Kategori: PEMERINTAHAN

  • Dua Kali Per Tahun, Bupati Serang Bersama Baznas Santuni Ribuan Anak Yatim

    Dua Kali Per Tahun, Bupati Serang Bersama Baznas Santuni Ribuan Anak Yatim

    SERANG, BANPOS – Menjelang hari raya Idul Fitri, Pemkab Serang bersama Baznas Kabupaten Serang kembali memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa, Rabu (3/4/2024).

    Pada kegiatan yang digelar di lapangan Tennis Indoor Setda Kabupaten Serang tersebut, ada 1.000 anak yang diberi santunan.

    Total dana yang disalurkan sekira Rp490 juta yang mayoritas bersumber dan infaq dan sedekah aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Serang.

    “Alhamdulillah, ini kegiatan rutin untuk yatim dhuafa. Dua kali setiap tahun, pada bulan Ramadan dan Muharam. Pada Muharam, kita sebut lebaran yatim,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan.

    Ia mengungkapkan, ada 1.000 yatim dari 50 yayasan yang diberi santunan, berupa peralatan sekolah dan uang tunai. Termasuk bantuan beras untuk yayasan yatim dhuafa.

    “Secara pribadi, kita punya tanggung jawab selaku umat Islam, melekat untuk mengurus yatim. Jika setiap keluarga yang mampu membantu 1 sampai 3 anak yatim, tentu akan sangat banyak yang terbantu,” ujarnya.

    Tatu meminta pihak yayasan untuk menjamin pendidikan para anak yatim. Seluruh anak yatim di Kabupaten Serang, kata Tatu, tidak boleh ada yang putus sekolah.

    “Dan anggaran Pemkab Serang menjamin setiap siswa bisa menikmati pendidikan SD dan SMP sesuai kewenangan antar pemerintah daerah,” ujarnya,

    Selain itu, kata Tatu, jika ada anak yatim yang ingin kuliah, Pemkab Serang punya program beasiswa perguruan tinggi.

    “Saya sampaikan juga, bila nanti para yatim mau S-1 atau kuliah, jangan takut, mereka harus belajar serius, lulus perguruan tinggi negeri. Insya Allah pemda akan membantu melalui program beasiswa perguruan tinggi,” tegas Tatu.

    Ketua Baznas Kabupaten Serang Badruddin menungkapkan, setiap anak yatim mendapat santunan Rp 200 ribu, takjil, dan makan untuk buka puasa bersama. Selain itu, ada bantuan untuk panti asuhan masing-masing 3 karung beras. “Kami juga sudah memberi bantuan kepada 500 kiai di 29 kecamatan, untuk pasukan kuning, dan berbagai bantuan keagamaan lainnya,” ujarnya. (RED)

  • Dianggap Tidak Netral, Mahasiswa Desak Copot Kapolda Banten

    Dianggap Tidak Netral, Mahasiswa Desak Copot Kapolda Banten

    SERANG, BANPOS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang Raya menyoroti soal netralitas dan integritas Polda Banten dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Dalam diskusi yang bertajuk ‘Komitmen Bangsa dalam Mengawal Demokrasi yang Sehat,’ Koordinator Aliansi BEM Serang Raya Dedi Setiawan menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah dalam keadaan yang tidak baik.

    Selain itu ia pun juga turut mempertanyakan perihal netralitas dan integritas institusi kepolisian dalam mengawal proses penyelenggaraan pesta demokrasi 2024, baik pada saat sebelum maupun sesudah pemilu berlangsung.

    “Dengan momentum pasca berlangsungnya Pemilu 2024 saat ini, justru mempertanyakan integritas netralitas institusi Kepolisian dalam mengawal sebelum atau sesudah pemilu berlangsung,” katanya.

    Bukannya tanpa alasan, Dedi menuturkan, sikap tersebut muncul lantaran dipicu oleh sebuah pertemuan silaturahmi dan bukan bersama yang digelar oleh Polda Banten pada Minggu (28/3/2024) lalu.

    Dia menyoroti dalam pertemuan tersebut, tamu undangan yang hadir mayoritas merupakan tim sukses salah satu capres-cawapres yang diketahui sebagai peraih suara mayoritas di Pemilu 2024.

    Karena itulah, menurutnya, pertemuan tersebut turut menimbulkan kontroversi dan dianggap bermasalah oleh sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa.

    “Faktanya di dalam kegiatan itu terdapat tamu undangan yang mayoritas hanya mengundang dari relawan salah satu capres yang memperoleh suara unggul, dan tidak terdapat dari relawan capres lain,” tuturnya.

    Dedi menjelaskan, netralitas Kepolisian, termasuk Polda Banten, merupakan hal yang harus benar-benar dijaga, jangan sampai terbawa arus politik praktis. Karena hal itu telah diatur dalam undang-undang tentang kepolisian.

    “karena sudah jelas di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu berbunyi, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan kegiatan politik praktis,” jelasnya.

    Menguatkan apa yang disampaikan oleh Dedi Setiawan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi BEM Serang Raya, Abdillah Aditama mengaku dirinya memiliki bukti daftar lampiran, siapa saja pihak-pihak yang diundang untuk hadir dalam agenda pertemuan tersebut.

    Dari serangkaian bukti yang dimilikinya, Abdillah menyampaikan tidak ada tim sukses dari pasangan capres lain yang diundang dalam pertemuan tersebut, selain tim sukses dari pasangan capres dan cawapres yang saat ini disebut sebagai pemenang di Pemilu 2024.

    “Mayoritas hanya mengundang dari salah satu relawan capres yang memperoleh suara unggul, dan tidak mengundang relawan capres yang lain walaupun terdapat juga tamu undangan dari unsur lintas sektor lainnya,” terangnya.

    Dalam dialog itu juga Aliansi BEM Serang Raya turut menyampaikan tuntutan kepada Polda Banten. Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan itu.

    Adapun poin-poin yang menjadi tuntutannya yakni, 1). Menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat yang sudah mencederai integritas institusi Kepolisian Republik Indonesia.

    2). Mendesak kepada Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda Banten yang dianggap tidak netral dalam menyikapi politik saat ini.

    Dan yang terakhir, 3). meminta agar institusi Kepolisian bijak dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan selalu menjaga kondusifitas.

    Selain menyampaikan ketiga tuntutan tersebut, rencananya Aliansi BEM Serang Raya menggelar aksi turun kejalan dengan mengerahkan ratusan mahasiswa di depan Mabes Polri, Jakarta, apabila tuntutan mereka tidak juga dipenuhi.

    “Kami dari Aliansi BEM Serang Raya akan menyelenggarakan aksi turun ke jalan menuju Mabes Polri di Jakarta, dengan jumlah masa kurang lebih ratusan mahasiswa, apabila desakan tuntutan ini tidak direspon dengan baik,” tandasnya. (CR-02)

  • Alhamdulillah, THR Pegawai Pemkot Cilegon Sudah Cair

    Alhamdulillah, THR Pegawai Pemkot Cilegon Sudah Cair

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon. Pencarian THR bagi pegawai pemkot sejak Senin (25/3/2024) hingga Kamis (28/3/2024).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin, memberikan pencairan THR bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Alhamdulillah gaji ke 14 (THR) sudah sampai ke teman-teman yang berhak menerimanya. Jadi kami bersama teman-teman bagaimana supaya ini terlaksana dengan baik dan menjadikan keberkahan bagi pegawai Pemerintahan Kota Cilegon,” kata Maman kepada BANPOS, kemarin.

    Menurut Maman pencarian THR sudah sesuai aturan yang berlaku.

    “Sudah pas waktunya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, mengatakan sesuai dengan PP 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke 13 kepada Aparatur Negara, maka Kota Cilegon sudah menindaklanjuti hal itu dengan menganggarkan sekitar Rp71 miliar untuk THR ini.

    “Ini peruntukannya adalah untuk PNS, CPNS kemudian P3K, kepala daerah, DPRD dan non ASN. Alhamdulillah sudah kita salurkan kepada yang berhak,” kata Dana kepada BANPOS.

    “Kita mulai cairan Senin 25 Maret sampai Kamis (28/3/2024) kita salurkan ke OPD sesuai dengan anggaran yang ada, jumlah pegawai yang ada,” tuturnya.

    Karena, kata dia ini merupakan hak pegawai dan ada regulasinya.

    “Tentu kita harus taati itu dan apalagi THR diharapkan oleh seluruh pegawai dan kita upayakan tepat waktu pemberiannya,” tandasnya. (LUK)

  • Sediakan Pasokan Pangan Terjangkau, Walikota Helldy Buka Bazar Ramadan

    Sediakan Pasokan Pangan Terjangkau, Walikota Helldy Buka Bazar Ramadan

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian membuka secara resmi Bazar Ramadan 1445 Hijriyah yang digelar di Alun-alun Kota Cilegon, Rabu (27/3/2024).

    Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon dalam rangka menyediakan pasokan pangan dengan harga terjangkau.

    “Kegiatan ini (Bazar Ramadan-red) merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Dimana, para penjual bahan pokok difasilitasi untuk berjualan melalui stand yang telah disediakan,” ujar Helldy.

    Helldy berharap, ritel dan toko modern turut bekerjasama menyediakan pasokan pangan murah.

    “Kami mengharapkan seluruh pelaku ritel, toko modern, swalayan dan para pelaku usaha dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menyediakan pasokan pangan dengan harga yang terjangkau,” harapnya.

    Dalam hal ini, Helldy menyampaikan apresiasi kepada Disperindag Kota Cilegon atas pelaksanaan Bazar Ramadan 1445 Hijriyah yang menjadi sarana untuk mengajak masyarakat, terutama para pelaku UMKM dan Industri rumah tangga untuk turut terlibat.

    “Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Cilegon Andriyanti mengatakan bahwa Bazar Ramadhan akan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 27 dan 28 Maret 2024.

    Dimana, sebanyak 1.000 paket sembako gratis akan dibagikan selama periode tersebut.

    “Data penerima bantuan kami peroleh dari Dinas Sosial dengan tujuan agar penyaluran bantuannya tepat sasaran. Paket sembako gratis ini akan kami distribusikan ke 4 kecamatan, yaitu Purwakarta, Citangkil, Cilegon dan Jombang,” katanya.

    Dijelaskan Andriyanti, berbagai perusahaan, termasuk BUMD, BUMN dan sejumlah pelaku usaha turut serta dalam kegiatan bazar tersebut.

    “Alhamdulillah, berkat dukungan dari beberapa perusahaan dan pelaku usaha, bazar hari ini dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya. (LUK)

  • PUASA DAN TIRAKAT PARA BIROKRAT

    PUASA DAN TIRAKAT PARA BIROKRAT

    Oleh : Ahmad Nuri

    Tulisan ini tak begitu lazim di baca layaknya tulisan-tulisan tentang birokrat [orang] atau birokrasi [sistem] dalam tata kelola pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Penulis menggunakan terminologi atau diksi tirakat dalam tulisan kali ini sebagai refleksi diri dan berharap ada sesuatu yang dapat memberikan nilai baru bagi kalangan birokrat termasuk penulis yang kebetulan sebagai birokrat atau ASN.

    Diksi tirakat itu biasanya di sematkan pada kontek spiritulitas para pelaku yang melakukan tirakat, biasa dilakukan oleh para santri, ustad, kyai, atau orang-orang yang khusus melakukan tirakat. Ada tujuan umum dari tirakat dan tujuan khusus melakukan tirakat, semua dilakukan dengan cara menahan segala piranti dan substrat atau godaan duniawi untuk mencapai tujuan kemulian dan keberkahan dengan berorientasi ukrowi.

    Secara singkat tirakat merupakan sebuah proses spiritual yang biasa ditempuh seseorang guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Kata “tirakat” merupakan berasal dari kata bahasa Arab, yakni thariqah yang bermakna jalan atau jalan yang dilalui. Makna dan proses tirakat ini yang akan di relevansikan dengan kerja-kerja para birokrat dalam relasi dengan rakyat.

    Siapa itu birokrat, menurut penulis birokrat adalah para pegawai ASN yang menggerakan proses birokrasi. Dia adalah aparat birokrasi sebagai subjek utama dalam kerja-kerja untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintahan dengan struktur dan sistem yang ada. Birokrat adalah sebutan ASN atau abdi negara yang telah memiliki tupoksi dan kewenangan katalistik dari sebuah sistem atau struktur berantai sampai ke bawah, dan para birokrat sendiri telah menyadari dirinya bagian dari pimpinan dan kepemimpinan [self ledership] atau kepemimpinan kolektif [collective leader].

    Sementara birokrasi sendiri merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Tujuan birokrasi sendiri adalah Melaksanakan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan yang profesional. Perencanaan, pelaksana dan pengawas kebijakan. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik.

    Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri utama, yaitu: (1) adanya derajat spesialisasi atau pembagian tugas yang jelas, (2) adanya struktur kewenangan hirarkhis dengan batas-batas tanggung jawab yang juga jelas, (3) hubungan antar anggota yang bersifat impersonal, (4) cara pengangkatan atau rekruitmen pagawai yang didasarkan pada profesionalisme.

    Penulis tidak sedang menggali teori birokrasi secara detail dan komprehensif dan memotret prilaku para birokrat secara personal yang mungkin melakukan tirakat untuk mencapai tujuan personalnya seperti thirakat untuk naik jabatan, bukan itu. tapi lebih pada proses dan jalan yang dilalui para birokrat dengan tugas dan tanggungjawab dimiliki untuk menemukan makna baru bagi birokrasi terutama dalam kepentingan orang banyak.

    Para birokrat biasa bekerja normatif prosedural dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Ada birokrat bekerja dengan landasan kehendak dirinya bagian dari ritual keseharian di lingkungan birokrasi dimana para birokrat bekerja. tapi terkadang ada banyak birokrat yang bekerja asal selesai apakah kerjanya memiliki dampak kebermanafaat atau tidak, itu tidak penting yang penting dia kerja.

    Sangat ironi dan disayangkan, apabila pejabat birokrasi hanya kerja rutinitas serta statis dalam bekerja malah justru sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi terlihat tidak berfungsi dan kurang peka terhadap perubahan dan kebutuhan rakyat. Birokrat hanya gagah gagahan merasa superior dengan jabatanya dan eklusivismenya, Birokrat model ini tidak bisa menjadikan dirinya tempat bersandar kebijakan publik tapi membuat publik lelah melihatnya.

    Faktanya saat ini, masih ada birokrat yang hanya mencari jabatan dan penghasilan saja tidak ada urusan tentang orentasi pelayanan pada rakyat, apalagi tentang kemajuan institusi birokrasi dalam memajukan bangsa dan negara. Lebih parah lagi para birokrat hanya bekerja asal pimpinan senang dengan beberapa capaian kinerja yang hanya di ukur lewat piagam penghagaan. Sementara penghargaan dengan realitas dilapangan tidak linier.

    Memang penting juga mendapatkan apresiasi dari keberhasilanya dengan penghargaan tapi kerja para birokrat dalam birokrasi harus mampu di uji nilai maslahatnya dan dirasakan rakyat kebermanfaatanya. Karena tujuan awal birokrasi bukan mendapat pengahargaan semata tapi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat kebijakan birokrasi pemerintah dari pusat sampai daerah.

    Penulis tidak berperetensi malah sadar betul mungkin keburukan-keburukan birokrat ada pada penulis tapi ini harus terus di refleksikan dengan aksi nyata, dengan cara merevitalisasi tugas para birokrat dalam bekerja, yang di orentasi untuk rakyat dan kemajuan negara bangsa.

    Saat ini birokrat harus banyak tirakat baik dalam makna substantif yaitu menahan diri dari hal-hal destruksi birokrasi seperti hedonisme, elitisme, superioritas dan kemewahan-kemewahan birokrat yang di publisir kepublik.

    PUASA BIROKRAT
    Tirakat birokrasi memaknai puasa ini secara lebih reflektif bahwa ada rakyat yang masih pedih dan menderita karena kemiskian struktural dan kemiskinan ekstrim. Rakyat miskin karena birokrat abai dan tidak mau bertindak serius untuk menyelasikan dengan terstruktur, sistemik dan masif.

    Tugas para birokrat yang memaknai puasa dan proses tirakat adalah bahwa jabatan dirinya hanyalah Amanah, perlu digerakan dalam merasakan denyut kepedihan rakyat terus di tuangkan dalam arah kebijakan dan di eksekusi dengan cepat dan tepat. Ketika dalam melaksanakn proses birokrasi para birokrat menjauhkan diri dari anasir duniawi yang berlebih, orientasiikan kerja birokrasi bagian dari penderitaan dalam menemukan jalan menuju ukrowi atau dicatat sebagai amal ibadah.

    Hari gini makna puasa bagi birokrat yang sedang tirakat menjadi penting baik dalam makna proses, bahwa birokrat harus mulai pedih, menderita dan seluruh rangkaian tugasnya, birokrat mulai kembali berfikir dan bertindak semata-mata untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan kemajuan negara.

    Puasa bagi birokrat sangat tepat memaknai nasehat KH. Agus Salim bahwa “meminpin adalah menderita”. ajaran bijak alturisme ini harus di contoh oleh birokrat dengan memulai memknai puasa sebagai wahana penderitaan ruhani untuk kepentingan orang banyak sehingga para birokrat mumulai menata diri dengan cara menjauhkanlah sifat hedonisme dan kurangilah mementinkan kepetingkan pribadi.

    Para birokrat dengan tirakat dan memaknai puasa ini harus lebih menemukan self leders dan collective leaders sebagaimana Simon Sinek dalam bukunya Leaders Eat Last [2020] cara memimpin sejati, menginspirasi, loyalitas, kerja sama dan keberhasilan tim.

    Menurut Simon, para pemimpin adalah mereka yang maju lebih dulu menghadang bahaya, mereka mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi melindungi mereka rakyat dan membawa kita kemasa depan. Para pemimpin sigap mengorbankan milik meraka demi menyelamatkan milik rakyat dan pemimpin tidak pernah mengorbankan milik rakyat untuk menyelamtakan milik mereka.

    Para birokrat dengan self leders dan collective leders selalu menciptakan organisasi birokrasi yang sukses, dimana dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pegawai secara alami bekerja sama untuk melakukan hal-hal luar biasa. Dengan seperti ini para birokrat akan membuat rakyat aman dan merasa di dengarkan. Rakyat akan bahu membahu berada dibelakang para birokrat berkarya tanpa lelah untuk mewujudkan visi dan memgikuti langkah para birokrat yang terus tirakat.

    Kesadaran penuh birokrat akan tirakat dengan makna puasa harus menjadi mementum perubahan secara mental spiritual agar ijtihad atau cara berfikir sistemik birokrat dan jihad [kerja] birokrat dapat dirasakan oleh banyak orang sehingga arah kebijakan sesuai dengan kaidah fiqih Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah, seluruh kebijakan kepimmpinan birokrasi diorientasikan untuk kepentingan orang banyak. (*)

  • Alhamdulillah, Irna-Tanto Batal Lengser Tahun 2024

    Alhamdulillah, Irna-Tanto Batal Lengser Tahun 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, menjadi pasangan yang terdampak aturan terkait dengan pemilihan serentak yang termaktub dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

    Berdasarkan Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 tahun 2016, dinyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020, menjabat sampai dengan tahun 2024.

    Dengan demikian, meskipun dilantik pada 2021 dan seharusnya lengser tahun 2025, Irna dan Tanto terpaksa harus ikut ketentuan Perundang-undangan, dan rela masa baktinya dipotong ‘sedikit’, dan lengser di tahun 2024.

    Akan tetapi, sejumlah kepala daerah tidak terima, dan mengajukan peninjauan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan.

    Salah satu gugatan yang dikabulkan ialah mengenai masa jabatan Kepala Daerah. Ketentuan itu dibatalkan berdasarkan putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024.

    Atas dasar itu, MK mengubah isi pasal 201 UU Pilkada, menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.

    Dengan perubahan tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengatakan menerima keputusan MK tersebut dengan segala konsekuensinya

    “Insya Allah kami akan tetap fokus bekerja hingga kepala daerah definitif hasil pilkada tahun 2024 ditetapkan” kata Irna Narulita, Jumat (22/3/2024).

    Menurutnya, dengan adanya keputusan tersebut, pekerjaan rumah yang masih tertunda akibat covid 19 akan terealisasi seperti pelayanan dasar infrastruktur.

    Untuk diketahui, di Provinsi Banten sendiri, ada sebanyak empat daerah yang melangsungkan Pilkada 2020 lalu. Keempatnya yakni Pandeglang, Kabupaten Serang, Cilegon dan Tangserang Selatan (Tangsel).

    Bedanya, Kota Cilegon dan Tangsel memiliki Kepala Daerah yang dapat kembali berkontestasi di Pilkada 2024 ini. Adapun Pandeglang dan Serang, kedua pasangan Kepala Daerahnya sudah dua periode memimpin. (DHE)

  • H-7 JLS Mulus, Rp800 juta Digelontorkan dari DPUPR Kota Cilegon

    H-7 JLS Mulus, Rp800 juta Digelontorkan dari DPUPR Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Masih adanya persoalan di Jalan Aat Rusli Jalur Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon yang akan dilalui pemudik saat angkutan lebaran (Angleb) 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk perbaikan jalan tersebut.

    Kadis PUPR Kota Cilegon, Tb Dendi Rudiatna mengatakan, berdasarkan estimasi anggaran sementara untuk perbaikan atau tambal sulam JLS dibutuhkan sekitar Rp800 juta.

    Perbaikan JLS itu dilakukan, kata dia guna menyambut pemudik sepeda motor yang melintas JLS menuju Pelabuhan Pelindo yang ada di Kecamatan Ciwandan.

    “Kami estimasi dulu survei detail, secara kasar atau global dibutuhkan sekitar Rp800 juta untuk perbaikan JLS itu. Karena banyak yang harus diperbaiki,” kata Dendi saat ditemui di kantornya, Kamis (21/3).

    Lebih lanjut, Dendi menyatakan, selain menyiapkan anggaran ratusan juta, untuk menyambut pemudik itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, untuk meminimalisir kendaraan truk tambang dan truk

    over dimension operasi load (ODOL) yang bisa menghambat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Pelindo.

    “Tapi yang jelas untuk jangka pendeknya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, yang jelas H-7 lebaran agar bisa dilalui. Seperti meminimalisir kendaraan truk tambang atau truk ODOL (over dimension operasi load). Karena kami akan memperbaiki jalan yang bolong-bolong untuk sementara agar bisa dilalui pemudik,” terangnya.

    Dendi menyampaikan, berdasarkan pantauan di lokasi jalur JLS yang paling banyak kerusakan ditemukan jalur sebelah kanan dari arah pertigaan Ciwandan ke PCI.

    Dimana, terdapat lima titik jalan yang kondisinya harus diperbaiki akibat genangan air. Sedangkan, jalur kiri dari arah PCI ke pertigaan Ciwandan terdapat dua titik jalan yang rusak.

    “Kalau sebelah kanan dari sini (PCI) ada lima titik sampai ke pertigaan Ciwandan yang harus diperbaiki, tapi kita prioritaskan sebelah kiri karena itu yang menuju Pelabuhan Ciwandan,” tuturnya.

    Meski demikian, lanjut Dendi, untuk kelancaran arus mudik lebaran tahun 2024 di jalur JLS menuju Pelabuhan Pelindo di Ciwandan pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalur dari arah PCI ke Ciwandan.

    Dengan demikian, diharapkan H-7 sebelum lebaran jalan JLS sudah diperbaiki atau tambal sulam aspal agar arus mudik lebaran lancar.

    “Tapi kalau kiri itu relatif bagus, ada dua titik yang rusak karena genangan air. Kita perbaiki dengan aspal, itu namanya tindakan temporary sementara, yang penting arus mudik bisa lancar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian melakukan peninjauan langsung ke jalur arus mudik Lebaran di Jalan Aat Rusli JLS Kota Cilegon, Selasa (19/3) lalu.

    Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk merespon dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 2024 bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Senin (18/3). Tujuannya, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik.

    Menurut Helldy, berdasarkan hasil pemantauannya itu setidaknya ada 2 titik yang tergenang air dan menjadi perhatian untuk diperbaiki. Selain itu, tambah Helldy, keberadaan truk yang parkir sepanjang jalan arus mudik juga menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian.

    Diketahui sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian menjadi satu-satunya kepala daerah yang diundang dalam rakor dengan bahasan utama persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat Senin (18/3).

    Sebanyak 9 menteri menghadiri rakor yang diikuti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKD, ASDP, Angkasa Pura I dan II, PT KAI, PT Pelni, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Jasa Marga.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, salah satu bahasan penting dalam rakor adalah terjaminnya kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.

    Menurut Muhadjir, sejumlah langkah antisipasi patut dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pihak terkait. Hal ini mengingat lonjakan arus mudik diprediksi mencapai 40 persen dari tahun lalu.

    “Jika tahun lalu jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta, maka tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta pemudik,” paparnya dalam konferensi pers usai rakor. (LUK)

  • Ditengah Harga yang Melejit, Pemkot Serang Gelar Gerebek Pasar Murah Ramadan

    Ditengah Harga yang Melejit, Pemkot Serang Gelar Gerebek Pasar Murah Ramadan

    SERANG, BANPOS – Masuk kepertengahan Puasa, Pemerintah Kota Serang bersama unsur Forkopimda Kota Serang, unsur BUMN dan BUMD Kota Serang dan Provinsi Banten gelar Gerebek Pasar Murah yang dilaksanakan di Alun-alun Barat, Kamis (21/03).

    Kegiatan gerebek pasar murah tersebut merupakan kegiatan yang digelar selain untuk menanggulangi inflasi di Kota Serang juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Pokok rumah tangga.

    Seperti yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Serang Yedi Rahmat usai membuka kegiatan gerebek pasar murah ramadan, ia mengatakan bahwa pada kegiatan ini disediakan berbagai bahan pokok yang disubsidikan dari berbagai perusahaan di Kota Serang.

    “Kegiatan ini satu hari kami laksanakan, mungkin kedepan juga akan ada beberapa kegiatan subsidi salah satunya bekerjasama dengan Pertamina dengan menukar tabung gas kecil yang hijau dengan tabung gas yang 5 kg” ucap Yedi.

    Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat ciracas kota serang yang turut mengikuti kegiatan gerebek pasar murah ramadan tersebut, ia mengatakan bahwa kegiatan ini sangatvterasa bagi masyarakat,

    Ditengah naiknya harga bahan-bahan pokok, namun Pemerintah hadir dimasyarakat memberikan subsidi harga bahan pokok.

    “Ini sangat membantu masyarakat karena harganya terjangkau bagi masyarakat kecil, salah satunya harga beras yang cukup melejit” ucap salah satau warga kota serang.

    “Dengan adanya subsidi ini sangat membantu sekali, ini tadi beras minyak dan gula harganya 75 ribu rupiah, kalu dipasaran beras premium itu sekitar 17 ribu satu kilo tapi disini 50 ribu 5 kilogram” sambungnya.

    Pemerintah Kota Serang berharap dalam waktu kedepan beberapa perusahaan daerah maupun perusahaan milik negara yang ada di Kota Serang bisa terus berkolaborasi dengan unsur Pemerintah dan Forkopimda Kota Serang dalam membantu masyarakat. (RED)

  • Rencana Anggaran Perabot Setda Kabupaten Lebak Setengah Anggaran Bansos

    Rencana Anggaran Perabot Setda Kabupaten Lebak Setengah Anggaran Bansos

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berencana melakukan pengadaan alat rumah tangga untuk Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp2,4 miliar. Nilai pengadaan tersebut, hampir setengah dari anggaran Bantuan Sosial di Lebak bernama Program Lebak Sejahtera.

    Diketahui, pada SIRUP LKPP pengadaan itu bernama Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), milik Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Nilai anggaran tersebut sebesar Rp2.476.192.800. Adapun pengadaannya berupa TV LED, Kursi Sofa, TV LED, Vidio Wall, Vidio Wall, Bracket Vidio Wall, dan Kipas Angin Dinding.

    Pengadaan itu dilaksanakan melalui mekanisme e-Purchasing atau melalui e-katalog. Adapun pengadaan dilaksanakan pada Januari 2024 hingga Desember 2024.

    Besaran anggaran tersebut berdasarkan informasi yang didapat BANPOS, setara dengan setengah anggaran Bansos Program Lebak Sejahtera pada tahun 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari Dinsos Kabupaten Lebak.

    “Sekitar Rp5 miliar (anggaran Program Lebak Sejahtera),” kata Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka D. Putra, saat dikonfirmasi BANPOS terkait anggaran yang disediakan untuk Program Lebak Sejahtera Tahun 2024.

    Menanggapi hal tersebut, Aktivis Perempuan Lebak, Siti Nuraeni, mengatakan bahwa angka fantastis tersebut seharusnya lebih diutamakan kepada kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.

    “Sangat tidak efektif, pasalnya bukan untuk kepentingan yang sifatnya urgent. Bisa dikatakan itu kebutuhan sekunder yang seharusnya tidak terlalu diprioritaskan,” kata Nuraeni kepada BANPOS.

    Ia pun mempertanyakan bagaimana nilai tersebut bisa lolos untuk menganggarkan perabotan, padahal masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di Lebak seperti angka kemiskinan ekstrem, penerangan di jalan raya dan lain sebagainya.

    “Jangan lupa uang Rp2,4 miliar itu dari rakyat, kan lucu buat beli sofa yamg tidak sama sekali urgent untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

    Ia pun mengimbau kepada Pemkab Lebak, untuk dapat menyusun anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Saat ini, ‘mempercantik’ wajah pemerintahan tidak terlalu urgent, lantaran taraf kehidupan masyarakat yang masih banyak di bawah rata-rata.

    “Kami meminta agar anggaran tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat besarnya anggaran tersebut dan dapat dialokasikan kembali untuk berbagai program lainnya. Seperti memperluas cakupan Program Lebak Sejahtera,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Sandang Kota Santri, Cilegon Masih Marak Praktik Prostitusi

    Sandang Kota Santri, Cilegon Masih Marak Praktik Prostitusi

    CILEGON, BANPOS – Meski menyandang julukan Kota Santri, Kota Cilegon rupanya tak luput dari praktik prostitusi. Bahkan bisnis esek-esek di daerah ini beroperasi dengan tarif yang tergolong murah.

    Praktik prostitusi ini marak di sejumlah hotel dan kontrakan yang tersebar di wilayah Kota Cilegon.

    Masih adanya prostitusi di Cilegon bukan isapan jempol semata. Masih beroperasinya bisnis lendir terbukti dalam operasi yang digelar Kecamatan Cibeber, Satpol PP, Polisi, TNI dan instansi lainnya, Minggu (17/3/2024) dini hari.

    Petugas gabungan berhasil mengamankan sejumlah wanita yang diduga terlibat prostitusi di Trans Hotel Cilegon, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

    Terbaru pada Selasa (19/3/2024) seorang pria paruh baya SUH (52) tewas di atas ranjang di Hotel Kalyana Mitta Cilegon diduga tengah kencan dengan wanita panggilan biasa disebut wanita Open BO (open booking out/open booking online).

    Peristiwa itu terjadi di kamar 04 Hotel Kalyana Mitta sekitar pukul 00.30 WIB. Sebelumnya pria tersebut mengalami kejang saat bercinta. Hotel Kalyana Mitta berada di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

    Lebih mirisnya lagi kedua hotel yang jadi tempat prostitusi tersebut berdekatan dengan permukiman penduduk.

    Sumber BANPOS menyebut harga untuk memesan wanita Open BO paling murah Rp250 ribu dan paling mahal Rp750 ribu. Praktik prostitusi ada di sejumlah hotel bahkan kontrakan juga dijadikan tempat prostitusi.

    “Harganya sudah termasuk kamar hotel,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (19/3).

    Kabid Penegakan Perundang-undangan (Gakkum) pada Dinas Satpol PP Kota Cilegon Mamat Rahmat mengatakan pihaknya sudah berupaya menertibkan maraknya prostitusi di Kota Cilegon dengan patroli rutin.

    “Kalau untuk patroli tetap berjalan 3 shift di kita itu, dari jam 8 sampai jam 4 (sore). Dari jam 4 sampai jam 12 (malam). Dari jam 12 sampai pagi lagi,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Selasa (19/3/2024).

    Mamat mengakui pada saat razia gabungan pekan lalu pihaknya mengamankan sejumlah wanita di Trans Hotel Cilegon yang diduga terlibat prostitusi. Namun untuk sanksinya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon untuk dilakukan pembinaan.

    “Ada warga Cilegon ada warga dari yang lain juga dari Serang. Jadi kita bawa dulu ke kantor kecamatan dikasih pembinaan baru dibawa ke dinas sosial mungkin dari dinas sosial dikasih pembinaan juga, jangan mengulangi lagi seperti itu,” tuturnya.

    Terpisah, Kasatreskrim Polres Cilegon AKP Syamsul Bahri mengatakan terkait maraknya prostitusi di Kota Cilegon sejumlah ini pihaknya belum bisa menindak lantaran tidak adanya mucikari yang melakukan perdagangan orang dan menguntungkan diri sendiri.

    “Upaya Satreskrim kalau memang ada human trafficking (perdagangan orang) dibawah umur baru kita tindak lanjuti. Kalau sementara ini yang sudah terjadi karena dirinya sendiri untuk melakukan penawaran tidak ada mucikarinya, tidak ada anak dibawah umur jadi untuk upaya penegakan hukumnya nggak ada,” terangnya.

    Pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Satpol PP, DP3AP2KB apabila ditemukan adalah prostitusi yang mengarah ke pidana.

    “Kedepan kita laksanakan penertiban kalau memang ada bentuk pidananya kita tindak lanjut kalau tidak ada kita koordinasikan dengan instansi terkait,” tandasnya. (LUK)