BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Peduli Bencana Banjir, Helldy Serahkan Donasi Bantuan ke Pemkot Serang

    Peduli Bencana Banjir, Helldy Serahkan Donasi Bantuan ke Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian atas bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Serang beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Walikota Cilegon, Helldy Agustian, menyerahkan donasi batuan ke Pemkot Serang, sebesar Rp.243.312.000.

    Penyerahan donasi bantuan tersebut, diterima langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin, diruang kerjanya, di kantor Walikota Serang, Jum’at (18/3).

    Saat ditemui usai menyerahkan bantuan, Helldy mengatakan, jika donasi bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Cilegon untuk membantu meringankan beban masyarakat Kota Serang yang terdampak bencana banjir.

    “Kedatangan kami ke Kantor Walikota Serang, dalam rangka menyerahkan sedikit bantuan dari donasi – donasi yang dikumpulkan oleh ASN kami (Pemkot Cilegon), untuk nantinya dapat disalurkan ke masyarakat Kota Serang yang kemarin terdampak bencana banjir yang melanda di sebagian wilayah di Kota Serang. Adapun donasi yang kita serahkan ke Walikota Serang, sebesar Rp.243.312.000,” ujar Helldy.

    Helldy pun menambahkan, jika donasi bantuan yang diberikan dari para ASN Kota Cilegon tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang yang terdampak banjir. Dan dirinya berharap, bencana banjir yang melanda Kota Serang, maupun untuk di wilayah Propinsi Banten lainnya tidak terulang kembali. (RUL)

  • Dengan Dakwah yang Ramah, BIN Berharap Ansor Banser Jadi Garda Terdepan Tangkal Gerakan Radikal

    Dengan Dakwah yang Ramah, BIN Berharap Ansor Banser Jadi Garda Terdepan Tangkal Gerakan Radikal

    SERANG, BANPOS – Jajaran Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Banten bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Banten sepakat menjalin komitmen bersama dalam meneguhkan komitmen kebangsaan. Binda juga mengajak Ansor Banser menjadi garda terdepan menangkal intoleransi dan radikalimse.

    Kesepahaman membangun komitmen bersama antara Binda Banten dan PW Ansor Banten berlangsung di Sekretariat PW Ansor, di Link Dalung, Kota Serang, Rabu (16/03).

    Kegiatan silaturahmi yang diisi komitmen kebangsaan ini dipimpin oleh Kepala Binda Banten, Brigjen Pol Hilman beserta jajaran yang diterima oleh ketua PW Ansor Banten Ahmad Nuri beserta Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang GP Ansor Banser se-Provinsi Banten.

    Kabinda Banten Brigjen Pol Hilman mengharapkan agar Ansor Banser menjadi garda terdepan dalam menangkal radikalisme dan terorisme, sehingga kejadian seperti di Kabupaten Tangerang dimana ada ASN yang menjadi terduga jaringan terorisme.

    Harapan lain Binda Banten kepada kader Ansor Banser untuk turut menjadi penggerak vaksinasi kepada masyarakat, baik di perkampungan maupun di perkotaan. Hal itu penting dilakukan karena saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

    Brigjen Pol Hilman juga berharap agar kader Ansor Banser Banten membantu Binda dan TNI, Polri dalam melakukan deteksi dan langkah dini untuk melindungi masyarakat dari adanya gerakan radikalisme dan terorisme.

    Ansor Banser juga diharapkan tak lelah untuk terus membangun silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat untuk terus menyebarkan dakwah yang rahmah kepada masyarakat.

    “Deteksi dan langkah dini harus terus dilakukan untuk menangkal radikalisme dalam melindungi masyarakat dari upaya kelompok kiri dan kanan. Ansor Banser jangan lelah untuk terus bersama Binda, TNI dan Polri serta ulama dan tokoh masyarakat menjaga NKRI,” ucap Brigjen Hilman.

    Sementara, Ketua PW GP Ansor Banten, Ahmad Nuri dalam rilis yang diterima media mengatakan kunjungan tersebut membahas kerjasama dalam hal nilai- nilai kebangsaan dan beberapa hal strategis yang bersifat kerja nyata untuk masyarakat.

    Ahmad Nuri menjelaskan, silaturahmi Kabinda Banten bersama pengurus PW Ansor bersama PC Ansor Banser se-Banten dalam rangka konsolidasi kebangsaan, dimana Ansor sebagai organisasi kepemudaan yang konsen dalam menangkal radikalisme dan meneguhkan komitmen kebangsaan.

    “Binda Banten mengajak besama-sama untuk bersatu padu melawan intoleransi dan pemahaman radikalisme,” ujar Tum Nuri demikian ia biasa disapa.

    Menurutnya, di Banten disinyalir masih ada potensi potensi yang sangat luar biasa terkait dengan radikalisme dan terorisme. Maka dari itu Ansor Banser diinstruksikan agar menjadi komunitas yang memberikan pemahaman yang moderat di tengah masyarakat.

    “Bukan hanya menolak radikalisme dan terorisme, tetapi Ansor Banser saya instruksikan memberikan pencerahan terhadap ummat agar proses pemahaman tentang radikal itu mengalami penurunan, tereliminasi melalui dakwah Islam rahmatan lil alamin. Mengajak toleransi dan mengajak moderasi dalam beragama,” tandas Tum Nuri.

    Selain membahas nilai kebangsaan, dalam silaturahmi itu juga dibahas tentang vaksinasi terutama di kota-kota yang selama ini vaksinasinya masih minim. Ansor Banser berkomitmen akan menggerakkan vaksinasi bersama Binda Banten sampai ke tingkat kecamatan.

    “Kita awali dari warga Ansor Banser se-Banten untuk vaksinasi, khusus bagi anggota Ansor Banser yang belum vaksin 1, 2 dan 3,” terang Tum Nuri.

    Pada kesempatan tersebut Ansor Banten berkomitmen membangun sinergi dengan TNI, Polri, dan Binda untuk bersama menjaga NKRI dari beberapa ideologi yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Baik itu ideologi kiri maupun kanan yang mencoba mengganti Pancasila. Maka dari itu Ansor Banser harus tampil menjadi bagian garda terdepan menjaga NKRI.

    “Dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan apel bersama. Apel kebangsaan bersama seluruh organisasi kepemudaan untuk meneguhkan bahwa Banten ini sudah NKRI harga mati,” paparnya.(BAR)

  • Pemkot Serang Keukeuh ‘Ngarep’ Impor Sampah Tangsel

    Pemkot Serang Keukeuh ‘Ngarep’ Impor Sampah Tangsel

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali ‘ngarep’ kerja sama impor sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), setelah sekitar dua bulan lebih impor sampah itu dihentikan untuk dilakukan evaluasi. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) pun telah menggelar rapat, dan hasilnya telah disampaikan ke Walikota Serang.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kerja sama tersebut. Menurutnya, keputusan lanjut atau tidaknya kerja sama menjadi keputusan Walikota Serang.

    “Kami selaku OPD terkait sudah melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada TKKSD. Kami juga dimintai pertimbangan mulai dari sosial kemasyarakatan, aspek legal hingga pemanfaatannya. Nanti hasilnya disampaikan kepada pak Walikota,” ujarnya, Selasa (15/3).

    Farach menuturkan, secara hasil evaluasi yang pihaknya lakukan, kerja sama tersebut dapat kembali dilakukan. Namun dengan catatan, ada sejumlah aspek teknis yang harus diperhatikan.

    “Pertama kita harus atur berapa jumlah tonasenya, berapa jumlah bantuan keuangannya, lalu kami juga akan menyampaikan surat kepada Tangsel mengenai proses-proses tindaklanjut dari TKKSD ini,” ucapnya.

    Ia menuturkan, nantinya DLH Kota Serang akan melakukan komunikasi intensif dan formal kepada masyarakat yang terdampak kerja sama impor sampah itu. Dengan demikian, tidak terjadi penolakan-penolakan sebagaimana pada awal pelaksanaan tersebut.

    “Kalau komunikasi secara informal sudah kami lakukan. Makanya nanti akan dilakukan komunikasi secara intensif lagi dengan masyarakat, dari hati ke hati,” ungkapnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian bersama TKKSD serta Dinas LH selaku OPD teknis. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu kajian mendetail dari Dinas LH, terkait dengan kerja sama tersebut.

    “Kami sudah kaji tadi bersama TKKSD dan LH. Secara lisan saya sudah lapor ke pak Wali, kami nunggu kajian lengkap dulu dari LH. Dan kami juga akan komunikasi dengan mitra kami Komisi 3 DPRD Kota Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, Pemkot Tangsel melalui Dinas LH setempat, sudah bersurat dengan Dinas LH Kota Serang berkaitan dengan kerja sama itu. Akan tetapi, kepastian kerja sama tetap harus menunggu kajian lebih detail.

    “Ya tentu kami akan kaji secara matang terlebih dahulu. Kami juga lihat pengalaman tahun yang lalu terlebih dahulu,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Infrastruktur Rusak Telan Korban, Pemkab Lebak Lepas Tangan?

    Infrastruktur Rusak Telan Korban, Pemkab Lebak Lepas Tangan?

    LEBAK, BANPOS – Mobil tronton dengan plat nomor B 9995 KYU yang bermuatan klinker (bahan semen) terguling di ruas jalan Beyeh-Simpang jalan baru Malingping. Pemkab Lebak diminta segera memperbaiki jalan itu.

    Salim, seorang sopir yang membantu mobil rekannya yang terguling mengatakan, jika mobil yang dikemudikan oleh Juman itu terguling lantaran menghindari jalan yang kondisinya rusak parah.

    “Mobil terguling karena memilih jalan yang bagus, karena kondisi jalan tersebut kondisinya rusak parah. Namun, mobil tersebut hilang kendali dan mengakibatkan mobil miring hingga terguling,” katanya.

    Tergulingnya mobil tronton tersebut kata Salim, mengakibatkan bahan semen yang dimuat mobil tersebut tumpah dan berceceran di jalan raya. Salim berharap agar ruas jalan Beyeh-Simpang segera diperbaiki karena sudah terlalu sering menimbulkan kecelakaan.

    “Kami dari para supir AMP, meminta agar jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Kita kalau lewat pasar Malingping tidak boleh dan berhadapan dengan masyarakat, sedangkan lewat jalan ini terlalu beresiko karena jalan rusak parah dan sudah tidak layak,” ungkapnya.

    Informasi yang diterima, jalan ruas Beyeh-Simpang merupakan kewenangan jalan Kabupaten Lebak, namun saat ini sedang diusulkan menjadi kewenangan jalan Provinsi Banten.

    Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika membenarkan bahwa ruas jalan Beyeh – Simpang adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak. Namun, sekarang ini untuk penanganan dan statusnya sedang diusulkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

    “Betul, itu kewenangan Kabupaten, tapi sedang diusulkan menjadi kewenangan Pemprov Banten,” katanya.

    Sementara pegiat sosial di Lebak Selatan menilai, boleh saja para sopir kendaraan besar meminta pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan tersebut karena soal jalan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah selaku penyedia fasilitas.

    Namun begitu, para pengendara juga harus memahami soal kualitas dan kekuatan jalan. Artinya muatan kendaraan harus sebanding dengan kondisi dan kekuatan jalan. Salah satu penyebab kerusakan jalan milik kabupaten tersebut karena kendaraan besar yang bermuatan tidak sebanding dengan kekuatan jalan.

    “Sah-sah saja para sopir meminta haknya kepada pemerintah agar jalan itu segera diperbaiki, tapi setahu kami jalan kabupaten itu kelas tiga, minimal muatannya itu tidak lebih dari delapan ton. Nah, kalau muatan kendaraan besar itu lebih justeru dari ukuran sesuai kelas jalan maka yang rugi adalah pengguna jalan yang lainnya,” kata Acong.

    (CR-01/PBN)

  • Belajar Kelola Sampah, Pemkot Bandar Lampung Kunjungi Cilegon

    Belajar Kelola Sampah, Pemkot Bandar Lampung Kunjungi Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari daerah lain untuk belajar pengelolaan sampah, kali ini dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin langsung Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana beserta rombongan yang bertempat di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Selasa (15/3).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian yang menerima langsung kunker ini mengapresiasi atas kedatangan Walikota Bandar Lampung di Kota Cilegon. “Saya ucapkan selamat datang kepada Walikota Bandar Lampung dan rombongan, saya juga sangat mengapresiasi atas kesempatannya untuk mengunjungi Kota Cilegon ini,” ucapnya.

    Pada kesempatan itu, Helldy menjabarkan terkait berbagai program – program yang sudah dicapai pada masa pemerintahannya. “Alhamdulillah dimasa pemerintahan kami yang baru satu tahun ini, kami sudah bisa merealisasikan beberapa program yang kami usung di masa pilkada kemarin,” ujarnya.

    “Dimana program yang sudah terealisasi yaitu Penambahan SMP Negeri di 4 Kecamatan, Beasiswa full sarjana, Kenaikan Honor RT/RW, Kenaikan honor guru dan tenaga kependidikan, kenaikan honor guru Madrasah, tersedianya insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tersedianya honor guru dan tenaga kependidikan di sekolah dan kenaikan tunjangan penghasilan bagi pengawas sekolah dan lainnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Helldy mengatakan jika Pemkot Cilegon juga harus berkunjung ke Kota Bandar Lampung untuk mempelajari program – progran kerja yang ada di Kota Bandar Lampung. “Nanti kita juga harus berkunjung ke Kota Bandar Lampung, sebab tadi dipaparkan program – program oleh bu wali dan terdapat beberapa program yang menarik dari Kota Bandar Lampung itu sendiri yang bisa kita terapkan di Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Sementara itu, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana menilai jika pengelolaan sampah di Kota Cilegon telah berhasil. “Kita sudah lihat bahwa memang pengelolaan sampah di Kota Cilegon ini sudah berhasil dengan mengubahnya menjadi briket batu bara, tinggal nanti kita mempelajarinya saja sehingga nanti bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Bandar Lampung terutama listrik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eva berharap Kunker ini dapat memberikan efek positif untuk kemajuan Kota Bandar Lampung. “Saya berharap dengan kunjungan kerja ini dapat memberikan efek yang positif untuk perkembangan dan kemajuan Kota Bandar Lampung, terutama terkait dengan pengelolaan sampah ini dimana sampah di Kota Bandar Lampung itu mencapai 850 ton per harinya,” pungkasnya.

    Agenda kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung dan rombongan didampingi Wali Kota Cilegon dan Pejabat Eselon II ke TPSA Bagendung untuk mengetahui proses pengelolaan sampah menjadi briket batu bara.

    Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten Daerah II Kota Cilegon, Dzikri Maulawardana, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon, Didin S. Maulana dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

    (LUK)

  • Vaksinasi Dosis 2, Pemkab Targetkan April Capai 70 Persen

    Vaksinasi Dosis 2, Pemkab Targetkan April Capai 70 Persen

    SERANG, BANPOS – Pada bulan April mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan vaksinasi dosis kedua mencapai angka 70 persen. Dalam data yang dimiliki oleh Pemkab Serang pertanggal 12 Maret 2022, berdasarkan KTP tercatat sekitar 818.555 jiwa atau 64,98 persen warga Kabupaten Serang yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua.

    Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, mengatakan bahwa persentase vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Serang belum mencapai angka 70 persen.

    “Dosis dua kita sudah 64 persen, jadi kita masih kekurangan kurang 18 persen kalau berdasarkan KTP Kabupaten Serang,” tuturnya.

    Pandji pun menargetkan Pemkab Serang akan mencapai angka 70 persen dalam waktu dekat.

    “Kita (Kabupaten Serang) belum mencapai 70 persen untuk vaksinasi dosis dua, Insya Allah dalam bulan-bulan ini bisa mengejar untuk dosis dua 70 persen,” ujarnya.

    Hal ini disampaikan oleh Pandji usai mengikuti Rapat Koordinasi PPKM virtual yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Pendopo Bupati Serang pada Minggu (13/3).

    Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada 12 Maret 2022 sebanyak 1.113.533 jiwa atau 88,39 persen telah menerima vaksin dosis pertama, dan dosis dua sebanyak 658.859 jiwa atau 52,30 persen dari target 1.259.754 jiwa.

    “Tapi kalau berdasarkan data per KTP Kabupaten Serang dosis satu mencapai 103,93 persen atau 1.309.232 jiwa, dan dosis dua kita sudah 64,98 persen atau 818.555 jiwa yang sudah di suntik vaksin,” paparnya.

    Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Rahmat Fitriadi, mengimbau kepada masyarakat agar mau untuk melakukan vaksinasi.

    “Vaksin sangat bermanfaat untuk kekuatan tubuh kita,” tandasnya.
    (MG-03/AZM)

  • Tak Penuhi Kriteria, Belasan KK Warga Cilegon Batal Terima Bantuan RTLH

    Tak Penuhi Kriteria, Belasan KK Warga Cilegon Batal Terima Bantuan RTLH

    CILEGON, BANPOS – Lantaran tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Rutilahu. 14 rumah dari total 152 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga tidak mampu batal menerima bantuan dari pemerintah sebesar Rp15 juta/unit yang berasal dari APBD 2022 Kota Cilegon. Bantuan akan diberikan setelah melalui tahap pengajuan dan verifikasi oleh pendamping.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Nurfatma mengatakan, belasan rumah batal menerima bantuan RTLH ini, karena tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Rutilahu.

    “Jadi sebenarnya ada 160 rutilahu yang diajukan di masing-masing kelurahan. Tapi, yang di ACC oleh tim pertimbangan ada 152 rutilahu. Nah, oleh tim pertimbangan di verifikasi lagi jadi totalnya ada 138 rutilahu di 2022 ini yang menerima bantuan rehab Rp 15 juta per unit dari pemerintah melalui APBD 2022,” kata Nurfatma saat dikonfirmasi, Senin (14/3).

    Kemudian ia menjelaskan bahwa belasan rumah yang batal menerima bantuan APBD, lantaran calon penerima tersebut, sudah menerima bantuan dari bantuan DPWKEL sebanyak 4 rumah, kepemilikan rumah masih sengketa sebanyak 3 rumah, dibantu oleh club mobil sebanyak 1 rumah, dibantu oleh Basarnas sebanyak 1 rumah dan sudah dibangun pemilik rumah sendiri sebanyak 1 rumah.

    Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Cilegon menegaskan yang berhak menerima bantuan rehab Rp 15 juta dari pemerintah yaitu warga tidak mampu yang menjadi penerima bantuan RTLH kondisi rumahnya sudah sangat memprihatinkan bahkan nyaris roboh.

    “Data yang diterima dari kelurahan nanti akan diinput ke e-hibahbansosmandiri.cilegon.go.id untuk kita verifikasi sebelum akhirnya diputuskan oleh tim pertimbangan di Inspektorat terkait berapa jumlah proposal yang diterima dan berapa nilai bantuannya,” jelasnya.

    Dikatakan Nurfatma, dana tersebut nantinya akan dicairkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) ke seluruh rekening penerima. APBD 2022 untuk rehab rutilahu sebesar Rp 2,7 miliar.

    “Jadi sebenarnya anggaran yang disiapkan itu ada Rp 2,28 miliar tapi karena ada 14 rumah yang tak dapat anggaran rehab, jadi anggaran pembangunan hanya Rp2,7 miliar. Sisa anggaran yang tidak terserap ini dikembalikan lagi ke KAS Negara,” tandasnya.

    (LUK)

  • Puluhan Ribu Pendatang di Kota Serang Belum Punya KTP

    Puluhan Ribu Pendatang di Kota Serang Belum Punya KTP

    SERANG, BANPOS- Puluhan ribu warga pendatang di Kota Serang disebut masih belum memiliki identitas Kota Serang yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan melalui Disdukcapil Kota Serang. Padahal, mereka sudah lama menetap di Kota Serang.

    Hal itu disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat menghadiri agenda Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan, Senin (14/3). Menurut Syafrudin, hingga 2022 ini masih ada sekitar 5 hingga 15 persen warga pendatang yang belum terdata oleh kelurahan.

    Bahkan, Syafrudin mengatakan bahwa di Kota Serang saat ini, terdapat komplek perumahan yang mayoritas berisi penduduk pendatang. Mereka menurut Syafrudin, masih menggunakan identitas dari daerah asalnya.

    “Karena Kota Serang Ibukota Provinsi Banten, banyak pendatang. Saya pernah datang ke komplek malah mayoritas bukan penduduk Kota Serang. Masih acak-acakan, dari Tangerang dan Kabupaten Serang. Padahal itu sudah menetap,” ujar Syafrudin.

    Syafrudin menegaskan bahwa warga pendatang harus mengurus kependudukannya setelah tinggal selama enam bulan lebih di daerah lain, termasuk Kota Serang.

    “Seharusnya setelah enam bulan itu sudah punya KTP, sementara saat ini yang terdata sekitar 687.881 warga Kota Serang. Padahal di lapangan terdapat 700 ribu lebih,” tuturnya.

    Syafrudin mengaku, terdapat beberapa faktor warga tidak mengurusi kependudukannya. Salah satunya karena ketidaktahuan dan enggan mengurusi kependudukannya di daerah asal, serta hanya numpang tinggal di Kota Serang.

    Sehingga ia meminta seluruh perangkat pemerintahan, mulai dari RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan untuk mendata penduduknya kembali. Sehingga data kependudukan lebih akurat. “Jadi harus dipaksa, apalagi karena kan sekarang juga sudah lebih mudah, cukup dengan online saja bisa langsung cabut (berkas). Supaya penduduk kami ini akurat,” tuturnya.

    Kepala Disdukcapil Kota Serang, Dulbarid, mengatakan jika hingga Maret 2022 sudah ada penambahan penduduk di Kota Serang dari sebelumnya sebanyak 687.881 menjadi 702.228 orang, atau meningkat sebesar 3 persen. Jumlah tersebut berpotensi untuk bisa terus bertambah.

    “Angka tersebut berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil. Jadi datanya sudah dibersihkan baru diturunkan ke kami,” katanya.

    Sementara itu, Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (Yandafduk) Disdukcapil Kota Serang, Enung, mengatakan bahwa tidak ada keharusan warga untuk mengurusi kependudukannya. Namun bagi warga yang ingin namun tidak mengerti pengurusannya, maka Disdukcapil akan membantu.

    “Ini lebih kepada imbauan saja, karena sudah bertahun-tahun tinggal di Kota Serang, namun belum memiliki KTP,” jelasnya.

    Meski begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan warga bila telah memiliki KTP, salah satunya penunjang untuk pemenuhan administrasi yang dibutuhkan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. “Ya ini kan berkaitan dengan perbankan, kesehatan, termasuk juga bantuan sosial yang mengharuskan memiliki KTP Kota Serang,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Pemkab Pandeglang Kelola Arsip Dengan Aplikasi Srikandi

    Pemkab Pandeglang Kelola Arsip Dengan Aplikasi Srikandi

    PANDEGLANG, BANPOS – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) adalah aplikasi wajib dalam pengelolaan arsip yang menjadi penentu tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

    “Dengan aplikasi Srikandi, surat menyurat lebih cepat dengan menggunakan tandatangan digital,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan, pembahasan aplikasi Srikandi, Senin (14/3).

    Menurutnya, aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut, kata Irna, bersifat Government to Government (G2G), sehingga dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah.

    “Jika ada surat-menyurat, tidak harus menunggu keesokan hari agar lebih cepat ditindaklanjuti. Kita harus cepat menerima perubahan, karena diera digital perubahan itu sangat cepat (destruktif),” terangnya.

    Hal senada disampaikan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban bahwa aplikasi Srikandi memang sudah diterapkan oleh dua daerah yaitu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang.

    “Pada satu kesempatan bertemu dengan bu Airin, saya melihat beliau sedang menandatangani digital. Saya tanya apakah itu pesanan online, ternyata sedang menandatangani surat secara digital,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan adanya aplikasi Srikandi maka terjadi perubahan destruktif, karena hal tersebut menjadi lompatan yang tinggi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “Aplikasi ini segera kita terapkan atas instruksi pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap, apapun SPBE yang disarankan harus dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Sebanyak 43 Lulusan STAN Mengabdi untuk Tangsel

    Sebanyak 43 Lulusan STAN Mengabdi untuk Tangsel

    CIPUTAT, BANPOS – 43 lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN bakal mengabdi di Pemkot Tangsel. 43 lulusan tersebut nantinya akan berkerja untuk OPD yang sudah disiapkan dan ditunjuk oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel. Penyerahan SK CPNS dari Lulusan PKN STAN bertempat di Ruang Blandongan, Balaikota Tangerang Selatan, Senin (14/3).

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan bahwa melihat potensi yang dimiliki lulusan STAN ini, diyakini akan mampu membawa Tangsel menuju untuk lebih baik. Terutama dalam proses anggaran, keuangan dan lainnya.

    Melihat CPNS baru yang merupakan lulusan STAN ini juga, Benyamin memahami bahwa saat ini major pendidikan sudah terbentuk secara spesifik. ”Jadi, keahlian yang dimiliki juga harus semakin matang, sesuai dengan major yang dimiliki,” ujar Benyamin.

    Menurutnya, dengan tugas yang semakin spesifik maka tantangan juga akan semakin besar. Jadi ke depannya, dia berharap bahwa seluruh peserta bisa meningkatkan lagi kemampuan di bidang yang dikuasai.

    ”Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh CPNS ini adalah menghitung risiko, dengan begitu, hambatan yang dimiliki dalam proses menyelesaikan pekerjaan bisa ditangani,” ujarnya.

    Sebagai CPNS yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, Benyamin juga berpesan bahwa menjadi bagian dari Pemkot Tangsel setiap orang harus menjaga kesantunan. Sehingga mampu memberikan citra yang baik kepada masyarakat.

    Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, Fuad menjelaskan bahwa dari 43 orang yang dilantik menjadi CPNS Kota Tangsel, 23 orang di antaranya akan menjadi staf pengelola keuangan yang akan diletakkan di seluruh OPD.

    Kemudian, tiga orang pengelola aggaran akan berkerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan. Lalu Verifikator Anggaran sebanyak dua orang juga akan dimasukkan ke BPKAD juga.

    ”Kemudian ada satu orang untuk Pengelolaan Barang Milik Negara di BPKAD juga,” ujarnya.

    Kemudian, OPD selanjutnya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang akan menerima satu orang pengelola data dan dokumentasi pajak. Lima orang verifikator pajak dan dua orang penagihan dan pengawasan.

    Dia berharap dengan dipekerjakannya 43 CPNS lulusan STAN ini bisa membantu Kota Tangsel untuk mempercepat pembangunan daerah yang diinginkan oleh semua pihak.

    (IRM/BNN)