Kategori: PEMERINTAHAN

SERANG, BANPOS – Dinas Sosial Banten menggelar pertemuan dengan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial atau bansos se-Banten secara bertahap untuk memberikan pemahaman bahwa bansos tidak bisa diberikan selamanya.

Para KPM diberikan pemahaman dan motivasi agar dapat lulus dari kriteria miskin yang selalu haarus mendapatan bansos, menjadi naik kelas ke tahap selanjutnya dimana akan mendapatkan program-program pemberdayaan.

“Kita keliling kabupaten dan kota melakukan sosialisasi ini. Awal Maret sudah kita mulai di Cilegon,” kata Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana, Jumat pekan lalu.

Dikatakan dia, dalam acara tersebut pihaknya memberikan pemahaman kepada para penerima program bansos keluarga dari Pemprov Banten untuk kemudian mempunyai kesadaran menjadi mandiri alias tidak seterusnya menjadi penerima bansos.   

Dijelasksn kepada mereka, kata dia, bahwa bagi para penerima program bansos secara umum, termasuk bansos keluarga dari Pemprov Banten ini bahwa setelah 5 tahun menjadi penerima akan dilakukan semacam evaluasi.

“Terhadap mereka yang hasil evaluasinya dinyatakan masih miskin, akan diperpanjang status penerimanya selama 1 tahun,” katanya.

Namun bagi mereka yang hasil evaluasinya menunjukkan telah keluar dari status miskin atau sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, akan diberikan program lanjutan yang sifatnya lebih kepada pemberdayaan.

“Di sini (program pemberdayaan) kita akan beri semacam program pelatihan keterampilan hingga permodalan yang kita proyeksikan mereka bisa berkembang setelah statsunya mandiri alias sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri,” paparnya. 

Lebih jauh dia mengatakan, pada kegiatan tersebut juga ditegaskan mengenai komitmen para penerima bansos keluarga dari Pemprov Banten untuk wajib mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang masing-masing memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil serta balita atau bayi di bawah umur lima tahun.

“Jadi kalau mereka orang tuanya sebelumnya tidak sekolah, maka anaknya wajib sekolah dengan mengakses layana pendidikan yang disediakan pemerintah. Begitu juga ibu hamil dan balita mereka wajib mengakses layanan kesehatan dari pemerintah sehingga terjamin masa depannya,” paparnya. (RUS/AZM)

PANDEGLANG, BANPOS – Memasuki bulan suci Ramadan 1444 H, jadwal masuk dan pulang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dilingkungan Pemkab Pandeglang mengalami perubahan dari hari biasanya. Perubahan jadwal jam kerja tersebut diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Pandeglang tahun 2023 selama bulan Ramadan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, menghadapi bulan Ramadan, jam kerja ASN berubah.

“Agar ASN lebih fokus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sehingga jam kerja ASN berubah,” kata Amri kepada wartawan, Selasa (21/3).

Menurutnya, perubahan jadwal jam kerja ASN tersebut telah diatur berdasarkan SE Bupati Pandeglang. Perubahan terjadi pada ASN yang bekerja pada instansi pemerintah bekerja lima hari kerja dan yang enam hari kerja.

“Bagi yang lima hari kerja maka untuk masuk kerja hari Senin sampai dengan Kamis itu masuk mulai Jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB. Kemudian istirahat jam 12.00 WIB sampai jam 12.30 WIB,” terangnya.

Sedangkan, lanjut Amri, bagi ASN yang bekerja di instansi yang melaksanakan  enam hari kerja, maka untuk hari Senin – Sabtu itu masuk  jam 08.00 WIB dan  pulang jam 14.00 WIB. Sedangkan Istirahat jam 12.00 WIB sampai jam 12.30 WIB.

“Aturan jam kerja berubah, namun jangan sampai mengurangi etos kerja. Mari kita tingkatkan kinerja kita, jangan jadi alasan bulan puasa mengurangi etos kerja,” tegasnya.

Amri menambahkan, pihaknya mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang baik itu ASN, PPPK, tenaga honorer agar pada bulan puasa meningkatkan kinerja dan ibadahnya.

“Pada bulan puasa ini mari kita tingkatkan lagi semuanya bulan puasa dengan bismillah. Kategori ibadah ini kita giatkan lagi,” ungkapnya.(dhe/pbn)

SERANG, BANPOS –  Pemprov akan terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dalam mempersiapkan Pemilu 2024, terutama pada hal pengamanan.

Demikian disampaikan Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten EA Deni Hermawan usai menyaksikan Latihan Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Polda Banten, di Lapangan Mapolda Banten, Kota Serang, beberapa waktu lalu. 

“Pemprov Banten akan bersinergi dan bersama Forkopimda, khususnya TNI dan Polri dalam mengamankan perhelatan Nasional, Pemilu dan Pilkada,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan simulasi pengamanan tersebut, menunjukan kesiapsiagaan dari Polri terhadap kemungkinan yang dapat terjadi pada Pemilu 2024 nanti.

“Ini faktor yang harus dikolaborasikan oleh TNI, Polri dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain itu, dalam upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Pihaknya akan bekerja sama dengan stakeholder untuk mensosialisasikan aturan-atutan terkait Pemilu, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahaminya.

“Tentu kami bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan ini, agar tidak ada gejolak,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyambut dan turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.

“Mari kita pastikan Pemilu dan Pilkada yang akan datang dengan kebersamaan serta kesadaran bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Turut menyaksikan Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Wakapolda Banten Brigjen Pol M. Sabilul Alif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim serta tamu undangan yang lainnya. (RUS/AZM)

SERANG, BANPOS –4

Perwakilan pemohon informasi, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan informasi kepada Dinas PUPR Provinsi Banten pada Selasa (21/3) lalu. Permohonan itu meliputi 13 dokumen berkaitan dengan RTRW 2023-2043.

“Perda Banten mengenai RTRW 2023-2043 merupakan dokumen hukum yang sangat penting, karena mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah Banten sampai 20 tahun mendatang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS.

Menurut Rizal, dalam penyusunan Perda RTRW itu, Pemprov Banten sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalam penyusunannya. Padahal menurut Rizal, Perda tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Padahal masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kebijakan publik, khususnya penyusunan sampai dengan pengesahan Perundang-undangan, yang mana diatur oleh Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” tuturnya.

Rizal yang juga merupakan Direktur LBH Pijar Harapan Rakyat itu menegaskan bahwa tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan hingga pengesahan Perda RTRW 2023-2043, merupakan bentuk kejahatan legislasi.

“Ini merupakan bentuk kejahatan legislasi yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Banten, karena tidak menyerap aspirasi publik terkhusus masyarakat yang akan terdampak terhadap pelaksanaan RTRW 2023-2043,” tegasnya.

Hal itu menurutnya, merupakan tindakan Pemprov Banten yang diduga sengaja melawan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Oleh karena nirpartisipasi dalam penyusunan sampai pengesahannya, kuat diduga Perda RTRW 2023-2043 sarat terhadap kepentingan pengusaha untuk menancapkan investasi di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, dengan dugaan adanya keberpihakan kepada investor, maka akan berpotensi terjadinya degradasi ekosistem lingkungan hidup, dan mengkooptasi ruang-ruang sumber daya yang saat ini dikelola atau dimiliki oleh masyarakat.

“Sehingga Perda RTRW 2023-2043 bukan hanya dokumen hukum tertulis hitam diatas putih, melainkan arena perjuangan pengelolaan dan pemanfaatan ruang masyarakat yang wajib dikelola secara kolektif dan berorientasi kepada masyarakat, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945,” tuturnya.

Sementara terkait dengan pengajuan permohonan informasi itu, Rizal mengaku bahwa sejumlah dokumen hukum yang dibutuhkan untuk mengesahkan Perda RTRW 2023-2043, sampai saat ini tidak dapat diakses  oleh publik.

“Sehingga diajukanlah permohonan informasi publik kepada DPUPR Banten dalam rangka pemenuhan atas UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengetahui perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,” tandasnya.(DZH/PBN)