BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  •  Pemkot Tangerang Sesuaikan Jam Kerja ASN, Umat Muslim Diminta Maksimalkan Ibadah

     Pemkot Tangerang Sesuaikan Jam Kerja ASN, Umat Muslim Diminta Maksimalkan Ibadah

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah meminta agar masyarakat muslim Kota Tangerang dapat memanfaatkan Ramadan tahun ini sebagai momen untuk memaksimalkan ibadah. Permintaan itu disampaikannya ketika menghadiri pelaksanaan ibadah salat tarawih di Masjid Raya Al Azhom, Rabu (22/3) malam. 

    Arief juga berharap agar datangnya bulan suci Ramadan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat  untuk dapat istikamah dalam menjalankan berbagai ibadah di bulan yang penuh berkah dan juga ampunan.

    “Jamaah yang istikamah akan dapat hadiah umrah. Semoga menjadi motivasi bagi semua, sedangkan hadiah utamanya berupa berkah dan ketaqwaan di  hadapan Allah SWT,” ungkapnya.

    Di akhir sambutannya, wali kota menyampaikan permohonan maaf sembari mendoakan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah  dengan optimal selama Ramadan. “Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” tutup Arief.

    Terkait Ramadan, Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Daerah, Herman Suwarman, mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 800/3010-BKPSDM/2023 tentang Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadan 1444 H.

    Dengan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan yaitu pada Senin hingga Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00-15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Adapun untuk OPD yang melaksanakan 6 hari kerja atau dengan sistem shift, selanjutnya jam kerja diatur dengan keputusan Kepala OPD masing-masing.

    “Sementara itu, karena apel ditiadakan, maka akan diadakan pengajian rutin setiap paginya, dan para ASN di lingkup Pemkot diharapkan dapat mengikuti setiap kegiatan dengan menyesuaikan jam kerja selama ramadan,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

    Sekda juga mengimbau para pegawai, agar pelayanan kepada warga tetap berjalan optimal selama Ramadan. “Bulan puasa tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada warga,” tegasnya.

    Di akhir paparannya, Sekda mengajak pegawai untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan semangat dalam menjalankan ibadah selama Ramadan. “Selamat menunaikan ibadah puasa dan kita semua diberikan kelancaran selama menjalankannya,” tutup Sekda. (MG3/GATOT/BNN)

  • Puspemkab Serang Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang

    Puspemkab Serang Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Setelah tuntas membangun infrastruktur jalan kewenangan kabupaten dengan betonisasi sepanjang 601,13 kilometer, kini pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang jadi skala prioritas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus membuat skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

    Demikian disampaikan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Aula Tb Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Selasa (21/3).

    “Semua kegiatan pembangunan itu penting, tapi anggaran kita setiap tahun terbatas, maka harus ada skala prioritas. Puspemkab tentu harus menjadi skala prioritas,” ujarnya.

    Tatu menyampaikan, pembangunan jalan sepanjang 601,13 kilometer yang menjadi kewenangan utama Pemkab Serang sudah selesai dibeton. Ia pun menegaskan, pembangunan akan diteruskan di mana jalan desa yang naik status menjadi kewenangan Pemkab Serang.

    “Total jalan desa ada sekira 1.800 kilometer, ini harus dibantu oleh anggaran, harus diambil alih sebagian. Oleh DPU Kabupaten Serang dinaikan statusnya sekira 400 kilometer, ini jadi pekerjaan rumah kita kembali,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Tatu menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ini penting dilakukan di awal, agar roda ekonomi masyarakat bergerak. Sebab kata dia, tugas saat ini masih berat, terutama persoalan pengangguran.

    “Kami merupakan daerah pencari kerja, ada industri. Dan yang menjadi catatan, warga luar daerah yang tinggal enam bulan lebih di Kabupaten Serang, dicatat sebagai angkatan kerja, dan masuk persentase Kabupaten Serang,” tuturnya.

    Namun yang paling penting, Tatu mendorong program ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Serang. Maka, program usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus digerakkan.

    “Kita harus buat program-program UMKM di dinas dinas terkait. Di dinas pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, harus terus kita dorong dan kita anggarkan, supaya perekonomian bergerak di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Di sisi lain, Tatu menyampaikan bahwa Pemkab Serang harus membantu penyelenggaraan Pemilu serentak, termasuk sukses kepala daerah.

    “Pemilu harus berjalan lancar, berjalan aman anggarannya harus kita amankan. Insya Allah, kita bisa menyiapkan anggaran untuk pemilu dulu sebelum kita bagi bagi ke yang lain,” ungkapnya.

    Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Serang, Rachmat Maulana membenarkan bahwa Pemkab Serang harus menyediakan anggaran untuk pemilu kepala daerah.

    “Pemilu kita kan, pemilu cost sharing dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Serang. Kita bersepakat untuk fokus alokasi anggaran pemilu itu kita clear, aman,” ujarnya.

    Selain itu, kata Rahmat, Bupati Serang mendorong pencapaian target-target RPJMD.

    “Persoalan yang berhubungan dengan capaian misi kita di bidang kesehatan, insfrastruktur, itu menjadi agenda-agenda utama. Insya Allah kita pastikan itu juga akan berjalan dengan baik,” tandasnya. (MUF)

  • Prioritaskan Wilayah Pegunungan, 2 Ribu PJU Akan Dipasang 

    Prioritaskan Wilayah Pegunungan, 2 Ribu PJU Akan Dipasang 

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan hibah sebanyak 2.000 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dari Lembaga Pengelola Hibah-Budaya Dunia Heritages (LPH-BDH). Bantuan tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah pegunungan dan perbatasan Cilegon dengan Kabupaten Serang.

    Penyerahan hibah dilakukan di Aula Setda II, Senin (20/3). Kegiatan yang mengusung tema “Cilegon Terang, Nusantara Bersinar” itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik, Ketua LPH-BDH Ari Kuntadi, Direktur Utama PT Rajawali Anugrah Tehnik Paul Kristiyono, serta para camat dan lurah yang wilayahnya akan dipasangkan PJU-TS.

    Helldy menyampaikan apresiasi kepada LPH-BDH yang telah menghibahkan 2.000 unit PJU-TS di Kota Cilegon. Pemberian itu akan semakin memperkuat program Cilegon Caang yang selama ini sudah berjalan, yakni menambah 5-10 unit PJU per tahun di setiap kelurahan.

    “Sebanyak 2.000 unit PJU-TS ini akan menerangi jalan sepanjang 58,05 kilometer di Kota Cilegon. Kami akan prioritaskan wilayah-wilayah yang masih gelap, terutama di pegunungan dan perbatasan Kota Cilegon,” katanya.

    Helldy berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan dimana wilayah perkotaan dan pegunungan bisa sama-sama terang. “Dengan pemasangan 2.000 unit PJU-TS ini tidak ada wilayah yang gelap lagi di Kota Cilegon dan langsung dirasakan masyarakat fasilitas ini,” ungkapnya

    Dia juga meminta seluruh camat dan lurah untuk dapat bersinergi menjaga kondusifitas dan keamanan saat pemasangan PJU-TS tersebut. “Faktor keamanan menjadi penting agar tidak terjadi kendala dalam pemasangannya. Ini semua demi masyarakat agar dapat merasakan fasilitas yang selama ini belum dirasakan secara merata,” ucapnya.

    Kepala LPH-BDH Ari Kuntadi menyampaikan, pemberian hibah PJU-TS ini dilakukan karena merasa terdorong adanya pembangkit listrik di Cilegon yang bisa menerangi Pulau Jawa, Madura, hingga Bali tetapi masih ada wilayah di Cilegon yang gelap. “Kami berharap pemasangan PJU-TS ini membuka kesadaran masyarakat untuk mendukung peralihan menuju energi terbarukan dan ramah lingkungan,” kataya.

    Direktur Utama PT. Rajawali Anugrah Teknik Paul Kristiyono mengatakan, sebagai pemberi hibah PJU-TS, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dishub Kota Cilegon untuk menentukan lokasi mana saja yang akan dipasang. “Yang jelas akan kami pasang sendiri karena ini kan tanggung jawabnya ada di kami. Tentu akan melibatkan tenaga kerja lokal Cilegon,” katanya.

    Rencananya, PJU-TS akan dipasangkan di Pulomerak sebanyak 585 lokasi, Grogol 500, Cibeber 270, Ciwandan 190, Purwakarta 155, Citangkil 155, Cilegon 85, dan Jombang 60. “Kalau dihitung, satu unit PJU-TS ini harganya Rp7,5 juta. Semoga bermanfaat buat masyarakat,” tandas Paul. 

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi juga mengapresiasi Wali Kota Cilegon yang dinilai punya inovasi dalam membangun Kota Cilegon. “Pembangunan yang dilakukan tidak mesti menunggu anggaran pemerintah. Ini luar biasa. Kalau menunggu dapat anggaran pemerintah entah kapan dapat penerangan jalan ini,” kata dia.

    Agus pun siap mengawal pemasangan PJU-TS ini di Ciwandan, khususnya wilayah pegunungan dan di perbatasan Cilegon-Serang. “Terimakasih juga kepada pemberi hibah, ini tentu akan sangat bermanfaat buat masyarakat,” pungkasnya. 

    Dibagian lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Hasbi Sidik menilai langkah Walikota Cilegon Helldy Agustian sudah tepat dan perlu didukung dalam menjalankan program pembangunan.

    Hal itu, kata Hasbi, lantaran Wali Kota tidak hanya mengandalkan APBD saat menjalankan program kerjanya, melainkan mencari sumber-sumber pendanaan lain baik dari APBN maupun hibah swasta.

    Terakhir, kata Hasbi, didapatnya hibah Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) senilai miliaran rupiah yang akan dipasang di seluruh kecamatan se-Kota Cilegon. “Ini bentuk usaha nyata. Berkat usaha dan kerjasama, wali kota berhasil melakukan programnya. Walaupun ini hibah, tapi kalau tidak dikejar apa akan datang sendiri? Kan tentu butuh lobi dan kerja keras,” kata Hasbi.

    Dijelaskan Hasbi, berkat inovasi dan pergaulannya yang luas itulah, Kota Cilegon kini banyak mendapat program yang didanai bukan dari APBD.  “Itulah kalau wali kotanya gaul dan inovatif. Artinya tidak mengandalkan APBD dalam mengisi pembangunan. Ada hal-hal yang diisi dengan APBN maupun hibah swasta. Memang perlu didukung,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Lebaran 2023, Sebanyak 5,8 Juta Pemudik Diprediksi masuk DIY

    Lebaran 2023, Sebanyak 5,8 Juta Pemudik Diprediksi masuk DIY

    YOGYAKARTA, BANPOS – Momentum Lebaran 2023, sebanyak 5,8 juta pemudik diperkirakan memasuki wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diprediksikan, lebih dari 20 persen para pemudik menggunakan sepeda motor.

    “Untuk DIY diperkirakan 5,8 juta pemudik. Mayoritas menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, baru-baru ini.

    Ia menyampaikan, dari jutaan pemudik yang bakal memasuki DIY tersebut, pemudik dengan menggunakan sepeda motor diperkirakan mencapai 20,3 persen atau 1,2 juta orang. Sedangkan pemudik dengan menggunakan mobil pribadi mencapai 22,07 persen atau 1,3 juta orang.

    “Kalau yang lainnya kombinasi, ada yang menggunakan bus, truk dan moda transportasi lainnya,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa jumlah pemudik tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan momentum Lebaran 2022. Jumlah kenaikan pada momen lebaran tahun 2023 ini diprediksi mencapai 3,9 juta pemudik.

    “Dulu mungkin masih terbayang-bayang dengan Covid-19. Kalau sekarang bukan bebas Covid-19, tetapi karena sudah ada banyak pelonggaran,” terangnya.

    Selain banyak destinasi wisata menarik, Made mengatakan bahwa banyaknya infrastruktur jalan yang mendukung akses transportasi juga menjadi faktor pemicu peningkatan jumlah pemudik ke DIY tahun ini. Untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik, Dishub DIY akan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

    “Saat ini, Dishub DIY bersama instansi terkait tengah melakukan evaluasi dan penyempurnaan terkait manajemen rekayasa lalu lintas menjelang Lebaran 2023,” ucapnya.

    Selain itu, kata Made, Dishub DIY juga bakal menyusun peta jalur lalu lintas yang rawan macet, rawan kecelakaan, rawan longsor, serta jalur-jalur alternatif yang dapat dilalui pemudik.

    “Termasuk berkaitan dengan jalan-jalan yang dalam sisi pemanfaatannya dibatasi akan kami publikasikan,” tandasnya.
    Diketahui, untuk menekan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini menggelar program mudik gratis menggunakan kereta api dan bus menuju DIY. (ANT/MUF)

  •  DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

     DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya pejabat yang rangkap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon. Terlebih rangkap jabatan tersebut ada yang sampai satu tahun lebih.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, sejumlah pejabat yang rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Syafrudin merangkap Plt Asda III Setda Cilegon, Staf Ahli Walikota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra merangkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sekretaris Disnaker Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo merangkap Plt Kadisnaker dan Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna merangkap Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon. Selain itu masih banyak lagi pejabat yang masih rangkap jabatan. 

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki, mengungkapkan masih banyaknya pejabat yang masih merangkap, ia menilai rangkap jabatan tidak ideal dan efektif bagi suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

    Bahkan, dengan banyaknya rangkap jabatan kewenagan kepala OPD terbatas. Ia khawatir jika hal itu tidak segera diisi pejabat definitif, akan menganggu roda pemerintahan terkait dengan realisasi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terganggu.

    “Kita tahu bersama, janji-janji kampanye yang sudah disampaikan saat pilkada cukup banyak. Kami (Komisi I) ingatkan Helldy-Sanuji akan janji kampanye yang sudah disampaikan saat pemilu tahu lalu. Sedangkan, sampai sekarang banyak pejabat yang rangkap jabatan. Tentu kurang ideal dan efektif. Apalagi, kapasitas Plt terbatas. Jadi bagaimana mau terealisasi janji kampanye kalau masih banyak jabatan kosong,” kata Masduki, Kamis (16/3).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai pejabat yang rangkap jabatan di satu dan dua OPD di suatu pemerintahan akan menyebabkan beban kerja pejabat akan semakin berat. “Secara logika ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat, terutama jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,” ungkapnya.

    Kemudian, Masduki menilai keberadaan Tim Pansel (Panitia Seleksi) masih belum ada ketegasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pengisian jabatan kosong di Lingkungan Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, pihak Cilegon akan meminta kejelasan Tim Pansel tindak lanjut pengisian jabatan kosong tersebut.

    “Nanti akan kita panggil dan meminta kejelasan kepada mereka (Tim Pansel) sudah sampai mana tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pansel dalam pengisian jabatan ini. Kami di sini, tidak mengintervensi siapa yang layak duduk di satu OPD tersebut. Tapi yang kami minta, dalam penunjukan pejabat itu, memang mereka yang sesuai dengan job dan menguasai bidang tersebut. Jadi bukan lagi dari 0 yang tidak tahu apa-apa. Sementara, Walikota Cilegon (Helldy Agustian) punya banyak PR yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kora Cilegon. Ini tinggal tersisa sedikit lagi. Dan sudah saatnya semua program harus digenjot. Kalau hari ini masih lambat, saya pun yakin program prioritas tidak akan tercapai,” tegasnya. (LUK/RUL)

  • Kantor Samsat Kelapa Dua Diminta Tak Dipindahkan 

    TANGERANG, BANPOS  – Terkait rencana pemindahan Kantor Samsat Kelapa Dua Tangerang, pihak Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengendus adanya praktik gelap. Pasalnya, pemindahan itu dilakukan sebelum terjadinya kontrak, selain itu LPI pun menduga pihak inspektorat sudah mengetahui namun terkesan tidak melakukan tindakan. 

    “LPI menduga keras bahwa inspektorat sudah mengetahui dugaan adanya pengerjaan di kegiatan pemindahan kantor Samsat Kelapa Dua dari SDC ke Giant yang diduga keras dilakukan terlebih dahulu kegiatan sebelum kontrak direalisasikan dan denah pun diduga keras di buat oleh oknum pegawai Samsat,” tutur Ketua LPI, Rohmat Hidayat BANPOS, Kamis  (16/3/23). 

    Dikatakan Rohmat, pihaknya justru heran dengan Inspektorat yang dinilai tidak ada tindakan dan mempertanyakan sikap dari yang bersangkutan terkait persoalan ini.  “Ada apa dalam hal ini sehingga Inspektorat seolah-olah menutup mata, LPI pun mempertanyakan sikap dari inspektorat apakah diperbolehkan kegiatan belum selesai secara administrasi kontrak dan realisasi anggaran tapi sudah dikerjakan?,” tanyanya. 

    Oleh karenanya, LPI meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pemprov Banten agar tidak merealisasikan hal tersebut, lantaran diduga terdapat pelanggaran dalam kontrak dan dugaan adanya kepentingan bisnis oknum tertentu. 

    “Karena jelas disini diduga ada regulasi kontrak yang di langgar. Pada teknis pelaksanaan bukan secara administrasi dan yang di ketahui oleh pihak kami bahwa kontrak belum di lakukan, namun ada apa dengan pengerjaan tempat tersebut bahkan diduga ada denah yang di kerjakan oleh salah satu oknum pegawai samsat. LPI meminta kepada Pemprov Banten agar tidak merealisasikan kegiatan tersebut karena jelas diduga keras adanya kepentingan bisnis beberapa oknum disini,” katanya. 

    Jelasnya pula, dari hasil pengamatan dan penelusuran, LPI menduga dalang dari semua ini adalah oknum Kepala Samsat Kelapa Dua, maka pihaknya meminta kepada Pemprov Banten agar bersikap tegas. 

    “Dengan beberapa temuan dan informasi di lapangan yang didapatkan Lpi pun memiliki analisa bahwa oknum kepala Samsat Kelapa Dua lah disini yang diduga keras menjadi dalang, maka dari pada itu kami berharap Pemerintah Provinsi Banten Melalui stakeholder bersikap tegas akan hal ini demi menjaga dan menetralisir adanya kerugian negara atau pun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan atas dasar kepentingan bisnis semata,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Rohmat mengaku akan segera bersurat dan beraudiensi dengan pihak-pihak terkait terkait persoalan ini. “LPI akan segera bersurat ke inspektorat dan juga layangkan surat audiensi kepada PJ Gubernur Banten, DPRD Provinsi Banten Komisi III sebagai mitra kerja dan juga kepada Bapenda Banten untuk RDP terkait persoalan ini,” paparnya. (WDO/RUL)

  • Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya pejabat yang rangkap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon. Terlebih rangkap jabatan tersebut ada yang sampai satu tahun lebih.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, sejumlah pejabat yang rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Syafrudin merangkap Plt Asda III Setda Cilegon, Staf Ahli Walikota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra merangkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sekretaris Disnaker Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo merangkap Plt Kadisnaker dan Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna merangkap Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon. Selain itu masih banyak lagi pejabat yang masih rangkap jabatan. 

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki, mengungkapkan masih banyaknya pejabat yang masih merangkap, ia menilai rangkap jabatan tidak ideal dan efektif bagi suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dengan banyaknya rangkap jabatan kewenagan kepala OPD terbatas.

    Ia khawatir jika hal itu tidak segera diisi pejabat definitif, akan menganggu roda pemerintahan terkait dengan realisasi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terganggu.

    “Kita tahu bersama, janji-janji kampanye yang sudah disampaikan saat pilkada cukup banyak. Kami (Komisi I) ingatkan Helldy-Sanuji akan janji kampanye yang sudah disampaikan saat pemilu tahu lalu. Sedangkan, sampai sekarang banyak pejabat yang rangkap jabatan. Tentu kurang ideal dan efektif. Apalagi, kapasitas Plt terbatas. Jadi bagaimana mau terealisasi janji kampanye kalau masih banyak jabatan kosong,” kata Masduki, Kamis (16/3).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai pejabat yang rangkap jabatan di satu dan dua OPD di suatu pemerintahan akan menyebabkan beban kerja pejabat akan semakin berat.

    “Secara logika ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat, terutama jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,” ungkapnya.

    Kemudian, Masduki menilai keberadaan Tim Pansel (Panitia Seleksi) masih belum ada ketegasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pengisian jabatan kosong di Lingkungan Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, pihak Cilegon akan meminta kejelasan Tim Pansel tindak lanjut pengisian jabatan kosong tersebut.

    “Nanti akan kita panggil dan meminta kejelasan kepada mereka (Tim Pansel) sudah sampai mana tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pansel dalam pengisian jabatan ini. Kami di sini, tidak mengintervensi siapa yang layak duduk di satu OPD tersebut. Tapi yang kami minta, dalam penunjukan pejabat itu, memang mereka yang sesuai dengan job dan menguasai bidang tersebut. Jadi bukan lagi dari 0 yang tidak tahu apa-apa. Sementara, Walikota Cilegon (Helldy Agustian) punya banyak PR yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kora Cilegon. Ini tinggal tersisa sedikit lagi. Dan sudah saatnya semua program harus digenjot. Kalau hari ini masih lambat, saya pun yakin program prioritas tidak akan tercapai,” tegasnya. (LUK/RUL)

  • Bupati Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Guru PAUD

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menekankan tentang peningkatan kualitas guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai landasan membangun masa depan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membuat program beasiswa dan peningkatan kemampuan mengajar para guru. 

    “Kita semua tahu bahwa keberadaan guru PAUD sangat amat penting. Karena mereka mendidik anak usia dini, dan kita tahu juga perkembangan kecerdasam 50 persen, sebagian ada di anak usia dini. Kemudian pembentukan karakter tepat pada usia dini ini,” kata Tatu saat menjadi Keynote Speech pada Seminar Pendidikan bagi Kepala Satuan PAUD di Aula Kampus Untirta Sindangsari, Rabu (15/3). 

    Sekadar diketahui, beasiswa sarjana telah diberikan kepada 371 guru PAUD tahap 1 dan sudah diwisuda. Tahap 2 saat ini, masih ada sekira 368 guru PAUD yang masih proses kuliah. Selain itu, program insentif diberikan kepada 3.076 guru PAUD dengan total anggaran Rp5,5 miliar. 

    “Jadi tentu, kita harus memberi pembekalan-pembekalan terhadap para pendidiknya, para gurunya, untuk materi-materi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dengan kuliah sarjana. Dan seminar ini adalah bagian dari peningkatan kualitas guru PAUD. Kegiatan seminar seperti ini, rutin dilakukan. Guru harus tahu pola asuh mendidik anak terkini seperti apa, mereka mendapatkan ilmunya,” ujar Tatu. 

    Menurut Tatu, Pemkab Serang akan mendorong peningkatan sarana prasarana sekolah PAUD. “Kami di Dinas Pendidikan dengan anggaran yang terbatas, baru bisa menyelesaikan sedikit lagi perbaikan SD SMP negeri. Setelah ini selesai, tentu kita akan melanjutkan ke ranah PAUD. Intinya urusan pendidikan tidak bisa di-handle oleh pemerintah saja, harus melibatkan pihak swasta,” ujarnya. 

    Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugraha mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas guru hingga kepala sekolah. “Untuk guru tentu kegiatannya ada seminar, ada penugasan diklat. Rutin dilakukan pembinaan,” ujarnya.  

    Pembina Pokja Bunda PAUD Kabupaten Serang Andika Hazrumy menilai, pendidikan PAUD di Kabupaten Serang terus mengalami kemajuan, termasuk dalam perolehan akreditasi. “Tentu ada kelebihan dan kekurangan yang harus terus diperbaiki. Namun arahnya sudah sejalan dengan kemajuan Kabupaten Serang di masa depan,” ujarnya. (MUF/AZM)

  • Komisi IV Minta Walikota Evaluasi Pejabat Dinas PUPR

    CILEGON, BANPOS – Belum adanya pekerjaan fisik pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Cilegon.

    Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Cilegon dengan DPUPR Kota Cilegon digelar di Ruang Rapat Komisi, Senin (13/3).

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugrah Chaerullah mendesak lelang pekerjaan segera dilakukan pada awal tahun. Ia juga menekan agar kegiatan di DPUPR Kota Cilegon harus segera dilakukan agar pembangunan di Kota Cilegon segera dirasakan masyarakat. “Komisi IV sebagai mitra pengawasan, kita tanya lagi, sedikit ada pacuan, nanti kita minta Rapat Dengar Pendapat lagi,” kata Irul sapaan akrabnya kepada awak media usai RDP, Senin (13/3).

    “Kayaknya harus ada pecutan, PU ini harusnya running-nya sudah cepat, jangan kerjaanya di akhir tahun,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta DPUPR Kota Cilegon nenghormati DPRD Kota Cilegon dan RDP minimal Kepala Dinas atau Kepala Bidang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap DPUPR Kota Cilegon. “Kita mendorong Jalan Lingkar Selatan jadi prioritas, kaitan jalan ini jadi konsen serius karena kaitannya dengan arus mudik,” tegasnya.

    Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon Baihaki Sulaiman mengatakan, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Cilegon belum memuaskan karena bukan Kepala DPUPR Kota Cilegon yang datang. “Seharusnya hari ini sudah action pelaksanaan, budaya kerja di tengah-tengah mereka (DPUPR Kota Cilegon) harus dipacu,” ujarnya.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti soal serapan anggaran di DPUPR Kota Cilegon saat ini yang sudah terserap baru belanja pegawai, sementara pekerjaan fisik belum dilakukan. “Saya rasa walikota tahu ini, ada ruang evaluasi, kembali ke kepala daerah ini mau dibiarkan dengan kondisi seperti ini,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPUPR Kota Cilegon Suheri saat diminta keterangan enggan membeberkan lantaran kegiatan di DPUPR Kota Cilegon di masing-masing bidang. Selain itu, ketidakhadiran Kepala DPUPR Kota Cilegon lantaran adanya keperluan lain yang lebih penting. “Itu ke Kabid saja lah, itu persisnya ke Bidang,” singkatnya. (LUK/RUL)

  • Setop Modus Bikin Proyek Fiktif dan Kwitansi Palsu, ASN Diingatkan Jangan Korupsi 

    Setop Modus Bikin Proyek Fiktif dan Kwitansi Palsu, ASN Diingatkan Jangan Korupsi 

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isro Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Alun-alun Kota Cilegon, Senin (13/3). Ribuan warga hadir dalam acara tersebut, mulai dari para pegawai Pemkot hingga masyarakat umum.

    Ustaz Das’ad Latif yang memberikan tausiyah berpesan kepada jamaah, khususnya pegawai Pemkot Cilegon, untuk tidak melakukan korupsi. “Dulu saat peristiwa Isro Mi’raj, Nabi Muhammad SAW pernah melihat orang yang mulutnya dikasih api neraka. Ketika Nabi bertanya, Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah contoh orang yang suka memakan uang haram,” katanya.

    Oleh karenanya, Ustadz Das’ad meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya bekerja profesional dan jujur. Belajarlah dari para pejabat yang sudah terjerat kasus hukum. “Jangan ada lagi modus-modus ASN yang bikin proyek fiktif dan kwitansi palsu, ada perjalanan dinas tapi tidak ada perjalanannya atau seminar lima hari diringkas jadi dua hari, kemudian nasi kotak harga Rp50 ribu tapi dikasih Rp30 ribu saja,” sindirnya.

    Intisari Isro Mi’raj lainnya, kata Ustadz Das’ad, adalah Allah SWT memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk sholat. Dia berpesan agar umat Islam tidak menganggap enteng sholat sebab batas keimanan dan kekafiran seseorang adalah shalat. “Kalau kau permainkan sholat, pasti hidupmu susah. Tidak mungkin Allah sengsarakan kita bila sejak baligh kita tidak meninggalkan shalat. Apapun kondisinya, jangan tinggalkan sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa, gunakan hati,” katanya.

    Menjelang Pemilu 2024, Ustadz Das’ad juga mengingatkan warga untuk tidak menerima politik uang. Menurutnya, seseorang tidak akan menjadi kaya hanya menerima suap saat pemilu. Demikian juga tidak akan menjadi miskin bila menolak pemberian politisi.

    “2024 adalah momen terbaik memperbaiki bangsa. Kalau mau baik, jangan terima uang politik. Pilih orang yang baik sholatnya. Kalau tidak sholat jangan dipilih, dia pasti suka bohong. Terakhir, tidak ada gunanya ibu bapak hadir di sini tanpa mengamalkan apa yang saya sampaikan,” tutupnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyambut baik kehadiran Ustaz Das’ad Latif. Katanya, tidak mudah menghadirkan beliau di tengah kesibukannya sebagai dai tingkat nasional.

    Tak lupa, Helldy meminta jamaah untuk mendoakan Pemkot Cilegon. “Mohon kepada seluruh masyarakat untuk terus mendoakan Pemerintah Kota Cilegon agar tidak ada korupsi-korupsi lagi, serta dapat menjalankan program kerja dengan baik. Alhamdulillah perjalanan kami baru dua tahun, semua program kerja kami jalankan,” katanya.

    Meski di tengah cuaca terik, warga tetap menyimak tausiyah yang disampaikan dai asal Sulawesi Selatan tersebut dari awal sampai akhir. Acara Isro Mi’raj semakin meriah dengan kehadiran tim nasyid dari Syria, yakni Ar Ridwan Al Marashli Ensemble. 

    Kemudian, Helldy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar Kota Cilegon bisa lebih baik dan lebih maju. “Mari kita doakan bersama-sama agar Kota Cilegon ini lebih baik dan lebih maju. Doakan juga untuk para pemimpinnya agar istiqomah bersikap adil, jujur dan tidak korupsi,” kata Helldy.

    Pada usia 2 tahun kepemimpinannya, tambah Helldy, semua program kerja sudah dan sedang berjalan. “Usia 2 tahun itu masih bayi, tentu ada kekurangan-kekurangan, tapi semua program sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Dijelaskan Helldy, sejumlah program pembangunan tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon melainkan bantuan atau kerjasama. “Pembangunan JLS (Jalur Lingkar Selatan) tidak menggunakan APBD Kota Cilegon, melainkan bantuan dari pemerintah pusat yang nilainya Rp. 100 miliar lebih. Insya Allah, tanggal 17 (Maret-red) juga akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Krakatau Steel Tbk terkait pembangunan Pelabuhan Warnasari. Targetnya 2026 sudah selesai,” jelasnya.

    Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon yang juga Ketua Panitia Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Cilegon Tatang Muftadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Isra Mi’raj sehingga dapat berjalan dengan lancar. “Tujuan dari acara ini adalah sebagai wahana silaturahmi sekaligus memperkuat ketaqwaan dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW,” katanya. (LUK/RUL)