BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Perluas Jangkauan Akses, Dishub Kota Serang Bakal Tambah Trayek

    Perluas Jangkauan Akses, Dishub Kota Serang Bakal Tambah Trayek

    SERANG, BANPOS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang berencana akan mengusulkan penambahan jumlah trayek angkutan perkotaan.

    Penambahan itu dilakukan bertujuan untuk memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap angkutan perkotaan di Kota Serang.

    Kepala Dishub Kota Serang, Ikbal, mengatakan selama ini trayek angkutan perkotaan di Kota Serang hanya fokus di tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, dan Kasemen dengan jumlah trayek yang beroperasi sebanyak 12 trayek.

    Jumlah tersebut dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat di Kota Serang. Oleh karena itu Dishub Kota Serang mengusulkan penambahan tujuh trayek baru untuk memperluas akses jangkauan tersebut.

    Sehingga apabila nanti usulan penambahan itu disetujui maka, jumlah trayek angkutan perkotaan di Kota Serang ada sebanyak 18 trayek.

    “Sementara yang tujuhnya adalah yang baru. Sehingga kita ada 18 trayek angkutan perkotaan yang akan kita usulkan untuk menjadi Keputusan Walikota,” katanya saat ditemui di gedung Sekretariat Daerah Kota Serang usai melaksanakan rapat penetapan rencana umum jaringan trayek, Selasa (19/11/2024).

    Adapun tujuh trayek baru yang diusulkan oleh Dishub Kota Serang yakni Pakupatan-Bendung-Margaluyu-Banten; Pakupatan-Bendung-Sukadana-Banten.

    Kemudian trayek Kepandean-Sayar-Sepang; Kepandean-Taktakan-Cilowong; lalu trayek Pakupatan-TBL-Kelapa Dua-Kepandean.

    Pakupatan-Polda Banten-Walantaka; dan terakhir Pakupatan-Polda Banten-Curug.

    Ikbal menjelaskan, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses angkutan umum yang memadai tidak terlepas dari semakin berkembangnya pembangunan di Kota Serang.

    Pembangunan yang pesat membuat titik-titik keramaian di Kota Serang semakin bertambah. Sehingga pada akhirnya membuat pemerintah harus mampu membuka akses transportasi umum ke titik lokasi baru tersebut.

    “Sekarang pusat-pusat keramaian sudah menyebar ke beberapa kecamatan,” terangnya.

    Selain ingin memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap angkutan perkotaan, penambahan trayek juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi persoalan kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Serang.

    “Dan trayek ini adalah solusi untuk menghindari kemacetan manakala masyarakat sudah beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” jelasnya.

    Kemudian dalam penerapannya, Ikbal menyadari ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi. Dan salah satu tantangan yang mesti dihadapi itu adalah tumbuh suburnya transportasi umum berbasis online di Kota Serang.

    Dengan adanya moda transportasi tersebut membuat mobilitas masyarakat bisa lebih mudah. Karena mereka tidak perlu lagi memikirkan masalah trayek. Bahkan dengan fasilitas yang disediakan, masyarakat dapat diantarkan sampai ke titik lokasi tujuan.

    “Dengan adanya angkutan aplikasi ini juga menjadi bagian yang mempersulit untuk existing yang saat ini sudah mulai berkurang karena kalah cepat dengan angkutan aplikasi,” ucapnya.

    Sementara itu Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, menyampaikan dalam pembahasannya dia menekankan perihal pengawasan terhadap penerapan trayek di angkutan perkotaan.

    Karena selama ini tidak sedikit angkutan perkotaan yang beroperasi tidak sesuai dengan izin trayeknya.

    “Tadi juga salah satu masukan terkait pertama, banyak yang sudah merasakan tidak sesuai jalurnya,” ucapnya.

    Selain itu, kata Yudi, hal yang perlu diperhatikan sebelum memberlakukan trayek baru adalah masalah penyediaan terminal tipe C dan B yang memadai.

    Sebab, selama ini Kota Serang disebut belum memiliki terminal tipe C yang layak untuk dijadikan sebagai tempat singgah angkutan antar kota dalam provinsi.

    Karenanya, pengawasan terhadap angkutan perkotaan yang beroperasi di Kota Serang kerap luput dari pantauan petugas yang berwenang.

    “Dishub juga dituntut untuk mempersiapkan sarana prasarananya. Misalkan terminal tipe C-nya diperbaiki,” ujarnya.

    “Harus ada (perbaikan) sehingga angkot atau angkutan umum bisa teratur karena ada terminal atau sub terminalnya,” tandasnya. (TQS)

  • Pemprov Banten Raih Lima Sertifikat Warisan Budaya Takbenda

    Pemprov Banten Raih Lima Sertifikat Warisan Budaya Takbenda

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten menerima sebanyak lima sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

    Diketahui, kelima warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten yang telah ditetapkan adalah: Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Toapekong 12 Tahunan, dan Carita Pantun Baduy.

    Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 di Kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024) malam.

    Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas telah ditetapkannya lima warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten. Al Muktabar mengungkapkan, hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, mulai dari pelaku seni, komunitas dan pihak-pihak lainnya.

    “Ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait,”ujarnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia,
    Fadli Zon menyampaikan bahwa warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu. Tapi merupakan aset yang tidak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa.

    “Dalam setiap motif batik, irama gamelan, dalam tarian tradisional dan dalam cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kita menemukan jejak nilai-nilai luhur yang mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.

    Selanjutnya, dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan ini sebagai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi, mengembangkan memanfaatkan dan membina kebudayaan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.

    “Itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

    Lebih lanjut, Fadli menuturkan, pemajuan kebudayaan menjadi pondasi dalam pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

    “Sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan budaya luar biasa, kita punya tanggung jawab besar menjaga, melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan warisan budaya ini kepada dunia,” imbuhnya.

    “Sehingga apresiasi warisan budaya Indonesia 2024 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengingatkan kita semua betapa berharganya kekayaan budaya yang kita miliki,” sambungnya.

    Sebelumnya, Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahiudin dalam laporannya menuturkan, Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 merupakan puncak rangkaian kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

    “Warisan budaya takbenda Indonesia dan cagar budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya saling mengisi dalam upaya menjaga dan melindungi warisan budaya kita,” tuturnya.

    Ia mengatakan, sejumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan telah melewati sejumlah tahapan penilaian. Mulai dari pra sidang, verifikasi, kajian dan sidang yang dilakukan oleh tim ahli yang membidanginya.

    “Pada tahun 2024 ini usulan warisan budaya takbenda yang masuk sejumlah 668 usulan, setelah melalui serangkaian penilaian dan sidang penetapan. Maka sebanyak 272 ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, sehingga jumlah warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan sejumlah 2.213,” katanya.

    Sedangkan, pada tahun 2024 ini terdapat 17 sertifikat cagar budaya peringkat nasional yang diberikan, mencakup kategori benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Sehingga saat ini ada 228 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas, budayawan serta pemilik dan pengelola cagar budaya yang turut mendukung penetapan warisan budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa,” tandasnya. (MPD) 

  • Apdesi Kabupaten Tangerang Siap Buka Dialog dengan Said Didu

    Apdesi Kabupaten Tangerang Siap Buka Dialog dengan Said Didu

    TANGERANG, BANPOS – Perseteruan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang dengan tokoh nasional Said Didu memasuki babak baru. Apdesi siap mencabut laporannya ke polisi jika Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 tersebut bersedia membuka ruang dialog.

    Demikian disampaikan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang Maskota kepada wartawan usai sharing dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail di Gedung Dewan, Tigaraksa, Selasa (19/11/2024).

    “Kami siap membuka dialog dengan Pak Said Didu. Jika hasilnya positif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, kami juga siap mencabut laporan ke polisi,” kata Maskota.

    Maskota datang ke Gedung Dewan didampingi Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin, Kades Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono dan tokoh pemuda pantai utara (Pantura) Tangerang, Munawar Huda.

    Sharing ke dewan yang disusul dengan konfrensi pers tersebut digelar bersamaan dengan dimulainya pemeriksaan Said Didu oleh penyidik Polres Kota Tangerang.

    Kepada wartawan, Maskota mengungkapkan alasan melaporkan Said Didu ke polisi. Menurut Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi ini, laporan dilayangkan lantaran pihaknya dituding terlibat pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2.

    Selain itu, Said Didu, kata Maskota, melalui media sosial (Medsos) juga menuding Kades telah memaksa warga menjual tanah kepada pengembang dan menggusur warga dengan semena-mena dengan cara yang tidak manusiawi.

    “Tuduhan Said Didu lewat Medsos membuat para Kades kehilangan martabat. Tuduhannya tidak punya dasar dan bukti yang kuat, sebaliknya malah menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di masyarakat,” katanya.

    Maskota juga membantah tudingan Said Didu terkait para Kades di Tangerang Utara sebagai beking PIK 2. Padahal, apa yang dilakukan Kades tak lebih sebagai unit pemerintahan terkecil yang memberikan pelayanan kepada siapapun.

    “Soal jual beli kami tidak tahu menahu. Itu urusan warga yang menjual tanah kepada pengembang yang membeli,” imbuhnya.

    Terkait laporan Apdesi ke polisi, Maskota menyebut tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Apdesi melaporkan Said Didu, menurut Maskota, karena adanya keresahan di masyarakat dan sejumlah Kades yang merasa difitnah.

    “Kami hanya minta keadilan,” katanya seraya kembali mengaku siap membuka dialog dengan Said Didu.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyayangkan terjadinya perseteruan antara Apdesi dengan Said Didu. Dia khawatir, perseteruan ini akan berimbas pada proyek PIK 2.

    “Yang kami khawatirkan bukan pengembangnya, melainkan ratusan ribu orang yang bekerja di PIK 2. Baik warga Pantura maupun warga di luar Tangerang. Jika ini terjadi maka mejadi kerugian bagi kita semua,” imbuhnya.

    Surta menyebut masyarakat telah merasakan manfaat dari keberadaan PIK 2 di utara Tangerang, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang relatif baik serta berkembang.

    “Kami berharap Apdesi dan Pak Said Didu mengedepankan dialog agar kita tahu dimana kekuranganya. Kami juga minta masukan harus bagaimana. Bukan membuat konten di Medsos hingga terjadi banyak penafsiran. Kami menghormati Pak Said Didu sebagai tokoh nasional,” papar Surta.

    Sementara itu, tokoh pemuda Pantura Tangerang Munawar Huda mengaku siap menjadi mediator kedua belah pihak. Menurut lelaki yang akrab dipanggil Wawan ini, perseteruan Apdesi dengan Said Didu akan merusak kondusifitas dan menimbulkan rasa saling curiga di masyarakat.

    “Mari mediasi, saya siap menjadi mediator,” katanya.

    Kesiapan menjadi mediator juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail. Sebagai Wakil rakyat, Kholid mengaku merasakan keresahan dan kebingungan masyarakat dengan konten Said Didu di Medsos.

    “Jadi sangat tidak bijaksana jika polemik ini terus dibiarkan berkembang,” katanya.

    Menurut Kholid, kawasan utara Tangerang masih membutuhkan investasi untuk pengembangan daerah. Keberadaan investor juga membantu Pemkab Tangerang dari sektor pajak dan retribusi.

    Menurutnya, investor yang masuk ke kawasan Pantura Tangerang, memiliki potensi besar meningkatkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

    “Investor di Pantura bukan cuma PIK 2, ada beberapa investor lainnya. Jangan sampai masalah ini membuat investor lainnya takut dan hengkang. Pantura Tangerang sangat menbutuhkan invesor untuk pembangunan,” tandasnya.(Odi)

  • Kode Keras, Anggaran Perjalanan Dinas Seminar dan Sosialisasi Bakal Dipangkas

    Kode Keras, Anggaran Perjalanan Dinas Seminar dan Sosialisasi Bakal Dipangkas

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memberikan sinyal keras untuk efisiensi anggaran sejumlah kegiatan. Kegiatan itu meliputi sosialisasi, seminar, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) akan ditinjau ulang yang berorientasi pada penghematan.

    Langkah efisiensi ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam Rakornas di Sentul Convention Center, yang menekankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi kegiatan pemerintahan.

    Langkah efisiensi anggaran ini disampaikan Penjabat sementara (Pjs) Walikota Cilegon, Nana Supiana disela acara rapat rutin di Aula Sekretariat Daerah setempat, Senin (18 November 2024).

    Nana menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks.

    Setrategi pengelolaan anggaran tahun 2025 menjadikan langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan belanja daerah dengan proyeksi pendapatan yang realistis.

    Turut hadir pada rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maman Mauludin dan Kepala BPKPAD Dana Sujaksani, para Assisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Nana menyebutkan, hasil evaluasi bersama DPRD menunjukkan adanya potensi peningkatan defisit anggaran sebesar Rp357 milliar yang perlu diantisipasi dengan cermat.

    “Sinkronisasi antara belanja dan pendapatan harus diperkuat, sehingga angka yang diajukan ke DPRD memiliki dasar yang rasional,” ujar Nana, seraya meminta BPKPAD dan Bappedalitbang berperan aktif dalam memastikan data yang komprehensif dan analisis anggaran yang akurat.

    Rencana Paripurna DPRD yang semula dijadwalkan pada hari yang sama ditunda guna memberikan waktu bagi Pemkot Cilegon untuk menyempurnakan konsolidasi data.

    Nana optimistis persiapan anggaran, termasuk alokasi dana hibah untuk KPU dan Bawaslu, akan selesai dalam delapan hari ke depan.

    Komitmen Pemkot Cilegon terhadap pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien ini diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

    Dengan perencanaan matang yang melibatkan semua pihak, Pemkot Cilegon optimistis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan bersama. (ADV)

  • Pelaku UMKM Kota Cilegon Dibekali Ilmu Literasi Keuangan

    Pelaku UMKM Kota Cilegon Dibekali Ilmu Literasi Keuangan

    CILEGON, BANPOS – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cilegon diharapkan lebih melek terhadap literasi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting agar perencanaan dan pengeluaran serta investasi usaha berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin, saat membuka Edukasi Pengelolaan Keuangan untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil, di Aula Setda Kota Cilegon, beberapa waktu lalu.

    Pada kesempatan ini Maman mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara tersebut dengan menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek dan Banten, serta perwakilan perbankan.

    “Dukungan dan kontribusi pada kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan,” ujar Maman, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Menurutnya, usaha mikro kecil memegang peranan penting dalam perekonomian, termasuk di Kota Cilegon. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga turut mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan maksimal kepada para pelaku UMKM, salah satunya dalam bentuk penyuluhan dan edukasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” papar Maman.

    Sementara itu, Plt Asda II Kota Cilegon Bambang Hario Bintan menjelaskan, terdapat 18.279 UMKM di Kota Cilegon. Jumlah tersebut terdiri atas tiga klasifikasi, yaitu usaha mikro sebanyak 18.246 pelaku, usaha kecil sebanyak 28 pelaku, dan usaha menengah sebanyak lima orang.

    Bambang mengungkapkan, keberhasilan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam hal ini, pendidikan mengenai pengelolaan keuangan sangat penting untuk membantu pelaku usaha mengatur pemasukan, pengeluaran serta merencanakan investasi dan pembiayaan usaha secara cermat. (ADV)

  • Sekda Maman Ajari ASN Cilegon Cegah Korupsi

    Sekda Maman Ajari ASN Cilegon Cegah Korupsi

    CILEGON, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menegaskan bahwa dengan terpilihnya Cilegon oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI sebagai pilot project laboratorium manajemen risiko, maka para pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencegah terjadinya korupsi.

    “Penting bagi kita dan para ASN untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, serta membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan akuntabel. Kita harus dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang kita ambil selalu berlandaskan pada prinsip kejujuran dan transparansi,” tandas Maman pada Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, di Aula Setda Kota Cilegon, belum lama ini.

    Sebagai ASN, lanjut Maman, aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat. Tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja, tetapi juga dari sikap dan integritasnya dalam menjalankan tugas.

    “Saya berharap, setelah mengikuti sosialisasi ini, setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dapat lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap aspek pekerjaan, baik itu dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, maupun pengambilan keputusan,” papar Maman sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon.

    Dalam kesempatan itu, Maman mengajak seluruh ASN Kota Cilegon untuk memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah melayani masyarakat.

    Hal itu karena ASN tidak hanya dituntut bisa bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.

    “Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi bersama, karena korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Kami berkomitmen untuk dapat melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta membangun sistem pencegahan korupsi,” ungkap Maman.

    Sementar, berkaitan dengan netralitas ASN pada Pilkada 2024, Maman menegaskan bahwa ASN Kota Cilegon wajib untuk bersikap netral. Hal itu karena sebagai abdi negara, dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalisme tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto juga mengajak ASN Kota Cilegon untuk membangun budaya kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, serta berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika yang harus kita lawan bersama. Saya percaya bahwa dengan komitmen dan niat baik, kita semua dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ucap Joko. (ADV)

  • Pembangunan Gedung Medical Center RSUD Cilegon Capai 73 Persen

    Pembangunan Gedung Medical Center RSUD Cilegon Capai 73 Persen

    CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pasien, managemen RSUD Cilegon menargetkan pembangunan tahap pertama Gedung Medical Center (GMC) selesai tepat waktu pada Desember 2024.

    Direktur RSUD Cilegon dr Lendy Delyanto mengatakan bahwa kini progress pembangunannya telah mencapai sekitar 73 persen.

    Lendy mengaku sangat optimis pembangunan RSUD Cilegon atau rumah sakit Panggungrawi itu bisa selesai yang diharapkan.

    Lendy menjelaskan, pembangunan RSUD dengan struktur lima lantai dengan serta sebagian pekerjaan arsitektur dan eksterior dapat diselesaikan pada tahap pertama.

    Dengan target penyelesaian tahap pertama yang dijadwalkan sampai akhir tahun, Lendy berharap pembangunan tahap kedua dapat segera dilanjutkan pada awal 2025 jika anggaran dan persiapan mendukung.

    “Tahap kedua, yang diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan tersebut akan mencakup penyelesaian akhir seperti arsitektur dan interior Gedung,” ujar Lendi sebagaimana dirilis Dinas Kominfo.

    Lendi menyatakan anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama GMC ini sebesar Rp50 miliar dari alokasi yang digelontorkan Pemkot Cilegon, dengan rincian perencanaan awal adalah Rp55 miliar.

    Menurutnya, pembangunan GMC yang memiliki lim lantai ini, direncanakan dengan fungsi-fungsi khusus pada setiap lantainya.

    Untuk diketahui, lantai dasar akan digunakan untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta ruang operasi tindakan untuk pasien kegawatdaruratan.

    Sedangkan untuk lantai dua difungsikan sebagai instalasi bedah sentral dengan beberapa kamar operasi. Kemudian untuk lantai tiga akan digunakan untuk perawatan Intensive Care Unite (ICU) dan High Care Unit (HCU).

    Selanjutnya untuk lantai empat akan menjadi ruang rawat inap kelas 1 serta unit medical check-up.

    Sementara lantai lima direncanakan untuk ruang perawatan VIP Rooftop atau lantai enam akan dilengkapi dengan fasilitas kafe sebagai tambahan kenyamanan bagi pasien dan pengunjung.

    Dengan adanya proyek gedung Medical Center ini, RSUD Kota Cilegon berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, kata Lendi dengan adanya pembangunan GMC ini turut memengaruhi kapasitas tempat tidur pasien karena empat gedung rawat inap yang ada harus dibongkar, dengan mengurangi sekitar 40 tempat tidur.

    “Mudah-mudahan gedung ini segera selesai dan bisa langsung dioperasikan. Kami ingin pelayanan RSUD Cilegon lebih optimal, terutama untuk mengurangi antrean di IGD dan poli,” papar Lendy.

    Lebih lanjut, Lendy juga berharap bahwa dengan beroperasinya gedung baru ini, pasien IGD dapat langsung dirujuk ke kamar rawat inap yang tersedia, sehingga IGD bisa berfokus pada pasien gawat darurat. (ADV)

  • Investor Nyaman, Nilai Investasi di Kota Cilegon Tembus Rp29 Triliun

    Investor Nyaman, Nilai Investasi di Kota Cilegon Tembus Rp29 Triliun

    CILEGON, BANPOS – Iklim investasi di Kota Cilegon hingga triwulan III 2024 mencapai Rp29 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada triwulan II sebesar Rp21,734 triliun. Padahal target investasi sepanjang 2024 di kisaran Rp14 triliun atau sudah melampaui hingga 250 persen.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Hayati Nufus, mengungkapkan bahwa investasi tertinggi saat ini dari industri padat modal.

    Di mana investasi paling banyak berasal dari PT Lotte Chemical (PMA), PT Chandra Asri (PMDN) dan PT Krakatau Posco (PMA).

    “Investasi di Cilegon yang meningkat di sektor industri padat modal. Sedangkan untuk sector perumahan berjalan stabil,” ujar Nufus, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Menurut Nufus, ada sebanyak 366 perusahaan yang berinvestasi di Kota Cilegon terdiri dari 127 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 239 dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

    Dengan masih tingginya minat investasi di Cilegon, kata Nufus, hal tersebut dikarenakan Kota Cilegon merupakan pintu gerbang Pulau Jawa. Di mana distribusi orang dan barang menjadi mudah.

    Selain itu, faktor kondusifitas lingkungan dan faktor keamanan juga menjadi penentu karena selama ini kebijakan Pemkot Cilegon kepada kenyamanan para investor.

    “Faktor keamanan dan kondusifitas wilayah karena hubungan harmonisasi antara pemerintah dengan industri yang berjalan dengan baik,” terang Nufus.

    Pihak Pemkot Cilegon kata Nufus menyambut baik datangnya investasi dan dibarengi dengan kemudahan perizinan. (ADV)

  • Pemkot Cilegon Targetkan Pendapatan pada TA 2025 Rp2.1 Triliun

    Pemkot Cilegon Targetkan Pendapatan pada TA 2025 Rp2.1 Triliun

    CILEGON, BANPOS – Penjabat sementara  Walikota Cilegon Nana Supiana menargetkan pendapatan daerah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp2,1 triliun.

    Jumlah tersebut, kata Nana diproyeksikan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp968 miliar.

    Nana mengungkapkan, RAPBD Kota Cilegon tahun anggaran 2025 tersebut, disusun dengan berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif pada 6 Agustus 2024 lalu.

    Nana menjelaskan, TA 2025 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Cilegon tahun 2021-2026, dengan mengusung tema pembangunan kala itu ‘Memantapkan Daya Saing Ekonomi Menuju Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat’.

    Menurutnya, terdapat proyeksi indikator makro pada kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2025 yang memuat lima jenis indikator. Terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan target indikator sebesar 4,64-5%, tingkat kemiskinan dengan target indikator sebesar 3,73%, tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator sebesar 7- 7,44%, indeks pembangunan manusia (IPM) dengan target indikator sebesar 79,1 poin dan indeks gini dengan target indikator sebesar 0,339 poin.

    “Untuk mendukung pencapaian target indikator makro tersebut, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2025 ditargetkan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun,” jelas Nana yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Cilegon.

    Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2025, lanjut Nana, dialokasikan sebesar Rp2,24 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,06 triliun, belanja modal sebesar Rp173,57 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.

    “Dalam penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp81,28 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah ini turun sebesar Rp38,56 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp119,85 miliar,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Nana mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cilegon, khususnya Badan Anggaran yang telah berkenan untuk membahas rancangan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2025.

    “Semoga hasil pembahasan Raperda APBD ini dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Cilegon untuk terus menerus melakukan pembenahan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan bahwa pelaksanaan rapat gabungan ini merupakan salah satu agenda setelah disampaikannya rancangan APBD tahun anggaran 2025 pada sidang paripurna DPRD 30 September 2024 dan ditindaklanjuti dengan rapat paripurna pemandangan fraksi dan tanggapan wali kota atas pandangan fraksi pada 21 Oktober 2024. (ADV)

  • DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    TANGERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud mengingatkan Pj Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menaati serta melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    Dalam suratnya, Mendagri menegaskan agar seluruh Pemda menunda penyaluran Bansos sampai selesai hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.

    Alasannya, untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan Bansos sebagai alat politik sekaligus menciptakan kondusifitas dalam proses Pilkada.

    Muhamad Amud menyatakan, kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada merupakan kepentingan semua elemen masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

    “Karena itu kami mendorong agar OPD-OPD di Pemkab Tangerang melaksanakan ketentuan Mendagri. Penyaluran Bansosnya dipending dulu sampai selesai Pilkada biar tidak ada potensi politisasi,” kata Amud di kantornya, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Mendagri secara resmi mengeluarkan SE pada 13 Nopember 2024 yang ditandatangani Wamendagri, Bima Aria Sugiarto atas nama Mendagri. Pada SE tersebut menyebut penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya, ditunda hingga hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024.

    SE itu diterbitkan karena Mendagri menilai penyaluran Bansos saat Pilkada serentak berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Aturan ini juga sesuai kesepkatan Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 12 Nopember 2024.

    Namun begitu Mendagri memperbolehkan penyaluran Bansos kepada warga yang wilayahnya terdampak bencana, dengan ketentuan menjadi kebutuhan mendesak bagi korban bencana, penyalurannya secara terbuka dan sesuai aturan, bantuan tepat sasaran, serta dilaporkan ke Mendagri.

    Amud juga mendorong Pj Bupati Tangerang dan OPD terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat itu. “Intinya ayo bersama menghindari potensi penyalahgunaan Bansos,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfud Pudianto juga meminta Pj Bupati untuk tetap konsisten menjaga netralitas seluruh birokrat dan ASN Pemkab Tangerang.

    Permintaan ini disampaikan Mahfud sebelum membacakan tanggapan Fraksi Golkar atas dua Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Punten Pak Pj Bupati, kami minta agar netralitas ini benar-benar ditegakkan di jajaran Pemkab Tangerangm demi terciptanya iklim kondusif di daerah kita tercinta ini,” ujar Mahfud Fudianto saat menjadi juru bicara fraksinya di rapat paripurna itu.

    Mahfud juga mengingatkan para koleganya sesama anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar konsisten dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang hari pencoblosan Pilkada.

    “Sebagai anggota legislatif kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga iklim politik, jangan sampai ada tindakan provokatif yang bisa merugikan masyarakat dan kita semua,” tandasnya.(Odi)