BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Sekda Cilegon Maman Mauludin Resmikan Festival Pelajar FLS2N Banten

    Sekda Cilegon Maman Mauludin Resmikan Festival Pelajar FLS2N Banten

    CILEGON, BANPOS – Ratusan peserta dari kalangan pelajar tingkat SD dan SMP se-Banten meriahkan pembukaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2024 tingkat Provinsi Banten, di salah satu SMPIT di Kota Cilegon, Rabu (26 Juni 2024).

    Acara yang digelar pada 26-27 Juni 2024, secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin.

    Dalam sambutannya, Maman mengatakan, kegiatan FLS2N merupakan salah satu wahana yang efektif untuk mengekspresikan kompotensi estetika, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti, nilai kasih sayang dalam melestarkan budaya bangsa di bidang seni.

    “Pemerintah Kota Cilegon memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang merupakan wahana interaksi antar siswa, guru dan pelatih se Provinsi Banten,” ujar Maman, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa, (26 Juni 2024).

    Maman berharap melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat menyalurkan minat dan bakat sehingga mampu mengharumkan nama Kota Cilegon ke tingkat Provinsi Banten, bahkan hingga tingkat Nasional.

    “Melalui arena berkesenian ini saya harap dapat membangkitkan potensi dan talenta peserta didik sebagai warga masyarakat yang mempertunjukan prestasi karya sekaligus kebanggaan bagi dunia pendidikan Provinsi Banten,” ucap Maman.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Heni Anita Susila menyatakan, pihaknya bangga Kota Cilegon jadi tuan rumah FLS2N tingkat provinsi tahun ini.

    “Alhamdulillah tahun ini yang kebetulan baru pertama kali dilakukan secara luring FLS2N tingkat Provinsi Banten jenjang SD dan SMP tuan rumahnya adalah Kota Cilegon,” terang Heni.

    Ia megungkapkan jenis lomba yang diperlombakan pada FLS2N tersebut ada lima untuk jenjang SD yakni, tari tradisional, solo vokal, pantomim, seni kriya serta menggambar dan bercerita.

    “Kalau SMP ada solo vokal, tari tradisional, musik tradisional, pantomim, kriya, ilustrasi digital. Kami berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya,” papar Heni. (ADV)

  • KIM Kota Cilegon Diminta Perangi Berita Hoak

    KIM Kota Cilegon Diminta Perangi Berita Hoak

    CILEGON, BANPOS – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon berharap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) turut ambil bagian dalam memerangi berita hoak yang saat ini berseliweran di masyarakat.

    Penegasan ini disampaikan Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain pada acara Ngobras alias ngobrol santai sareng KIM, di Kecamatan Citangkil, Rabu (26 Juni 2024).

    “Saat ini, banyak berseliweran informasi di media sosial maupun di masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah yang cenderung tendesius. Saya minta KIM ini bijak terhadap informasi. Tolong bantu kami Dinas Kominfo untuk meluruskan informasi hoak,” kata Agus, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Agus Zul demikian ia biasa disapa menjelaskan bahwa KIM dibentuk oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, serta mendorong partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Menurutnya, meski mekanisme komunikasi dalam pembangunan sudah ada, seperti adanya forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tetapi tidak ada salahnya bila Dinas Kominfo berkolaborasi dengan KIM menyerap informasi di masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang.

    “KIM juga diharap bisa menjadi kepanjangan tangan Dinas Kominfo untuk membantu menyampaikan informasi pembangunan seperti adanya program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, pinjaman dana bergulir bagi UMKM dengan bunga nol persen, beasiswa full sarjana dan lain-lain,” jelasnya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain, Ketua KIM Kota Cilegon Irwan Setiawan, Camat Citangkil Ikhlasinnufus, serta anggota KIM se-Kecamatan Citangkil.
    Sementara Ketua KIM Kota Cilegon Irwan Setiawan menambahkan, pembentukan KIM merupakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai penghubung komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah maupun sebaliknya.

    “KIM ada di Cilegon sejak 2018. Sedangkan kami dilantik sejak Desember 2021. Di awal memang agak sulit bergerak, tapi sekarang alhamdulillah ada peningkatan, dari delapan kecamatan sudah enam yang kita kunjungi sekaligus dibentuk,” terang Irwan.
    Irwan mengajak kepada anggota KIM untuk menyamakan persepsi mengenai desiminasi informasi di Kota Cilegon.

    Saat ini, kata Irwan, banyak program pemerintah daerah yang bagus-bagus. Sayangnya masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan belum memanfaatkan program pembangunan dengan optimal.

    “Oleh karenanya mari kita bantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi sekaligus menikmati program pemerintah. Sebut saja program beasiswa full sarjana bagi 5.000 warga, program bantuan kesehatan gratis, serta bantuan usaha yang termasuk program KCS,” terang Irwan.

    Sedangkan Camat Citangkil Ikhlasinnufus mengaku mendukung pembentukan pengurus KIM di Citangkil. Dia berharap KIM dapat berperan membantu pemerintah kecamatan dalam penyebaran informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Memang harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program Pemkot Cilegon. Kalau belum tahu bagaimana mereka bisa mengaksesnya. Kan sayang banget,” kata mantan Camat Purwakrata menjelaskan. (ADV)

  • Kemarau Tiba, Dinas Damkar Cilegon Siapkan Tiga Posko Pelayanan

    Kemarau Tiba, Dinas Damkar Cilegon Siapkan Tiga Posko Pelayanan

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon mengimbau agar masyarakat dapat terus mewaspadai adanya potensi ancaman bencana kebakaran. Hal itu menyusul dimulainya musim kemarau.

    Dalam upaya memaksimalkan pelayanan pemadam kebakaran, DPKP telah menyiagakan tiga posko siaga Damkar yang tersebar di wilayah Kota Cilegon.

    “Seiring datangnya musim kemarau, Dinas Damkar Kota Cilegon mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mewaspadai dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran,” tandas Kepala Dinas Damkar Ahmad Jubaedi sebagaimana rilis Dinas Kominfo Cilegon, Senin (24 Juni 2024).

    Menurutnya, pihak Damkar akan selalu bersiaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan pemadam kebakaran bagi masyarakat.

    “Kita sama-sama berdoa agar terhindar dari bencana kebakaran. Meskipun demikian, kami selalu siaga untuk memberikan pelayanan secepat mungkin terhadap adanya peristiwa kebakaran di ilayah Cilegon,” ujarnya.

    Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pertolongan Non Kebakaran pada DPKP Kota Cilegon, Nuryadin mengatakan ada beberapa poin yang perlu dilakukan masyarakat dalam upaya menghindari terjadinya bencana kebakabaran.

    Upaya tersebut di antaranya melakukan pengecekan rutin instalasi listrik, tidak memakai steker bertumpuk, tidak memasang stop kontak ditempat basah atau berair.

    Selanjutnya, menghindari pemakaian listrik secara illegal, mengganti kabel listrik yang tidak layak pakai, awasi penggunaan lilin atau sejenisnya saat terjadi pemadaman listrik.

    Serta tidak meninggalkan kompor yang tengah menyala dan mencabut regulator dari tabung jika hendak meninggalkan rumah.

    “Selain itu, kami juga mengimbau agar masyarakat tidak membakar sampah diatas lahan kering dan hindari membuka lahan dengan cara dibakar. Jika terjadi atau melihat kebakaran, silahkan segera hubungi nomor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (0254) 377113,” papar Nuryadin.

    Nuryadin menjelaskan tiga posko Damkar yang tersebar diseluruh wilayah Kota Cilegon adalah untuk mendekatkan pelayanan Damkar kepada masyarakat. Ketiga Posko Damkar tersebut diantaranya Posko Citangkil untuk wilayah Citangkil dan Ciwandan, Posko Purwakarta untuk wilayah Purwakarta dan Jombang dan Posko Merak untuk wilayah Pulomerak dan Grogol.

    Menurutnya, petugas piket di Markas Komando selalu siaga 24 jam dengan jumlah personil 16 orang. Sementara di Posko masing-masing siaga empat personil. Jadi, totalnya per hari 28 personil.
    Untuk itu kepada masyarakat Kota Cilegon jika ada muisibah kebakaran diminta untuk langsung melaporkan ke Posko kebakaran terdekat.

    Dalam hitungan detik para pasukan Damkar ini akan meluncur ke tempat kejadian kebakaran dan melayani masyarakat. (ADV)

  • BPRS Cilegon Mandiri Tekankan Pentingnya Pilih Jasa Keuangan yang Tepat

    BPRS Cilegon Mandiri Tekankan Pentingnya Pilih Jasa Keuangan yang Tepat

    CILEGON, BANPOS – Dalam upaya meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan, masyarakat Kota Cilegon dibekali pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam mengelola keuangan oleh PT BPR Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM).

    Acara pembekalan ini digelar dengan tema “Edukasi Literasi Keuangan Perbankan kepada Masyarakat”. Acara dilangsungkan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon dengan peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinsos Kota Cilegon, pada Rabu (25 Juni 2024).

    Kepala Kantor Khas BPRS CM Pasar Kranggot, Eni Nuraeni, mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan serta memperkenalkan produk-produk BPRS CM.

    Menurutnya, Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat. Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

    “Masyarakat harus memahami manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan,” terangnya.

    Dijelaskannya, kegiatan edukasi ini tidak hanya dilakukan di kantor Dinsos Kota Cilegon, tetapi juga menyasar berbagai kalangan masyarakat.

    “Kegiatan rutin ini dilakukan dengan semua kalangan, mulai dari sekolah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, kelompok masyarakat seperti koperasi, UMKM, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan. Kami berkomitmen untuk meliterasi semua golongan,” ucapnya.

    Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dirinya berharap seluruh golongan masyarakat dapat memahami dan bijaksana dalam mengelola keuangan.

    “Kami berharap masyarakat semakin memahami bagaimana produk-produk tabungan di BPRS CM bisa menjadi solusi,” terangnya.

    Adapun produk layanan BPRS CM seperti tabungan berhadiah, tabungan ukhuwah, tabungan rencana, tabungan haji umroh, dan tabungan kurban dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana dengan aman dan dijamin oleh LPS.

    Untuk diketahui, acara ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang mengapresiasi upaya BPRS CM dalam memberikan edukasi literasi keuangan, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan bijak. (ADV)

  • Dinas Perpustakaan Cilegon Upayakan Penyelamatan Naskah Kuno

    Dinas Perpustakaan Cilegon Upayakan Penyelamatan Naskah Kuno

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) berkomitmen untuk menyimpan dan menyelamatkan naskah kuno yang ada di Kota Cilegon. Naskah kuno ini nantinya akan disimpan secara digital.

    Penegasan ini disampaikan Kepala DPK Kota Cilegon Ismatullah Syihabudin saat kegiatan Sosialisasi Pentingnya Keberadaan Naskah Kuno atau Manuskrip di Kota Cilegon, di Aula DPK Kota Cilegon, Selasa (25 Juni 2024).

    “Selama Kota Cilegon berdiri penyelamatan naskah kuno belum pernah dilakukan. Untuk itu kami mengambil inisiatif supaya naskah kuno yang ada terselamatkan dan dapat dipublikasikan,” tandas Ismatullah, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Ismatullah mengungkapkan pentingnya data naskah kuno dari seluruh obyek bersejarah di Kota Cilegon harus mulai dikumpulkan agar tidak hilang seiring perkembangan zaman.

    “Semua ini harus terekam di DPK Kota Cilegon. Namun ternyata sementara ini kita belum terlaksakan selain keterbatasan anggaran juga ternyata tupoksi ini belum terlaksana di Kota Cilegon,” terang Ismatulloh.

    Olehkarena itu pihaknya berencana akan melakukan digitalisasi seluruh naskah kuno yang terkumpul, yang nantinya bisa digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan literatur tentang rekam sejarah daerah bagi pelajar dan masyarakat di masa mendatang.

    “Semoga hal ini menjadi bahan pemerintahan daerah melalui kepemimpinan Pak Walikota Helldy Agustian agar dapat terdokumentasi dan terpublikasi secara rapih sehingga dinikmati oleh generasi muda yang akan datang,” ucap mantan Kadis Pendidikan.

    Menurutnya, dalam upaya untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya terhadap manuskrip kuno tersebut, perlu berbagai upaya sosialisasi.

    Semisal 2024 ini akan mem-brainstorming masyarakat akan pentingnya bank data. Perlunya bank data yang aman untuk menitipkan.

    “Selanjutnya akan kita publikasikan, kita lestarikan, kita digitalisasi bila perlu diterjemahkan, nanti kita publikasi dalam bentuk buku sehingga nanti mudah dibaca,” terangnya.

    Untuk diketahui, arsip kuno atau manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun.

    Manuskrip itu mempunyai arti penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

    Sementara, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin mengapresiasi upaya yang dilakukan DPK untuk melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Cilegon.

    “Artinya manuskrip mana saja yang bisa menjadi sumbangan ke bangsa dan negara. Data arsip di yang lain-lain sudah tertata dengan baik, baik itu administrasi pemerintahan maupun yang lainnya,” tutur Maman Mauludin. (ADV)

  • Penanganan Kawasan Kumuh di Tangsel Masuk Tahun terakhir

    Penanganan Kawasan Kumuh di Tangsel Masuk Tahun terakhir

    TANGSEL, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) melanjutkan program Penanganan Kawasan Kumuh di enam Kecamatan. Setelah merampungkan penanganan di Kecamatan Pamulang dan Ciputat pada tahun anggaran 2023 lalu, program berlanjut di tujuh titik dengan luas 25,28 Ha.

    Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perkimta Kota Tangsel, Anung Indra Kumara mengatakan pada 2023 lalu Dinas Perkimta Kota Tangsel melakukan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Pamulang dan Ciputat. Anggaran yang digelontorkan untuk penataan dua kawasan itu, yakni Rp13,2 miliar di Pamulang dan Rp14,6 miliar di Ciputat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Program ini terus berlanjut, karena sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota tahun 2021 tentang Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan, terdapat 44 lokasi di 6 kecamatan, dengan luas total sebesar 105,2 hektar kawasan kumuh yang harus ditangani secara bertahap,” katanya, Jumat (28/6/2024).

    Untuk di wilayah Pamulang, ada beberapa penanganan yang dilakukan. Seperti pembuatan saluran dengan u-dith, pemasangan lampu PJU solar sel, pekerjaan pos ronda dan vertikal garden. Pekerjaan dilakukan di dua Kelurahan, dengan rincian di RW 5 Kelurahan Pondok Benda, RW 1, 3, 4 dan 11 di Kelurahan Pondok Cabe Udik. Sedangkan di wilayah Ciputat, antara lain penataan sistem drainase di RW 8 dan RW 9 Kelurahan Jombang di mana lokasi tersebut sering tergenang karena masalah saluran.

    Masih menurut Anung, pada tahun anggaran 2024 ini merupakan akhir dari penataan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kumuh Tahun 2024 di Kota Tangsel. Di mana, Dinas Perkimta Kota Tangsel akan melakukan penanganan kawasan kumuh di tujuh Kelurahan yaitu wilayah Jelupang, Kedaung, Rawa Mekar Jaya, Cilenggang, Lengkong Gudang Timur, Muncul, dan Buaran.

    “Ada sejumlah penanganan, seperti penataan atau mengubah jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), gerbang atau gapura serta pembuatan ruang terbuka hijau,” kata Anung, seraya menambahkan untuk tiap titik kawasan kumuh jika dirata-ratakan membutuhkan sekitar rata-rata Rp5-6 miliar.

    Anung menambahkan, Dinas Perkimta Kota Tangsel melewati berbagai tahapan sebelum melakukan eksekusi di lokasi program. Mulai dari survey lapangan sampai sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, masyarakat dan perangkat daerah di tingkat RT, RW pun tahu pekerjaan yang dilakukan. “Sosialisasi dilakukan, masyarakat juga ikut memantau pekerjaan,” Anung menambahkan.

    Penanganan kawasan kumuh pada tahun anggaran 2024 yang sedang berjalan ini, menurutnya menjadi program terakhir yang berjalan. Pasalnya, merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota di atas, Dinas Perkimta Kota Tangsel sampai tahun 2024 ini mampu menyelesaikan penanganan kawasan kumuh di 44 lokasi di 6 kecamatan, dengan total luas 105,2 hektar.

    Kepala Dinas Perkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan menambahkan penanganan kawasan kumuh sudah menjadi rencana strategis Pemerintah Kota Tangsel. Program ini bertujuan agar keluarga memiliki lingkungan yang lebih sehat, dengan menciptakan kenyamanan dalam kehidupan dan memberikan fasilitas infrastruktur dasar sebagai sarana untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

    “Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Penanganan kawasan kumuh ini untuk memberikan kenyamanan lingkungan warga. Perbaikan permukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal,” tandasnya.

    Kata dia, beragam bentuk penanganan yang dilakukan dalam program ini. Antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. Perbaikan fisik ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat serta kegiatan pembangunan-pembangunan di masa depan.

    “Program-program penataan permukiman di kota selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Penangan kawasan kumuh ini juga strategi Pemkot Tangsel untuk mengubah image sebagai kota modern,” tandasnya.(ZUL)

  • Masa Jabatan 244 Kades di Kabupaten Tangerang Ditambah Jadi 8 Tahun

    Masa Jabatan 244 Kades di Kabupaten Tangerang Ditambah Jadi 8 Tahun

    TIGARAKSA, BANPOS – Sebanyak 244 kepala desa (Kades) di Kabupaten Tangerang resmi mendapat perpanjangan masa jabatan dari semula 6 tahun menjadi selama 8 tahun.

    Perpanjangan masa bakti Kades tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus pengukuhan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Jum’at (28/6/2024).

    Andi Ony mengatakan, pengukuhan dan penyerahan SK Bupati tentang perpanjangan masa jabatan Kades se-Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

    “Kami ingatkan seluruh kepala desa agar mematuhi peraturan serta menjalin komunikasi serta koordinasi dengan Pemkab Tangerang melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,” kata Andi Ony.

    Pj Bupati Tangerang juga mengingatkan para Kades tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai mekanisme, prosedur, dan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

    “Konsultasikan dengan dinas terkait atau inspektorat bila ada yang belum dipahami dalam tata kelola pemerintahan desa,” saran Andi Ony.

    Andi Ony menyampaikan Pengukuhan dan SK Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan diberikan kepada 244 Kades dari 246 Desa. Dua desa ditunda karena masih menunggu terpilihnya Kades defintif melalui Pilkades Antar Waktu (PAW).

    Kedua desa yang menunggu PAW tersebut yaitu Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, karena Kades definitif meninggal dunia. Kemudian Desa Taban Kecamatan Jambe, yang Kadesnya diberhentikan karena tersangkut masalah hukum.

    Pj Bupati kembali mengingatkan Kades mempunyai tugas berat, bukan hanya fokus terhadap program/kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD, namun juga harus mampu membawa masyarakat lebih maju dan sejahtera.

    “Kami minta Kades memegang teguh amanah dan berkomitmen mendukung visi dan misi Pemkab Tangerang,” tandasnya.(Odi)

  • Sejumlah Gedung Dinas di Kota Cilegon Segera Dibangun 

    Sejumlah Gedung Dinas di Kota Cilegon Segera Dibangun 

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon tahun ini akan segera membangun sejumlah gedung pemerintahan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna mengatakan salah satu yang menjadi konsen yaitu pembangunan gedung dinas sosial (Dinsos). Karena untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga dibutuhkan sarana prasarana yang memadai.

    Selain itu, kata dia, gedung dinsos sudah dianggarkan sejak tahun 2023 namun gagal lelang kemudian dilelang kembali namun waktunya tidak cukup sehingga ditunda pembangunannya.

    Kemudian tahun 2024 pihaknya juga melaksanakan pelelangan beberapa bulan lalu kemudian muncul dua calon pemenang, akan tetapi dua-duanya gagal.

    “Nah info tersebut disampaikan bidang ULP (unit layanan pengadaan) ke kami bahwa pelelangan untuk dinas sosial itu gagal dan diserahkan kembali ke kita apakah mau dilelang ulang atau ditunda sama sekali. Dari rapat internal kami di PU akhirnya kami melaksanakan pelelangan ulang dengan rencana pelelangan ulang ini rencananya SPK (surat perintah kerja) itu terbit disekitar bulan Agustus jadi untuk konstruksinya sekitar 5 bulan lah,” kata Dendi saat ditemui di kantornya, Selasa (25/6/2024).

    Dendi berharap untuk lelang kedua ini tidak gagal lelang sehingga ada pemenangnya.

    “Pada prinsipnya kami ingin segera sukses pelelangan ini biar pembangunan untuk dinsos ini bisa terlaksana,” ujarnya.

    Gedung Dinsos Kota Cilegon dibangun di sekitar Jalan Bonakarta diatas lahan sekitar 3 ribu meter persegi dan luas bangunan sekitar 1800 meter persegi.

    “Bangunannya dua lantai, anggaran kurang lebih Rp15 miliar,” tuturnya.

    Selain pembangunan gedung dinsos, pihaknya juga akan merehab gedung eks Kejari Cilegon yang akan dijadikan asesmen center. Kemudian membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di depan Kelurahan Masigit dan membangun gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon dibelakang kantor Satpol PP.

    “Gedung asesmen kurang lebih di bulan Juli keluar SPK nya. Sekitar Rp4 miliar rehab bangunan interior di dalamnya sama landscape juga,” ujarnya.

    Dendi menambahkan untuk gedung MUI dan Kesbangpol saat ini sedang proses review di ULP kemungkinan pekan depan sudah tayang proses lelangnya.

    “MUI itu anggarannya kurang lebih Rp1, 7 miliar kalau itu satu lantai. Kalau Kesbangpol 2 lantai Rp7 miliar,” tandasnya. (LUK)

  • Realisasi Pajak Kendaraan Capai Rp117 Miliar, Samsat Cilegon Turun ke Kantong-kantong Parkir

    Realisasi Pajak Kendaraan Capai Rp117 Miliar, Samsat Cilegon Turun ke Kantong-kantong Parkir

    CILEGON, BANPOS – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Kota Cilegon mencatat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 24 Juni 2024 mencapai Rp117 miliar atau sekitar 45,77 persen.

    Kepala UPTD PPD Samsat Cilegon, Tb Mochamad Kurniawan mengatakan, realisasi PKB hingga hampir akhir Semester I/2024 sudah mendekati 50 persen dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp256 Miliar.

    “Untuk progress pajak kendaraan di Samsat Cilegon dari total keseluruhan target Rp256 milliar, kita sudah mencapai Rp117 miliar atau sekitar 45,77 persen. Jadi target sekarang di semester pertama ini sekitar 50 persen,” ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Selasa (25/6).

    Kemudian Kurniawan mengungkapkan, pihaknya untuk mencapai target Semester I/2024 melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Diantaranya pertama menjalankan program penelusuran tunggakan pajak atau pentung pajak ke kantong-kantong parkir.

    “Karena memang secara kultur masyarakat, di bulan Juni dan Juli ini masyarakat mau sekolah, mau bayar hal lain-lain, ada beban sekunder yang diselesaikan wajib pajak, kita di Cilegon sendiri melakukan upaya pentung pajak. Yang sekarang penelusuran pajak ke kantong parkir di seluruh kawasan di Cilegon baik nanti di perusahaan, di Pemkot Cilegon juga di Setwan,” ungkapnya.

    Upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, kata dia juga dilakukan dengan memaksimalkan kendaraan yang belum melakukan daftar ulang (KBMDU). Upaya ini dikerjasamakan Samsat Cilegon dengan menggandeng perusahaan pengiriman.

    “Kedua kita lakukan upaya Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU). Ini kita kerja sama dengan JNE. Kita sebar dari Januari ke Juni itu 6 ribu dokumen yang kita sebar. Itu ada upaya dari total 1 tahun itu kita menyebar itu 12 ribu,” terangnya.

    Kemudian upaya lainnya yang masih terkait KBMDU yakni Tim Samsat juga turun secara langsung ke perusahaan. Dari penelusuran pihaknya, kata Kurniawan ada sebanyak 27 perusahaan yang belum melakukan pembayaran kendaraan daftar ulang. Atau dengan kata lain terdapat potensi pendapatan dari KBMDU sebesar Rp900 juta.

    “Upaya ketiga, mencapai di 50 persen, dari KBMDU, baik perusahaan maupun perorangan, ada tagihan yang bisa langsung kita tagihan ke mereka. Alhasil, dari penelusuran, ada 27 perusahaan yang belum melakukan pembayaran kendaraan daftar ulang. Dengan total Rp900 jutaan. Itu kita bagi tim untuk turun ke perusahaan untuk melakukan penagihan,” terangnya.

    “Itu bagian dari upaya kita untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka gerakan bersama optimalisasi pendapatan yang digaungkan oleh Pak Kepala Bapenda Banten,” sambungnya.

    Pihkanya berharap, dari upaya yang dilakukan pihaknya, target pada Semester I/2024 dapat tercapai. Bahkan realisasi diharapkan dapat melebihi target.

    “Mudah-mudahan, harapannya tercapai. Namanya kita ikhtiar, ada doa dan usaha yang dilakukan sama teman-teman,” tandasnya. (LUK)

  • Achmad Herwandi Tawarkan Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat untuk Kota Serang

    Achmad Herwandi Tawarkan Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat untuk Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Bakal calon (Balon) Walikota Serang, Achmad Herwandi menawarkan konsep perencanaan pembangunan Kota Serang yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Menurutnya pelibatan itu penting untuk dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kota Serang.

    Hal itu disampaikannya saat hadir dalam acara ‘Obrolan Santai Teras Bilal’ bersama Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Serang di Masjid Bilal Kaujon, Kota Serang pada Minggu (23/6/2024).

    Dalam acara diskusi itu Achmad Herwandi menjelaskan, pemerintah tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi, khususnya di Kota Serang.

    Maka dari itu perlu ada pelibatan masyarakat secara aktif oleh pemerintah dalam setiap penyusunan perencanaan, agar persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan mudah.

    “Makanya saya bilang sebetulnya semua bisa diselesaikan dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat itu secara berkeadilan,” katanya.

    Berbeda halnya dengan Musrembang yang menurutnya selama ini, pelibatan masyarakat hanya bentuk formalitas belaka, lantaran aspirasi masyarakat tidak benar-benar terakomodir dalam rencana pembangunan tersebut.

    Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Forum Honorer Kota Serang itu menegaskan, dalam konsepnya masyarakat benar-benar akan dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan dalam suatu wadah community center

    Community center atau pusat komunitas nantinya akan dibentuk di tengah masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan benar-benar terakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

    Tidak hanya dilibatkan dalam penyampaian aspirasi, namun juga turut dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang.

    “Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan mengawasi program yang sudah disusun itu membangun community center di Kota Serang. Itu yang dinamakan kolaboratif pelibatan partisipasi aktif masyarakat yang berkeadilan,” ujarnya.

    Di samping adanya upaya pelibatan masyarakat, Endi biasa disapa, juga mengatakan perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi.

    Dan menurutnya, saat ini, Kota Serang tengah membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah berkompromi terhadap penyimpangan yang terjadi.

    Sifat semacam itu dibutuhkan semata, agar pelaksanaan pembangunan di Kota Serang dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Kepala daerah dalam memimpin, ya keberanian kuncinya. Di Kota Serang inikan harus ada kepala daerah yang memiliki keberanian, tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang memang tidak baik,” ucapnya.

    Sementara itu di sisi lain, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Serang Solihin Abas menilai apa yang disampaikan oleh Achmad Herwandi terkait penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat merupakan suatu konsep yang baru.

    Karena menurutnya, konsep semacam itu belum tersampaikan secara eksplisit oleh bakal calon Walikota Serang lainnya.

    “Terus terang kalau calon lain tidak menyebut secara spesifik, secara eksplisit bahwa pentingnya perencanaan partisipasi masyarakat. Padahal di situ poinnya,” katanya.

    Sama seperti yang disampaikan oleh Achmad Herwandi, Solihin pun menilai persoalan yang terjadi di Kota Serang dapat teruraikan apabila peran masyarakat dilibatkan.

    “Poin pentingnya, semua persoalan itu sesungguhnya bisa terurai ketika masyarakat dilibatkan sejak awal,” terangnya.

    Karena dianggap sebagai suatu ide yang brilian, maka menurutnya apa yang disampaikan oleh Achmad Herwandi patut untuk diperjuangkan.

    “Poin penting yang tadi disampaikan Achmad Herwandi saya kira itu sesuatu yang patut diapresiasi dan diperjuangkan bahwa perencanaan berbasis masyarakat itu menjadi penting untuk mengurai semua persoalan,” tandasnya. (TQS)