Kategori: PEMERINTAHAN

JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menjadi keynote speaker mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kegiatan Dinus Inside 2022 secara daring pada Senin (29/08/2022).

Dalam kesempatan ini, Raja memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) dengan topik “Penyiapan Generasi Muda Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni mengimbau kepada generasi muda atau dalam hal ini para mahasiswa baru Udinus untuk menjadi bagian dari generasi yang optimis, di mana melihat bangsa Indonesia dalam kacamata yang objektif.

Himbauan itu disampaikan Raja saat menjadi keynote speaker mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kegiatan Dinus Inside 2022 secara daring pada Senin (29/8).

“Dari problematika yang dihadapi, sesungguhnya posisi Indonesia hari ini berada di posisi yang cukup menggembirakan. Kenapa? Kita patut berbangga diri, karena saat ini kita menjadi tuan rumah Presidensi G20. Kita adalah bangsa yang besar,” ujar Raja dalam sambutannya.

Saat ini, banyak yang prediksi optimis terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Diutarakan Raja, McKinsey yang merupakan konsultan ekonomi ternama di dunia memprediksi bahwa Indonesia yang saat ini menduduki peringkat 16 dari segi kekuatan ekonomi, di tahun 2045 mendatang diprediksi bisa menjadi negara adikuasa dengan peringkat nomor empat di dunia, sehingga disebut Indonesia Emas 2045.

“Karena itu, adik-adik perlu persiapkan diri masing-masing untuk dapat menyongsong dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan prediksi menjadi negara terbesar nomor empat pada tahun 2045,” ujar Wamen ATR.

Untuk mewujudkan optimistis menjadikan Indonesia Emas 2045, menurut Wamen ATR terdapat beberapa syarat utama. Pertama sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ekonomi unggul dan berkualitas, dan ketiga, sosial politik yang kondusif melalui demokrasi yang matang.

“Sebagai generasi yang optimis kita dapat mempertahankan demokrasi sebagai sebuah sistem. Dan bagaimana kita mendorong agar demokrasi semakin matang, sehingga ada kebebasan, tanggung jawab, dan sekaligus kita bisa menumbuhkan kreativitas berpikir dan produktif serta menjauhi hal yang disruptif,” terangnya.

“Adik-adik harus perjuangkan juga untuk menjaga demokrasi karena sistem demokrasilah yang menjadikan kita memiliki kebebasan berfikir, berekspresi, dan beraktivitas. Jangan jadi bagian yang anti demokrasi, karena negara anti demokrasi dapat menghambat kreativitas bahkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wamen ATR mengimbau kepada generasi muda untuk menikmati dan memanfaatkan momentum sebagai mahasiswa di bangku perkuliahan dengan tiga hal, yaitu buku, cinta, dan pesta.

Dikatakan, buku adalah simbol kebebasan akademik, sementara universitas merupakan wadah semua konsep, gagasan, dan ide dapat dikontestasi. Dengan demikian dapat membentuk dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Di samping itu juga, mengantarkan para mahasiswa untuk berpikir dengan gagasan yang luar biasa.

“Jadi kalian harus baca buku, kembangkan wawasan, cakrawala membaca literatur apa saja karena buku adalah jendela duniA,” sebut Raja.

Sementara itu, pesta yang ia maksud dalam pengertian ini adalah para mahasiswa harus menjadi kelompok yang tidak berpikiran sempit, pesimis, dan tidak merayakan kehidupan. Tentu, sebagai generasi optimis, para mahasiswa harus berbangga dengan diri sendiri, merayakan capaian yang didapat baik secara akademik maupun sosial.

“Dengan demikian, saya berharap dan mengajak Adik-adik semua sebagai bagian dari elite bangsa ini, masa depan indonesia ada di tangan kalian. Ruangnya sudah dibuka, kita sekarang pada rail yang tepat, menjadi negara 16 terbesar, menjadi pemimpin G20 dan 2045 kalian akan menjadi bagian dari negara yang kuat,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus memainkan perannya sebagai pusat kegiatan intelektual masyarakat. Tidak hanya melestarikan sejarah khazanah bangsa, perpustakaan juga berperan dalam menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan.

Senin (29/8), buku berjudul “Membaca Hamka Merawat Bangsa” karya Umar Syadat Hasibuan diluncurkan di Perpusnas. Peluncuran buku dihadiri Umar Syadat Hasibuan, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.

Kepala Perpusnas menyatakan, koleksi dan fasilitas yang ada di Perpusnas dipersembahkan untuk masyarakat. Untuk itu, dia mengajak masyarakat agar memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan merupakan jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

“Kami undang semua orang untuk memanfaatkan perpustakaan ini. Karena memang perpustakaan ini dibangun dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Kami di sini hanya satpam untuk menjaganya,” ujarnya, di ruang pertemuan lantai 4 Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Umar Syadat Hasibuan yang akrab disapa Gus Umar, mengatakan wawasannya tentang Buya Hamka tidak lepas dari kebiasaan membaca dan perpustakaan pribadi yang ia miliki. “Lantai 2 rumah saya adalah tempat harta karun terbesar dalam hidup saya, yaitu perpustakaan pribadi. Di perpustakaan pribadi saya itu hampir ada 35.000 judul buku yang 60 persennya adalah buku langka,” ujarnya.

Di perpustakaan pribadi tersebut ada lemari khusus koleksi Buya Hamka yang ia jadikan referensi penulisan bukunya. “Saya baca, saya tulis kata per kata, kalimat per kalimat hingga jadilah chapter ke-3,” katanya.

Setelah chapter ke-3, Gus Umar berinisiatif untuk meminta kata pengantar dari Anwar Ibrahim. Namun tidak hanya mendapatkan kata pengantar, Gus Umar mendapat banyak masukan dalam draf tulisannya.

Anwar Ibrahim berpendapat bahwa generasi saat ini cenderung untuk mengabaikan sejarah khazanah bangsa, hanya untuk menonjolkan pemikiran baru. Oleh karena itu, dia menghargai ikhtiar yang dilakukan Umar untuk menggali pemikiran Hamka. “Hamka merupakan budayawan, ahli bahasa, dan sastrawan yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia,” ucapnya.

Menggali khazanah tidak bermakna untuk mengambil dan mengaplikasikan semua hal. Sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Buya Hamka, Anwar menggambarkan bagaimana pendekatan kritis dan kreatif ada di semua tulisan Hamka. “Pendekatan kritis dan kreatif ada pada semua kupasan beliau, termasuk di dalam romansa cinta,” katanya.

Anwar juga terkesan dengan sosok Hamka yang bijaksana dalam mendampingi generasi muda. “Dengan menghormati pandangan anak muda sebagai sahabat dan rekan dan berhujjah dengan tenang untuk meyakinkan saya, bahwa isi suatu perjuangan bukan pada slogan tetapi pada pelaksanaannya,” ucapnya.

Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku sahabatnya tersebut. “Sahabat saya Umar Hasibuan telah merevitalisasi pemikiran Buya Hamka yang sangat dahsyat, sosok ulama, seniman, sekaligus sastrawan, yang pasti dalam konteks waktu dan zaman akan memberikan kekayaan khazanah pemikiran intelektual kita,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Imin mengakui kekagumannya terhadap intelektualitas dan karakter Hamka. “Hamka adalah tokoh yang bisa dicontoh karena tidak dendam kepada bung Karno meskipun dipenjara selama dua tahun. Itu pembelajaran yang sangat dahsyat, kesabaran memaafkan, saling menghormati, itu yang harus dijadikan warisan buat politik nasional ke depan,” tambahnya.

Terkait literasi, Imin mengatakan bahwa peran Pemerintah sangat dibutuhkan. Dia meminta agar Pemerintah memberikan kemudahan penerbitan buku, menghilangkan pajak buku, serta memfasilitasi penyebaran buku-buku di masyarakat. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku sudah berumur 108 tahun. KUHP warisan Belanda itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat.

Selangkah lagi, Indonesia bakal memiliki KUHP yang baru menggantikan peninggalan kolonial. Pemerintah gencar lakukan sosialisasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan, sebetulnya sejak tahun 1963 negara sudah berupaya menciptakan rancangan KUHP untuk menggantikan yang lama.

Namun, baru di tahun ini RKUHP pengganti kolonial Belanda tersebut baru siap disahkan DPR.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, dalam proses pergantian ini, Pemerinrah melibatkan banyak elemen. Mulai dari mahasiswa hingga Organisasi Masyarakat (ormas).

“Tidak lain dan tidak bukan kita melibatkan publik kembali melihat rumusan pasal-pasal yang dianggap krusial,” ungkap Edward, dalam dialog yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jelang pengesahannya di DPR nanti, banyak pihak yang menolak sebagian pasal dari RKUHP tersebut. Namun Edi-sapaan akrabnya, memastikan Pemerintah dan Komisi III DPR terbuka menerima masukan.

“Masih ada waktu sampai Desember tahun ini. Kalau tahun depan sudah masuk tahun politik,” jelasnya.

Pemerintah dan DPR berupaya menyeragamkan pemahaman soal RKUHP. Karena itu, sosialisasi masih terus dilakukan.

Tahun lalu, sosialisasi sudah dilakukan 12 kali di 12 kota. Tapi, hal itu dirasa belum cukup. Presiden Jokowi pun, dalam rapat terbatas 2 Agustus lalu, meminta jajarannya memasifkan kembali sosialisasi tersebut.

“Tidak hanya tugas dari Kemenkumham saja tetapi dari kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenag, BIN, Polri hingga Kejaksaan, dan juga Kepala Staf Presiden,” paparnya.

Tahun ini, Pemerintah sudah melakukan sosialisasi di 11 kota. Pemerintah juga menampung masukan dari masyarakat. Ibarat kata pepatah, sambil menyelam, minum air.

“Kamu melakukan dialog publik, melibatkan masyarakat dalam pembentukan RUU KUHP. Tidak hanya 11 kota semata, tetapi masing-masing kementerian dan lembaga yang sudah ditugaskan melakukan sosialisasi dan dialog publik boleh mengadakan secara terpisah,” terang Edi.

Dicontohkannya, pada Rabu (24/8) pekan lalu, pihaknya melibatkan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dan ormas-ormas dalam dialog publik.

Tetapi, tak semua pasal disosialisasikan. Sekadar tahu, RKUHP ini memuat 37 bab dan 632 pasal. Kalau disosialisasikan semua, tentu makan waktu. Sosialisasi pun dibatasi pada 14 pasal krusial yang dikritisi banyak pihak.

Proses ini berjalan pararel dengan DPR, yang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dua elemen masyarakat. Yakni, Dewan Pers dan Ikatan Dokter Indonesia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abu Rokhmad sepakat, sosialisasi ini perlu kian dimasifkan.

Ormas agama, juga perlu dilibatkan. Sebab, salah satu pasal yang sekarang masih dianggap kontroversial adalah penodaan agama.

“Jadi masih perlu dicermati agar tidak menyesal seumur-umur begitu nanti diundangkan,” tegasnya.

Dia mengatakan, pasal itu memang seharusnya ada untuk menjaga kebersamaan kemaslahatan dan kedamaian.

Masalahnya, selama ini pasal penodaan agama selama ini sering dianggap sebagai “pasal karet”, sama seperti pasal penghinaan Presiden. Tapi, pasal penodaan agama jauh lebih sensitif. Sebab, melibatkan keyakinan.

“Karena itu, catatan kami, pastikan bahwa pasal tentang penodaan agama itu harus dirumuskan secara hati-hati, karena menyangkut aliran kepercayaan,” ingat Rokhmad.

Menurutnya, supaya pasal penodaan agama tidak menjadi pasal karet, maka pasal harus betul-betul memenuhi unsur-unsurnya yang dipahami bersama. Selain itu, untuk mengimplementasikannya, aparat penegak hukum juga harus berhati-hati.

PBNU, kata Rokhmad, tak hanya menyoroti pasal tersebut. Pasal-pasal lain yang juga menuai kontroversi turut dicermati. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Program ini dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals ke-6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030,

“Program PAMSIMAS yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga akhir 2021 telah berhasil menambah 24,5 juta akses air minum pada 35.928 desa yang tersebar di 408 kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Mohammad Zainal Fatah pada Pertemuan Wrap Up Program PAMSIMAS Tahun 2008-2022, Senin (29/8).

Menteri dari PDI Perjuangan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan kerja samanya dalam penyelenggaraan program PAMSIMAS selama ini, baik pengelola program di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, masyarakat, termasuk dukungan dari Bank Dunia, Pemerintah Australia, dan dunia usaha lainnya.

“Saya berharap kerja sama yang telah kita bina dengan baik selama ini dapat terus berlanjut karena masih menyisakan tantangan untuk desa-desa yang belum mendapatkan layanan air minum,” ujarnya.

Dengan telah tersedianya akses air minum di 35.928 desa dari total 83.843 desa di seluruh Indonesia, maka menyisakan sekitar 47 ribu desa yang belum memiliki akses air minum.

“Meskipun dukungan dari World Bank dan Pemerintah Australia berakhir pada tahun ini, kami akan mengupayakan desa-desa lainnya tetap mendapatkan akses air minum melalui alokasi APBN yang disetujui Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk tahun ini sudah dianggarkan sekitar Rp 800 miliar untuk 1.725 desa,” kata Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti.

Diana berharap masyarakat dan Pemerintah Daerah terus terlibat aktif dalam mengelola akses air minum yang telah tersedia.

“Semua pihak harus ada rasa memiliki atas air minum yang telah tersedia agar pengelolaannya dapat tetap terjaga dan berkelanjutan. Agar manfaatnya pun dapat terus dirasakan masyarakat, salah satunya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah stunting,” harapnya. (RMID)

SUMUT, BANPOS – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme meningkat selama 10 tahun terakhir.

Peran perempuan bertransformasi dari pendukung menjadi pelaku. Boy sendiri mencatat 18 perempuan muda Indonesia nekat melakukan aksi terorisme.

“Kelompok teror kerap memanfaatkan sifat feminim dari perempuan makanya banyak perempuan dilibatkan selama 10 tahun terakhir,” ujar Boy Rafli, dalam kegiatan Perempuan Teladan Optimis Produktif (TOP) Viralkan Perdamaian yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (29/8).

Boy melihat perempuan dan anak sebagai korban propaganda radikal terorisme di media sosial. Ia menekankan, selain faktor internal dalam diri perempuan itu sendiri, peningkatan peran perempuan dalam terorisme juga tidak lepas dari pengaruh media sosial.

“Dunia digital ini termasuk sarana menyebarkan virus kekerasan dalam masyarakat dan berpotensi dicontoh anak-anak kita, mereka (perempuan dan anak) ini rentan menjadi korban propaganda tersebut,” lanjut dia.

Agar mata rantai radikalisme dan terorisme ini putus, dia berpesan agar perempuan lebih selektif dan waspada dalam berinteraksi di dunia maya. Terutama, dalam menjaga anak-anak sebagai generasi muda bangsa ini.

“Kita berharap Ibu-Ibu sebagai pimpinan di masyarakat atau keluarga, kita jaga anak-anak kita,” pesan Boy.

Selain itu, perempuan juga memiliki peran besar dalam membangun ketahanan keluarga dari propaganda radikal dengan mengenalkan dan menerapkan sikap bertoleransi, moderasi beragama dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita perlu perkuat ketahanan keluarga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini, jangan sampai keluarga kita terbawa dengan paham-paham yang bertentangan ideologi bangsa,” tutup Jenderal Polisi bintang tiga ini.

Kegiatan Perempuan Teladan Optimis Produktif (TOP) Viralkan Perdamaian ini dihadiri oleh ratusan tokoh perempuan lintas agama di Sumatera Utara.

Selain itu, turut hadir pula jajaran Forkopimda provinsi dan kota sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah, serta Staf Khusus Bidang Kerja Sama Ulama BNPT, Habib Abubakar Alatas. (RMID)

THAILAND, BANPOS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menekankan perlunya penguatan kerja sama pemberantasan korupsi antar negara di Asia Tenggara. Khususnya, terkait pemulihan aset perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebab, menurutnya, saat ini jenis, pola, dan perilaku korupsi sudah semakin canggih dan kompleks, seiring perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

“Semakin tinggi pendapatan suatu negara, semakin banyak korupsi dan pencucian uang yang akan beradaptasi. Dengan kata lain, korupsi merupakan ‘moving target’ yang berkembang mengikuti kemajuan zaman dan teknologi,” kata Firli.

Hal itu disampaikannya saat jadi pembicara High Level Panel 1, forum internasional Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia, Senin (29/8).

Firli hadir secara daring pada pertemuan yang digelar secara hybrid di Bangkok, Thailand selama 3 hari, mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Untuk itu, Firli menegaskan posisi Indonesia akan mendukung pemutakhiran Nota Kesepahaman ASEAN-PAC (Parties Against Corruption), yang terdiri dari sepuluh negara Anggota ASEAN.

“Pembaruan ini tidak hanya tepat waktu tetapi juga penting, dan kami berharap kerja sama ASEAN-PAC yang baru akan menjadi forum yang efektif bagi upaya bersama kita untuk mencegah dan memerangi korupsi dan pencucian uang,” terang mantan Kabaharkam Polri ini.

Dalam paparannya, ia juga berbagi tiga poin berdasarkan pengalaman pemberantasan korupsi yang dilakukan Indonesia.

Pertama, mengenai keberhasilan upaya pemulihan aset Indonesia sebagai hasil dari kerja sama dan koordinasi yang kuat antara KPK, FBI dan Departemen Kehakiman AS. Berkat kerja sama tersebut, pada Januari 2022, KPK berhasil mengamankan dan mengembalikan sebesar 5,9 juta dolar AS ke kas negara.

Aset itu hasil tindak pidana korupsi yang dicuci di negeri Paman Sam tersebut. Firli menyebut, kerja sama dalam pertukaran data dan informasi intelijen dan pro-keadilan, serta penyelidikan paralel dan membuka saluran komunikasi antar lembaga, adalah kunci kesuksesan upaya tersebut.

“Pesan moralnya, hanya melalui kerja sama KPK bisa berhasil memulihkan aset milik rakyat Republik Indonesia,” ungkap Firli.

Kedua, mengenai upaya pembaruan yang dilakukan Indonesia untuk memerangi dan memberantas korupsi. Indonesia, jelas Firli, telah mencanangkan Roadmap Pemberantasan Korupsi tahun 2022-2045 dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Roadmap ini merupakan implementasi dari Trisula strategi pemberantasan korupsi yang diusung pihaknya bersama insan KPK. Sedangkan pada poin terakhir, Firli mengetengahkan tentang pentingnya kerja sama internasional dan dukungan regional.

“Agar Roadmap dapat terimplementasi, dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari negara-negara kawasan serta organisasi regional dan internasional, dalam bentuk investigasi bersama, berbagi data dan informasi intelijen, bantuan teknologi, serta penguatan kerja sama dalam pemulihan aset,” tandasnya. (RMID)

JAWA TIMUR, BANPOS – Membangun masjid tidak hanya sekedar membangun fisik bangunannya saja, tapi untuk menghidupkan dan memberdayakan jemaah dan masyarakat desa di sekitarnya. Dalam hal ini, fungsi masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah ritual, tetapi juga sarana kegiatan kemasyarakatan.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Masjid Prof DR Sugiyono – Rusti di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Timur.

“Mari manfaatkan Masjid ini juga untuk kepentingan sosial, termasuk persoalan ekonomi bakal bisa ditemukan solusi jika dibahas di Masjid,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (29/8).

Menteri Halim mengatakan, pembangunan Masjid adalah hal yang luar biasa dan akan memberi manfaat yang luar biasa juga bagi masyarakat sekitar.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menekankan, jika yang terpenting itu dalam hidup itu manfaat. Yaitu sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi lainnya.

“Itu adalah pelajaran hidup. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering kenalkan Surga dan Neraka, nanti orang hidupnya dikotomi. Orang itu jangan terlalu ditakut-takuti hingga membuat seakan Allah itu kejam, selalu dikit-dikit Neraka. Padahal, Allah itu Maha Pengasih dan Penyanyang,” ujarnya.

Karena itu, Gus Halim mengajak seluruh warga masyarakat sekitar Masjid Prof DR Sugiyono untuk memanfaatkan masjid, bukan hanya untuk ibadah vertikal tapi juga untuk Ibadah Sosial. Ibadah Sosial menurutnya tidak kalah pentingnya dengam Ibadah Vertikal karena bebannya jauh lebih berat.

Gus Halim bercerita, bahwa Ayahnya selalu mengingatkan jika komunikasi dengan Allah SWT lebih mudah timbang komunikasi dengan manusia.

“Komunikasi dengan Allah itu lebih mudah karena Allah paham apa yang kita maksudkan, tapi komunikasi dengan manusia, belum bisa langsung memahami yang kita maksudkan,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian Masjid Prof DR Sugiyono oleh Gus Halim didampingi Prof Sugiyono dengan menggunting pita dan menandatangani prasasti peresmian.

Selain itu, Gus Halim juga memberikan bantuan Pengembangan Objek Wisata tahun anggaran 2022 untuk Desa Karangsalam Lor dan Desa Kaliori serta penyerahan bantuan sarana air bersih untuk Desa Cindaga.

Lebih lanjut, Gus Halim kemudian meninjau langsung Sarana Air Bersih yang terletak di belakang Masjid Prof DR Sugiyono ini, bahkan langsung berwudhu dan salat dhuhur di Masjid yang baru diresmikan.

Untuk diketahui, Masjid Prof Dr Sugiyono diinsiasi oleh nama Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof Dr Sugiyono yang ditujukan untuk aktifitas dan pengembangan Islam di kawasan Desa Cindaga. Alasan penamaan sama dengan dirinya, Prof Sugiyono berharap agar pembangunan masjid ini menjadi inspirasi bagi koleganya untuk membangun masjid dan pusat pengembangan Islam.

Turut hadir dalam peresmian ini, Bupati Banyumas Achmad Husein, Anggota DPR dari Fraksi PKB Sitti Mukaromah, Rektor UNY Prof DR Sumaryanto, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Prof DR Ahmad Dhardiri, Direktur Sarana dan Prasarana Desa Nursaid. (RMID)

JAWA TIMUR, BANPOS – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengimbau, para Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil sudah mulai menggenjot cakupan kepemilikan identitas digital.

Penerapan identitas digital atau Digital ID tengah diujicobakan secara terbatas kepada seluruh ASN Dinas Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota.Tujuannya, agar para pegawai Dukcapil dapat membantu menjelaskan penggunaan Digital ID kepada masyarakat.

“Jika identitas digital resmi diterapkan, maka masyarakat sangat mudah mengubah dari KTP-el ke KTP digital. Bagi masyarakat yang sudah membuat identitas digital, maka mereka tidak perlu lagi memegang KTP-el secara fisik, karena KTP digital tersimpan di dalam handphone,” kata Zudan saat Launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Pasuruan, Jawa Timur, seperti keterangan yang diterima RM.id, Minggu (28/8).

Zudan menargetkan, 70 persen penduduk Indonesia menggunakan KTP digital. Dukcapil harus selalu merespons pengembangan teknologi informasi dan komunikasi agar bisa mempercepat proses pelayanan adminduk sekaligus menghemat anggaran.

“Dengan ID Digital dokumen KK, KTP-el kita pindahkan ke hape. Biaya pengadaan blanko KTP pun berkurang, sehingga kita akan bisa menghemat Rp 50 sampai RP 100 miliar per tahun,” imbuh Zudan. (RMID)

JAWA BARAT, BANPOS – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninjau nursey benih kopi di Kabupaten Garut Jawa Barat guna mendorong pengembangan kopi agar Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil kopi dunia.

Jawa Barat merupakan wilayah penghasil benih kopi nasional dengan total target produksi mencapai 3 juta batang tahun 2022.

SYL mengatakan produksi kopi Jawa Barat terus berkembang pesat, di mana pada Januari-Maret 2022 total penanaman mencapai 499.000 batang. Kemudian bertambah lagi pada April-Junuari 2022 sebanyak 1,01 juta batang, Juli-September 300.000 batang dan pada Oktober-Desember mencapai 900.000 batang.

“Jawa Barat masuk sepuluh besar kawasan pengembangan Kopi di Indonesia. Termasuk Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Bali, dan NTT,” ujar SYL saat meninjau nursey bibit kopi di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Garut, Minggu, (28/8).

Secara Nasional, kata SYL, luas areal kopi nasional pada Tahun 2021 mencapai 1,26 juta ha yang terdiri dari luas kopi Perkebunan Rakyat (PR) seluas 1,23 juta ha atau 98 persen dan Perkebunan Besar (PB) seluas 0,03 juta ha atau 2 persen.

Inovasi bibit kopi harus dapat dikembangkan di berbagai daerah sehingga Indonesia yang saat ini menduduki posisi ketiga produksi kopi dapat dengan cepat menduduki posisi pertama di dunia ke depan.

“Oleh karena itu, pengembangan kopi melalui produksi benih kopi harus diwujudkan sekaligus untuk memenangkan tantangan krisis pangan dan energi di masa depan. Ekspor kopi pun meningkatkan dan kopi kita nomor satu di dunia,” tegasnya.

Berdasarkan status keadaan tanaman, luas kopi nasional terdiri dari Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 188,91 ribu hektar dan TM (Tanaman Menghasilkan) seluas 947,92 ribu hektar. Adapun luas areal Tanaman Tidak Menghasilkan atau Tanaman rusak (TTM/TR) mencapai 122,16 ribu hektar.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah menambahkan saat ini produksi kopi nasional mencapai 774,70 ribu ton yang terdiri dari produksi kopi Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 769 ribu ton atau 99,33 persen dan produksi kopi Perkebunan Besar (PB) sebesar 5,67ribu ton atau 0,67 persen.

Semua kopi tersebut tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan produktivitas 817 kg/ha.

“Produksi kopi yang dihasilkan sebagian besar di ekspor dengan volume ekspor tahun 2021 sebesar 382,93 ribu ton dan memberikan kontribusi devisa senilai Rp. 12,35 T atau penghasil devisa sektor perkebunan terbesar kelima setelah kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa,” paparnya.

Andi menjelaskan, perolehan devisa yang ada saat ini belum mencerminkan kontribusi nilai optimal, mengingat sebanyak 98,01 persen kopi yang diekspor masih dalam bentuk produk primer atau kopi biji dengan kualitas ekspor didominasi 70 persen oleh mutu sedang sampai rendah grade IV hingga VI.

Kendati demikan, Kementan sejak tahun 2020 mulai menggenacarkan Kegiatan BUN500 yakni penyediaan benih uggul bermutu tanaman perkebunan 500 juta batang.

“Upaya tersebut di antaranya membangun Nursery BUN dan memproduksi benih kopi secara swakelo dan mendorong produsen benih mitra untuk membangun dan memproduksi benih di dalam atau sekitar Kawasan Pengembangan Kopi,” jelasnya.

“Yang pasti saat ini jumlah produsen nurseri mitra benih kopi mencapai 47 unit yang tersebar di 14 Provinsi. Pemerintah terus mengembangkan kopi nasional untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri,” tambah Nur Alam. (RMID)