Kategori: PEMERINTAHAN

JAKARTA, BANPOS-Indonesia mengajak negara-negara G20 membangun pusat manufaktur vaksin. Tujuannya, supaya lebih siap menghadapi serangan pandemi. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia dan beberapa anggota G20, yakni Argentina, Brazil, India serta Afrika Selatan, memiliki inisiatif untuk memperkuat pusat manufaktur dan membangun pusat penelitian kolaboratif.

“Upaya kolaboratif ini melibatkan semua negara anggota G20 dan organisasi internasional,” katanya.

Inisiatif ini berfokus pada pembangunan penelitian dan kapasitas produksi di negara-negara anggota G20 berpenghasilan menengah.

Kesenjangan dalam kapasitas setiap negara G20 dalam menghadapi pandemi, dapat memperlambat kesiapsiagaan dan respons terhadap Covid-19.

Banyak platform teknologi pembuatan vaksin telah dikembangkan, termasuk mRNA, viral vector, adjuvanted protein sub unit, dan inactivated vaksin, khususnya dengan efektivitasnya yang tinggi.

Namun, sebagian besar vaksin mRNAtelah dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan farmasi di negara berpenghasilan tinggi.

“Untuk menghadapi pandemi berikutnya dan ancaman kesehatan global, setiap negara harus memiliki akses dan kapasitas untuk mengembangkan Vaksin, Terapi dan Diagnostik (VTD), terlepas dari status ekonomi dan geografisnya,” tutur Budi.

Dalam pandangan Budi, untuk meningkatkan akses global dan kapasitas produksi, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi di antara negara-negara G20 sangat penting.

Salah satu contoh yang berhasil, yakni produksi Molnupiravir, antivirus Covid-19 oral di negara berpenghasilan menengah ke bawah yang diaktifkan oleh The Medicines Patent Pool (MPP) Facility.

“Model seperti itu penting untuk memungkinkan transfer teknologi untuk kesiapsiagaan pandemi,” tutur mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Strategi yang dibahas, yakni dengan perluasan pusat pembuatan vaksin, terapi dan diagnostik global di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Serta memperkuat jaringan ilmuwan global di bidang kedaruratan kesehatan masyarakat.

Terkait perluasan pusat pembuatan vaksin, terapi, dan diagnostik global di negara berpenghasilan menengah ke bawah, pada tahun 2021 Menteri Kesehatan negara-negara G20 menyatakan, imunisasi Covid-19 harus diakui global.

Itu menyiratkan, semua negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap vaksin. Untuk mencapai hal ini, penting memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan, mendiversifikasi rantai pasokan dan meningkat­kan kolaborasi antar negara. Serta, antara pusat penelitian publik dan swasta.

Selain fokus pada vaksin, sangat penting memastikan akses dan kapasitas yang adil dalam mengembangkan diagnostik dan terapi untuk memungkinkan akses yang lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan.

Tanpa diagnostik dan terapeutik, akan sulit untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengobati secara dini, dan mencegah kematian.

Pandemi Covid-19, telah memberikan pelajaran bahwa respons kesehatan global dilakukan dengan memutus mata rantai penularannya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Pemerintah mengakui angkatan kerja di Indonesia masih belum bisa dikatakan mampu bersaing. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, kita belum mampu mengejar ketertinggalan dalam dunia digital.

Karena itu, semua program peningkatan kualitas tenaga kerja terus digenjot. Dengan bonus demografi, Indonesia dipercaya bakal menjadi negara maju jika bonus demografi itu bisa dikelola dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, daya saing digital Indonesia masih rendah.

“Kita masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Dalam hal daya saing digital, Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara,” kata Ida, saat Seminar Wisuda, di Universitas Terbuka, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat teori.

Padahal, kondisi pandemi telah mengakselerasi transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan banyak tumbuh dan berkembang signifikan ke arah teknologi digital.

“Banyak perusahaan yang kesulitan mencari pegawai dengan skill digital memadai,” bebernya.

Selain itu, kemampuan digital yang dimiliki lulusan baru kebanyakan masih terlalu umum dan belum memiliki pengalaman. Alhasil, potensi SDM di Indonesia masih sebatas di tahapan kuantitas.

Ida menegaskan, saat ini Kemnaker memiliki program sembilan lompatan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan.

Mulai dari melakukan transformasi nilai latihan kerja, melakukan link and match ketenagakerjaan, melakukan pengembangan talenta muda, dan perluasan pasar luar negeri.

Kemudian, membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi pengawasan, membangun ekosistem digital siap kerja, dan perkuat reformasi birokrasi.

Saat ini, kata dia, Kemnaker juga sedang bahu membahu memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan meredam dampak geopolitik global dengan beberapa program yang menjadi terobosan Pemerintah.

Pertama, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yang saat ini terbit Perpres 68 Tahun 2022.

“Ini mengakselerasi pembekalan SDM melalui vokasi yang dilakukan seluruh stakeholder, agar semuanya tertata dan terukur,” jelasnya.

Selain itu, ada juga program bantuan subsidi upah atas ko­laborasi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga kerja di masa pemulihan, program jaminan kehilangan pekerjaan hingga program kartu prakerja.

“Kami berkolaborasi melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat uang tunai, hingga akses informasi pasar kerja. Selain itu, ada program reguler sebagai pelatihan vokasi dan kita melaksanakan program pemagangan dalam dan luar negeri,” jelas politisi PKB ini.

Dia mengatakan, Pemerintah juga melakukan reformasi pengawasan dan memperkuat reformasi birokrasi. Apalagi saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dioptimalkan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kualitas sebagian besar pekerja Indonesia masih relatif rendah.

Imbasnya, tentu bisa mempengaruhi produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia.

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperuntukkan untuk pekerja laki-laki saja. Namun pekerja perempuan harus melakukan hal serupa agar mampu bersaing. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Pemerintah memastikan bakal kembali membagikan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga miskin. Beda dari sebelumnya, kali ini setiap keluarga boleh menerima lebih dari satu jenis bansos.

Tapi ada syaratnya. Keluarga yang boleh menerima bansos lebih dari satu paket hanya mereka yang miskinnya parah banget alias ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, usulan bansos lebih dari satu ini adalah permintaan Presiden Jokowi.

“Nanti kami akan fokuskan sesuai arahan Presiden, bahwa bansos itu boleh overlap nanti. Misalnya dapat PKH (Program Keluarga Harapan), kemudian perlu diberi dari dana desa, BLT (bantuan langsung tunai), itu boleh nanti,” jelas Muhadjir, kemarin.

Rencananya pemberian bansos tambahan untuk keluarga miskin ekstrem salah satunya akan dilakukan dengan menggunakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Ketentuan ini berbeda dengan bansos Covid-19, di mana penerima hanya boleh menerima satu jenis bansos saja.

Ketentuan ini, kata Muhadjir, diputuskan agar keluarga miskin ekstrem bisa keluar dari kategori tersebut.

“Ini pemerataan dalam rangka untuk menciptakan ekualitas ya. Nanti yang keluarga miskin tetap dapat bantuan Pemerintah. Tetapi yang miskin ekstrem ini yang harus diberi penguat agar dia bisa samakan nanti,” tutur mantan Mendikbud itu.

Bagaimana dengan datanya? Muhadjir menyebut, data keluarga miskin ekstrem akan dipasok oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian, data itu akan dipadankan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Selain itu ada juga data dari Sustainable Development Goals (SDGs) di Kementerian Desa PDTT, serta pendataan keluarga tahun 2021.

Muhadjir mengaku sudah melaporkan harmonisasi data kemiskinan ekstrem ini kepada Presiden Jokowi.

Dipaparkannya, berdasarkan data, warga miskin ekstrem berada di 222 kabupaten/kota yang tersebar di 15 provinsi.

Selain itu, Muhadjir juga menyebut akan mengorganisir anggaran dari kementerian/lembaga yang khusus digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Pemberian bantuan nantinya bisa dilakukan dengan sistem zonasi. Misalnya, dana alokasi kemiskinan ekstrem di Kementerian KKP dapat digunakan untuk masyarakat khusus di daerah pantai.

Sedangkan untuk perbaikan tempat tinggal masyarakat miskin ekstrem bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Kemudian, jika ada masyarakat keluarga miskin yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, maka akan diintervensi oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dan pengecekan.

“Kami akan checking tentang apa yang sedang diberikan dan apa yang belum. Jadi dengan data tadi yang sudah saya berikan ke Presiden, misalnya, ketahuan ada keluarga miskin ekstrem yang tak dapat bansos. Nah itu nanti akan kami utamakan,” ucapnya.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bansos tambahan ini, akan dilakukan penguatan pengawasan dan koordinasi di lapangan. Muhadjir juga berharap pada peran serta masyarakat.

“Dahulukanlah kepentingan yang miskin ekstrem ini. Jangan ada syahwat, ada keinginan untuk ikut ambil haknya orang miskin ini, dosa besar itu,” ingat Muhadjir. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Mayoritas masyarakat Indonesia percaya diri, keterpurukan di berbagai bidang akibat pandemi Covid-19 bisa berakhirdalam waktu cepat. Bahkan, kondisinya malah bisa lebih baik dari sebelum pandemi.

Bangkit dari badai pandemi Covid-19 bagi sebuah negara memang bukan hal yang mudah. Tapi juga tidak mustahil.

Aktivitas bisnis di pusat perbelanjaan hingga perkantoran yang kian ramai memunculkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi yang terpuruk mampu pulih lebih cepat.

Direktur Riset dan Program Algoritma Research & Consulting Fajar Nursahid membeberkan hasil surveinya, bahwa 92,6 persen responden menyatakan optimistis Indonesia mampu bangkit pasca pandemi Covid-19.

“Ada optimisme baru bahwa kita semua punya keyakinan mampu bangkit lebih baik,” ujar Fajar dalam diskusi Algoritma dan Rilis Survei Nasional 2022 yang digelar virtual, kemarin.

Dalam survei tersebut ia juga menuliskan faktor apa saja yang mendorong RI mampu bangkit lebih baik dalam menghadapi pandemi. Di antaranya, faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sosial dan sebagainya.

Dari jumlah responden yang menyatakan optimisme Indonesia akan bangkit pasca pandemi, sebesar 28,7 persen di antaranya percaya bahwa faktor SDM akan menopang kebangkitan tersebut.

Sedangkan 24,3 persen di antaranya percaya pada faktor SDA yang akan menopang kebangkitan Indonesia.

Faktor lainnya, yaitu modal sosial yang selama ini dielu-elukan, ternyata tidak banyak yang meyakininya.

“Namun mereka percaya bahwa modal sosial seperti toleransi, Pancasila, dan kebhinekaan, ini menjadi bagian yang turut membentuk optimisme tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak yakin Indonesia dapat bangkit pasca pandemi Covid-19 jumlahnya hanya sebesar 5,8 persen. Sedangkan 1,6 persen responden menyatakan tidak tahu.

Algoritma melakukan survei dengan melibatkan 1.206 responden yang mewakili penduduk usia dewasa secara nasional.

Margin of error berada di kisaran 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data itu dilakukan Algoritma sejak 23 Juli sampai 5 Agustus 2022 melalui wawancara telepon.

Namun, salah satu keter­batasan survei itu adalah ketersediaan data seri sebagai pembanding, karena survei tersebut merupakan survei perdana bagi Algoritma.

Terpisah, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kepercayaan dan optimisnya masyarakat terhadap pulihnya RI tak lepas dari upaya bersama dalam menangani pandemi.

Dia mengklaim, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Dan kepercayaan diri masyarakat juga meningkat setelah ada program vaksin. Saat ini 90 persen penduduk telah divaksin,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yakin, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mencapai 5,2 persen sepanjang tahun 2022. Hal tersebut bisa tercapai dengan syarat, Covid-19 masih terkendali.

“Perlu adanya perbaikan sistem kesehatan dilanjutkan, respon fiskal, moneter, dan riil diperbaiki, dan reformasi struktural berlanjut menciptakan lapangan kerja,” terangnya.

Dikatakannya, Indonesia masih dapat memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk mendorong ekspor pada kuartal III 2022.

Adapun pada kuartal II 2022, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor tumbuh 19,74 persen year on year atau menyumbang hingga 24,68 persen pada pertumbuhan ekonomi. (RMID)

 

Wali kota Arief R Wismansyah menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang untuk menyiapkan kelengkapan venue Poprov VI Banten seoptimal mungkin. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Stadion Benteng dimana bakal menjadi lokasi pertandingan sepak bola dan atletik Poprov VI Provinsi Banten.

“Pak Kadis (Pora) tolong diperhatikan perlengkapan di setiap venue, seperti papan petunjuk dan jadwal pertandingan,” ujarnya kepada Kadis Pora Kota Tangerang, Kaonang, Kamis (18/8). “Dispora bikin list kelengkapannya apa saja, terus mana yang sudah ada dan mana yang belum ada dicatat,” Imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arief didampingi oleh Wakil Wali Kota Sachrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Proprov VI Banten. Dia juga menginstruksikan Dispora dan panitia pelaksana Porprov untuk bisa menginventarisir sedetail mungkin setiap peralatan yang dibutuhkan di setiap venue.  

“Misal spanduk atau banner di setiap venue butuh berapa ? Tolong diinventarisir. Siapkan desainnya!” tegas Arief. 

Selain soal perlengkapan, Arief juga menyoroti layout venue di Stadion Benteng yang perlu digambar lebih detail. Sehingga memudahkan dalam proses finishing lokasi yang dipersiapkan menjadi venue pertandingan. 

“Dilayout saja dulu, biar nanti pengerjaan lokasi lombanya bisa maksimal. Apalagi di sini ada beberapa cabor yang akan dilombakan,” pungkasnya. (MADE/BNN)