BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bencana Banjir Melanda Kabupaten Lebak, Alfamart Cepat Berikan Bantuan

    Bencana Banjir Melanda Kabupaten Lebak, Alfamart Cepat Berikan Bantuan

    BAYAH, BANPOS – Alfamart dengan cepat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir yang melanda Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Bantuan Alfamart diberikan pada Kamis (13/10/2022) siang tadi.

    Ratusan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, teh celup, susu, mie instan, kecap, makanan kaleng, popok bayi dan dewasa serta air mineral diberikan melalui Posko di kantor Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

    Nur Fuad, Branch Manager Alfamart Serang menjelaskan bahwa Alfamart mempunyai kepedulian untuk memberikan bantuan terhadap bencana alam.

    “Bantuan ini merupakan aksi CSR nyata yang kita respon cepat saat kabar bencana kemarin terjadi,” terangnya.

    Ia menambahkan, bantuan diberikan melalui posko di kantor Kecamatan Bayah agar bisa disalurkan secara tepat sasaran, karena relawan akan membagikan langsung kepada korban di lokasi bencana terjadi.

    Muhammad Afran, Regional Corporate Communication Manager Alfamart menambahkan, pasca bencana ini korban membutuhkan sembako seperti makanan untuk keperluan logistik harian terlebih dahulu.

    “Bantuan dari Alfamart ini saat ini memang tepat dibutuhkan. Dan kami akan bagikan secepatnya ke lokasi terdampak,” jelas Khaerudin, Camat Bayah. (red)

  •  Ekspose Hasil Pendataan Stunting, Air Bersih Masih Jadi Persoalan 

     Ekspose Hasil Pendataan Stunting, Air Bersih Masih Jadi Persoalan 

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mencatat terjadinya sebuah keluarga berisiko stunting karena beberapa faktor salah satunya yaitu air bersih. Berdasarkan pendataan hasil tim audit stunting, di Kota Serang terdata sebanyak 8.406 keluarga berisiko stunting dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) sebanyak 37.000.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diungkap dalam kegiatan diseminasi audit kasus stunting tingkat Kota Serang, terdata sekitar 2.000 anak di Kota Serang yang mengalami stunting. Menurutnya, terjadinya stunting dikarenakan kondisi lingkungan yang kurang menunjang atau kumuh, bisa juga ketidaksiapan dari calon pengantin.

    “Air bersih juga menentukan. Jadi diseminasi audit kasus stunting di Kota Serang ini merupakan salah satu motivasi untuk menggerakkan kita bersama dari mulai Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda dalam rangka penyusunan anggaran,” ujarnya, Senin (10/10).

    Ia mengatakan, Pemkot Serang berkomitmen di Tahun 2022 ini untuk terus berupaya melakukan inovasi dalam rangka penanganan stunting. Hal ini juga sesuai dengan instruksi presiden melalui Perpres tahun 2021 dalam rangka penuntasan stunting dilakukan sampai tahun 2024, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan SK Walikota.

    “Kami siapkan (anggaran) dari semua OPD terkait dan Camat beserta Lurah dalam rangka penanganan stunting. Seluruh OPD harus berperan aktif bukan sekarang saja, sudah dimulai dari tahun 2022 awal,” katanya.

    Syafrudin mengaku untuk pencegahan stunting ini lebih sulit dikarenakan Pemkot Serang melakukan pencegahan dimulai dari hulu, sembari melakukan penanganan kasus stunting. Pihaknya akan terus berkoordinasi untuk memutus terjadinya keluarga berisiko stunting dengan memberikan penyuluhan bagi calon pengantin dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara intensif.

    “Pencegahannya ini akan lebih sulit, dilakukan dari masa mau nikah ini kita periksa bekerjasama dengan Kementerian Agama, apakah dari sisi usia sudah memenuhi syarat dan kondisi Kesehatan pun diperiksa. Kemudian setelah mengandung harus diperiksa di Puskesmas atau di Faskes lain, jadi memang dari semenjak awal sebelum nikah sampai melahirkan sampai usia bayi 2 tahun (pencegahannya),” tandas Syafrudin.

    Sementara itu, Kepala DP3AKB, Anton Gunawan, menyampaikan hasil monitoring di Kelurahan Cilowong yang disampaikan oleh tim pakar salah satunya yaitu permasalahan air bersih. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan air bersih di lingkungan tersebut masih minim sekali.

    “Untuk kebutuhan air bersih saja mereka tadi disampaikan oleh tim pakar, harus beli sehari kurang lebih Rp20.000, mungkin itu hasil kesepakatan di warga untuk operasional dan segalanya biar air itu selalu terjaga,” katanya.

    Oleh sebab itu, untuk kebutuhan air bersih khususnya di wilayah tersebut, kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan PDAB, Bappeda dan DPUTR untuk menambah kebutuhan air bersih bagi warga Cilowong. Sejumlah alternatif untuk memastikan ketersediaan air bersih itu pun telah disampaikan baik dengan cara pengiriman secara rutin atau membuat penampungan air bersih dengan volume lebih besar.

    “Untuk warga Cilowong ini beberapa hal telah disampaikan alternatif-alternatif yang akan ditempuh, apakah itu dikirim secara rutin atau dibuat penampungan yang lebih besar, sehingga kebutuhan untuk air bersih minimal bisa terpenuhi,” terangnya.

    Anton menjelaskan, kegiatan diseminasi bertujuan untuk menindaklanjuti potensi-potensi yang telah  didapatkan berdasarkan pendataan oleh tim audit. Pada kegiatan tersebut, tim pakar atau tim ahli memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti di tahun 2022 akhir dan di tahun 2023 bersama dengan OPD-OPD terkait.

    “Disebutkan misalnya DPUTR menangani air bersih, dari Dinkes sampai kepada Disdukcapil ini terbahas. Karena keterkaitan dengan administrasi kependudukan dalam rangka mendapatkan JKN,” terangnya.

    Data stunting di Kota Serang untuk Tahun 2022 per bulan Agustu berdasarkan sumber Dinkes sebanyak 2.111 kasus stunting. Kemudian untuk penanganannya ada dua jenis yaitu penanganan secara sensitif dan penanganan non sensitif.

    “Penanganan non sensitif ini teknis oleh Dinkes seperti pemberian makanan tambahan, imunisasinya dan lainnya. Sementara penanganan sensitif dilakukan OPD-OPD terkait seperti kebersihan lingkungan, air bersih, Pendidikan calon pengantin atau penyuluhan,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Program RPJMD 2016-2021, Proyek KPT Miliaran Terbengkalai 

    Program RPJMD 2016-2021, Proyek KPT Miliaran Terbengkalai 

    CILEGON, BANPOS – Proyek pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di Lingkungan Lebak Wuluh, Kelurahan Bulakan, Kecamatan mencapai miliaran, berdasarkan data lpse.cilegon.go.id, pengadaan  Cibeber, Kota Cilegon terbengkalai padahal proyek tersebut menghabiskan APBD Kota Cilegon hingga miliaran.

    Hasil pantauan BANPOS di lapangan pada Kamis (6/10) proyek pembangunan KPT tersebut hanya terpasang pondasi yang dikelilingi semak belukar seperti bukan kawasan pertanian yang di canangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Cilegon. Diketahui lahan proyek KPT sekitar 9,7 hektar.

    Hasil penelusuran BANPOS anggaran yang sudah dihabiskantanah tahun 2019 sekitar Rp 5,1 miliar kemudian pembuatan DED tahun 2018 Rp 974 juta dan tahun 2021 membangun prasarana pertanian atau pondasi Rp 1,4 miliar. Proyek tersebut juga diketahui merupakan salah satu program RPJMD 2016-2021 milik pasangan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi.

    Salah satu warga sekitar yang namanya minta dirahasiakan menceritakan proses pembangunan KPT tidak pernah disosialisasikan oleh Pemkot Cilegon kepada masyarakat sekitar. Saat ini pembangunan KPT itu hanya sebatas pondasi. 

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan pada proses pembebasan lahan waktu itu, sejumlah tanah milik warga, beberapa hektar dibebaskan untuk KPT, bahkan ada beberapa bidang tanah milik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dari Dapil Cilegon-Cibeber ikut dibebaskan. 

    “Kurang tau mau dibangun apa, tanah masyarakat dibeli pemerintah (Pemkot Cilegon), orang sini, ada Anggota Dewan juga yang punya tanah dibebasin (untuk KPT),” tuturnya saat ditemui di sekitar KPT.

    Ia mengaku hanya mengetahui lahan yang dibebaskan tersebut untuk penghijauan. “Saya taunya untuk penghijauan, tapi penghijauan apa juga saya kurang tahu. Tadinya di ratain pakai backhoe, sebelumnya belum ada rumput. Sini Lebak Waluh, Bulakan,” kata warga setempat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon Efa Sarifah membenarkan jika KPT saat ini baru pondasi. “2022 hanya pagar aja, supaya semua bisa terawasi, jadi tidak semua orang bisa keluar masuk, aset tanah bisa dipertahankan,” kata Efa saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (9/10).

    Lebih lanjut, Efa menjelaskan jika luas KPT sekitar 9,7 hektar.  Tahun ini pemagaran akan dilakukan di APBD Perubahan 2022. “Kalau penanaman belum, itu kan kegiatannya dari tahun 2017 ya, sebelum saya (Kepala DKPP). Lokasinya di situ segala sudah keputusan yang lalu. Kita hanya meneruskan secara gradual (bertahap) agar KPT ini bisa dimanfaatkan. Tadinya bisa kita menanam melon, atau apa, kendalanya tidak ada air tidak ada listrik. Namanya alang-alang ya, belum ada biaya pemeliharaan,” tutupnya. (LUK/RUL)v

  • Pemkot Kebut Realisasi APBD

    Pemkot Kebut Realisasi APBD

     

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang kejar tayang realisasi APBD triwulan III bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 yang baru mencapai 53,62 persen. Hal itu dikarenakan masih adanya OPD yang belum melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, salah satunya OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik namun belum terbayarkan.

    Hal itu diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin, usai menggelar rapat koordinasi, evaluasi realisasi APBD dan laporan hasil pembangunan Pemerintah Kota Serang periode bulan agustus 2022 di Aula Bank BJB Banten, Kamis (6/10). Menurutnya, rapat tersebut dilaksanakan setiap bulan untuk mengukur kinerja OPD khususnya berkaitan dengan realisasi anggaran.

    “Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Laporan OPD setelah direkap secara keseluruhan tercatat mencapai 53,62 Persen. Realisasi anggaran ini sudah termasuk bagus, ini sudah diatas 50 Persen sampai Agustus, kalau sampai Oktober ini sudah 60 persen, jadi sudah saya anggap bagus,” ujarnya.

    Syafrudin mengungkapkan ada beberapa OPD yang realisasinya mencapai angka 53 persen, dan ada juga realisasi yang masih di bawah 40 persen, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Diskominfo, serta DP3AKB. Sementara realisasi tertinggi dilakukan oleh OPD Kesbangpol, Sekretariat Daerah Kota Serang dan Kecamatan Walantaka.

    “Saya apresiasi yang sudah merealisasikan tertinggi, mudah-mudahan terus ditingkatkan hingga 90 persen. Paling tidak yang saya inginkan bisa diatas 95 persen karena ini harus diselesaikan,” tegasnya.

    Ia menyebut bahwa untuk OPD DPUTR dan Diskominfo serapannya masih rendah, karena ada pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan tetapi belum dibayar. Meskipun demikian, pihaknya meminta agar akhir Triwulan III ini, serapan anggaran bisa dilakukan secara maksimal sesuai dengan target.

    “Saya tekankan untuk segera merealisasikan sampai triwulan ini mau habis, mudah-mudahan triwulan depan selesai,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Syafrudin mengungkapkan bahwa APBD Kota Serang mencapai angka Rp1,3 triliun dengan kebutuhan mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Oleh sebab itu, pihaknya perlu menggali inovasi untuk menutup defisit sebesar Rp148 miliar dengan menggali potensi yang ada.

    “Ada beberapa yang harus kita gali kembali, sekitar Rp148 miliar yang harus kita cari lagi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup defisit baik dari dalam maupun luar. Dari dalam inovasi potensi harus digali, harus jemput bola seperti Bankeu, jangan sampai peluang ada tapi tidak dijemput,” tandasnya. 

    Senada disampaikan Asda 2 Perekonomian dan Pembangunan, Yudi Suryadi. Ia menjelaskan terkait beberapa OPD yang realisasinya berada dibawah angka 40 Persen dikarenakan beberapa OPD yang merupakan berkaitan dengan fisik sehingga realisasi belum dapat tercapai.

    “Karena memang rata-rata OPD yang ada fisik itu pasti agak terhambat karena kita akan bayar manakala fisiknya sudah selesai. Kalau yang besar-besar seperti halnya Kesbangpol, bukan fisik yang berkaitan dengan sosialisasi dan kegiatan pembinaan atau honor itu bisa cepat selesai,” jelasnya. 

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk setiap OPD agar menyampaikan ekspos apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka merealisasikan anggaran. Sebab, saat ini masih ada sejumlah OPD yang belum memberikan rincian dan hasil dari realisasi anggaran pada Triwulan III ini. (MUF/AZM)

  • Perempuan Banten Maksimalkan Ketahanan Keluarga

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten memaksimalkan peran perempuan guna memperkuat dan menjaga ketahanan keluarga daerah. 

    Pj  Sekda Banten Moch Tranggono kemarin saat membuka Bazar Banten Tangguh Ekonomi Tumbuh di halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, dalam rangkaian HUT  Banten HUT ke 22, turut tunjukkan ketangguhan para perempuan Banten dalam menjaga ketahanan keluarga.

    “Kenaikan harga energi dan bahan pangan dunia, Pemprov Banten berupaya mengendalikan inflasi,” ungkapnya.

    “Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional,” tambahnya.

    Dikatakan, Pemprov Banten dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pasar murah, kerjasama antar daerah, serta ketahanan pangan (pertanian dan peternakan)

    “Alhamdulillah, melalui bazar hari ini geliat UMKM terlihat setelah terdampak pandemi Covid-19,” ungkap M Tranggono.

    “Semoga kegiatan ini berkah dalam rangka untuk masyarakat Banten,” pungkasnya.

    Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tine Al Muktabar Optimis peran perempuan dalam ketahanan keluarga.

    “Salah satu peran TP PKK adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Salah satu faktor ketahanan keluarga adalah faktor ekonomi,” ungkapnya.

    “Perempuan memiliki potensi yang sangat besar sebagai pelaku usaha yang bisa menguatkan ketahanan keluarga,” tambah Tine.

    Dikatakan, Bazar Banten Tangguh Ekonomi Tumbuh yang digelar dalam rangka HUT Ke-22 Provinsi Banten membuktikan bahwa rata-rata pelaku usaha kecil atau industri rumahan dikelola para perempuan.

    Masih menurut Tine, dari Tim Penggerak PKK sudah banyak melakukan pembinaan terhadap perempuan.

    “Kami banyak mengangkat potensi-potensi, baik itu aspek pangan sampai dengan kerajinan tangan,” ungkapnya.

    ‘Proses-proses pembinaan dilakukan sehingga menghasilkan produk-produk yang layak jual. Termasuk proses packagingnya sampai proses pemasarannya,” papar Tine.

    Dijelaskan, TP PKK Provinsi Banten bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten untuk pelaku usaha kecil dalam melaksanakan proses pelatihan.  Serta akan menggandeng mitra dari akademisi Universitas Indonesia.

    “Kami akan dorong pelaku usaha mikro ini menjadi usaha kelas menengah. Mudah-mudahan, nanti bisa sampai usaha menengah, Jadi ini proses yang bertahap,” pungkasnya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten Babar Suharso mengungkapkan bazar untuk membantu masyarakat Serang dan sekitarnya serta UMKM. Saling memperkuat menjaga stabilitas harga, dan keterjangkaun harga. 

    “Untuk kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

    Dijelaskan, bazar melibatkan 150 pelaku UMKM, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Bank Banten, Bank BJB, Bank Bukopin serta Jamkrida.

    Bazar turut dimeriahkan dengan durian gratis, kambing guling gratis, penyaluran sembako, hingga pencairan BLT BBM. (RUS/AZM)

     

  • Hadiri Seren Taun, Bupati Ajak Lestarikan Adat Budaya

    Hadiri Seren Taun, Bupati Ajak Lestarikan Adat Budaya

    LEBAK,BANPOS- Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani menggelar Upacara Adat Seren Taun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh, dimana acara ini rutin dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibarani, Kecamatan Cirinten. Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya beserta jajarannya hadir untuk melihat dan ikut memeriahkan kegiatan tersebut.

    Iti mengatakan, acara Seren Taun ini adalah kegiatan yang bisa memicu gairah masyarakat untuk mempertahankan adat budaya, ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kasepuhan Cibarani yang sudah menjaga serta melestarikan adat dan tradisi.

    “Pelaksanaan Seren Taun ini menjadi salah satu upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya adat tradisional, dimana hal tersebut selaras dengan program pengembangan pariwisata budaya dan visi Kabupaten Lebak yaitu menjadikan Kabupaten Lebak menjadi destinasi unggulan nasional berbasis potensi lokal,” kata Iti di hadapan masyarakat adat Cibarani dan wartawan.

    Iti juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kasepuhan Cibarani untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan, kerukunan lingkungan, dan melestarikan adat istiadat yang sudah diwariskan turun temurun.

    “Mari bergandengan tangan bersama membangun Kabupaten Lebak melalui pelestarian potensi keunikan adat dan budaya yang dimiliki sehingga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu Ketua Adat Kasepuhan Cibarani, Abah Dulhani mengatakan bahwa Upacara Seren Taun bukan saja sekedar menjalankan amanah dari para leluhur tapi juga sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan mensyukuri hasil pertanian.

    “Ini bukan hanya sekedar acara pesta kampung, ini adalah wujud rasa syukur kami atas apa yang telah didapatkan, melalui rasa syukur itulah kami membangun silaturahmi kekeluargaan yang erat di lingkungan masyarakat adat,” kata Abah Dulhani.

    Ia menjelaskan, Upacara Adat Seren Taun ini dilaksanakan mulai dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 2022 dengan serangkaian acara tradisi, seperti Pertunjukan Angklung, Rasul Pare Di Leuit, Balik Taun Rendangan, Ngaremokeun, Rasul Seren Taun, dan Panandaran.

    “Setiap tahun kami menjalankan amanah leluhur untuk melaksanakan tradisi (Seren Taun) ini dan semoga bisa dijalankan sesuai marwahnya,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Tagih Penunggak Pajak, Pemkot Gandeng Kejaksaan

    Tagih Penunggak Pajak, Pemkot Gandeng Kejaksaan

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, Pemerintah Kota Serang dalam hal ini melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang menggelar Rapat Evaluasi Pemerintah Kota Serang dan Kejaksaan Negeri Serang, di Aula Sekretariat Daerah Kota Serang, Selasa (4/10).

    Rapat Evaluasi antara Pemerintah Kota Serang dan Kejaksaan Negeri Kota Serang tersebut merupakan bentuk Kerjasama terkait Penanganan masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penagihan Pajak tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kota Serang.

    Kerjasama antara Pemkot Serang dengan Kejari Serang prihal penagihan pajak tertunggak tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Serang dalam penagihan pajak dengan jumlah besar.

    Seperti yang disampaikan Walikota Serang Syafrudin usai membuka acara rapat evaluasi tersebut menyampaikan bahwa dalam proses penagihan pajak tersebut terdapat beberapa penunggak pajak yang sudah sekitar 2 Tahun hingga 5 Tahun lebih tak kunjung membayar PBB P2 kepada Pemerintah Kota Serang.

    Sehingga hal tersebut diberikan secara langsung kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Serang dalam proses penagihan.

    “Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Serang, sehingga penagihan pajak tertunggak dalam nilai besar diatas 100 juta, ada juga yang menunggak 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang diatas 5 tahun, ini kami serahkan kepada Kejari, kuasa khusus untuk menagih para wajib pajak yang menunggak” ungkap Syafrudin.

    Target dari penagihan pajak tertunggak tersebut diberikan batas hingga bulan Desember, namun setelah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Serang sebelum mencapai bulan desember sudah mencapai 50 Persen.

    “Alhamdulillah sebelum desember sudah sekitar 50 persen lebih dari yang ditargetkan dari Pemerintah Kota Serang” tambahnya.

    Membenarkan hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D Simandjuntak mengungkapkan bahwa Memang ada beberapa hal yang mungkin bagi Pemerintah Kota yang begitu sulit untuk masalah penagihan-penagihan, sehingga pihak Kejari Serang diberikan kuasa khusus untuk melakukan penagihan-penagihan kepada penunggak pajak.

    “Yang kemungkinan susah itu memang hanya masalah pemberian angsuran-angsuran dan kredit-kreditnya mungkin karena besar nilai tunggakannya, sehingga mereka meminta pembayaran secara nyicil” ungkap Freddy.

    Namun hal tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kota Serang sebagai pemberi kuasa apakah berkenan atau tidak untuk memberikan angsuran kepada Penunggak Pajak.

    “kami juga berikan kepada pemberi kuasa, jika memang berkenan untuk dilakukan maka kami akan melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan pemberi kuasa kepada kami” lanjut Freddy.

    Menambahkan hal serupa Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W. Hari Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sekitar 58 Surat Kuasa Khusus, dengan rincian 92 NOPBB dan 4 NPWPD total yang sudah tertagih yaitu 1.1 Miliyar, sehingga masih terdapat sisa sekitar 1.4 Miliyar dari total semua tadi 58 SKK tadi yaitu 2.5 Miliyar.

    “Tentunya ini akan bertahap, tadi disampaikan diberi opsi pada saat pemeriksaan itu diberi opsi untuk mengangsur sampai 31 Desember 2022, Mudah-mudahan angka 2.5 Miliyar ini yang sudah kita berikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri ini dapat tertagih sampai akhir tahun ini” tutur Hari.

    Hari menambahkan bahwa sejauh ini belum ada kasus penunggakan pajak hingga naik kepada Hukum Perdata karena hal tersebut merupakan litigasi sehingga dapat diselesaikan diluar pengadilan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Serang Syafrudin, Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D Simandjuntak, Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang, serta seluruh Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Serang. (MUF/AZM)

  • Bawaslu Gandeng Wartawan Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif

    Bawaslu Gandeng Wartawan Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif

     

    SERANG, BANPOS – Menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menggandeng wartawan Kota Serang, kemarin di salah satu hotel di Kota Serang. 

    Hal ini dilakukan sebagai upaya Bawaslu untuk menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dengan keterbatasan personelnya.

    Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi, Masyarakat dan Humas pada Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono, menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang, pihaknya harus melakukan pengawasan partisipatif yang tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Meski begitu, pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu, harus bersama masyarakat, supaya sadar untuk bersama-sama mengawasi pesta demokrasi ini.

    “Bawaslu sendiri memiliki keterbatasan personel, sehingga mungkin dirasa kurang maksimal. Kalau masyarakat sadar dan paham serta mau mengawasi Pemilu ini, saya yakin outputnya hasil Pemilu akan lebih baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bawaslu Kota Serang telah menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif pada ajang Pilkada tahun 2019. Meskipun kegiatan tersebut merupakan program Bawaslu RI, namun pihaknya telah menjalin mitra dengan masyarakat untuk diberikan pemahaman berkaitan dengan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

    “Terkait dengan pengawasan partisipatif, dulu kami sudah melakukan, walaupun itu program dari bawaslu RI yaitu sekolah kader pengawasan partisipatif. Meskipun belum banyak, tapi kita sudah ada kader-kader dan itu adalah mitra kami juga yang ada di masyarakat,” tuturnya.

    Rudi menjelaskan bahwa pelanggaran Pemilu biasanya banyak terjadi di masa kampanye. Berkaca pada Pemilu tahun 2019, pihaknya menerima laporan dan temuan sebanyak 111 kasus yang kemudian satu kasus pelanggaran pidana Pemilu naik ke Pengadilan.

    “Kebanyakan pelanggaran Pemilu itu ada di masa kampanye yaitu terkait dengan alat peraga kampanye dan sebagainya. Ke depan, Bawaslu RI akan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang nantinya akan kami antisipasi, tentu setelah adanya IKP baru kita bisa menindaklanjuti,” tandasnya.

    Ketua Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Fauzan Dardiri mengatakan, ada beberapa peran pers dalam mengawal Pemilu berintegritas. Peran tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satunya pers memiliki peran sebagai informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan, termasuk pers sebagai lembaga ekonomi.

    “Dalam informasi, pers memiliki fungsi untuk menginformasikan latar belakang, maksud dan tujuan sampai dengan hasil Pemilu. Untuk pendidikan, pers dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar,” ungkapnya.

    Pers sebagai kontrol sosial, kata Fauzan, berperan melakukan pengawasan pelaksanaan, pelaksanaan jadwal dan waktu, pengawasan terhadap penegakan aturan pelaksanaan, peserta, pemilih dan hasil Pemilu. Kemudian, untuk peran hiburan, media menyajikan informasi yang dapat memberikan penyegaran, menghilangkan ketegangan, menghilangkan gesekan-gesekan antar peserta Pemilu dan tim sukses.

    “Pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus bisa menengahi dengan melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan Undang-undang, sehingga pasca Pemilu tak berdampak terhadap ketegangan di masyarakat,” tandasnya. (MUF/AZM)

  •  Serapan Anggaran Kota Tangerang TA 2022 Masih Rendah 

     

    TANGERANG, BANPOS – Hingga akhir September, serapan anggaran Kota Tangerang untuk tahun anggaran (TA) 2022 dianggap masih rendah. Sebab hingga akhir September organisasi perangkat daerah (OPD) baru menyerap 54 persen saja.  

    Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota  Tangerang Herman Suwarman berharap adanya kegiatan lelang yang telah berjalan akan mendongkrak persentase serapan. “Sampai saat ini serapannya baru sekitar 54 persen,” tegas Herman, Senin (3/10) usai apel Hari Kesaktian Pancasila di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.  

    Herman menjelaskan, jumlah itu masih di bawah angka ideal di mana seharusnya sudah di atas 60 persen. “Untuk yang belum maksimal akan kita tingkatkan dan alhamdullilah kemarin banyak kegiatan yang dilelang dan mungkin penyerapannya akan bertambah ke depan,” ungkapnya. 

    Disinggung apakah tidak ada pendampingan khususnya dari pemerintah pusat supaya serapan anggaran lebih maksimal tanpa khawatir OPD bakal  terkena permasalahan hukum di kemudian hari. “Bimbingan dan dorongan dari pusat ada, khususnya untuk ketentuan-ketentuan dalam menjalankan kegiatan tanpa melanggar aturan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam amanat apel pagi Hari Kesaktian Pancasila menyampaikan, anggaran perubahan  untuk tahun 2022 sudah disahkan sejak dua minggu lalu bersama DPRD, selain itu juga telah dilakukan pembahasan bersama pemerintah  dengan Provinsi Banten. 

    “Harus sudah diumumkan kegiatan-kegiatan yang mesti dilelang. Harus lebih  responsif pegawai Pemkot Tangerang untuk menyikapi kegiatan pembangunan,” ujarnya. 

    Sebab APBD yang sudah direncanakan harus bisa diserap di masyarakat dalam rangka mendorong  gerakan perputaran uang dan ekonomi di masyarakat. “Maka, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Karena ini menjadi perhatian pusat bahkan presiden, termasuk pemprov,” ujarnya. (MADE/BNN)

  • Target Investasi Rp670 Miliar  

    Target Investasi Rp670 Miliar  

    0PANDEGLANG, BANPOS-Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, targetkan investasi di Kabupaten Pandeglang, tahun 2022 sebesar Rp670 miliar.

    Untuk realisasi yang terhitung mulai dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2022, realisasinya mencapai Rp 500 juta. Investasi yang terbesar dihasilkan dari usaha peternakan.

    Analis Kebijakan Penanaman Modal (PM) DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, Tedy Fauzi mengatakan, target investasi tahun 2022 sebesar Rp 670 Miliar.

    “Sampai bulan Agustus 2022, terealisasi sebesar Rp500 miliar. Kita optimistis, sampai akhir tahun target bisa tercapai maksimal,” kata Tedy kepada wartawan, Senin (3/10).

    Dijelaskannya, investasi terbesar yang ditanamkan oleh investor di Kabupaten  Pandeglang adalah usaha peternakan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, target investasi cukup besar yaitu Rp2,9 triliun.

    “Itu dari transaksi terbesar, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tapi kalau dari segi target, kita optimistis di akhir tahun ini tercapai. Cuma tidak seperti tahun kemarin, targetnya mencapai Rp2,9 triliun,” jelasnya.

    Oleh karena itu, lanjut Tedi, untuk tahun tahun ini pihaknya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp800 miliar sampai Rp900 miliar.

    “Kalau misalkan bicara sudut pandang target, itu antara tahun lalu dengan sekarang, tidak ada penurunan. Tapi kalau misalkan dibandingkan angka realisasi investasi tahun kemarin iya, karena memang nggak bisa realisasi investasi itu dibanding-bandingkan,” ujarnya.

    Menurutnya, realisasi investasi tidak bisa dibanding-bandingkan, karena memang datanya fluktuatif dan ditentukan oleh investor yang masuk, merealisasikan investasinya.

    “Misalkan sekarang banyak nggak masuk, karena untuk pelaporan realisasi itu 2 – 3 tahun, baru terlihat sebetulnya. Karena mereka merealisasikan investasinya, istilahnya mereka (investor,red) bakar uang di Pandeglang,” jelasnya.

    Setelah investor bakar uang, lanjut Tedi, nanti nilai tersebut yang dilaporkan. Misalkan, tahun ini tidak lakukan bakar uang, tahun sama dan tahun ketiga sama, maka besar kemungkinan tidak akan ada laporan realisasi investasi.

    “Karena memang melaporkannya nihil. Ini karena memang tidak bisa dipaksakan ke investor. Kalau misalkan itu segera investasi, saya sudah lakukan investasi, tapi kok nilainya nol, jadi tidak ada penambahan. Bangunan segitu saja, lahan kami nggak lakukan penambahan pembebasan kembali, perluasan cuman segitu saja, paling ada tenaga kerja,” bebernya.

    Untuk tahun ini, kata Tedi, realisasi target optimis akan tercapai, karena ada beberapa objek yang belum dilaporkan. Kemungkinan akan dilaporkan pada akhir tahun.

    “Sekarang belum merealisasikan kegiatannya 100 persen. Kalau target optimistis tercapai,” ungkapnya.(dhe/pbn)