BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • APBMI Banten Diminta Tingkatkan Kerjasama dengan BUP

    APBMI Banten Diminta Tingkatkan Kerjasama dengan BUP

    CILEGON, BANPOS – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) diminta dapat meningkatkan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Banten. Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto saat Musyawarah Wilayah (Muswil) IV APBMI Provinsi Banten digelar di Kota Cilegon, Rabu (8/2).

    Pada Muswil IV ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto, Ketua Demisioner APBMI Banten, Alawi Mahmud, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj, Kadishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala KSOP Banten Brigjen Pol Capt Hermanta dan pejabat lainnya. Diketahui, Muswil yang dilaksanakan sekaligus menyelenggarakan Pemilihan Ketua APBMI Banten Periode 2023-2028. Ketua Demisioner APBMI Banten, Alawi Mahmud kembali mencalonkan diri sebagai ketua.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto menyampaikan pesan dan harapan kepada seluruh anggota APBMI Banten. Joswandi meminta, APBMI Banten jika nanti kembali dipimpin oleh Alawi dapat meningkatkan kerja sama dengan BUP di Banten. Peningkatan itu penting dilakukan agar asosiasi dapat mengendalikan anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan BUP.

    “Saya berharap dengan kepemimpinan dua kali pak Alawi bisa bersinergi dengan semua stakeholder dan mengikuti peraturan yang ada. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan badan usaha pelabuhan yang terkait konsesi. Kami juga akan MOU dengan KBS (BUP Krakatau Bandar Samudera). Kemudian buat PKS, sehingga anggota legal dan tidak liar. Itu harapan kami,” terangnya kepada awak media saat konferensi pers, Rabu (8/2).

    Menurut Joswandi, kerja sama harus tetap terus dijalin karena usaha perusahaan bongkar muat di Banten memiliki potensi yang besar. “Disini kan banyak sumber (potensi). Disini kan banyak pabrik, yang membutuhkan bahan baku. Ya itulah pekerjaan perusahan bongkar muat,” paparnya.

    Selain itu, Joswandi turut menyinggung agar pengurus yang baru nanti dapat terus terlibat aktif dalam pengusulan tarif bongkar muat. Kemudian anggota juga diminta mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja. Karena menurutnya, baik antara BUP dengan perusahaan bongkar muat ibarat pemilik lahan sawah dengan petani. Agar usaha berkelanjutan, kata dia, kedua pihak harus bersinergi. “Umpamanya dengan (BUP) KBS. KBS itu yang punya sawah, nah kita ini petani kalau kita bertani di tempat sawahnya orang, kan pasti bagi hasil kan ya. Nah saya harapkan itu bisa terjalin,” terangnya.

    “Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi,” tambahnya.

    Mengenai adanya ancaman resesi dunia, menurut Joswandi, anggota tidak terpengaruh dengan ancaman tersebut. Karena APBMI tidak terdampak. Dia bilang, hal itu dapat dilihat dengan masih adanya aktivitas ekspor-impor. “Resesi dunia itu mungkin di tempat lain ya, kita tidak merasakan dampak. Karena kita masih butuh semuanya. Seperti jagung masih impor, kedelai masih impor, pakan ternak kita masih impor. Jadi nggak akan ada resesi di kita ini. Karena kita masih butuh semua. Kita juga masih ekspor batu bara dan sebagainya. Kira-kira kita tidak terdampak,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Ketua Demisioner APBMI Banten, Alawi Mahmud mengamini pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum APBMI Joswandi jika nanti terpilih kembali sebagai Ketua APBMI Banten.

    Mengenai resesi dunia, pinta Alawi agar anggota tidak perlu takut. Yang teramat penting saat ini yang musti dilakukan adalah bagaimana perusahaan bongkar muat dalam menjalankan bisnisnya tetap konsisten. “Yang sesungguhnya kita tidak perlu takut dengan resesi dunia. Yang terpenting pelaku usaha konsisten dengan usaha bisnisnya,” ujarnya.

    Soal prosesi pemilihan Ketua APBMI Banten, Alawi berharap kegiatan dapat berjalan lancar. Panitia diharapkan dapat menjalankan proses pemilihan dengan mempedomani AD ART dan aturan yang berlaku.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian berpendapat bahwa pemerintah dan pengusaha atau dunia industri perlu terus meningkatkan hubungan dan memperkuat kolaborasi. Hal itu dilakukan karena langkah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan (Pengusaha-red) perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kolaborasi ini sangat penting bagi kami. Sebab, dengan terjalinnya kolaborasi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat,” kata Walikota Cilegon dalam sambutannya.

    Menurut Helldy, kehadiran APBMI juga sangat demi keberlangsungan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan. “Peran APBMI ini sangat penting, terutama dalam hal aktivitas bongkar muat barang. Selain itu juga berperan dalam meningkatkan mekanisme komunikasi dan informasi antar sesama perusahaan bongkar muat dengan penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan serta asosiasi lainnya,” tutur Helldy. (LUK/RUL)

  • Sidang Terturup Disertasi, Syafrudin Usung Peningkatan Mutu Pendidikan

    Sidang Terturup Disertasi, Syafrudin Usung Peningkatan Mutu Pendidikan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin menjalani sidang tertutup Disertasi program Doktor di bidang pendidikan, yang diselenggarakan di Gedung Doktor Pascasarjana lantai II, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Rabu (8/2).

    Dalam Disertasinya, Syafrudin mengangkat judul tentang ‘Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan Kewirausahaan Kepala Sekolah dan Kecerdasan Interpersonal terhadap Produktivitas Sekolah Dasar Se-Kota Serang’.

    Usai sidang Disertasi, Syafrudin mengungkapkan rasa syukur karena saat proses sidang berjalan lancar. Ia pun menceritakan sedikitnya perihal isi dari Disertasinya.

    “Barusan melaksanakan sidang tertutup Doktoral A3, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan alasan mengangkat judul Disertasi yang baru saja dipresentasikan tersebut. Syafrudin mengaku turut melihat kondisi keberadaan Sekolah Dasar (SD) di Kota Serang yang kurang maju. Dari sekitar 280 sekolah se-Kota Serang, sebanyak 165 sekolah yang ada di Kota Serang turut dijadikan sampel dalam penelitian tersebut.

    Politisi PAN ini menyebutkan bahwa dari banyaknya SD yang dilakukan penelitian, terdapat beberapa SD yang membutuhkan kepemimpinan atau kompetensi manajerial kewirausahaan yang matang.

    “Artinya Kepala Sekolah ini harus bisa menciptakan suasana yang kondusif dan kualitas anak sekolah yang dihasilkan harus benar-benar mumpuni, setaraf dengan nasional,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan, setiap permasalahan SD di tengah kota dan di perkampungan tentu berbeda. Namun dari perbedaan tersebut, beberapa produktivitas sekolah tetap sama.

    “Di kota dan di kampung tentunya berbeda baik dari sisi sarana maupun SDM. Yang menentukan produktivitas sekolah itu antara lain sarana yang harus tertata rapih, bersih, dan juga kualitas SDM yang mumpuni,” tuturnya.

    Syafrudin berharap, dengan dicapainya gelar Doktor ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh kepala OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, bahwa pendidikan itu sangat penting, termasuk dalam memajukan Kota Serang.

    “Pendidikan itu ternyata sangat penting dibanding segalanya. Harapannya, semoga diikuti oleh yang lain,” ungkapnya.

    Usai menjalani sidang tertutup, Syafrudin mengaku akan melanjutkan sidang terbuka yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan.

    “Insyaallah setelah sidang tertutup akan melaksanakan sidang terbuka, mudah-mudahan sebelum memasuki bulan puasa”, tandasnya. (MUF/AZM)

  • Warnasari Bersatu Desak Komite Lotte Project Dibubarkan

    Warnasari Bersatu Desak Komite Lotte Project Dibubarkan

    CILEGON, BANPOS – Masyarakat Warnasari menyayangkan wadah Komite Lotte Project untuk tiga wilayah yaitu Gerem, Rawa Arum dan Warnasari. Pasalnya semenjak berdiri Komite Lotte Project tidak ada perannya sama sekali kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat Warnasari.

    “Awalnya kami mendukung dengan berdirinya Komite tiga wilayah (Gerem, Rawa Arum dan Warnasari) akan tetapi seiring berjalanya waktu Komite tiga wilayah ini berubah arah dari fungsi awal, kami merasa kecewa, maka untuk itu kami meminta agar Komite tersebut dibubarkan,” kata Ketua Warnasari Bersatu Ismat Tanthowi kepada awak media, Rabu (8/2).

    Lebih lanjut, Yayek sapaan akrab Ismat Tanthowi menjelaskan, berdirinya Komite 3 Wilayah itu sebagai penyambung lidah antara pihak perusahaan dalam hal ini PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan masyarakat.

    “Masyarakat yang ingin berusaha dan bekerja harusnya Komite lah yang menjadi jembatannya. Tapi kenyataan kami banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa warga kami yakni warga Warnasari sangat sedikit yang berkecimpung (bekerja dan berusaha) di sana. Kebanyakan warga dan pengusaha dari Rawa Arum saja, menurut kami ini tidak adil,” tegasnya.

    Ia juga meminta Pemerintah Kelurahan Warnasari untuk memanggil pera pendiri Komite terdahulu untuk mencari solusi.

    “Kami juga meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Warnasari untuk memanggil para pendiri Komite terdahulu untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Kami tidak ingin berdirinya Komite dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu saja,” tandasnya. (LUK)

  • DP3AP2KB Bentuk Satgas PPA

    DP3AP2KB Bentuk Satgas PPA

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta memantapkan perda KLA,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak menggelar Coffee Morning guna membahas Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Lebak di Ruang Kerja Bidang PA, Selasa (7/2).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bidang PA DP3AP2KB, UPTD PPA, Pekerja Sosial, Dinas Kesehatan, GOW Lebak, PATBM, Rumah Perempuan dan Anak, Pattiro Banten, Unit PPA Polres Lebak, serta pegiat perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Lebak.

    Kabid PA DP3AP2KB Lebak, Euis Sulaeha mengatakan, kegiatan tersebut membahas perumusan pembentukan Satuan Tugas sebagai rangkaian bagian dari Perda Kabupaten Layak Anak. Satgas PPA sendiri belum ada di Provinsi Banten, sehingga bisa dikatakan ini adalah satgas pertama dalam perlindungan anak dan perempuan.

    “Pembentukan Satuan Tugas PPA ini kita awali di Banten di Kabupaten Lebak, dengan berbagai marak kasus di Lebak dan SDM Relawan yang minim dibutuhkan pegiat-pegiat yang konsisten untuk mau bersama-sama bergerak dalam penanganan masalah perempuan dan anak. Pembentukan Satgas PPA ini dengan berbagai stakeholder guna mengakselerasikan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sudah tersusun dan menuju disahkan oleh Badan Legislatif,” kata Euis kepada BANPOS.

    Euis menjelaskan, dengan dibentuknya Satgas PPA tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat merespon cepat penanganan masalah perempuan dan anak. Penanganan masalah perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu, serta meningkatkan Sinergitas semua lintas sektor yang terkait dengan penanganan masalah perempuan dan anak.

    “Sehingga kasus Perempuan dan Anak di Lebak lebih secara masih dapat dijangkau dengan Satgas yang sudah dibentuk,” tandasnya.

    Ditempat yang sama, Sekretaris Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Kabupaten Lebak, Ratu Nisya Yulianti mengatakan, pihaknya akan mendukung upaya-upaya perlindungan bagi anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Lebak.

    “Rumah Perempuan dan Anak (RPA) sebagai organisasi yang peduli akan Perempuan dan Anak di Lebak mengajak  berbagai stakeholder untuk semakin bersinergi dalam penanganan kasus Perempuan dan Anak di Lebak,” kata Ratu.

    Ratu menjelaskan, Pembentukan Satgas ini yang digagas oleh Bupati Lebak sudah tepat, karena dalam momentum maraknya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani secara maksimal oleh UPTD PPA karena SDM yang sangat minim.

    “Hadirnya Satuan Tugas PPA ini menjadi jawaban atas harapan dari masyarakat yang hari ini menjadi korban kekerasan dan pelecehan agar setiap kasus tidak stagnan,” jelasnya.

    Aktivis HMI Lebak ini pun menerangkan, Satgas PPA secara garis besar memiliki fungsi yakni, melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Lebak, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi Perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak ke UPTD PPA, serta melakukan rekomendasi kepada UPTD PPA untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

    Masih kata dia, peranan orang tua juga menjadi perhatian dalam memudahkan kinerja satgas tersebut. Sebab, mendidik dan mengawasi dengan baik dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan terutama terhadap anak.

    “Kita harus mendukung Satgas ini, sehingga dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Tidak lupa peran orang tua, sejak dini perlu menanamkan sikap dan akhlak yang baik dalam diri anak,” tandasnya.

    Sementara itu, Pegiat Pattiro Banten, Martina Nursaprudianti mengatakan, dengan menyusun bersama terkait draft awal merupakan kegiatan yang sangat bagus dimana kegiatan tersebut berbagai pihak dapat membahas bersama terkait penugasan dan penyusunan tim kepengurusan satgas.

    “Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk penanganan kasus dan meringankan tugas dari uptd ppa lebak, sehingga kita tau bagaimana pola koordinasi dalam pendqmpingan kasus tersebut,” kata Martina.

    Ia berharap, dengan adanya satgas perlindungan ini, setiap kasus bisa tertangani, dan kedepannya satgas ini perlu adanya bidang yang konsen dari proses pendampingan sampai pencegahan.

    “Harapan untuk pegiat perempuan, khususnya yang berdampingan langsung dengan korban, lebih diupayakan kembali terkait koordinasinya,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Berstandar Kementerian, Akademisi Untirta Apresiasi Hasil Renovasi Interior Kantor Walikota

    Berstandar Kementerian, Akademisi Untirta Apresiasi Hasil Renovasi Interior Kantor Walikota

    CILEGON, BANPOS – Hasil renovasi interior kantor Walikota Cilegon mendapatkan apresiasi dari Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sularso.

    Apresiasi ini diberikan karena Bidang Bina Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang singkat yakni dua bulan dengan hasil yang memuaskan.

    Sularso yang juga Dosen Teknik Sipil Untirta mengapresiasi kinerja perbaikan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Cilegon yang telah merampungkan renovasi pembangunan interior Kantor Walikota Cilegon namun tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan.

    “Dimana hasil interiornya sangat bagus, spesifikasi bahannya berkualitas tinggi sehingga layak dicontoh di kantor-kantor di dinas lain,” kata Sularso kepada BANPOS, Senin (30/1).

    Pria yang bergelar doktor ini menilai, pekerjaan renovasi interior Kantor Walikota Cilegon cukup memuaskan. Karena dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat yakni selama dua bulan. Selain itu, hasil renovasi interior tersebut berstandar nasional karena sama persis dengan kantor-kantor Kementerian Republik Indonesia.

    “Pembangunan yang dilaksanakan hanya dalam waktu dua bulan dianggap cukup baik yang mengerjakannya. Saya lihat spesialis interior, jadi hasilnya cukup baik meskipun waktunya sedikit atau aga mepet,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Kepala Bidang (Kabid) Bina Penataan Bangunan Gedung pada DPUPR Kota Cilegon, Rommy Dwi Rahmansyah mengatakan jika pekerjaan yang dilakukannya ini merupakan kerja tim.

    Sehingga renovasi interior Kantor Walikota Cilegon berhasil dikerjakan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan dan berstandar Kementerian.

    “Saya bersyukur alhamdullilah ini kerja tim. Tim kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Kontraktornya juga profesional setiap instruksi yang kami berikan mereka melaksanakan dengan cepat dan sekarang pun masih masa pemeliharaan masih dilakukan selama 6 bulan kedepan dan kontraktor telah menyediakan staf yang memang sudah standby untuk melakukan pemeliharaan tersebut,” papar Rommy.

    Lebih lanjut, Rommy menjelaskan, renovasi interior kantor Walikota Cilegon menghabiskan anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp3,5 miliar. Yaitu Rp2,2 miliar untuk lantai dua, sedangkan Rp1,3 miliar untuk lantai satu. Rommy juga menyebutkan renovasi interior kantor Walikota Cilegon dilakukan secara keseluruhan atau direhab total.

    “Ruang pertemuan yang akan digunakan Pak Wali pun sesuai standar ditingkat kementerian. Untuk lantai atas itu untuk Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda. Dibawah itu, lantai satu untuk asda dan staf ahli,” tutupnya. (LUK)

  • PKL Disosialisasikan Tak Jualan di Stadion Maulana Yusuf

    PKL Disosialisasikan Tak Jualan di Stadion Maulana Yusuf

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka melakukan penataan di lingkungan Area Stadion Maulana Yusuf (MY) Ciceri Kota Serang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang melakukan sosialisasi secara langsung kepada setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan di jalur utama Stadion MY.

    Hal itu dilakukan berdasarkan surat imbauan yang dikeluarkan oleh Kepala Disparpora nomor 426/39-disparpora/2023 per tanggal 24 Januari 2023.

    Pada surat tersebut, Disparpora mengimbau kepada para PKL untuk tidak berdagang atau berjualan pada jalur utama mulai tanggal 1 Februari 2023. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Area Stadion MY.

    “Kegiatan hari ini kita itu konsolidasi, memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mereka (PKL) bahwa memang kita bukan melarang untuk mereka berjualan, hanya sementara ini mereka berjualan salah tempat,” ujar Kepala Disparpora Kota Serang, Sarnata didampingi Sekretaris Disparpora Nursalim dan Para Kabid usai melakukan sosialisasi kepada PKL di Stadion, Selasa (24/1/2023).

    Menurutnya, Stadion MY ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang berolahraga mulai dari jogging hingga bersepeda. Sehingga, secara tegas ia menyampaikan bahwa Stadion MY bukan tempat untuk berdagang.

    “Karena memang Stadion ini khususnya lingkaran Stadion, peruntukannya untuk masyarakat berolahraga seperti jogging bersepeda dan sebagainya. Kemudian karena memang Stadion ini bukan untuk para pedagang, secara kasat mata juga sudah tidak enak dipandang, secara estetika juga kurang enak dipandang,” jelasnya.

    Sarnata menyayangkan dan memandang kurang etis bahwa masih banyaknya PKL yang menempati lokasi yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan. Hingga landmark utama STADION MAULANA YUSUF saja ditempati untuk aktivitas berjualan.

    “Kami sangat menyayangkan para pedagang yang berjualan menempati tempat yang kurang tepat ditempati saat ini. Bahkan, di depan gerbang, merk (landmark) Stadion saja mulai sudah ditempati oleh para pedagang, itu sudah tidak etis,” tuturnya.

    Maka dari itu, pihaknya akan melakukan tindak lanjut perihal sosialisasi pada sore hari itu, dengan mengundang perwakilan dari para pedagang untuk diberikan pemahaman. Meskipun demikian, pihaknya belum dapat menyampaikan rencana selanjutnya untuk relokasi, sebab hal itu bukan menjadi kewenangan dari Disparpora Kota Serang.

    “Jadi kami juga masih belum berpikir, karena memang bukan ranah kita untuk merelokasi itu. Jadi kami itu tugas dan fungsinya adalah bagaimana arena Stadion ini bersih dari para pedagang kaki lima,” katanya.

    Berkaitan dengan relokasi ini juga, Sarnata menegaskan bahwa sebetulnya pihaknya hanya memiliki lahan di bagian timur Stadion MY. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa perihal relokasi tidak ada kaitannya dengan Disparpora, lantaran harus ada izin dan sebagainya, tidak bisa langsung ditempati oleh para PKL.

    “Untuk relokasi, tinggal pintar-pintarnya para pedagang di mana dia untuk berdagang kembali sesuai dengan tempat yang memang sesuai. Bukan di tempat olahraga atau di arena olahraga,” ujarnya.

    Sarnata berharap, dengan dilakukannya sosialisasi terhadap PKL di Area Stadion MY, dapat memberikan pemahaman. Sehingga sesuai dengan waktu yang ditentukan, para PKL sudah bisa bergeser dan tidak lagi berjualan di Area Olahraga.

    “Kami berharap dengan kegiatan sore hari ini (kemarin), paling tidak mereka sudah memahami dan sudah tahu bahwa mereka berjualan atau berdagang di sana itu bukan pada tempatnya,” tandasnya. (MUF)

  • BPBD Bakal Naik Tipe, Dewan: Perhatikan SDM dan Sarpras

    BPBD Bakal Naik Tipe, Dewan: Perhatikan SDM dan Sarpras

    SERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang tahun ini akan naik tingkat menjadi OPD Tipe A, jika Raperda BPBD disahkan. Namun, kenaikan tipe itu juga diwanti-wanti harus dibarengi dengan peningkatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, saat diwawancara usai pelaksanaan Rapat Paripurna terkait Jawaban Walikota Serang atas Pemandangan Fraksi, mengatakan bahwa Raperda BPBD akan segera digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk.

    “Jadi Pansus ini akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lewat dari satu tahun. Biasanya Pansus ini bekerja dalam tenggat waktu enam bulan,” ujar Roni di ruang kerjanya, Kamis (19/1).

    Menurut Roni, dalam pemandangan fraksi sebelumnya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Serang menyatakan setuju dengan kenaikan tipe BPBD Kota Serang menjadi Tipe A. Namun memang, ada sejumlah catatan yang menjadi masukan dari masing-masing fraksi.

    “Dan tadi pak Walikota sudah menjawab masukan dari 8 fraksi, alhamdulillah keseluruhannya menyetujui dibentuknya Pansus dan BPBD akan naik menjadi OPD kelas A, yang tadinya masih kelas B,” tutur Roni.

    Ia mengatakan, pembahasan Raperda BPBD itu akan dilaksanakan oleh Pansus bersama dengan tim asistensi dari Pemerintah Kota Serang. Roni mengatakan, pembahasan itu diharap dapat cepat selesai, dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

    “Lalu dengan kenaikan tipe, tentunya harus juga dibarengi dengan adanya penambahan SDM dan juga anggaran, untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

    Roni pun mengaku akan membantu BPBD Kota Serang untuk dapat memenuhi kebutuhannya apabila sudah naik tingkat ke Tipe A. Namun, pihaknya pun menginginkan dengan adanya kenaikan tipe itu, pelayanan BPBD terhadap masyarakat pun semakin baik.

    “Ketika nanti sudah dipenuhi oleh kami dari aspek penganggaran maupun SDM, tentu kami akan menuntut juga kepada BPBD agar pelayanan kepada masyarakat Kota Serang itu dapat semakin baik lagi,” ucapnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa dengan naiknya status BPBD dari OPD tipe B ke Tipe A, maka secara otomatis kepala yang memimpinnya pun akan naik tingkat dari pejabat Eselon III, menjadi Eselon II.

    “Untuk pengisian jabatan, itu sudah kami persiapkan. Dari tipe B ke tipe A itu kan berarti akan Eselon II. Jika ini sudah disetujui dan sudah disahkan Perda-nya, maka akan kami lakukan Open Bidding nanti, enggak otomatis,” ujarnya.

    Sementara terkait dengan sarpras serta SDM bagi BPBD Kota Serang, Syafrudin mengatakan jika sebetulnya untuk sarpras sudah cukup terpenuhi. Hanya tinggal menambah SDM apabila BPBD sudah naik tingkat menjadi Tipe A.

    “Pemenuhan sarpras saya kira sudah, kantor kan sudah punya dan sudah sesuai dengan jabatan Eselon II. Tinggal pemenuhan SDM saja, karena kalau Eselon II itu ada sekretaris, ada Kabid. Kalau yang lain-lain akan menyusul,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Bupati Serang Siapkan Multiprogram Atasi Dampak PHK

    Bupati Serang Siapkan Multiprogram Atasi Dampak PHK

    SERANG, BANPOS- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merapatkan barisan untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di beberapa industri Kabupaten Serang. Telah disiapkan multiprogram lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta kolaborasi dengan pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang sudah mengikuti perkembangan PHK sejak awal, semua harus dilakukan dengan aturan. Untuk Pemerintah Kabupaten Serang, mereka yang mengajukan atau terkena PHK, kami sudah rapat lintas OPD untuk memberikan program-program,” ujar Tatu usai rapat koordinasi di Pendopo Bupati Serang, Jumat (20/1/2023).

    Menurutnya, beberapa OPD punya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan pengangguran.

    “Semua program kami kumpulkan, membentuk tim, akan koordinasi dengan berbagai pihak. Kita siapkan formula, untuk ditawarkan kepada teman-teman yang terkena PHK. Agar secara ekonomi mereka tetap bisa bekerja dan punya pekerjaan,” ujarnya.

    Dalam rapat terungkap, telah disiapkan multiprogram untuk mengantisipasi dampak PHK dari berbagai OPD. Multiprogram bisa menyerap lebih tenaga kerja hingga 1.000 orang lebih yang berada di Disnakertrans, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan sejumlah OPD lainnya.

    “Kami akan paparkan semua program kepada tenaga kerja yang terdampak PHK, tentunya akan tergambarkan potensi keuntungan ekonominya,” ujar Tatu.

    Selain program OPD, Pemkab Serang juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Ada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), mulai dari pemberian uang hingga pelatihan.

    Kerja sama juga dilakukan dengan Koperasi PT Nikomas untuk mengarahkan pekerja untuk mandiri melakukan berbagai wirausaha yang menghasilkan nilai ekonomi.

    “Pekerja yang terkena PHK akan ikut dalam program. Dan kami akan duduk bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Koperasi Nikomas,” ujar Tatu.

    Tatu memerintahkan Disnakertrans untuk terus mengawal proses PHK di beberapa industri agar sesuai aturan. Selain itu, kata dia, setiap pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan pesangon dari perushaan. “Uang yang didapat pekerja ini harus diamankan, jangan sampai digunakan untuk investasi yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, kami akan berikan program,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini.

    Disnakertrans Kabupaten Serang secara khusus terus mendata jumlah pekerja yang terkena PHK. Dari data sementara yang terkena PHK, mayoritas berasal dari luar Kabupaten Serang. Warga Kabupaten Serang tercatat hanya 487 orang yang sudah terdata mulai dari jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone.

    “Kami secara khusus menangani warga Kabupaten Serang. Akan kita bimbing, kita bina, dan dilakukan pendampingan secara berkelanjutan agar terus melanjutkan kehidupannya secar baik,” tegas Tatu.

    Menurut informasi yang dihimpun, PT Nikomas Gemilang menawarkan pengunduran diri sukarela untuk 1.600 karyawan. Sementara yang akan melakukan PHK sepihak yakni PA Rubber Indonesia Jaya di Kawasan Cikande dan PT Power Block Indonesia di Jawilan.

    Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami menyatakan, penyelesaian ketenagakerjaan diupayakan bisa selesai secara bipartit. “Jika tidak sepakat, kami akan lakukan fasilitasi untuk mediasi. Harapannya, semua tetap kondusif,” ujarnya. (AZM)

  • Krakatau Posco Dukung Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045

    Krakatau Posco Dukung Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045

    CILEGON, BANPOS – Dalam upaya mendukung komitmen pemerintah untuk mewujudkan Bonus Demografi yang berkualitas di tahun 2045, PT Krakatau Posco terus meningkatkan kontribusinya dalam dunia pendidikan, baik di skala lokal maupun nasional.

    Berbagai bantuan pendidikan formal, informal dan peningkatan keterampilan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tingkat pendidikan.

    Pada skala lokal PT Krakatau Posco telah mengimplementasikan bantuan kepada sekolah-sekolah formal dan non-formal baik berupa bantuan secara tunai untuk pembangunan sekolah maupun perbaikan sekolah, pendidikan pelatihan dan keterampilan kepada anak-anak maupun kepada masyarakat sekitar perusahaan seperti pelatihan MUA, pelatihan Bahasa Korea dan Bahasa Inggris, pelatihan service AC, pelatihan design grafis, pelatihan MC, dan pelatihan keterampilan industri kerajinan tangan dan lainnya.

    PT Krakatau Posco juga memberikan peluang kerja dan pemagangan selain dikelola sendiri melalui program apprentice, juga bekerjasama dengan KPSE-SI. Program magang dengan KPSE telah dilaksanakan dalam 13 Batch atau gelombang dengan total siswa 390 orang yang lebih khusus bagi warga Cilegon terdekat.

    Sedangkan program Apprentice melalui 3 Batch atau gelombang dengan jumlah total 128 pemagang dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan telah terpilih 45 pemagang sebagai karyawan permanen, dan 40 orang sedang menjalani masa probation.

    Adapun bagi pemagangan lulusan perguruan tinggi, dengan program Management Trainee yang telah menyaring 35 orang terpilih dan 11 diantaranya merupakan warga Kota Cilegon dan sekitarnya.

    PR & GA Department Head PT Krakatau Posco, Edwin Sumiroza mengatakan pihaknya menyadari tugas pemerintah dalam menyiapkan SDM berkualitas perlu didukung oleh pihak lain termasuk industri. Pada skala nasional, PT Krakatau Posco juga mendukung pemerintah dalam dunia pendidikan di pelosok tanah air yang belum tersentuh maksimal, kali ini dalam pembangunan Sekolah Dasar di Sumba, NTT.

    Edwin mengungkapkan dalam rangka mengimplementasikan Corporate Citizenship “Society with PTKP”, kontribusi yang dilakukan dalam dunia pendidikan ini dilakukan untuk mengakselerasi terciptanya proses pembelajaran yang inklusif bagi masyarakat dan juga kelak akan menunjang kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

    “Upaya kontribusi ini akan secara konsisten kami lakukan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia yang berkelanjutan. Hal ini yang sejalan dengan 17 goals Sustainable Development Goals (SDGs). Kami mendukung pemerintah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan agar bonus demografi yang sedang kita jelang bisa diraih dengan baik, bukan sebaliknya justru bisa menjadi bencana demografi,” tutur Edwin Sumiroza melalui siaran pers yang diterima BANPOS, Kamis (19/1).

    Edwin menambahkan dengan percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah, hal ini dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

    “Pembangunan SDM tidak boleh terlambat dilakukan karena dampaknya akan terasa dikemudian hari. Selain itu dunia pendidikan bisa melahirkan generasi kerja yang produktif dan kreatif sehingga bisa berperan dalam perkembangan industri di Cilegon,” ungkapnya.

    “Dampak perkembangan industri ini bukan hanya menyerap lapangan kerja di industrinya semata, tetapi multiplayer effect perlu dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga kerja lokal. Kebutuhan perumahan, rumah kost, hotel, klinik, supermarket, rumah makan, pariwisata, tranportasi dan industri kreatif lainnya akan tumbuh dan berkembang. Sektor ini memerlukan tenaga kerja yang juga tidak kalah banyak. Hal ini juga perlu mendapat perhatian serius. Lapangan pekerjaan tidak semuanya berada di pabrik,” tutup Edwin. (LUK)

  • Bupati Launching Pelayanan Desa Berbasis Digital

    Bupati Launching Pelayanan Desa Berbasis Digital

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi melakukan Launching Pelayanan Desa Berbasis Digital di Aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Kamis (19/1/2023).

    Bertahap, seluruh desa akan didorong untuk mampu melakukan pengelolaan keuangan dan pelayanan dengan memanfaatkan digitalisasi.

    Bupati Tatu mengatakan, dari 326 desa di Kabupaten Serang, sebanyak 151 desa sudah terpasang Wireless Fidelity (WiFi), sebagai jaringan nirkabel/internet. Kemudian yang sudang aktif dan efektif melakukan pelayanan digital sebanyak 47 desa.

    Menurut Tatu, Digitalisasi desa memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi aparat desa maupun masyarakat. Pelayanan surat menyurat tidak perlu lagi datang ke kantor desa, cukup dilakukan dari rumah melalui smartphone atau handphone berbasis internet.  “Jadi memudahkan kinerja aparat desa dan lebih efisien,” jelasnya.

    Bagi masyarakat yang belum sepenuhnya paham dan mengerti terkait pelayanan berbasis digital ini, bisa dibantu oleh aparat desa yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan soal desa digital.

    Selain itu, desa digital juga menghimpun data-data tentang potensi desa seperti UMKM, keorganisasian di desa, wisata, dan data penting lainnya yang tersimpan dengan aman. “Jadi kalau ada musibah banjir atau kebakaran, data-data penting itu tidak hilang,” ujar Tatu.

    Tatu juga meminta para camat untuk aktif memotivasi para kepala desa untuk menerapkan pelayanan berbasis digital. “Peran camat sangat dibutuhkan untuk mendorong para kades agar segera mengaktifkan website desa,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini.

    Pada launching tersebut hadir Inspektur Pemkab Serang Rudi SuhartantoAsisten Daerah (Asda) I Nanang Suprriyatna, Asda III Ida Nuraida, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Haryadi, Kepala Bank bjb KCK Banten Budiatmo Sudrajat, dan Direktur Utama Radar Banten Group Mashudi.

    Kepala DPMD Kabupaten Serang Haryadi menambahkan, pihaknya akan ikut mendorong desa-desa agar segera menerapkan pelayanan berbasis digital. “Kita optimistis tahun ini semua desa sudah siap membuat website desa,” tambahnya.

    Haryadi mengatakan, penganggaran digitalisasi ini memanfaatkan dana desa. Ia menegaskan, para kepala desa harus menganggarkan untuk website desa melalui mekanisme anggaran perubahan.

    “Sesuai arahan Bupati, nanti kades-kades yang belum memiliki website desa ya bakal menganggarkan di perubahan anggaran,” pungkasnya. (MUF/AZM)