Kategori: PEMERINTAHAN

PEMKOT Serang bersama Kodim 0602 Serang membangun Jalan Bantaran Sungai Ciujung – Priyayi, Lingkungan Priyayi, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Pembukaan jalan di Lingkungan Priyayi ini melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2023. Pembukaan jalan ini dalam rangka memperlancar transportasi kendaraan, sehingga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat

Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan Dandim 0602 adalah dalam kegiatan TMMD imbangan, dalam kegiatan tersebut Syafrudin mengatakan bahwa yang akan dibangun ialah sepanjang 1000 meter dengan lebar tiga meter.

“Sebenarnya kegiatan ini membuka jalan dari Priyayi Langgar sampai Warung Jaud. Kerjasama kodim 0602 selama berdirinya kota Serang bersinergi dalam rangka membangun Kota Serang. Hari ini (24/5) yang akan dibangun selebar tiga meter panjangnya 1 km. Jadi kurang lebih 3000 meter,” ungkapnya, rabu (24/5).

Syafrudin juga menjelaskan bahwa pada pembukaan jalan di Link. Priyayi tersebut untuk memperlancar transportasi kendaraan, sehingga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.

“Karena dengan jalan bagus, transportasi enak, mau datang cepat, yang mau sekolah gak sulit gak harus mutar. Jadi untuk memudah transportasi masyarakat. Mudah-mudahan dengan terbangunnya jalan ini bisa dinikmati dan digunakan masyarakat,” jelasnya

Syafrudin menegaskan, dalam program TMMD tersebut, tidak full dari Pemerintah Kota Serang. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bisa peduli untuk memelihara jalannya.

“Kalau sudah jadi harus dipelihara jangan sampai rusak. Kalau sudah bagus, sampahnya juga harus tidak ada,” tegasnya.

Dandim 0602 Serang, Letkol Arm Fajar Catur Prasetyo mengatakan, program TMMD imbangan untuk mewujudkan kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat. Dirinya juga meminta setelah jalan dibangun, lingkungannya pun harus bersih.

“Saya minta setelah dibuat ini, rumputnya juga rapih, sampahnya bersih. Kalau bangun jalan itu biasa. Saya minta Kodim Serang harus bekerja dengan luar biasa, kalau ada langgar yang rusak juga kita (dandim 0602, red) bantu,” katanya.

Ia juga menuturkan bahwa dalam pengaspalan jalan yang ada Link. Priyayi tersebut bisa membantu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Panjang jalan yang akan dibangun 1000 meter, dengan lebar tiga meter. Diharapkan jalan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (MG-02/AZM)

TANGERANG, BANPOS — Sebanyak 17.098 tenaga kerja (Naker) diklaim telah diserap melalui program bursa kerja daring atau virtual job fair. Tingginya serapan tenaga kerja itu diharapkan dapat menjadi peluang bagi para pencari kerja (Pencaker), untuk memaksimalkan program yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangerang itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. Arief mengatakan, para pencaker harus dapat memanfaatkan semaksimal mungking, peluang kerja yang sudah difasilitasi oleh Pemkot Serang melalui bursa kerja daring.

Saat membuka kegiatan bursa kerja daring edisi Mei 2023 via daring, Arief menuturkan bahwa bursa kerja daring ini memberikan gambaran yang komprehensif kepada para pencari kerja, tentang kondisi dunia kerja yang ada di Kota Tangerang.

“Mudah-mudahan dengan program Virtual Job Fair yang dilaksanakan setiap bulannya, masyarakat Kota Tangerang atau pencari kerja mendapatkan informasi tentang peluang kerja yang ada di Kota Tangerang dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin,” ujar Arief, Rabu (24/5).

Di akhir sambutannya, Arief menyampaikan ucapan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah terlibat dan mendukung pelaksanaan bursa kerja daring selama ini.

“Terima kasih dan apresiasi kepada semua perusahaan yang senantiasa berpartisipasi aktif dalam program virtual job fair ini, semoga semakin sukses dan semakin maju sehingga dapat terus membuka lapangan pekerjaan di Kota Tangerang,” tutur Arief.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, menjabarkan bahwa bursa kerja daring edisi Mei ini, merupakan event yang ke-32 kalinya semenjak September 2020. Sejauh ini, program tersebut sudah menyerap sebanyak 17.098 naker, dengan rincian 15.678 warga Kota Tangerang dan 1.330 warga luar Kota Tangerang.

“Virtual job fair kali ini menghadirkan 18 perusahaan dengan formasi jabatan sebanyak 74 formasi dengan jumlah lowongan pekerjaan sebanyak 2.033 lowongan,” tutur Ujang.

Untuk diketahui, Pemkot Tangerang telah melakukan terobosan-terobosan program yang dapat meringankan kesulitan masyarakat, yaitu dengan mendorong peran serta pihak swasta di dalam mendukung program penempatan tenaga kerja warga Kota Tangerang kurang mampu, penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas serta pelaksanaan bursa kerja daring. (DZH/BNN)

LEBAK, BANPOS – Proyek pengaspalan Jalan Situragen – Cigemblong yang merupakan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Lebak disebut buruk dalam pengerjaannya. Bahkan, kontraktor sempat diminta untuk melakukan perbaikan ulang atas pembangunan jalan itu.

Diketahui, proyek tersebut bernilai Rp79 miliar, dan dikerjakan oleh PT CIpadang Jayabaya Putra Utama (CJPU). Pembangunan tersebut pun sempat disetop oleh Dinas PUPR lantaran diduga dibangun tidak sesuai dengan ketentuan.

“Hari Jumat lalu (19/5) proyek jalan itu sempat dihentikan, karena aspalnya jelek,” ujar salah seorang warga setempat.

Aktivis warga Panggarangan, Asep Pahrudin, kepada wartawan mengkritisi terkait hasil pekerjaan proyek jalan oleh PT CJPU tersebut, yang dipandangnya buruk dan abaikan kualitas.

“Saya selaku warga menyangkan terhadap kegiatan pembangunan jalan tersebut yang saya pandang asal-asalan. Dari mulai pembangunan drainase sampai pengerjaan hotmix terkesan asal jadi, sehingga kualitas jalan buruk, dan itu bisa dilihat dengan bukti banyak hotmix yang terkelupas,” ungkapnya, kemarin.

Dirinya meminta pihak Dinas PUPR Lebak untuk ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pemborong, agar kualitas pekerjaan bisa maksimal dan tidak asal mengerjakan.

“Saya minta sebelum dilakukan pengaspalan kerikil yang sudah mengelupas dan berceceran wajib di perbaiki lagi, agar pengerjaan hotmix merata dan ketebalannya juga dikerjakan secara maksimal sesuai spek, sehingga kualitas pembangunan jalan bagus dan bisa bertahan lama,” kata Asep.

Sementara, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Lebak, Moch Nabil Jayabaya, kepada wartawan memberikan respons bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT CJPU itu saat ini tengah dilakukan perbaikan.

“Sedang dalam perbaikan. Dimonitor saja,” ujar Nabil.

Terpisah, Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Lebak, Hamdan Soleh, membenarkan terkait hal tersebut. Ia mengaku sudah menegur pihak pelaksana dan meminta agar dilakukan perbaikan.

“Sudah ditegur dan diinstruksikan perbaikannya. Termasuk ruas jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok yang ambruk beberapa waktu lalu. Itu sudah dilakukan pengerjaan ulang,” ucapnya kepada wartawan.

 Menurutnya, dari adanya laporan warga tersebut, pihaknya mengaku langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan ke lapangan.

“Memang saat kami pantau ada beberapa titik yang kurang sempurna, dan saya telah memperingatkan pihak pelaksana baik secara lisan mau pun secara tertulis, dan meminta agar memperbaiki titik-titik yang mengalami kerusakan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melaporkan ke kami,” tutur Hamdan.

Adapun untuk drainase yang ambruk, hal itu telah dilakukan pengerjaan ulang. Namun pengerjaan ulang itu khusus titik yang ambruknya saja. “Yang ambruk juga karena dampak kehujanan saat kondisinya masih basah. Yang lain ga ada masalah,” jelasnya. (WDO/DZH)

LEBAK, BANPOS – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law) masih terus digencarkan oleh berbagai pihak. Termasuk para dokter yang berada di Bumi Multatuli, yang juga menolak keras RUU itu.
Di Kabupaten Lebak, terlihat spanduk penolakan terhadap RUU Kesehatan dipasang di beberapa titik yang berada di pusat Kota Rangkasbitung, termasuk di depan Kantor Bupati Kabupaten Lebak.
Berbagai aspirasi pun dituangkan dalam spanduk, salah satunya bertuliskan ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: RUU Titipan Asing dan Kapitalis’. Diketahui, Spanduk tersebut berasal dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lebak.
Ketua IDI Kabupaten Lebak, Oji Faoji, mengatakan bahwa spanduk tersebut merupakan dukungan dari aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi profesi kesehatan, yang beberapa waktu silam sempat digelar secara nasional.
Oji menjelaskan, pihaknya pun ikut mendukung poin-poin yang disampaikan oleh PB IDI pada penolakan skala nasional. Salah satu poin yang tertuang yaitu, proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) telah menciderai proses berdemokrasi, cacat prosedur penyusunan perundang-undangan dan sangat terburu-buru dan sembunyi-sembunyi.
“Intinya RUU Omnibuslaw itu merugikan rakyat Indonesia, dimana di situ salah satunya dokter asing bisa bebas praktik tanpa dilakukan filter mengenai etik dan keahliannya,” jelasnya.
Ia memaparkan, dalam RUU Kesehatan tersebut, peran IDI serta kolegium (Perkumpulan Dokter) sebagai filter etik dan kompetensi keahlian ditiadakan. Selain itu pula, pendidikan spesialis dipermudah sehingga dihawatirkan kompetensi menurun.
“Tentu harapannya, Undang-undang harus melibatkan kita sebagai Dokter Indonesia demi menjaga kredibilitas dan kompetensi,” tandasnya. (MYU/DZH)

PANDEGLANG, BANPOS-
DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan. Kedua Raperda tersebut yaitu, Raperda tentang Tata Kelola Kearsipan dan Raperda tentang Keolahragaan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pandeglang, Rika Kartikasari menyampaikan, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf R Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kearsipan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Kemudian Pasal 6 ayat (3) UU Nomor: 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

“Maka kearsipan harus diatur dalam Perda, karena materi muatannya merupakan penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Rika saat menyampaikan penjelasan dua Raperda dalam rapat Paripurna yang dihadiri 36 anggota di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (24/5).

Kemudian mengenai Raperda tentang Keolahragaan, lanjut Rika, UU Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah menetapkan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan keadaan daerah, sehingga perlu dibentuk Perda tentang Keolahragaan di Kabupaten Pandeglang.

“Demikian paparan penyampaian dua Raperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dan tentunya untuk memuji ketentuan perundang-undangan dan mekanisme pembahasan Raperda serta untuk mewujudkan Raperda yang berkualitas, aspiratif, akomodatif dan akuntabel. Maka dengan segala hormat kami mohon tanggapan, saran dan masukan dari saudari Bupati Pandeglang perihal dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang menyerahkan sebanyak 304 SK calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) yang lulus seleksi PPPK tahun 2023.
Kepala BKPSDM Pandeglang Mohammad Amri mengatakan, SK PPPK tersebut diberikan kepada Nakes yang telah lulus seleksi Computer Assisted Test (CAT) tahun 2022.
“Hari ini kita akan menyerahkan SK PPPK kepada Nakes. SK diberikan kepada sebanyak 304 Nakes,” kata Amri kepada wartawan di Pendopo Bupati, Rabu (24/5).
Amri menjelaskan bahwa PPPK yang menerima SK ini sebelumnya merupakan honorer yang bertugas di Kabupaten Pandeglang, bukan dari luar Kabupaten Pandeglang.
“Proses menjadi PPPK ini, mereka telah melakukan pendataan. Kemudian namanya sudah masuk dalam sistem kepegawaian Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka yang mendaftar itu yang sudah ada di sistem kepegawaian Dinkes,” jelasnya.
Amri menambahkan, status tenaga honorer yang bertugas di Kabupaten Pandeglang tersebut masa kerjanya minimal selama satu sampai dua tahun baru bisa mengikuti seleksi.
“Mereka yang menerima SK sudah mengabdi 15 tahun, 10 tahun, ada yang lima tahun, macam-macam. Hak-haknya sama dengan PNS, cuma dia tidak mendapatkan pensiun,” ungkapnya.
Salah satu Nakes RSUD Berkah Pandeglang, Selyn Melinda mengaku merasa bersyukur karena telah menerima SK PPPK.
“Alhamdulillah, saya sangat senang hari ini menerima SK PPPK. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan,” katanya.
Selyn juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita serta, pimpinannya di RSUD Berkah dan jajaran BKPSDM Kabupaten Pandeglang.
“Terima kasih buat semuanya telah mendukung. Alhamdulillah kita kan tergolong cepat dan semoga semuanya berjalan lancar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang dan PT. Telkom Indonesia tengah menjajaki kerjasama Program Smart Village Nusantara (SVN). Kerjasama yang digagas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Serang tersebut dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa yang berada di Kabupaten Serang.

Sekda Kabupaten Serang, Tb Entus Mahmud Sahiri menyambut baik penjajakan program kerjasama yang digagas oleh KADIN Kabupaten Serang, yang mana tujuan dari kerjasama tersebut adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

Dalam kerjasama tersebut, dirinya juga tengah menugaskan Bagian Hukum untuk dapat meninjau dari aspek hukumnya, karena secara operasional perlu dipahami seperti apa.

”Tapi sekarang harus dipahami dulu secara operasionalnya seperti apa, kami menugaskan Bagian Hukum untuk melihat aspek hukumnya seperti apa,” ujarnya, rabu, (24/5)

Entus menjelaskan bahwa perlunya melihat aspek hukum, lantaran kerjasama antara Pemkab Serang, PT Telkom Indonesia, KADIN Kabupaten Serang juga pemerintah desa (pemdes) dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam rangka peningkatan pelayanan di desa.

”Dengan adanya program Smart Village Nusantara dari Telkom Indonesia maka hari ini kita sosialisasikan,” jelasnya.

Dengan kerjasama tersebut, Entus berharap sosialisasi yang dilaksanakan, semua pihak sepaham. Mengingat era saat ini merupakan era internet. Dimana masyarakat desa saat ini bisa melakukan peningkatan pelayanan pemerintah desa, peningkatan ekonomi serta peningkatan aktivitas BUMDes nya.

”Saat ini sedang kita bicarakan yang merupakan tahap pertama,” ungkapnya.

Kemudian, Manager Bisnis PT Telkom Indonesia Witel Banten, Wibandoko mengatakan, tujuan dilakukannya rapat koordinasi, pertama adalah terkait implementasi layanan digital untuk sumber daya masyarakat desa. Dimana Telkom mempunyai program Smart Village Nusantara di dalamnya terkait aplikasi Simpel Desa yang berkaitan dengan BUMDes.

”Aplikasi tersebut intinya, telkom akan menghadirkan layanan digital dimana layanan tersebut nantinya akan berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan, dengan kerjasama tersebut, kedepannya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalma meningkatkan pendapatannya.

“Jadi harapannya, ke depan masyarakat sekitar desa tersebut dapat lebih meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri,” harapnya.

Adapun manfaat lainnya, sambung Wibandoko, masyarakat desa dapat lebih melek digital dengan harapan bisa lebih maju dan lebih berdaya serta dapat bersaing dengan desa desa lainnya. Karena dengan aplikasi tersebut, di mungkinkan setiap desa nanti akan terhubung saling menginformasikan terkait sumber daya di desa tersebut.

”Jadi apabila masyarakat sudah memanfaatkannya pendapatannya bisa lebih meningkat,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat koordinasi, Asisten Daerah (Asda) I, Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriatna, Asda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hamdani, Kepala DPMD Haryadi, Kabag Perekonomian Wawan, Sekretaris Diskoumperindag Shinta Asfilian Harjani, dan Kepala Bidang Aptika pada Diskominfosatik Ari Arumansyah.

Kemudian General Manager PT Telkom Indonesia Adang Widodo, Manager Bisnis PT Telkom Indonesia Witel Banten Wibandoko beserta jajaran dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Kabupaten Serang Didi Supriyadi. (MG-02/AZM)

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang terus berupaya melakukan optimalisasi potensi pariwisata lokal di Kota Tangerang. Untuk itu, Disbudpar menggelar Sosialisasi Kampung Tematik Berbasis Wisata yang diisi oleh berbagai narasumber.
Adapun narasumber yang diundang yakni akademisi dari Untirta sekaligus perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mira Maulani Utami dan perintis Ecowisata Kampung Keranggan, Alwani, yang berlangsung pada 24-25 Mei 2023, di Gedung Seni dan Budaya, Kota Tangerang.
Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, menuturkan bahwa sosialisasi yang berlangsung ini bertujuan untuk mereaktivasi kembali sekaligus mendorong terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di kampung-kampung tematik yang selama ini ada di Kota Tangerang.
Menurutnya, terbentuknya Pokdarwis dapat meningkatkan partisipasi, sinergitas, dan iklim yang positif dalam memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kota Tangerang.
Pasalnya, Kota Tangerang mempunyai banyak potensi wisata lokal yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut, mulai dari urbantourism, heritagetourism, ecotourism, studytourism, factorytoursm, dan sebagainya.
“Lewat sosialisasi ini, selain memberikan berbagai materi yang bermanfaat untuk pengembangan wisata lokal, kita juga sekaligus sedang menginvetarisasi beberapa kampung tematik untuk kita kaji perkembangannya, giatkan lagi, agar dapat bangkit lagi untuk meningkatkan pariwisata lokal di Kota Tangerang,” ujar Rizal, Rabu (24/5).
Ia melanjutkan, dorongan terbentuknya Pokdarwis juga menjadi bukti peran aktif Disbudpar Kota Tanngerang dalam mendukung kolektivitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata lokal selama ini ada. Setelah proses sosialiasi dilakukan, selanjutnya Disbudpar Kota Tangerang akan terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk lainnya.
“Kami juga akan terus berperan aktif dalam mengembangkan ini semua. Berbagai hal tentunya telah disiapkan, seperti sharing session dengan pegiat kampung tematik, menghadirkan praktisi wisata berkompeten, dan akademisi untuk mematangkan kapasitas potensi yang ada. Nantinya, kita akan dukung dalam bentuk sarana prasarana, pelatihan sumber daya manusia, promosi, dan kebijakan-kebijakan strategis untuk perkembangan kampung tematik berbasis wisata,” tuturnya.
Selain itu, dorongan terbentuknya Pokdarwis juga dinilai dapat menjadi pemantik untuk meningkatkan jumlah kunjungan, pendapatan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Tangerang ke depannya.
Perintis Ecowisata Kampung Keranggan, Alwani, mengatakan bahwa potensi wisata di Kota Tangerang sangat luar biasa. Tercatat, terdapat puluhan sampai ratusan kampung tematik di Kota Tangerang.
“Sumber daya manusia yang berkualitas, daya kreativitas yang besar, sehingga potensi yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kota Tangerang sebagai kota wisata,” ungkap Alwani. (DZH/BNN)

PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang berencana untuk melakukan perbaikan terhadap irigasi yang rusak di Desa Karangsetra, Kecamatan Koroncong, pada tahun 2024 mendatang.
Sekretaris DPUPR Kabupaten Pandeglang, Bayu Daniswara, menjelaskan bahwa tim telah diturunkan untuk melakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi saluran irigasi yang rusak tersebut.
“Pada Jumat lalu, tim kami turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan, dan pada hari Senin, tim teknis akan melakukan pengukuran yang lebih rinci,” kata Bayu kepada BANPOS pada Selasa (23/5).
Bayu menjelaskan bahwa penanganan irigasi yang rusak tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, usulan untuk penanganan tersebut akan diajukan pada tahun depan.
“Kami tidak bisa menanganinya secara langsung. Misalnya, jika ada kejadian yang membutuhkan penanganan langsung, kami akan menanggapi, tetapi ini akan diajukan sebagai usulan untuk tahun depan, dan anggarannya tidak dapat dianggarkan saat ini,” jelasnya.
Setelah dilakukan peninjauan, rencananya saluran irigasi ini akan direnovasi pada tahun 2024 mendatang guna mendukung peningkatan produksi padi dan pertanian di daerah tersebut.
“Kami sangat mendukung upaya peningkatan produksi padi, dan tahun ini kami akan mengusulkan anggaran terlebih dahulu. Insya Allah, pada tahun depan, perbaikan dapat dilakukan sehingga petani dapat dengan mudah mengairi sawah saat musim tanam tiba,” paparnya.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa irigasi di Desa Karangsetra, Kecamatan Koroncong, mengalami kerusakan parah. Keadaan ini telah menyebabkan kekeringan di area persawahan karena irigasi tidak berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian.
Salah seorang petani setempat, Zarkasih, mengungkapkan bahwa akibat rusaknya irigasi, para petani tidak dapat mengolah lahan mereka karena saluran irigasi yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air di lahan persawahan.
“Kebutuhan air irigasi sangat penting bagi petani. Jika tidak ada curah hujan, maka pertanian bisa mengalami kegagalan panen,” ujar Zarkasih kepada wartawan pada Minggu (21/5).(dhe/pbn)

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten I, Rizki Natakusumah mengkritik kebijakan pemerintah terkait penyusunan APBN 2024. Pada tahun 2024 merupakan tahun politik, Fraksi Partai Demokrat memastikan agar pemerintah tetap fokus pada kepentingan rakyat dan kelanjutan skala prioritas.
“Perlu dilakukan penyesuaian anggaran oleh pemerintah untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Meskipun penyesuaian otomatis dalam anggaran bisa dilakukan, namun program-program prioritas yang sudah ada tidak boleh terganggu dan kehilangan arah,” kata Rizki kepada wartawan, Selasa (23/5).
Menurut Rizki, Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta peningkatan layanan, akses pendidikan, dan kesehatan.
“APBN harus berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui peningkatan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” terangnya.
Rizki menjelaskan bahwa program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan subsidi harus ditekankan lebih lanjut agar efisien, tepat sasaran, dan responsif sehingga dapat mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima manfaat juga merupakan tugas besar yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah.
“Kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi dengan tepat. Rencana reformasi struktural harus menghasilkan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi,” ucapnya.
“Ikhtiar transformasi ekonomi tidak boleh bergantung pada satu sektor saja. Kebijakan belanja negara harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang mendukung transformasi ekonomi,” katanya.
Rizki menambahkan bahwa belanja negara harus dilaksanakan secara efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang berdasarkan hasil dan memiliki efek pengganda (multiplier effect).
“Oleh karena itu, anggaran yang bersifat non-prioritas, seperti Infrastruktur Komunikasi Nusantara (IKN Nusantara), sebaiknya dapat ditunda dan difokuskan terlebih dahulu pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi bagi masyarakat. Kebijakan yang pro-pertumbuhan, pro-kemiskinan, pro-lingkungan, dan pro-penciptaan lapangan kerja harus senantiasa menjadi acuan dan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan,” paparnya.
Rizki menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjaga empat pilar kebangsaan. Dengan demikian, pembangunan yang merata dapat berjalan seiring dengan prinsip demokrasi dan menjaga keadilan.
“Tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan devisa, menurunkan peringkat utang, memperbaiki tata kelola dan penegakan hukum, serta meningkatkan indeks investasi Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Rizki menegaskan bahwa Partai Demokrat menerima Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya.
“Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” ungkapnya.(dhe/pbn)