Kategori: PEMERINTAHAN

JAKARTA, BANPOS-Untuk menjadikan Indonesia kuat dan independen, penggunaan produk dalam negeri perlu ditingkatkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Tidak bisa mandiri total, tapi semampu mungkin kita mandiri. Kita harus menghindari ketergantungan dari luar negeri. Salah satunya menggunakan produksi dalam negeri,” kata Tito, di Jakarta, kemarin.

Kampanye penggunaan produk dalam negeri telah lama dilakukan Pemerintah. Namun, hasilnya belum signifikan.

Agar lebih efektif, Presiden Jokowi telah mengarahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar membuat sistem yang mendukung penggunaan produk dalam negeri. Arahan ini kemudian direspons dengan membangun sistem e-Katalog dan Toko Daring.

“Kalau dua ini jalan akan menghemat luar biasa dan mendorong produksi dalam negeri,” terangnya.

Kemendagri juga memberikan dukungan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemda.

Caranya, dengan mewajibkan Pemda mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri.

Diingatkan Tito, penggunaan produk dalam negeri, juga merupakan salah satu cara mengendalikan laju inflasi di tengah terganggunya sistem ekonomi akibat pandemi dan perang Ukraina-Rusia.

Penggunaan produk dalam negeri akan peredaran uang di dalam negeri meningkat, sehingga mampu memperkuat daya beli masyarakat.

“Inflasi ini tidak perlu menjadi momok kalau seandainya kita sebagian besar produk yang dipakai rakyat ada dalam negeri,” terang mantan Kapolri ini.

Manfaat lainnya, penggunaan produk dalam negeri juga dapat membangkitkan pengusaha, utamanya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Banyak negara-negara yang survive karena UMKM-nya, saya tidak bermaksud mengecilkan pengusaha besar,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Tito menegaskan, mimpi Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, bukanlah utopia.

Dengan keunggulan dan kekayaan yang dimiliki, Indonesia mampu menggapai mimpi tersebut menjadi kenyataan. “Bukan mimpi, realistis!” serunya, yakin.

Untuk menjadi negara yang ekonominya kuat, diperlukan kemampuan produksi yang dipengaruhi tiga hal.

Pertama, memiliki jumlah angkatan kerja yang besar. Kedua, memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup.

Sementara ketiga, memiliki wilayah yang luas. Tak semua negara memiliki kemampuan tersebut.

“Negara yang memiliki angkatan kerja besar berarti populasinya harus besar, siapa? Ya nomor satu adalah Tiongkok, nomor dua India, nomor tiga Amerika, nomor empat Indonesia,” paparnya.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebagai mesin produksi perlu disokong oleh pendidikan formal dan informal, serta kesehatan yang baik. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sedang sibuk menghitung untung-rugi kenaikan harga BBM dan mencari formula tepat agar APBN selamat dan rakyat juga tak merasa berat. Namun, meski sudah rapat maraton, Airlangga-Sri Mul-Tasrif belum juga menemukan solusi manis.

Rapat tersebut dilakukan mulai dari di DPR, di Istana, sampai di Kemenko Perekonomian. Selasa (22/8), Sri Mulyani rapat dengan Badan Anggaran DPR. Di rapat ini, disampaikan berbagai asumsi makro dalam penganggaran subsidi energi sudah tidak sesuai kondisi.

Misalnya, tingkat konsumsi BBM berpotensi menyentuh 29 juta kiloliter, padahal penambahan subsidi menggunakan asumsi 23 juta kiloliter. Kemudian, harga dunia di angka 104,9 dolar AS per barel, padahal Pemerintah mematok asumsi 100 dolar AS. Lalu, nilai tukar rupiah pun masih bergerak di kisaran Rp 14.750, sementara asumsi APBN adalah di 14.450. Jika kondisi itu terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun. Sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp 700 triliun.

“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun,” ucap Sri Mul.

Ia menyampaikan 3 alternatif Pemerintah terhadap BBM bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak mentah. Pertama, menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi yang dampaknya beban terhadap APBN meningkat. Kedua, mengendalikan volume BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Ketiga, menaikkan harga BBM subsidi tersebut.

Kemarin, giliran Arifin yang rapat di DPR. Bersama Komisi VII DPR, Arifin membahas mengenai alternatif-alternatif yang bisa diambil atas melambungnya harga minyak dunia ini.

Di waktu yang hampir sama, di Istana Kepresidenan juga digelar rapat serupa. Usai dari Istana, rapat dilanjut di Kantor Kemenko Perekonomian. Yang hadir adalah Sri Mul, Arifin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, dan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.

Arifin menjelaskan, rapat maraton ini dimaksudkan untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BBM. Apakah dengan menaikkan harga atau menambah kuota BBM bersubsidi. “Intinya adalah mencari skema yang pas. Mana yang paling baik,” ucapnya.

Tah hanya itu, salah satu pertimbangan lainnya yang dipikirkan Pemerintah adalah soal inflasi. Menurut Arifin, tingkat inflasi Indonesia terakhir kali berada di level 4,94 persen. Kontribusi kenaikan harga energi cukup besar, sekitar 1,6 persen. Karena sektor transportasi ini pergerakannya sangat pesat.

Airlangga, Sri Mul, dan Arifin harus berpikir cepat. Sebab, dua hari ke depan, solusi jitu harus dilaporkan ke Presiden Jokowi. Airlangga mengatakan, rapat bukan hanya terkait penyesuaian harga BBM atau pembatasan volume BBM bersubsidi. Namun juga bantalan sosial untuk masyarakat apabila pemerintah mengambil opsi menaikan harga BBM.

Di DPR, sikap para politisi Senayan terbelah mengenai hal ini. Ada yang setuju harga BBM dinaikkan, ada yang menolak.

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun termasuk yang setuju harga BBM bersubsidi naik demi menjaga kesehatan APBN 2022. Meski mendukung, politisi Partai NasDem ini menyarankan agar Pemerintah tetap hati-hati, serta mempertimbangkan dampak ekonomi usai kenaikan harga BBM.

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka jadi pihak yang menolak. Politisi PDIP menilai, BBM bersubsidi tidak seharusnya naik. Alasannya, karena alokasi anggaran di APBN untuk subsidi energi jumlahnya bertambah.

Menurutnya, ketika alokasi anggaran negara untuk subsidi energi naik, secara logika harga jual kepada rakyat tidak naik. “Presiden Jokowi telah memberikan keputusan politik anggaran yang luar biasa untuk memperkuat bangkitnya ekonomi rakyat, khususnya mereka yang miskin dan tidak mampu, melalui lokasi APBN untuk program-program, termasuk subsidi energi,” ucap Rieke.

Sedangkan Anggota Komisi VII DPR Willy Midel Yoseph mengusulkan hal unik. Dia meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hanya orang miskin yang boleh beli BBM subsidi. Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu jalan keluar untuk mendistribusikan BBM subsidi agar tepat sasaran.

“Cara secara hukum, orang sudah nggak peduli. Kemudian diawasi seperti apapun, nggak ada hasilnya. Subsidi tetap jebol. Kita coba lagi dengan cara luar biasa gunakan fatwa ini. Kita menggunakan lah yang lebih spiritual ini” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima kunjungan dari siswa-siswi SDN 07 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta.

Kegiatan dengan tema ‘Jelajah PUPR bersama Sahabat Air’ ini dihadiri sekitar 30 orang siswa/siswi yang mengikuti berbagai rangkaian acara yang edukatif. Mulai dari menonton film bersama tentang air, pengenalan alat-alat berat, interactive games, mini tour Galeri Bendungan Indonesia dan juga sesi bincang santai bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki menekankan, pesan kepada para siswa agar bijak dalam menggunakan air.

“Sahabat Air, artinya berteman dengan air. Jadi kita harus menjaga air untuk tetap bersih dan tersedia. Kita harus bijak dalam memakainya sehingga dapat kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya,” tuturnya.

Di samping itu, Menteri dari PDI Perjuangan ini juga mengingatkan para guru yang turut mendampingi siswa mengenai pentingnya edukasi kepada anak-anak mengenai sumber daya air.

“Pengenalan mengenai sumber daya air sejak dini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan bijak dalam memanfaatkan air,” terangnya.

Kegiatan ‘Jelajah PUPR bersama Sahabat Air’ merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam memperkenalkan pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat umum.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid mengatakan, bahwa kegiatan ini akan diselenggarakan secara rutin setiap bulan.

“Kedepannya program ini akan dilakukan secara rutin dengan mengundang Sekolah Dasar setiap bulan. Diharapkan, hal ini dapat menciptakan agen-agen perubahan cilik yang peduli akan pengelolaan air dan sumber daya air di Indonesia,” jelas Adenan.

Kegiatan ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi kunjungan ke Galeri Bendungan Indonesia, jelajah galeri dan ruang batu, pemberian konten edukatif melalui video animasi, games interaktif, serta jelajah monumen dan pepohonan di lingkungan Kementerian PUPR.

Melalui kegiatan ini pula, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengajak masyarakat untuk peduli dengan kelestarian air sejak dini sehingga kelestariannya akan selalu terjaga. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kuota fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria.

“Kami berharap fasilitasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK dengan optimal,” ujar Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham Rabu (24/8).

Program ini, lanjut Aqil, merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan direncanakan akan diberikan kepada 324.834 pelaku UMK.

Sebelumnya, pada semester I-2022, BPJPH Kemenag telah membuka pendaftaran 25 ribu Sehati yang telah mencapai target dan ditutup pada 11 Juli 2022.

“Untuk Sehati tahap 2 ini kita kembali buka untuk pelaku UMK di 34 provinsi,” ujarnya.

Aqil menyampaikan, untuk mendukung program ini, pihaknya telah membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) di 13 provinsi.

“Kami secara paralel melatih 6.033 Pendamping PPH dan mereaktivasi 12.954 pendamping PPH yang tersebar di berbagai provinsi. Kita berharap dengan fasilitasi ini ekosistem halal Indonesia semakin meluas,” pungkasnya.

Berikut sejumlah syarat yang harus dipenuhi UMK untuk dapat mengikuti program fasilitasi Sehati tahap 2:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan risiko rendah
2. Skala usaha mikro atau kecil
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesi (KBLI) yang sesuai dengan jenis produk
4. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu
5. Belum pernah menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain
6. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
7. Proses produksi sederhana (usaha rumahan bukan pabrikan)

Setelah itu, mulai tanggal 24 Agustus 2022, para pelaku UMK dapat mengakses aplikasi Sihalal melalui laman ptsp.halal.go.id untuk mendaftar pengajuan fasilitasi Sehati Tahap 2 yang dilakukan secara elektronik.

Adapun panduan atau tutorial penggunaan aplikasi Sihalal dapat dilihat pada tautan, pembuatan akun pelaku usaha, Update data pelaku usaha dan Permohonan sertifikasi halal.

Untuk mengetahui kriteria produk yang masuk kategori self declare, masyarakat dapat mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare, yang terdapat pada tautan ini. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kuota fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria.

“Kami berharap fasilitasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK dengan optimal,” ujar Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham Rabu (24/8).

Program ini, lanjut Aqil, merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan direncanakan akan diberikan kepada 324.834 pelaku UMK.

Sebelumnya, pada semester I-2022, BPJPH Kemenag telah membuka pendaftaran 25 ribu Sehati yang telah mencapai target dan ditutup pada 11 Juli 2022.

“Untuk Sehati tahap 2 ini kita kembali buka untuk pelaku UMK di 34 provinsi,” ujarnya.

Aqil menyampaikan, untuk mendukung program ini, pihaknya telah membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) di 13 provinsi.

“Kami secara paralel melatih 6.033 Pendamping PPH dan mereaktivasi 12.954 pendamping PPH yang tersebar di berbagai provinsi. Kita berharap dengan fasilitasi ini ekosistem halal Indonesia semakin meluas,” pungkasnya.

Berikut sejumlah syarat yang harus dipenuhi UMK untuk dapat mengikuti program fasilitasi Sehati tahap 2:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan risiko rendah
2. Skala usaha mikro atau kecil
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesi (KBLI) yang sesuai dengan jenis produk
4. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu
5. Belum pernah menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain
6. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
7. Proses produksi sederhana (usaha rumahan bukan pabrikan)

Setelah itu, mulai tanggal 24 Agustus 2022, para pelaku UMK dapat mengakses aplikasi Sihalal melalui laman ptsp.halal.go.id untuk mendaftar pengajuan fasilitasi Sehati Tahap 2 yang dilakukan secara elektronik.

Adapun panduan atau tutorial penggunaan aplikasi Sihalal dapat dilihat pada tautan, pembuatan akun pelaku usaha, Update data pelaku usaha dan Permohonan sertifikasi halal.

Untuk mengetahui kriteria produk yang masuk kategori self declare, masyarakat dapat mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare, yang terdapat pada tautan ini. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menerima audiensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh di Ruang Rapat Menteri, Jakarta pada Rabu (24/8).

Pertemuan tersebut, membahas program Reforma Agraria terkait redistribusi tanah dalam rangka penyediaan tanah bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik/narapidana politik (Tapol/Napol), dan korban konflik sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Dalam pertemuan itu, Menteri ATR mengutarakan harapannya agar dapat membangun Provinsi Aceh menjadi provinsi yang lebih makmur, karena potensi sumber daya alam di Aceh luar biasa. Namun, untuk membangun Aceh terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu, Menurut Hadi, Pemerintah Pusat dan Daerah terus berjalan beriringan untuk melancarkan koordinasi dalam membangun Aceh. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah yakni melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk percepatan pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan bagi 3.000 jiwa seluas 6.000 hektare sebagai tindak lanjut MoU Helsinki.

Koordinasi juga dibutuhkan dalam rangka percepatan Reforma Agraria di Aceh. Dengan berjalannya komunikasi yang baik, Menteri ATR berharap bisa mencarikan solusi agar ekonomi Aceh dapat maju sehingga kemakmuran masyarakat bisa tercipta. (RMID)

PAPUA, BANPOS-Pemerintah menegaskan komitmennya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Papua agar bisa tumbuh dan berkembang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Papua memiliki potensi yang besar terutama pada bidang fashion, kuliner, dan kerajinan kriya.

“Papua memiliki potensi yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan menjadi produk unggulan di bidang fashion, kuliner, dan kerajinan kriya,” katanya secara virtual pada puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bertajuk ‘Binar Digital Papua’ di GOR Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu (25/8).

Johnny mengakui kecintaan Pemerintah tidak pernah luntur terhadap tanah Papua. Dalam pandangan Johnny, tanah Papua yang terletak paling timur Indonesia itu menyimpan berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya yang mempesona.

“Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44 persen (year on year/yoy) pada triwulan II tahun ini, maka pemerintah perlu terus mendorong pertumbuhan UMKM/ UMi (ultra mikro),” ujarnya.

Hal inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya Kota Jayapura sebagai tuan rumah konvensi acara puncak Gernas BBI. Gelaran tersebut juga bertujuan mendorong pelaku UMKM lokal Papua untuk tetap adaptif di era pandemi saat ini.

“Pada Mei 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Gernas BBI sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap produk dalam negeri khususnya produk UMKM/UMi agar mampu bersaing di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu, Johnny menegaskan, Gernas BBI memiliki misi untuk mendorong penguatan produk UMKM dan penggunaan teknologi digital untuk produk-produk artisan lokal, serta mendorong konsumen untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Acara puncak Gernas BBI ‘Digital Binar Papua’ dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, pertunjukan dua tari budaya Papua dari seniman Papua yakni Tarian Tifa dan Tarian Tangkur Sagu, peragaan busana, dan lainnya.

Selain Johnny, hadir secara virtual Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjiyo.

Hadir pula Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong, Staf Khusus Menkominfo Philip Gobang, Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Septriana Tangkary. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Jawa Barat menjadi salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mendorong sejumlah proyek strategis yang sudah berjalan seperti pembangunan kereta cepat, Pelabuhan Patimban, hingga bandar udara Kertajati dapat segera beroperasi atau beroperasi secara lebih maksimal.

“Kereta cepat akan segera beroperasi. Bulan September akan datang dan terus kita uji coba. Insyaallah bulan Juni tahun depan sudah bisa operasi,” kata Erick Thohir di Istana Negara, Rabu (24/8).

Menurut dia, hal ini akan memperkaya ekosistem transportasi Jakarta yang sudah memiliki Moda Raya Terpadu (MRT) dan sebentar lagi akan mengoperasikan kereta yang lebih ringan dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit, Lintas Raya Terpadu (LRT). Ekosistem yang lebih menyeluruh ini, kemudian akan tembus ke Jawa Barat dengan adanya kereta cepat.

“Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Erick.

Erick optimistis, pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian Jawa Barat ini semakin lengkap dengan adanya pembangunan kawasan ekonomi di Subang dan Sukabumi.

“Kami ditugaskan baru saja, membangun Kawasan Industri Subang yang merupakan satu kawasan yang menyeluruh. Ini menjadi konektivitas yang menjadi satu antara logistik dan manusianya,” ujar Erick.

Terkait dengan logistik, ia juga menyampaikan bahwa Pelabuhan Patimban dan bandar udara Kertajati akan dijadikan pusat cargo. Seperti kita tahu, sistem logistik yang tidak efisien berkontribusi sangat signifikan terhadap harga-harga barang yang harus ditanggung konsumen.

Erick berharap, dengan adanya pusat logistik ini dapat menekan biaya pengiriman barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. (RMID)

KALTIM, BANPOS-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Sepaku untuk menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.

“Setelah pemetaan lahan, Pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” kata Menteri Basuki, Rabu (24/8).

Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77%. Alokasi APBN terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp 103,772 miliar.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Junaidi mengatakan, bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 kilometer.

“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” jelasnya.

Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema Multi Year Contract (MYC) lanjutan. Untuk pelaksanaan pekerjaan jalan Lingkar Sepaku segmen I oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp 46,693 miliar.

Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2, dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp 48,021 miliar. Selanjutnya, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp 44,8 miliar.

Junaidi juga mengatakan, bahwa saat ini, kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender sehingga dapat segera dilaksanakan.

“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp 193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.

Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep ‘Future Smart Forest City of Indonesia’ sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.

Infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran (TA) 2022.

Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Pol dan PUM berhasil memperoleh nilai sebesar 99,16.

“Alhamdulillah, kami bersyukur, ini merupakan prestasi dari seluruh jajaran komponen yang berada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Bahtiar, Rabu (23/8).

Pada akhir semester I TA 2022, nilai rata-rata IKPA satuan kerja dari mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sebesar 86.52 atau tidak sesuai target sebesar 89.00.

Sementara, Satuan Kerja Ditjen Pol dan PUM Kemendagri berhasil mencapai nilai IKPA tertinggi sebesar 99.16.

Adapun pada periode semester I tahun 2022, KPPN Jakarta IV memberikan penghargaan kepada 5 satuan kerja terbaik dengan kategori pagu jumbo, pagu besar, pagu sedang, pagu kecil. Sementara Ditjen Pol dan PUM berada dalam kategori pagu jumbo sebesar Rp 100 miliar ke atas.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut. Ke depan, kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan,” tandas Bahtiar. (RMID)