Kategori: PEMERINTAHAN

NTB, BANPOS-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) dan Pandu Digital Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dalam pelatihan literasi digital pada masyarakat.

“Kami mendorong mahasiswa untuk mendampingi masyarakat, agar dapat mengembangkan potensi desanya melalui pemanfaatan teknologi digital,” kata Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan Kemenkominfo Bambang Tri Santoso, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (24/8)

Dia menambahkan, dengan adanya percepatan transformasi digital, maka yang perlu diketahui adalah bagaimana utilisasi perangkat digital pada masyarakat.

Contohnya, tentang penggunaan internet itu secara baik dan benar, kreatif dan produktif. Hal itu bisa membantu kehidupan. Internet juga memiliki sisi positif dan negatif, sehingga perlu dimanfaatkan secara bijak.

Kegiatan Literasi Digital KKN diselenggarakan di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan yang mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Digitalisasi Berbasis Desa dan Kelurahan dalam Membangun Peradaban NTB Gemilang” itu, termasuk dalam rangkaian pelaksanaan Literasi Digital KKN Mahasiswa UNU yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2022.

Kepala Diskominfo Lombok Barat Ahad Legiarto mengajak masyarakat untuk menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia di desanya.

“Generasi muda dapat melakukan pencitraan akan potensi desa, dengan bagaimana mengemas supaya ada daya tarik desa kita. Mahasiswa juga didorong untuk turut membantu masyarakat dalam menggali potensi yang ada,” ujarnya.

Dosen Pembimbing Lapangan KKN UNU M. Yakub mengatakan, banyak warga di NTB yang menggantungkan hidup pada sektor UMKM sehingga perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi dengan diperkenalkan kepada cara bertransaksi melalui platform digital.

Selain itu, perlu diberikan pelatihan pada masyarakat terkait dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan pariwisata di desa itu. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Komitmen kerja sama dan persahabatan antara Indonesia dan Singapura harus terus diperkuat dalam semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat mewakili Indonesia dalam perayaan HUT ke-57 Hari Nasional Republik Singapura yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (24/8).

“Saya turut merasakan kebahagiaan saudara-saudara kami di Singapura dalam merayakan ulang tahun ini. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan selamat yang paling tulus, bersama dengan doa dan harapan terbaik untuk pembangunan dan kemakmuran tanpa akhir bagi Singapura,” ucap Abdul Halim.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, kemitraan Indonesia dan Singapura telah berevolusi selama 55 tahun, sejak pertama kali kedua negara mulai menjalin hubungan diplomatik pada 7 September 1967.

Perkembangan ini, lanjut Gus Halim antara lain dapat dilihat dari kuatnya kemitraan ekonomi kedua negara, terutama dalam volume perdagangan, investasi, pariwisata, dan hubungan antar warga kedua negara.

“Nilai perdagangan bilateral kita selama periode Januari hingga Juni 2022 mencapai Rp 17,7 miliar dolar AS, meningkat 36,19 persen dari perdagangan selama periode yang sama di tahun sebelumnya,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

“Di sektor investasi, pada kuartal pertama 2022, Singapura kembali menjadi negara dengan investasi asing terbesar di Indonesia, dengan nilai realisasi investasi mencapai 3,5 miliar dolar AS yang tersebar di 4.491 projects in Indonesia,” sambungnya.

Gus Halim mengaku sangat berbahagia melihat berbagai pertemuan rutin antara para pemimpin Indonesia dan Singapura terbukti sangat efektif dalam mengelola dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Menurutnya, pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura pada 25 Januari 2022, di Bintan, telah menghasilkan sejumlah kesepakatan, terutama terkait pemulihan perekonomian kedua negara paska Covid-19.

Juga, mengakselerasi proses finalisasi sejumlah kesepakatan lainnya dalam bidang keamanan politik, dan sosial budaya.

Pertemuan Leaders’ Retreat tersebut juga ditindak lanjuti dengan penandatangan MoU dalam memperkuat kerja sama di empat area.

Yaitu, penetapan harga dan pasar untuk karbon; solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem; teknologi bersih dan solusinya; dan green and blended finance.

Kemudian, pada tanggal 21 Maret 2022 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean telah menandatangani MoU terkait kerja sama dalam bidang Perubahan dan Keberlanjutan Iklim.

“Kesepakatan ini sejalan dengan salah satu sektor prioritas Indonesia dalam Presidensi G20, yaitu transisi energi,” tambah Gus Halim.

Tahun ini, Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G20. Dengan tema “Recover Together Recover Stronger”, Indonesia berfokus pada kolaborasi dan kerja sama bersama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, lebih inklusif, dan berkelanjutan.

“Sejak awal, Singapura secara konsisten telah memberikan dukungan bagi Presidensi Indonesia di G20. Indonesia sangat mengapresiasi dukungan Singapura bagi Presidensi kami di G20,” ucap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Di akhir sambutannya, Gus Halim menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat ikatan persahabatan dan kerja sama dengan Singapura demi manfaat bersama bagi kedua negara.

“Saya menantikan kolaborasi kita yang lebih kuat dengan visi untuk memajukan agenda bilateral dan mewujudkan kepentingan bersama kita pada forum-forum regional dan multilateral,” tegasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Kasus Covid-19 yang sempat mengalami kenaikan di Tanah Air pada beberapa pekan terakhir, kini mulai mengalami penurunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam sepekan terakhir, positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di angka 9 persen, dengan kasus aktif sekitar 48 ribu kasus.

“Kasus rata-rata turun 1,94 (persen), sedangkan angka reproduksi kasus juga turun menjadi 1,12,” ungkap Airlangga saat menyampaikan Keterangan Pers Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kebanyakan kasus Covid-19 masih dominan berada di Jawa-Bali dengan jumlah sekitar 3.000 kasus. Sementara, di luar Jawa-Bali hanya sekitar 300 kasus.

“Sehingga di Jawa Bali itu sekitar 89 persen, dan luar Jawa-Bali sekitar 10 persen,” imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Airlangga mengatakan, saat ini Pemerintah menerapkan PPKM level 1 di 386 daerah luar Jawa-Bali.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengungkapkan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dia mencontohkan Jepang, yang mengalami kenaikan kasus sebanyak 218 ribu per hari. Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi.

“Sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar seven day moving average sekitar 4.683, relatif lebih rendah dari berbagai negara,” ungkapnya.

Untuk mempertahankan capaian itu, Pemerintah tancap gas menggencarkan vaksinasi.

Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar itu, masih ada sejumlah provinsi yang capaian vaksinasinya di bawah standar nasional.

Antara lain, Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang capaian vaksinasi dosis satunya masih di bawah 70 persen.

Kemudian ada 18 provinsi di dosis kedua (di bawah 70 persen). Sementara dosis ketiga ada sekitar 20 provinsi yang di bawah 30 persen.

Sementara untuk realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga menyebut, hingga 19 Agustus 2022 jumlahnya Rp 178 triliun.

Berdasarkan laporan, penanganan kesehatan terealisasi Rp 35,4 triliun atau setara 28,9 persen dari pagu Rp 122,54 triliun.

“Ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah,” terang Airlangga.

Rinciannya, perlindungan masyarakat tersalurkan Rp 82,3 triliun atau 53,2 persen dari pagu.

Alokasi ini digunakan, antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 7,2 triliun untuk 23,9 juta penerima.

Kemudian, BLT Desa Rp 17,1 triliun untuk 7,5 juta KPM, serta untuk program bantuan bagi pedagang kaki lima dan warung nelayan Rp 1,3 triliun dan kartu Prakerja Rp 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta.

Berikutnya, untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp 60,4 triliun atau 33,8 persen dari pagu sebesar Rp 178,32 triliun.

Anggaran ini, antara lain dipergunakan untuk kegiatan padat karya, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Juga, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan Industri, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif perpajakan.

“Di sini fungsi APBN sebagai shock absorber dan Program PCPEN ini seluruhnya dilaksanakan sesuai dinamika,” tandas Airlangga. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, saat ini Pemerintah telah merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dirinya berharap, RUU tersebut segera diundangkan.

“Sudah 59 tahun kita terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti, dan mendapat arahan politik hukum dari tujuh presiden. Sehingga rancangan ini dapat dikatakan sudah siap untuk segera diberlakukan,” katanya saat acara Kick Off: Diskusi Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8).

Mahfud juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo melalui Sidang Internal Kabinet pada 2 Agustus 2022 lalu yang meminta agar menyosialisasikan lagi RKUHP ini ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini agar memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat.

Presiden juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait juga terus berdiskusi dengan para akademisi, ormas-ormas, Civil Society Organization (CSO), dan lainnya, dari pusat sampai ke daerah-daerah.

RKUHP, kata Mahfud, memberi tempat penting atas konsep restorative justice yang dewasa ini mulai menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

RKUHP ini juga mengatur mengenai hukum adat sebagai living law yang telah lama diakui dan menjadi kesadaran hukum pada masyarakat hukum adat, dengan tetap mendasarkan pada prinsip Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dengan segala kebhinekaannya.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan, perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan instrumen hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif. Salah satu proses pembentukan instrumen hukum yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini bersama dengan DPR, adalah RKUHP.

Menurutnya, revisi KUHP mengusung misi pembaruan perubahan hukum, yaitu dekolonialisasi atau upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP yang lama.

Kemudian mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, serta demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi.

Acara ini bertujuan untuk mengawali sekaligus mengajak rekan-rekan dan seluruh komponen media, serta partisipasi publik secara luas untuk bersama bergerak menyosialisasikan isu-isu yang terdapat dalam RKUHP kepada masyarakat. Tujuannya masyarakat memahami, mengetahui, dan turut mengambil bagian di dalamnya.

“Media sudah seharusnya menjadi ruang dan sarana untuk menyosialisasikan RKUHP yang mampu memantik berbagai diskusi konstruktif yang bermanfaat untuk menyempurnakan substansi RUU ini. Jangan sampai justru digunakan sebagai sarana adu domba dan hal-hal yang kontraproduktif lainnya,” jelasnya.

Ia juga berharap melalui dialog ini menjadi momentum awal dari kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan parlemen, tetapi juga LSM, aparat penegak hukum, pemuka agama, ormas, tokoh-tokoh ilmiawan dan akademisi, serta seluruh komponen bangsa.

“Mari kita bersama-sama manfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, tentu yang konstruktif, guna menciptakan RKUHP sebagai suatu karya yang monumental yang merupakan hasil pemikiran seluruh elemen dan komponen bangsa kita sebagai landasan kehidupan masyarakat menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan terdapat 14 isu krusial pada RKUHP yang mengakibatkan ditundanya pengesahan pada 2019 lalu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu partisipasi publik yang dilakukan secara bermakna atau meaningful participation.

Hal ini sebagai manifestasi pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka dan objektif. Pemenuhan partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki tiga syarat penting.

Yakni hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

“Tidak mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kualifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang ini juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim RKUHP,” jelasnya.

Pemerintah juga harus tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, ormas, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, untuk terus menyempurnakan RKUHP. Langkah ini supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaruan hukum pidana.

“Oleh karena itu, kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh elemen masyarakat harus terjalin kuat untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru,” ujarnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, turut menjabarkan tentang keunggulan RKUHP sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern. Dari bertitik tolak dari asas keseimbangan hingga mengatur pertanggungjawaban mutlak.

Ia berpendapat, keunggulan-keunggulan RKUHP ini merupakan bentuk konkret dari dekolonisasi. Karena menurutnya, ketika Wetboek van Strafrecht (buku hukum kriminal) dibuat, imperialisme barat masih menguasai daerah-daerah jajahan.

Di mana pidana yang diutamakan di situ adalah pidana penjara yang saat ini sudah berbeda dengan paradigma baru hukum pidana di dunia.

“Jadi paradigma baru hukum pidana yang berlaku universal tidak lagi pada keadilan retributif, menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi menggunakan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif,” jelasnya.

Ia juga memberikan jawaban mengenai 14 isu krusial di dalam RKUHP yang menjadi sorotan publik pada 2019 lalu. Keempat Belas isu tersebut antara lain living law (hukum adat), pidana mati, penghinaan presiden, menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, penghapusan pasal tentang dokter/dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin.

Kemudian membiarkan unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih, gangguan dan penyesatan proses peradilan, penghapusan tindak pidana advokat curang, penodaan agama, penganiayaan hewan, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, penggelandangan sebagai tindak pidana, aborsi, dan tindak pidana perzinaan, kohabitasi, dan perkosaan.

Kick Off: Diskusi Publik RKUHP kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan dialog antara berbagai elemen masyarakat dengan Tim Khusus RKUHP yang dibagi menjadi beberapa sesi. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan, untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus cacar monyet atau monkeypox di Tanah Air.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah diinstruksikan, untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet.

“Sudah saya perintahkan kepada Menkes, untuk segera mengurus vaksin,” ujar Presiden, dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa (23/8).

Selain vaksinasi, Presiden juga memerintahkan jajaran terkait untuk lebih memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Indonesia.

“Untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dan gerbang-gerbang masuk ke negara kita, itu harus betul-betul dicek secara ketat,” tutur Kepala Negara.

Meski demikian, Presiden meminta masyarakat untuk tidak panik. Karena penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien.

“Tidak perlu kita terlalu panik, karena penularannya lewat kontak langsung. Bukan lewat droplet. Saya rasa, yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita mengatasi itu,” ujar Presiden.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi adanya satu kasus positif cacar monyet pertama di Indonesia pada 20 Agustus 2022.

Kasus ini melibatkan pasien laki-laki berusia 27 tahun, dan memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Presiden Jokowi hati-hati betul menyikapi wacana perlunya harga BBM subsidi dinaikkan untuk menyehatkan APBN. Banyak pertimbangan yang ada di pikiran Jokowi. Salah satunya, jangan sampai daya beli rakyat turun kalau harga BBM itu dinaikkan.

Dua pekan terakhir, rakyat dibikin cemas dengan isu kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite. Bagaimana tidak, hampir semua menteri ekonomi Jokowi, bicara soal opsi menaikkan harga BBM. Opsi ini dipilih lantaran APBN terancam jebol jika harus menambah subsidi yang tahun ini saja sudah mencapai Rp 502 triliun.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kenaikan harga BBM akan dilakukan dalam waktu dekat. Kata dia, Jokowi mungkin akan mengumumkannya pekan ini.

Lalu bagaimana tanggapan Jokowi? Benarkah pemerintah akan menaikkan harga BBM? Eks Wali Kota Solo itu bicara diplomatis. Kata Jokowi, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Harus dikalkulasikan betul dampaknya.

“Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, kemarin.

Selain itu, sambung Jokowi, jangan sampai kenaikan harga BBM juga bikin inflasi naik yang ujungnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, opsi mana yang akan diambil? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sudah memerintahkan anak buahnya menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, persoalan yang dihadapi pemerintah memang pelik. Subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 502 triliun diperkirakan tak cukup hingga akhir tahun.

Anggaran subsidi perlu ditambah lagi hingga Rp 198 triliun agar BBM tak naik. Anggaran segitu hanya untuk subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar. Belum mencakup subsidi untuk gas LPG 3 kilogram dan tarif listrik.

Sri Mul mengatakan, sudah punya tiga opsi menghadapi persoalan ini. Ketiga opsi itu adalah menambah anggaran subsidi, melakukan pembatasan BBM, dan yang terakhir menaikkan harga BBM. “Tiga-tiganya nggak enak,” kata Sri Mul, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR, di Jakarta, kemarin.

Kalau opsi pertama dipilih, jelas APBN akan sangat berat. Soalnya, subsidi BBM sudah naik tiga kali lipat dari yang sebelumnya dianggarkan. Jika ditambah, total subsidi BBM akan mencapai Rp 700 triliun.

Lalu opsi mana yang akan diambil? Kata dia, pemerintah sedang menghitung dampak dari ketiga opsi itu. “Para menteri sekarang saling koordinasi, semua sedang diminta untuk terus membuat exercise,” ujarnya.

Bagaimana sikap Pertamina? Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menegaskan, Pertamina akan terus melakukan pengawasan agar penyaluran BBM subsidi bisa dinikmati masyarakat. Ia akan menindak SPBU yang melakukan penyelundupan BBM bersubsidi.

SPBU yang melanggar akan diberikan sanksi tegas. Adapun sanksi yang akan diberikan adalah penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika terbukti bersalah.

Menurut Nicke, modus paling banyak penyelewengan BBM subsidi adalah melakukan penimbunan dan penyelundupan. Selain itu, pembelian BBM subsidi dengan jeriken tanpa izin untuk dijual kembali, dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.

DPR menanggapi riuh isu ini. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menolak kenaikan harga BBM. Kata dia, inflasi tahun ini bisa meroket kalau harga BBM naik.

Dia menjelaskan, inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Menurut Didi, kenaikan harga BBM tak hanya berdampak pada ekonomi. Namun, juga aspek sosial. Pengangguran akan meningkat begitu juga dengan kemiskinan, serta menganggu pemulihan daya beli.

“Tentu ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi,” kata Didi, dalam keterangan, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto juga menolak, opsi kenaikan harga BBM. Kata dia, ekonomi rakyat saat ini belum pulih benar usai dihantam pandemi. Kalau BBM naik, inflasi akan makin tinggi.

Saat ini saja, kata dia, inflasi sudah 4,94 persen. Angka ini merupakan inflasi tertinggi sejak tujuh tahun yang lalu. Inflasi untuk kelompok makanan bahkan sudah mencapai 11 persen.

“Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan makin meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” kata Mulyanto saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan harga minyak dunia sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. oopSejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari 140 dolar AS per barel menjadi sebesar 90 dolar AS per barel. “Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna,” ucapnya.

Dia minta para menteri yang tak terkait dengan bidang energi stop bicara soal kenaikan harga BBM. Kata dia, omongan para menteri hanya bikin rakyat resah. Kata dia, isu kenaikan BBM sangat sensitif. Harus dikomunikasikan menteri kompeten dan yang berwenang agar tidak simpang siur.

“Mohon para menteri dapat menahan diri. Tidak usah bikin gaduh. Pasalnya ini membuat masyarakat resah di tengah tingginya harga bahan pangan sekarang ini,” pinta Mulyanto.

Lalu apa kata pengamat? Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, opsi menaikkan harga BBM saat ini bukan langkah yang tepat. Kenaikan harga Pertalite ke kisaran Rp 10 ribu misalnya, diprediksi akan membuat laju inflasi meloncat hingga 6,5 persen.

Dengan inflasi setinggi itu, kata dia, sudah pasti daya beli dan konsumsi masyarakat akan memburuk. Ujungnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen.

“Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini,” kata Fahmy, kemarin.

Kata dia, solusi terbaik saat ini adalah memaksimalkan pembatasan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak penyelendupan BBM bersubsidi. (RMID)

CIBUBUR, BANPOS-Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pada periode 2019-2024.

Peringatan Hari Pramuka Nasional 14 Agustus 2022 menjadi momentum dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan kepramukaan guna mendukung penguatan karakter SDM unggul.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan Pemerintah saat ini tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, sebagai langkah yang ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

“Kami ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Basuki, Senin (22/8).

Rehabilitasi Buperta Cibubur mulai dikerjakan sejak terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 29 Juni 2022 dengan waktu pelaksanaan 90 hari kerja atau hingga 26 September 2022. Pekerjaan rehabilitasi meliputi area kemah putri (kempi) 1 dan kemah putra (kempa) 1 (pendopo, pondok pembina, 5 unit toilet), area kempi 2 dan kempa 2 (pendopo, pondok pembina, 5 unit toilet), area kempi 3 dan kempa 3 (pendopo, pondok pembina, 5 unit toilet) serta bangunan VVIP Tri Satya, Aula Cemara, drainase, rumah pompa, reservoir, dan panel listrik.

Berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR per 19 Agustus 2022, progres fisik rehabilitasi Buperta Cibubur mencapai 62.454%. Pekerjaan fisik rehabilitasi dilaksanakan oleh PT Rembiga Indah dengan anggaran APBN senilai Rp 15,6 miliar dan PT Terasis Erojaya selaku manajemen konsultan dengan nilai kontrak Rp 706,2 juta.

Rehabilitasi Buperta Cibubur mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah tanggungjawab Direktorat Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan pelaksana di lapangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. (RMID)

JABAR, BANPOS-Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan literasi digital sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi digital bagi ASN di Indonesia.

Peningkatan pemahaman literasi digital ASN merupakan salah satu target nasional Kemenkominfo menuju transformasi digital di Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu akselerasi visi Jabar Juara dan menjadi sebuah inisiasi agar pelayanan masyarakat lebih terintegrasi secara digital.

Sebab, jika tidak mengikuti perkembangan digital, akan ditinggalkan oleh masyarakat Untuk itu, ASN harus dapat mengikuti perkembangan era digital demi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis digital dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Dengan lahirnya dunia teknologi informasi digital ini, harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Jangan sebaliknya, jadi bahaya untuk umat, seperti halnya berita hoaks dan lain-lain,” katanya, seperti keterangan yang diterima RM.id, Minggu (21/8).

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto menambahkan, kegiatan literasi tersebut merupakan kolaborasi antara BPSDM Kemendagri dan Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo.

Kegiatan Literasi Digital ini merupakan agenda yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi digital ASN di lingkungan Jawa Barat.

“Kami mengenalkan dan mengadopsi teknologi digital agar pembelajaran tentang 4 pilar literasi digital, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan ASN sehari-hari.

Diharapkan, kegiatan ini mampu memberikan pencerahan dan keamanan penggunaan sistem pemerintahan yang terintegrasi untuk sistem pemerintahan dan layanan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi 20 jam pelajaran bagi para ASN, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan serta kecakapan teknologi digital.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi ASN, terutama kita punya target 50 juta masyarakat dan ASN yang cakap dalam penggunaan teknologi digital. Kami juga mengharapkan ASN dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dalam menerapkan pelayanan dan pekerjaan berbasis digital,” tambahnya. (RMID)