Kategori: PEMERINTAHAN

LEBAK, BANPOS – Munculnya kembali isu-isu UPTD PPA yang dituding tidak responsif terhadap masyarakat ataupun Pegiat anak dan perempuan yang hendak melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Kabupaten Lebak, juga adanya kasus yang dimana korban tidak diberikan haknya dari UPTD PPA Lebak membuat berbagai pihak mulai geram.

UPTD PPA yang sejatinya merupakan bagian dari pengabdi masyarakat seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal, salah satu utamanya adalah respon cepat terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Eko Prihadiono. Ia mengatakan, UPTD PPA yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak ini haruslah serius dalam menanggapi bahkan menerima laporan yang masuk tanpa memandang siapa yang menginformasikan.

“Ini soal pelayanan kepada masyarakat, jangan seolah tutup mata tutup telinga,” kata Eko kepada BANPOS di ruang kerjanya, Rabu (8/3).

Eko menjelaskan, DP3AP2KB harus serius dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja UPTD PPA Lebak tersebut. Pasalnya, kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan sudah seperti langganan terjadi di Kabupaten Lebak.

“Pokoknya jangan sampai masyarakat dibuat kebingungan saat hendak melaporkan dan meminta pelayanan. Karena PPA ini bisa dibilang bertanggung jawab juga terhadap aset bangsa,” jelasnya.

Saat dimintai tanggapan terkait korban pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dipenuhi haknya, Politisi Gerindra ini menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal.

Eko menerangkan, dalam Permen PPA No 1 tahun 2017 sudah ditetapkan bahwa UPT PPA diwajibkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Lanjutnya, Pelayanan tersebut meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

“Itukan sudah sangat jelas, peraturannya sudah ditetapkan, anggaran tersedia, soal pelayanan kepada masyarakat yang sudah jelas peraturannya seperti tidak bisa main-main dong,” terang Eko.

Lemahnya pengawasan dan monitoring dari dinas terkait diduga menjadi sumber permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Ia berharap, DP3AP2KB segera melakukan evaluasi besar bersama UPTD PPA Lebak tentang banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanannya serta pemenuhan hak-hak korban yang harus sesuai dengan data yang valid.

“Saya sering menekankan agar seluruh yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat harus dikerjakan secara serius. Apalagi ini masalah anak dan perempuan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, BANPOS mendapatkan pengakuan dari salah satu keluarga korban yang mengalami pelecehan seksual. Kasus tersebut terjadi di Panggarangan, Lebak, pada tahun 2022 yang menimpa anak dibawah umur atau lebih tepatnya usia Sekolah Dasar.

Salah satu Paman Korban mengatakan, korban tersebut sama sekali belum mendapatkan pemenuhan haknya hingga saat ini. Ia mengaku tidak begitu paham dengan mekanisme ataupun hak yang harus dipenuhi terhadap korban.

“Betul sekali, tolong dah di bantu kalo memang masih ada hak korban. Sampai sekarang tidak ada konfirmasi dari UPTD PPA ke pihak korban,” katanya saat dikonfirmasi BANPOS melalui panggilan telepon, Selasa (7/3).

Ia memaparkan, korban serta pihak keluarga seolah dilepas tangan setelah terakhir kali ada di rumah perlindungan PPA. Bahkan, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis sejak pertama kali kasus tersebut dilaporkan.

Saat ini, katanya, kondisi korban mengalami trauma berat dengan kadang kala sering melamun dengan waktu yang lama.

“Kadang mah kalo bahasa sininya suka jental-jentul si korban. Karena kasihan, kami memindahkan korban ke daerah lain dan dititipkan ke pondok,” paparnya.

“Ya kami mohon kepada para pemangku jabatan jika memang masih ada hak untuk korban yang belum dipenuhi tolong berikan demi kebaikan korban juga,” tandasnya.(CR-01/PBN)

CIBEBER, BANPOS – Terkait adanya rotasi para Perangkat Desa (Prades) di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber yang sempat mendapat protes dari sejumlah tokoh masyarakat setempat, hal ini diklarifikasi oleh Kepala Desa (Kades) Cikadu yang mengatakan itu sebagai upaya penyegaran dan bagian dari hak prerogatif Kades.

Salah seorang Tokoh Masyarakat (tokmas) Desa Cikadu kepada BANPOS mengatakan, upaya rotasi tersebut harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unsur masyarakat. Dikatakannya, kendati tindakan rotasi atau penyegaran itu bagian dari hak prerogatif kades, namun demi harmonisasi desa dipandang perlu untuk meminta pendapat para Tokmas.

“Itu memang wewenang prerogatif dari Kades sebagai pejabat politis di desa. Soal ya pelantikan rotasi itu kenapa tidak mengajak tokoh masyarakat untuk hal ini, karena di kita ini budaya asas musyawarah dengan tokoh selalu dipelihara. Bahkan yang miris, saya dapat bocoran soal rotasi ini terendus ada dugaan permainan uang, yaitu setoran untuk Kasi Pemerintahan Kecamatan sebesar Rp 5 Juta dan Camat Cibeber diberi Rp15 juta, itu ada kesaksian yang masuk ke saya. Kalau hal seperti ini terjadi benar, sungguh sangat disayangkan,” ungkap salah seorang Tokmas Desa Cikadu yang minta namanya tidak disebut, Rabu petang (8/3).

Menurutnya, dalam hal ini pihaknya meminta Rotasi yang sudah dilakukan minta dibatalkan.

“Selaku tokoh masyarakat Desa Cikadu, dan dalam rangka menciptakan kenyamanan yang kondusif, di sini Saya meminta agar rotasi ini  agar dibatalkan. Hal ini dengan alasan, pertama menyalahi prosedur yang berlaku. Kedua diduga sarat kepentingan politik, ketiga rotasi itu diduga kuat ada pemberian sejumlah uang dari kades kepada oknum camat dan keempat tindakan itu tidak mengindahkan pesan-pesan Ibu Bupati pada saat pelantikan Kades dulu agar para Kades mampu menjaga stabilitas desa dengan tidak melakukan upaya yang bisa menimbulkan kesalahpahaman masyarakat,” jelasnya.

Diketahui, di Desa Cikadu telah terjadi rotasi Prades, yakni pergantian posisi tugas Prades, yaitu Sekretaris Desa Yusup Suryadi di rotasi ke Bagian Kaur Umum, dan digantikan oleh Cecep Supriatna dari Kaur Ekbang.

Saat dikonfirmasi BANPOS, Kades Cikadu Aan Wiratman membenarkan bahwa upaya rotasi itu adalah bagian dari penyegaran pada kinerja para Prades.

“Iya benar. Dan itu bagian hak prerogatif Kades yang diatur dalam UU Desa No 19 Tahun 2015 dan Perbup No 19. Dan Perbup Lebak Bab 8 Pasal 18 disana lengkap dijelaskan. Selain itu juga kita punya penilaian peringkat terkait kinerja para Prades. Lagian sebelum ini saya sempat ketemu ibu Bupati dan berkoordinasi langsung dengan beliau dan beliau juga menyetujui. Jadi soal ini sebenarnya gak perlu mencuat ke luar, karena ini ranah desa yang sudah biasa terjadi untuk penyegaran agar semua Prades mampu mengemban tugas dalam ranah administrasi apapun, jadi mereka agar punya pengalaman dan tidak mentok di salah satu tugas saja,” jelas Aan.

Terpisah, Camat Cibeber Ade Kurnia juga membenarkan hal tersebut sebagai upaya penyegaran. Menurut Ade, bahwa yang namanya rotasi tugas itu adalah hal biasa dalam setiap instansi. “Oh iya itu benar. Itu hak prerogatif kepala desa, yang intinya bukan sesuatu yang melanggar aturan. Dan juga ini ada petunjuk dari DPMPD dalam suratnya Tanggal 28 Februari kemarin No 141 tentang petunjuk dan arahan tentang rotasi perangkat desa dan antar desa yang dikhususkan pada Desa Cikadu dan Gunungwangun,” kata Ade.

Adapun soal tudingan pemberian uang seperti yang disampaikan Tokmas Cikadu, pihaknya membantah keras soal itu. Kata dia, ini murni menyangkut hal administrasi desa dan tidak ada yang mencederai itu.

“Waduh itu tidak benar kang. Siapa yang mengatakan ini? Soal masalah jabatan dan rotasi Prades itu murni hak kepala desa. Dan apa yang kita lakukan ini sudah sejalan dalam aturan Perbup. Dan tidak ada itu yang namanya permainan yang berbau uang, apalagi Saya dituduh nerima uang, tidak benar itu,” paparnya.(WDO/PBN)

TANGERANG, BANPOS – Dunia pendidikan menerima tantangan baru atas perubahan diberbagai aspek. Tak dipungkiri, tantangan menciptakan generasi emas, semakin berat terutama karena dampak pandemi Covid-19 kemarin.

 Saat ini, banyak guru yang semakin kompeten dan memahami dunia teknologi informasi, karena memang teknologi sudak tak bisa dikesampingkan lagi. Atas tanggungjawab dan pengembangan kompetensi yang dilakukan seluruh guru dan tenaga pendidik di Kota Tangerang, setiap tahunnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) sejak 2015 hingga kini, selalu menyalurkan dana insentif ke ribuan guru dan tenaga pendidik di Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pendidikan, Kota Tangerang, Jamaluddin mengungkapkan di 2023 ini, Pemkot Tangerang akan menyalurkan dana insentif ke 19.825 guru dan tenaga pendidik, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp188 miliar.

 Terinci, pada tingkat TK/PAUD/RA ada 5.792 orang, PKBM pada 220 orang, SKH pada 257 orang, SD pada 7.051 orang, MI pada 1.659 orang, SMP pada 3.796 orang dan Mts dengan penerima 1.050 orang.

“Dana yang disalurkan Rp650 ribu per bulan selama 12 bulan. Namun, sistem penyaluran diberikan secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Ini menjadi langkah nyata Pemkot Tangerang memberikan penghargaan atau perhatian kepada mereka para guru non PNS dan tenaga pendidik yang bersikeras melahirkan generasi emas yang siap memajukan Kota Tangerang,” ungkap Jamalludin.

Ia pun menyatakan, data ini mengalami peningkatan sasaran dibanding tahun 2022 dengan jumlah penerima 19.151 orang. Terinci, TK/PAUD/RA pada 5.756 orang, PKBM pada 218 orang, SKH pada 257 orang, SD pada 6.681, MI pada 1.659 orang, SMP 3.530 orang dan Mts dengan penerima 1.050 orang.

“Lewat anggaran penyaluran dana insentif setiap tahunnya ini, Pemkot Tangerang memastikan mendukung penuh segala bentuk peningkatan pengelolaan sistem pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Harapannya, kedepan pendidikan di Kota Tangerang dapat selalu menjaga kinerjanya, bersaing, lebih maju dan lebih baik,” harapnya. (MADE/BNN)