BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Rp1,6 Miliar Untuk Parpol Cilegon

    Rp1,6 Miliar Untuk Parpol Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menaikkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) di Kota Cilegon. Seperti diketahui, pada 2022 lalu satu suara sah pada Pileg 2019 dihargai Rp4.624. Namun pada 2023, satu suara sah pada Pileg 2019 dihargai Rp7.000.

    Berdasarkan data yang berhasil dihimpun BANPOS dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Partai Golkar memiliki suara sah 58.781 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp411.467.000. Partai Gerindra memiliki suara sah 34.5000 dan menerima bantuan keuangan parpol Rp241.500.000. Partai Keadilan Sejahtera memiliki suara sah 26.133 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp182.931.000. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional memiliki suara sah 25.331 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp177.317.000. Partai Berkarya memiliki suara sah 24.912 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp174.384.000. Partai NasDem memiliki suara sah 17.483 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp122.381.000.

    Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki suara sah 15.950 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp111.650.000. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki suara sah 12.113 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp84.791.000. Partai Demokrat memiliki suara sah 11.880 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp83.160.000. Kemudian yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki suara sah 11.541 dan berhak menerima bantuan keuangan parpol Rp80.787.000. Total, anggaran yang dikeluarkan Pemkot Cilegon untuk bantuan keuangan parpol pada 2023 Rp1.670.368.000.

    Saat ditemui di Kantor Bappedalitbang Kota Cilegon usai kegiatan Diseminasi Bantuan Keuangan Partai Politik Senin (15/5), Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, Pemkot Cilegon berupaya menaikkan dana bantuan keuangan parpol. “Kami ke Singkawang dan Pontianak dalam rangka studi banding kenaikan dana parpol. Disetujui Gubernur 7.000, kami terima kasih,” ujarnya.

    Kemudian, Politisi Partai Gerindra ini meminta kepada seluruh parpol yang menerima bantuan keuangan agar mempergunakan sebaik-baiknya dan melakukan pelaporan keuangan secara transparan.

    “Hari ini kami mengundang parpol, agar supaya laporannya terarah dan tidak melanggar aturan dan ketentuan. Itu kan uang negara, uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

    Mantan Bos Toyota Cilegon ini berharap bantuan keuangan parpol bisa meningkatkan partisipasi politik. “Harapan kami, persentase pemilih minimal naik dari tahun sebelumnya. Harapan dari bantuan ini, partai bisa memaksimalkan lagi pendidikan-pendidikan politik,” harapnya.

    Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sri Widayati melalui Kasi Fasilitasi Parpol dan Pemilu Nur Fauziah mengatakan, tujuan dilakukan  Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Cilegon 2023, untuk bagaimana proses pengajuan, penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan parpol.

    “Harapannya saat pelaporan tidak ada penyalahgunaan,” ujarnya.

    Kemudian Nur menegaskan, bantuan keuangan parpol diwajibkan untuk kegiatan pendidikan politik seperti sosialisasi, ataupun kaderisasi.

    “Dananya bukan untuk operasional Sekretariat Partai,harus lebih dari 50 persen untuk pendidikan politik,” ungkapnya.

    Nur menambahkan, pengajuan bantuan keuangan parpol diharapkan segera diajukan.

    “Segera, kalau dari parpol mengajukannya cepat, kita bisa cepat. Kalau sudah tahapan disposisi Walikota, itu sepekan juga bisa langsung cair. Aturannya di Permendagri nomor 78 tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tekan Pengangguran SMK, Disnaker Gandeng Tiga Perusahaan

    Tekan Pengangguran SMK, Disnaker Gandeng Tiga Perusahaan

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang menjembatani Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan tiga perusahaan, untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK di Kota Serang.

    Nota Kesepahaman tersebut dilakukan antara BKK Kota Tangerang dengan Prima Food International, Tri Adi Bersama AnterAja dan Sumber Alfaria Trijaya atau Alfamart, di Gedung Disnaker Kota Tangerang pada Senin (15/5).

    Head of Business Partner Relation AnterAja, Ardiansyah, mengatakan bahwa sebagai sebuah perusahaan, pihaknya sangat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

    “Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kerjasama ini merupakan kolaborasi untuk menyerap tenaga kerja putra/putri di Kota Tangerang. Harapannya, dengan kerjasama ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kota Tangerang,” ujar Ardiansyah.

    Ia menuturkan, setiap bulannya AnterAja akan membuka lowongan, dan lulusan SMK di Kota Tangerang yang memiliki BKK akan menjadi prioritas untuk melamar. Proses rekrutmen juga dapat disesuaikan baik dilaksanakan di sekolah atau pun secara daring.

    “Kebutuhan di bidang logistik memang fluktuatif, tetapi kami akan membuka lowongan secara rutin setiap bulannya. Prioritas kami tentu setelah kerjasama ini adalah lulusan SMK di Kota Tangerang yang memiliki BKK,” tuturnya/

    Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, mengatakan bahwa Disnaker akan berusaha terus menambah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan BKK, sebagai salah satu usaha mengurangi angka pengangguran. Selain itu, berbagai pelatihan juga disiapkan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

    “Tentu kami akan terus berusaha menambah perusahaan-perusahaan lain untuk bekerjasama. Dengan kerjasama ini tentu kami berharap angka pengangguran di Kota Tangerang terus menurun,” tandasnya. (DZH/BNN)

  • Implementasikan KKPD, Cilegon Jadi Percontohan Nasional

    Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi kota pertama yang menerapkan sistem implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

    Atas prestasi ini, menjadikan Cilegon sebagai daerah percontohan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia. KKPD adalah sistem digital pelaporan penyerapan dalam rangka mewujudkan modernisasi sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian pun turut diundang hadir secara virtual pada peluncuran program inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia  yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/5) lalu.

    Acara ini bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Gubernur BI disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo.

    “Pada kesempatan yang baik ini, saya (Helldy Agustian-red) selaku Walikota Cilegon mendukung optimalisasi penggunaan KKPD,” kata Helldy saat menyampaikan testimoni.

    Pada kesempatan tersebut Helldy berharap dapat mendorong percepatan implementasi KKPD dalam rangka mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.

    “Kami berharap, implementasi KKPD ini dapat mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah,” ucap Helldy.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menjelaskan, Pemkot Cilegon telah menerapkan sistem KKPD sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja APBD Kota Cilegon.

    “Semua pemerintah daerah diarahkan untuk menerapkan sistem KKPD oleh Kemendagri. Kota Cilegon merupakan daerah pertama yang sudah melaksanakan KKPD sejak April 2023,” papar Dana Sujaksani.

    Dana Sujaksani menjelaskan. dalam upaya implementasi KKPD itu, pihaknya secara intensif melakukan komunikasi dan meminta bimbingan dari Kemendagri dan Bank Jawa Barat-Banten (BJB). Dalam rangka memaksimalkan sistem pembayaran secara elektronik, BPPKPAD meminta bimbingan dari Kemendagri dan Bank BJB.

    Dana mengungkapkan, saat ini sudah ada lima OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah efektif menerapkan KKPD dalam bertransaksi yakni BPKPAD, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Setda (Sekretariat Daerah), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD).

    “Dalam penerapan KKPD ini, Pemkot Cilegon sudah memiliki Perwal (Peraturan Walikota) sebagai acuan hukumnya,” tutur Dana Sujaksani.

    Menurut Dana, langkah Pemkot Cilegon dalam menerapkan KKPD tersebut mendapat apresiasi dari Kemendagri. Oleh karena itu, sudah banyak daerah lain yakni dari kabupaten/kota yang akan datang untuk melihat implementasi KKPD ini.

    Sementara itu, dikutip laman berita Inews, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan ekonomi digital telah menjelma menjadi salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini.

    Menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar AS atau tumbuh 22 persen (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dolar AS pada tahun 2025.

    Mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital, Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan. Sejalan hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.

    “Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” katanya.

    Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual juga turut memberikan sejumlah arahan mengenai upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital, salah satunya dapat dilakukan dengan terus mengembangkan kepercayaan dan inovasi, seperti terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.

    “Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya,” katanya.(BAR/PBN)

  • Retribusi PBG Lebihi Target

    Retribusi PBG Lebihi Target

    PANDEGLANG, BANPOS – Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tahun 2022, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, melebihi target yang telah ditetapkan.

    Sekretaris DPUPR Kabupaten Pandeglang, Bayu Daniswara mengatakan, pada awalnya target penerimaan retribusi PBG sebesar Rp2,6 miliar. Namun setelah ada perubahan, target penerimaan retribusi PBG tersebut sebesar Rp3,1 miliar.

    “Penerimaan retribusi PBG mulai efektif dilakukan oleh DPUPR Pandeglang sejak bulan April 2022, yang mana pada target awal sebesar Rp2,6 miliar. Namun ada perubahan target penerimaan menjadi Rp 3,1 miliar,” kata Bayu kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, meskipun target penerimaan retribusi tersebut mengalami perubahan, realisasi penerimaan retribusi PBG tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan.

    “Perubahan target penerimaannya itu kan sebesar Rp 3,1 miliar, realisasi penerimaannya sebesar Rp3,8 miliar. Jadi realisasi penerimaan retribusinya mencapai 123, 77 persen, melebihi target perubahan penerimaan yang telah ditetapkan,” terangnya.

    Untuk target penerimaan retribusi PBG tahun 2023, lanjut Bayu, target penerimaannya masih tetap sebesar Rp3,1 miliar. Namun target tersebut bisa saja terlampaui seperti tahun sebelumnya.

    “Targetnya tetap Rp 3,1 miliar, realisasinya harus melebihi target dan sekarang hingga bulan Maret 2023 sudah tercapai sebesar Rp 400 juta lebih, mudah-mudahan kedepan dengan dibukanya kawasan industri kita semakin banyak juga investor yang menyelesaikan pembangunan gedung dan PAD PBG ini bisa meningkat,” jelasnya.

    Bayu menambahkan, dengan dibukanya lima kawasan industri, potensi penerimaan PAD dari retribusi PBG bisa lebih meningkat lagi dari penerimaan PAD PBG saat ini.

    “Apalagi sekarang di Kecamatan Bojong yang merupakan exit tol, mudah-mudahan tahun ini bisa dibuka kan wilayah tersebut akan lebih maju dibandingkan dengan Kawasan industri yang lain seperti Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Cikeusik dan Kecamatan Cibitung,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pemkab Tangerang Rencanakan Pelaksanaan Pilkades Pada 24 September

    Pemkab Tangerang Rencanakan Pelaksanaan Pilkades Pada 24 September

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, merencanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 16 desa di kabupaten tersebut berlangsung pada 24 September 2023.

    “Pilkades itu rencananya akan dilaksanakan pada 24 September 2023 nanti,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Minggu (7/5).

    Untuk menyiapkan pelaksanaannya, Pemkab bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang telah melaksanakan rapat koordinasi.

    Hal itu dilakukan dalam rangka membuat peraturan teknis pendaftaran, sensus, testing para bakal calon, dan penetapan daftar pemilih, yang nantinya dituangkan pada peraturan bupati (Perbub).

    “Perbup-nya sedang kita rancang dan tahapan kegiatannya juga sedang diprogramkan oleh DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Insyaallah dalam waktu dekat ini semuanya sudah beres,” katanya.

    Moch Maesyal juga mengungkapkan, persiapan matang dalam pelaksanaan Pilkades perlu dilakukan untuk mewujudkan Pilkades yang aman dan lancar.

    “Kementerian Dalam Negri juga menginstruksikan agar tahapan Pilkades tidak boleh melewati 1 November 2023,” ucapnya.

    Ia menyebut, Pilkades akan dilaksanakan secara serentak di Desa Pasir Barat Kecamatan Jambe, Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa, Desa Kemiri Kecamatan Kemiri.

    Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri, Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk, Desa Cijeruk Mekar Baru, Desa Keramat Kecamatan Pakuhaji,

    Selanjutnya di Desa Ranca Iyuh Kecamatan Panongan, Desa Cikasungka Kecamatan Solear, Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri, Desa Gintung Kecamatan Sukadiri.

    Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Desa Cukanggalih Kecamatan Curug, Desa Sampora Kecamatan Cisauk, Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga, dan Desa Pasir Nangka Tigaraksa.

    “Kami berharap, semua bisa berjalan dengan lancar. Dan semua bisa terlaksana tanpa adanya hambatan,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Yayat Rohimat mengatakan ada 5 tahapan yang saat ini sedang disusun jadwalnya.

    Lima tahapan tersebut antara lain tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, dan terakhir pembubaran panitia.

    “Ada lima tahapan yang disusun jadwalnya. Akan kita sesuaikan juga dengan habisnya masa jabatan kades,” ujarnya.

    Untuk kepastian tahapannya, kata dia, akan kembali dilakukan rapat terlebih dahulu bersama para pimpinan Forkopimda Kabupaten Tangerang.

    “Pekan depan akan dilakukan rapat kembali, untuk harinya masih dikoordinasikan dengan pimpinan,” ucapnya. (ANT/MUF)

  • BOP PAUD Bertambah, Kepala Dindikbud Ingatkan Transparansi

    CILEGON, BANPOS – Bantuan operasional pendidikan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Cilegon tahun ini kembali bertambah. Berdasar data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, BOP PAUD 2023 mencapai Rp6,439,200,000. Dana tersebut ditujukan bagi 266 lembaga pendidikan PAUD di Kota Cilegon yang sudah resmi memiliki perizinan. Sementara itu di tahun 2022 BOP PAUD sebesar Rp5,507,861,000 untuk 257 lembaga PAUD di Kota Cilegon.

    Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (PNF) Dindikbud Kota Cilegon Vania Eriza menyampaikan, beberapa PAUD yang belum mendapat BOP dikarenakan PAUD belum terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) atau jumlah siswa kurang.

    ”PAUD yang terdaftar di Dapodik, 266 lembaga,” ungkapnya, Rabu (2/5).

    Dia meminta dana BOP dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga penerima.

    Pihaknya menugaskan penilik pendidikan luar sekolah (PLS) untuk mengawasi setiap lembaga penerima BOP PAUD. Tujuannya, mengantisipasi penyalahgunaan dana hibah tersebut.

    “Kalau pengawasan dari dinas yaitu paud formal kalau penilik paud non formal terus kita juga ada pengawasan dari APIP atau Inspektorat,” ujarnya.

    ”Pencairan langsung ke rekening penerima, tidak melalui kami. Nilainya sesuai peserta didik kalau nggak salah Rp600 ribu,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila meminta lembaga tidak bermain-main dengan dana BOP. Sebab, dana tersebut sesuai juknis diperuntukkan bagi kepentingan pembelajaran.

    Untuk itu, pihaknya terus mengawasi realisasi BOP PAUD di Kota Baja. ”Jika masyarakat menemukan penyalahgunaan, sampaikan. Kami siap mengawal,” ujarnya.

    Dia juga akan memaksimalkan sosialisasi mengenai petunjuk penggunaan BOP PAUD tersebut. Heni juga mendesak agar verifikasi data penerima BOP sesuai dengan realitas di lapangan. ”Data harus valid. Jangan sampai yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan,” tukasnya.

    “Jangan menyalahi, kalau belanja lemari ya belanjakan lemarinya. Pokoknya sesuai dengan aturan juknisnya. Yang kedua, tentu saja yang lebih urgen dulu, yang tidak ada di sekolah. Jadi kalau sudah ada, tidak perlu dibeli, tidak perlu direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu terbuka, ada transparansi pada penggunaan dana ini. Walaupun selama ini sudah transparan tapi kita tetap waspada, bukan tidak percaya tapi kita juga harus terbuka apabila ada hal-hal yang ditanyakan. Misalkan, dari auditor baik internal maupun eksternal, jadi sehingga penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Jadi lebih tertib lagi administrasinya,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Dihujani Apresiasi dan Pujian Capaian Kinerja 

    CILEGON, BANPOS – Kegiatan Riung Mungpulung Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-24 yang digelar di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Kamis (27/4) dihujani berbagai apresiasi dan pujian dari sejumlah tokoh, praktisi dan berbagai unsur masyarakat terhadap Walikota Helldy Agustian yang inspiratif atas keberhasilannya membawa Kota Cilegon lebih maju, mandiri, modern dan bermartabat. 

    Dibawah kepemimpinan Helldy, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dinilai sukses melaksanakan pembangunan berbagai sektor, sehingga berhasil meraih lebih dari 30 penghargaan dari berbagai lembaga hanya dalam kurun waktu 2 tahun. 

    Selain itu, Helldy juga mampu melaksanakan janji kampanye yang disampaikan dalam visi misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta dua tahun lalu. 

    Sepuluh janji kampanye tersebut diantaranya program beasiswa full sarjana, penyerapan tenaga kerja, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan fasilitas utilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, fasilitas hobi dan komunitas, 25 persen kenaikan tunjangan kinerja daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana lingkungan RW Rp 100 juta pertahun, Dana stimulan operasional Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Rp 10 juta pertahun, 50 persen kenaikan honor guru honorer dan madrasah, Honor RT/RW Rp 1 juta perbulan, dan 43 ruang terbuka publik.

    “Saya ingin mengapresiasi bapak wali kota (Helldy Agustian-red). Luar biasa, kami bersyukur. Tampaknya hilal kemajuan bagi Kota Cilegon sudah mulai tampak. Saya lihat, efektif 1 tahun jadi wali kota (Helldy Agustian-red) banyak capaian yang berhasil dikejar. Bahkan, dalam dua tahun prestasinya sangat banyak,” kata Tokoh Masyarakat Kota Cilegon Ali Mujahidin pada acara Riung Mungpulung Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-24 di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Kamis (27/4).

    Menurut pria yang akrab disapa Mumu, program pendidikan, infratruktur, kesehatan dan pengentasan pengangguran yang sudah terlaksana dengan baik merupakan bentuk keseriusan dalam membangun Kota Cilegon yang lebih maju dan sejahtera. 

    “Di Bidang pendidikan, ada program beasiswa full sarjana, lembaga pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) juga sudah bertambah, lalu honor guru madrasah, penilik dan pengawas juga ditambah. Saya berharap ini ditingkatkan lagi, honor guru madrasah dari Rp 650 ribu perbulan bisa Rp 1 juta seperti honor ketua RT/RW. Ini sejarah bagi Kota Cilegon,” tuturnya.

    Pada bidang Kesehatan, tambah Mumu, ada efektifitas pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dijalankan Pemkot Cilegon. 

    “Pelayanan Kesehatan sekarang sudah sangat bagus. Masyarakat bisa berobat cukup bawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) langsung dirawat jika BPJS-nya belum (Tertinggal atau bisa menyusul-red). Puskesmas juga sudah cukup baik. Pelayanan yang demikian ini yang diharapkan masyarakat,” tambahnya.

    Pada bidang infrastruktur, Mumu menjelaskan, progress pembangunannya tampak terlihat lebih baik. “Saya tidak pernah segan-segan untuk WA (Whatsapp) Pak wali kota (Helldy Agustian-red) melaporkan jalan rusak. Kelihatannya, apa yang menjadi masalah di masyarakat sudah ada di pemikiran pak wali (Helldy Agustian-red),” jelasnya.

    Diterangkan Mumu, membangun Kota Cilegon dibutuhkan kerja keras dalam menyelesaikan masalah, terutama korupsi. Kedua adalah keinginan kuat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. 

    “Pengangguran yang sebelumnya jadi problem, tahun 2022 ini angka pengangguran menurun sehingga sekarang diurutan ke-4 dari sebelumnya urutan ke-7. Kami berharap terus ada kekompakan terutama antara eksekutif, legislative, yudikatif,” harapnya.

    Sementara itu, mahasiswa Universitas Al-Khairiyah Kota Cilegon Kamila Anjaina mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang telah memberikan perhatian sangat besar terhadap dunia pendidikan, terutama melalui program beasiswa full sarjana. 

    “Saya ini hanya anak seorang buruh tani yang sebelumnya hanya bermimpi ingin kuliah. Berkat program beasiswa full sarjana, alhamdulillah saya bisa kuliah di fakultas Pendidikan Agama Islam (PAI). Alhamdulillah Kota Cilegon memiliki wali kota yang sangat memperhatikan rakyatnya dari berbagai aspek, terutama pendidikan. Saya mewakili teman-teman (Penerima beasiswa-red) menyampaikan terimakasih kepada bapak wali kota (Helldy Agustian-red). Program beasiswa ini sangat bermanfaat bagi kami,” katanya.

    Apresiasi dan ucapan terimakasih juga disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat seperti penerima manfaat bantuan pinjaman modal usaha bagi UMKM, penerima manfaat program UHC, penerima pelatihan kerja, penerima bantuan kursi roda, masyarakat Watu Lawang, Kelurahan Gerem yang merupakan penerima program air bersih dan bantuan jamban, penerima program mudik gratis dan sejumlah unsur masyarakat lainnya.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menerangkan bahwa selain sepuluh janji kampanye, dirinya juga terus melakukan berbagai program inovasi, terutama yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti program pengelolaan sampah jumputan, mudik gratis, pemasangan internet, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lainnya. 

    “Alhamdulillah tahun ini (2023-red), Kota Cilegon dapat membangun 2.000 PJU tanpa APBD, yakni bantuan dari Pemerintah Pusat. Dibantu industri, Alhamdulillah perbaikan JLS (Jalan Lingkar Selatan) juga tuntas, sehingga Mudik Lebaran kemarin bisa berjalan dengan lancar,” terangnya

    Dalam hal ini, Helldy menegaskan, membangun Kota Cilegon harus dilakukan dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. “Semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat. Jika tidak berniat maka tidak akan ada kemajuan untuk pembangunan Kota Cilegon.,” ungkapnya. (LUK/RUL)

  • Rp80 Miliar APBD Di-refocusing

    Rp80 Miliar APBD Di-refocusing

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melakukan refocusing anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Dana Alokasi Umum (DAU).

    Refocusing anggaran yang dilakukan Pemkab Lebak difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pekerjaan umum dan kelurahan. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Lebak Widy Ferdian mengatakan, untuk pemenuhan PMK, dilakukan efisiensi anggaran di OPD.

    “Nilai efisiensi belanja OPD dan kecamatan sekitar Rp80,63 miliar. Terbesar di Dinas PUPR dengan nilai Rp37 miliar,” kata Widy, Minggu (16/4). Widi menjelaskan, sesuai Instruksi Bupati (Inbup) Nomor 2 / 2023, OPD dan kecamatan harus menghentikan kegiatan, paket pengadaan barang/jasa atau proses penandatangan kontrak yang terkena refocusing dampak PMK 212.

    “Prinsipnya selama sudah kontrak dan proses pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga, pemda akan tetap memenuhi kewajibannya, dan OPD akan mencari alternatif pengganti kegiatan yang akan di-refocusing,” jelas Widy.

    Dia mengakui, kegiatan-kegiatan yang terkena refocusing juga merupakan kegiatan yang penting. Akan tetapi mau tidak mau, pemda harus memilih di antara kegiatan tersebut.

    “Iya pilihannya sulit tapi kita harus memilih kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat penting yang harus tetap dilaksanakan dan me-refocusing kegiatan lain untuk pemenuhan sebagaimana tercantum dalam PMK 212,” katanya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso membenarkan adanya kebijakan refocusing anggaran. Kendati demikian, sejumlah kegiatan sebagian tetap berjalan. “Betul ada refocusing anggaran, kendati demikian pelayanan dalam membangun lebak terus dioptimalkan,” kata singkatnya.(PBN/BNN)

  •  Helldy Minta Penerima Bantuan Transparan

     Helldy Minta Penerima Bantuan Transparan

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta para penerima dana hibah untuk mengelola dana hibah dengan sebaik mungkin dan transparan. Jangan sampai, dana yang berasal dari APBD Kota Cilegon itu disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan pribadi.

    Demikian dikatakan Helldy, saat Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Penerima Dana Hibah Lembaga Keagamaan Tahun Anggaran 2023, di Aula Setda II Kota Cilegon, Senin (17/4). Hadir dalam kegiatan itu Asisten Daerah I Kota Cilegon Tatang Muftadi dan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kota Cilegon Rahmatullah.

    Secara simbolis, Walikota menyerahkan bantuan dana hibah kepada perwakilan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) sebesar Rp20 juta dan kepada Kementerian Agama Kota Cilegon Rp33,2 miliar untuk guru ngaji dan agama.

    “Kami minta agar penggunaan dana hibah ini dapat dilakukan secara transparan sebab ini adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam penggunaannya juga harus terbuka, jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi sebab dana hibah ini untuk masjid,” ujarnya.

    Helldy berharap pemberian hibah tersebut dapat membantu lembaga keagamaan dalam merealisasikan kegiatan yang direncanakan. “Semoga dana hibah ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk penerima, gunakan dana hibah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat segera terealisasi melalui bantuan dana hibah ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon Rahmatullah mengungkapkan bahwa program hibah untuk lembaga keagamaan ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    “Meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan lembaga keagamaan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini, alhamdulillah di bulan suci ini kita bisa merealisasikan dana hibah ini dan besok atau lusa insya Allah sudah masuk ke masing-masing pengurus,” ungkapnya.

    Rahmat juga menyampaikan bantuan dana hibah ini akan diberikan merata kepada seluruh DKM Masjid di Kota Cilegon. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang sudah mencanangkan program dana hibah ini untuk lembaga keagamaan dan guru ngaji atau agama, bantuan ini semata-mata hanya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon,” jelasnya.

    Fakrih Fadilah, salah satu penerima dana hibah dari DKM Masjid Al-Kautsar mengaku bersyukur dapat menerima bantuan, dirinya berharap bantuan hibah dapat berkelanjutan. “Dana hibah ini sangat bermanfaat untuk pembangunan masjid, kami akan gunakan dana ini untuk mengganti terasa (lantai) masjid yang semula marmer kami ganti dengan granit,” ungkapnya.

    Tak lupa Fakrih juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cilegon atas bantuan yang diterima. “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali atas direalisasikan janjinya sehingga kami bisa mendapatkan bantuan hibah, bantuan hibah ini sangat bermanfaat bagi kami dan semoga menjadi barokah bagi Pemkot Cilegon khususnya Walikota,” pungkasnya. (LUK/RUL)

  • Iti Harap Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai

    Iti Harap Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai

    LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya hadir sebagai keynote speaker dalam Bedah Buku ‘Pemilu Kasih Sayang’ karya Ali Faisal, Jumat (14/4) bertempat di Pendopo Museum Multatuli.

    Iti mengapresiasi atas terbitnya buku karya Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu, dimana di dalamnya disuguhkan sebuah perspektif tentang pemilu. Ia mengungkapkan bahwa penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas literasi mengenai pemilu terlebih pada tahun 2024 akan diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut secara serentak.

    “Saya mengapresiasi terbitnya karya yang luar biasa kaya Kanda Ali Faisal ini. Buku ini menyuguhkan cara pandang, makna, serta proyeksi pelaksanaan pemilu dari perspektif kemanusiaan, apalagi kita akan menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” ucap Iti saat menyampaikan keynote speech.

    Menurutnya, pemilu dan demokrasi pada hakikatnya berhubungan dengan kemanusiaan yang berlandaskan kasih sayang yang berbasis rakyat sebagai subjek utamanya. Untuk itu pada saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang seluruh rangkaian pemilihannya perlu didasarkan atas kasih sayang dan cinta damai untuk Indonesia yang lebih baik.

    Sementara itu Ali Faisal menjelaskan bahwa karyanya tersebut dilatarbelakangi gagasan penyelenggaraan pemilu yang humanis dan cinta damai. Juga karyanya ini sebagai bentuk kontribusi kepada Indonesia dalam upaya mempersiapkan wawasan masyarakat menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

    “Pemilu Kasih Sayang ini menjadi tema yang menarik yang saya angkat karena berbicara demokrasi tidak terlepas dari sisi humanis yang juga pasti beririsan dengan kasih sayang dimana pada dasarnya masyarakat Indonesia ini penuh cinta damai dan toleransi dengan berbagai latar belakang masyarakatnya,” ungkap Faisal.

    Terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan semangat masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang humanis, aman, dan damai di Indonesia.(PBN)