BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon berhasil melanjutkan tahapan ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Bappenas tanggal 23 Maret 2022, mengenai penyampaian hasil penilaian tahap II tingkat Kabupaten/Kota PPD 2022.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengucapkan terima kasih kepada tim Bappeda yang sudah bekerja keras dalam PPD ini. “Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjuang mengenai PPD tentunya ini merupakan evaluasi tentang tahun 2021 yang sudah kita lewati bersama,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Helldy menjelaskan bahwa sebelumnya Cilegon yang mewakili Provinsi Banten bersaing dengan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    “Cilegon sendiri Alhamdulillah diberi kepercayaan mewakili Provinsi Banten, dari 514 Kabupaten/Kota, pada tahap kemarin ada 14 kota yang lanjut, diantaranya 5 kota dari Pulau Jawa, dan pada tahap saat ini dari 10 kota yang terpilih tinggal 3 kota yang berasal dari Pulau Jawa, ada Malang, Yogyakarta dan Cilegon sendiri,” jelasnya.

    “Kami meminta doa kepada masyarakat kota Cilegon agar supaya rencana pembangunan daerah ini menjadi yang terbaik secara nasional, minimal 3 besar,” sambung Helldy.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Cilegon, Wilastri Rahayu menjelaskan penunjukan Kota Cilegon tidak lepas dari berbagai macam pembangunan yang dicapai Pemkot Cilegon sepanjang 2021.

    “Penunjukan Kota Cilegon sendiri tidak lepas dari capaian selama 2021, untuk itu saya berterima kasih kepada pemangku kebijakan terkait yang telah bersama-sama mewujudkan program kerja yang telah dicanangkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wilastri juga mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen bersama-sama. “Prinsip kami berusaha semaksimal mungkin memberikan data dan informasi sesuai yang kami kerjakan di Kota Cilegon, juga hal ini tidak lepas dari komitmen bersama bantuan rekan-rekan semua dari stakeholder membantu kami dalam proses pembangunan di Kota Cilegon,” tuturnya.

    Diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini sendiri ada 3 tahapan dan rutin diselenggarakan oleh Bappenas sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan inovatif.

    Sebagai informasi 10 Kota yang lanjut ke tahap III yaitu verifikasi ini diantaranya Kota Cilegon, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kota Kotamobagu, Kota Malang, Kota Pagar Alam, Kota Palu, Kota Pare Pare, Kota Tarakan dan Kota Yogyakarta.(LUK/RUL)

  • Jalan Rangkasbitung – Kolelet Diperbaiki Sebelum Lebaran

    Jalan Rangkasbitung – Kolelet Diperbaiki Sebelum Lebaran

    LEBAK, BANPOS – Sempat disidak Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya beberapa waktu lalu karena rusak parah, ruas jalan Rangkasbitung – Kolelet sepanjang dua kilometer yang menghubungan Kabupaten Serang akan segera diperbaiki.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Irvan Suyatupika mengatakan, proses perbaikan ruas jalan Rangkasbitung – Kolelet yang mengalami kerusakan akan dilakukan mulai April 2022.

    “Ya, mulai April 2022, sebelum lebaran Idul Fitri salah satu akses menuju Kabupaten Serang itu akan layak dilalui kendaraan,” katanya

    Ruas jalan yang mengalami kerusakan parah akan diratakan dengan menggunakan batu. Rencana perbaikan sepanjang 2 kilometer. Titik awal perbaikan jalan yang kondisinya perlu penanganan khusus itu akan diprioritaskan.

    “Kami prioritaskan di ruas jalan Rangkasbitung- Kolelet, di sepanjang jalan Kampung Lebong, Pabuaran, Pasir Jengkol hingga Kolelet,” ujarnya

    Sebelum dilakukan pemeliharaan, Irvan menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan perbaikan terhadap drainase dan badan jalan yang ada di ruas jalan tersebut.

    “Sebelumnya, kawasan tersebut sudah diperbaiki saluran drainasenya. Untuk perbaikan badan jalannya, akan dikerjakan mulai bulan depan,” jelasnya.

    Selain perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Rangkasbitung, menurut Irvan, Dinas PUPR Kabupaten Lebak juga akan melakukan perbaikan ruas jalan di Kecamatan lainnya. Salah satunya, pada ruas jalan di Kecamatan Cibadak.

    “Semoga pada pelaksanaannya tidak ada hambatan, sehingga pemudik tidak akan menemukan kemacetan pada saat perayaan Idul Fitri,” ungkapnya.

    Selain perbaikan jalan, Dinas PUPR Lebak kata Irvan menegaskan, Dinas PUPR Kabupaten Lebak juga akan membangun sebanyak tujuh embung untuk mengatasi kekeringan saat bulan kemarau.

    Helmy warga Kampung Lebong, Desa Pabuaran berharap, tidak hanya perbaikan jalan dan drainase saja yang dilakukan Dinas PUPR Lebak, tetapi dinas terkait juga harus turut serta melakukan pengawasan soal aktivitas dan muatan kendaraan.

    Menurutnya, pengawasan yang melekat pada muatan kendaraan perlu dilakukan oleh dinas terkait seperti Dishub agar kekuatan jalan milik Kabupaten bisa dimanfaatkan lama oleh masyarakat pengguna jalan.

    “Kami mengapresiasi Dinas PUPR yang akan memperbaiki ruas jalan Rangkasbitung – Kolelet sebelum lebaran Idul Fitri. Tapi kami juga berharap tidak hanya Dinas PUPR yang direpotkan selaku penyedia jalan. Dishub dan Polisi juga harus benar-benar terlibat mengawasi muatan kendaraan, jika ada kendaraan yang muatannya over kapasitas ditindak secara tegas,” harapnya.(CR-01/PBN)

  • Pelaporan Secara Online, Program CSR di Lebak Diklaim Lebih Terbuka

    Pelaporan Secara Online, Program CSR di Lebak Diklaim Lebih Terbuka

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak (Pemkab) melalui Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) menggelar Sosialisasi Program Kerja Forum TSLP dan Launching Aplikasi Sistem Laporan Corporate Social Responsibility (Silap-CSR) online kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lebak, di Ballroom Hotel Bumi Katineung, Kamis (24/3).

    Ketua Forum TSLP Kabupaten Lebak, Ari Pramudya mengungkapkan, pentingnya TSLP dalam menopang pembangunan daerah Kabupaten Lebak guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Lebak. Dengan di launchingnya aplikasi Silap-CSR Online, diharapkan dapat mempermudah dan mensinergikan antara perusahaan dengan Pemkab dalam menunjang kemajuan Lebak.

    “Dalam rangka membangun sinergitas perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak kedepannya, kami hadir sebagai forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lebak dengan tujuan Forum ini bisa lebih berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah dan melalui forum ini diharapkan CSR bisa berfungsi tepat sasaran dan tepat guna,” kata Ari.

    Sementara, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutan mengungkapkan bahwa TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya agar kegiatan TSLP dapat memperoleh hasil optimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemkab.

    “Harapannya acara ini bermanfaat bagi semua, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama dan jadikan acara ini sebagai forum dimana masing-masing program CSR bisa memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat,” harap Iti Octavia.

    Iti berharap, Silap-CSR yang dilaunching dapat mempermudah pelaku usaha untuk merencanakan CSR dan pelaporannya.

    “Karena Silap-CSR adalah sistem pelaporan berbasis online dengan sistem yang akan digunakan oleh perusahaan, BUMN dan BUMD untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan dan pelaporan rencana kegiatan CSR ke depan. Ini diharapkan akan bersinergi dengan program dan kegiatan yang tidak dapat didanai oleh APBD sehingga kegiatan-kegiatan CSR dapat bersinergi, tercatat dan terlaporkan dengan baik,” papar Bupati. (WDO)

  • Peta Proses Bisnis Pemkab Pandeglang Disusun

    Peta Proses Bisnis Pemkab Pandeglang Disusun

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Bagian Organisasi Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemkab Pandeglang, disalah satu hotel di Pandeglang, Kamis (24/3).

    Kabag Organisasi Setda Kabupaten Pandeglang, Ahmad Taufik Yusuf mengatakan, Bimtek penyusunan peta proses bisnis perlu untuk dilakukan.

    “Penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintahan,“ kata Taufik.

    Menurutnya, penyusunan peta proses bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

    “Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam tatalaksana pemerintahan merupakan bagian dari penyusunan peta proses bisnis,“ terangnya.

    Selain itu, penyusunan peta proses bisnis sebagai upaya meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai pelayanan publik yang semakin prima.

    “Keberhasilan dalam penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi,“ ujarnya.

    Sementara itu, Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum dan Keamanan dan Pemerintahan Daerah Kemenpan RB, Erni Herawati mengatakan, penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tatalaksana.

    “Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah,“ katanya.

    Menurutnya, penyusunan proses bisnis tersebut perlu segera dilakukan demi mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang.

    “Oleh sebab itu, melalui Bimtek ini diharapkan OPD memiliki acuan guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi serta sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dan penilaian kinerja,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pemkot Serang Kejar Insentif Dengan WTP

    Pemkot Serang Kejar Insentif Dengan WTP

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mengincar untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat, dengan menargetkan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK Provinsi Banten, sehingga secara kumulatif mendapatkan opini tersebut selama lima kali berturut-turut.

    Diketahui, untuk mendapatkan DID, pemerintah daerah diharuskan menyabet opini WTP atas laporan keuangannya, selama lima kali berturut-turut. Hal itu diungkapkan oleh Walikota Serang usai memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK Provinsi Banten, Selasa (22/3).

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan LKPD Pemkot Serang tahun 2021, kepada BPK Provinsi Banten. Ia mengatakan, LKPD tersebut nantinya akan diperiksa oleh BPK untuk diberikan opini atas pencatatan laporan yang dilakukan.

    “Nanti setelah kami serahkan, BPK akan turun ke Pemkot Serang untuk melakukan pemeriksaan secara langsung di Kota Serang,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media di BPK Provinsi Banten.

    Syafrudin mengaku, pihaknya berharap agar opini yang akan diberikan oleh BPK Provinsi Banten pada LKPD Pemkot Serang tahun 2021 bisa kembali WTP. Hal itu dikarenakan pihaknya mengincar DID yang salah satu penilaiannya ialah opini WTP BPK selama lima kali berturut-turut.

    “Saya harap bisa mendapatkan opini WTP lagi, karena sudah empat kali berturut-turut, agar bisa lima kali. Sebab ada persyaratan khusus kaitannya dengan DID, salah satu utamanya harus opini WTP lima kali berturut-turut,” ungkapnya.

    Syafrudin menuturkan, saat ini pemeriksaan LKPD oleh BPK sangat ditunggu-tunggu oleh pihaknya. Sebab selain kewajiban, pemeriksaan LKPD oleh BPK pun menjadi ajang ‘perlombaan’ dalam hal pengelolaan pemerintahan yang baik.

    “Dulu orang mungkin seringnya ketika akan diperiksa, banyak yang lari. Jadi kadang susah. Tapi sekarang justru malah ditunggu pemeriksaan BPK ini. Karena memang juga menjadi suatu kewajiban untuk diperiksa oleh BPK,” ucapnya.

    Kepala BPK Provinsi Banten, Novie Irawati, mengatakan bahwa pemeriksaan yang pihaknya lakukan bakal berlangsung selama dua bulan. Satu bulan pertama akan berlangsung di lapangan atau di pemerintah daerah setempat.

    “Berdasarkan ketentuan, setelah kami menerima Laporan Keuangan Audited, maka kami akan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Walikota sebulan setelah proses di lapangan,” ujarnya.

    Ia menuturkan, akan ada delapan orang yang akan diterjunkan oleh BPK Provinsi Banten, untuk melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kota Serang. Nantinya mereka yang akan memeriksa apakah laporan keuangan pemerintah daerah layak untuk mendapatkan WTP, wajar dengan pengecualian (WDP) atau opini lainnya.

    “Ada beberapa kriteria yang menjadi pedoman bagi kami untuk pemberian opini tersebut. Pertama bagaimana laporan keuangan itu bisa memberikan informasi pada pengungkapan. Kedua, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketiga terkait dengan penilaian sistem pengendalian internal (SPI), lalu terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Pemulihan Ekonomi Prioritas Pemkab Pandeglang di Tahun 2023

    Pemulihan Ekonomi Prioritas Pemkab Pandeglang di Tahun 2023

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.

    Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2023, secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban secara virtual di ruang Pintar Setda Pandeglang, Selasa (22/3).

    “Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2023,“ kata Tanto.

    Selain melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, lanjut Tanto, ada beberapa program pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Program prioritas utama lainnya adalah pelayanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, peningkatan PAD dan investasi. Berdasarkan isu strategis yang menjadi program prioritas Pemkab Pandeglang tahun 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, pemantapan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pemantapan pengelolaan sektor unggulan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur,“ terangnya.

    Menurutnya, program percepatan pemulihan ekonomi dan sosial dalam RKPD tahun 2023 didasari oleh pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada beberapa sektor.

    “Bahkan dari dampak pandemi tersebut, laju pertumbuhan ekonomi tersendat, pendapatan pemerintah dan masyarakat sangat terganggu, sehingga mengakibatkan dampak sosial di masyarakat seperti naiknya angka pengangguran, kemiskinan dan terganggunya aktivitas sosial,“ ujarnya.

    “Untuk mewujudkan program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, diperlukan gagasan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Iskandar mengatakan, Musrenbang RKPD banyak tujuan yang nantinya akan dicapai.

    “Untuk penajaman, menyelaraskan dan mengklarifikasi serta menyepakati terhadap rancangan RKPD 2023 dengan memperhatikan hasil Musrenbang di setiap kecamatan,“ katanya.

    “Penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang sejalan dengan arah kebijakan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,“ imbuhnya.

    Untuk diketahui, dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2023, Pemkab Pandeglang memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 diantaranya Diskomsantik Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penghargaan terbaik dari mitra bidang prasarana dan kewilayahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan terbaik dari mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meraih penghargaan terbaik dari mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam.(DHE/PBN)

  • Pemkot Serang Minta Rp98 Miliar Untuk Pemulihan Banjir

    Pemkot Serang Minta Rp98 Miliar Untuk Pemulihan Banjir

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang telah mengajukan hampir sebesar Rp100 miliar kepada Pemprov Banten, untuk melakukan perbaikan terhadap jalan dan jembatan yang rusak pasca-bencana banjir bandang pada 1 Maret lalu. Pemkot berharap, pemulihan infrastruktur pasca-banjir itu dapat sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov Banten.

    Kepada DPUTR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan sebesar Rp98 miliar kepada Pemprov Banten, untuk memperbaiki sejumlah jembatan dan jalan yang rusak akibat banjir bandang kemarin.

    “Kami sudah mengajukan kepada Provinsi itu untuk pembangunan jalan dan jembatan hampir Rp100 miliar, sekitar Rp98 miliar lah. Mudah-mudahan permohonan bantuan tersebut dapat terealisasi ya,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media, Senin (21/3).

    Untuk target penyelesaiannya, Iwan menuturkan bahwa lebih cepat lebih baik. Maka dari itu, sejumlah infrastruktur yang pembangunannya memerlukan mekanisme lelang, sudah mulai dilakukan prosesnya saat ini, sambil menunggu kepastian anggaran bantuan dari Pemprov Banten.

    “Ya lebih cepat lebih baik. Karena masyarakat kan tidak bisa menunggu, apalagi ini infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Kalau yang diharapkan dari provinsi, tentunya tidak bisa kita buru-buru. Namun kalau dari APBD, kami target Juni sudah selesai,” ungkapnya.

    Iwan mengatakan, dalam pelaksanaan pemulihan pasca-bencana banjir bandang tersebut, pihaknya berharap Pemprov Banten dapat terlibat banyak. Pasalnya, jika hanya Pemkot Serang saja yang melakukan pemulihan, maka akan banyak anggaran yang tergeser.

    “Kalau kami menginginkan agar Pemprov menangani 100 persen. Karena kan ini pasca-banjir di Kota Serang. Cuma memang kami mah kan tidak mau menyalahkan, cuma sebisa mungkin misalkan berapa Pemprov mau membantu Kota Serang,” ucapnya.

    Sejauh ini, pihaknya telah mendata sebanyak 21 jembatan yang rusak akibat banjir bandang kemarin, dengan dua jembatan rusak total atau hanyut. Adapun untuk infrastruktur jalan, hampir seluruhnya rusak akibat banjir kemarin.

    “Ada 21 jembatan yang telah kami inventarisasi. Ada dua yang rusak total. Sementara untuk jalan, hampir seluruhnya rusak total. Untuk anggaran pembangunan dua jembatan rusak total itu, anggaran pembangunannya kurang lebih Rp2,5 miliar,” tuturnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa apabila Pemprov Banten tidak bisa membantu Pemkot Serang, maka pihaknya akan mengoptimalkan APBD Kota Serang dalam melakukan pembangunan tersebut. Sebab, saat ini masyarakat sangat menunggu perbaikan infrastruktur pasca-banjir.

    “Kalau memang itu tidak terealisasi dari provinsi, kami punya anggaran pada APBD. Maka akan kami optimalkan anggaran itu. Sebenarnya kami berharap pemulihan ini bisa dilakukan oleh Pemprov, supaya kami bisa fokus membangun yang lainnya. Cuma kalau tidak bisa, maka kami yang akan melakukannya,” tandas Syafrudin.(DZH/PBN)

  • Dewan Soroti Pelaksanaan BLUD pada Dinkes Kota Serang

    Dewan Soroti Pelaksanaan BLUD pada Dinkes Kota Serang

    DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) setengah hati dalam melaksanakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 16 Puskesmas yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Hal itu lantaran belum lengkapnya dokumen regulasi untuk pelaksanaan BLUD. Selain itu, dalam pelaksanaannya, masih banyak kekurangan sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

    Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Ahmad, menuturkan bahwa sebanyak 16 Puskesmas yang ada di Kota Serang sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak Januari lalu. Namun ternyata, belasan Puskesmas itu belum melaksanakan sistem tersebut.

    “Dinkes setengah hati menjalankan BLUD, meskipun sudah ditetapkan tapi di lapangan belum berjalan. Makanya kenyataannya banyak aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas,” ujarnya usai rapat bersama Dinkes, RSUD, dan perwakilan Puskesmas se-Kota Serang di gedung DPRD Kota Serang, Senin (21/3).

    Menurut Ridwan, belum berjalannya BLUD tersebut lantaran Dinkes belum menuntaskan dokumen regulasi yang mendukung berjalannya BLUD di Puskesmas. Ia mengatakan, terdapat empat dari lima dokumen yang harus dituntaskan oleh Dinkes Kota Serang.

    “Yang belum itu diantaranya, dokumen perwal tarif baru layanan umum daerah, kemudian dokumen perwal, hingga standar pelayanan minimal (SPM). Contohnya tarifnya masih menggunakan tarif Perda Retribusi yang lama,” katanya.

    Bahkan berdasarkan laporan dari Puskesmas, mereka tidak bisa memberikan layanan ambulans kepada masyarakat, karena tidak memiliki sopir. Ketiadaan sopir itu lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seorang sopir.

    “Jangankan untuk sopir, untuk menghitung pembiayaan listrik saja masih was-was. Artinya kalau masih direpotkan seperti ini, bagaimana mau meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum,” terangnya.

    Maka dari itu, pihaknya mendorong Dinkes Kota Serang untuk segera membuat empat dokumen tersebut sebagai dasar hukum bisa dijalankannya BLUD di Puskesmas yang ada di Kota Serang. “Kami ultimatum, Kadinkes sebelum tanggal 5 April mendatang, 4 dokumen regulasi itu harus diselesaikan. Karena kalau belum selesai, tidak ada dasar regulasi atas dijalankannya BLUD,” ungkapnya.

    Ridwan pun menilai Dinkes saat ini sangat kendor pelayanannya. Sebab regulasi yang seharusnya dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, ternyata tidak segera disiapkan oleh Dinkes Kota Serang selaku OPD teknis.

    “Itu ranahnya Dinkes dengan Bagian Hukum. Kalau Bagian Hukum dari sisi aspek legal draftingnya, tapi aspek teknisnya Dinkes yang paham. Kalau ini masih terkatung-katung, masyarakat yang dirugikan,” tuturnya.

    Politisi dari PKS tersebut juga merasa kecewa karena Kepala Dinkes Kota Serang tidak hadir pada rapat itu. Terlebih Sekretaris Dinkes yang mewakili datang menjelang berakhirnya rapat. “Jadi dalam rapat itu, banyaknya hanya mendengarkan keluh kesah dari Puskesmas saja. Sementara Kadinkes tidak hadir memenuhi panggilan,” jelasnya. (ADV)

  • Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang menggelar forum dengan OPD, untuk membahas finalisasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan data kelengkapan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2021 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (21/3).

    Walikota Serang, Syafrudin, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Serang untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinkronisasi kegiatan.

    “Ini titik tekannya, visi misi yang tertuang dalam RPJMD, harus diaplikasikan dalam kegiatan OPD. Jadi tidak menyimpang, dan harus detail,” ujarnya.

    Syafrudin menuturkan bahwa sering terdapat ketidaksinkronan dalam menerjemahkan RPJMD. Maka dari itu ia berharap semua elemen dapat aktif, agar tidak terjadi salah pemahaman.

    “Pembahasannya oleh Kasubag program, berjenjang kemudian ke sekretaris, baru ke OPD, makanya datang ada tidak nyambungnya itu dari pembahasan dari Kasubag, tapi pro aktif semuanya insya Allah nyambung,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, M Ridwan, mengatakan berdasarkan laporan secara umum capaian indikator makro mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran, dan lain sebagainya terus mengalami peningkatan di atas angka standar nasional.

    “Namun memang jika dibandingkan dengan standar angka provinsi masih di bawah standar,” ungkapnya.

    Ridwan pun mengungkap bahwa masih terdapat catatan yang belum terselesaikan oleh Pemkot Serang, salah satunya yakni angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Terkait kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran terbuka, indeks genio rasio dan sebagainya itu masih menjadi fokus kami,” paparnya.

    Ia menuturkan bahwa penyebabnya diduga karena dua tahun terakhir masih melakukan penanganan pandemi Covid-19, sehingga banyak program yang harus ditunda.

    “Dampak pandemi yang menyebabkan angka pengangguran terbuka kita naik dan juga kemiskinan. Termasuk juga infrastruktur bangunan gedung, yang sudah ada target-target yang harus dicapai seperti RS, kelurahan, dan yang lainnya,” tandasnya. (MG-03/AZM)

  • Pemkab Lebak Batal Relokasi PKL Pasar Rangkasbitung – Terminal Curug Cileuweung

    Pemkab Lebak Batal Relokasi PKL Pasar Rangkasbitung – Terminal Curug Cileuweung

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak batal merelokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran Pasar Rangkasbitung ke Terminal Curug Cileuweung.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Orok Sukmana mengatakan, setelah dilakukan evaluasi pihaknya menilai tidak efisien. Pihaknya akan melakukan relokasi pedagang kaki lima secara sekaligus ketempat yang baru.

    “Setelah dievaluasi tidak efisien. Makanya lebih baik sekaligus aja relokasi ke tempat baru daripada geser-geser. Kalau menggeser dua kali juga anggarannya lebih besar,” katanya, Senin (21/3).

    Pedagang yang jumlahnya hampir 900 tersebut batal direlokasi ke Terminal Curug akan langsung ditempatkan di wilayah Kandang Sapi, Rangkasbitung.

    “Untuk pembangunan (Pasar) di sana butuh anggaran besar makanya kita mau minta bantuan ke pusat karena jumlah pedagangnya relatif banyak sekitar 867,” ungkapnya

    Sekarang ini kata Orok, pemerintah daerah tengah menyiapkan Detail Engineering Desaign (DED). Diharapkan, relokasi ke pasar yang baru itu bisa dilaksanakan tahun depan.

    “Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa dapatkan anggarannya supaya tahun depan bisa dilakukan pembangunan,” pungkasnya.

    Seorang pedagang kaki lima Mulyana merespons baik batalnya relokasi pedagang ke Terminal Cileweung. Menurutnya, selain tempat tersebut dipastikan akan sepi pengunjung, pedagang juga akan mengalami kerugian terlebih bagi pedagang yang menjual barang-barang yang cepat membusuk kalau lama tak terjual.

    “Baguslah, kalau mau relokasi memang sebaiknya sekaligus ke tempat yang baru, jadi pedagang tidak perlu pindah-pindah,” katanya.(CR-01/PBN)

    Caption: PKL di Pasar Rangkasbitung saat akan ditertibkan oleh aparat gabungan Pemkab Lebak