BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Depo Sampah Cilegon di Purwakarta Mangkrak

    Depo Sampah Cilegon di Purwakarta Mangkrak

    PURWAKARTA, BANPOS – Setelah selesai dibangun pada 2019 lalu, bangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta mangkrak. Bangunan Depo Sampah tersebut dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon yang terletak di Lingkungan Kaligandu, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

    Hasil pantauan di lapangan, tidak ada aktivitas sama sekali di bangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta, Minggu (13/3). Di dalam bangunan hanya ada beberapa kayu, dan pagar depan tampak digembok.

    Hasil penelusuran BANPOS dari laman lpse.cilegon.go.id pembangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta dilakukan pada 2019 lalu. Nama kegiatan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo dengan nilai pagu anggaran Rp.939.200.000,00.

    Lurah Purwakarta Deni Sumantri mengatakan bahwa Depo Sampah dulu dibangun pada 2019. Bahkan pada saat pembangunan ada penolakan dari masyarakat sekitar. “Saya duduk di Kelurahan Purwakarta pertengahan 2019, saat itu saya di demo, saya tidak tahu, apakah sudah sosialisasi ke masyarakat atau belum,” kata Deni saat dikonfirmasi kemarin.

    Lebih lanjut, Deni mengatakan sejak dibangun Depo Sampah tersebut belum pernah digunakan. Deni menduga, tahapan sosialisasi tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat demo menolak keberadaan Depo Sampah. “Tidak setuju masyarakat, mungkin khawatir bau karena terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat,” terangnya.

    Kemudian pasca bangunan selesai dibangun, lanjut Deni, pihak DLH Cilegon juga belum pernah melakukan koordinasi dengan Kelurahan Purwakarta. Sehingga, Ia tidak mengetahui penggunaan bangunannya saat ini untuk kegiatan apa. “Kalau saya lihat memang tidak ada aktivitas. Di lokasi itu juga sering banjir kalau pas hujan,” pungkasnya.

    Sementara, salah satu warga yang berjualan Pecel Lele di Kaligandu, Kardi mengaku tidak mengetahui alasan Depo Sampah tidak digunakan. “Katanya dulunya buat tempat sampah, tapi tidak pernah dipakai,” tuturnya.

    Kardi menuturkan, saat masa pembangunan, warga sekitar juga sempat menolak bahkan melakukan demo. Alasannya, lantaran Depo Sampah terlalu dekat dengan pemukiman warga dan daerah situ rawan banjir. “Sekarang sih kadang buat tenis meja warga,” katanya.

    Dibagian lain, saat dikonfirmasi Kepala DLH Kota Cilegon Rasmi Widyani tidak merespon panggilan telepon dari awak media. (LUK/RUL)

  • Peringati IWD, Ikamaba Gelar Diskusi Perempuan

    Peringati IWD, Ikamaba Gelar Diskusi Perempuan

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memperingati International Womens Day (IWD), Ikatan Mahasiswa Baros (Ikamaba) menyelenggarakan diskusi perempuan secara daring melalui Zoom Meeting pada Sabtu (12/3).

    Diskusi perempuan yang mengusung tema ‘Refleksi Kekerasan terhadap Perempuan’ ini menghadirkan Anggota Dewan Komisi III DPR-RI, Adde Rosi Khoerunnisa, sebagai pembicara.

    Diskusi keperempuanan ini berfokus pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Maka pembahasannya tidak jauh dari seputar kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan juga ruang publik lainnya.

    Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, Siti Nur Megasari, dalam sambutannya menuturkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam situasi apapun.

    “Saat ini kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi pada malam hari, di tempat sepi, sedang sendirian dan bukan hanya memangsa korban yang bernuansa mini. Tapi faktanya, lokasi yang paling banyak latar belakang terjadinya kekerasan atau pelecahan terhadap perempuan ini adalah jalanan umum,” ungkapnya.

    Megasari pun menegaskan bahwa perempuan memang rentan mengalami kekerasan secara seksual, terlepas dari apa dan bagaimana penampilannya.

    “Tempat dan jenis pakaian sama sekali bukan faktor yang signifikan, jadi intinya setiap perempuan rentan terhadap kekerasan pelecehan seksual. Stop untuk menyalahkan korban, karena yang salah adalah pelaku yang tidak pernah menjadi korban. Setiap kita pantas dan berharga,” paparnya.

    Ia pun berharap dengan adanya diskusi ini dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu alasan berkurangnya korban kekerasan seksual, terutama di Indonesia.

    “Dengan adanya diskusi perempuan dapat menghasilkan output yang bermanfaat seperti menambah wawasan pengetahuan tentang gender, kekerasan seksual, pemberdayaan perempuan, dan hal-hal tentang perempuan,” terangnya.

    Anggota Dewan Komisi III DPR-RI, Adde Rossi Khoerunnisa, mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan haruslah diantisipasi oleh semua kalangan, dan memberi ruang aman bagi kaum perempuan menjadi kewajiban bersama.

    “Pelanggaran HAM terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM keji yang harus segera diantisipasi oleh semua pihak,” ujarnya.

    Adde pun menegaskan agar setiap orang yang mengetahui atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual, dapat segera melaporkan hal tersebut. Menurutnya, kekerasan seksual tidak akan berhenti selama korban menutup diri atas kekerasan yang dialaminya.

    “Apabila mendengar, melihat, atau bahkan mengalami segera laporkan kepada aparat atau lembaga yang menangani, karena sejatinya hak segala warga negara adalah untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara,” tegasnya. (MG-03/AZM)

  • Penanganan ODGJ di Pandeglang Butuh Rumah Singgah

    Penanganan ODGJ di Pandeglang Butuh Rumah Singgah

    PANDEGLANG, BANPOS – Selain berupaya meningkatkan realisasi program yang sudah ada, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang sedang mengoptimalkan 2 program baru yaitu optimalisasi lumbung sosial (program Kemensos RI), dan pembinaan masyarakat penyandang penyakit sosial.

    Sekretaris Dinsos Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, lumbung sosial merupakan tempat stok atau lumbung kebutuhan pangan masyarakat, yang sewaktu – waktu dimanfaatkan untuk para korban bencana.

    Mengingat, tambah Muslim, Pandeglang merupakan salah satu daerah di Banten yang tingkat kerawanan bencananya cukup tinggi. Sehingga, diperlukan persiapan yang lebih matang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan (bantuan), saat dan pasca terjadinya bencana.

    “Lumbung sosial disebar di 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumur, Carita, Pagelaran, Cikeusik dan beberapa kecamatan lainnya, yang tergolong rawan bencana,” kata Muslim, Minggu (13/3).

    Kata Muslim, lumbung sosial merupakan program Kemensos RI dalam rangka menunjang daerah, untuk percepatan pelayanan atau penyaluran bantuan saat dan pasca bencana. “Dari 11 titik lumbung sosial yang tersebar di 10 kecamatan, 10 titik merupakan bantuan dari Kemensos, 1 titik lainnya dibiayai APBD,” tandas Muslim.

    Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah menambahkan, program lainnya yaitu optimalisasi penanganan dan pembinaan masyarakat penyandang penyakit sosial, salah satunya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

    “Kita ingin ada rumah singgah atau tempat yang representatif, untuk melakukan pembinaan terhadap mereka (masyarakat penyandang penyakit sosial). Mudah – mudahan, dapat terwujud,” ungkap Nuriah.

    Ditambahkannya, sejauh ini program yang sudah berjalan di Dinsos diantaranya pengalokasian Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), PKH (Program Keluarga Harapan), serta beberapa program lainnya.

    Dalam melaksanakan program tersebut tandasnya, tak lepas koordinasi dengan para pihak, termasuk dengan jajaran Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Ormas, OKP, aparatur desa, aparatur kecamatan, serta lembaga terkait lainnya.

    “Kita ingin, sejauh mana program Bansos itu berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan, termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)-pun, kita kawal dan diawasi sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) yang ada,” pungkasnya.

    Tak dinafikan, terkadang ada keganjilan atau kejanggalan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pihaknya berusaha menengahinya dan menyelesaikannya dengan mengacu pada Pedum atau juklak – juknis yang ada (dari Kemensos RI).(PBN/BNN)

  • Ngobrol Virtual Dengan Panglima Tentara Australia, Jenderal Andika Bahas Dua Hal Ini

    Ngobrol Virtual Dengan Panglima Tentara Australia, Jenderal Andika Bahas Dua Hal Ini

    Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan video conference dengan Australian Defence Force’s Chief (Panglima Tentara Nasional Australia) General Angus Campbell.

    Dikutip dari akun YouTube milik Jenderal TNI Andika Perkasa, Senin (13/3), pertemuan secara virtual ini menjadi ruang diskusi terkait penanganan lonjakan kasus Covid-19 di kedua negara.

    Campbell yang duluan bercerita. Dia menjelaskan, Tentara Nasional Australia sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan.

    “Kami juga menerapkan penggunaan masker dan jaga jarak di kantor kami. Bahkan, pegawai kami separuh bekerja dari kantor dan separuhnya lagi bekerja dari rumah,” tutur Campbell, membuka obrolan.

    Kemudian, dia menanyakan kondisi pandemi di Indonesia. “Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia?” tanya Campbell kepada Andika.

    Dengan santai, Andika menjawab, saat ini lonjakan penularan di Tanah Air sedang tinggi-tingginya. Kasus konfirmasi positif terbanyak di Indonesia terdeteksi berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

    “Saya berpikir kasus Covid, dalam hal ini Omicron di Indonesia, mulai beranjak naik. Pulau Jawa memiliki kasus konfirmasi terbanyak,” jawab Andika.

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menekan kasus adalah dengan menggenjot vaksinasi.

    “Jakarta saat ini menjadi kasus yang terbanyak. Dan yang kami lakukan adalah bagaimana untuk terus menggencarkan jumlah vaksinasi,” paparnya.

    Selain soal penanganan Covid-19, pertemuan secara virtual ini juga banyak membahas kerjasama di bidang militer antara kedua negara. Terutama latihan, bersama yang akan digelar di tahun ini.

    “Ketika kita bertemu mungkin kita dapat berdiskusi terkait latihan bersama dengan negara lain, seperti Malaysia. Saya kira Singapura juga bisa. Jadi, ketika kita bisa mengajak negara lain itu akan lebih menyenangkan bagi saya,” beber suami Hetty Andika Perkasa itu.

    Campbell menyambut positif usulan Andika. “Jika itu dirasa baik, kami akan selalu terbuka dengan penambahan peserta dari negara lain,” imbuh dia, yang direspon acungan jempol oleh Andika. [UMM]

  • Di Titik Nol Nusantara, Ganjar Diajak Selfie Sama Bos IKN

    Di Titik Nol Nusantara, Ganjar Diajak Selfie Sama Bos IKN

    Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo ikut menghadiri acara di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3).

    Di sela-sela menunggu kedatangan Presiden Jokowi, Bos IKN yakni Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe tampak asyik bercakap-cakap dengan Gubernur Jateng.

    Ganjar tampil mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki atau cokelat. Sementra Bambang dan Dhony, kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang.

    Tak lama, Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe mengajak Ganjar dan Bambang swafoto alias selfie di titik nol IKN itu. Ketiganya kemudian melepaskan masker, lalu tersenyum menatap kamera.

    Hari ini, sejumlah Gubernur berkumpul di titik nol IKN. Mereka membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing. Direncanakan, malam ini Jokowi dan beberapa Gubernur akan berkemah di kawasan IKN Nusantara. [SAR]

  • Serampangan Kelola Medsos, HMB Desak WH Copot Pejabat Diskominfo

    Serampangan Kelola Medsos, HMB Desak WH Copot Pejabat Diskominfo

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Banten meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mencopot Pejabat Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten. Para pejabat di dinas itu dinilai yak becus menjalankan tugasnya.

    Diskominfo SP Provinsi Banten memiliki tugas membantu pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, sekaligus merupakan corong utama membuka informasi aktifitas pemerintahan kepada masyarakat. Karenanya, dinas itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan Media Sosial.

    Dalam rilis yang diterima BANPOS, disebutkan, pekan ini HMB melihat postingan akun resmi Pemprov Banten, yaitu Pemrov Banten Fanpage, terlihat Diskominfo SP Provinsi Banten mengalami krisis koordinasi dengan atasan. Pasalnya pada akun resmi Pemprov Banten Fanpage, telah membuat postingan seperti mengkritik kinerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

    Postingan tersebut seperti menilai Gubernur gagal bangun pendidikan di Banten, Diskominfo SP sebagai lembaga pemerintah malah membuka borok kinerja Pemprov Banten itu sendiri. Pejabat yang berwenang seperti tidak ada koordinasi dalam menjalankan tugasnya.

    “Atau jangan-jangan Gubernur Banten kekurangan tim dalam mengelola pemerintahan Provinsi Banten,” tanya Fahri dalam rilisnya.

    HMB melihat Pejabat Diskominfo SP seperti mengelola Medsos Pribadi, seperti membuat postingan yang kesannya bercanda, kemudian postingan yang sudah dipublikasikan kemudian dihapus. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Pejabat Diskominfo SP Provinsi Banten cacat dalam menjalankan tugas, tidak matang, dan tentunya itu mengundang opini liar terhadap publik.

    Kemudian HMB melihat juga ada akun atas nama Pemprov Banten, yang memiliki logo dan nama yang sama. Kondisi itu dinilai menunjukkan pejabat Diskominfo SP Provinsi Banten seperti tidak memahami peraturan.

    “Karena idealnya yang dimiliki oleh Pemprov Banten hanya Fanpage bukan Akun, karena Akun sifatnya tertutup, hanya yang berteman yang bisa membaca postingan,” kritis Fachri.

    Kemudian HMB melihat bahwa Fanpage yang dipakai oleh Pemprov Banten memakai fasilitas gratisan, hal ini sangat membahayakan dari segi keamanan. “Masa sekelas akun resmi Pemprov Banten memakai fasilitas gratisan, sangat ironis,” sesal diq.

    (MUF/ENK)

  • Di Hadapan ASN, Khofifah: Pemimpin Harus Melayani Rakyatnya

    Di Hadapan ASN, Khofifah: Pemimpin Harus Melayani Rakyatnya

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbagi resep kepemimpinan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V di Auditorium Hasanuddin, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/3).

    Menurut Khofifah, untuk menjadi pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan kewirausahaan, seorang pemimpin harus bisa berfikir out of the box atau extraordinary. Seorang pemimpin harus berani melakukan lompatan-lompatan dengan analisis kebijakan yang cepat dan tepat. Seperti pesan Presiden Jokowi bahwa pemimpin harus berpikir dan bekerja extraordinary dan smart shortcut.

    “Kerja seorang pemimpin harus membuka diri, membangun jejaring yang kuat dan luas,  cepat dan cerdas,  tapi harus tetap teliti dan detail sambil berhitung dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Di saat ekosistem banyak terdisrupsi,  inovasi dan adaptasi harus dilakukan, mitigasi resiko harus dihitung, melibatkan perguruan tinggi serta pakar  serta diikuti dengan do’a. Itu rumus utamanya,” kata Khofifah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/3).

    Khofifah menjelaskan, bahwa kemampuan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat  dari seorang pemimpin juga didasarkan seberapa banyak referensi yang dimiliki. Maka sewajarnya jika seorang pemimpin memiliki banyak tokoh panutan yang mampu menjadi kiblat dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang presisi.

    “Memliki banyak tokoh referensi menjadi penting bagi seorang pemimpin, karena pemikiran dari tokoh referensinya akan mampu mempengaruhi pola pikir seorang pemimpin tersebut,” tutur Khofifah.

    Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, selain referensi, pemimpin juga harus memilki kemampuan  kolaboratif dan bersinergi dengan berbagai stakeholders. Pasalnya, saat ini kolaborasi menjadi hal penting yang harus dibangun pada semua lini baik vertikal maupun horisontal.

    “Saya menyebut bahwa strong collaboration serta strong partnership adalah sebuah kebutuhan, dan yang harus dibangun sekarang adalah kekuatan interdependensi yang saling memberikan penguatan,” jelas Khofifah.

    Selain itu, lanjutnya, seorang pemimpin ataupun ASN saat ini harus open minded. Ia menuturkan bahwa pemimpin yang memliki keterbukaan pikiran akan mampu mempelajari dan mengambil banyak hal positif dan masukan dari berbagai hal yang terjadi dan dihadapi.

    “Jadi kalau masih close minded agak repot bergerak, Kalau kita open minded di situ kita akan membuka ruang pikiran, masukan, dan rekomendasi, kita akan bisa beradaptasi dengan situasi sesulit apapun,” terangnya.

    Khofifah memaparkan hal-hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana Jawa Timur mampu menjadi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi secara nasional secara prosentatif di masa Pandemi.

    “Jadi banyak sekali daerah-daerah yang datang untuk studi banding, Ini pengalaman sederhana sebetulnya, tetapi bisa kita replikasi di mana saja,” ucapnya.

    Pemimpin Melayani Rakyat

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga berpesan bahwa seorang pemimpin harus mampu merubah mindset dari dilayani menjadi melayani masyarakat. Mengutip dari yang disampaikan oleh Bung Karno, Khofifah mengatakan bahwa pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada  di atas rakyat.

    “Ini perlu kebesaran hati, keteguhan bagaimana merubah pola dilayani menjadi pola melayani masyarakat,” tegasnya.

    Khofifah juga menambahkan, bahwa sisi spiritual juga menjadi hal penting dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu mengelaborasi nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek dan lini kebijakan dan keputusan yang diambil.”Ini adalah sila pertama Pancasila, bahwa negara ini bukan negara agama tetapi ada sila pertama dalam Pancasila yang tetap melibatkan aspek religiusitas dalam setiap kebijakan dan keputusan,” imbuhnya.[MFA]

     

  • KMSB Sampaikan Policy Brief Rencana Pembangunan Daerah ke Pemprov Banten

    KMSB Sampaikan Policy Brief Rencana Pembangunan Daerah ke Pemprov Banten

    SERANG, BANPOS – Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai pengganti RPJMD masa transisi 2023-2026, seperti luput dari perhatian publik. Padahal, ini merupakan isu strategis yang sangat penting.

    Koordinator Presidium, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada, menyebut bahwa pihaknya menangkap masalah itu sebagai bagian dari perhatian KMSB. Pihaknya pun kemudian menyampaikan hasil kajiannya secara langsung ke BAPPEDA Banten, Kamis (10/3)

    “Kami memandang bahwa RPD di masa transisi 2023 hingga 2026, hingga ada Gubernur Definitif nanti merupakan aspek pokok dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, KMSB yang usianya belum genap setahun ini secara marathon menggelar kajian mendalam terkair dengan RPD. Hingga akhirnya RPD tersebut disampaikan kepada Pemprov Banten melalui BAPPEDA.

    “Alhamdulillah hari ini sudah bisa kami sampaikan kepada Pak Kepala Bappeda. Mudah-mudahan memberi kontribusi positif untuk rakyat Banten,” katanya.

    Ditanya terkait bidang yang menjadi fokus perhatian KMSB, Uday menyebutkan ada beberapa hal. KMSB memperkuat perhatian pada kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, perlindungan terhadap kelompok disabilitas, masalah pelayanan kesehatan dan pembangunan desa.

    Dalam hal ini Uday mencontohkan perlunya segera dibuat rumah singgah di sekitar RSUD Banten dan Malingping. Hal itu dilakukan agar keluarga pasien tidak kebingungan harus menginap dimana.

    “Banyak saudara-saudara kita yang dari pelosok kebingungan saat harus nginap menemani pasien. Alhamdulillah tiga hari yang lalu Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda merespon positif ide itu,” tuturnya.

    Sebanyak 5 delegasi KMSB disambut langsung oleh Kepala Bappeda Banten, Mahdani, Sekban dan 3 Kabidnya. Dalam kesempatan itu, Mahdani menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang diberikan KMSB.

    “Kami tentu sangat berterima kasih kepada Koalisi Masyarakat Sipil yang secara serius melakukan kajian atas draft RPD sebagai landasan arah pembangunan Banten kedepan. Meskipun saat ini RPD itu sudah final, sesuai dengan Instruksi Pak Mendagri, bagi daerah yang tahun ini diisi oleh Penjabat. Tapi masukan ini akan kita masukkan ke rancangan RKPD bulan depan,” katanya.

    Diketahui bahwa dalam waktu 3 tahun kedepan, kepemimpinan di Provinsi Banten akan dipegang oleh seorang Penjabat yang ditunjuk Presiden melalui Kemendagri, yakni sejak tanggal 12 Mei mendatang. (MUF)

    Kepsyen
    Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) saat menyerahkan Policy Brief RPD ke Pemprov Banten melalui BAPPEDA, Kamis (10/3).

  • Pemkab Serang Mulai Bahas Rancangan Program 2023

    Pemkab Serang Mulai Bahas Rancangan Program 2023

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang menggelar Forum OPD di Aula Tb Saparudin pada Kamis (10/3). Forum OPD tahun 2022 yang membahas mengenai penyusunan anggaran program 2023 kali ini mengusung tema ‘Dengan Perencanaan yang Akuntabel dan Transparan Kita Tingkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’.

    Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang,Tubagus Entus Mahmud Sahiri, berpesan kepada jajarannya agar menyusun program di tahun 2023 mendatang dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

    “Kami menggelar forum OPD dalam rangka menyusun program kerja tahun 2023, untuk tahun 2023 saya pesan kan kepada para kepala bagian, Kasubag agar menyesuaikan tentunya dengan kemampuan dengan anggaran daerah, terutama plafon (batasan) yang sudah di berikan dan direncanakan Setda” ujarnya.

    Entus pun menerangkan bahwa penyusunan program belum dilakukan secara mantap dan optimis, sebab saat ini Pemkab Serang mengalami defisit.

    “Akan tetapi dalam penyusunan sementara ini kita belum terlalu optimis, apalagi sekarang masih defisit,” tuturnya.

    Entus mengaku bahwa saat ini Setda sudah mempunyai IKU (Indikator Kinerja Utama). Ia pun menekankan bahwa masukan dari DPRD perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program.

    “Itu yang paling pokok yang harus di perhatikan, kemudian juga terkait RPJMD 2021-2026 yang menjadi tupoksi Setda, serta masukan-masukan dari DPRD ini yang harus menjadi perhatian,” tandasnya.

    (MG-03/AZM)

  • Dandim Cilegon Mantan Komandan Pasukan Tengkorak

    Dandim Cilegon Mantan Komandan Pasukan Tengkorak

    CILEGON, BANPOS – Letnan Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo yang baru sebulan menjabat sebagai Komando Distrik Militer (Kodim) 0623/Cilegon, menggantikan Letkol Inf Ageng Wahyu Ramadhon, merupakan prajurit tempur yang mumpuni.

    Diketahui sebelum pindah ke Cilegon, beliau dipercaya menjadi komandan di salah satu Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 305/Tengkorak yang diisi pasukan elite lintas udara Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), menggantikan Letkol Inf Fajar Akhirudin.

    Walau tidak lama memimpin prajurit TNI yang berada di bawah kendali Brigade Infanteri Para Raider 17/Kujang I, Divisi Infanteri 1/Kostrad itu, tapi Letkol Inf Ari memiliki kisah operasi lintas udara yang patut diacungi jempol.

    Pada awal November 2021, Letkol Inf Ari memimpin pasukannya untuk melakukan penyerbuan ke Baturaja melalui langit di puncak latihan Kartika Yudha 2021. Ketika itu dengan menggunakan empat pesawat angkut Hercules dan CN-295, Letkol Inf Ari memimpin 650 prajurit Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad terjun dari langit dan melakukan penyerbuan cepat.

    Dalam aksi itu, pasukannya berhasil menguasai daerah yang disimulasikan sebagai basis musuh, hanya dalam waktu 45 menit saja. Letkol Inf Ari melaksanakan operasi lintas udara di Baturaja untuk mengasah kemampuan tempur, karena Yonif PR 305/Tengkorak merupakan bagian dari Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI.

    Setelah satu bulan menjabat sebagai Dandim 0623 Cilegon, Letkol Inf Ary pun sudah menjalankan beberapa program. “Selain menyukseskan program tahunan yang telah dicanangkan komandan atas atau satuan atas saya, saat ini juga akan mendukung program penanganan pandemi yang saat ini telah dilaksanakan Pemerintah Kota Cilegon yakni vaksinasi,” kata Ary ditemui di Kodim 0623 Cilegon Kamis (10/3).

    Letkol Ary bahkan telah melakukan pemantauan vaksinasi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, pada Selasa (8/3). Vaksinasi tersebut dimotori oleh Polres Cilegon dan berkolaborasi dengan Pemkot Cilegon dan Kodim 0623 Cilegon.

    “Vaksinasi di SD Negeri Kedaleman, sasarannya anak-anak 6 hingga 11 tahun. Di mana, untuk Kota Cilegon untuk anak-anak ini capaiannya mencapai prosentase 45 persen,” ujarnya.

    Menurutnya, Kodim 0623 Cilegon akan membantu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi lansia dalam waktu dekat ini. “Kodim sendiri sebagai penyelenggara utama sudah merencanakan vaksinasi yang menjadi sasaran kelompok lansia. Saat ini capaiannya baru 50 persen dari target yang diberikan 60 persen,” katanya.

    Letkol Ary menambahkan, pihaknya melalui Danramil dan Babinsa untuk menyosialisasikan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan bagi lansia. “Harapannya target vaksinasi bisa tercapai untuk seluruh kelompok, umum, anak-anak dan lansia,” tutupnya.

    (LUK/RUL)