BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Serapan Anggaran Masih Rendah, Banggar Ancam Walkout Bahas RAPBD Perubahan 2022

    Serapan Anggaran Masih Rendah, Banggar Ancam Walkout Bahas RAPBD Perubahan 2022

    CILEGON, BANPOS – Rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Rahmatullah. 

    Menurutnya, program atau janji politik Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta masih jauh dari angan-angan terbukti hingga saat ini saja serapan anggaran masih rendah. “Yang jelas kalau serapan masih jauh, semua janji politik omdo (omong doang), nggak ada yang terealisasi,” kata Rahmatullah saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (21/9).

    Dikatakan Rahmatullah, dalam target tahunan seharusnya Pemkot Cilegon ada program yang dicapai dan dinikmati masyarakat. Oleh sebab itu, para Kepala OPD lebih baik menyatakan ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas. 

    “Baru kali ini kita melihat serapan secara keseluruhan belanja belum sampai 50 persen. Bagaimana sebuah janji politik program kepala daerah itu bisa terealisasi kalau serapan enggak nyampe 50 persen,” tuturnya.

    Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung terkait rendahnya serapan pada sektor infrastruktur yang realisasinya masih nol persen. Lanjut Rahmatullah, infrastruktur merupakan hal penting dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan memajukan ekonomi daerah. 

    “Citra sebuah kota pemerintahan itu harus dilihat dari infrastrukturnya, kalau infrastruktur masih kacau jangan harap investor mau berinvestasi,” jelasnya. 

    Rendahnya serapan anggaran terhadap capaian program pemerintah diprediksi bakal menimbulkan SILPA lebih besar dari sebelumnya. “Ya kalau serapannya masih di bawah 50 persen ya otomatis SILPA-nya akan lebih dari Rp500 miliar, tahun kemarin aja SILPA-nya udah Rp469 miliar,” ungkapnya.

    Rahmatullah pun mengancam, apabila serapan tersebut belum tercapai, Banggar DPRD Kota Cilegon tidak akan ikut dalam rapat RAPBD Perubahan 2022 dan akan walkout dari pembahasan tersebut.

    “Kita nggak akan membahas RAPBD Perubahan 2022, sudah kesepakatan dengan seluruh anggota Banggar dan pimpinan dewan kalau serapannya masih kecil. Pokir (pokok pikiran) juga tidak diserap, tidak dijalankan, yang reguler kemarin apalagi di perubahan tidak ada. Kami nggak akan membahas RAPBD 2022 kami akan walkout, semua Banggar,” tegasnya. 

    Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menyebutkan, seluruh perangkat daerah di Pemkot Cilegon baru mampu menyerap sekitar 47,08 persen dari target belanja.

    Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon baru mencapai 47,08 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp 2,2 triliun. Serapan masih didominasi belanja modal namun mirisnya penyerapan dari sektor infrastruktur masih nol besar. “Jum’at (9/9) kemarin (serapan belanja) itu 47,08 persen. Banyak belanja modalnya (terserap) hanya PU (Dinas PUPR) belum bergerak, masih nol (infrastruktur),” kata Dana kepada BANPOS saat ditemui di Kantor DLH Kota Cilegon, Selasa (13/9).

    Dana menyebut, sektor infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon belum terserap. “Belanja modal sudah banyak terserap, infrastruktur itu belum banyak berubah,” tuturnya. (LUK/RUL)

  • Hasil Konsultasi Kemendagri Batalkan Alokasi Dana Cadangan 

    SERANG, BANPOS – Dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur  (Pilgub) dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024, yang sebelumnya diplot sebesar  Rp15 miliar pada APBD Perubahan tahun 2022 ini batal. 

    Demikian terungkap pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda usul Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilgub dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yang disatukan dengan paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2022, di ruangan Paripurna DPRD  KP3B,Curug, Kota Serang, Selasa (20/9).

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan, keputusan pembatalan dana cadangan Pilgub 2024 di APBD Perubahan tahun 2024, setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi dan fasilitasi pembahasan Raperda tersebut  dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, Perda Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.

    “APBD yang dimaksud adalah APBD murni, bukan pada perubahan APBD. sehingga dana cadangan yang dibentuk dimulai pada APBD tahun anggaran 2023 untuk membiayai tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Al melanjutkan, tahapan kegiatan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2023, dianggarkan pada organisasi perangkat daereah (OPD) yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan umum. Dimana dana itu bersumber selain dari dana cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya. 

    “Kekurangan dana pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2024-2029 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan dialokasikan pada APBD  tahun anggaran 2024. besaran alokasi dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

    Diungkapkan Al Muktabar,  adapun kegiatan  persiapan Pilkada 2024, pada tahun angaran 2023 sudah dianggarkan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat kerja yang membidangi. Jadi dua tahun anggaran murni, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diarahkan untuk di APBD murni.

    “Nilainya masih sama, ditambah beberapa agenda yang masuk di 2024 yang di 2023 kita membahas APBD murni 2024,” katanya.

    Pada kesempatan itu,  Al Muktabar juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD tahun  2022 tersebut memiliki struktur anggaran, diantaranya Pendapatan Daerah semula sebesar Rp 10,6 triliun, menjadi Rp 11,3 triliun, bertambah RP 726,9 miliar atau 6,83 persen. 

    “Belanja Daerah semula sebesar RP 11,2 triliun menjadi Rp 11,8 triliun, bertambah Rp 670,1 miliar atau 5,97 persen,”imbuhnya.

    Lebih lanjut, Al Muktabar berharap dengan Raperda tentang Perubahan APBD 2022,  menjadi sebuah langkah bersama mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten. 

    “Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah kita mewujudkan apa yang menjadi perintah APBD itu sendiri,” harapnya.

    Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti menambahkan, pemprov konsen terhadap persiapan Pilkada 2024 dengan besaran pembiayaan sesuai dengan hitungan KPU dan Bawaslu. Namun karena Permendagri dan hasil fasilitasi dengan Kemendagri bahwa penganggaran itu harus APBD murni.

    “Anggarannya mencapai Rp600 miliar lebih. itu sesuai hitungan Pansus DPRD Banten yang  diperuntukkan KPU dan Bawaslu. Sebelumnya Rp596,294 miliar,”  jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam Raperda Dana Cadangan, untuk pengalokasian anggaran Pilgub Banten 2024 pada tiga kali tahun anggaran. Tahun 2022 di APBD Perubahan  sebesar Rp15 miliar , tahun 2023 Rp530 miliar,  dan tahun 2024 sebesar Rp50 miliar. (RUS/AZM)

  • Transformasi Pelayanan, Pelindo Banten Terapkan STID dan Simon TKBM

    Transformasi Pelayanan, Pelindo Banten Terapkan STID dan Simon TKBM

    CILEGON, BANPOS – Keputusan pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan merger BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pada 1 Oktober 2021 lalu mulai membuahkan hasil. Salah satunya dalam hal peningkatan kinerja operasional di sejumlah terminal peti kemas terutama di Pelindo Regional 2 Banten.

    Untuk itu, PT Pelindo Regional 2 Banten, resmi meluncurkan Implementasi sistem layanan single truck identification data (STID) dan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM) guna meningkatkan mutu pelayanan.

    Pemberlakuan sistem STID dan Simon TKBM bertujuan mendorong peningkatan kinerja layanan pelabuhan, peningkatan keselamatan dan keamanan khususnya pengoperasian truk, memantau efektivitas arus truk, serta memperlancar kegiatan transportasi di Terminal Pelabuhan, sehingga bisa mengurangi biaya logistik angkutan.

    Capaian tersebut tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan PT Pelindo Regional 2 Banten. Pembenahan dimaksud meliputi standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, pengaturan jam kerja bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM), serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.

    Administrasi Humas & Pelayanan Pelanggan PT Pelindo Regional 2 Banten, Nanang Prihandoko mengatakan, program ini merupakan efisiensi efektivitas kegiatan yang dilakukan perusahaan

    “Jadi kita tahu bahwa Pelabuhan di Pelindo Banten ini kita terus melakukan improvement dalam rangka efisiensi efektivitas kegiatan,” kata Nanang kepada BANPOS, Selasa (20/9/2022).

    Dikatakan Nanang, program ini merupakan satu kebutuhan bagi stakeholder pelabuhan dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan transportasi di pelabuhan. Sehingga bisa mengurangi biaya logistik dari angkutan, melalui aplikasi sistem yang telah diluncurkan oleh Pelindo.

    “Jadi dengan diterapkannya program ini semua truk yang masuk sudah jelas terdata, sehingga kaitannya dengan kegiatan bongkar muat ini terditek dan terlacak,” ujarnya.

    Menurutnya program SIMOM TKBM sangat baik bisa mengatur alokasi yang sebenarnya dari pada jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

    “Jadi kita bisa tau seperti apa kualifikasi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan kemudian juga umurnya dan kelayakannya,” jelasnya.

    “Dengan kegiatan yang lancar tentunya waktu bongkar muat makin cepat maka juga biaya logistik bisa ditekan,” tambahnya.

    Selain itu, dirinya mengaku dengan adanya program tersebut kargo yang diangkut bisa diketahui dengan pasti jumlahnya. “Kargo yang diangkut juga bisa diketahui dengan pasti jumlahnya,” ucapnya.

    Dirinya berharap supaya ini bisa dirasakan manfaatnya seluruh stakeholder dan ke depannya akan diterapkan di lingkungan Pelindo lainnya.

    Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Hermanta meminta semua pihak untuk saling berkoordinasi dan menguatkan komunikasi satu sama lain. Ia menyebut, tujuan sistem ini tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dari BUP Pelindo selaku operator pelabuhan, para pengerah dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat serta asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Pelindo Regional 2.

    “Saya selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Banten mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kontribusi, kinerja dan dukungan hingga terlaksananya penerapan sistem layanan STID dan Simon TKBM ini di Pelabuhan Banten,” ujarnya.

    “Harapannya seluruh wilayah Pelindo dapat menerapkan sistem STID dan Simon TKBM ini, sebagai salah satu langkah pembenahan terhadap tata kelola kepelabuhanan yang memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan di kawasan pelabuhan,” tambah Hermanta.

    Ketua DPD Aptrindo Banten, Syaiful Bahri mengatakan siap mengikuti peraturan yang diterapkan pemerintah dan siap berkoordinasi dengan semua pihak khususnya KSOP Kelas I Banten dan Pelindo Banten. Ia menegaskan asosianya mendukung penuh implementasi Single Truck Indentification Data (STID) di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten.

    Selain untuk menertibkan operator truk agar lebih profesional dalam manajemen pengelolaanya, dengan STID diharapkan identitas trucking lebih dapat dipertanggung jawabkan.

    “Jadi kedepan tidak ada lagi istilah trucking yang pengelolaanya masih pakai gaya lama yakni kaki lima (K5), asongan atau dibawah pohon rindang bahkan di awang-awang, bisa beroperasi di Pelindo. Silahkan yang seperti itu jika ingin beraktivitas di Pelabuhan Pelindo Banten agar taat aturan dengan melengkapi STID,” ujarnya.

    Dia mengatakan, untuk mempercepat proses STID saat ini Aptrindo mengusulkan supaya diberikan relaksasi bahwa pemegang TID lama di Pelabuhan Pelindo Banten bisa langsung di upgrade untuk mendapatkan STID setelah melalui verifikasi aktual dari Aptrindo.

    Diketahui sebelumnya, Staff Ahli Kemenko Maritim dan Investasi, Sahat Pangabean, berharap dengan adanya sistem tersebut, transparansi dan efisiensi semua layanan di Pelindo.

    “Kita akan duplikasikan dipelabuhan-pelabuhan lainnya, secara global dalam hal ini akan ada penurunan biaya logistik,” kata Sahat saat peluncuran Implementasi sistem layanan single truck identification data (STID) dan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM) di Gedung Banten Center, Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Kamis (14/7/2022) silam.

    Selain itu, dirinya mengatakan peluncuran sistem layanan STID dan SIMOM TKBM ini merupakan yang kedua di indonesia.

    “Pelindo Regional 2 Banten ini merupakan salah satu pilot project dari penerapan sistem layanan tersebut,” tandasnya.

    Seperti diketahui, area kerja Pelindo Regional 2 Banten mencakup dari Anyer Kabupaten Serang sampai dengan Bojonegara, Kabupaten Serang. Ada 8 TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) yang bekerjasama dengan Pelindo Banten.

    Kemudian hingga Agustus 2022 kunjungan kapal yang telah dilayani oleh Pelindo Group Wilayah Banten sebanyak kurang lebih 4.000 unit kapal baik itu kapal luar negeri dan kapal dalam negeri dari target 5.000 unit kapal.

    Untuk pencapaian pendapatan yang paling menonjol adalah dari jasa kapal baik jasa tambat dan jasa dermaga serta jasa bongkar muat. Untuk jasa kapal (penundaan) dilayani oleh Anak Perusahaan Pelindo yaitu PT. Jasa Armada Indonesia dan untuk jasa bongkar muat dilayani oleh anak perusahaan Pelindo lainnya yaitu PT Multipurpose Terminal.

    Kemudian mayoritas kapal yang memasuki area Dermaga Ciwandan khususnya membawa muatan cargo curah baik curah kering pangan (soy beam meal/kedelai, raw sugar, bungkil, dll) dan non pangan (batubara, nickel ore, dll) serta curah cair (paraxylene, HSD, dll) umumnya berasal dari Eropa seperti Ukraina, Australia, Hongkong serta dari dalam negeri. (LUK)

  • Pemprov Ragu-ragu Penuhi Tuntutan Buruh

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengaku mendukung keinginan dari buruh untuk menaikkan upah minimum kota (UMK) tahun 2023 mendatang. Namun, Pemprov menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan UMK, tetap harus sesuai dengan aturan, sehingga tidak akan digugurkan melalui mekanisme pengadilan.

    Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengatakan bahwa pihaknya merasa di tahun 2023 mendatang, akan terjadi kenaikan UMK. Namun, bukan berarti kenaikannya akan sesuai dengan besaran permintaan buruh.

    “Saya kira kenaikan ada, kenaikan mungkin ada dengan kondisi seperti ini. Tapi kita juga harus melihat bahwa teman-teman dari industri, teman-teman pengusaha itu baru mulai merangkak, jadi mungkin belum bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman buruh,” ujarnya menanggapi aksi yang dilakukan buruh pada Selasa (13/9) lalu.

    Meski demikian, Septo menuturkan bahwa kenaikan UMK tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Pasalnya, Pemprov Banten tidak mau kejadian yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat, terjadi pada penetapan UMK di Provinsi Banten.

    “Kami memang mengharapkan UMK naik. Tapi jangan sampai seperti DKI dan Jawa Barat, ketika sudah ditetapkan namun digugat, maka menjadi tidak berlaku. Jadilah harus mengikuti besaran yang awal,” jelasnya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa kenaikan nominal UMK tidak serta merta dilakukan dengan memutus besarannya. Namun, ada perhitungan-perhitungan tertentu, mulai dari menghitung inflasi hingga angka kebutuhan layak sehari-hari.

    “Data yang digunakan untuk kenaikan, bukan data yang ditetapkan oleh Kemenaker atau data yang digunakan oleh Disnaker. Tapi data yang kami anggap valid dan netral itu dari BPS. Mulai dari inflasi, kebutuhan layak sehari-hari,” tuturnya.

    Septo mengatakan, para buruh pada aksi lalu juga menuntut agar upah sektoral kembali diberlakukan. Menurutnya, hal itu juga sangat tepat lantaran tidak semua industri terpuruk akibat Covid-19, bahkan ada yang justru meningkat.

    “Makanya mereka meminta penghapusan upah sektoral untuk dibatalkan. Karena hari ini sektor kesehatan, medis dan lainnya mereka stabil dan bahkan naik. Tapi banyak juga sektor-sektor lain yang terpuruk. Seperti industri sepatu, itu kan mereka juga terpuruk. Tidak setiap hari orang membelinya,” terangnya.

    Meski demikian, Septo menegaskan bahwa untuk keputusan apakah akan ada kenaikan ataupun berapa besaran kenaikan UMK pada tahun 2023 mendatang, diserahkan kepada Dewan Pengupahan masing-masing Kota/Kabupaten.

    “Pertimbangan memang ada, ada pertimbangan untuk meningkatkan ke angka sekian persen. Tapi itu tetap akan diadu argumen pada forum Dewan Pengupahan di setiap Kota/Kabupaten. Provinsi itu hanya menghimpun, dan menetapkan UMP sebagai jaring pengaman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh yang berasal dari wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Selain menolak harga kenaikan BBM, buruh juga meminta agar tahun 2023, UMK di setiap kota/kabupaten dapat dinaikkan.

    Perwakilan buruh, Rudi Sahrudin, yang juga merupakan Ketua Forum SP/SB Cilegon mengatakan bahwa pihaknya secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM itu akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

    Rudi menuturkan, dengan adanya kenaikan harga BBM yang juga berimbas pada kenaikan harga lainnya, maka tidak berlebihan menurutnya juga para buruh meminta adanya kenaikan UMK sebesar 40 persen dari upah sebelumnya.

    “Yang 40 persen itu penyesuaian, bukan kenaikan gaji loh. Kami minta penyesuaian dari dampak bukan hanya kenaikan BBM saja, namun juga ada kenaikan barang-barang lainnya. Mungkin masyarakat tahu lah bahwa sebelum BBM naik, yang lain juga sudah ikut naik. Jadi wajarlah kalau kami minta penyesuaian di angka 40 persen,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yang dapat dikatakan telah memukul masyarakat. Sehingga, pihaknya pun meminta kepada DPRD maupun Pemprov Banten, untuk dapat bersama-sama melawan kebijakan tersebut.

    “Kami meminta kepada orang tua kami di DPRD Provinsi Banten untuk menyampaikan aspirasi kami, atau ikut melawan daripada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat yang betul-betul telah menzalimi masyarakat,” tegasnya.(DZH/PBN)

  • Beban Belanja Pegawai Pemprov Membengkak

    Beban Belanja Pegawai Pemprov Membengkak

    SERANG, BANPOS – Belanja pegawai ASN Pemprov Banten dinilai DPRD masih terlalu besar. Dalam  Rancangan Perubahan APBD Banten tahun 2022, belanja untuk pegawai mengalami peningkatan yang sangat besar.

    Jubir Fraksi PDIP Banten, Jamin kemarin menjelaskan, terjadi peningkatan belanja pegawai cukup signifikan pada APBD Perubahan 2022, dari target sebelumnya pada APBD Murni 2022 sebesar Rp2,158 triliun menjadi Rp2,298 triliun.

    “Ada kenaikan belanja pegawai Rp139,9 miliar. Kami berharap jikapun persoalan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sudah berkurang, tetapi anggaran dialihkan dan difokuskan untuk lainnya,” katanya.

    Jamin menyatakan, anggaran untuk kenaikan belanja pegawai tersebut semestinya dialihkan untuk pembangunan drainase dan dan penanganan banjir di hampir semua kabupaten/kota.

    “Setiap hujan, banjir kerap terjadi. Harusnya ini yang menjadi fokus pemprov,” ujarnya.

    Senada diungkapkan, Jubir Fraksi PAN, Ishak Sidik. Menurutnya, belanja pegawai yang naik Rp139 miliar lebih tersebut apakah membawa dampak positif bagi masyarakat. “Dengan peningkatan belanja sebesar itu, tentu akan berdampak terhadap peningkatan daya beli pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Kami berharap hal serupa dilakukan  Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar mereka dapat bertahan ditengah efek kenaikan BBM,” katanya.

    Jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Banten, Umar Bin Barmawi mengaku kenaikan belanja pegawai harus dilakukan dengan jelas. “Untuk apa peningkatan belanja pegawai sebesar Rp139,9 miliar itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal meminta pemprov melakukan penghematan anggaran pegawai.

    “Iya kita setuju agar belanja ditekan terus dan belanja modal ditingkatkan,” katanya singkat.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku jika kenaikan belanja pegawai telah sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.

    “Belanja pegawai merupakan belanja wajib dan mengikat yang harus cukup dianggarkan satu tahun anggaran.

    Dikatakan Al Muktabar, jika peningkatan belanja pegawai tersebut guna memenuhi kewajiban dari kebijakan pemerintah pusat. “Sejalan dengan diterbitkannya  PP Nomor 16 tahun 2022 tentang  pemberian tunjangan hari raya (THR), gaji ke 13, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022,” terangnya.(RUS/PBN)

  • Realisasi Infrastruktur Cilegon Nol Besar

    Realisasi Infrastruktur Cilegon Nol Besar

    CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon baru mencapai 47,08 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp 2,2 triliun. Serapan masih didominasi belanja modal namun mirisnya penyerapan dari sektor infrastruktur belum terserap seperak pun.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menyebutkan, seluruh perangkat daerah di Pemkot Cilegon baru mampu menyerap sekitar 47,08 persen dari target belanja.

    “Jumat (9/9) kemarin (serapan belanja) itu 47,08 persen. Banyak belanja modalnya (terserap) hanya PU (Dinas PUPR) belum bergerak, masih nol,” kata Dana kepada BANPOS saat ditemui di Kantor DLH Kota Cilegon, Selasa (13/9).

    Dana menyebut, sektor infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon belum terserap.

    “Belanja modal sudah banyak terserap, infrastruktur itu belum banyak berubah,” tuturnya.

    Diketahui pada APBD 2022 anggaran Disperkim mencapai Rp56,33 miliar sementara DPUPR Rp59.64 miliar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin saat dikonfirmasi terkait masih minimnya serapan anggaran khususnya sektor infrastruktur, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan bawahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

    “Saya tadi (kemarin) sudah panggil kepala ULP untuk percepatan karena ditarget juga oleh pak walikota (Helldy Agustian),” kata Maman saat ditemui di salah satu hotel usai menghadiri kegiatan Diseminasi Bantuan Keuangan Partai Politik, Selasa (13/9).

    Maman berharap di sisa waktu tahun anggaran 2022 ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    “Sisa 4 bulan ini saya berharap semua proses berjalan lancar. Saya mendapat laporan data satu minggu ini hampir di Rp 40 miliar,” ujarnya.

    “Saya kira itu menjadi bahan realisasi kita kedepan karena proses pengadaan itu tetap kita berjalan, semua sedang berjalan baik PU dan di Perkim,” tambahnya.

    Dibagian lain, Kadis PUPR Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan belum adanya realisasi pembangunan infrastruktur hingga bulan September ini menjadi bahan evaluasi di jajarannya.

    “Ini jadi bahan evaluasi kami, di tahun anggaran ini kita maksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas PU,” katanya.

    Ia mengaku saat ini sejumlah paket pekerjaan proyek sudah berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) menunggu proses lelang.

    “Ini kan kita sudah mulai melaksanakan kegiatan- kegiatan itu contoh kan kegiatan kita masih di lelang dalam proses, udah ada beberapa yang masuk di ULP untuk proses lelang,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • DinkopUMKM Optimistis UMKM Bertahan

    DinkopUMKM Optimistis UMKM Bertahan

    LEBAK, BANPOS – Kenaikan harga BBM sudah banyak memunculkan dampak di berbagai sektor salah satunya ialah inflasi umum yang mencapai 6 persen. Hal ini sangat berpengaruh bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Lebak.

    Dengan naiknya harga BBM sejak 3 September lalu, bahan-bahan pokok perlahan berangsur naik pula seperti, beras, telur, minyak dan sembako lainnya yang menjadi bahan utama bagi pelaku UMKM kuliner.

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM(DinkopUMKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan, pemberlakuan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM adalah suatu keputusan yang dilematis. Menurutnya, terdapat beberapa hal positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

    “Iya sangat membuat dilema, dinaikan demi menyelamatkan negara tapi rakyat tidak terima, kalau tidak dinaikan masyarakat damai tapi negara terancam keuangannya,” kata Imam kepada BANPOS di ruang kerjanya, Selasa (13/9).

    Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dapat membuat masyarakat segala golongan merasakan dampaknya, baik dari segi transportasi, kebutuhan primer, bahkan untuk keberlangsungan hidup bersama.

    Dalam hal ini ia menyoroti dampak bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, semua pelaku UMKM akan mendapatkan dampak yang sama.

    “Pelaku UMKM kan banyak kategori ya, ada UMKM Kuliner dan Jasa misal, dari kuliner pasti mereka kena dampaknya, salah satunya biaya distribusi bahan untuk mereka dagang pasti meningkat, atau tarif dari ojek dan angkot aja udah naik,” jelas Imam.

    Menurut Imam, sampai saat ini pelaku UMKM di lingkungan pusat Lebak masih cenderung stabil, tak ada pelaporan ada yang berhenti dalam usahanya. Namun pihaknya tak akan diam dengan hanya melihat keadaan yang kasat mata, DinkopUMKM Lebak akan mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Kementerian Koperasi.

    “Buat mereka yang di depan Dinkop aja masih aman, mungkin cara mereka mensiasati biar ga rugi ya mengecilkan ukuran produk atau mungkin sedikit menaikan harga, saya yakin masyarakat juga paham,” katanya.

    “Dari 117.000 UMKM yang terdata, kita sudah mengajukan 24.000 lebih pelaku UMKM untuk mendapatkan BPUM, mereka yang kami ajukan itu sebelumnya tidak mendapatkan bantuan UMKM tahun 2021. Dengan adanya hal tersebut saya yakin para pelaku UMKM akan tetap bisa berjalan bahkan berkembang,” tandasnya.

    Sementara itu, Salah seorang pelaku UMKM, Deni mengatakan, semenjak kenaikan harga BBM bahan modal untuk usahanya berangsur naik. Menurutnya, daya beli masyarakat menurun dikarenakan menganggap semua harga naik.

    “Saya sih belum mengalami kerugian, saya sesuaikan jumlah produksi dan ukurannya lah, sayangnya ga seramai sebelum BBM naik yang beli,” kata Deni.(MG-01/PBN)

  • Banggar DPR: Penghapusan Daya 450 VA Untuk Atasi Kelebihan Listrik

    Banggar DPR: Penghapusan Daya 450 VA Untuk Atasi Kelebihan Listrik

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga miskin dan dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan daya listrik yang kini dialami oleh PLN.

    “Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik,” ujarnya dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023 yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Said menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.

    Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.

    Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.

    “Bisa dibayangkan kalau 1 GW  itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun,” kata Said.

    “Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA,” imbuhnya.

    Selain mengusulkan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA, Said juga mengusulkan agar pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA.

    Menurutnya, daya listrik 450 VA kini sudah tidak zaman lagi. Pemerintah dapat menempuh cara itu tanpa biaya dengan menugaskan PLN mengubah daya listrik pada kotak meteran pelanggan.

    Said juga menawarkan ide untuk mencoba memberikan kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA, seperti program pemberian gratis tabung elpiji tiga kilogram program konversi minyak tanah ke gas.

    “Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik,” terangnya.

    “Masa sih pemerintah berkutat di sini terus? Kalau lihat elpiji (tiga kilogram) Rp31.275 subsidinya, jaraknya sudah terlalu jauh hampir tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mengatakan menaikkan harga elpiji tiga kilogram, yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakan (migrasi ke kompor listrik dan tarik tabung elpiji di masyarakat),” ujar Said. (SUG/RIS/ANT/AZM/NET)

  • Pj Sekda Lantik Pengurus LPTQ Pandeglang Periode 2022-2027

    Pj Sekda Lantik Pengurus LPTQ Pandeglang Periode 2022-2027

    PANDEGLANG, BANPOS-Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat melantik dan mengambil sumpah pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pandeglang, Periode 2022-2027 di Pendopo, Kamis (8/9).

    Pengurus LPTQ Kabupaten Pandeglang periode 2022-2027 yang dilantik dan diambil sumpah tersebut diantaranya Ketua Umum LPTQ Pandeglang, Utuy Setiadi, Ketua Harian Abd Hadits Muntaha dan Sekretaris Umum, Dindin Herdiansyah.

    “Selamat kepada para pengurus LPTQ yang baru saja dilantik, semoga lembaga ini mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi,“ katanya.

    Menurutnya, dalam mencari kafilah yang handal, pemerintah daerah bersama LPTQ Pandeglang tugas yang cukup besar untuk mempersiapkan kafilah pada ajang MTQ tingkat Provinsi Banten.

    “Tugas yang cukup besar itu bagaimana kita harus menyisir para kafilah yang handal dan unggul dari hulu ke hilir untuk dipersiapkan di ajang MTQ tingkat Provinsi Banten,“ terangnya.

    Selain itu, dalam mewujudkan sebuah prestasi, tentunya pembinaan untuk para kafilah menjadi faktor yang sangat penting untuk dilakukan.

    “Pembinaan bagi para kafilah menjadi faktor penting untuk mewujudkan sebuah prestasi, maka dari itu pengurus LPTQ yang baru ini akan kami dorong untuk terus melakukan pembinaan bagi para kafilah Pandeglang,“ jelasnya.

    “Saya harap kepada para pengurus LPTQ Pandeglang, mampu membawa perubahan yang lebih baik terutama di ajang MTQ tingkat Provinsi Banten. Pandeglang harus naik kelas, minimal bisa masuk peringkat dua besar, bila perlu juara umum,“ sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus LPTQ.

    “Dalam menyusun program kerja LPTQ, tentu saja membutuhkan sinergitas dengan berbagai pihak. Karena untuk merealisasikan terobosan dan rencana yang sudah disusun oleh pengurus LPTQ  sudah barang tentu memerlukan dukungan dari semua komponen, terutama pemerintah daerah. Tanpa dukungan pemerintah, program yang dirancang LPTQ dipastikan  tidak akan berjalan maksimal,“ katanya.(dhe/pbn)

  • Walikota Serang Syafrudin Laksanakan Ibadah Umroh, Semoga Mabrur

    Walikota Serang Syafrudin Laksanakan Ibadah Umroh, Semoga Mabrur

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, bersama dengan rombongan keluarga Partai Amanat Nasional (PAN) melaksanakan ibadah umroh ke Kota Suci Mekkah, Kamis (1/9/2022).

    Syafrudin yang merupakan Ketua DPD PAN Banten ini melakukan perjalanan sekitar pukul 13:30 WIB dari Kota Serang menuju Bandara dengan diantar oleh Kasubag Humas Setda Kota Serang dan tim Protokol.

    Asda 1 Kota Serang, Subagyo, mengungkapkan bahwa Walikota Serang memang berencana mengajukan cuti selama 10 hari kerja untuk melaksanakan ibadah umroh.

    “Izin cuti 10 hari kerja, beliau (Syafrudin, red) umroh dari partai DPP PAN,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, untuk kegiatan pemerintahan selama Walikota sedang melaksanakan ibadah umroh, akan diwakilkan oleh Wakil Walikota beserta jajaran. Ia pun berharap, Walikota dapat menjalankan ibadah umroh dengan lancer, dan khusu’.

    “Untuk kegiatan nanti diwakilkan oleh Pak Wakil. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah dengan lancar, khusu, senantiasa dijaga kesehatannya dan dapat mendoakan seluruh warga Kota Serang agar tetap sejahtera,” tandasnya.

    Sementara itu, Kasubag Humas Setda Kota Serang, Akbar Manna, mengatakan bahwa izin cuti yang diajukan oleh Syafrudin langsung melalui Kemendagri dan disetujui oleh Pj Gubernur.

    Sementara, untuk kegiatan pemerintahan berjalan seperti biasa, namun semua kegiatan yang mengharuskan Walikota hadir, akan digeser dan disesuaikan dengan jadwal kepulangan umroh.

    “Untuk cutinya 10 hari kerja, pengajuan cuti untuk kepala daerah dilakukan langsung ke Pusat yaitu Kemendagri melalui pj Gubernur Provinsi. Untuk kegiatan berjalan seperti biasa, tapi nanti ada pergeseran kalau diharuskan bapak yang mengisi,” tuturnya.

    Akbar juga berharap, Walikota selalu dalam keadaan sehat wal afiat hingga nanti tiba waktunya pulang ke Kota Serang, serta dapat menjalankan ibadah dengan lancar.

    “Mudah-mudahan mabrur, dilancarkan ibadah umrohnya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan ibadahnya dilancarkan sampai pulang ke Kota Serang dan beraktivitas kembali melayani masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (MUF)