BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bantuan UEP Mulai Disalurkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, bantuan UEP berupa barang warungan atau usaha lainnya adalah bantuan untuk meningkatkan produktifitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap bantuan UEP tersebut untuk dikembangkan oleh KPM, bukan habis pakai.

    “Bantuan ini bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dijual. Nanti keuntungan penjualannya baru untuk memenuhi kebutuhan hidup, ” kata Taufik Hidayat pada acara penyerahan program UEP di Sohibul Barokah Pandeglang, Minggu (4/12).

    Taufik juga berharap, pada saat usahanya sudah berjalan, KPM diharapkan bisa mengatur keuangannya dengan baik, agar modal usaha tidak habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    “Bapak dan ibu harus punya tiga celengan, yang satu untuk modal, kedua untuk kebutuhan, ketiga untuk pembiayaan tidak terduga,” terangnya.

    “Nyimpen nya tidak perlu besar, menyesuaikan dari keuntungan yang diperoleh dari hasil pengembangan usaha. Jika itu berjalan, Insyaallah semua terpenuhi,” sambungnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut, pihaknya berharap agar masyarakat khususnya penerima bantuan bisa mengembangkan usahanya. Karena tujuan diberikannya bantuan itu sendiri untuk menstimulasi masyarakat yang sudah memulai usahanya.

    “Ini untuk dikembangkan bagi masyarakat yang sudah punya usaha. Jika ini berkembang, kami mungkin bisa dukung permodalan karena Bank Banten sudah berjalan,” katanya.

    Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak sampai disitu saja, akan tetapi ada pemantauan dan pelaporan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) terkait dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan.

    “Kita tidak akan lepas, kita pantau terus sejauh apa usaha yang dikembangkan, Dinsos nanti yang akan membuat pelaporan,” terangnya.

    Dijelaskan nya, bantuan UEP yang diberikan yaitu bantuan UEP sembako, non Sembako, tata boga, UEP nasi uduk, bantuan kursi roda, bantuan tongkat untuk disabilitas, bantuan sosial, bantuan sosial anak dan bantuan sosial lanjut usia.

    “Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat, ini wujud kehadiran pemerintah untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, bantuan UEP untuk Kabupaten Pandeglang tersebar di zona 1 dan zona 2 atau di 32 Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.

    “Semuanya 470 KPM, yang hadir saat ini 197 KPM, sisanya tersebar hari ini dan distribusikan ke tiap kecamatan, kami ucapkan terimakasih kepada pihak Provinsi Banten, ” katanya.

    Salah satu KPM warga Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Badriah Johariah mengatakan, bantuan yang telah diterimanya akan digolangkan untuk berjualan di komplek perumahan.

    “Bantuan ini mau buat jualan, mudah-mudahan berjalan sukses dan lancar jualannya. Terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten atas bantuannya, Alhamdulillah sampai kepada kami,” katanya.(dhe/pbn)

  • BNPB: Sebanyak 1.979 Jiwa Mengungsi Akibat Awan Panas Guguran Semeru

    BNPB: Sebanyak 1.979 Jiwa Mengungsi Akibat Awan Panas Guguran Semeru

    JAKARTA, BANPOS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik setelah adanya luncuran awan panas guguran (APG) dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Jawa Timur, Minggu (4/12/2022).

    Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, merinci 11 titik pengungsian itu meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supiturang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-oro Ombo, 119 jiwa di SDN 2 Sumberurip.

    Kemudian, 228 jiwa di Balai Desa Sumberurip, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sawur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro dan sisanya di SMPN 2 Pronojiwo.

    Sementara itu, wilayah yang terdampak APG Gunung Semeru meliputi Desa Capiturang dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbersari di Kecamatan Rowokangkung, Desa Penanggal dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro dan Desa Pasirian di Desa Pasirian.

    Disampaikan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menaikkan status Gunung Semeru dari level III (Siaga) menjadi level IV (Awas).

    Hingga siaran pers ini diterbitkan, belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, Basarnas, TNI, Polri, relawan dan lintas instansi terkait terus melakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi.

    Sebanyak 10.000 lembar masker kain, 10.000 lembar masker medis dan 4.000 masker anak telah dibagikan untuk mengurangi dampak risiko kesehatan pernafasan akibat abu vulkanik.

    Sementara itu pendirian dapur umum sedang dalam proses oleh PMI dan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. (ANT)

  • Sebagian Warga Lereng Semeru Mengungsi Akibat Luncuran Awan Panas

    Sebagian Warga Lereng Semeru Mengungsi Akibat Luncuran Awan Panas

    LUMAJANG, BANPOS – Sebagian warga di lereng Gunung Semeru atau tepatnya di kawasan zona merah erupsi terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman setelah Gunung Semeru meletus disertai luncuran awan panas guguran (APG) sejauh 7 kilometer pada Minggu (4/12/2022).

    Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati usai meninjau sejumlah pengungsi di Gunung Sawur, Lumajang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan warga di zona merah seperti Desa Supiturang dan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman seperti sekolah dan masjid.

    Ia mengatakan Pemkab Lumajang sudah menyiapkan logistik bagi masyarakat yang melakukan evakuasi diri setelah terjadinya awan panas guguran (APG) Gungung Semeru.

    “Logistik sudah siap. Kami siapkan nasi bungkus untuk mereka, warga yang mengungsi di sejumlah lokasi,” tuturnya.

    Wabup yang biasa dipanggil Bunda Indah meminta warganya yang mengungsi sementara untuk menunggu arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui Pos Pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawur.

    “Sebaiknya menunggu info dari PPGA Semeru terlebih dahulu. Kalau dinyatakan tidak ada lagi APG yang ditimbulkan oleh aktivitas Ggunung Semeru maka bisa ditindaklanjuti kembali ke rumah masing-masing,” katanya.

    Namun, kalau belum aman maka diharapkan warga yang berada di kawasan zona merah tetap di tempat evakuasi atau pengungsian yang sudah disiapkan dan lebih aman.

    Ia menjelaskan masyarakat di Dusun Kajar Kuning, Supit Urang, dan sebagian di Curah Kobokan sudah tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sana, termasuk aktivitas pertambangan di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) Semeru.

    “Meskipun dinyatakan aman, saya minta tidak ada aktivitas penambangan sepanjang aliran Bondeli supaya menjaga kalau ada sesuatu mendadak dan truk penambang pasir tidak mengganggu jalannya evakuasi,” katanya.

    Sementara Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mencatat masyarakat di Desa Supiturang dan Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo mengungsi ke SD Supiturang 04, SMPN 2 Pronojiwo, Balai Desa Oro-oro ombo dan Masjid Supiturang.

    Sedangkan warga yang berada di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro mengungsi ke Pos Pantau Gunung Api (PPGA) Semeru di Gunung Sawur. (ANT)

  • Status Gunung Semeru Naik Menjadi Level Awas

    Status Gunung Semeru Naik Menjadi Level Awas

    JAKARTA, BANPOS – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMG) menyatakan status Gunung Semeru di Jawa Timur pada Minggu ini telah dinaikkan dari Level 3 atau Siaga menjadi Level 4 atau Awas terhitung mulai pukul 12.00 WIB siang tadi.

    Kepala PVMBG Hendra Gunawan meminta agar tidak ada aktivitas dalam radius delapan kilometer dari puncak dan sektoral arah tenggara (Besuk Kobokan dan Kali Lanang) sejauh 19 kilometer dari puncak.

    “Status Gunung Semeru dinaikkan dari Siaga (Level 3) menjadi Awas (Level 4) terhitung hari Minggu 4 Desember 2022 pukul 12.00 WIB,” kata Hendra dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

    PVMBG mencatat pada Minggu ada erupsi disertai awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru pada pukul 02.46 WIB dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak.

    Sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak (Kawah Jonggring Seloko).

    Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 06.00 WIB jarak luncur telah mencapai 7 kilometer dari puncak ke arah Besuk Kobokan.

    Sejak pukul 00.00 WIB sampai 06.00 WIB, aktivitas kegempaan terekam sebanyak delapan kali gempa letusan, satu kali gempa awan panas guguran.

    Hendra menjelaskan situasi itu menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi.

    “Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Semeru,” jelasnya.

    Pemantauan deformasi masih menunjukkan terjadinya inflasi atau peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan.

    Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan peningkatan adanya anomali thermal menjadi 15 Mw di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Semeru.

    Tingkatan status gunung berapi ada empat yakni dari yang paling rendah, Normal (Level 1), Waspada (Level 2), Siaga (level 3) dan Awas (Level 4). (ANT)

  • Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh Tujuh Kilometer

    Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh Tujuh Kilometer

    JAKARTA, BANPOS – Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, memuntahkan awan panas guguran pada Minggu sejak pukul 02.46 WIB sejauh tujuh kilometer.

    “Kami sudah berada di pos pantau. awan panas guguran saat ini masih berlangsung dengan jarak antara 5-7 kilometer. Pos pantau kita jaraknya kurang lebih 12 kilometer dari puncak,” kata Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang Joko Sambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menambahkan, berdasarkan pantauan di lapangan bersama tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), abu vulkanik terlihat membumbung tinggi ke atas dan cenderung mengarah ke selatan.

    Sebagai antisipasi adanya dampak risiko abu vulkanik, tim BPBD Kabupaten Lumajang juga membagikan masker gratis kepada masyarakat.

    “Abu vulkanik mengarah ke selatan, ke Rowo Baung. Di sana sudah ada teman-teman membagikan masker dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Joko.

    Menurut Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM, awan panas guguran Gunung Semeru memiliki kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak.

    Sumber awan panas guguran itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak atau Kawah Jonggring Seloko.

    Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena APG terus berlangsung hingga pagi ini pukul 07.42 WIB dengan jarak luncur bervariasi antara 5-7 kilometer. Saat ini fenomena awan panas guguran Gunung Semeru masih berlangsung.

    PVMBG mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dan menjauhi wilayah sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

    Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

    Selain itu, masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    Masyarakat diharapkan selalu mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

    Atas aktivitas awan panas guguran tersebut, PVMBG masih menetapkan status siaga atau level III untuk Gunung Semeru. (ANT)

  • Kesehatan dan Pendidikan Belum Tuntas

    Kesehatan dan Pendidikan Belum Tuntas

    SERANG, BANPOS – Alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan Pemprov Banten pada APBD 2023 sudah melampaui angka minimum yang diwajibkan ketentuan dan perundangan-undangan. Meski begitu fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan kesehatan dan pendidikan dari tahun ke tahun.

    “Sehingga alokasi sektoral yang sudah dimandatkan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban tapi juga berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan,” kata Peneliti Pattiro Banten Muntazir saat dihubungi wartawan Kamis (1/12). 

    Ia menjelaskam, belanja fungsi pendidikan yang dialokasikan Pemprov Banten dalam APBD 2023 sebesar 26, 77  persen memang sudah lebih dari 20 persen dari belanja daerah yang diwajibkan atau sudah melampaui mandatory spending pendidikan. Namun prosentase alokasi anggaran tersebut terus menurun dari tahun ke tahunnya. Tahun 2021  sampai tahun 2023 yang akan dialokasikan sebagaimana tertuang dalam APBD 2023, penurunannya mencapai 12  sampai 14,77  persen setiap tahunnya. 

    Di sisi lain faktor persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang carut marut setiap tahun dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang harusnya mendekatkan akses bagi anak, menjadi kasus dan menuai persoalan. “Ini menambah penyebab pengalokasian anggaran pendidikan yang masih kurang efektif sehingga akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Banten,” katanya.

    Berikutnya, kata dia, belanja kesehatan yang dialokasikan pada APBD 2023 sebesar 14,36 persen juga sudah melampaui mandatory spending yang sebesar 10 persen di luar belanja pegawainya. Meski prosentase tersebut patut diapresiasi karena juga meningkat dari tahun sebelumnya yang masih dibawah 10 persen di luar gaji, Muntazir menyebut persoalan kesehatan masih banyak yang perlu diintervensi secara prioritas.

    Salah satunya, lanjut dia, adalah persoalan kematian ibu di mana jumlahnya sejak tahun 2018 sampai 2021 masih dalam rentang angka 200 kasus, dan per September 2022 kemarin juga cukup melonjak naik hingga 137 kematian Ibu. “Kematian Bayi juga masih tinggi sepanjang tahun 2018 – 2021 masih di angka 1.100 – 1.200 dan melonjak pada tahun 2020 sebesar 1.670 kematian,” ujarnya.

    Lebih lanjut Muntazir mengatakan, secara struktur pendapatan dan belanja daerah, alokasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan anggaran belanja daerah yang mengalami penurunan sebesar 3,02 persen dari tahun sebelumnya dan cukup mengimbangi kapasitas pendapatan yang mengecil juga..

    Dengan demikan, kata dia, berdasarkan struktur pendapatan dan belanja daerah serta prosentase alokasi pendidikan dan kesehatan itu, Pemprov Banten perlu meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan opsen pajak daerah. 

    Selanjutnya, kata dia, dari alokasi belanja kesehatan dan pendidikan, meski Pemprov Banten sudah melampaui mandatory spending namun perlu diprioritaskan persoalan pendidikan dan kesehatan yang rutin terjadi setiap tahun dan perlu diselesaikan, seperti pembangunan USB, PPDB dan kematian Ibu dan Bayi di Banten. 

    Untuk diketahui sebelumnya Pemprov  bersama DPRD Banten telah mengesahkan Perda tentang APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (29/11). Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam rapat tersebut mengungkapkan struktur APBD 2023 terdiri dari adalah anggaran pendapatan dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,55 triliun, Pendapatan Transfer Rp 2,98 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,8 miliar.  

    Secara keseluruhan struktur anggarannya adalah  anggaran pendapatan adalah Rp 11,5 triliun. Adapun anggaran belanja mencapai Rp 11,6 triliun, sehingga defisit anggaran sebesar Rp 139,1 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 139,1 miliar.

    Pemprov Banten mengklaim mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar 26,77 persen dari ketentuan paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah. Dan, mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 14,36 persen dari ketentuan paling sedikit 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji. Berikutnya, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik diklaim sebesar 41,45 persen dari ketentuan minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah. (RUS/AZM)

  • Syafrudin Pastikan Tak Ada Kongkalikong dalam Open Bidding

    Syafrudin Pastikan Tak Ada Kongkalikong dalam Open Bidding

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, memastikan open bidding atau lelang jabatan pada 4 OPD yang tengah mengalami kekosongan ini dilakukan secara transparan. Ia juga menegaskan, tidak ada kongkalingkong terhadap sejumlah calon Kepala OPD yang saat ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

    “Open bidding kan terbuka, jadi tidak ada hal-hal yang kongkalingkong, berjalan sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

    Ia mengatakan, saat ini open bidding sudah dalam proses dan pada tanggal 21 November 2022, Ketua Tim Seleksi JPT Pratama Pemkot Serang mengeluarkan surat penetapan hasil seleksi administrasi seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkot Serang disertai sejumlah ketentuan. Syafrudin berharap, proses open bidding dapat selesai pada bulan Desember 2022.

    “Open bidding saat ini sedang proses, mudah-mudahan di Desember ini selesai dan awal tahun ini lah bisa pelantikan,” ungkapnya.

    Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan open bidding. Ditambah, panitia yang terlibat dalam proses ini pun berasal dari luar daerah Kota Serang, bahkan Kemendagri.

    “Tidak ada kongkalingkong, malah saya tidak intervensi, diserahkan kepada panitia. Panitianya kan dari luar, assessment dari Bandung dan dari Kemendagri. Adapun setelah assessment, dilanjutkan dengan pansel, dan pansel dari kita masyarakat Kota Serang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan kepada Walikota Serang agar proses pemilihan open bidding atau lelang jabatan tidak ada nepotisme. Seperti diketahui, saat ini Pemkot Serang sedang melakukan open bidding pejabat eselon II pimpinan tinggi pada 4 OPD kosong yaitu, Kepala BKPSDM, Kepala Dindikbud, Kepala Disparpora dan Sekretaris DPRD Kota Serang (Sekwan).

    “Saya harap Walikota dalam proses lelang ini jangan berdasarkan kedekatan atau pertemanan, karena beliau mantan birokrasi,” ujarnya, Kamis (24/11) di Ruangannya.

    Ia mengatakan, pemilihan kepala dinas harus berdasarkan gagasan program kerja, sesuai dengan tupoksi pada dinas masing-masing. Menurutnya, setiap calon pimpinan di OPD yang sudah masuk 3 besar, harus dievaluasi satu persatu berdasarkan perencanaan yang akan dilakukan kedepan.

    “Saya harap Walikota tidak sembarang pilih, ini kesempatan yang masuk tiga besar dievaluasi satu-satu, presentasikan planningnya,” tegasnya. (MUF/AZM)

  • Atlet Bola Tangan Pandeglang Sumbang Medali Perunggu

    Atlet Bola Tangan Pandeglang Sumbang Medali Perunggu

    PANDEGLANG, BANPOS – Targetkan medali emas Cabang Olahraga (Cabor) bola tangan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten ke VI yang digelar di Kota Tangerang, atlet bola tangan Kabupaten Pandeglang meraih medali perunggu.

    Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kabupaten Pandeglang, Ade Kadar Solihat mengatakan, meskipun medali perunggu yang telah diraih oleh atlet bola tangan Kabupaten Pandeglang, pihaknya tetap merasa bersukur.

    “Jangan dilihat dari medali yang didapatkan oleh para atlet bola tangan, tapi perjuangan yang telah dilakukan untuk mendapatkan medalinya yang harus kita hargai,” kata Ade kepada BANPOS, Senin (28/11/2022).

    Menurutnya, medali perunggu yang telah diraihnya tersebut, hanyalah factor keberuntungan yang belum berpihak kepada atlet Kabupaten Pandeglang, kedepannya mudah-mudahan dapat meraih prsetasi yang lebih baik lagi.

    “Hanya factor keberuntungan saja yang belum berpihak kepada kita, mudah-mudahan kedepanm dapat meraih medali emas. Saya yakin semangat para atlet Pandeglang tidak akan pernah padam dalam meraih prestasi,” ujarnya.

    Meskipun hanya mendapatkan medali perunggu, lanjut Ade, pihaknya tetap akan memberikan hadiah kepada para atlet bola tangan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih.

    “Insya Allah akan kita berikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah ditraih oleh para atlet bola tangan. Terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan para atlet, semoga kedepan kita dapat meraih medali emas,” ungkapnya. (DHE)

  • Wadek Ubaya: RUU Omnibus Law Kesehatan Untuk Merampingkan Regulasi

    Wadek Ubaya: RUU Omnibus Law Kesehatan Untuk Merampingkan Regulasi

    SURABAYA, BANPOS – Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya dr Risma Ikawaty, Ph.D menilai RUU Omnibus Law Kesehatan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 bertujuan untuk merampingkan regulasi yang ada saat ini.

    “Tujuan RUU ini sebetulnya untuk merampingkan regulasi yang ada, tapi apakah itu sudah sesuai latar belakangnya,” kata Risma dihubungi di Surabaya, Senin.

    Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Ubaya itu mengungkapkan ada beberapa UU kesehatan yang usianya masih singkat, seperti UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan.

    “Saat ini, pemangku kepentingan berupaya mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di UU tersebut. Nantinya UU tersebut diganti atau seperti apa, itu perlu dijelaskan,” katanya.

    Dia meyakini RUU Omnibus Law Kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan pasien, juga memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan.

    “Yang menjadi polemik, mungkin kesannya terburu-buru dan ada pihak yang merasa tidak diikutsertakan. Menurut saya, harus dilihat urgensinya seperti apa, apakah saat ini dibutuhkan atau bagaimana,” ujar dosen Biomedik Ubaya itu.

    Risma menilai perlu adanya sosialisasi dari Kementerian Kesehatan kepada organisasi profesi kesehatan. Sebab, ada yang salah paham dari penyusunan RUU itu.

    “Saya belum melihat UU yang sebelumnya, tapi saya yakin UU ini dibuat untuk perbaikan. Hanya saja, perbaikan itu seperti apa, masing-masing organisasi profesi sudah menelaah dari RUU Kesehatan yang akan dibuat. Makanya, setiap organisasi harus diikutsertakan untuk duduk bersama, apakah sesuai urgensinya,” katanya.

    Mengenai penyebaran dokter yang kurang merata, dia mengakui bahwa di Indonesia masih butuh banyak tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah-daerah. Yang perlu difokuskan, bagaimana agar terjadi pemerataan.

    “Ini yang harus kita lebih fokuskan bagaimana agar terjadi pemerataan. Jangan sampai kita menambah jumlah, tapi ujung-ujungnya tetap tidak merata. Kerjanya tetap di Pulau Jawa dan kota besar. Apalagi, kemudian datang dari luar negeri, apakah mereka bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil. Jangan sampai hanya mau ditempatkan di kota besar saja,” ujarnya.

    Selain itu, adanya dokter asing harus mendapat perlakuan yang sama seperti dokter lokal. Mereka juga harus mau jika ditempatkan ke daerah.

    “Jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang harus dipikirkan. Kita bisa bayangkan dokter luar negeri masuk. Kalau dokter kita harus mau ke pedalaman, apakah mereka juga mau. Perlakuannya pun harus sama. Maka, saya setuju bahwa RUU ini perlu dikawal bersama,” ujarnya. (Red)

  • Senayan: RUU KUHP Produk Hukum Modern

    Senayan: RUU KUHP Produk Hukum Modern

    JAKARTA, BANPOS – Komisi I DPR mendukung penuntasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada Desember 2022 sehingga dapat segera diterapkan.

    Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Krisantus Kurniawan penuntasan, RKUHP menjadi UU dalam Paripurna pada Desember 2022 menjadi penting bagi bangsa Indonesia yang selama ini masih menggunakan produk hukum berasal dari masa kolonial.

    “Karena pertahanan membutuhkan acuan hukum yang tegas dan tidak membuat keraguan aparat negara dalam bertindak. Demikian pula arus informasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di dalam masyarakat yang demokratis dan sangat terbuka,” tuturnya dalam diskusi daring akhir pekan lalu.

    Dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator (NGOBRAS) bertajuk ‘Antihoaks RKUHP’ hadir juga Dr. Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo dan Dr. Kurnia Setiawan, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar).

    Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat I tersebut menampik tudingan bahwa RHUKP mendorong negara semakin otoritarian dan represif. Kata dia, justru sebaliknya RKUHP adalah produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perubahan masyarakat, perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern.

    “Nah, KUHP peninggalan Belanda yang berlaku saat ini memiliki kecenderungan menghukum, tidak memiliki alternatif sanksi pidana serta belum memuat tujuan dan pedoman pemindanaan. Jadi justru RKUHP yang diributkan sekarang ini justru produk hukum modern,” tuturnya.

    Senada dengan Krisantus, Hasyim Gautama memaparkan, tudingan tanpa dasar tentang RKUHP marak beredar di media sosial (medsos) dan bukan tidak mungkin karena keengganan melakukan konfirmasi dianggap sebagai kebenaran. “Kominfo sebagai Kementerian yang memantau arus informasi di media massa maupun internet menemukan salah satu hoaks tentang RKUHP adalah soal hukuman mati, ini informasi yang beredar di medsos dan cukup masif,” tuturnya menjawab pertanyaan salah satu peserta.

    Menurutnya terdapat dua faktor utama pemicu hoaks yakni faktor kepentingan dan faktor ekonomi. Untuk meminimalisir terperdaya oleh hoaks dibutuhkan kemampuan literasi yang baik dalam mengkonsumsi informasi.

    Dia membagikan, sejumlah langkah mudah menangkap hoaks, antara lain cermati alamat situs, jangan cuma membaca judul, memeriksa fakta, lakukan cek foto atau video dan ikut grup diskusi anti hoax.

    Mantan aktivis 1998 ini menjelaskan beberapa ciri penyebaran hoaks antara lain menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan atau pemujaan, sumber tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab, pesannya sepihak baik menyerang atau bahkan membela saja, mencatut nama tokoh berpengaruh.

    “Jika media berita, medianya pakai nama mirip media terkenal. Kemudian memanfaatkan fanatisme, atas nama ideologi atau agama, judul tidak cocok dengan isi, tampilan bersifat provokatif dan yang paling jelas adalah minta supaya dishare atau diviralkan,” pungkasnya. (RMID)