BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bus KPK Tiba di Kota Cilegon, Walikota Helldy Canangkan Anti Korupsi

    CILEGON, BANPOS – Roadshow Bus KPK  sudah datang di Kota Cilegon. Rombongan Bus KPK ini disambut meriah oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak sekolah sampai dengan komunitas yang berjejer menyambut parade bus KPK di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon, Senin (03/10).

    Pemerintah Kota Cilegon sengaja menyiapkan penyambutan kedatangan Tim Roadshow Bus KPK di Kota Cilegon dengan melakukan parade melintasi pusat Kota Cilegon dan Tugu Landmark Cilegon menuju Alun-alun Kota Cilegon.

    “Roadshow Bus KPK ini merupakan salah satu program kampanye Antikorupsi yang dirangkaikan dengan kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi publik tentang gerakan pemberantasan korupsi dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi,” tandas Walikota Cilegon, Helldy Agustian sebagaimana rilis Dinas Kominfo yang diterima Banten Pos, kemarin.

    Lebih lanjut Helldy menyampaikan keterkaitan masyarakat dalam memberantas korupsi sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Kota Cilegon.

    “Partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi menjadi hal yang penting, sebab tanpa partisipasi dari masyarakat efektifitas dan upaya KPK dalam memberantas korupsi menjadi tidak optimal,” papar Helldy.

    Oleh karenanya, Helldy berharap adanya Roadshow Bus KPK ini dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat untuk berani melawan korupsi. “Saya harap Roadshow Bus KPK ini dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat Cilegon agar lebih berani lagi untuk memberantas korupsi, sehingga kedepan Kota Cilegon dapat menjadi Kota yang bebas dari Korupsi,” ucap Helldy.

    Sementara itu Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Wuriono Prakoso menyampaikan, salah satu tujuan Roadshow Bus KPK ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendidikan bagi publik agar supaya dapat mengetahui tentang korupsi dan berani untuk memberantasnya.

    “Bus ini lebih diperuntukan untuk pendidikan publik, jadi mengajak kepada seluruh komponen anak bangsa untuk bahu membahu memberantas korupsi, sebab KPK ga bisa bekerja sendiri. Kita semua harus bersama – sama memberantas korupsi demi merubah nasib Indonesia yang lebih baik,” terang Wuriono.

    “Melalui Roadshow Bus KPK ini masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan KPK. Sekaligus mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang antikorupsi. Masyarakat juga dapat masuk ke dalam Bus dan mengikuti survei atau kuis KPK. Nah, bagi masyarakat yang beruntung akan mendapatkan merchandise eksklusif dari KPK secara gratis,” tutur Wuriono.

    Sebagai informasi, selain pameran pelayanan publik Bus KPK, Pemerintah Kota Cilegon juga menggelar acara pameran gerai OPD Se- Kota Cilegon yang didalamnya terdapat pelayanan kependudukan, UMKM, Perbankan, Perpustakaan keliling, SIM Keliling, Pentas Seni Budaya, Donor Darah, dan Vaksinasi. (BAR/RUL)

  • Bus KPK Tiba di Kota Cilegon, Walikota Helldy Canangkan Anti Korupsi

    Bus KPK Tiba di Kota Cilegon, Walikota Helldy Canangkan Anti Korupsi

    CILEGON, BANPOS,- Roadshow Bus KPK sudah datang di Kota Cilegon. Rombongan Bus KPK ini disambut meriah oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak sekolah sampai dengan komunitas yang berjejer menyambut parade bus KPK di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon, Senin (03/10).

    Pemerintah Kota Cilegon sengaja menyiapkan penyambutan kedatangan Tim Roadshow Bus KPK di Kota Cilegon dengan melakukan parade melintasi pusat Kota Cilegon dan Tugu Landmark Cilegon menuju Alun-alun Kota Cilegon.

    “Roadshow Bus KPK ini merupakan salah satu program kampanye Antikorupsi yang dirangkaikan dengan kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi publik tentang gerakan pemberantasan korupsi dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi,” tandas Walikota Cilegon, Helldy Agustian sebagaimana rilis Dinas Kominfo yang diterima banpos.co, kemarin.

    Lebih lanjut Helldy menyampaikan keterkaitan masyarakat dalam memberantas korupsi sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Kota Cilegon.

    “Partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi menjadi hal yang penting, sebab tanpa partisipasi dari masyarakat efektifitas dan upaya KPK dalam memberantas korupsi menjadi tidak optimal,” papar Helldy.

    Oleh karenanya, Helldy berharap adanya Roadshow Bus KPK ini dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat untuk berani melawan korupsi.

    “Saya harap Roadshow Bus KPK ini dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat Cilegon agar lebih berani lagi untuk memberantas korupsi, sehingga kedepan Kota Cilegon dapat menjadi Kota yang bebas dari Korupsi,” ucap Helldy.

    Sementara itu Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Wuriono Prakoso menyampaikan, salah satu tujuan Roadshow Bus KPK ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendidikan bagi publik agar supaya dapat mengetahui tentang korupsi dan berani untuk memberantasnya.

    “Bus ini lebih diperuntukan untuk pendidikan publik, jadi mengajak kepada seluruh komponen anak bangsa untuk bahu membahu memberantas korupsi, sebab KPK ga bisa bekerja sendiri. Kita semua harus bersama – sama memberantas korupsi demi merubah nasib Indonesia yang lebih baik,” terang Wuriono.

    “Melalui Roadshow Bus KPK ini masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan KPK. Sekaligus mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang antikorupsi. Masyarakat juga dapat masuk ke dalam Bus dan mengikuti survei atau kuis KPK. Nah, bagi masyarakat yang beruntung akan mendapatkan merchandise eksklusif dari KPK secara gratis,” tutur Wuriono.

    Sebagai informasi, selain pameran pelayanan publik Bus KPK, Pemerintah Kota Cilegon juga menggelar acara pameran gerai OPD Se- Kota Cilegon yang didalamnya terdapat pelayanan kependudukan, UMKM, Perbankan, Perpustakaan keliling, SIM Keliling, Pentas Seni Budaya, Donor Darah, dan Vaksinasi.(BAR/PBN)

  • 17 ASN Daftar Panwascam

    PANDEGLANG, BANPOS-Selain diikuti oleh masyarakat biasa, rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilu 2024 yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, juga diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa (Prades).

    Data yang berhasil dihimpun dari Bawaslu Pandeglang, selama membuka pendaftaran Panwascam satu pekan lalu, kategori pendaftar mulai dari kategori jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Untuk kategori pekerjaan diketahui terdapat sebanyak 17 orang statusnya ASN baik PNS/PPPK di lingkungan Pemkab Pandeglang ikut mendaftar Panwascam.

    Selain ASN, masyarakat yang berstatus wiraswasta sebanyak 348 orang, Pelajar atau Mahasiswa sebanyak 32 orang, Prades sebanyak 11 orang, BUMN nol, Petani atau buruh tani sebanyak 6 orang, pegawai honorer sebanyak 170 orang dan pengurus rumah tangga sebanyak 22 orang.

    Sementara, kategori pendidikan pendaftar diantaranya, pendaftar berijazah SMA atau sederajat sebanyak 200 orang, latar belakang pendidikan D1/D2/D3/D4 sebanyak 14 orang, S1 sebanyak 378 orang, S2 sebanyak 14 orang dan S3 nol.

    Adapun untuk kategori jenis kelamin pendaftar Panwaslu Kecamatan diantaranya pendaftar laki-laki sebanyak 520 orang dan perempuan sebanyak 86 orang.

    Untuk pendaftar dari sebanyak 35 kecamatan di Pandeglang, diketahui pendaftar terbanyak yaitu dari Kecamatan Menes dengan jumlah sebanyak 30 orang, diantaranya pendaftar laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

    Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, dari data penerimaan pendaftar Panwascam yang telah dilangsungkan selama satu pekan kemarin. Terdapat sebanyak 17 orang ASN yang mendaftar.

    Namun pada prinsipnya, lanjut Ade, kalau ASN itu pertama ketika mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu di Panwas harus melampirkan surat izin dari atasannya dimana ia bekerja.

    “Nah, ketika lulus nanti orang yang bersangkutan (ASN-red) itu harus mengajukan pemberhentian sementara dari status kepegawaiannya sebagai ASN,” kata Ade kepada wartawan, Minggu (2/10).

    Dijelaskannya, bagi ASN yang ingin menjadi Komisioner pada Panwaslu Kabupaten/Kota maupun kecamatan dan Panwaslu Desa harus melampirkan surat izin dari atasannya dan mengajukan pemberhentian sementara ketika lolos menjadi komisioner Panwaslu tersebut.

    “Seperti dalam SE Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor CI.26-30/V.68-1/47 yang berkaitan dengan aturan ASN ketika ingin menjadi penyelenggara Pemilu di Bawaslu,” jelasnya.

    Saat ditanya bagaimana kaitan dengan kategori pendaftar dari Perangkat Desa (Prades). Ade mengaku bahwa untuk mendaftar sah-sah saja. Namun ketika Prades tersebut lolos dan menjadi Panwaslu, maka nanti harus memilih antara dua pekerjaan tersebut.

    “Karena sifatnya Panwaslu itu bekerja penuh waktu, apakah yang bersangkutan itu sanggup atau tidak. Makanya ketika lolos harus memilih apakah antara pekerjaan sebagai Prades atau Panwaslu,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Irna Sebut Porwan Sebagai Perekat

    Irna Sebut Porwan Sebagai Perekat

    PANDEGLANG, BANPOS-Satu tahun usia Kelompok Kerja Wartawan (Porwan) Kabupaten Pandeglang, banyak memberikan kontribusi bagi Pandeglang dalam bentuk informasi. Bahkan, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebut Porwan perekat antara insan media dan pemerintah daerah.

    “Hadirnya Porwan Pandeglang dapat menyatukan para wartawan di Pandeglang, dengan pemerintah, forkopimda untuk memajukan Kabupaten Pandeglang,” kata Irna saat memberikan sambutan pada acara peringatan milad Porwan ke 1 di Saung Karuhun Kecamatan Mandalawangi, Sabtu (1/10).

    Menurut Irna, dengan adanya Porwan Pandeglang terjadi kompilasi berbagai berita. Bahkan dapat menyampaikan pemberitaan terkait hasil pembangunan daerah.

    “Tajam boleh, namun tetap berimbang. Kita gotong royong bersama-sama membangun Pandeglang agar lebih baik,” ujarnya.

    Dikatakannya, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Perumpamaan tersebut adalah, sinergitas terus dibangun antar insan media dan pemerintah bersama membangun daerah Pandeglang.

    “Baik pemerintah atau insan media semua bagian dari Pandeglang, kita bersinergi demi pandeglang, semoga Pandeglang terus maju,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Porwan Pandeglang, Nipal Sutisna mengatakan, tujuan dari adanya Porwan ini untuk mempersatukan semua jurnalis yang ada di Pandeglang. Karena didalam Porwan semua jurnalis ikut bergabung baik cetak, online, maupun televisi.

    “Kita bersatu dalam satu ruang untuk mempermudah komunikasi sesama jurnalis dan Alhamdulillah selama satu tahun ini, itu semua kami wujudkan,” katanya.

    Menurut Nipal, terbentuknya Porwan karena ada fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang untuk para jurnalis berkumpul dalam satu ruang.

    “Alhamdulillah kami diberikan fasilitas tempat oleh Bupati sebagai tempat untuk menulis, sehingga kami menggagas Porwan,” ujarnya.

    Pada peringatan satu tahun Porwan Pandeglang tersebut, lanjut Nipal, pelaksanaannya dikemas secara sederhana. Dalam perayaan milad tersebut bukan dari sisi kemeriahan, akan tetapi yang paling utama adalah kebersamaan dan sinergitas.

    “Alhamdulillah ibu Bupati, forkopimda dan para asisten maupun Kepala Dinas hadir pada, semoga sinergitas terus terbangun dengan baik,” terangnya.

    “Acara milad ini dikemas dengan sederhana, mudah-mudahan kehadiran pokja memberikan dampak positif baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Tanpa bersatu pembangunan tidak bisa dijalankan, dengan persatuan tujuan bisa diwujudkan,” sambungnya.

    Ketua Pelaksana Kegiatan, Andre mengatakan, pelaksanaan milad Porwan yang ke 1 berjalan dengan sukses. Tentunya hal tersebut buah dari kekompakan dan kerjasama yang telah dilakukan panitia.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah berjibaku untuk mensukseskan milad Porwan yang pertama di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai jurnalis. Untuk semua pihak, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    Untuk diketahui, acara yang dilaksanakan pada milad ke satu Porwan yaitu santunan untuk anak yatim, papahare dan dilanjutkan dengan mancing mania para wartawan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi, Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah, Asda Pemerintahan, Utuy Setiadi, Asda Administrasi Umum, Ramadani, Kepala Diskomsantik, Girgijantoro, Kadis Sosial, Nuriah, Kadisnaker, Rt.Tanti, Kasat Pol-PP, Bunbun Buntaran, Kabag Humas, Tb.Nandar Suptandar, Kabag Keuangan, Mely Diah Rahmalia dan Camat Mandalawangi, Jueni.(dhe/pbn)

  • Rakerwil APJII Banten, Hilangkan Blank Spot di Banten

    Rakerwil APJII Banten, Hilangkan Blank Spot di Banten

    TANGERANG, BANPOS – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Banten menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Salah satu tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan blank spot di Banten.

    Ketua APJII Banten Rivan Firman Maulana mengatakan, program APJII ke depan akan fokus pada dua poin.

    “Pertama yakni APJII Banten fokus untuk membranding diri agar APJII lebih dikenal, baik oleh masyarakat juga dengan pemerintah dan manfaat bagi anggota maupun non anggota,” ujar Rivan usai Rakerwil APJII Banten tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Tangerang, Jumat (30/9).

    Kedua, lanjut Rivan, program APJII adalah membuat Banten menjadi gate baru bagi jaringan internet. Pihaknya berencana menjadikan Banten sebagai gate baru internet selain Jakarta.

    Selain fokus pada dua hal tersebut, APJII Banten juga berharap dengan adanya Rakerwil ini semua permasalahan-permasalahan dapat ditampung dan dapat terselesaikan. Salah satu permasalahan yang masih banyak dihadapi saat ini yakni masalah blank spot di daerah seperti Lebak dan Pandeglang.

    “Harapan terbesar kami dari kegiatan Rakerwil ini, yakni dari sisi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi lebih baik lagi di mana masih banyak wilayah minim akses internet apalagi di dua wilayah di Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” terang Rivan.

    Sampai saat ini anggota APJII masih mandiri menyelesaikan persoalan blank spot tanpa campur tangan pemerintah setempat.

    Pada kesempatan ini, ia juga mengatakan, Rakerwil merupakan laporan kegiatan yang sudah dilakukan oleh kepengurusan selama setahun ke belakang.

    Kegiatan yang dilakukan setiap setahun sekali tersebut diikuti oleh 52 peserta, dengan agenda-agenda APJII ke depan dan hasil keputusan Rakerwil ini akan dibawa atau dipresentasikan pada saat kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

    “Rakerwil itu kan membahas tentang laporan kegiatan yang sudah kami lakukan serta kegiatan yang akan kita lakukan tahun depan,” tuturnya. Jumlah peserta yang hadir saat ini ada 52 orang. Sedangkan keanggotaan APJII ada sekira 80 anggota. (ZIK)

  • Al Muktabar Tolak  Lantik Forum CSR Bentukan WH  

    Al Muktabar Tolak  Lantik Forum CSR Bentukan WH  

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar menolak mengukuhkan kepengurusan Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang sudah dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan (SK) oleh Gubernur Wahidin Halim (WH).  Alasanya, penetapan ketua forum tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    “Di dalam Perda itu jelas forum CSR pertama kali dibentuk melalui Pergub. Berikutnya forum itu menyusun ADART, itulah yang selanjutnya menjadi panduan forum CSR. Itu yang menjadi acuan saya,” kata Al Muktabar saat ditanya tentang dirinya yang menolak melantik Ketua Forum CSR Banten, Ujang Giri, Kamis (29/9).

    Oleh karena itu, Al Muktabar menekankan, semua pihak harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk Pemprov Banten yang mempunyai aturan tersendiri terhadap tata kelola Forum CSR.

    “Dan semuanya harus sesuai dengan amanat Perda. mari kita baca bersama Perda itu,” katanya.

    Karteker Forum  CSR Provinsi Banten hari ini, Kamis (kemarin, red) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 di Kota Serang. Karteker berdalih, Musda kedua itu dilakukan berdasarkan Peraturan Mentri Sosial (Permensos) nomor 9 tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Padahal, saat ini Pemprov Banten bersama pengurus forum CSR yang pertama sudah menyiapkan draf AD/ART yang dalam waktu dekat akan disahkan. AD/ART itu, berdasarkan Permensos di atas, penting dibuat oleh pengurus CSR pertama  karena  selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan estafet kepengurusan di forum CSR.

    Ketua Karteker Forum CSR Banten Aldino Kurniawan mengungkapkan, dasar dirinya melaksanakan Musda ini dikarenakan forum CSR yang ada di Banten sudah habis, sementara mereka tidak membentuk AD/ART. Maka dari itu, pengurus pusat akhirnya membentuk Karteker di Provinsi Banten untuk melaksanakan Musda forum CSR untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya.

    “Di Musda ini nantinya akan ada pemilihan ketua, Menyusun program kerja dan membentuk dewan formatur,” katanya.

    Dikatakan Aldino, ada sekitar 35 badan usaha yang hadir dalam Musda ke-2 ini, jika ditambah dengan akademisi dan unsur masyrakat lainnya sampai 41 peserta. Artinya, kepesertaan Musda ini sudah memenuhi aturan yang berlaku.

    Aldino juga menyayangkan ketidakhadiran dari Pemprov Banten dalam Musda itu, padahal posisi pemerintah dalam Forum CSR ini sangat penting sebagai pengawas sekaligus Pembina berjalannya roda organisasi forum CSR. “Kami tidak tahu juga sikapnya Pemprov seperti apa, tetapi normatifnya kami sudah laksanakan dari mulai menembuskan surat Karteker ke Pemprov,” imbuhnya.

    Ujang Giri dihubungi beberapa kali melalui telpon genggamnya tidak merespon. Begitupun pesan singkat yang dikirim tak dibalas.

    Untuk diketahui, Ujang Giri atau yang akrab disapa Ugi, mendapatkan SK penunjukkan sebagai Ketua Forum CSR Banten di saat-saat masa akhir kepemimpinan Gubernur WH. Namun setelah kepemimpinan  beralih Al Muktabar, Ugi tidak kunjung dikukuhkan. Bahkan beberapa kali Ugi melakukan pendekatan sebagai upaya agar dirinya bisa dikukuhkan, tidak juga kunjung direspon. ( RUS/AZM)

     

  • Roadshow KPK Jadi Lelucon

    Roadshow KPK Jadi Lelucon

    SERANG, BANPOS – Roadshow Bus KPK 2022 dengan tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Banten menjadi perhatian publik. Pasalnya, untuk menyelenggarakan kegiatan itu,  dibutuhkan biaya yang tak sedikit.

    “Idenya bagus, tapi melahirkan sejumlah pertanyaan.  Sebagai Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) saya merasa perlu mempertanyakan pembiayaannya,”  kata Uday Suhada dalam siaran persnya, Kamis petang,  Kamis (29/9).

    Dikatakannya, KPK sebagai ruh antikorupsi itu merupakan lembaga yang selama ini mengaung-gaingkan kejujuran dan keterbukaan. Uday menantang lembaga antirasuah tersebut agar membeberkan sumber dana tersebut.

    “KPK dianggap jujur dan sederhana. Yuk kita berani jujur, berapa biaya yang dihabiskan untuk rangkaian arak-arakan, ceremonial di Kota Serang itu. Biaya panggung dan lain-lain,” terangnya.

    Apalagi dalam kegiatan roadshiw Bus KPK tidak sedikit makanan dan tempat yang disinggahi. “Konsumsi, pagelaran kesenian, pengerahan siswa untuk menyambut kehadiran Bus KPK itu dari mana sumbernya? Dari KPK, Pemprov, atau Pemkot Serang?,” ujar Uday seraya mengatakan,  jujur dan sederhana adalah kunci dalam melakukan pendidikan antikorupsi. Bukan dengan hingar-bingar sambutan. 

    Diketahui,  kegiatan Bus KPK diselenggarakan di Kota Serang pada 30 September hingga 2 Oktober 2022, Kota Cilegon 4 sampai 5 Oktober 2022 dan Kota Tangerang Selatan 7 sampai 9 Oktober 2022.

    Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Road Show Bus KPK  diantaranya Edukasi Antikorupsi  Tenaga Pendidikan, Sosialisasi Aksi Aparatur Daerah, Kampanye Sosialisasi Aksi Masyarakat Umum, Diskusi Publik dan Pameran Pelayanan Publik. 

    Tidak hanya itu, ddalam Road Show Bus KPK juga akan berkunjung ke Pondok Pesantran, sebagai ikon Provinsi Banten yang dikenal dengan Kota Santri 1000 Pesantren 1000 kyai. (RUS/AZM)

  • Promosi Durian Ala DPRD Banten

    Promosi Durian Ala DPRD Banten

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten sebagai “tuanrumah” acara puncak peringatan Hari UlangTahun (HUT) ke 22 Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang berbeda dibandingkan penyelenggaraan peringatan HUT Provinsi Banten adalah makan durian bersama.

    Selain pesta durian, tentu saja banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Banten dalam penyambutan HUT Provinsi Banten. Itu semua dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas telah terlahirnya provinsi yang berlokasi diujung barat Pulau Jawa tersebut.

    Pesta durian atau lebih tepatnya makan durian bersama masyarakat merupakan salah satu acara yang baru dan diprediksi menyedot perhatian masyarakat. Sebab, banyak sekali masyarakat yang menyukai buah bercita rasa manis dan lezat tersebut. 

    Tentu bukan hanya rasa enak yang dicari masyarakat saat makan durian bersama, tetapi juga atmosfer atau suasana kemeriahan berkumpul bersama menikmati durian kesukaannya. Apalagi, kegiatan itu dilakukaan bersamaan dengan HUT Provinsi Banten.

    Untuk mewujudkan acara makan durian bersama, DPRD Provinsi Banten mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berpartisipasi dalam menyediakan durian, khususnya durian yang menjadi unggulan di Banten. Partisipasi tersebut sebagai bentuk ke bersamaan jajaran di Pemprov Banten dalam menyambut HUT Provinsi Banten.

    Setidaknya ada tiga makna dalam kegiatan makan durian bersama yang rencananya akan dilaksanakan selepas Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda acara puncak peringatan HUT ke-22 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2022 tersebut.

    Pertama adalah membangun kebersamaan dengan masyarakat Banten. Dengan makan durian bersama diharapkanakan terbangun soliditas masyarakat untuk bersama-sama mengisi pembangunan di Provinsi Banten.

    Makna kedua adalah memicu masyarakat untuk menanam dan memelihara serta mempertahankan pohon durian. Sebab, secara ekonomi keberadaan pohon durian itu sangat menguntungkan dan bisa menopang perekonomian masyarakat.

    “Sekarang ini banyak masyarakat yang menebang pohon durian miliknya untuk berbagai keperluan, sehingga saat panen durian, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dengan kegiatan makan durian bersama diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk menanam durian,” kata Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

    Makna ketiga adalah sebagai ajang promosi durian Banten ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Andra Soni menyebut, Banten memiliki ragam durian yang rasa dan kualitasnya tidak kalah dengan durian daerah lain.

    Melalui acara makan durian bersama, masyarakat bisa menyampaikan keberadaan durian asli Banten lengkap dengan deskripsi tentang rasa durian tersebut. Dengan menyebarnya informasi tersebut maka kehadiran durian asli Banten diharapkan semakin dikenal di berbagai daerah bahkan mancanegara.

    Sehingga kedepan, kehadiran beragam durian asli Banten dapat mengundang wisatawan dan khususnya wisatawan pencita durian untuk datangke Banten lebih banyak lagi.

    Kedepan, bukan tidak mungkin wisata durian akan menjadi salah satu wisata andalan di Banten. Misalnya, bagi masyarakat yang ingin menikmati durian yang langsung jatuh dari pohon atau biasa disebut durian jatohan, bisa juga datang langsung ke kebun durian. Masyarakat bisa melihat keasrian kebun, durian yang bergelantungan di pohon, dan tentu saja menikmati lezatnya durian jatohan.

    “Semua itu bisa terwujud, bila kita melakukan langka-langkah konkret untuk mengembangkan  durian. Salah satunya melalui promosi dengan cara makan durian bersama,” kata Andra Soni.

    Untuk membangun kebersamaan dengan OPD di lingkunganPemprov Banten, Andra Soni menyebut bahwa DPRD mengajak semua OPD untuk berpartisipasi dalam menyediakan durian. (AZM)

  •  DP3AP2KB Mutakhirkan Data Keluarga 

    CILEGON, BANPOS – Data keluarga tahun 2022 akan dimutakhirkan, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon melakukan pencatatan dan pengumpulan data keluarga atau pemutakhiran pendataan keluarga (PK 22).

    Diketahui, pemutakhiran pendataan keluarga (PK 22) dimulai pada 26 September 2022 dengan menerjunkan sebanyak 69 orang yang terdiri kader supervisor dan kader pendata dari 23 kelurahan yang ada di Kota Cilegon.

    Kepala Bidang (Kabid) Dalduk dan KB pada DP3AP2KB Kota Cilegon, Wawan Ihwani menyampaikan, bahwa pendataan keluarga ini merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

    “Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon untuk  penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil yang berkualitas,” kata Wawan saat dikonfirmasi kemarin.

    “Makanya untuk mencapai tersebut dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam mengelola program bangga kencana dan dilakukan oleh manager pengelola data tingkat kecamatan, manager data tingkat kecamatan, supervisor tingkat kelurahan dan kader pendata ditingkat lingkungan/RW dalam melakukan pendataan,” sambungnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Dalduk dan KB pada DP3AP2KB Kota Cilegon, Dudi Adam Haryadi mengatakan, sebelum terjun ke lapangan para kader diberi pembinaan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku kader pendata dalam melakukan pemutakhiran data.

    “Karena hasil dari pencatatan dan pengumpulan data keluarga oleh para kader ini akan menjadi alat bantu untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan dan data yang dihasilkan sesuai dengan keadaan saat ini di Kota Cilegon, jadi para kader harus benar-benar memahaminya,” katanya.

    Dibagian lain, Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Agus Zulkarnain menambahkan, pemuktahiran pendataan keluarga ini bertujuan untuk memperbaharui, melengkapi dan menambah data keluarga yang belum terdata di tahun 2021, sehingga diharapkan data yang diperoleh data yang ter update dan valid. 

    “Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • SIGMA Serahkan Policy Brief KIBBL

    SIGMA Serahkan Policy Brief KIBBL

    Pemerintah Kabupaten Lebak menerima hasil riset dan advokasi yang dilakukan oleh Simpul Gerakan Madani (SIGMA) Lebak terkait pelayanan dan kebijakan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) di Kabupaten Lebak.

    Direktur Pusat Pemberdayaan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya, Viva Saptani Ratu menyampaikan bahwa policy brief ini merupakan rekomendasi kebijakan dari hasil beberapa analisa yang dilakukan oleh SIGMA Lebak.

    “Kami melaksanakan analisa sosial terkait permasalahan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, juga melakukan penilaian pelayanan puskesmas yang dilakukan di Puskesmas Cisimeut. Kemudian kami rangkai dalam policy brief ini,” ujar Viva, Selasa (27/9).

    Selain itu, dalam policy brief ini juga ada hasil analisa terkait anggaran kesehatan, dimana salah satu hasilnya adalah kinerja anggaran kesehatan masih belum berpengaruh terhadap pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB).

    Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Lebak, Virgojanti mengapresiasi dengan adanya policy brief ini. Menurutnya, masukan dari SIGMA Lebak dengan policy brief ini akan dikaji dan menjadi masukan bagi perbaikan layanan maupun kebijakan.

    “Pemkab Lebak memahami bahwa paradigma pembangunan sudah mulai bergeser dan membutuhkan kolaborasi dalam rangka mendorong good governance. Jadi kita komitmen untuk tetap menerima masukan dan kritik, kita tidak alergi, karena yang mengkritik berarti sayang dan berarti akan terjadi perbaikan,” ujar Virgo.

    Sementara itu, ia berharap kedepannya kolaborasi dengan masyarakat sipil ini dapat berkembang juga dalam isu pelayanan lainnya, agar dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Lebak.

    “Misalkan sektor pendidikan, atau kemiskinan ekstrim. Tapi untuk kesehatan juga memang menjadi prioritas, karena menjadi agenda strategis,” terangnya.(MG-01/PBN)