BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pendapatan Sektor PBBP2 di Pandeglang Diharap Optimal

    Pendapatan Sektor PBBP2 di Pandeglang Diharap Optimal

    PANDEGLANG, BANPOS – Peningkatan pendapatan pajak sangat mempengaruhi kepada percepatan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita berharap pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) di Pandeglang bisa optimal pada tahun 2022.

    “Tahun ini kita sudah menganggarkan Rp121 miliar untuk Jakamantul, PBBP2 salah satu sumber PAD,” kata Irna beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, Pemkab Pandeglang saat ini sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

    “Saya harap capaian target tahun ini terpenuhi karena kita sedang melakukan percepatan infrastruktur, tahun ini hanya bisa 85 ruas jakamantul terus berproses hingga 2024,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Irna, untuk optimalisasi pendapatan PBBP2, peran camat dan Kepala Desa (Kades) sangat penting untuk memberikan edukasi kepada para Wajib Pajak (WP).

    “Kami berharap penuh dan tidak ada keraguan sedikitpun untuk mengedukasi para wajib pajak agar menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Tatang Muchtasar mengatakan, target tahun 2021 untuk PBBP2 diangka 23 miliar dan tercapai kurang lebih 8 persen.

    “Target tahun 2022 diangka 39 miliar mudah – mudahan bisa tercapai 100 persen,” katanya.

    Menurutnya, karena tidak semua subjek pajak keseluruhannya tidak berdomisili di Pandeglang, sehingga pendistribusian SPPT PBBP2 di awal bulan dapat mempengaruhi peningkatan PBBP2.

    “Jarak pembayaran lebih panjang karena batas akhir pada tanggal 30 September dan SPPT PBBP2 ini bisa tersampaikan kepada semua subjek pajak,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • PUPR Kota Tangerang Optimalkan Infrastuktur Drainase

    PUPR Kota Tangerang Optimalkan Infrastuktur Drainase

    BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan upaya prenventif untuk meminimilasir terjadinya banjir di Kota Tangerang.

    Salah satu upaya tersebut diantaranya adalah melalui tim pemeliharaan drainase, bidang Operasi dan Pemeliharaan terus melaksanakan pekerjaan perbaikan rehabilitasi crossing (perbaikan persimpangan) saluran drainase di jalan Citra Persada, Kecamatan Periuk, untuk memastikan kondisi infrastruktur drainase kota tetap berfungsi di musim penghujan.

    Hal tersebut dilakukan bertujuan agar dapat mengoptimalkan apa yang telah dibangun pada Bidang Tata Air dapat dimanfaatkan secara maksimal, ujar Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (Kabid OP) dari Dinas PUPR Kota Tangerang “Dody Ardiansyah,”.

    Ia mengatakan bidang Operasi dan Pemeliharan (OP) PUPR, setiap harinya mengerahkan delapan tim yang dibagi menjadi 20 titik lokasi pengerjaan.

    “Tim ini kita bagi di wilayah timur, barat, dan tengah. Sedangkan untuk tim lainnya itu mobile, mulai dari OP pintu air, tim alat berat, dan tim babatan. Ada juga tim yang selalu standby 24 jam seperti OP pompa dan rehap turap atau tanggul,” papar Dody.

    “Tidak hanya tim yang dikerahakan, Bidang OP juga melakukan pengerukan dan pembersihan kali atau sungai menggunakan alat berat.

    “Setiap harinya kami turunkan sekitar delapan unit di wilayah barat, timur dan tengah. Mulai dari Ultratrex, Buldoser serta Ampibi,” ucapnya.

    Dody juga mengimbau kepada masyarakat di musim penghujan ini untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

    “Saya mengimbau kepada masyarakat Kota Tangerang untuk sama-sama menjaga kota kita dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama di selokan, karena itu akan menghambat jalannya air, dan mengakibatkan hadirnya genangan ataupun banjir,” himbau Dody.

    Mari kita rawat bersama infrastruktur kota tercinta sehingga bermanfaat secara maksimal bagi seluruh warga Kota Tangerang. Jangan jadikan embung, situ, sungai, saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.

    Dan jangan lupa untuk juga tetap selalu menjaga diri, keluarga-kerabat tercinta, rekan kerja dan lingkungan kita dari paparan virus Covid19 dengan melaksanakan protokol kesehatan, serta mari tingkatkan kewaspadaan di musim penghujan ini, tandas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (Kabid OP) dari Dinas PUPR Kota Tangerang “Dody Ardiansyah,”. (ADV)

  • Wapres Dorong Pengembangan Industri Kesehatan Syariah

    Wapres Dorong Pengembangan Industri Kesehatan Syariah

    JAKARTA, BANPOS – Ekonomi dan keuangan syariah dipercaya menjadi instrumenpent dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor, termasuk di pelayanan kesehatan.
    “Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kesehatan syariah guna mendukung kekuatan ekosistem ekonomi dan keuangansyariah di Indonesia,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan keynote speech secara virtual padaacara Webinar Nasional “Peran Rumah Sakit Syariah dalam PenguatanEkosistem Ekonomi Syariah di Indonesia” di Banten, Senin (28/2).
    Lebih jauh Wapres mengungkapkan, menurut data Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) per 12 Januari 2022, saatiniterdapat 3.120 rumahsakit di Indonesia, baikrumahsakitswastamaupunrumahsakitPemerintah.
    Sekitar 500 RS menjadi anggota Mukisi. Dari 71 rumahsakit syariah yang ada di Indonesia, hanya 24 yang telah mendapatkan sertifikat resmi. Selebihnya, ada 9 rumahsakitdalam proses prasurvei, 18 pendampingan, 2 re-sertifikasisyariah, dan 18 sedang proses mendaftarpendampingan.
    Wapres pun berharap, industri kesehatan syariah tidak hanya melibatkaninstitusi penyedia layanan kesehatan syariah, seperti rumahsakit, tetapi juga penyedia fasilitas seperti alat kesehatan, obat-obatan dan farmasi.
    “Kedepan diharapkan semakin banyakter sedia layanan kesehatan syariah yang terstandardisasi dan produk-produk halal dalam industri kesehatan,” tuturnya.
    Dalam sambutanya, Wapres mencermati rumahsakit menghadapi beban ganda pelayanan kesehatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan pasienumum, juga harus memberikan pelayanan kepadapasien Covid-19.
    Untukitu, Iamendorong rumahsakit membuat berbagai inovasi agar tetap mampum emberikan pelayanan kesehatandengan, baikdan optimal, serta memanfaatkan digitalisasi pelayanan kesehatan, seperti telemedicine.

  • Walikota Pamerkan Berbagai Inovasi

    Walikota Pamerkan Berbagai Inovasi

    TANGERANG, BANPOS – DPRD Kota Tangerang menggelarrapatparipurnaistimewadalamrangka HUT Kota Tangerang ke-29, Senin (28/2). Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyahbersama Wakil Wali Kota H.SachrudindanSekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarmanbesertajajaran Forum KomunikasiPimpinan Daerah Kota Tangerang hadirdalamrapatparipurnatersebut.
    Ariefmenyampaikanharapan di usia Kota Tangerang ke-29 ini agar sama-samamengedepankansemangatkebersamaan, persatuandansalingbahu-membahumembangun Kota Tangerang. Salah satunyainovasidalampenataanlingkunganmelalui program kampungtematik.
    “Denganberbagaipotensi yang dimilikiolehmasing-masingwilayah. Mari rajutsegalaperbedaan yang adamenjadikainutuhpersatuan demi memberikan yang terbaikmewujudkan Kota Tangerang yang sehatdanberdayasaing,” ujarArief.
    Ariefjugamemamerkaninovasi di berbagaisektorpelayanankepadamasyarakatsebagaiupayameningkatkanpelayanantanpatatapmuka di masa pandemi.
    “Mulaidaricektagihanpajak PBB dan BPHTB online, pembuatankartukuninglewatAplikasi Tangerang LIVE hinggalayanandukcapilmelaluiSobatDukcapil yang proses pengambilanberkasbisadilakukansecara drive thru,” katanya.
    Di akhirsambutannya, Wali Kota menyampaikansegalacapaiandanapresiasiterhadap Kota Tangerang tidaklepasdariperanaktifseluruhmasyarakat Kota Tangerang.“Pemkotterusmendorongperanaktifdariseluruhmasyarakat yang menjadijawabanbahwamasyarakatkinitidaklagimenjadiobjekpembangunanmelainkansubjekdalampembangunan,”
    “Sayaberterimakasihkepadaseluruhmasyarakat yang salingmengispirasidanbergerakbersamauntukmemajukan Kota Tangerang tercinta,” tutupArief. (IRFAN/BNN)

  • KBS Resmikan Program KIP Santripreneur

    KBS Resmikan Program KIP Santripreneur

    CILEGON, BANPOS – Rayakanharijadi ke-26, Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang merupakan operator pelabuhan Krakatau International Port (KIP) menunjukankepedulianterhadapsesama. Hal initerlihatdalambeberaparangkaiankegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), salahsatukegiatan CSR yang dilaksanakanoleh KBS yaitu KIP Santripreneurtelahresmidimulai yang bertempat di Auditorium Kampus Al Khairiyah, Jum’at (25/2).
    Peresmiansendiridihadirioleh CEO KIP Akbar Djohan, KetuaUmum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin, KetuaHimpunanPengusahaMuda (HIPMI) Kota Cilegon Ahmad SuhandidandihadirijugaolehPimpinan BCO Media sekaligus Trainer KIP SantripreneurFauziAlbara.
    CEO KIP Akbar Djohanmengatakan KIP Santripreneuradalahsalahsatu program KIP yang memberikanpelatihankewirausahaankepadasantridenganmembekali para santriuntukmemilikikemampuankewirausahaan, marketing danpengelolaankeuangan.
    “SantrimerupakansalahsatukekuatanmasyarakatCilegondanBanten, dimanapotensiinisangatbesaruntukmemberikankontribusipositifbagikemajuan Kota CilegondanProvinsiBanten. Olehkarenanya kami menggandeng MUI KecamatanCiwandan, HIPMI Kota Cilegondan trainer professional untukbersamamemberikanpelatihanuntuk para santri,” ujar Akbar Djohan.
    PresidenDirektur PT KBS iniberharapkedepandapatterciptapengusaha-pengusahamudadarikalangansantridandapatmendoronginovasibarudankemandirian para santri.
    “Denganadanya KIP Santripreneurini, diharapkankedepannyadapatterciptanyapengusaha-pengusahamudadarisantri, dapatmendoronginovasibarudankemandirian para santri, yang tidakhanyamampumempunyaiusahasendiri, bahkandapatmembukalapanganpekerjaanbagimasyarakatluas,” tutup Akbar.
    Sementaraitu, KetuaUmum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin berpendapatbahwa program KIP Santripreneurinisangatpentinguntuk masa depan para santri.
    “Sayamendukungdansetujudengankegiatan KIP Santripreneurini. Karenamemangkenyataannyapotensisantri di Kota Cilegoninisangatbesar. Denganadanya program ini, tidakhanyaakanmembantukemandirian para santri, tetapijugaakanmengembangkaninovasi-inovasidarikalangananakmuda. Namuntetap yang paling pentingadalahakanterciptanyalapanganpekerjaanbaru,” terang Ali Mujahidin.
    Hal senadadisampaikanKetua HIPMI Kota Cilegon Ahmad Suhandi. Iaberharapdenganadanya program KIP Santripreneur, para santrimampumenciptakanlapanganpekerjaan.
    “Kami berharapbahwadenganadanya KIP Santripreneurinikedepannyabanyakperusahaanbaru yang didirikanolehsantridanbanyaklapanganpekerjaanbaru yang diteroboskanoleh para santri. Sehinggakedepannyatidakhanyamembantumemajukanperekonomian Indonesia, tetapi para santridapatmembantumengatasipermasalahankurangnyalapanganpekerjaan yang seringbanyak di elu-elukan di Indonesia,” tambah Ahmad Suhandi.
    Adapuntahapan yang akandilakukandalam KIP Santripreneurini. Dimulaidaritahap Effective Communication, dimanatahapinibergunauntukmengajarkansantribagaimanacaramelakukankomunikasi yang efektifdankreatifsertamelakukan personal branding. Dilanjutkantahapkeduayakni Business Accounting, yang bertujuanuntukmengajarkansantribagaimanacaramelakukanpembukuandalammelakukanwirausaha.
    Lalu yang terakhiradalahtahap Entrepreneurship, yaitutahap yang akanmenanamkanjiwawirausahakepadasantridanmengajarkan para santriuntukbertanggungjawabdalamusaha yang dilakukan. Padatahapakhirnanti, KIP akanmemberikan modal usahakepada para santri agar materidanpembelajaran yang telahdiberikandapatlangsungdirealisasikan.
    Dalamrangkamerayakan HUT ke-26, KIP tidakhanyamelakukanperesmiankegiatan KIP Santripreneur, KIP jugamelaksanakanrangkaiankegiatan CSR lainnyasepertiJum’atBerkahataukegiatanpembagian 5.000 makanan gratis kepadajama’ahsalatJum’at dan masyarakatsekitar. Kemudianpembagian 1.000 paket sembakokebeberapapesantrendanjuga KIP memberikanbantuanberupaalattanikepada KelompokWanitaTani (KWT). (LUK/*)

  • Polemik Belum Usai, SPT Plt Sekda Digugat TUN dan Pidana

    Polemik Belum Usai, SPT Plt Sekda Digugat TUN dan Pidana

    SERANG, BANPOS – Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana tugas (Plt) Sekda Banten Muhtarom yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten pada November 2021, dan telah berakhir pada 24 Februari 2022 lalu, diduga bodong atau kadaluarsa bakal dibawa ke ranah hukum.

    Tak hanya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun juga kearah proses pidana, jika dalam pendapat resmi telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen dan mengarah kepada kerugian negara.

    Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, Moch Ojat Sudrajat dalam pesan tertulisnya, Senin (28/2) mengungkapkan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam SPT Plt Sekda Muhtarom yang ditandatangani oleh WH pada saat persidangan beberapa waktu lalu di PTUN Serang terkait dengan PPID Provinsi Banten.

    “Yang pasti ada langkah hukum yang akan diambil. Apakah TUN (tata usaha negara) atau bahkan jika hasil legal opinion ternyata mengarah Pidana, tentunya akan juga ditempuh,” kata Ojat saat ditanya terkait apakah lembaga yang dipimpinnya akan melakukan gugatan hukum atas produk yang telah dibuat oleh WH dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    Ojat yang juga juru bicara Sekda Banten Al Muktabar ini menjelaskan, kesalahan dalam produk hukum WH diduga bukan hanya berupa SPT Plt Sekda Banten saja, akan tetapi pada sejumlah produk lainnya.

    “Contoh kasus lainnya adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang PPID yang sudah direvisi setelah dilakukan gugatan. Dan informasi yang saya pernah diskusikan dengan pihak berkompeten di bidang hukum di Pemprov Banten, ada dua Pergub yang juga akan direvisi setelah kami diskusikan. Ketiganya karena menggunakan dasar hukum yang sudah dicabut,” ujarnya.

    Adapun pihak-pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan atas produk hukum dengan acuan aturan bodong tersebut adalah orang yang memberi keterangan dan pembuat.

    “Tentunya diduga yang memberikan keterangan dan yang membuat. Kalau unsur pasal 263/264 Pidana. Dengan pemalsuan dokumen unsurnya yang membuat dan yang menggunakan,” ungkapnya.

    Fakta adanya dugaan bodong dan kebohongan lainya, dalam produk hukum yang dibuat oleh pemprov berupa SPT Plt Sekda tersebut terungkap dalam proses persidangan di PTUN Serang. Dimana dalam keterangan resmi pemprov, terdapat dua dasar hukum.

    “Diduga ada 2 versi SPT Plt Sekda Banten berdasarkan dokumen tertulis yang kami dapatkan,” ujarnya

    Ia menyatakan, berdasarkan Surat Kepala BKD dengan nomor 800/444-BKD/2022 tanggal 3 Februari 2022. Pada poin 2 berbunyi ‘Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Banten sudah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Akan tetapi versi yang berbeda disampaikan oleh Kuasa Hukum PPID Provinsi Banten.

    “Dimana dalam Persidangan dalam perkara 76/G/2021/PTUN. SRG, kuasa hukum menyampaikan Bukti dengan kode T-5 berupa Surat Perintah Nomor 800/1889-BKD/2021 ditetapkan tanggal 24 Agustus 2021, dan berdasarkan hasil pengecekan bersama dengan disaksikan Majelis Hakim,” jelasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya ingin meminta secara resmi dasar hukum yang disampaikan oleh pihak BKD dan Kuasa Hukum Pemprov Banten. Karena keterangan dalam surat nomor 800/444-BKD/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang benar atau keterangan di persidangan (PTUN) yang salah atau sebaliknya?. Dua-dua-nya tentunya punya konsekuensi hukum yang jelas, dan akan ditempuh.

    “Kami sangat ingat jika bukti surat berupa Surat Perintah tersebut menggunakan dasar hukum berupa Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 2/SE/VII/2021 tanggal 20 Juli 2019.

    Hal ini sangat menarik untuk dicermati, dengan adanya 2 SPT Sekda Banten yang berbeda maka patut diduga salah satunya telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya,” kata Ojat.

    Ojat juga melihat adanya dugaan unsur kerugian negara yang terjadi dalam pemberian fasilitas Plt Sekda Banten, Muhtarom selama enam bulan, terhitung dari November 2021 sampai dengan akhir Februari 2022. Mulai dari tunjangan jabatan dan dugaan honor-honor lainya.

    “Dalam SE BKN (Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara) Nomor 1/SE/I/2021 di halaman 5 angka 9 dinyatakan Plt dan Plh (Pelaksana harian) tidak diberikan tunjangan jabatan sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan struktural. Dan menurut kami, jika tunjangan jabatan saja tidak diberikan, maka fasilitas lainnya apalagi, seperti rumah dinas, mobil dinas termasuk upah pungut,” jelasnya.

    Ditambah lagi berdasarkan pasal 14 ayat 7 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Plt dan Plh tidak berwenang mengambil keputusan yang berdampak pada perubahan status HUKUM pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

    Sebelumnya Plt Sekda Banten Muhtarom mengaku tidak mengetahui jika dasar hukum Plt menggunakan acuan yang telah dicabut arau tidak berlaku lagi. Menurutnya ia hanya menjalankan perintah dari atasan (Gubernur WH).

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara yang sekaligus Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan (PKK) Untirta Serang, Lia Riestadewi mengungkapkan, persoalan adanya tudingan bahwa WH menggunakan SE Kepala BKN untuk menunjuk Muhtarom sebagai Plt Sekda menunjukan bobroknya sistem administrasi pemprov. Lia juga menegaskan, produk hukum yang dibuat oleh kepala daerah bisa dilakukan gugatan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat ke pengadilan.

    (RUS/PBN)

  • Kepala DPUPR Ancam Pengusaha Pelaksana Pekerjaan Jakamantul

    Kepala DPUPR Ancam Pengusaha Pelaksana Pekerjaan Jakamantul

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, ancam tidak akan membayar pekerjaan program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan kualitas pekerjaan buruk.

    Kepala DPUPR Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan program Jakamantul yang saat ini mulai dilaksanakan. Jika kualitas pembangunan pekerjaan program tersebut buruk, pihaknya mengancam tidak akan membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor) tersebut.

    “Selain kami, pembangunannya juga akan diawasi oleh konsultan, teman-teman media, aktivis dan masyarakat,” kata Asep kepada wartawan, Senin (28/2).

    Oleh karena itu, lanjut Asep, pihaknya meminta kepada semua pihak agar melaporkan kepada pihak dinas jika ditemukan kualitas pembangunan yang buruk.

    “Jika ditemukan kualitas pembangunan yang jelek, sampaikan kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Karena kami juga tidak menginginkan hasil pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga amburadul atau asal – asalan,” tegasnya.

    Asep menambahkan, untuk program Jakamantul, pihaknya sangat serius untuk mengedepankan kualitas dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh pelaksana atau kontraktor agar selalu mengedepankan kualitas yang baik dan jika tidak, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

    “Untuk kualitas, tidak ada toleransi. Bisa-bisa tidak akan kami bayar jika kualitas pembangunannya jelek. Kami ingin, semua pembangunan benar-benar berkualitas,” ujarnya.

    Menurutnya, dari total 72 ruas jalan yang akan dibangun di 35 Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang, ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan April 2022 mendatang.

    “Sudah mulai, ada 6 ruas jalan yang sudah selesai dibangun. Target sebelum 1 April 2022, 50 persennya beres dikerjakan. Mudah-mudahan, bisa 100 persen pada akhir April nanti,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Sehari Jabat Sekda Lagi, Al Muktabar Langsung ‘Gantikan’ WH

    Sehari Jabat Sekda Lagi, Al Muktabar Langsung ‘Gantikan’ WH

    SERANG, BANPOS – Baru beberapa hari menjabat kembali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Al Muktabar mewakili Gubernur Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (Aa) menghadiri Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Gubernur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2022-2042, pada Sabtu (26/2).

    Usai acara, Al Muktabar menyampaikan tujuan dari Raperda usul Gubernur tersebut, bertujuan untuk mengharmonisasikan dan sinkronisasi tata ruang dalam pembangunan di Provinsi Banten.

    “Pada prinsipnya revisi tata ruang ini untuk mengakomodir perkembangan tata kelola pembangunan di Banten, dalam aspek tata ruang dan tentu itu semua dalam upaya kita mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan ruang dalam rangka pembangunan di Provinsi Banten, baik ruang darat maupun laut,” katanya.

    Ia juga mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi terkait Raperda usul Gubernur, baik berupa masukan, saran dan pertanyaan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.

    “Hal-hal secara teknis nanti sedang kita siapkan dan pelajari apa yang tadi sampaikan dari juru bicara Fraksi-Fraksi,” katanyam

    Selain itu, ia mengungkap, dengan rentang waktu dari 2022 hingga 2024 ini, tentunya hal itu dalam upaya kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

    “Ya karena 2022-2042 rentang waktu yang harus terayomi dari perspektif ruang tentu agenda pembangunan ini untuk upaya kesejahteraan masyarakat,”

    Ia juga mengajak semua pihak untuk dapat terlibat untuk menjadi sosial kontrol dalam pembangunan Provinsi Banten, sehingga kesejahteraan masyarakat Banten dapat terwujud.

    “Ini bagaimana di tingkat implementasi, sehingga kita harus kawal bersama-sama sebagai sosial kontrol,”

    Diketahui, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan dihadiri oleh beberapa Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Banten.

    DPRD Banten sendiri akan menjadwalkan rapat paripurna kembali dengan agenda Jawaban Gubernur Banten Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Gubernur Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2022-2042 pada Rabu (2/3) pukul 14.00 WIB.

    (RUS)

  • Ada Dugaan Keterlibatan ASN, Pelaku Pungli Pasar Lama Ditangkap

    Ada Dugaan Keterlibatan ASN, Pelaku Pungli Pasar Lama Ditangkap

    SERANG, BANPOS – Oknum yang diduga merupakan pelaku pungutan liar di Pasar Lama berinisial R, ditangkap oleh Polres Serang Kota pada Jumat (25/2). Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut pemberitaan mengenai adanya dugaan pungli yang dialami oleh pedagang di sana.

    Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan bahwa pelaku diamankan dengan barang bukti berupa uang tunai hasil Pungli terhadap para pedagang sebesar Rp200 ribu.

    “Kami amankan pria berinisial R yang telah melakukan pungutan liar kepada para pedagang dan saat ini sedang kami dalami,” ujarnya, Senin (28/2).

    Kapolres menuturkan bahwa penangkapan pelaku pungli dilakukan pada saat oknum berinisial R tengah melakukan pungli kepada sejumlah pedagang di Pasar Lama. Pihaknya pun tengah mengintai R dan langsung mengamankannya ke Polres Serang Kota.

    Ia mengaku bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media pemberitaan. Maka, Polres Serang Kota melakukan penelusuran dan mendalami kasus adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum.

    “Kami dapat informasi itu dari rekan-rekan media. Kemudian kami lakukan pendalaman, ternyata memang benar ada (Pungli), dan satu pelakunya sudah berhasil kami amankan,” katanya.

    Berdasarkan informasi, oknum berinisial R tersebut telah melakukan penarikan uang salaran kepada para pedagang selama delapan tahun. Dalam satu hari, pelaku menarik salar atau pungutan sebanyak dua kali, saat siang hari dan malam, dengan besaran masing-masing Rp2 ribu.

    “Jadi kami, Polres Serang Kota mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp200 ribu lebih dari tangan pelaku. Uang tersebut sudah dikumpulkan pada shift kedua,” tuturnya.

    Polres Serang Kota juga akan melakukan pendalaman kasus terkait pungli di Pasar Lama, dengan memanggil empat orang ASN Kota Serang, yang diduga turut menerima aliran hasil pungutan yang diambil dari para pedagang.

    R saat ditanya, membenarkan jika dirinya tidak memberikan karcis apapun kepada para pedagang yang dipungut iuran. Bahkan, ia pun membenarkan yang dilakukannya merupakan ilegal dan dilarang oleh pemerintah, serta masuk tindak pidana. “Iya (benar) pungli,” ujarnya.

    Mengenai aliran uang hasil pungli, R mengatakan disetorkan kepada rekannya yang kemudian akan dikumpulkan kepada seseorang yang bertugas sebagai koordinator di Pasar Lama. “Itu (hasil pungli) diserahkan ke pak Enjen, orang Disperindag Kota Serang yang bertugas di UPT pasar di Rau,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang Wasis Dewanto mengatakan, pihaknya akan mengikuti sesuai dengan prosedur Kepolisian.

    “Kami tunggu saja dulu pemeriksaan tersebut. Karena orang (pelaku) itu ditangkapnya ketika mengambil keamanan di pasar kelapa yang bukan wilayah kami, dan yang bersangkutan bukan petugas salar kami,” tandasnya.

    Ditanya terkait dugaan keterlibatan oknum ASn pada dinas yang ia pimpin, Wasis enggan memberikan komentar. Menurutnya, ia akan menunggu hasil pemeriksaan Kepolisian terlebih dahulu.(DZH/PBN)

  • Raffi Ahmad Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Helldy Agustian

    Raffi Ahmad Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Helldy Agustian

    CILEGON, BANPOS – Satu tahun kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian pada 26 Maret hari ini, mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan.

    Tepat hari ini, satu tahun yang lalu yakni pada 26 Februari 2021 Politisi Partai Berkarya Helldy dilantik sebagai orang nomor satu di kota baja.

    Ucapan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan kepemimpinan Helldy juga disampaikan artis nasional Raffi Ahmad.

    Pemilik club sepak bola RANS Cilegon ini dalam sebuah video mengucapkan selamat kepada Helldy yang sudah satu tahun memimpin Kota Cilegon.

    “Hallo Cilegon. Selamat untuk Walikota Cilegon Pak Helldy Agustian yang sudah satu tahun memimpin Cilegon. Cilegon semakin dikenal masyarakat sejak dipimpin Pak Helldy,” ujar Raffi.

    Suami dari Nagita Slavina ini juga mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada Helldy atas prestasi dan banyak penghargaan yang diperoleh Cilegon.

    “Puluhan bukti penghargaan prestasi sudah diperoleh Cilegon oleh Pak Helldy dalam kurun waktu satu tahun, waktu yang relatif sangat singkat. Saya salut kepada Pak Wali, terus menjadi idola masyarakat dan menginspirasi ke depannya,” ucap pria yang juga sebagai presenter televisi swasta ini.

    Diakhir videonya, Raffi Ahmad mendoakan semoga Cilegon semakin Modern dan Bermartabat.

    Untuk diketahui, Walikota Helldy bersama pasangannya, Sanuji Pentamarta terpilih dan selanjutnya dilantik menjadi kepala daerah pada 26 Februari 2021.

    Pasangan ini saat kampanye mengusung jargon Cilegon Baru Modern dan Bermartabat.

    Sejumlah prestasi Helldy yang cukup fantastis adalah meluncurkan Aplikasi Ojek Pangkalan (Opang) dan Pemanfaatan, Pengolahan Sampah menjadi bahan baku PLTU Suralaya.

    Penghargaan lain yang diperoleh Helldy yang juga Ketua DPD Partai Berkarya Banten diantaranya, Penerapan PPKM Terbaik dalam pengendalian Covid-19, Penghargaan Capaian Realisasi Investasi dan Penghargaan Sebagai Kepala Daerah Paling Inspiratif Dalam Pengelolaan Kota. (BAR)