BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • UPTD PJJ Pandeglang Lakukan Pemeliharaan Jalan Menuju Kawasan Pariwisata

    UPTD PJJ Pandeglang Lakukan Pemeliharaan Jalan Menuju Kawasan Pariwisata

    PANDEGLANG, BANPOS – Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan, khususnya para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pandeglang.

    Menjelang Idul Adha 1445 Hijriyah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten melalui Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) Pandeglang melakukan pemeliharaan jalan provinsi akses menuju kawasan pariwisata dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD PJJ Pandeglang, Yan Ardiansyah Achmad mengatakan bahwa pemeliharaan jalan ini merupakan pemeliharaan rutin yang dilakukan dan tidak hanya saat menghadapi lebaran Idul Adha saja.

    “Yang kita perbaiki jalan-jalan yang berlubang di sepanjang jalan menuju kawasan wisata dan pusat-pusat kegiatan masyarakat, berdasarkan hasil laporan petugas lapangan diantaranya ruas Mengger-Caringin, Jl. Sudirman (Labuan,red) mengarah ke wilayah Pantai Carita dan Tanjung Lesung – Sumur.” kata Yan Ardiansyah Achmad kepada wartawan, Sabtu (8/6).

    Menurutnya, penanganan tambal sulam yanga dilakukan diruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah Pandeglang merupakan sebagai bentuk keseriusan Provinsi Banten bersama-sama membangun untuk kemajuan Pandeglang.

    “Kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar perbaikan jalan yang perlu penanganan khususnya kewenangan kami, akan kami perbaiki agar jalan dapat tetap bertahan nyaman, aman dan mendukung kegiatan masyarakat Pandeglang dan wisatawan yang berkunjung,” terangnya.

    Yan menegaskan, penanganan tambal sulam yang dilakukan tersebut ditargetkan akan selesai sebelum hari raya Iedul Adha dan semua jalan provinsi yang telah berkategori mantap tetap mantap yang rusak ringan diperbaiki menjadi mantap, sehingga bisa di lalui oleh para warga, pemudik dan wisatawan dengan baik.

    “Insya Allah beres, jika melihat dari schedule penanganan” ungkap.(DHE)

    Caption Foto : UPTD PJJ Pandeglang DPUP Banten saat melakukan perbaikan jalan Provinsi Banten.

  • Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Minta Stakeholder Antisipasi Kekeringan Saat Musim Kemarau 

    Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Minta Stakeholder Antisipasi Kekeringan Saat Musim Kemarau 

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj meminta kepada seluruh stakeholder di Kota Cilegon untuk mengantisipasi kekeringan sejak dini. Hal ini disampaikan Isro Miraj, untuk mewaspadai ancaman kekeringan yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Cilegon, saat musim kemarau.

    “Mulai dari Perkim, PDAM, dan stakeholder yang lain, supaya kekeringan tidak terulang kembali harus ada antisipasi sejak dini,” kata Isro, Sabtu (8/6/2024).

    Isro berharap para stakeholder terkait bisa mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Cilegon, saat musim kemarau.

    Kemudian, Isro menyebut ada beberapa lokasi yang menjadi rawan kekeringan saat musim kemarau.

    “Titik-titiknya kan sudah ketahuan di daerah Pulomerak ada Gunung Batur, Tembulun, daerah Grogol ada Batu Lawang dan beberapa titik lainnya,” tuturnya.

    Meski kekeringan disejumlah titik yang berlokasi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi sulit untuk dihindari.

    Namun Isro berharap ketika masyarakat mengalami kekeringan, pemerintah sudah siap memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kekeringan pasti ada tapi kebutuhan nya harus diantisipasi,” tandasnya. (ADV)

  • Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Minta Jemaah Haji Saling Bantu

    Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Minta Jemaah Haji Saling Bantu

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj memberikan himbauan bagi calon jemaah haji yang akan melaksanakan rukun Islam kelima agar saling membantu dengan jemaah yang lanjut usia (lansia).

    “Jadi berdasarkan pengalaman saya bagaimana petugas itu kewalahan tidak mampu membackup ratusan jemaah haji dalam satu kloter. Sementara petugas kan hanya beberapa saja, makanya saya himbau jemaah agar saling bantu terhadap lansia,” kata Isro, Jum’at (7/6/2024).

    Isro juga mendoakan para jemaah haji asal Indonesia, khususnya Kota Cilegon, agar diberikan kelancaran, kekuatan hingga kesehatan dalam melaksanakan ibadah.

    “Kami doakan kepada jemaah dari Indonesia khususnya dari Kota Cilegon diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di sana, karena ibadah ini memerlukan fisik yang kuat,” ujarnya.

    Dikatakan Isro, pada pelaksanaan ibadah haji ini agar jemaah yang masih muda dan kuat serta sehat dapat membantu jemaah haji lansia.

    “Tentu kami harapkan dengan ramah lansia ini ada kepedulian dan kepekaan yang tinggi sesama jemaah. Yang masih muda, yang masih kuat, semoga bisa membantu jemaah lansia,” tandasnya. (ADV)

  • Nama Dede-Alawi Tak Disebut, Zulhas Lebih Pilih Incumbent

    Nama Dede-Alawi Tak Disebut, Zulhas Lebih Pilih Incumbent

    CILEGON, BANPOS – Dua nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dede Rohana Putra dan Alawi Mahmud tak disebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon 2024. Zulhas lebih memilih incumbent di Pilkada November mendatang.

    “Walikota pak anu (Helldy Agustian) incumbent,” kata Zulhas kepada awak media usai kunjungan ke Pasar Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Kamis (6/6/2024).

    Seperti diketahui incumbent saat ini yaitu Helldy Agustian sebagai Walikota Cilegon sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon.

    Padahal dalam kunjungan tersebut, Dede Rohana Putra dan Alawi Mahmud turut mendampingi. Kedua politisi PAN itu sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN sebagai bakal calon (Bacalon) Walikota Cilegon untuk mencari pendamping dan mitra koalisi di Pilkada Cilegon.

    Zulhas juga turut menyinggung Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Seperti diketahui PAN telah memberikan rekomendasi kepada tiga nama yaitu Airin Rachmi Diany, Dimyati Natakusumah dan Arief R Wismansyah.

    “Oh iya nanti diputuskan satu ya,” singkat pria kelahiran 62 tahun silam ini. (LUK)

  • Berkunjung Ke PT KS Mendag Zulkifli Hasan Tegaskan Komitmennya Lindungi Industri Baja di Indonesia 

    Berkunjung Ke PT KS Mendag Zulkifli Hasan Tegaskan Komitmennya Lindungi Industri Baja di Indonesia 

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menerima kunjungan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto di sela-sela kunjungannya ke Cilegon pada Kamis, (6/6).

    Bersama dengan jajaran Kementerian Perdagangan RI dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, kunjungan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo beserta jajaran manajemen Krakatau Steel Group.

    “Krakatau Steel adalah industri strategis pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sehingga harus dikelola secara profesional dan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,” jelas Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan.

    Krakatau Steel sebagai BUMN industri strategis telah berperan dalam memasok kebutuhan baja nasional ke berbagai sektor antara lain sektor konstruksi, energi, pertahanan, infrastruktur perhubungan (konektivitas), dan berbagai sektor lainnya.

    Hal ini didukung oleh berbagai fasilitas yang dimiliki Perseroan, di antaranya Pabrik Hot Strip Mill#1 untuk bahan baku pressure vessel dan boiler, alat berat, industri galangan kapal, industri pertahanan serta industri hilir lainnya.

    Sejumlah industry hilir lainnya yakni Pabrik Cold Rolling Mill untuk konstruksi baja ringan dan otomotif; Pabrik pipa baja untuk tiang pancang, serta jaringan pipa minyak/gas bumi dan air; serta fabrikator konstruksi untuk menghasilkan tower, jembatan, rumah modular baja.

    “Krakatau Steel memiliki sejarah panjang dalam membangun industri nasioal dan sebagai industri strategis harus mampu meningkatkan kemampuannya untuk tetap bertahan dan kompetitif,” tandas Zulkifli.

    Zulkifli juga mendukung Krakatau Steel untuk terus berkiprah dalam industri baja nasional dan menyelesaikan upaya restrukturisasi. Keberpihakan Zul juga dalam melindungi industri dalam negeri, termasuk didalamnya penertiban baja non SNI sebagai upaya peningkatan utilisasi produk baja domestik yang berkualitas.

    Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong Krakatau Steel untuk terus menjadi yang terdepan dalam industri baja nasional, terus lakukan inovasi dan modernisasi.

    Yandri berhrap Krakatau Steel sebagai industri strategis harus dapat menjadi perusahaan yang kompetitif dan siap akan segala perubahan sehingga mampu memberikan esensinya untuk pemenuhan kebutuhan baja domestik maupun melakukan ekspor ke berbagai negara.

    “Krakatau Steel adalah industri strategis kebanggaan Indonesia, Krakatau Steel harus dipertahankan sebagai bagian dari industri baja nasional dan kami akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatiannya kepada Krakatau Steel,” ucap Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.

    Sementara itu Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya dan Wakil Ketua MPR RI yang selama ini terus memberikan dukungan kepada Krakatau Steel.

    “Terima kasih atas dukungan Bapak Zulkifli Hasan dan Bapak Yandri Susanto kepada Krakatau Steel. Hingga saat ini kami terus berupaya untuk dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan berperan dalam membangun kemandirian industri baja nasional sebagai perwujudan Visi Indonesia Emas 2045,” terang Purwono.

    Di sisi lain, kata Purwono Krakatau Steel juga terus melakukan upaya peningkatan performa kinerjanya termasuk mengusulkan program Rencana Penyehatan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di akhir Juni 2024.

    Dalam kesempatan kunjungan ini, Purwono juga melaporkan progres perbaikan pabrik Hot Strip Mill #1 yang sebelumnya mengalami keadaan kahar dan mengupayakan percepatan perbaikan untuk pengoperasian kembali pabrik HSM #1 di akhir tahun 2024.

    “Manajemen berkeyakinan bahwa program operasional dan strategis Perseroan, termasuk program dalam usulan Rencana Penyehatan Keuangan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga Krakatau Steel Grup dapat terus menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya,” tandas Purwono.

    Pada kesempatan tersebut, Purwono juga menyatakan bahwa dukungan dari Kementerian Perdagangan serta Wakil Ketua MPR RI sangat berarti untuk KS dan industri baja nasional dalam pembangunan nasional serta peningkatan kinerja yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. (BAR)

  • DKPP Cilegon Nyatakan Hewan Kurban Layak Konsumsi

    DKPP Cilegon Nyatakan Hewan Kurban Layak Konsumsi

    CILEGON, BANPOS – Jelang hari raya Idul Adha, Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak penjual yang tersebar di Kota Cilegon.

    Fungsional Medik Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon drh Dina Safitri mengatakan, pengawasan dilakukan di seluruh kecamatan yang menjual hewan kurban.

    Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi warga Cilegon.

    Dina mengungkapkan DKPP Cilegon ingin mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), LDS Lumpy Skin Disease (LDS) dan antraks atau penyakit lainnya.

    Untuk diketahui pengawasan terhadap ternak hewan kurban dilakukan DKPP Cilegon di salah satu lapak penjualan hewan kurban di kawasan Makam Balung, Kecamatan Citangkil pada Senin (3 Juni 2024).

    Pada kesempatan tersebut Dina menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini meliputi administratif seperti surat-surat pemasukan hewan.

    Juga pemeriksan fisik untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan sehat dan bebas penyakit antraks, PMK dan LSD.

    Dina memastikan, hewan yang didatangkan dari luar sudah dipastikan aman. Terlebih, dengan adanya barcode yang dipasang di telinga hewan untuk mengetahui daerah asal hewan maupun sudah mendapatkan hasil vaksin PMK atau LSD.

    “Sudah atau belumnya hewan yang di vaksin itu kita bisa melihat dari barcode yang ada di telinga hewan,” terang Dina.

    Menurutnya, salah satu lapak hewan kurban di Makam Balung, Citangkil tersebut sudah terdapat barcode vaksin PMK dan LSD sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Termasuk sudah sesuai umur sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam.

    Seusai dilakukan pemeriksaan, tim dari DKPP Kota Cilegon memberikan surat keterangan kesehatan kepada pemilik lapak. Dina mengimbau kepada masyarakat yang ingin membeli hewan kurban agar lebih teliti.

    Antara lain lapak yang sudah memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban dari DKPP Kota Cilegon.

    “Untuk itu para calon pembeli hewan kurban di Cilegon diimbau agar memilih hewan kurban di tempat,” ucapnya.

    Sementara itu, salah seorang penjual hewan kurban di Makam Balung, Citangkil, Heri Waluyo menyampaikan dirinya menjual hewan kurban berasal dari Provinsi Lampung.

    Heri menyatakan sertifikasi kesehatan hewan sangat penting dimiliki pemilik lapak untuk memastikan kondisi hewan sehat dan sesuai syariat.

    “Ada 81 ekor hewan di lapak ini. Alhamdulillah tidak ada satupun hewan kita yang terjangkit penyakit. Alhamdulillah 90 persen sudah terjual,” jelas Heri. (adv)

  • Pemkot Cilegon Bersama DPRD Setujui 22 Peraturan Daerah

    Pemkot Cilegon Bersama DPRD Setujui 22 Peraturan Daerah

    CILEGON, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menetapkan 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.

    Puluhan Raperda tersebut disetujui seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa (4/6/2024).

    Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta yang menghadiri rapat paripurna tersebut mengatakan, pada tahun 2024 diperlukan adanya perubahan Propemperda.

    Hal itu untuk mengakomodasi adanya delapan usulan Raperda yang telah direncanakan pada tahun 2023, namun masih membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan.

    “Sebenarnya perubahan ini karena di 2023 ada yang tidak selesai pembahasannya, maka dimasukan di 2024 jadi harus ada perubahan,” ujar Sanuji, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya perubahan tersebut akan mempercepat pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon dari sisi regulasi yang menjadi pedomam penyelenggaraam pemerintah daerah sesuai azas umum pemerintahan yang baik.

    “Prioritas itu Raperda soal narkotika karena itu termasuk yang ditunda. Itu kan sudah darurat juga kita, kita daerah transit narkoba jadi berharap 2024 bisa diselesaikan. Kemudian juga soal UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Mudah-mudahan selesai 22 Peeda nya bisa dibahas,” terang Sanuji.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengatakan, dari 22 raperda sembilan di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Cilegon dan sisanya 13 adalah usulan eksekutif.

    “Dan itu merupakan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Perda) DPRD Kota Cilegon dengan eksekutif,” terang Uyun.

    Uyun memastikan, Propemperda dapat dimaksimalkan dan bisa tuntas pada tahun ini. Mengingat, langkah ini penting untuk mendorong kemajuan Kota Cilegon, khususnya dalam regulasi yang berdampak besar pada pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

    “Masih ada yang dalam pembahasan, mudah-mudahan akan segera kita lakukan pembahasannya bersama-sama antara DPRD dan eksekutif. Harapannya raperda segera bisa kita tuntaskan dan ditetapkan sebagai Perda,” ungkap Uyun

    Untik diketahui, delapan Raperda yang tersisa sejak 2023 dan kembali masuk program pembahasan Raperda pada 2024 antara lain Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; Raperda tentang Penanaman Modal; Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

    Selain itu, ada juga Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka; Raperda tentang Fasilitasi Pondok Pesantren; Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (adv)

  • Pemkot Serang Mulai Lakukan Persiapan Pemindahan RKUD ke Bank Banten

    Pemkot Serang Mulai Lakukan Persiapan Pemindahan RKUD ke Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Langkah Pemkot Serang nampaknya semakin mantap untuk menapaki proses pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) nya dari Bank BJB ke Bank Banten.

    Pasalnya, usai dilakukan penandatanganan kesepakatan pemindahan RKUD pada Selasa (28/5) lalu, Pemkot Serang mulai bergerak cepat menyiapkan serangkaian kebutuhan proses pemindahan tersebut.

    Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Imam Rana Hardiana mengatakan, salah satu bentuk persiapan yang dilakukan saat ini adalah menyusun timeline proses pemindahan RKUD.

    Penyusunan timeline itu dirasa penting, karena menurutnya, hal itu supaya membantu Pemkot Serang dalam memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan terkait proses pemindahan itu.

    “Kenapa timeline ini disusun karena kita ingin supaya tahapan-tahapan yang kita lakukan ini bisa terekam dengan jelas di kita timeline tersebut,” katanya pada Selasa (4/6).

    Selain melakukan penyusunan rencana kerja, proses lain yang akan dilakukan oleh Pemkot Serang adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank BJB terkait pengakhiran kerjasama antar keduanya.

    Karena seperti yang diketahui sebelumnya, Pemkot Serang telah menjalin kerjasama cukup lama dengan pihak Bank BJB terkait pengelolaan RKUD. Oleh karenanya, usai disepakatinya pemindahan itu maka, Pemkot Serang dirasa perlu untuk melakukan pembahasan pengakhiran itu dengan pihak perbankan tersebut.

    “Kitakan perlu komunikasi dengan Bank Bjb juga ya, pengakhirannya seperti apa?,” imbuhnya.

    Di samping itu, Imam Rana menyampaikan, hal lain yang kemudian disiapkan adalah rencana pembukaan rekening bagi pegawai dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang. Untuk masalah itu dia mengatakan, Pemkot Serang telah mengirimkan surat kepada pihak Bank Banten agar proses tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

    “Kalau kaitan dengan rekening pasti menunggu kesiapan Bank Banten,” ujarnya.

    Seiring dengan itu, katanya, Pemkot Serang pun juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri terkait proses pemindahan RKUD dari Bank Bjb ke Bank Banten.

    Dan semua proses yang disebutkan, dia menjelaskan, dilaksanakan secara simultan oleh Pemkot Serang.

    “Yah, proses ini harus secara simultan, sehingga tadi saya simpulkan, kita semuanya harus sama-sama siap,” ucapnya.

    Imam Rana menegaskan bahwa, semua proses pemindahan yang ditempuh saat ini semata-mata merupakan bentuk komitmen Pemkot Serang dalam memberikan dukungan penguatan terhadap Bank Banten.

    “Komitmen ini sebagai salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada Bank Banten,” tandasnya. (TQS)

  • Pembelian Gas LPG Kini Harus Lampirkan KTP

    Pembelian Gas LPG Kini Harus Lampirkan KTP

    SERANG, BANPOS – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memutuskan per 1 Juni 2024 pembelian gas LPG subsidi 3 kilogram harus menggunakan Nomor Induk Keluarga (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan tersebut sebagai langkah agar gas LPG dapat tersalurkan untuk masyarakat yang berhak menerima.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso, membenarkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut.

    “Ya sejak 1 Juni ini bahwa setiap pembeli gas melon itu harus pakai KTP, memang ini untuk melindungi barang subsidi agar tepat sasaran,” Katanya. Selasa (4/6/2024).

    Babar mengatakan, bagi masyarakat miskin, data dirinya belum terdaftar sebagai penerima yang berhak, bisa langsung mendaftarkannya secara langsung ke agen atau pangkalan resmi pertamina terdekat.

    “Atau bisa juga melalui aplikasi my pertamina. Jadi masyarakat yang belum terdata tinggal daftar ke pangkalan atau lewat aplikasi. Kalau yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, red) otomatis sudah terdaftar,” katanya.

    Babar menjelaskan, kebijakan Pertamina tersebut sudah disosialisasikan sebelumnya sejak tahun 2023 lalu oleh pangkalan atau agen maupun pengecer gas melon. Sehingga, kata dia, seharusnya hal tersebut diyakini tidak akan mempersulit masyarakat.

    Bahkan, menurut Babar, hal tersebut justru dapat menjadi sangat efektif agar gas subsidi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

    “Kalau seperti saya kan gak berhak pasti ditolak, kalau yang terdaftar ya berhak. Untuk sosialisasinya sudah dilakukan dari tahun lalu ya,” ujarnya.

    Babar berharap, dengan adanya aturan pembelian gas subsidi melalui KTP ini dapat benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini juga tentunya untuk mengukur kebutuhan gas melon per keluarga.

    Saat ditanya apakah ada sanksi bila penjual atau pengecer gas bersubsidi menyalurkan kepada masyarakat yang bukan haknya, Babar mengatakan pihaknha akan memberikam sanksi kepada pengecer ataupun agen yang melanggar aturan tersebut.

    “Oh iya tentu (ada sanksi, red). Mungkin berupa di stop penyalurannya, jadi nanti kan dia rugi kalau kita stop. Dan juga ada fungsi pengawasan dari RT atau RW juga kepada pengecer,” tandasnya. (MPD)

  • Walikota Helldy Tekankan Jamaah Haji Cilegon Jaga Fisik dan Mental Selama Ibadah

    Walikota Helldy Tekankan Jamaah Haji Cilegon Jaga Fisik dan Mental Selama Ibadah

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian berpesan agar para jamaah calon haji dapat menyiapkan diri secara fisik dan mental selama menjalani proses ibadah haji di tanah suci Makkah.

    Hal itu disampaikan Helldy saat melepas 432 Jamaah Calon Haji Gelombang 2 Kloter 43 Kota Cilegon di Halaman Kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (30 Mei 2024) lalu.

    “Kita semua (Jamaah calon haji-red) harus menyiapkan diri dengan fisik dan mental yang fit, karena nantinya di sana (Tanah suci Makkah dan Madinah-red) bapak/ibu sekalian akan bergabung dengan jamaah haji dari berbagai negara. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya serta dapat mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi disekitar,” ujar Walikota Helldy sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Helldy juga berpesan agar para jamaah calon haji dapat menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi kemabruran haji. “Bapak/Ibu sekalian kami berpesan agar bapak/ibu menjauhi hal-hal yang nantinya dapat mengurangi kemabruran haji, antaranya Rofats, Fusuq dan Jidal,” ucap Helldy.

    Pada kesempatan itu Helldy mengungkapkan, Pemkot telah memberikan uang saku untuk seluruh jamaah calon haji yang berangkat ke tanah suci. Uang bekal tersebut sebanyak Rp 500 ribu per jamaah.

    Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Nanang Fatchurochman berharap agar seluruh jamaah calon haji dapat meningkatkan keguyuban antar jamaah.

    “Kami meminta untuk dapat kompak, guyub dan rukun antar jamaah Indonesia, khususnya jamaah dari Kota Cilegon,” tutur Nanang.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa jumlah jamaah calon haji gelombang 2 kloter 43 asal Kota Cilegon sebanyak 432 orang, yakni 214 laki-kali dan 218 perempuan. (adv)