BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Dewan Dukung Gedung DPKD Kabupaten Serang Dibangun di Puspemkab

    Dewan Dukung Gedung DPKD Kabupaten Serang Dibangun di Puspemkab

    SERANG, BANPOS- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung penuh agar Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang dibangun pada Tahun 2023 di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang. Dukungan tersebut juga disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (9/3) dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah DPKD Kabupaten Serang Tahun 2022 di Aula Tb Saparudin Sekretariat Daerah (Setda).

    Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber secara virtual yaitu Anggota Komisi I DPRD, Zaenal Abidin dan Kepala Bappeda, Rahmat Maulana.

    Plt. Kepala DPKD Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengungkapkan bahwa dukungan DPRD dan Bappeda untuk pembangunan Gedung DPKD Tahun 2023 di Puspemkab Serang sangat tepat. Mengingat, peranan perpustakaan dan arsip yang saat ini bisa dipandang sangat penting, dalam rangka untuk mendukung sejarah maupun dokumen yang ada di Kabupaten Serang.

    “Terutama kehadiran perpustakan bagaimana pemerintah daerah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perpustakaan. Karena fungsi perpustakaan disini juga bukan hanya untuk membaca buku, tapi juga di praktekan dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

    Ia mengatakan, Kepala Bappeda pun turut mendorong agar DPKD menganggarkan untuk pengadaan mobil perpustakaan keliling.

    “Mudah-mudahan di Tahun 2023 ada perubahan di DPKD menjadi lebih baik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

    Senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin. Ia mendukung terkait pengadaan mobil perpustakaan keliling untuk masyarakat di Kabupaten Serang.

    “Hal itu untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan perpustakaan keliling kepada masyarakat,” tuturnya.

    Zaenal menyebut bahwa masyarakat membutuhkan perpustakaan. Karena hingga saat ini belum ada gedung perpustakaan milik Kabupaten Serang yang representatif dan juga dekat dengan masyarakat.

    “Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perpustakaan. Terlebih saat ini juga belum adanya gedung perpustakaan daerah yang representatif di Kabupaten Serang,” tandasnya.

    (MUF/AZM)

  • Soal Perubahan Tata Ruang 20 Tahun, Pemprov Siap Dengarkan Masukan

    Soal Perubahan Tata Ruang 20 Tahun, Pemprov Siap Dengarkan Masukan

    SERANG, BANPOS- Pemprov akan terus melakukan dialog secara mendalam dengan DPRD Banten serta semua pihak terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2022-2042 atau selama 20 tahun kedepan.

    Sekda Banten Al Muktabar, Rabu (9/3) mengungkapkan pihaknya telah melakukan konsultasi publik terkait Raperda RTRW tersebut, namun pihaknya juga akan terus membuka ruang kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan.

    “Kita akan dialog betul secara mendalam kebutuhan kita untuk merubah tata ruang ini, dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran atau kemanfaatan bagi masyarakat, itu sedang diurai melalui tahapan yang terkoordinir di Pansus (Panitia khusus),” katanya.

    Ia juga menuturkan dengan aspek mandatory oleh berbagai amanat perundang-undangan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten.

    “Aspek mandatory oleh berbagai amanat perundang-undangan yang kekinian yang perlu akselerasi disesuaikan,” kata Al Muktabar.

    Tidak hanya itu, ia juga memastikan akan melihat bagaimana kondisi objektif terkait Raperda itu sendiri, serta untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat.

    “Tentu kita kan melihat kondisi objektif lapangan, hal besarnya untuk kemanfaatan masyarakat dalam rangka peruntukan ruang ini,” tearangnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya akan terus mengikuti alur yang dilakukan oleh Pansus DPRD Banten.

    “Kita akan mengikuti alur itu secara bersama-sama, dan bila mana publik ingin merespon itu sangat terbuka untuk memberikan pemikiran dan pendapat tentang kesempurnaan upaya kita terhadap peraturan ini,” pungkasnya.

    (RUS/AZM)

  • Pilpres 2024, Eranya Pemimpin Muda

    Pilpres 2024, Eranya Pemimpin Muda

    Sekretaris Jenderal Partai Priboemi, Heikal Safar mengungkapkan, fenomena munculnya     calon-calon pemimpin muda dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang sangatlah wajar. Menurut dia, ke depan eranya pemimpin milenial.

    Menurut dia, calon pemilih dari generasi modern milenial sekarang ini sangat menginginkan adanya transisi perubahan kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024

    “Masyarakat generasi muda milenial sekarang di seluruh Indonesia sudah semakin cerdas dengan mengikuti kemajuan teknologi seperti medsos, sehingga tidak ada lagi keterkaitan dengan masa lalu yang kelam,” kata Selaku politisi muda milenial, dirinya menegaskan, bahwa masyarakat di seluruh Indonesia khususnya generasi muda milenial sangat berharap ada figur baru ataupun munculnya tokoh generasi muda milenial untuk melakukan estapet tongkat kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 menda Lebih lanjut, kata Heikal, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh pemuda. Begitu juga kebangkitan sebuah negara ditentukan oleh pemuda serta stabilitas berbangsa dan bernegara juga ditentukan oleh pemuda.

    “Maka saya sebagai Sekjen Partai Priboemi  menegaskan pada  pilpres 2024, negeri kita tercinta Indonesia ini, wajib dipimpin oleh seorang tokoh pemuda milenial, agamis, cerdas dan energik yang  dapat membenahi dan memoderenisasi kekuatan alutsista Indonesia supaya tidak kalah dengan  Rusia dan Amerika Serikat,” kata Heikal.

    Dirinya menyebut sejumlah nama potensial maju Capres 2024 mendatang seperti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Bagi kami Partai Priboemi tidak ada kata-kata lagi yang terucapkan, melainkan pemuda dan pemudi Indonesia wajib berkompetisi sebagai menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak 2024 mendatang,” ujarnya. [DIT]

  • KSP: Pesan Presiden Soal Penceramah Radikal Tidak Mengada-ada

    KSP: Pesan Presiden Soal Penceramah Radikal Tidak Mengada-ada

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menyayangkan munculnya polemik soal pernyataan Presiden Jokowi tentang penceramah radikal, yang disampaikan dalam rapat pimpinan TNI Polri, 1 Maret lalu.

    Terlebih, setelah daftar nama penceramah yang dinilai radikal, beredar di media sosial.

    Rumadi bilang, apa yang disampaikan Presiden faktual. Tidak mengada-ada.

    “Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur. Karena masalah radikalisme adalah hal yang faktual, Bukan menga Dia memastikan, pemerintah tak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Karena itu, Rumadi minta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya

    “Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas, pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama,” tegas Rumadi.

    Yang terpenting saat ini, tuturnya, masyarakat harus lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah. Tak usah memperdebatkan soal ciri, apalagi nama.

    “Apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama,” pungkas Rumadi. [HES]

  • Rawan Kebakaran Industri Kimia, Petugas Damkar di Cilegon Diminta Latihan Khusus

    Rawan Kebakaran Industri Kimia, Petugas Damkar di Cilegon Diminta Latihan Khusus

    CILEGON BANPOS – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon memperingati HUT Ke-103 dengan tema “Pemadam Kebakaran dan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sinergi Bahu Membahu Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh berlokasi di Kantor Damkar, Selasa (8/3).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian yang hadir pada kegiatan tersebut dalam sambutannya berharap HUT Ke-103 ini dapat meningkatkan kedisiplinan kerja, keterampilan tenaga pemadam kebakaran serta menumbuhkan jiwa patriotisme anggota dan seluruh pegawai Damkar.

    “Saya mengharapkan di HUT Ke-103 hari ini dapat meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga pemadam kebakaran serta menumbuhkan jiwa patriotisme anggota dan seluruh pegawai damkar dalam melaksanakan tugas, membangkitkan kembali jiwa korsa pegawai dan anggota pemadam serta optimalisasi pelayanan pemadam kebakaran bagi masyarakat Kota Cilegon,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Helldy menghimbau kepada seluruh anggota dan pegawai pemadam kebakaran untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas. “Pekerjaan sebagai pemadam kebakaran tidaklah mudah, penuh resiko untuk itu kita dituntut untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas,” ungkapnya.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini meminta agar Dinas Pemadam Kebakaran mengajukan ke Pusat untuk melakukan pelatihan-pelatihan khusus. “Pemahaman pemadam kebakaran tentunya di Kota Cilegon harus berbeda, maka kami minta kepada dinas agar supaya berupaya mengajukan ke pusat untuk melakukan pelatihan-pelatihan khusus supaya mengantisipasi terjadinya kebakaran di industri-industri di wilayah Kota Cilegon,” tutupnya.

    Karena menurutnya Damkar harus meningkatkan upaya penanganan kebakaran. Khususnya saat kebakaran terjadi pada industri kimia. “Cilegon bukan seperti kota lain. Cilegon banyak industri dan ada industri kimia. Jadi penanganannya harus berbeda, harus dispesialkan caranya, dan bahan untuk pemadamannya,” kata Helldy.

    Apalagi, sambung Helldy, Cilegon sebagai kota yang wilayahnya tidak terlalu luas, jangan sampai kebakaran yang terjadi di industri kimia sampai merembet ke permukiman warga. “Keselamatan masyarakat harus diutamakan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala DPKP Kota Cilegon Damanhuri mengaku akan mengundang pihak industri untuk membahas upaya penanganan bencana industri di Kota Cilegon. “Nanti kita akan undang pihak industri. Cilegon memang harus ada zonasi industri, seperti di Ciwandan, Citangkil, Grogol, dan Pulomerak. Industri juga harus peduli saat terjadi kebakaran,” tutupnya.

    (LUK/RUL)

  • Helldy Agustian Optimis Mewakili Banten di Ajang PPD Bappenas RI

    Helldy Agustian Optimis Mewakili Banten di Ajang PPD Bappenas RI

    CILEGON, BANPOS,- Masyarakat Kota Cilegon patut berbangga karena saat ini Tim penilai tahap I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022. Bidang penilain ini meliputi penyusunan dokumen pembangunan daerah, baik itu Tingkat Kabupaten/Kota.

    Adapun Kota Cilegon menjadi satu- satunya daerah yang mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas RI).
    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku sangat bangga bersyukur Pemkot Cilegon mewakili Provinsi Banten dalam kancah nasioanl. dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022.

    “Syukur alhamdullilah, ini sebuah langkah kemajuan dan terobosan bagi Pemkot Cilegon masuk nominasi mewakili Provinsi Banten di kancah nasioanl,” ujer Helldy Agustian yang juga politisi senior Partai Berkarya di kantornya, Selasa (8/3).

    Helldy mengaku optimis dan siap mengikuti penilaian tahap dua yakni presentasi wawancara secara virtual yang dimulai pada tanggal 14-21 Maret mendatang. Ia berharap, dalam tahapan selanjutnya, tim Cilegon bisa melakukan wawancara serta presentasi secara maksimal.

    “Mudah-mudahan semuanya lancar, minta doanya. Saya berharap, tim yang diketuai oleh Bappeda nanti dapat membuat sesuatu untuk sebuah kemajuan dan terobosan inovasi bagi Pemkot Cilegon. Semua tim agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,” papar Helldy.

    Ia menambahkan, sejumlah penghargaan, termasuk saat ini Cilegon mewakili Banten dalam pada ajang Penghargaan PPD oleh Bappenas RI, adalah merupakan bukti dan kerja nyata serta komitmen pemerintah dalam membangun daerah.

    Helldy menilai penghargaan dari provinsi dan selanjutnya ke penilaian Bappenas tersebut akan menjadi pemacu bagi Pemkot Cilegon, untuk semakin baik dalam merealisasikan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

    Kepala Bappaeda Cilegon, Wilastri Rahayu menyatakan, inovasi yang diusung Pemkot Cilegon di kancah Nasional yang sebelumnya dinilai oleh Tim Independen Bappeda Banten yakni penerapan Gerakan Pelatihan Berbasis Kewilayahan dan Sertifikasi Onsite atau yang disebut dengan nama Galah Sikat. Galah Sikat merupakan salah satu program inovasi Kota Cilegon yang berhasil mengantarkan masuk nominasi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022.

    Wilastri mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan untuk tahapan selanjutnya yang akan bersaing dengan 14 kota lainnya yang masuk nominasi diseluruh Indonesia. Persiapan tahap kedua yakni menyempurnakan administrasi, memverifikasi dan mereview kembali administrasi dokumen persyaratan yang akan dikirimkan.

    “Tahapan sekarang yakni menginventarisir kembali dokumen-dokumen itu. Kemudian keabsahan dokumen disempurnakan sebagai bahan yang akan diekspos oleh Pak Walikota. Dengan waktu hanya 10 menit itu kita optimis bisa tersampaikan semua,” terang Wilastri.

    Adapun terkait penghargaan dari Pemprov Banten, Wilastri berterimakasih atas kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder yang telah memberikan masukan tentang perencanaan pembangunan Kota Cilegon menuju arah yang lebih baik lagi.

    Untuk diketui, sebagaimana Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Taufik Hanafi bahwa Pengharagaan Pembangunan Daerah oleh Tim Penilai Pusat meliputi tiga tahap penilaian yaitu pemeriksaan teknis dokumen, presentasi dan wawancara serta verifikasi. Kota Cilegon pada PPD 2022 ini lolos bersama 14 pemerintah kota lainnya di Indonesia seperti Kota Bandar Lampung, Kota Bandung, Kota Yogyarakta, Kota Tarakan dan Dumai.

    (BAR/RUL)

  • Hut Ke-72, Personel Satpol PP Berharap Jadi ASN

    Hut Ke-72, Personel Satpol PP Berharap Jadi ASN

    TANGSEL, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel pastikan bakal tingkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Hut Satpol PP ke 72 dan Satlinmas ke-60.

    Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Provinsi Banten, Acep menjelaskan bahwa dalam Rakornas peringatan HUT Satpol PP ke 72 dan Satlinmas ke 60, dilaksanakan workshop peningkatan kapasitas Pol PP dan Linmas untuk mewujudkan Satpol PP dan Satlinmas yang professional dan berintegritas.

    ”Kinerja mereka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satpol pp dan linmas selain menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi prioritas kita semua,” ujarnya.

    Dia menambahkan Pada Rakornas tersebut juga di sampaikan kepada kepala Satpol PP seluruh Indonesia terkait kebutuhan personil Satpol PP dan Satlinmas untuk menyikapi isu tentang akan dihapusnya tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

    Menurutnya hal ini akan berdampak juga pada keberadaan personil Satpol PP dan Satlinmas yang masih berstatus Non Pegawai Negeri sipil disampaikan. Sehingga seluruh Kepala Satpol PP seluruh Indonesia untuk menghitung dan mengajukan kebutuhan personil Satpol PP sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku melalui badan kepegawaian daerah masing – masing melalui e-formasi.

    Dari hal tersebut diatas personil Satpol PP dan Linmas Non Pegawai Negeri Sipil yang tergabung di dalam wadah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Provinsi Banten (FKBPPPN Provinsi Banten) berharap kepada kepala daerah dan kepala Satpol PP agar dapat segera mengajukan kebutuhan personil tersebut.

    ”Tentunya dengan memperioritaskan pegawai non PNS sebagai salah satu solusi penghapusan tenaga honorer di tahun 2023,” ujarnya sambil menambahkan bahwa pegawai non PNS agar bisa diakomodir menjadi ASN dan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan ideal personil Satpol PP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga menegaskan bahwa personil adalah pegawai negeri sipil yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

    Dia juga menambahkan selain dari pada pemenuhan kebutuhan personil, juga diharapkan kepada pemerintah bahwa anggota Satpol PP menjadi prioritas dalam pengajuan kebutuhan. Dimana hal tersebut untuk menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas apabila pengajuan tersebut terakomodir.

    (IRM/BNN)

  • DP3AKB Cilegon Diminta Komitmen Wujudkan Pengarusutamaan Gender

    DP3AKB Cilegon Diminta Komitmen Wujudkan Pengarusutamaan Gender

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon menggelar kegiatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berlokasi di Forbis Hotel, Senin (7/3).

    Adapun, digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi dokumen dan sebagai kriteria penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tingkat Nasional, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan jejaring pengarusutamaan gender serta penguasaan pembuatan dokumen penganggaran responsif gender.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa tahun 2021 Kota Cilegon telah berhasil memperoleh Penghargaan Anugerah Parahit Ekapraya (APE).

    “Alhamdulillah di tahun lalu Kota Cilegon telah berhasil meraih penghargaan Parahit Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di peringkat madya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Helldy menegaskan dibutuhkan komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. “Yang paling terpenting yaitu memperkuat sebuah komitmen sebab komitmen kebijakan kelembagaan sumber daya data metode dan peran masyarakat itu menjadi salah satu arah dalam pelaksanaan PUG,” tegasnya.

    Helldy berharap kegiatan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipahami oleh semua peserta agar supaya kedepan Kota Cilegon ini bisa mencapai target yang kita inginkan yaitu menjadi yang utama di APE tingkat nasional nanti,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Agus Zulkarnaen mengatakan jika kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pengarusutamaan gender di Kota Cilegon.

    “Diadakannya kegiatan ini yaitu sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Cilegon, dan untuk peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di Kota Cilegon, serta unsur masyarakat dan organisasi,” pungkasnya.

    (LUK/RUL)

  • Kader PKK Pondok Kacang Timur Ikuti Pembinaan Wilayah

    Kader PKK Pondok Kacang Timur Ikuti Pembinaan Wilayah

    Seluruh program PKK Pondok Kacang Timur, terus dipantau melalui Pembinaan Wilayah
    (Binwil). Pembinaan ini dilakukan di Aula Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok
    Aren, Kota Tangsel .
    Ketua TP PKK Kota Kecamatan Pondok Aren Mega Hendra yang merupakan istri dari Camat
    Pondok Aren menjelaskan, Binwil TP PKK Kecamatan Pondok Aren  ke Kelurahan Pondok Kacang
    Timur bertujuan untuk melihat program tim PKK di wilayah tersebut.
    “Kunjungan ini adalah untuk melihat sejauh mana program-program PKK di wilayah dan apa
    saja yang bisa dikerjakan,” ujar Mega.

    Dia menambahkan selain membina warga dari segi kesehatan, TP PKK Kecamatan Pondok Aren
    juga memberikan pembinaan terkait dengan kesekretariatan, bendahara, Pokja- Pokja yang ada
    di kelurahan.
    Mega berharap dengan dilaksanakannya Binwil ini TP PKK baik Kota Tangsel, Kecamatan, dan
    Kelurahan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal dan bisa dimanfaatkan oleh kader
    PKK untuk kedepannya.
    “Dalam kesempatan ini saya berharap bahwa kita suatu saat nanti Tim Penggerak PKK baik
    Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih
    optimal lagi untuk itu apa yang kita lakukan ini merupakan suatu bentuk perhatian bagi
    masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan dan pembinaan ini mudah-mudahan nanti
    bisa bermanfaat,” pungkasnya.
    TP PKK Kelurahan Pondok Kacang Timur, Nia memastikan bahwa adanya Binwil di kelurahan
    pondok kacang timur ini . Menurut ia, dengan hadirnya TP PKK Kecamatan pondok aren dapat
    membantu Anggota PKK di kelurahan.
    “Sangat senang sekali karena dengan adanya Binwil ini ada pembinaan- pembinaan dan apa
    yang kurang bisa ditingkatkan sehingga dapat menambah prestasi ibu PKK kelurahan,” ujarnya.
    Kemudian Plt Lurah Pondok kacang Timur Ade Helmi Firmansyah juga memberikan apresiasi
    terhadap kegiatan ini. Karena dengan dilaksanakan Binwil TP PKK ini dapat memberi semangat
    kepada kader TP PKK kelurahan dan  melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk pembukuan
    kegiatan.
    ”Semoga kedepan kader TP PKK Kelurahan terus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
    baik sehingga masyarakat kelurahan pondok kacang timur dapat terbantu dengan baik,”
    ujarnya. (IRM/BNN)

  • Sebanyak 5,93 PErsen warga Kota Tangerang Miskin

    Sebanyak 5,93 PErsen warga Kota Tangerang Miskin

    TANGERANG, BANPOS – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 5,93 persen atau 134,24 ribu
    jiwa dari total penduduk Kota Tangerang masuk kategori miskin. Angka kemiskinan meningkat
    selama masa pandemi covid-19.
    Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widiastomo mengatakan jumlah 134,24 ribu jiwa itu
    merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021 lalu. Hasil survei
    tersebut digunakan untuk persentase angka kemiskinan pada 2022 ini.
    "Kan 2022 kita pakainya hasil survei 2021. Angka kemiskinan di Kota Tangerang tahun 2021
    berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2021 sebesar 5,93 persen
    atau 134,24 ribu jiwa," ujarnya Kamis, (3/3).
    "Angka ini naik 0,71 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen atau 118,22 ribu
    jiwa," tambahnya.
    Menurut Muladi, tingkat kemiskinan di Kota Tangerang meningkatk karena disebabkan oleh
    pandemi Covid-19. Dampak pandemi merambah ekonomi rumah tangga. "Hal ini dipicu oleh
    masih tingginya pandemi covid pada tahun 2021 yang berdampak terhadap pendapatan
    ekonomi rumah tangga," jelas Muladi.

    Muladi mengatakan tingkat kemiskinan berhubungan erat dengan tingkat pengangguran.
    Namun, masing-masing indikator memiliki variabel perhitungan yang berbeda. Misalnya, kata
    dia untuk kemiskinan pendekatannya dengan konsumsi rumah tangga, jumlah anggota rumah
    tangga, luas tempat tinggal dan kondisi rumah.
    "Kata pengangguran dan kemiskinan merupakan kata yang sensitif. Jadi BPS melakukan
    pendekatannya tidak langsung menanyakan apakah anda menganggur atau apakah anda
    miskin," tuturnya.
    Dengan jumlah tersebut Kota Tangerang menempati peringkat 4 di Banten dengan tingkat
    kemiskinan tertinggi. Sedangkan untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di
    Banten yakni Kabupaten Tangerang dengan 272,35 ribu jiwa.
    "Untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tahun 2021 Kota Tangerang sebesar 78,50
    mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 78,25," kata
    Muladi.
    "Ini menunjukkan kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang yang
    mengalami peningkatan. Status IPM Kota Tangerang ini masih berada pada kategori tinggi,"
    pungkasnya. (irfan/gatot)