BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Covid-19 Meningkat Lagi, Pemkot Serang Kembali Gencarkan Prokes

    Covid-19 Meningkat Lagi, Pemkot Serang Kembali Gencarkan Prokes

    SERANG, BANPOS- Naiknya status Kota Serang dari PPKM Level 2 ke Level 3 membuat Pemkot Serang kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Satgas Covid-19 Kota Serang pun menyasar sejumlah lokasi, untuk melakukan sosialisasi dan penegakkan prokes.

    Seperti yang dilakukan oleh BPBD Kota Serang di kawasan Masjid Agung Banten Lama. BPBD melakukan sosialisasi dan imbauan, serta membagikan sejumlah perlengkapan protokol kesehatan di salah satu destinasi wisata populer di Kota Serang tersebut.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, mengatakan bahwa pihaknya membagikan sebanyak 4 ribu masker di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Hal itu sebagai tindaklanjut naiknya status PPKM Kota Serang menjadi level 3.

    “(Pembagian masker) dalam rangka pencegahan Covid-19, yang mana untuk Kota Serang levelnya naik lagi dari level 2 menjadi level 3,” ujarnya usai membagikan masker di kawasan Banten Lama, Minggu (6/2).

    Selain masker, pihaknya juga membagikan hand sanitizer sebanyak 100 botol, sabun batang sebanyak 200 batang dan 10 botol handsoap yang ditempatkan di pintu masuk kawasan Masjid Agung Banten Lama.

    “Dan tentunya kami juga sambil mensosialisasikan kepada pengunjung tentang prokes yang harus ditaati, terlebih dengan adanya peningkatan level Kota Serang ini,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya masih menemukan sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Pihaknya pun memberikan masker dan mengingatkan kepada masyarakat, agar tetap menjaga protokol kesehatan.

    “Masih ada beberapa warga yang datang berkunjung, tidak menggunakan masker. Namun secara keseluruhan, sekitar 85 persen warga sudah taat prokes dan menggunakan masker saat berkunjung,” ungkapnya.

    Menurutnya, selain di Banten Lama, pihaknya telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah titik. Diantaranya yaitu Pasar Kepandean pada hari Sabtu dan Pasar Induk Rau pada hari Jumat kemarin.

    “Setiap hari satu titik, besok (hari ini) juga akan melakukan giat yang sama. Namun belum tahu akan dimana, karena penentuan lokasinya akan mendadak,” ucapnya.

    Salah satu pengunjung Banten Lama, Fuad, mengatakan bahwa pihaknya datang ke Banten Lama untuk sekadar refreshing. Menurutnya, Banten Lama menjadi tujuan karena dekat dan murah, ketimbang datang ke destinasi wisata lainnya.

    “Kalau ke Banten Lama kan murah. Dekat juga dengan rumah. Tadi lumayan dapat masker dari ibu bapak BPBD, meskipun saya juga sebenarnya bawa masker. Cuma tadi lupa dipakai,” katanya yang merupakan warga Cipocok Jaya itu.

    (DZH/AZM)

  • Helldy Segera Lantik Kepala Dinas Hasil Open Bidding

    Helldy Segera Lantik Kepala Dinas Hasil Open Bidding

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku sudah mengantongi tiga besar hasil open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    “Iya udah, tinggal nanti dikirim ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Helldy saat dikonfirmasi kemarin.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengungkapkan akan segera mengumumkan pemenang hasil open bidding dan memastikan akan melantik bulan Februari ini. “Dalam rangka proses ke sana (KASN) segera mungkin bulan ini harus dilantik. Diumumkan bentar lagi. Karena kita kekurangan (kepala dinas) sudah cukup lama,” tuturnya.

    Diketahui sebelumnya pada Desember 2021 Pemkot Cilegon melakukan open bidding JPT Pratama untuk enam OPD yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Koperasi dan UMK (Diskop UMK), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (DKISS), Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum namun hingga saat ini belum ada pemenangnya. Lelang jabatan enam OPD tersebut diikuti 44 peserta dari pejabat eselon III.

    Diberitakan sebelumnya, lambatnya kinerja Pemkot Cilegon juga mendapatkan sorotan dari parlemen. Komisi I DPRD Kota Cilegon pun sempat memanggil pejabat teras dan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendapatkan penjelasan perihal lelang jabatan yang molor tersebut pada Senin (24/1) lalu.

    “Sehebat apapun Pak Sekda, Pak Asda, dan Kepala BKPP kalau banyak yang kosongnya mah tetap aja pelayanan terganggu dan terhambat, apalagi enam OPD ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrullah dalam RDP dengan Pemkot Cilegon tersebut.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, DPRD sangat berharap pengisian jabatan yang kosong itu segera terealisasi. Dan jika ada hambatan-hambatan ia yakin Sekda Cilegon beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu.

    “Karena sekali lagi saya lihat dari enam OPD ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat. Mudah-mudahan tidak sampai nyeberang bulan lagi ini sudah segera selesai,” ujarnya.
    Menanggapi itu Sekda Cilegon, Maman Mauludin mengaku bahwa hasil open bidding 6 OPD tersebut akan selesai akhir Januari 2022.

    Menurutnya saat ini belum selesai mengingat harus ada pertemuan akhir Pansel untuk menetapkan tiga besar hasil lelang jabatan.

    “Insya Allah harapan bapak akhir bulan ini selesai. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Walikota keinginan kami terkait kekhawatiran bapak, keterlambatan dan pengisian dan Plt dan sebagainya itu memang ingin di Januari ini semuanya selesai,” jelas Maman.

    Ia mengaku masih memerlukan pertemuan lagi bersama Pansel lainnya untuk memplenokan meskipun nilai dan sebagainya sudah terkumpul. “Jadi kami memerlukan pleno penetapan untuk tiga besar. Pengisian yang kosong Plt dan sebagainya secara berkesinambungan dan juga memang harus di Januari ini,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Ali Hanafiah Lunasi Kerugian Negara

    Ali Hanafiah Lunasi Kerugian Negara

    SERANG, BANPOS – Mantan pejabat eselon IV di Sekretariat Dewan (Setwan) yang kini menjabat Kepala UPTD Samsat Balaraja pada Bapenda Banten, Ali Hanafiah sudah melunasi kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar dengan cara dicicil.

    Kepastian Ali Hanafiah yang mendapat promosi jabatan dari eselon IV ke III pada tahun 2021, diketahui sebelumnya masih menunggak temuan LHP BPK tahun anggaran 2015 lalu atas kegiatan publikasi di Setwan Banten sebesar Rp2,6 miliar tersebut baru melunasinya pada Jumat pekan lalu (4/2).

    Pelunasan kekurangan uang miliaran rupiah hampir tujuh tahun itu telah disetorkan Ali Hanafiah ke Kas Daerah, dan melampirkan bukti penyetorannya ke tim auditor Inspektorat Banten di hari itu juga.

    “Iya, betul. AH tadi (Jumat siang, 4/2), datang menyerahkan bukti setoran ke inspektorat Banten,” kata salah satu sumber di Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya.

    Ali Hanafiah, lanjut sumber tadi terpaksa harus menyetorkan kekurangan kerugian negara, lantaran oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diberi waktu paling lambat tanggal 12 Februari mendatang.

    “Jadi AH ini pada waktu dipanggil ke rumah gubernur di Pinang Kota Tangerang pada Bulan Januari lalu, selain dinasehati juga digertak. Agar ada itikad baik melunasi kekurangan kerugian negara,” katanya.

    Sepertinya gertakan dari WH membuat Ali Hanafiah kalang kabut, ditambah tim dari Kejati Banten, beberapa waktu lalu telah memanggilnya, serta meminta dokumen resmi kepada Pemprov Banten, atas proyek publikasi dengan pagu anggaran Rp21,5 miliar itu.

    “Siapapun orangnya, kalau sudah ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum, pasti orang tersebut akan melunasinya. Daripada masuk penjara, apalagi karier AH ini lumayan bernasib baik, dari eselon IV langsung moncer promosi ke Samsat. Semua orang juga tahu, mereka yang di Samsat atau di Bapenda bukan pegawai kaleng-kaleng, entah itu anak pejabat atau memang ada sesuatu lainnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menyayangkan lamanya proses pengembalian uang miliaran rupiah kerugian negara oleh AH. Pasalnya,jika uang tersebut masuk deposito atau dikeluarkan untuk pembangunan proyek masyarakat, manfaatnya sangat dirasakan.

    “Kecewa juga setelah ramai di pemberitaan dan ada proses di Kejati Banten, uang Rp2,6 miliar itu baru dikembalikan ke kas daerah,” kata Uday.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy ditemui usai menghadiri rapat paripurna mengaku meminta kepada Ali Hanafiah untuk menyelesaikan temuan LHP BPK Banten tahun 2015.

    “Sudah ditindaklanjuti, tidak hanya temuan di Setwan tahun 2015, tapi semua temuan. Dan permintaan Pak Gubernur (WH) seperti itu, harus diselesaikan, dan tindak lanjuti. Sesuai batas ketentuan,” ujarnya.

    Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan dihubungi melalui telepon genggamnya, mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak. “Wait and see (tunggu dan melihat),” kata Ivan singkat.

    Kepala Inspektorat Banten, Muhtarom hingga berita ini diturunkan belum memberi jawaban pesan tertulis yang dikirim BANPOS, terkait dengan pelunasan kerugian negara oleh AH.

    Diberitakan sebelumnya, anggaran publikasi tahun 2015 di Setwan Banten ditemukan dalam LHP BPK , dimana negara disebutkan mengalami kerugian Rp6,778 miliar dari total pagi kegiatan Rp21,5 miliar.

    Sementara Kejati Banten sebelumnya telah memanggil lima orang pejabat dan mantan pejabat di Setwan Banten. Mereka yang dimintai penjelasan oleh kejati adalah, Ali Hanafiah Iman Sulaiman (sekarang sudah pensiun) sebagai Sekwan tahun 2015, Tb Mochammad Kurniawan sebagai Kepala bagian keuangan Setwan tahun 2015, Suryana sebagai Bendahara pengeluaran Setwan tahun 2015, dan Awan Ruswan (sekarang sudah pensiun) sebagai Kepala bagian Humas dan Protokol Setwan tahun 2015.

    (DZH/RUS/PBN)

  • Tahun Ini 67 Desa Laksanakan Pilkades

    Tahun Ini 67 Desa Laksanakan Pilkades

    LEBAK, BANPOS – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak menyatakan, sebanyak 67 desa di 28 kecamatan tahun 2022 ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak.

    Dari 67 desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa tersebut diantaranya empat desa yang pada tahun 2021 lalu Pilkadesnya ditunda.

    “Ada 67 desa yang tahun ini rencananya menggelar pilkades serentak. Empat desa di antaranya yang pada tahun 2021 pilkades nya tertunda, seperti Desa Darmasari di Kecamatan Bayah dan Desa Muara Dua di Cikulur,” kata Kepala DPMD Lebak, Babay Imroni kepada wartawan, Minggu (6/2).

    Pelaksanaan pilkades serentak 67 desa tersebut dijadwalkan pada bulan Oktober bersamaan dengan habisnya masa jabatan kepala desa (Kades) yang sekarang ini masih menjabat.

    Babay menerangkan, untuk Pilkades serentak tahun 2022 ini tentunya akan ada perubahan dalam peraturan bupati (Perbup) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pilkades.

    Saat ini, DPMD sedang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari berbagai dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

    “Masih pengumpulan data, karena akan ada perubahan di perbup. Bagaimana pelaksanaan saat pandemi tahun kemarin dan sekarang akan berbeda, jadi ada alternatif yang disiapkan,” tutur Babay.

    Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Nasdem, Feri Purnama menyampaikan, Pilkades tahun sebelumnya yang terdapat gugatan karena dinilai lemahnya peraturan harus dijadikan contoh. Dengan akan adanya perubahan pada peraturan bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Pilkades saat pandemi dan sekarang dirinya merespons positif.

    “Kita inginkan Pilkades berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu kami juga merespons jika akan ada perubahan dalam Perbup yang mengatur tentang tata cara Pilkades secara spesifik dan jelas,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • Tidak Memenuhi Syarat, Enam Proyek Dilelang Ulang

    Tidak Memenuhi Syarat, Enam Proyek Dilelang Ulang

    PANDEGLANG, BANPOS – Semula paket pekerjaan konstruksi drainase dan dinding penahan tanah, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang gagal lelang, karena ada yang tidak memenuhi syarat.

    Akan tetapi, Kepala DPUPR Pandeglang, Asep Rahmat memastikan, 6 paket lelang drainase yang sempat gagal lelang itu kini sudah kembali dilelangkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pandeglang.

    “Semula lelang drainase itu berbarengan dengan lelang pekerjaan pembangunan lainnya. yang jumlahnya 146 paket pekerjaan. Namun mengalami gagal. Tapi sekarang, sudah dilelangkan kembali,” kata Asep, Minggu (6/2).

    Menurutnya, yang sudah selesai tender dini ada di fisik konstruksi sebanyak 133 paket. Karena yang 6 lagi gagal lelang, akibat ada yang tidak memenuhi syarat. “Ke 6 paket pekerjaan yang sekarang sudah dilelangkan kembali, di bidang SDA (Sumber Daya Air) yang pekerjaannya 5 paket drainase, dan 1 paket dinding penahan tanah,” ujarnya.

    Keenam paket tersebar di empat Kecamatan yakni, Kecamatan Cadasari, Majasari, Cimanggu dan Kecamatan Pandeglang. Adapun total anggaran untuk pembangunan drainase dan dinding penahan tanah itu, mencapai Rp1,7 Miliar.

    “Dari 1,7 Miliar itu khusus untuk pembangunan dinding penahan tanah di Kampung Kadu Jaro RT 001 RW 003 Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari sebesar Rp 298 juta, Sumur Bor Batuhideung Kecamatan Cimanggu Rp 418 juta, dan sisanya digunakan pembangunan drainase,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pembangunan Drainase Kp. Cikentrung RT. 001 RW. 004, Ds Cikentrung Kec. Cadasari Rp 259 juta, pembangunan Drainase KP. Jenjing RT. 003 RW. 006 Kel. Pagerbatu Kec. Majasari Rp 249 juta, pembangunan Drainase Kp. Babakan RT. 00 1 RW. 001 Kel. Pagerbatu Kec. Majasari Rp 239 juta, Sumur Bor Batuhideung Kec. Cimanggu Rp 418 juta, Dinding Penahan Tanah Kp. Kadu Jaro RT. 001 RW. 003 Ds. Cikentrung Kec. Cadasari Rp 298 juta, dan Pembangunan Drainase Kp. Paranje RW. 09 Kel. Babakan Karanganyar Kec. Pandeglang Rp 236 juta.

    (PBN/BNN)

  • Anggaran Covid- 19 di Dinkes Banten Diduga Di-mark Up

    Anggaran Covid- 19 di Dinkes Banten Diduga Di-mark Up

    SERANG, BANPOS – Anggaran Covid-19 di Dinkes Banten pada tahun 2020 yang diambil dari Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp125 miliar, diduga terdapat penggelembungan anggaran pada setiap item kegiatan.

    Informasi dihimpun, Kamis (3/2), sedikitnya ada 13 item yang menjadi temuan dalam anggaran Covid-19 di Dinkes Banten dari BTT tahun 2020 lalu.

    Informasi ini menambah permasalahan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

    Pertama, adalah dugaan korupsi harga masker N-95 yang diungkap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten 2021 lalu, dan kasusnya kini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang.

    Selanjutnya adalah, pengadaan alat penanggulangan Covid-19, mulai dari baju cover all, sarung tangan steril, baju APD, sepatu boot, hingga kasur, honorarium dan upah lembur diduga juga dikorupsi.

    Total BTT yang dicairkan senilai Rp 125 miliar lebih, terdiri BTT tahap I nilainya Rp 10 miliar lebih dan BTT Tahap 2 senilai Rp 115 miliar.

    BTT tahap I seluruhnya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, sementara BTT tahap 2 digunakan untuk 16 item kegiatan

    Secara rinci, temuan tersebut yakni, insentif dan honor tenaga kesehatan senilai Rp21,3 miliar, obat-obatan senilai Rp31,3 miliar, alat pelindung diri senilai Rp20,2 miliar, rapid test senilai Rp25 miliar, alat kesehatan senilai Rp7,040 miliar, tim posko pengendali Rp1,087 miliar, screening rapid test Rp92,5 juta, narasumber pusat Rp108 juta, honorarium tenaga ahli Rp57 juta, makanan dan minuman petugas dan pasien Rp5,7 miliar, sewa penginapan petugas Rp4,7 miliar, sewa kendaraan Rp4,5 juta, sewa tenda Rp187 juta, disinfektan Rp317 juta, perlengkapan kebersihan dan perlengkapan lainnya Rp458,8 juta, alat dan bahan penunjang laboratorium Rp18,5 miliar.

    Dalam kesimpulan hasil audit, tim audit memaparkan, hasil audit terhadap 80 kontrak dan swakelola 13 kegiatan senilai Rp91,2 miliar yang dituangkan dalam Naskah Hasil Audit ditemukan 13 temuan.

    Inspektur Banten Muhtarom dan Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti dihubungi melalui telepon genggamnya tak merespon.

    (RUS/PBN)

  • Iti Ingatkan Misi Lebak Jadi Destinasi Wisata Unggulan Nasional

    Iti Ingatkan Misi Lebak Jadi Destinasi Wisata Unggulan Nasional

    LEBAK, BANPOS – Gelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2023 tingkat kecamatan, Camat Kalanganyar Cece Saputra mengingatkan para Kepala Desa tentang proses mencapai visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

    Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang hadir pada Musrenbang RKPD tingkat kecamatan mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses mencapai visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yaitu mewujudkan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.

    Dikatakannya, secara faktual visi Pemerintah Kabupaten Lebak ini telah menjadi semangat bersama yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah destinasi wisata dari sebanyak 170 an pada tahun 2018 menjadi 228 destinasi wisata sekarang ini. Di tengah kondisi masih pandemi Covid-19 saat ini dan banyak pemutusan tenaga kerja diberbagai daerah kata Cece, dengan terus bertambah dan berkembangnya destinasi wisata tentunya memberikan kebahagiaan kepada semua pihak di Kabupaten Lebak.

    “Mengingat kita memiliki modal yang cukup besar dengan telah difungsikannya seksi I Tol Serang-Panimbang, harapan kita tentunya kedepan akan terus semakin bermunculan usaha-usaha baru berbasis masyarakat yang hadir di setiap pelosok di daerah Lebak,” katanya.

    Namun begitu, tantangan selanjutnya setelah tumbuh usaha-usaha khususnya jasa pariwisata adalah menjaga keberlanjutan tentang tingkat lamanya kunjungan wisatawan dan keinginan wisatawan untuk kembali berkunjung dengan membawa saudara, teman-temannya untuk berkunjung ke wisata yang kita kelola.

    “Saya berharap seluruh pengelola wisata mendapat sertifikat tentang penerapan layanan yang mengutamakan kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan yang terstandar berupa sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut pelaku usaha wisata bisa menghubungi Disbudpar,” jelasnya.

    Camat Kalanganyar Cece Saputra mengungkapkan bahwa rancangan awal RKPD tahun 2023 mengangkat tema pembangunan Akselerasi pertumbuhan industri pariwisata untuk pemulihan ekonomi dengan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah.

    “Rencana tersebut selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2023 salah satunya yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,” ungkapnya.

    Kepala Desa Sukamekarsari Husnul Khori mengatakan, sedikitnya ada 19 program yang diusulkan pihaknya dalam Musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kalanganyar.

    “Ada 19 program yang kita usulkan di Musrenbang tingkat kecamatan itu diantaranya jembatan gantung dan pertanian yang menjadi prioritas,” katanya.

    Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak mencatat usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

    Usulan tersebut didominasi oleh bidang sarana dan prasarana atau Sarpras Pendidikan dan jalan. Tahun 2023, Sarpras Pendidikan dan jalan paling tinggi menjadi usulan masyarakat mencapai 45 persen. Selanjutnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang pemerintahan.

    “Paling mendominasi usulan Musrenbangcam usulan pembangunan pada sarpras pendidikan, jalan, jembatan, sarana sanitasi dan air bersih, penanganan RTLH, penataan Destinasi Pariwisata, serta sarpras pertanian dan perikanan,” Kata Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Lebak Widi Ferdian.

    Menurutnya, semua kecamatan wajib melaksanakan Musrenbangcam dengan baik, sesuai dengan amanat UU No 25 tahun 2004. Kegiatan pelaksanaan Musrenbangcam jangan hanya menjadi kegiatan seremonial.

    “Tentunya, pelaksanaan Musrenbangcam jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, harus benar-benar menjadi cerminan aspirasi masyarakat melalui hasil musyawarah seluruh masyarakat,” ujarnya

    Ia menjelaskan, musrenbang ini untuk merencanakan pembangunan yang dilakukan dengan menggali partisipasi masyarakat dan pelaku pembangunan di Kabupaten Lebak, termasuk untuk menyusun dan penyempurnaan rencana pembangunan tahun 2023.

    Perencanaan ini harus dilakukan secara transparan, peka terhadap dinamika dan keperluan masyarakat, serta harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

    “Kita akan menerima usulan sesuai dengan prioritas daerah, khususnya di wilayah perencanaan infrastruktur yang masih harus dibangun dan diperbaiki,” jelasnya.

    (CR-01/PBN)

  • Imigrasi Cilegon Sosialisasikan Aplikasi M-Paspor

    Imigrasi Cilegon Sosialisasikan Aplikasi M-Paspor

    CILEGON, BANPOS – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon sosialisasikan Aplikasi M-Paspor kepada seluruh pegawai, Kamis (3/2). Melalui aplikasi M-Paspor, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan paspor dan mengunggah berkas permohonan (scan) berkas secara mandiri langsung melalui aplikasi M-Paspor. Dengan demikian, pemohon tidak memerlukan waktu tunggu terlalu lama selama berada di Kantor Imigrasi.

    Pada kesempatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon turut mengundang Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian dan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian untuk memaparkan mengenai tata cara pengoperasian aplikasi M-Paspor untuk petugas dan masyarakat.

    “Berbeda dengan aplikasi APAPO, aplikasi M-Paspor memberikan keleluasaan bagi kantor imigrasi untuk dapat langsung mengelola jumlah daftar antrian permohonan setiap harinya” ujar Sub Koordinator Perencanaan SIMKIM pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian, Bapak Lukito Leksono.

    Aplikasi M-Paspor saat ini sudah dapat diakses baik oleh pengguna smartphone dan juga iOs, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengunduh melalui Playstore dan juga Appstore. Selain itu, beberapa fitur juga ditambahkan untuk meminimalisir tahapan tatap muka antara pemohon dan petugas.

    “Ada perubahan dalam Aplikasi M-Paspor dibandingkan dengan APAPO, pada aplikasi M-Paspor, Pemohon melakukan pembayaran PNBP di awal pendaftaran, selain itu terdapat fitur reschedule jadwal kedatangan, cek status permohonan paspor dan validasi NIK Dukcapil” tutur Sub Koordinator Verifikasi Dokumen Perjalanan Wilayah III pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Imam Prawira.

    Pemohon diberikan waktu paling lambat 120 menit setelah dokumen diunggah untuk melakukan pembayaran PNBP yang dapat dibayarkan melalui kanal-kanal yang tersedia baik secara daring (marketplace) maupun luring seperti Bank, Kantor Pos dan Indomaret Aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi terbaru menggantikan pendahulunya, Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor (APAPO) yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan antrian paspor online sebelum datang ke kantor Imigrasi.

    Aplikasi ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly pada puncak peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke-72 pada tanggal 27 Januari 2022 lalu.

    (LUK/RUL)

  • Pemkab Pandeglang Targetkan 139.135 Anak Ikut Vaksinasi Covid-19

    Pemkab Pandeglang Targetkan 139.135 Anak Ikut Vaksinasi Covid-19

    PANDEGLANG, BANPOS – Program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, targetkan pencapaian vaksinasi sebanyak 139.135 anak selama dua pekan.

    “Pemkab Pandeglang menargetkan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun bisa tercapai selama dua pekan,“ kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi di SDN Garendong 1 Kecamatan Koroncong dan SDN Kadumerak 1 Kecamatan Karang Tanjung, Kamis (3/2).

    Dijelaskannya, pemerintah daerah telah mencanangkan dimulainya vaksinasi anak usia 6-11 tahun pada 2 Februari 2022. Pada hari kedua vaksinasi ini, anak-anak antusias melakukan vaksinasi.

    “Kami memiliki target dua pekan ini vaksinasi anak bisa selesai. Alhamdulillah antusias anak-anak sekolah untuk divaksin sangat tinggi, tidak ada yang takut divaksin. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk terus bangkit melawan Covid-19 agar proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Pandeglang seratus persen bisa terlaksana,“ terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu mensukseskan pelaksanaan vaksinasi.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan program vaksinasi, sehingga pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak ini berjalan dengan baik agar generasi bangsa ini tetap produktif, sehat, serta terhindar dari Covid-19,“ ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, untuk program vaksinasi anak dengan menyasar sekitar 1.046 sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    “Dari 1.046 sekolah tersebut terdiri dari 868 Sekolah Dasar (SD) dan 178 Madrasah Ibtidaiyah (MI),“ katanya.

    Menurutnya, terkait capaian target vaksinasi anak yang harus selesai selama dua pekan, dirinya menegaskan apabila semua elemen bergerak mendukung program vaksinasi ini tentu saja capaian target 139.135 vaksinasi ini bisa terwujud.

    “Kami optimis capaian vaksinasi anak ini bisa terwujud, asalkan seluruh lapisan masyarakat bergerak secara masif dan berkesinambungan, apabila semua berperan aktif tentu target tersebut bisa maksimal,“ ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Puskesmas dan Sekolah Jadi Corong Edukasi Vaksin Kepada Masyarakat

    Puskesmas dan Sekolah Jadi Corong Edukasi Vaksin Kepada Masyarakat

    PANDEGLANG, BANPOS – Pj Sekda Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat meminta pihak Puskesmas dan Sekolah gencar melakukan sosialisasi vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Pasalnya, masih ada beberapa sekolah yang kehadiran siswanya untuk vaksinasi masih minim.

    “Disinilah para Kepala Sekolah (Kepsek) dan pihak Puskesmas setempat terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi itu penting dilakukan,” kata Taufik saat meninjau vaksinasi di SDN Pagadungan 2, Kecamatan Karangtanjung, Kamis (3/2).

    Pada dasarnya, lanjut Taufik, vaksinasi itu penting dilakukan khususnya untuk meningkatkan imunitas diantaranya bagi anak-anak sekolah. Namun, kata Taufik, saat ini masih ada beberapa wali murid yang enggan anaknya untuk divaksin.

    “Mereka yang divaksin memang yang menyetujui dan menginginkan anaknya sehat agar memiliki kekebalan tubuh,” ujarnya.

    Taufik menambahkan, bagi wali murid yang anaknya sudah divaksin, bisa memberikan pemahaman bagi wali murid lainnya jika vaksinasi itu aman dan penting untuk kesehatan.

    “Ibu nanti bisa memberikan testimoni vaksinasi ini aman, semoga ini bisa meningkatkan kepercayaan bagi mereka yang anaknya enggan divaksin,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubag Tata Usaha (KTU) Puskesmas Pagadungan, Mila Oktaviani mengatakan, pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

    “Kita akan gencarkan testimoni anak-anak yang sudah divaksin bahwa vaksinasi ini aman,” katanya.

    Menurutnya, untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun memang baru, sehingga masyarakat masih ketakutan anaknya untuk di vaksin karena sudah terpapar issue.

    “Kita akan jelaskan agar mereka mengerti, memang kita buat informed consent setuju atau tidak setuju,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Mila, kasus Covid-19 di Pagadungan mulai meningkat lagi. Sejauh ini kata dia, sudah ada sekitar 8 kasus Covid-19 yang terjadi di Pagadungan.

    “Dengan kejadian ini, kami harap masyarakat bisa mengerti kalau divaksin itu penting,” ungkapnya.

    Kepala SDN Pagadungan 2, Subriah mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak ada paksaan dan tidak menjadikan vaksinasi tersebut untuk sebuah persyaratan apapun.

    “Kita jalankan sesuai instruksi Kementerian, yang divaksin saat ini atas persetujuan wali murid yang menginginkan anaknya sehat,” katanya.

    “Yang hadir cuma 32 persen, dari total siswa sebanyak 367 siswa sasaran hanya 90 siswa yang divaksin,” tambahnya.

    (DHE/PBN)