Kategori: PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar lomba kelurahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap wilayah kelurahan. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cilegon, Lilit Basuki, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015.

“Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warganya,” kata Lilit Basuki pada Senin (22/5).

Lilit menekankan bahwa aparat pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan harus secara terus-menerus dievaluasi sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini meliputi pelayanan administrasi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam lomba kelurahan ini, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsos, Pol PP, DP3AP2KB, dan beberapa OPD lainnya di Cilegon.

“Dari 43 kelurahan yang ada di Cilegon, hanya 4 kelurahan yang dapat mengikuti lomba kelurahan ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kelurahan yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti belum memiliki profil kelurahan, tidak mengikuti lomba di tingkat kecamatan, dan sebagainya,” ujar Lilit.

Empat kelurahan yang ikut dalam lomba tahun ini adalah Kelurahan Ketileng, Bulakan, Randakari, dan Kelurahan Purwakarta Kota Cilegon.

“Diharapkan melalui lomba ini, pelayanan di setiap kelurahan di Cilegon terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Cibeber, Sofan Maksudi, menambahkan bahwa terdapat tiga aspek penilaian dalam lomba tersebut, yaitu aspek pemerintahan, kemasyarakatan, dan aspek kewilayahan.

“Melalui kegiatan lomba ini, terjadi perubahan yang lebih baik dalam pelayanan di setiap kelurahan, mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga pelayanan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.(LUK/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Plh Sekda Pandeglang, Asep Rahmat, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat Eselon III, IV, dan fungsional auditor, mengingatkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjalankan tugasnya dengan profesionalitas.
Dalam pidatonya, Asep Rahmat menegaskan pentingnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia menyoroti fakta bahwa banyak jabatan yang terbengkalai karena pensiun, yang mengakibatkan kekosongan dalam pelayanan publik.
“Jabatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama, dan harus segera diisi,” tegas Asep Rahmat usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Esselon III, IV dan Fungsional di Pendopo Pandeglang, Selasa (23/5).
Ia juga menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Profesionalisme menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sebagai PNS.
“Para pejabat yang dilantik hari ini harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan menghindari proses adaptasi yang berlarut-larut,” ucapnya.
Asep Rahmat mengingatkan bahwa rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam upaya penyegaran dalam dunia kerja. Hal ini juga diperlukan untuk memperbaharui energi dan ide-ide segar dalam sebuah organisasi.
“Kita harus mengapresiasi kesempatan ini sebagai sarana pengembangan karier. Semoga tugas baru yang diemban dapat memberikan pengalaman yang berharga dalam perkembangan profesional Anda,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Pandeglang, Moh Amri, menekankan bahwa para pejabat yang dilantik harus menjunjung tinggi etika dan komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai PNS. Kedisiplinan dan kejujuran juga merupakan nilai-nilai penting yang harus dipegang teguh.
“PNS memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik. Profesionalisme adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas,” kata Moh Amri.
Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan bahwa PNS di Pandeglang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kesempatan untuk mengembangkan karier harus diikuti dengan kinerja yang tangguh dan integritas yang tidak tergoyahkan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Moh Amri mengatakan, pejabat yang dilantik untuk eselon III sebanyak 32 orang, Eselon IV 70 orang, Kepala Puskesmas 7 orang dan Auditor utama 1 orang.
“Semuanya sebanyak 110 orang, untuk beberapa eselon II yang masih kosong bisa segera dilakukan lelang jabatan,” katanya.(dhe/pbn)

CILEGON, BANPOS –

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menilai bahwa program penyuluhan Bahasa Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan tentang tata bahasa, terutama dalam penulisan naskah dinas bagi para aparatur pemerintah. Demikian disampaikan Maman pada acara Pembukaan Penyuluhan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Profesional yang di gelar di Hotel Gondang Kota Cilegon, Selasa (23/5).

“Pemerintah Kota Cilegon berterima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Banten atas asistensinya melaksanakan kegiatan ini (Penyuluhan Bahasa-red), sehingga kita dapat menambah pengetahuan tata bahasa, khususnya dalam penulisan naskah dinas,” kata Maman, Selasa (23/5).

Melalui program penyuluhan bahasa Indonesia itu, Maman berharap agar Pemerintah Kota Cilegon dapat berkontribusi lebih baik dalam penataan bahasa Indonesia.

“Saya juga berharap, setelah penyuluhan ini para peserta bukan hanya menjadi garda terdepan di sekitar pemerintahan, tapi juga menjadi duta bahasa yang mengajak masyarakat dalam membudayakan bahasa Indonesia,” harapnya.

Dalam hal ini, Maman meminta semua peserta dapat mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik. “Saya minta agar semua peserta mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan komitmen dalam pemahaman tata bahasa Indonesia yang baik,” pintanya.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Bahasa Provinsi Banten Wuri Dian Trisnasari mengatakan, Penyuluhan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Profesional di Kota Cilegon itu merupakan salah satu program kerja Kantor Bahasa Provinsi Banten.

“Kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia ini merujuk kepada bidang literasi. Kantor Bahasa Provinsi Banten merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang pada tahun ini (2023-red) memiliki 3 program kerja utama, salah satunya adalah literasi,” katanya

Menurut Wuri, penyuluhan bahasa itu digelar untuk memberikan pemahaman dan pembinaan tata bahasa Indonesia. “Ini (Penyuluhan-red) untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang tata bahasa ruang publik dan juga untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman penulisan naskah dinas,” tuturnya.

Diketahui, Program Penyuluhan Bahasa Indonesia itu dilaksanakan atas kerjasama antar lembaga diantaranya Sekda Kota Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, MGMP Provinsi Banten dan Perwakilan Lembaga Terbina dari Kota Cilegon, Kota Serang serta Kabupaten Serang. Kegiatan yang digelar selama 3 hari itu diikuti 100 peserta dari utusan berbagai lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta dan binaan Kantor Bahasa Provinsi Banten. (LUK/PBN)

LEBAK, BANPOS – Polisi RW mulai dihadirkan di Kabupaten Lebak. Deklarasi pembentukan Polisi RW tersebut dilakukan pada saat apel yang dilaksanakan Polres Lebak di Lapangan Mapolres Lebak, Selasa (23/5).

Apel yang mendeklarasikan ratusan personel Polres menjadi Polisi RW tersebut dipimpin oleh Wakapolda Banten yang juga dihadiri langsung oleh Karo Ops Polda Banten, Dir Binmas Polda, Kabid Propam Polda, Kapolres Lebak, Dandim 0603 Lebak, Wakapolres Lebak, Wakil Bupati Lebak, Forkompimda, para tokoh Ulama Lebak dan diikuti oleh personel Polres Lebak jajaran Polsek.

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Sabilul Alif, mengatakan bahwa di Provinsi Banten ini terdapat sebanyak 7.543 RW. Sementara di wilayah Kabupaten Lebak, terdapat sebanyak 1.700 RW.

Ia menjelaskan, tugas pokok Polisi RW adalah hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk menjadi problem solver dengan azas kemitraan, azas kesetaraan dan mampu membantu masyarakat dalam persoalan sosial di masyarakat.

Menurutnya, seorang Polisi RW harus mampu memberikan edukasi positif dan proaktif kepada masyarakat, mendengarkan keluhan dan berikan solusi jalan keluarnya secara tepat.

“Jadilah seorang Polisi RW yang mengayomi, sebagai kepanjangan tangan dari atasan guna menjamin situasi kamtibmas di lingkungannya. Sehingga, tujuan cooling system dari program Polisi RW ini dapat tercapai,” ujar Alif.

Sementara itu, Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan, mengatakan tujuan dari pembentukan Polisi RW adalah untuk meningkatkan kehadiran Polisi di tengah tengah masyarakat, mencatat, dan memberikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang tengah dihadapi, serta menjadi sebuah Cooling System.

“Para Polisi RW ini diharapkan mampu membantu tugas pimpinan untuk memupuk masyarakat dengan edukasi Kepolisian secara lebih dekat lagi, merawat Kamtibmas di lingkup yang lebih kecil, sehingga anggota tersebut mampu memahami dinamika masyarakat di lingkungannya,” kata Wiwin dalam sambutannya.

“Dengan demikian, buah manis yang akan kita petik adalah terciptanya kondusifitas Kamtibmas dan mampu mencegah terjadinya kejahatan, Karena mencegah kejahatan merupakan sebuah kemuliaan,” tandasnya. (MYU/DZH)

LEBAK, BANPOS – Sebanyak 183 pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dilantik pada Selasa (23/5) di Pendopo Kabupaten Lebak. Pejabat yang dilantik terdiri dari 109 Pejabat Eselon IV, dan 74 Pejabat Eselon III.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Lebak, didampingi oleh Wakil Bupati Lebak, Sekretaris Daerah, Forkopimda serta Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak.

Dalam sambutannya, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan bahwa ekspetasi masyarakat kepada Abdi Negara atau ASN saat ini sangat besar. Dengan demikian, pembangunan haruslah berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menerima dan legowo terhadap kritik yang membangun. Serta, senantiasa memberikan kinerja dan integritas yang baik.

“Tidak ada superpower, kita adalah kerja tim untuk pembangunan Kabupaten Lebak,” kata Iti.

Iti menjelaskan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tumpuan utama dalam setiap sektor di Kabupaten Lebak.

Iti mengatakan bahwa Lebak yang merupakan salah satu daerah terluas di Pulau Jawa, harus bisa mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan meminimalisir kekosongan SDM di tiap-tiap daerah.

“Pelantikan ini menjadi langkah baru dalam Pemerintahan Kabupaten Lebak. Diharapkan dapat memberikan perubahan positif di masing-masing instansinya,” tandasnya. (MYU/DZH)

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menargetkan dapat meningkat peringkat Kota Layak Anak (KLA) menjadi Nindya. Meski demikian, Pemkab Lebak tetap puas jika hanya dapat bertahan di tingkat Madya

Saat ini, Pemkab Lebak tengah melakukan berbagai pembenahan guna menyongsong penilaian KLA. Pemkab sedang berfokus melakukan pembenahan disetiap lini sektor dalam memenuhi hak dan perlindungan terhadap anak.

“Saat ini kita fokus bebenah, untuk tingkat KLA, minimal Bertahanlah ya, maksimal bisa naik peringkat,” ujar Kasi Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Nina, saat diwawancara BANPOS, Senin (22/5).

Nina menjelaskan, dalam tingkat KLA, terdapat urutan peringkat yakni Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Kabupaten Lebak sendiri telah bertahan dalam dua tahun terakhir pada tingkat Madya. 

“Intinya kita terus mencoba melakukan pembenahan disektor pemenuhan hak anak, karena kepentingan anak adalah prioritas kita,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerhati Anak Lebak, Euis Sulaeha, mengatakan bahwa harapan berbagai pihak terhadap peringkat KLA bagi Kabupaten Lebak tentu mengalami peningkatan. 

Euis yang telah mengakhiri pengabdiannya sebagai Kabid PA di DP3AP2KB ini memaparkan, ketika ia pensiun, diakhiri dengan penutupan penilaian KLA secara mandiri di seluruh kabupaten/kota se Indonesia pada 31 Maret 2023.

“Pastinya kita semua berharap Lebak bisa naik peringkat KLA-nya dari Madya ke Nindya. Apalagi kemarin waktu penilaian evaluasi mandiri secara  online/website masih saya dan rekan-rekan tim di bidang PA melaksanakannya,” kata Euis.

Ia menjelaskan, Pemkab Lebak telah berupaya semaksimal mungkin guna menghadapi penilaian KLA. Sehingga ia berharap, peringkat KLA nantinya dapat menjadi kado, khususnya bagi Bupati dan Wakil Bupati di akhir masa jabatannya.

“Kita sudah berjuang berupaya sekuat mungkin  dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh tim gugus tugas KLA Kabupaten Lebak. Tapi untuk hasilnya tim penilaian pusat yang menentukan layak atau tidaknya,” jelasnya.

“Tapi itu tadi, yang namanya perlindungan anak memang bukan tugas pemerintah saja, tetapi perlu partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk saya yang sekarang sebagai masyarakat,” tandasnya. (MY/DZH)

TIGARAKSA, BANPOS – Wacana revitalisasi Pasar Kutabumi yang akan dilakukan oleh Pemkab Tangerang menuai pro-kontra di antara para pedagang. Hal itu membuat Komisi II DPRD kabupaten Tangerang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing, terkait dengan wacana tersebut.

Hearing yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Senin (22/5) itu menghadirkan kedua belah pihak yang pro dan kontra, serta jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) Kabupaten Tangerang.

Dalam hearing itu, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bumi (P4KB) meminta DPRD untuk menyetujui program revitalisasi yang tengah digagas Perumda Pasar NKR tersebut.

Ketua P4KB, Rudi Hartono, mengatakan bahwa revitalisasi sudah sangat mendesak dilakukan, mengingat Pasar Kutabumi yang saat ini kondisinya sudah sangat kumuh dan0 memperihatinkan.

“Pasar sudah kumuh dan becek. Bangunan pasar sudah termakan usia. Tumpukan sampah mengganggu kenyamanan pedagang dan konsumen,” imbuh Rudi.

Rudi menyebut, ada sekitar 475 dari 500 pedagang Pasar Kuta Bumi yang menyatakan setuju dengan adanya program revitalisasi pasar tradisional tersebut. Rudi juga berharap, keinginan pedagang tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Tangerang. 

“Kami juga meminta dewan turun melihat kondisi Pasar Kuta Bumi. Sudah sangat perlu direvitalisasi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Pasar Kutabumi berdiri sejak tahun 2002 dan telah dikelola Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang yang saat itu namanya masih Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Tangerang.

Dalam pengelolaannya, PD Pasar Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Taman Kutabumi (Koppastam), yang terbentuk kemudian. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) itu, berlaku selama 20 tahun. Pedagang secara resmi menjadi pemilik kios dengan status hak guna pakai.

Sejak itu, atau hampir 23 tahun, Pasar Kutabumi seluas sekitar satu hektar tersebut tak pernah mendapat program revitalisasi. Perbaikan hanya dilakukan secara sporadis. Atas dasar itu, pedagang yang tergabung dalam P4KB menyambut baik program revitalisasi dari Perumda NKR.

“Sudah mendesak untuk direvitalisasi, sudah kumuh dan becek kalau musim hujan,” kata Mantan Ketua Kopastam Pasar Kuta Bumi, Maruf Sulaeman, seraya menyebut hak guna pakai selama 20 tahun telah berakhir pada 2020 lalu. 

Abdullah Akbar, mantan pengurus Kopastam Pasar Kota Bumi, juga meminta Perumda Pasar NKR untuk segera merealisasikan program revitalisasi Pasar Kuta Bumi.

Sementara itu, Koppastam Kutabumi, Kholid TB, menyatakan menolak adanya wacana revitalisasi yang akan dilakukan Perumda Pasar NKR. Ia menyebut telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola Pasar Kutabumi sejak 2000 sampai 2023.

“Tadinya pasar kumuh, tidak teratur, lalu tiba-tiba mau diambilalih PD Pasar (Perumda Pasar NKR),” katanya.

Kholid menyatakan, pihaknya mewakili para pedagang yang menolak revitalisasi untuk meminta klarifikasi kepada Pemkab Tangerang. Sebab, kata dia, Koppastam dan Perumda Pasar NKR statusnya sama-sama pihak ketiga.

“Ini mekanismenya seperti apa, karena PD pasar baru berdiri tahun 2005. Selama itu, kami tentunya sudah banyak kerugian,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Nasrullah Ahmad, mengaku saat ini belum dapat memberikan solusi terkait pro-kontra tersebut. Pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi pasar terlebih dahulu.

“Kami harus turun ke lapangan dulu, nanti kalau sudah tahu kondisi yang sebenarnya, kami adakan pertemuan lagi,” tandasnya. (ODI/DZH)

DALAM rangka Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan, Anggota DPR RI Ichsan Soelistio  fraksi genjot mensosialisasikan di  Kabupaten Serang, Sabtu (20/5). Pada kesempatan tersebut di hadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI Tini Bayanti, Toko Pemuda Kabupaten Serang, Isma’il dan para peserta lainnya. 

Tenaga Ahli DPR RI Tini Bayanti, menjelaskan bahwasanya sosialisasi 4 Pilar kebangsaan ini sangat lah penting untuk disampaikan kepada masyarakat. “Agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, apalagi ini sudah memasuki tahun-tahun politik, ” ujarnya. 

Sementara itu Tokoh Pemuda Kabupaten Serang, Isma’il mengungkapkan 4 pilar kebangsaan ini harus menjadi pijakan bagi seluruh elemen anak bangsa didalam kehidupan b3bangsa dan bernegara, apalagi tantangan bangsan Indonesia saat ini sangat begitu luar biasa. 

“Bahkan ada kelompok-kelompok yg menganut faham ideologi trans Nasional dan mereka masih mau hidup diatas bumi Pertiwi ini, padahal para founding father bangsa ini sudah melakukan ‘konsensus’,” ungkapnya. 

“Kesepakatan bersama bahwa ideologi bangsa kita adalah Pancasila sebagai falsafah kita didalam berbangsa dan bernegara, dan ternyata tdk ada satupun dari Lima Sila tersebut yg bersebrangan dengan pandangan seluruh agama yg diakui di republik ini,” imbuhnya. (AZM)

SERANG, BANPOS – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi enggan memberikan komentar, terkait tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Dirinya memilih untuk menghindar saat dimintai keterangan oleh awak media ketika berada di Gedung Pendopo Gubernur Provinsi Banten pada Senin (22/5).

Septo Kalnadi memutuskan untuk berlari menjauhi kejaran awak media menuju mobilnya yang terparkir di halaman pendopo.

Sambil berlalu dengan kendaraannya itu, Septo beralasan tengah dikejar waktu untuk menghadiri sebuah rapat.

“Lagi ditunggu rapat,” ujarnya.

Namun tidak jelas rapat apa yang dimaksud, akan tetapi ia tetap enggan untuk memberikan komentar terkait tingkat pengangguran di Provinsi Banten yang tercatat tertinggi se Indonesia.

Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten tercatat tertinggi se Indonesia bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Angka itu mengalami penurunan tidak signifikan sebesar -6,6 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode waktu yang sama, yakni pada Februari 2022 dengan angka 8,53 persen.

Meski mengalami penurunan di tahun ini, namun hal itu tidak mengubah kenyataan jika Provinsi Banten menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi se nasional.

Dan jika dibandingkan dengan data TPT Nasional, Provinsi Banten masih menjadi yang tertinggi. Sebab TPT Nasional tercatat berada di kisaran angka 5,45 persen.

Bahkan bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Papua Barat, Provinsi Banten tidak jauh lebih baik. Karena angka pengangguran di provinsi paling Timur di Indonesia itu berada di kisaran angka 5,53 persen.

Sehingga atas hasil itu menempatkan Provinsi Papua Barat berada di posisi ke 10 sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hasil itu berbanding terbalik dengan Provinsi Banten yang berada di posisi puncak.

Menanggapi kejadian tersebut Deputi PATTIRO Banten Amin Rohani menyayangkan sikap Kepala Disnaker Provinsi Banten itu yang memilih untuk menghindari pertanyaan dari awak media terkait TPT Provinsi Banten.

Menurutnya sebagai pejabat publik, Septo Kalnadi harus mau bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Banten.

”Saya sangat menyayangkan sikap tersebut. Mestinya sebagai pejabat publik yang memimpin urusan ketenagakerjaan tidak hanya harus bertanggung jawab, tapi harus ’nampak bertanggungjawab’ dihadapan publik,” ujar Amin Rohani saat dihubungi lewat pesan WhatsApp.

Amin juga bahkan menyebutkan jika upaya menghindar Kepala Disnakertrans Provinsi Banten itu sebagai sebuah sikap yang tidak gentle yang ditujukan oleh pejabat publik di Provinsi Banten.

”Menghindari memberikan keterangan kepada media terhadap persoalan yang menjadi tanggung jawabnya, merupakan sikap tidak gentleman bahkan cenderung lari dari masalah,” tegasnya.

Deputi PATTIRO Banten itu menilai, seharusnya sebagai Leading Sector, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten tidak sungkan untuk memberikan keterangan terkait kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten, kendati kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

”Kadisnaker sebagai leading sektor penyelesaian masalah TPT mestinya dapat memberikan keterangan kepada publik apa masalah yang terjadi di Banten sehingga TPT menjadi yang tertinggi dan apa upaya yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga keterang tersebut dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada publik serta dapat juga dijadikan koreksi bersama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mengatasi masalah tersebut,” tandasnya. (MG-01/AZM)