BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Di Setda Kota Serang

    BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Di Setda Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mendapati adanya temuan terkait perjalanan dinas fiktif, yang diduga dilakukan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang.

    Temuan tersebut terungkap dalam dokumen hasil audit BPK Perwakilan Banten yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang tahun anggaran 2023.

    Dalam dokumen hasil pemeriksaan itu dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2023, Setda Kota Serang menganggarkan biaya untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp6.351.578.000.

    Pada 31 Desember 2023, tercatat anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 98,44 persen atau mencapai sekitar Rp6.252.332.437.

    Usai dokumen pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran tersebut disampaikan, lantas kemudian BPK Perwakilan Banten melakukan pemeriksaan terhadap laporan itu.

    BPK Perwakilan Banten kemudian melakukan konfirmasi serta uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi yang diadakan di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan itu BPK Perwakilan Banten mendapati adanya temuan berupa perjalanan dinas fiktif yang diduga dilakukan oleh pegawai di lingkungan Setda Kota Serang dengan nilai mencapai Rp85.190.000,-

    “Berdasarkan hasil konfirmasi tertulis dari tempat tujuan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi, diketahui bahwa pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan kerja yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Daerah sebagaimana nama terlampir pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp85.190.000,00,-” sebagaimana dikutip BANPOS dari dokumen LHP LKPD Kota Serang TA 2023 pada Kamis (30/5/2024).

    Tidak hanya itu, BPK pun juga mendapati adanya temuan lain berupa perjalanan dinas ganda pada tanggal yang bersamaan. Dalam temuan tersebut lembaga pemeriksa keuangan itu menjelaskan, pelaksana kegiatan melakukan perjalanan dinas di waktu yang bersamaan.

    Karena itu mereka kemudian menerima akomodasi dan uang harian dari masing-masing perjalanan dinas tersebut.

    Diketahui, biaya perjalanan dinas ganda yang seharusnya tidak dibayarkan nilainya mencapai sekitar Rp21.958.000. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan Keputusan Walikota Serang Nomor 902/Kep.341-Huk/22 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.

    Dimana pada Poin 11 dalam aturan tersebut dijelaskan, pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama. Sehingga karena itulah kemudian, hal itu menjadi temuan audit BPK.

    “Berdasarkan wawancara dan konfirmasi kepada pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa biaya perjalanan dinas ganda yang seharusnya tidak dibayarkan adalah sebesar Rp21.958.000,00” terangnya.

    Mengetahui adanya temuan tersebut, Penjabat (Pj) Walikota Serang Yedi Rahmat memilih bungkam. Dirinya enggan menanggapi hal tersebut. Yedi beralasan, dirinya belum mengetahui apa saja yang menjadi temuan BPK, lantaran belum menerima dokumen hasil pemeriksaan itu. Dia menyerahkan persoalan itu kepada pihak lain.

    “Nanti aja itu mah ke Inspektur aja, ke pak Wahyu. Saya belum pegang datanya belum lengkap,” katanya sambil berlalu saat ditemui di Gedung Setda Kota Serang pada Kamis (30/5/2024).

    Sama seperti halnya Yedi Rahmat, Kasubag Umum pada Setda Kota Serang Iman Setiawan pun belum mau menanggapi hal itu. Alasannya karena dia perlu meminta persetujuan atasannya terlebih dahulu, sebelum memberikan tanggapan.

    Di samping itu dia pun mengaku, belum menerima hasil laporan audit BPK, sehingga belum bisa memberikan tanggapan.

    “Oh iya saya ijin pimpinan dulu. Saya belum pegang hasil auditnya juga,” tandasnya.(TQS/ENK)

  • Tim Audit Kinerja Itjenal Lanal Banten Kunjungi Posal Karangantu 

    Tim Audit Kinerja Itjenal Lanal Banten Kunjungi Posal Karangantu 

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangkaian kegiatan audit kinerja di jajaran TNI AL (Lanal) Banten. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut (Itjenal) pada Lanal Banten, Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun, selaku pengendali teknis beserta rombongan dengan didampingi oleh Komandan Lanal Banten melaksanakan kunjungan kerja ke salah satu Posal di bawah jajaran Lanal Banten yaitu Posal Karangantu yang terletak di Jalan Pancer No 01, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jum’at (31/5/2024).

    Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun mengatakan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ini sendiri dimaksudkan dalam rangka melihat secara langsung situasi dan kondisi Posal Karangantu.

    “Posal Karangantu sendiri merupakan salah satu ujung tombak Lanal Banten dalam pengumpulan data intelijen, pelaksanaan operasi dan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir Karangantu,” ujarnya, Jum’at (31/5/2024).

    Selama kegiatan kunker, Laksma TNI Embun melaksanakan komunikasi sosial dengan stakeholder maritim dan tokoh masyarakat.

    “(Kita) Saling berbagi informasi tentang situasi kondisi di sekitar Karangantu, khususnya tentang kehidupan masyarakat pesisir Karangantu yang didominasi oleh para nelayan,” tandasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, tim audit kinerja Itjenal disambut langsung oleh Pgs. Danposal Karangatu, Letda Laut (E) Ichsan Mujahidin. Turut hadir juga Kepala UPP Karangantu, Kepala PSDKP Kota Serang, Kasatpolairud Karangantu, Danramil Kasemen, Kapolsek Kasemen, Lurah Banten serta stakeholder maritim dan tokoh masyarakat setempat. (LUK)

  • Bupati Serang: Juara MTQ Banten Jadi Target, Pembinaan Umat Paling Utama

    Bupati Serang: Juara MTQ Banten Jadi Target, Pembinaan Umat Paling Utama

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Serang ke-54 di Pantai Florida, Kecamatan Cinangka, Senin (27/5/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Tatu menekankan bahwa mengejar juara adalah target yang harus dicapai bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Serang.

    Namun lebih penting dari itu, kata Tatu, MTQ harus menjadi ajang atau momentum untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar mengamalkan Alquran.

    “MTQ ini tentu untuk menghantarkan para juara menuju ke tingkat Provinsi Banten. Namun paling penting, kita menjadikan Alquran, tidak hanya membaca, juga memahami, kemudian menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari,” kata Tatu kepada wartawan.

    Menurutnya, MTQ adalah kegiatan yang berjenjang, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

    “Juara tingkat Kabupaten Serang tentu akan mengikuti MTQ tingkat provinsi, kami menargetkan merebut kembali juara. Maka kami akan terus evaluasi pembinaan yang sudah dilakukan oleh LPTQ Kabupaten Serang,” ujar Tatu.

    Tatu menilai, MTQ tingkat Kabupaten Serang tahun ini terlalu berdekatan dengan pelaksanaan tingkat provinsi yang akan digelar akhir Juli nanti. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan ke depan bisa dilaksanakan paling cepat Desember.

    “Kemudian kita juga bisa melihat di berbagai kecamatan atau kafilah, bagaimana pembinaan yang dilakukan. Tentu ini juga dalam rangka meningkatkan kecintaan dan pengamalan generasi muda terhadap Alquran,” ujarnya.

    Tatu mengungkapkan, tahun ini Pemkab Serang terus menggulirkan beasiswa untuk para penghafal Alquran. Bahkan jumlahnya meningkat. Untuk tingkat SD, ada beasiswa untuk 255 penghafal Alquran. Sementara untuk tingkat SMP, untuk siswa berprestasi dan penghafal Alquran mencapai 550 siswa.

    “Melalui beasiswa ini, kami berharap, para peserta MTQ, para penghafal Alquran tidak ada yang putus sekolah. Kami pastikan telah terfasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Pemkab Serang juga terus melaksanakan program bidang keagamaan. Program ini dalam rangka menciptakan daerah yang agamis. Dalam prosesnya, dibutuhkan kerja sama dengan ulama, ustad, dan organisasi keagamaan.

    Sejumlah program tersebut yakni, insentif untuk guru ngaji, guru TPQ, hingga 6.190 guru madrasah diniyah. Insentif juga diberikan untuk pemandi jenazah dan marbot masjid. Sementara untuk hibah, ada 14 organisasi keagamaan mendapatkannya tahun ini. Total anggaran Rp 6,99 miliar.

    Bantuan hibah juga diberikan kepada yayasan, pondok pesantren, majelis taklim, TPQ, raudatul atfal , masjid, hingga madrasah, dengan total anggaran Rp8,27 miliar.

    “Kami berbagi tugas dengan para tokoh agama, para ustad dan ulama, serta tokoh masyarakat dalam rangka penguatan iman dan taqwa masyarakat Kabupaten Serang,” ujar Tatu.

    Ketua LPTQ Kabupaten Serang Sugihardono mengatakan, ada 9 cabang tilawan dan 21 golongan yang dilombakan pada MTQ tingkat Kabupaten Serang. Total 971 peserta dari 29 kecamatan.

    “Para juara MTQ ini akan dilakukan pembinaan intensif untuk mengikuti kegiatan tingkat provinsi. Dengan semangat kebersamaan, kita masih sangat optimis meraih prestasi terbaik,” ujarnya. (RED)

  • 100 Pemuda Se-Indonesia Bela Negara di Lebak

    100 Pemuda Se-Indonesia Bela Negara di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Sebanyak 100 pemuda dari 36 provinsi yang ada di Indonesia mengikuti kegiatan Bakti Pemuda Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lebak. Diketahui, 100 peserta tersebut akan disebar di 10 Desa yang ada di Kecamatan Sobang.

    Diketahui, 100 peserta tersebut telah melalui seleksi yang ketat dari 800 peserta yang berasal dari Sabang hingga Merauke.

    Asissten Deputi Kemenpora, Edi Nurinda Susila, mengatakan bahwa program tersebut merupakan kerjasama antara Kementrian Pemuda dan olahraga dengan Kementrian Pertahan Republik Indonesia.

    “Kegiatan kolaborasi ini adalah sebuah program yang mana diharapkan dapat memberikan atensi bagi anak-anak muda untuk ikut membela negara,” kata Edi kepada BANPOS, Selasa (21/5).

    Ia menjelaskan, bela negara bukan semata-mata berperang dengan angkat senjata. Namun, dengan wujud bakti kerja nyata kepada negara adalah merupakan sebuah aksi bela negara.

    “Bela negara ini adalah sebuah kewajiban bagi seluruh rakyat, apalagi anak muda yang dipersiapkan untuk masa depan negara,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dispora Kabupaten Lebak, Asep Komar Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi program nasional Pemuda Bela Negara tersebut.

    Ia menjelaskan, dirinya akan mengadopsi kegiatan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait untuk mengembangkan potensi pemuda yang ada di Kabupaten Lebak.

    “Jumlah pemuda di Lebak ini ada sekitar 400 ribu sekian jiwa atau sepertiga dari populasi penduduk yang ada di Kabupaten Lebak. Tentunya ini menjadi sebuah program yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas para pemuda,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Kontribusi Nyata Krakatau Posco Dalam Mendukung Kegiatan Pemerintah

    Kontribusi Nyata Krakatau Posco Dalam Mendukung Kegiatan Pemerintah

    CILEGON, BANPOS – Krakatau Posco sebagai masyarakat industri yang memiliki filosofi tumbuh sebagai perusahaan baja terbaik yang mengutamakan kepedulian sebagai masyarakat industri terhadap situasi yang berkembang dan turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menegakkan peran perusahaan untuk lingkungan dan masyarakat.

    Pada Selasa 8 Mei 2024 lalu, Krakatau Posco turut berkontribusi dalam pembukaan acara TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke-120 bersama dengan Kodim 0623 Cilegon. Kolaborasi sinergis antara Krakatau Posco dengan Kodim Cilegon diwujudkan dengan memberikan dukungan untuk beberapa program Kodim Cilegon dalam acara tersebut, salah satunya program pencegahan stunting bagi masyarakat Kota Cilegon di lokasi TMMD.

    Dalam hal ini Krakatau Posco memberikan dukungan berupa uang tunai untuk menjalankan program pencegahan stunting. Stunting menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cilegon dan perlu kerjasama yang kuat dalam mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak di wilayah Kota Cilegon. Sebagai warga perusahaan, Krakatau Posco merasa penting untuk turut berkontribusi dalam hal ini.

    Kontribusi lainnya yang pernah dilakukan untuk Kota Cilegon adalah Krakatau Posco ikut serta dalam pembangunan satu kolam penampungan yang berada di lingkungan Watu Lawang, Kelurahan Gerem, Kota Cilegon.

    Dari total 3 kolam penampungan yang tersedia, Krakatau Posco memberikan 600 meter pipa untuk mengalirkan air bersih, dan juga kelengkapan bahan bangunan.

    Atas kontribusi ini, Krakatau Posco mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Cilegon sebagai bentuk apresiasi dalam mewujudkan sarana air bersih bagi masyarakat Kota Cilegon.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan bahwa Pemerintah Kota Cilegon sangat peduli terhadap masyarakat Kota Cilegon secara menyeluruh, tidak ada pembedaan terhadap masyarakat yang berada dibawah perkotaan dengan masyarakat yang berada di atas gunung.

    Helldy berharap semoga dengan adanya akses air yang sudah ditunggu puluhan tahun oleh masyarakat Watu Lawang ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

    “Semua sudah bisa kita realisasikan berkat bantuan dan kerja sama dengan seluruh industri termasuk Krakatau Posco, saya sangat berterima kasih, karena bagaimanapun Kota Cilegon ini milik kita bersama. Saya juga sangat mengapresiasi kepada industri yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah dalam membantu pemerintah untuk membangun Kota Cilegon kedepannya menjadi lebih baik,” tutur Helldy.

    Sebagai salah satu industri besar di Indonesia, Krakatau Posco juga turut berperan aktif melihat situasi yang terjadi di Indonesia. Saat terjadi gempa di Cianjur, Krakatau Posco serahkan bantuan dana senilai Rp128 juta untuk membantu pembangunan pipa saluran air bersih sepanjang 3 kilometer bagi warga Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur yang sulit mendapatkan air bersih pasca terjadinya gempa.

    Program ini diinisiasi karena pasca gempa bumi terjadi warga Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat sulit mendapatkan air bersih sehingga sumber air seperti sumur bor dan resapan menghilang, pada akhirnya masyarakat terpaksa harus menggunakan air dari saluran pembuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Upaya penyediaan air bersih ini akan dilakukan melalui PMI Cianjur yang tergabung dalam program “WASH” yaitu Water, Sanitation, dan hygiene. (LUK)

  • Rusyadianto Nahkodai DPC Apdesi Lebak Gantikan Usep

    Rusyadianto Nahkodai DPC Apdesi Lebak Gantikan Usep

    LEBAK, BANPOS – Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lebak Usep Pahlaludin, diberhentikan dari jabatannya oleh DPD APDESI Provinsi Banten. Pasca diberhentikan, posisi Ketua DPC APDESI Kabupaten Lebak diserahkan ke ketua sementara yakni Rusyadianto atau akrab disapa Abah Erus.

    Pemberhentian Usep oleh DPD APDESI Provinsi Banten, karena Usep dianggap telah melanggar aturan organisasi, dengan hadir di acara Munaslub Palembang beberapa pekan kemarin. Sementara sepekan sebelum digelarnya Munaslub Palembang, DPP APDESI telah mengeluarkan larangan kepada pengurus DPD maupun DPC, agar tidak hadir di acara tersebut.

    “Sesuai arahan dari DPP APDESI, kami dari DPD mengeluarkan sanksi kepada Ketua DPC Lebak, karena hadir di Munaslub Palembang dan mengakui adanya Munaslub tersebut,” ujar Ketua DPD APDESI Provinsi Banten, Uhadi, saat dikonfirmasi wartawan.

    Sebelumnya jelas Uhadi, pihaknya sudah memperingatkan kepada seluruh DPC-DPC se-Provinsi Banten agar tidak ada yang hadir dan terlibat di acara Munaslub Palembang. Dari empat DPC APDESI di Banten, tiga DPC yakni DPC Pandeglang, DPC Serang dan DPC Tangerang tidak ada satupun yang ikut di acara Munaslub Palembang.

    “Sementara DPC Lebak, Ketuanya sendiri yakni Saudara Usep hadir dan bahkan mengakui adanya Munaslub tersebut. Makanya sesuai hasil Pleno satu dan Pleno dua DPP, Ketua Lebak kami berhentikan,” jelas Uhadi.

    Uhadi menjelaskan, dinamika dalam organisasi adalah hal wajar. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada para kepala desa yang aktif di DPC APDESI Lebak, agar tidak terganggu dengan kondisi tersebut, dan kembali fokus dalam membesarkan organisasi di daerahnya dan menjalankan tugas utamanya sebagai kepala desa, yang memiliki kewajiban membangun desa.

    “Para Kades di Lebak jangan terganggu dengan situasi ini. Satukan lagi kekompakan melalui wadah APDESI. Tentunya jangan dilupakan tugas utama kita sebagai kepala desa, yakni membangun desa dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Rusyadianto yang diamanahkan sebagai pengganti Usep Pahlaludin, mengaku siap untuk semakin mennguatkan kekompakan para kepala desa melalui wadah APDESI.

    “Saya akan segera berkoorinasi dengan para ketua APDESI tingkat kecamatan, agar kesolidan dan kekompakan di tubuh APDESI Lebak semakin maksimal. Tugas berat memang, namun jika hal ini dilakukan bersama-sama dengan para kepala desa lainnya, Inshaallah Lebak semakin solid dan kokoh dalam hal kekompakannya,” tukas Abah Erus. (RED)

  • Transaksi Cilegon Expo 2024 Capai Rp10 Miliar

    Transaksi Cilegon Expo 2024 Capai Rp10 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Nilai transaksi pada event Cilegon Expo 2024 selama 5 hari ternyata sangat tinggi, yakni lebih dari Rp10 miliar atau melampaui target sebesar Rp5 miliar.

    Perhitungan angka tersebut diperoleh dari laporan tenant-tenant yang terdaftar pada Panitia Cilegon Expo 2024. Dimana, Cilegon Expo 2024 merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-25 yang digelar sejak 3 hingga 7 Mei 2024 di Alun Alun Kota Cilegon.

    “Dari laporan setiap tenant atau stand di Cilegon Expo 2024, jumlah akumulasi transaksi hingga penutupan acara pada Selasa (7/5) kemarin mencapai Rp10 miliar lebih. Angka ini melebihi target sebesar Rp5 miliar,” kata Direktur PT Dwipa Selaku Panitia Penyelenggaran Event Organizer (EO) Cilegon Expo 2024, Aden Sunandar yang akrab disapa Aden Kasep kepada awak media, Rabu (8/5).

    Menurut Aden, jumlah transaksi tersebut diperoleh dari laporan setiap tenant yang disampaikan kepada panitia setiap hari, terutama tenant yang melakukan transaksi jual beli seperti UMKM.

    “Lebih dari 90 persen Cilegon Expo 2024 diisi oleh konten lokal, mulai dari EO, panitia, pengisi acara hingga peserta pameran, termasuk para pegiat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merupakan asli masyarakat Kota Cilegon. Masyarakat tidak hanya menyaksikan acaranya namun juga terjadi transaksi,” terangnya.

    Dalam hal ini, Aden mengaku, pihaknya telah berusaha secara maksimal untuk menyuguhkan fasilitas dan berbagai acara sebagai upaya untuk menambah kemeriahan Cilegon Expo 2024.

    “Kami juga berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung. Kami telah menyiapkan tim yang mobile setiap satu jam untuk membawa tempat sampah dan membersihkannya di seluruh area Cilegon Expo,” akunya.

    Dijelaskan Aden, jumlah pengunjung selama acara Cilegon Expo berlangsung mencapai lebih dari 30.000 orang dengan rata-rata 6.000 pengunjung setiap harinya.

    “Alhamdulillah antusiasme masyarakat yang datang ke Cilegon Expo sangat tinggi, sehingga nilai transaksi jual beli di setiap tenant juga lumayan besar. Kami berharap, kedepan diberikan kesempatan kembali menyelenggarakan Cilegon Expo 2025 dengan persiapan yang lebih baik lagi,” jelasnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pameran Cilegon Expo 2024.

    “Ini sangat semarak dan meriah, masyarakat sangat antusias menghadiri pameran ini,” tandasnya. (LUK)

  • Pererat Tali Silaturahmi, Keluarga Besar Maritim Banten Gelar Halal Bihalal

    Pererat Tali Silaturahmi, Keluarga Besar Maritim Banten Gelar Halal Bihalal

    CILEGON, BANPOS – Keluarga Besar Maritim Banten (KBMB) menggelar halal bihalal antar anggota baik dari institusi pemerintah dan pelaku usaha pelayaran yang ada di Banten.

    Ketua Keluarga Besar Maritim Banten, Agus Sutanto mengatakan, kegiatan halal bihalal ini rutin digelar setiap tahun dengan melibatkan seluruh anggota baik dari institusi TNI dan Polri, otoritas pelabuhan dan seluruh stakeholder maritim yang ada di Provinsi Banten. Halal Bihalal digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota.

    “Karena memang tujuan berdirinya organisasi ini menjalin silaturahmi, jadi setiap tahun kita selalu mengadakan acara halal bihalal dengan seluruh anggota maritim Banten,” ujar Agus usai Kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Selasa (7/5/2024).

    Agus mengungkapkan, KBMB selain kegiatan halal bihalal setiap tahun juga mengadakan kegiatan lainnya. Diantaranya fokus pada kegiatan sosial yang bersentuhan dengan masyarakat pesisir. Seperti nanti KBMB akan mempersiapkan penyaluran hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha.

    “Jadi ini kita laksanakan setiap tahun disamping kegiatan sosial yang nanti akan kita mengadakan Idul Kurban bersama. Nanti kita kumpulkan hewan kurban, untuk kita salurkan ke seluruh masyarakat nelayan sampai ke pulau-pulau kita bagikan hewan kurban,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, dengan kerap menjalin silaturahmi dapat terjalin sinergitas antar anggota. Pihaknya mengetahui, tugas dan fungsi dari masing-masing anggota berbeda-beda. Manakala terdapat permasalahan di lapangan, kata dia, dengan adanya silaturahmi ini antar anggota dapat saling memberikan solusi bersama.

    “Dengan pertemuan maritim ini lah kita sinkronkan untuk kita cari jalan keluarnya, tanpa harus melanggar aturan main, dari institusi masing-masing,” ujarnya.

    Pihaknya sangat mengharapkan sinergitas antar anggota maritim di Banten dapat terus terjalin. Hal itu supaya perekonomian khususnya di sektor kepelabuhanan dapat berjalan aman, lancar dan kondusif.

    “Pelabuhan ini adalah ujung tombak perekonomian bangsa ini, kalau tidak kondusif antar institusi maka akan menghambat perekonomian di Indonesia. Ini penting sekali supaya perekonomian kita di Indonesia dapat maju tanpa ada hambatan-hambatan,” tandasnya.

    Diketahui dalam kegiatan halal bihalal hadir puluhan perwakilan anggota KBMB diantaranya Lanal Banten, Ditpolair Polda Banten, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten, ASDP Merak, Insa Banten, Gapasdap Merak dan organisasi maritim lainnya yang ada di Banten. (LUK)

  • Aroma Upeti di DPRD Lebak

    Aroma Upeti di DPRD Lebak

    LEBAK, BANPOS – Sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi demokrasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dituntut dapat mewakili rakyat untuk mengontrol pemerintahan dalam membuat kebijakan maupun menjalankan pembangunan. Pada praktiknya, banyak oknum anggota DPRD yang justru memanfaatkan jabatannya demi meraih keuntungan pribadi.

    Seperti yang terjadi di DPRD Kabupaten Lebak, sejumlah oknum anggotanya disinyalir memanfaatkan jabatannya untuk ‘memetik upeti’ kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di wilayah itu. Beragam modus pun disinyalir jadi alat untuk meraih keuntungan dari Lembaga eksekutif.

    Seorang sumber BANPOS dari salah satu OPD, mengakui harus menyetor upeti kepada sejumlah oknum anggota DPRD Lebak saat melakukan rapat dengan DPRD Lebak. Rapat yang dilakukan pun beragam, mulai dari rapat paripurna, rapat pembahasan anggaran hingga pembahasan peraturan daerah (Perda).

    Sumber itu menjelaskan, anggota dewan yang terlibat dalam momen-momen tersebut senantiasa meminta ‘jatah’ terhadap dinas-dinas yang terkait dengan rapat yang diagendakan. Besarannya tergantung dari skala isu yang dirapatkan maupun seberapa ‘gemuk” dinas yang diundang rapat.

    “Ya begitulah (minta jatah), di momen-momen tertentu dan tergantung dinasnya (Besaran permintaannya, red),” kata dia kepada BANPOS.

    Sumber itu juga mengungkapkan, secara pribadi dia pernah mengalami sendiri kena upeti dari oknum anggota dewan. Upeti diminta dalam rangka memperlancar pembahasan sebuah perda yang dalam prosesnya membutuhkan banyak sekali rapat, dari mulai perncanaan hingga pengesahan perda.

    “Pengalaman kemarin begitu, yang gila lagi kalo ngebahas perda, padahal itu kan untuk masyarakat,” sesalnya.

    Ia menerangkan, jumlah yang dimintapun tidak sedikit. Meski tidak merinci jumlah pastinya, namun dia membenarkan Ketika BANPOS menyebut angka diatas Rp10 juta.

    “Ya sekita sekitar segitulah (Rp10 juta lebih). Tadi juga diminta lagi iuran untuk dewan (DPRD). Iuran dari setiap bidang-bidang,” tandasnya.

    Sumber lain dari OPD lain di Pemkab Lebak, juga membenarkan fenomena upeeti itu. Menurut pengakuannya, hal itu kerap terjadi dalam setiap momen yang melibatkan instansi daerah dengan DPRD Lebak.

    “Iya biasa begitu. Bosen saya mah,” singkatnya.

    Pejabat lain juga menyebutkan kini kebanyakan OPD di Kabupaten Lebak enggan Menyusun perda. Karena, penyusunan regulasi daerah itu kerap menyulitkan OPD itu sendiri karena harus memenuhi permintaan oknum anggota dewan yang sebenarnya tidak ada dalam ketentuan.

    “Iya ini seolah membuat kita kesulitan, makanya kami jarang sekali menerbitkan peraturan daerah,” terangnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada Ketua DPRD Lebak, M Agil Zulfikar. Sejak Senin (29/4) hingga Selasa (7/5) dirinya tidak memberikan respon. Bahkan, saat BANPOS mencoba menemuinya langsung di Kantor DPRD Lebak, ia sedang tidak ada di ruangannya.

    “Lagi kunjungan keluar, enggak tahu kemananya,” kata salah seorang staf di ruang kerja Agil.

    Selain itu, BANPOS juga menghubungi Ketua Bapemperda DPRD Lebak, Peri Purnama. Sejak 30 April lalu hingga berita ini ditulis, ia tidak memberikan jawaban.(MYU/DZH)

  • Chandra Asri Aspal Plastik Jalan TPSA Bagendung

    Chandra Asri Aspal Plastik Jalan TPSA Bagendung

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Kegiatan Pengaspalan Menggunakan Aspal Plastik di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Kecamatan Cilegon, Jumat (3/5).

    Program inovasi dari pengelolaan plastik tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    “Kami sangat bangga dan mengucapkan terimakasih kepada PT Chandra Asri yang telah banyak membantu Kota Cilegon, terutama dengan pemberian dan pengaspalan menggunakan aspal plastik yang merupakan inovasi baik dari PT Chandra Asri,” kata Walikota Cilegon Helldy Agustian, Jumat (3/5/2024).

    Menurut Helldy, kegiatan pengaspalan dengan menggunakan aspal plastik tersebut dapat menjadi percontohan.

    “Penggunaan aspal plastik ini dapat menjadikan contoh bentuk pengoptimalisasian pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Dimana, kami juga (Pemkot Cilegon-red) memiliki pabrik pengelolaan sampah menjadi Co-firing pertama dan terbesar di Indonesia,” tuturnya.

    Atas dasar itu, tambah Helldy, gelaran aspal plastik tersebut menjadi penting untuk Kota Cilegon, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) yang dilaksanakan di Kota Cilegon.

    “Sebentar lagi Kota Cilegon akan kedatangan tamu dari Akkopsi. Dimana, sekitar 200 lebih kota dan kabupaten di Indonesia akan datang ke Kota Cilegon. Salah satu tempat yang akan di kunjungi adalah TPSA Bagendung ini, maka ini menjadi penting untuk kami,” tambahnya.

    Dalam hal ini, Helldy berharap, kolaborasi Pemkot Cilegon dengan PT Candra Asri dapat terus berlanjut.

    “Harapan kami, kolaborasi seperti ini tidak berhenti di sini, tapi akan tetap terus berlanjut dalam penggunaan aspal plastik di Kota Cilegon,” harapnya.

    Senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin yang menginginkan penggunaan aspal plastik dapat menjadi contoh inovasi di Kota Cilegon.

    “Inovasi yang dilakukan PT Candra Asri melalui aspal dengan campuran plastik ini mampu menjadi contoh yang baik untuk digunakan di Kota Cilegon, bahkan kalau bisa juga digunakan sampai luar Kota Cilegon,” kata Sabri seraya menjelaskan bahwa pengaspalan pada kesempatan tersebut dilakukan sepanjang 146 meter jalan didalam kawasan TPSA Bagendung.

    Sementara itu, Direktur Legal dan External Affair PT Candra Asri Pacific Tbk, Eddy Rivai menerangkan bahwa penggunaan aspal plastik bukan hal baru bagi PT Chandra Asri.

    “Untuk ditahun ini saja TPSA Bagendung adalah titik kedua yang kami aspal. Sebelumnya Jalan Lingkar Selatan (JLS) juga sebagian ada yang menggunakan aspal plastik kami. Dapat dilihat juga kualitasnya dari aspal yang telah kita laksanakan di JLS masih dengan kondisi yang baik sampai pada hari ini,” terangnya.

    Eddy juga berharap, penggunaan aspal plastik dapat menjadi contoh dan digunakan lebih masif lagi.

    “Harapan kami, pengaspalan ini dapat membantu dan memberikan manfaat di Kota Cilegon dan juga menjadi contoh yang baik dari Kota Cilegon, serta kedepannya dapat digunakan lebih luas lagi di Kota Cilegon, karena PT Candra Asri juga merupakan bagian dari Kota Cilegon,” harapnya. (LUK)