Kategori: PEMERINTAHAN

JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik).

KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.

KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA).

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.

Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.

KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Jokowi mengatakan, peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Pada akhirnya, wujud Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran.

Jokowi mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.

“Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah.

Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri.

Direktur Utama Bank BRI, Sunarso yang sekaligus Ketua HIMBARA mengatakan, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah/Daerah Domestik ini menjadi bentuk dukungan bank-bank Himbara terhadap objektif Gerakan Bangga Buatan Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan untuk transaksi cashless yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri,” ujarnya.

Direktur Utama Bank BNI, Royke Tumilaar mengatakan, dengan jaringan merchant QRIS yang luas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/ Daerah sebagai source of fund QRIS ini dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, serta diharapkan juga dapat mendorong volume transaksi merchant QRIS yang didominasi oleh UMKM.

“Selain itu, hadirnya fitur tersebut pada mobile banking Bank Himbara semakin memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bertransaksi praktis hanya dengan membawa smartphone saja,” tukas Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi. (RMID)

PALEMBANG, BANPOS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penerapan sistem tiket berbasis akun yang mengintegrasikan transportasi antarmoda, dengan sistem pembayaran elektronik menggunakan satu kartu untuk semua moda angkutan umum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual.

“Sistem pembayaran elektronik berbasis akun dalam transportasi cerdas ini sejalan dengan rencana implementasi pemerintah pusat yang akan menerapkan MLFF (Jalan Tol Tanpa Gerbang) dan JBE (Jalan Berbayar Elektronik) yang juga menggunakan sistem pembayaran digital berbasis akun,” katanya.

Hal itu disampaikan BKS dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Sistem E-Ticketing Berbasis Akun Untuk Mendukung Integrasi Pembayaran Antar Moda Dan Sosialisasi Sistem Pembayaran BRT’, di Palembang dikutip, Minggu (28/4).

BKS, sapaan akrab Budi Karya menjelaskan, Palembang direncanakan akan menjadi kota pertama menerapkan sistem tiket berbasis akun atau ABT (Account Based Ticketing).

Menurutnya, sistem ABT adalah evolusi sistem pengumpulan tarif (tiket), dari tiket berbasis kartu menjadi berbasis akun. Artinya, sebuah kartu bisa dikenali kepemilikannya dengan cara didaftarkan melalui aplikasi, sehingga segala transaksi pengguna bisa dicatat dan didokumentasikan.

Salah satu manfaat personalisasi penumpang ini dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dan penentuan program pemerintah, contohnya dalam memberikan tarif khusus (pelajar/ veteran/ penumpang khusus).

Keunggulan lain sistem ABT ini adalah membantu penyedia transportasi beralih dari sistem ticketing lama yang melibatkan tiket kertas, tiket magstripe, pembayaran tunai, dan beralih dengan perjalanan yang lebih mulus (seamless).

Sedangkan bagi operator, sistem seperti itu sangat bermanfaat karena biaya operasional yang lebih rendah, dibandingkan dengan solusi tiket berbasis kartu di mana kartu perjalanan memerlukan pemrograman ulang yang konstan.

Menhub juga mengusulkan agar integrasi sistem pembayaran yang berbasis uang elektronik ini dapat diterapkan di seluruh operator transportasi.

“Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini akan memudahkan karena pengumpulan pendapatannya akan cashless artinya tidak ada yang tercecer dan saya juga mengusulkan bahwasanya ini tidak tercatat pada pengelola-pengelola yang formal tapi kita banyak operator-operator yang swasta yang segera diikutkan agar ini menjadi lebih baik,” tuturnya.

Untuk itu, Menhub meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi termasuk bank-bank penyedia layanan sistem ini.

Sistem tiket ABT ini juga memberi banyak keuntungan bagi penumpang, dengan pilihan tarif terbaik yang sesuai dengan perjalanan mereka termasuk kemungkinan untuk membayar perjalanan dengan cara yang modern dan nyaman.

Eks Dirut Angkasa Pura ll menambahkan, ekosistem transportasi cerdas di Ibu Kota Nusantara juga akan menerapkan sistem pembayaran ABT sehingga nantinya seluruh sistem ekosistem pembayaran transportasi di Indonesia mengarah ke sistem tiket berbasis akun.

“Diharapkan, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat membantu terwujudnya minat masyarakat untuk kembali naik angkutan umum yang mudah, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan,” tandas BKS. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Postur ekonomi nasional dinilai memiliki indikator fundamental yang baik. Hal itu dapat dilihat dari dari inflasi yang cukup rendah, surplus neraca perdagangan, kokohnya indeks keyakinan konsumen, serta perbaikan ekonomi domestik yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2022 akan mencapai 5,5 persen year-on-year.

“Turunnya nilai tukar currency di seluruh dunia dalam iklim inflasi yang dibarengi consumer confidence level yang tinggi serta naiknya nilai tanah dan bangunan menyebabkan hadirnya timing investasi properti yang baik bagi user dan investor yang berminat menukarkan uangnya dengan aset properti,” ujar Vice President Director Skandinavia Apartment Norman Eka Saputra, seperti keterangan yang diterima redaksi, Minggu (28/8).

Dia melanjutkan, keseriusan Pemerintah untuk mempercepat kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA), khususnya untuk kelas rumah mewah dan apartemen guna mempercepat investasi, akan berkontribusi signifikan bagi apresiasi nilai apartemen. “Terutama di Jabodetabek, akibat dari tersedianya amenitas yang baik di perkotaan,” imbuhnya.

Menurut Eka, demand yang selama ini mengandalkan hanya dari pembeli lokal akan naik signifikan. Hukum demand and supply akan berlaku sebagaimana sudah dialami negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Australia, yang kenaikan stimulus signifikan dari aliran dana internasional yang mendongkrak geliat dan nilai aset properti di negaranya.

Eka melanjutkan, khususnya Skandinavia Apartment, yang termasuk dalam konstelasi Greater Jakarta dan berada di Kota Tangerang, yang dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, juga bersebelahan langsung dengan Kawasan Superblock Tangcity, adalah pilihan logis bagi calon investor properti atau bagi yang ingin tinggal di tengah kota dengan segala convenience urban living yang terdapat didalamnya. Pengalaman pengembang PT Pancakarya Griyatama dalam mengelola beberapa hotel seperti Novotel, Mercure, dan Fika Aparthotel, juga menghadirkan standar pengelolaan yang tinggi sehingga apartemen Skandinavia dikelola dengan standar serviced apartment setaraf hotel bintang 4.

Selain itu, program dan promosi yang menarik terus disuguhkan pengembang. Seperti cicilan developer hingga 120x hingga diskon 10 persen atau setara 3x bunga deposito. “Event-event untuk menarik konsumen seperti Open House juga kerap dilaksanakan, dengan bekerja sama dengan tenant-tenant ternama yakni KFC dan Puyo Silky Dessert yang juga akan melengkapi fasilitas FnB di sekitar Skandinavia Apartemen,” tutupnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumat (26/8). Rapat tersebut membahas perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

“Dalam kesempatan tersebut KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kemendikbudristek untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri atau non regular ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam siaran pers, Sabtu (27/8).

Pertama, komisi antirasuah meminta Kemendikbudristek melakukan audit terbatas secara cepat kepada perguruan tinggi negeri untuk memetakan kelemahan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Pelaksanaan audit dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berikutnya kedua, Kemendikbudristek menyusun panduan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Isinya antara lain, ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia.

Lalu, indikator/kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri. Kemudian, konsorsium atau menggunakan hasil tes lainnya, serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi.

Ketiga, proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri agar dilakukan secara digital. Digitalisasi dalam rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru akan lebih memberikan kepastian, transparansi dan mempercepat.

Dan terakhir, keempat, memperkuat pengawasan dan mendorong pelibatan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan.

“Baik yang dikelola oleh Kemendikbudristek maupun melalui platform JAGA Kampus yang dikelola KPK,” imbuhnya.

Selain itu, KPK juga memandang pentingnya memperkuat regulasi yang ada. Dalam kesempatan tersebut KPK juga memberikan sejumlah masukan terkait rancangan Peraturan Menteri Dikbudristek tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Ini merupakan revisi atas Permendikbud No. 6 Tahun 2020 yang saat ini sedang dalam proses oleh Kemendikbudristek.

Hasil review dan masukan KPK yang dituangkan dalam beberapa pasal rancangan Permen tersebut. Di antaranya terkait pentingnya mengatur dan menambahkan tentang prinsip bebas benturan kepentingan termasuk gratifikasi dan kejelasan hubungan relasional.

Lalu, digitalisasi pada seluruh rangkaian proses, metode standar seleksi mandiri dan kejelasan proporsi afirmatif pada setiap jenis seleksi.

Serta, perlunya pembinaan dan pengawasan holistik dalam seluruh tahapan. Mulai dari perencanaan, persiapan, penetapan kriteria, proses seleksi, pengumuman, hingga masa sanggah.

Rapat yang dihadiri oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring KPK dan tim pengkaji terkait, yakni Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nizam, Inspektur Jenderal Chatarina M. Girsang, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Lili Yuliati, beserta jajaran Kemendikbudristek lainnya, menyepakati untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Kemendikbudristek dan KPK berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Harapannya, upaya-upaya perbaikan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kesempatan yang terbuka bagi calon mahasiswa untuk bersaing secara adil dan bebas dari korupsi.

“Khususnya untuk fakultas-fakultas yang menjadi tujuan mayoritas masyarakat seperti Kedokteran, Teknik, Ekonomi dan lainnya,” tandas Ipi.

Diketahui, salah satu pihak yang memanfaatkan celah seleksi jalur mandiri ini adalah Rektor Unila, Karomani. Dia mematok tarif Rp 150 juta hingga Rp 300 juta bagi calon mahasiswa yang hendak masuk lewat jalur mandiri di universitas negeri tersebut.

Karomani pun ditetapkan sebagai tersangka. Selain Karomani, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain. Ketiganya adalah Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desfiandi. (RMID)

BEKASI, BANPOS – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menghadiri acara Hajatan Betawi Ke 3 Tahun 2022 bertajuk “Dari Betawi Untuk Jakarta Maju & Bermartabat”, di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah Pondok Gede Kota Bekasi, Sabtu (27/8).

Momentum hajatan Betawi merupakan wahana untuk melestarikan dan memajukan budaya Betawi, sebagai salah satu bentuk pencegahan radikalisme dan terorisme melalui kearifan lokal seni dan budaya.

Kearifan lokal seni dan budaya ini merupakan bagian dari vaksin pencegahan virus intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Virus intoleransi, radikalisme dan terorisme merupakan virus transnasional yang dapat dicegah salah satunya dengan penguatan akar budaya Indonesia salah satunya budaya Betawi,” ujar Boy.

Dia menjelaskan, dalam budaya Betawi terdapat nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter muda yang dapat dimulai dari usia dini.

Dalam kegiatan ini, Boy yang merupakan cicit sastrawan Indonesia pembuat Karya Sastra terkenal “Si Doel Anak Betawi,” Aman Datuk Madjoindo, diketahui telah menginisiasi pembuatan film animasi berjudul “Sidul Bikin Bangga Anak Negeri,” untuk mengenalkan karakter anak Betawi.

“Film animasi ini bertujuan mengenalkan karakter anak Betawi di masa lalu yang memiliki budi luhur dan agar generasi Indonesia dapat lebih melihat referensi karya sastra Indonesia masa lalu yang masih relevan hingga saat ini,” jelas mantan Kapolda Papua ini.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara ini berharap, budaya Betawi dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan baik.

“Masyarakat Betawi punya kontribusi besar terhadap Indonesia. Diharapkan Budaya Betawi tidak hanya dapat dikembangkan tapi juga dilestarikan,” harap Anies.

Dalam kegiatan Hajatan Betawi Ketiga ini sejumlah kegiatan bernuansa budaya Betawi diadakan seperti Lomba Abang None, Silat Tradisional, Qasidah, Lomba Pantun, Palang Pintu, Lenong dan juga Pemutaran film betawi.

Sejumlah tokoh Betawi juga hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli, Mayjen TNI (Purn.) Eddie Marzuki Nalapraya, Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Prof. Dailami Firdaus dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus bisa menjamin keamanan data pribadi masyarakat agar tidak bocor. Sayangnya, masih banyak PSE yang nggak mampu melindungi data para pengguna aplikasinya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate membeberkan, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sangat masif. Bahkan, setiap hari selalu terjadi kebocoran.

Padahal, bocornya data pribadi masyarakat berbahaya. Jika tersebar, data individu bisa dimanfaatkan untuk kriminalitas dan aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat.

“Saya mengingatkan, kasus kebocoran (data pribadi) itu bisa setiap detik, setiap menit, setiap hari,” beber Johnny saat memberi keterangan pers di Jakarta, jum’at (26/8).

Karena itu, politisi Partai NasDem ini meminta PSE serius memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan aplikasinya.

PSE wajib menjaga keamanan digital. Salah satunya, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM ini nantinya yang mampu meningkatkan kemampuan teknologi enkripsi, teknologi sekuriti dan digital security, untuk menjaga keamanan data.

“Pastikan betul SDM terus ditingkatkan kualitasnya mengikuti perkembangan teknologi,” imbaunya.

Selain itu, dia juga meminta PSE memastikan organisasi dan hierarki dalam tata kelola cyber security terjaga baik.

Dengan begitu, mereka mampu menghadapi berbagai serangan siber yang perkembangannya semakin canggih.

Kasus kebocoran yang sempat viral baru-baru ini adalah kebocoran data pribadi pelanggan Telkom dan PLN. Hingga kini, Kominfo masih melakukan audit. Butuh waktu.

Jika nantinya dari hasil audit terbukti ada kelalaian dalam perlindungan data pelanggan, Kominfo akan memberikan sanksi administratif.

Mulai dari sanksi ringan, yakni perbaikan administratif dan tata kelola organisasi, sanksi sedang berupa perbaikan teknologi enkripsi dan teknologi security, hingga sanksi berat berupa penutupan akses lembaga.

Diungkapkan Johnny, sanksi berat akan dijatuhkan jika kebocoran data terjadi berulang kali dan merugikan masyarakat.

Sementara, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menerangkan, Kemenkominfo telah memanggil PLN pada 20 Agustus dan Telkom pada 22 Agustus lalu, untuk dimintai keterangan soal kebocoran data pelanggan.

Dia memastikan, Kemenkominfo akan terus melakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut terhadap laporan yang diberikan oleh kedua perusahaan.

“Upaya peningkatan keamanan siber perlu segera dilakukan oleh kedua perusahaan untuk mencegah kemungkinan kerugian lain di kemudian hari,” tuturnya.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyarankan, perlunya forensik digital untuk mengetahui celah keamanan yang dimanfaatkan oknum untuk mengambil data pribadi konsumen.

Pratama menjelaskan, kebocoran terungkap ketika anggota forum di aplikasi Telegram dengan nama ‘Loliyta’ mengunggahnya pada Kamis (18/8).

Saat coba dihubungi lewat telegram, sang peng-upload tidak merespons. Kini akun telegramnya sudah tidak aktif dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga harus gencar dan terus menerus menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data.

“Secara teknologi misalnya, dapat menggunakan enkripsi, sehingga kalau data bocor tetap masih terlindungi,” katanya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Krisantus Kurniawan meminta masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi era tv digital yang akan diterapkan secara masif dan menyeluruh di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Krisantus menjelaskan, masyarakat yang akan berencana membeli tv baru diharapkan untuk membeli tv digital dan meninggalkan tv analog mengingat manfaat dan kualitas tv digital jauh lebih besar dibandingkan dengan tv analog.

Sedangkan, masyarakat yang masih menggunakan tv analog, tetap dapat menggunakan siaran tv digital dengan cara membeli Set Top Box (STB) yang sudah banyak dijual di pasaran.

Tapi ingat, beli yang sudah berlogo Kemkominfo dan tertulis Siap Digital sehingga Set Top Box yang dibeli bisa menerima siaran digital.

“Belilah Set Top Box yang berlogo Kemkominfo” katanya dalam webinar Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) dan Seremoni Penyerahan Bantuan Set Top Box (STB) Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR, Minggu (28/8).

Hadir juga sebagai pembicara dalam webinar tersebut adalah Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Geryantika Kurnia dan dosen serta praktisi komunikasi Wulan Furie. Webinar juga diselingi dengan penyerahan 10 unit Set Top Box di Pontianak.

Menurut Krisantus, Pemerintah sudah mengkoordinir dan membangun kerja sama bersama lembaga penyiaran publik maupun swasta untuk menyediakan Set Top Box bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tentu sudah didata oleh Pemerintah.

“Dibagikan secara gratis sehingga masyarakat Indonesia siap menerima tv digital,” ujarnya.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Geryantika Kurnia mengatakan, secara internasional Indonesia termasuk terlambat dalam proses migrasi dari tv analog ke tv digital baik di dunia maupun di kawasan Asia Tenggara.

Apalagi, kata Geryantika, proses migrasi tv analog ke tv digital yang sedang berlangsung merupaka amanat UU Cipta Kerja. Batas akhir pengakhiran siaran analog secara nasional paling lambat 2 November 2022 atau dua tahun sejak UU Cipta Kerja ditetapkan.

“Melalui kolaborasi Pemerintah dan DPR, paling lambat siaran TV analog ini dihentikan dua tahun sejak UU Cipta Kerja ditetapkan dan sekarang tinggal dua bulan lagi,” katanya. Dia menjelaskan Indonesia sudah siap bermigrasi dari tv analog menjadi tv digital.

Hingga saat ini, dari 112 wilayah layanan terdampak ASO, 90 wilayah layanan sudah siap infrastruktur untuk menerima siaran tv digital. Sisanya sedang dalam proses yang dilaksanakan oleh TVRI. “Insya Allah, sebelum 2 November, sudah selesai infrastrukturnya,” tuturnya.

Dosen serta praktisi komunikasi Wulan Furie mengatakan, mengapa harus TV digital? Karena kualitas gambar, suara akan makin jernih. Kemudian konten akan lebih beragam, ada Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini kebencanaan.

“TV digital ramah keluarga karena penonton bisa membatasi program acara sesuai usia dengan teknologi Parental lock,” katanya.

Wulan menjelaskan, migrasi tv analog menjadi tv digital merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu paling lambat tanggal 2 November 2022. “Besarnya potensi keuntungan yang hilang dan kerugian apabila tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Dia menyebutkan, banyak masyarakat sangat tertarik untuk menikmati siaran tv digital. Tingkat ketertarikan masyarakat untuk beralih ke siaran tv digital yang tidak berbayar itu, di survei terakhir yaitu, Maret 2022 mencapai 72,2 persen.

Riset yang menyatakan kesediaan masyarakat beralih ke siaran tv digital dengan membeli STB mencapai 76,89 persen. Riset oleh Multi Utama Risetindo pada Maret 2022 angka tersebut muncul bila harga STB di kisaran harga Rp 150 ribu. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Serpong menjadi yang terbaik dari 1.000 sekolah yang diranking oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Peringkat ini didasarkan pada rerata nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022.

Selain MAN IC Serpong, ada 12 madrasah lainnya yang masuk dalam 100 sekolah terbaik versi UTBK tahun 2022.

“Alhamdulillah, tahun ini, ada 13 madrasah yang masuk 100 besar terbaik hasil UTBK. Bahkan peringkat pertamanya adalah MAN IC Serpong,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, M Isom Yusqi di Jakarta, Minggu (28/8).

Menurut Isom, dari sisi jumlah, tahun ini semakin banyak madrasah yang masuk 100 besar rerata hasil UTBK terbaik. Tahun ini, ada 13 madrasah, tahun 2021 lima madrasah, dan tahun 2020 hanya empat madrasah.

Empat madrasah yang konsisten masuk 100 besar dalam tiga tahun terakhir adalah MAN IC Serpong, MAN IC Pekalongan, MAN 2 Kota Malang, dan MAN IC Gorontalo. MAN IC Padang Pariaman masuk 100 besar pada 2021 (ranking 70), dan 2022 (ranking 50).

“Tahun 2020, MAN IC Serpong menempati peringkat kedua. Tahun 2021 dan 2022, naik menjadi ranking pertama. Kami berharap tahun depan MAN IC Serpong bisa hat-trick, kembali menjadi yang terbaik,” harap Isom.

Selain jumlah, lanjut Isom, dari sisi peringkat juga ada tren kenaikan. Menurutnya, 13 madrasah tahun ini masuk 100 terbaik. Hal itu menunjukkan adanya kenaikan peringkat yang signifikan.

“Kita sangat bersyukur, tren peringkat hasil UTBK madrasah naik,” papar Ishom.

“Ini menjadi indikasi adanya pemerataan kualitas pendidikan madrasah, sekaligus membuka perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan madrasah yang bermutu,” lanjutnya.

Isom menambahkan, bahwa pihaknya terus berusaha melakukan sejumlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Apalagi, madrasah sekarang telah menjadi pilihan dan bahkan idaman banyak masyarakat Indonesia.

“Kendatipun jumlah MIN, MTsN dan MAN sedikit di setiap kabupaten/kota se-Indonesia, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Perluasan dan pemerataan akses terhadap madrasah akan terus ditingkatkan,” tandasnya.

Berikut 13 madrasah yang masuk dalam 100 sekolah terbaik UTBK 2022:

1. MAN IC Serpong, Tengerang Selatan, Banten: Nilai Total 666,494
2. MAN IC Pekalongan, Jawa Tengah: Nilai Total 637,499
3. MAN 2 Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Nilai Total: 617,605
4. MAN IC Kota Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Nilai Total: 616, 585
5. MAN IC Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo, Nilai Total: 603,660
6. MAN IC Jambi, Muaro Jambi, Jambi, Nilai Total: 602,429
7. MAN IC Pasuruan, Kab Pasuruan, Jawa Timur, Nilai Total: 600,516
8. MAN IC Padang Pariaman, Kab Padang Pariaman, Sumatera Barat, Nilai Total: 594,622
9. MAN 1 Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Nilai Total: 592,462
10. MAN IC OKI, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selaran, Nilai Total: 590,113.
11. MAS Zakaria Kota Bandung, Jawa Barat, Nilai Total 582,462
12. MAN IC Tanah Laut, Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Nilai Total: 581,705
13. MAN IC Lombok Timur, Kab Lombok Timur, NTB, Nilai Total: 581,076. (RMID)

BALI, BANPOS – Pemerintah Indonesia berharap pertemuan para menteri bidang iklim dan lingkungan hidup negara G20 di Bali pada 31 Agustus 2022 dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk bahu membahu melakukan aksi penyelamatan bumi.

Begitu kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, Sabtu (27/8).

“Kita berharap bisa menghasilkan komunike atau kesepakatan. Kita sedang terus melakukan negosiasi dan menggalang dukungan dari negara-negara. Kita terus menekankan bahwa Indonesia bisa dipercaya,” ujarnya.

Nantinya, kesepakatan itu akan dibawa ke pertemuan tingkat kepala negara untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Semoga sudah mencapai kesepakatan sehingga ketika dibawa ke tingkat kepala negara akan lebih mudah. Paling tidak mencarikan formulasi rumusan yang pas untuk berbagai pihak,” kata Siti.

Siti kembali menegaskan, ada tiga hal yang akan didorong Indonesia dalam pertemuan G20 di tingkat iklim dan lingkungan hidup. Pertama mengenai dukungan untuk pemulihan global yang berkelanjutan.

Kedua, mengenai peningkatan langkah perlindungan lingkungan, baik di tingkat terestrial maupun kelautan. Ketiga mengenai kolaborasi antarnegara untuk mobilisasi sumber daya dalam rangka percepatan aksi perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.

Siti mengakui, tidaklah mudah untuk mencapai kesepakatan bersama. Pasalnya, setiap negara tentu memiliki nilai dan kepentingan masing-masing.

“Ada yang terkait dengan mobilisasi sumber daya. Misalnya di situ kita mendorong agar negara maju memimpin. Ada juga yang mengusulkan pelayaran hijau. Tapi tentu itu untuk pelabuhan rakyat agak sulit. Ini terus dinegosiasikan,” ucap dia.

Dalam hal ini, kata Siti, Indonesia sebagai presidensi mengambil peran interface antara negara maju dan negara berkembang di forum internasional tersebut.

Siti juga menegaskan, forum G20 bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk membuktikan, baik di dalam negeri maupun di dunia global, bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin aksi penyelamatan bumi.

“Yang penting dari agenda ini bahwa Indonesia memimpin. Ada ruang di mana kita mengaktualisasikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saya kira kita akan menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya dan tentu dengan manfaat yang semaksimalnya untuk bangsa Indonesia,” kata Siti.

Sebagai informasi, pertemuan G20 tingkat menteri lingkungan hidup dan iklim akan diadakan di Nusa Dua, Bali, pada 31 Agustus mendatang. Dalam agenda itu, sebanyak 18 menteri dan wakil menteri lingkungan hidup dan iklim akan hadir secara langsung. Selain itu ada lebih dari 200 delegasi yang juga akan hadir langsung.

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).

Mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menargetkan setiap instansi Pemerintah mendata tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 30 September 2022. Pendataan ini dilakukan untuk penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB, Alex Denni mengatakan, pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Dia juga membantah pendataan ini untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Melainkan mencari solusi atas persoalan ini.

“Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” kata Alex, dalam keterangannya, Kamis (25/8).

Alex mengungkapkan, Pelaksana Tugas Menteri PAN-RB Mahfud MD sudah mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN. Kemudian menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

“Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN,” ungkapnya.

Menurut dia, penyelesaian masalah tenaga honorer ini tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. “Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan,” ujar dia.

Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu per satu sesuai kebutuhan formasi. Saat ini, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan tenagahonorer telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.

Alex menegaskan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN. Ia pun meminta para Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga honorer.

“Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas,” terangnya.

Sekadar informasi, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan demikian, tenaga honorer masuk kategori non-ASN. (RMID)