BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Koper Kaesang Nyasar Ke Medan, Batik Air Minta Maaf

    Koper Kaesang Nyasar Ke Medan, Batik Air Minta Maaf

    JAKARTA, BANPOS – Maskapai penerbangan Batik Air menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan klarifikasi, atas keluhan koper nyasar yang disuarakan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep melalui akun Twitter-nya, Minggu (13/11/2022).

    “Menanggapi keluhan tentang bagasi yang tidak diterima di bandar udara tujuan dari salah satu tamu atas nama Kaesang Pangarep, Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul,” ujar Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resminya, Senin (14/11/2022).

    Dalam klarifikasi atau penjelasan operasional dan layanan penumpang berjadwal internasional, terhadap penanganan bagasi nomor penerbangan ID-7130 rute Bandar Udara Internasional Changi, Singapura (SIN) tujuan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur (SIN) pada Minggu (13/11), Danang menyebut, pihaknya telah mengirimkan langsung bagasi dimaksud.

    “Batik Air telah mengirim langsung, sesuai alamat tamu dan sudah diterima pada Senin, 14 November 2022 pukul 02.30 WIB,”  kata Danang.

    Saat ini, Batik Air masih melakukan proses investigasi di internal, atas ketidaksesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara, yang dioperasikan sesuai nomor penerbangan dan kota tujuan (missload).

    “Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh, akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu,” pungkasnya.

    Belakangan, Batik Air memang selalu menjadi trending di media sosial. Setelah penyanyi Ari Lasso curhat ditinggal pesawat, untuk penerbangan dari Singapura pada 19 Oktober lalu.

    Kali ini, giliran putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep berbagi pengalaman tak mengenakkan, bersama Batik Air.

    “Horeeee naik Batik Air ke Surabaya, tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” kata Kaesang via Twitter, Minggu (13/11) pukul 18.28 malam.

    “Mungkin, emang aku sama koperku udah nggak sejalan,” imbuhnya.

    Kekasih Erina Gudono itu mencoba melucu dalam curhatannya.

    “Malem ini, punya alasan gak mandi ke ibuk karena koperku diterbangin sama Batik Air ke Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” tuturnya.

    Selain itu, Kaesang juga melempar guyonan lain.

    “Mas Bobby: Kopermu ilang?

    Mas Kaesang: Gak ilang, cuma mampir ke Kualanamu

    Mas Bobby: Gapapa, itu cobaan nikah

    Kekesalan Kaesang pada Batik Air, ditunjukkan dengan cara halus. Antara lain, dengan me-retweet cuitan lain, yang bernada miring untuk Batik Air.

    Misalnya saja, cuitan @harriepermana, yang menyebut: “Gokil emang Batik Air, tidak memandang bulu, mau rakyat jelata, mau artis, mau anak presiden, perlakuan tetap sama”.

    Serta kicauan @ultranald yang menautkan link berita Lion Air ada di peringkat 1 Daftar Maskapai Terburuk di Dunia. (RMID)

  • Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    SOLO, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Solo Jawa Tengah, Senin (14/11/2022).

    Presiden Jokowi bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiba di Masjid Raya Shiekh Zayed Solo sekitar pukul 07.25 WIB langsung masuk ke dalam masjid melaksanakan shalat.

    Presiden Jokowi bersama Presiden UEA kemudian keluar masjid untuk melakukan penanaman pohon di halaman masjid.

    Presiden Jokowi sempat menyapa warga sekitar, kemudian bersama Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed langsung meninggalkan lokasi. Kedua kepala negara itu hanya sekitar 15 menit kemudian meninggalkan masjid yang megah itu.

    Pada acara peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, juga dihadiri sejumlah pejabat ,antara lain Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah pejabat lain serta tokoh agama.

    Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Bapak Presiden dengan Presiden UEA datang ke masjid langsung menjalankan shalat di Masjid Sheikh Zayed yang sangat indah ini..

    Setelah itu, kata Ganjar, kedua kepala negara tersebut melakukan penandatanganan dengan waktu singkat. Ada dua doa yang dipanjatkan oleh KH Abdul Karim (Gus Karim) dan satunya dari pihak UEA.

    “Acara cukup sederhana dan waktu cukup singkat. Kemudian, Presiden melanjutkan acara menanam pohon,” kata Ganjar.

    Gubernur mengaku baru pertama masuk Masjid Sheikh Zayed dan sangat indah. Jawa Tengah sangat bangga memiliki masjid yang megah ini.

    Ganjar berharap masjid yang indah ini, selain bisa menjadi tempat ibadah dan menjadi pusat untuk memoderasi segalannya. Sehingga, masjid bisa untuk sentra orang berdiskusi dan fungsi utama ibadah.

    Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo dibangun mirip dengan masjid di Abu Dhabi UEA tersebut merupakan hadiah dari Pangeran UEA. Masjid yang memiliki kapasitas sekitar 4.000 orang itu, kini sudah selesai pembangunannya dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. (ANT)

  • Pabrik Rokok Gudang Garam Kebakaran, Satpol PP Kediri Terjunkan Tiga Unit Mobil Pemadam

    Pabrik Rokok Gudang Garam Kebakaran, Satpol PP Kediri Terjunkan Tiga Unit Mobil Pemadam

    KEDIRI, BANPOS – Salah satu pabrik yang dimiliki oleh produsen rokok PT Gudang Garam, Tbk memgalami kebakaran. Diketahui, lokasi kebakaran tersebut berada di unit 12 kawasan PT Gudang Garam.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Jawa Timur menerjunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api akibat kebakaran.

    “Kami menerjunkan tiga unit Damkar (pemadam kebakaran). Ini bagian dari kewajiban dan penanganan kami, sehingga kami back up dari personel Damkar,” kata Kepala Satpol PP Kota Eko Lukmono di Kediri, Selasa (8/11/2022).

    Ia mengatakan personel dari unit pemadam kebakaran langsung ke lokasi pabrik rokok Gudang Garam, begitu mendengar adanya kebakaran dan membantu memadamkan api.

    Pabrik rokok PT Gudang Garam, Tbk di Kediri, Jawa Timur mengalami kebakaran pada Selasa (8/11) tengah malam menjelang dini hari.

    Musibah kebakaran pabrik rokok Gudang Garam di unit 12 itu sempat tersebar di media sosial. Dari video yang beredar di media sosial, kebakaran api juga terlihat cukup besar. Asap pekat dan berwarna merah terlihat menjulang cukup tinggi.

    Selain api yang berkobar cukup besar, juga terdengar ledakan dari dalam area pabrik sekitar tiga kali. Selain itu, dari video yang beredar banyak kendaraan petugas di tepi jalan raya untuk pengamanan.

    Sementara itu, rilis yang diterima dari Manajemen PT Gudang Garam Kediri, menjelaskan bahwa kebakaran gudang di PT Gudang Garam Tbk tidak memengaruhi aktivitas operasional pabrik.

    Manajemen mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang nonproduksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.

    “Kebakaran yang terjadi pada Senin (7/10) malam tidak menimbulkan dampak apapun terhadap kegiatan operasional pabrik, karena lokasi tersebut adalah area penyimpanan barang penunjang yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi,” tulis manajemen PT Gudang Garam dalam keterangan yang diterima Antara di Kediri, Selasa.

    Saat ini kebakaran sudah berhasil dipadamkan oleh Unit Pemadam Kebakaran PT Gudang Garam Tbk, dibantu jajaran PMK Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota.

    Dalam musibah kebakaran tersebut, manajemen dari PT Gudang Garam, Tbk, Kediri juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut. (ANT)

  • Kasus Covid Melonjak Lagi, Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 Mulai Hari Ini

    Kasus Covid Melonjak Lagi, Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 Mulai Hari Ini

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Seluruh wilayah Indonesia. Menyusul lonjakan kasus Covid, terutama di Jawa dan Bali, yang mencapai angka 5.000 pada awal November 2022.

    Untuk wilayah Jawa dan Bali, perpanjangan tersebut dilakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2022, yang berlaku mulai hari ini, 8 November, hingga 21 November mendatag.

    Di luar Jawa Bali, kebijakan ditetapkan melalui Inmendagri Nomor 48 Tahun 2022, yang berlaku mulai hari ini, 8 November, hingga 5 Desember mendatang.

    “Hari ini kami sampaikan, bahwa PPKM tetap akan diperpanjang untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19,” kata Dirjen Bina Adwil Kementrian Dalam Negeri, Safrizal dalam keterangannya, Selasa (8/11).

    Subvarian Omicron XBB disebut menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus aktif di indonesia. Namun, beberapa pakar mengatakan, sebaran subvarian Omicron XBB di Indonesia masih relatif rendah.

    Sehingga, muncul kecurigaan bahwa kenaikan kasus aktif Covid-19, disebabkan oleh longgarnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di komunitas.

    “Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah, dan terus bersiaga dengan ancaman lonjakan kasus. Galakkan kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Tak kalah penting, vaksinasi dosis ketiga/booster harus terus didorong. Sesuai anjuran Kementerian Kesehatan,” tegas Safrizal. (RED/RMID)

  • YLKI Minta Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan

    YLKI Minta Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta Pemerintah untuk melarang penjualan rokok ketengan/batangan sebagai salah satu kebijakan guna optimalisasi kenaikan cukai rokok.

    “Seiring optimalisasi kenaikan cukai untuk melindungi masyarakat, maka perlu adanya larangan penjualan ketengan rokok di pasaran,” katanya dalam dalam konferensi pers secara daring, Senin.

    Masifnya penjualan rokok ketengan, lanjutnya, akan memudahkan anak-anak, remaja dan rumah tangga miskin dalam mengakses dan membeli rokok.

    “Selain itu, agar instrumen pengendalian rokok melalui cukai efektif, Pemerintah juga harus mengeluarkan aturan lain mengenai larangan iklan rokok di internet yang makin marak, termasuk rokok elektronik,” katanya.

    Berdasarkan monitoring YLKI dan Vital Strategis di 2021, selama pandemi dan meningkatnya e-commerce, iklan rokok di ranah digital sangat masif. Sebanyak 68 persen iklan rokok elektrik diunggah dalam kurun waktu Agustus-Desember 2021 dan 58 persen diiklankan via Instagram.

    “Fenomena ini akan berubah karena semakin banyak industri rokok yang tertarik dengan e-chig (rokok elektrik), termasuk industri rokok nasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut Tulus menilai kenaikan cukai rokok 10 persen tidak efektif melindungi masyarakat, tetapi pemerintah lebih dominan menggali pendapatan dari non pajak.

    Ia menyarankan Pemerintah menaikkan lebih tinggi lagi, minimal 20 persen agar efektif melindungi masyarakat serta diiringi oleh simplifikasi sistem cukai rokok.

    Simplifikasi cukai diperlukan untuk efektivitas perlindungan pada masyarakat dan potensi menggali pendapatan Pemerintah agar lebih besar dari kenaikan cukai tersebut. Jika tanpa penyederhanaan, sebutnya, sistem cukai dan kenaikan cukai lebih banyak menguntungkan industri rokok besar.

    Ia juga menilai cukai sendiri merupakan salah satu kebijakan yang cost effective untuk mengurangi prevalensi perokok. Semakin tinggi kenaikan cukai, maka semakin tinggi persentasenya dan semakin efektif untuk melindungi konsumen dan pengendalian konsumsi rokok.

    “Kenaikan cukai yang kecil ini membuat target RPJMN tidak akan tercapai dalam menekan angka prevalensi di kalangan remaja menjadi 8,7 persen pada tahun 2024. Target tersebut hanya akan tercapai jika terjadi kenaikan minimal 25 persen setiap tahun,” tuturnya.

    Selain itu, YLKI juga menyebut kenaikan cukai 5 tahunan sebesar 15 persen untuk rokok elektronik juga terlalu kecil, mengingat prevalensi rokok elektronik meningkat 10 kali lipat dan bahkan lebih besar di kalangan remaja. (ANT/AZM)

  • Ratusan Kendaraan Dinas Rusak Milik Pemkot Nunggak Pajak

    Ratusan Kendaraan Dinas Rusak Milik Pemkot Nunggak Pajak

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 500 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menunggak pembayaran pajak. Angka ini diperoleh berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) atau Samsat Kota Cilegon.

    Kepala UPTD PPD Cilegon Sutirja Wijaya mengatakan kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon yang menunggak pajak tersebut dikarenakan kondisi kendaraan yang rusak.

    “Total unit yang ada 2.300an unit kendaraan (milik Pemkot Cilegon) kalau tidak salah semuanya secara keseluruhan 500 an yang menunggak,” kata Sutirja Wijaya kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

    Sutirja mengatakan kendaraan yang menunggak pajak milik Pemkot Cilegon tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua. Lanjut Sutirja berdasarkan data yang diterima Samsat Cilegon per 30 September 2022 kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon tercatat 2.300 unit terdiri dari 905 unit kendaraan roda empat dan 1.395 unit kendaraan roda dua.

    “Kebanyakan roda dua (yang menunggak pajak),” ujarnya.

    Sutirja menduga alasan ratusan kendaraan itu nunggak pajak karena mungkin ketidaktahuan para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon tentang kendaraan yang rusak tidak dibayar pajaknya padahal pajak kendaraan harus tetap dibayar.

    “Itu mungkin ketidaktahuan sehingga tidak dianggarkan,” tuturnya.

    Sutirja menyarankan agar kendaraan yang rusak tersebut segera dilelang atau dihapuskan sebagai aset milik Pemkot Cilegon agar tagihan pajak kendaraan tidak terus membengkak.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Hendra Pradipta mengatakan bahwa terkait dengan pajak kendaraan merupakan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon. “Terkait pajak kendaraan dianggarkan di masing-masing OPD,” ujarnya.

    Hendra menambahkan termasuk kendaraan yang sudah rusak untuk pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab OPD masing-masing. “Yah selama masih tercatat,” tutupnya.

    Diketahui, hingga Oktober 2022 realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) Samsat Cilegon tercatat sudah 80 persen atau sebesar Rp115 miliar dari target Rp143 miliar. Capaian lainnya yang berhasil Samsat Cilegon raih yakni penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    (BBNKB) yang terealisasi sebesar Rp80 miliar dari target 116 miliar. Kemudian pada tahun 2021 juga Samsat Cilegon mencapai target PKB dari target Rp120 miliar berhasil terealisasi Rp130 miliar. (LUK)

  • Perannya Signifikan, DPRD Harap Pers Jaga Stabilitas

    Perannya Signifikan, DPRD Harap Pers Jaga Stabilitas

    PANDEGLANG, BANPOS-DPRD Kabupaten Pandeglang bersama Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Pandeglang (Porwan) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

    Kegiatan FGD dengan tema Profesionalisme Pers dalam penyajian Informasi kegiatan DPRD Kabupaten Pandeglang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk membangun kolaborasi antara media dengan DPRD Kabupaten agar setiap informasi dapat disampaikan kepada publik.

    Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, TB Udi Juhdi mengatakan, kegiatan FGD yang diinisiasi oleh Porwan tersebut tujuannya untuk membangun sinergitas antara wartawan dengan DPRD.

    “Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang baik selama ini, karena selama saya menjadi ketua DPRD beserta rekan-rekan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, merasa terkontrol kinerjanya. Tentunya perasaan utama adalah kami merasa terkawal di periode ini,” kata Udi saat memberikan  sambutan pada acara FGD, Sabtu (5/11).

    Oleh karena itu, lanjut Udi, semoga pengawalan yang dilakukan oleh media terus dilakukan hingga masa jabatannya berakhir. Karena dengan adanya kontrol dari media, dirinya merasa selalu diingatkan saat melaksanakan tugasnya.

    “Karena tanpa diingatkan, tanpa diberikan saran dan masukan, mungkin kami akan lengah dan hilang kendali,” katanya.

    Namun begitu, kata Udi, dalam melakukan pengawalan tersebut, pihaknya berharap agar media juga turut menjaga kondusifitas wilayah untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang.

    “Karena ketika satu persoalan di satu daerah muncul ke publik, menjadi pemberitaan nasional, apalagi salah satu program prioritas misal Program Strategis Nasional (PSN) atau program penanganan bencana dan program lainnya. Ketika hal tersebut terpublikasi menjadi isu nasional itu biasanya akan merugikan daerah itu sendiri,” ujarnya.

    Dijelaskannya, kerugian yang didapatkan oleh daerah itu sendiri karena pemerintah pusat menganggap bahwa daerah tersebut tidak kondusif. Jadi bukan hanya eksekutif dan legislatif saja ikut berperan, tetapi yudikatif juga senantiasa selalu  bergerak agar bagaimana caranya daerah itu menjadi kondusif.

    “Dengan kondusif nya daerah, tentunya akan mendorong para investor untuk datang berinvestasi. Nantinya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan pendapatan masyarakat,” terangnya.
    Udi menambahkan, berdasarkan pengamatannya bahwa dari sekian banyaknya kampus yang ada di Pandeglang, sekitar seribu sarjana diwisuda dan nantinya akan dikemanakan.

    “Tanpa adanya peluang-peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah melalui para investor-investor, para sarjana itu akan dikemanakan. Mari kita jaga kondusifitas agar jangan sampai membuat investor kabur dan merasa betah, nyaman dan terus meningkatkan investasinya di Pandeglang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tb. Asep Rafiudin Arief mengatakan, di era digitalisasi ini membangun kolaborasi antara media dengan DPRD itu penting.

    “Supaya terjadi sinkronisasi mantap dan bisa mencerdaskan masyarakat. Bagaimana informasi tersebut sampai ke publik,” katanya.(dhe/pbn)

  • Kebutuhan PPPK Capai 2.469 

    Kebutuhan PPPK Capai 2.469 

    PANDEGLANG, BANPOS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang secara resmi telah mengumumkan seleksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.469 formasi untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.

    Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022.

    Kabid Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Furkon mengatakan, pemerintah secara resmi sudah mengumumkan kebutuhan ASN PPPK tahun 2022.

    “Kabupaten Pandeglang mendapatkan kuota sebanyak 2.469 formasi. Untuk jabatan guru 1942 orang, nakes 456 orang dan tenaga teknis 71 orang,” kata Furkon kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tiga jabatan tersebut masuk dalam prioritas pemerintah untuk pengadaan PPPK tahun 2022. Dengan waktu seleksi diumumkan mulai tanggal 31 Oktober untuk guru dan 2 November untuk Nakes dan tenaga teknis.

    “Sedangkan waktu pendaftaran seleksi guru dimulai tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2022. Untuk Nakes dan teknis tanggal 2-14 November 2022,” terangnya.

    Dijelaskannya, untuk Pendaftaran seleksi PPPK dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id. “Jadi untuk pendaftaran langsung melalui portal ke BKN. Bukan ke BKPSDM Pandeglang,” tegasnya.
    Dikatakannya, pendaftaran PPPK Guru dibuka untuk pelamar prioritas 1, 2 dan 3. Jadi tidak ada untuk umum atau prioritas 4. “Kalau di Kabupaten Pandeglang, khususnya dan Banten umumnya, untuk pelamar prioritas 4 tidak tersedia. Jadi hanya untuk prioritas 1, 2 dan 3,” katanya.

    Furkon menjelaskan, untuk pelamar Prioritas I yaitu Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi. Artinya  pelamar prioritas I adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021.

    “Sedangkan pelamar masuk prioritas 2 ialah eks tenaga honorer Kategori II atau THK-II dalam data base BKN. Lalu untuk pelamar prioritas 3 yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun,” ucapnya.

    Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/.

    “Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Dan panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar,” paparnya.

    Dikatakannya lagi, alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi. Jadi nanti akan ada pengumumannya kembali.

    “Untuk waktunya paling lama tujuh hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah,” ungkapnya.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengungkapkan, seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

    “Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu (calo, red) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Tejo Lantik 48 Pejabat Di Lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Banten

    Tejo Lantik 48 Pejabat Di Lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Banten

    SERANG BANPOS – Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto melantik dan mengambil sumpah 38 pejabat administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Banten bertempat di Lapangan Apel Kemenkumham Banten Jumat (4/11/2022).

    Tejo Harwanto dalam siaran persnya, mengimbau kepada semua jajaran yang baru dilantik agar bekerja dengan baik. Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

    Didalamnya disampaikan bahwa PNS diberikan amanah untuk mengemban suatu jabatan karena dirasa memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diperlukan dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

    “Sebagaimana core values ASN Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), Saya berpesan agar saudara melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana jabatan yang saudara emban dengan teliti dan berhati-hati. Satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi kinerja organisasi terutama yang berkaitan dengan masyarakat,” katanya.

    Tejo juga mengingatkan jajaran untuk menjaga integritas dan meningkatkan layanan publik. Menurut Tejo, peningkatan layanan publik adalah salah satu parameter keberhasilan kinerja Kemenkumham. Sebagai pelayan publik, wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Selalu lakukan komunikasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara, serta selalu berinovasi dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Ingat, tugas dan fungsi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

    Tejo juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja di lantik dalam jabatan barunya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

    “Walaupun saat ini pandemi Covid-19 sudah melandai, namun setiap jajaran tetap waspada dengan adanya varian baru dengan selalu menerapkan pola hidup dan pola kerja yang sehat,” ujarnya.

    Pelantikan yang diawali dengan penampilan tarian dari Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dan Lapas Kelas IIA Tangerang ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Masjuno, Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kepala Divisi Keimigrasian Ujo Sujoto dan Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Asep Sutandar, Para Kepala Satuan Kerja serta tamu undangan lainnya. (RUS)

  • Rina, Deni dan Septo Diusulkan Jadi Pengganti Tranggono

    Rina, Deni dan Septo Diusulkan Jadi Pengganti Tranggono

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengusulkan tiga nama pengganti Pj Sekda Banten Moch Tranggono ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Informasi dihimpun, Jumat (4/11), tiga nama yang diusulkan ke Tito oleh Al Muktabar yakni, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, Asda III Deni Hermawan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Septo Kalnadi.

    “Suratnya sudah dikirim ke Pak Mendagri, sekitar 1 bulan yang lalu,” kata sumber di KP3B yang enggan disebutkan namanya.

    Ia menjelaskan, usulan 3 nama yang disampaikan oleh Al Muktabar ke Mendagri sebagai percepatan birokrasi di pemprov.

    “Pak Tranggono ini kan akan berakhir masa jabatanya pada tanggal 23 November. Seauai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, yakni selama enam bulan. Pak Tranggono ini kan ditunjuk sebagai Pj Sekda tanggal 23 Mei,” ungkapnya. (RUS)