tidak dimaksimalkan maka akan tercecer.
Pria asal Bengkulu itu yakin kegiatan yang memperebutkan berbagai piala dan beasiswa itu sebagai jembatan untuk menghantarkan anak-anak bangsa menjadi sosok yang terbaik.
Kegiatan seperti ini disebut harus sering digelar sebagai sarana untuk terus meningkatkan potensi siswa. Diungkapkan, para olahragawan dunia yang hebat dan terkenal, mereka merupakan sosok yang rutin dan disiplin latihan dan berkompetisi.
Dari bentukan seperti itu maka mereka menjadi sosok yang hebat. “Olahragawan dunia mereka berlatih sungguh-sungguh sehingga menjadi hebat,” ungkapnya.
Anggota DPR dari Dapil II Banten itu mengakui sebenarnya kita mempunyai potensi dan kesempatan yang sama sehingga kita pun bisa tampil lebih hebat, maju, dan bermanfaat.
“Maka melalui kegitan ini Insha Allah muncul bibit-bibit bangsa. Dengan kegiatan ini yang punya potensi dan bakat akan muncul ke permukaan,” tambahnya.
Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu mengucapkan terima kasih kepada Al Azhar yang sudah menginisiasi kegiatan itu. Dirinya yakin dari sekian banyak siswa akan terseleksi siapa yang terbaik.
“Saya mengapresiasi kepada peserta yang ikut lomba. Ikut lomba merupakan niatan yang sangat baik sebab telah berlomba-lomba dalam kebaikan,” tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpesan, berlombalah dengan baik, tampilkan kemampuan terhebat yang menang jangan sombong yang belum bernasib baik jangan patah hati.
“Ikut lomba di Al Azhar saja sudah merupakan suatu kebanggaan. Kepada Al Azhar teruslah mewarnai republik,” tegasnya.(RMID)