Kategori: PEMERINTAHAN

  • DPUTR Cilegon Akui Masih ada 30 Persen Jalan Rusak

    DPUTR Cilegon Akui Masih ada 30 Persen Jalan Rusak

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon menegaskan bahwa 70 persen dari sekitar tiga ratusan kilo meter panjang ruas infrastruktur jalan kota dalam kondisi baik atau mulus.

    Kepala Bidang Bina Marga pada DPUTR Kota Cilegon Retno Anggraini mengatakan selama 2021 pihaknya sudah banyak melakukan pekerjaan peningkatan jalan dan pemeliharaan.

    Dikatakan Retno, seperti peningkatan jalan dari aspal menjadi beton yaitu di Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang, Jalan KH Iskak Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang, Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang, Jalan Larangan Kecamatan Cibeber, Jalan KH Mudzakir Kecamatan Ciwandan, Jalan Delingseng Kalentemu Kecamatan Citangkil, Jalan Agus Salim Kecamatan Citangkil kemudian Jalan Haji Leman Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

    “Tahun kemarin PU sudah memperbaiki dan meningkatkan jalan dibeberapa titik. Secara keseluruhan jalan di Cilegon sekitar 70 persen sudah bagus,” kata Retno kepada BANPOS saat dikonfirmasi.
    Berkat peningkatan jalan dari aspal ke beton tersebut, lanjut Retno disambut antusias oleh masyarakat karena berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat di wilayahnya. “Banyak yang sudah kita tingkatan dari jalan aspal menjadi jalan beton. Mereka (masyarakat) antusias terhadap hasil kerja kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut Retno mengungkapkan di 2022, pihaknya akan mengerjakan tiga proyek emergency (keadaan darurat) lantaran di 2021 lalu mengalami gagal lelang.

    “Kalau untuk 2022 kita perbaikan itu pekerjaan yang besar ada tiga pekerja itu yang emergency yaitu Jalan Ahmad Dahlan jalan yang tembus dari Ciwedus ke JLS (Jalan Lingkar Selatan), terus Jalan Asnawi yang di Gerem, kemudian Jembatan Ciberko yang kemarin tidak jadi dilaksanakan sekarang kita laksanakan di 2022 ini,” ungkapnya.

    Selain tiga proyek tersebut, pihaknya juga melakukan pemeliharaan di sejumlah titik jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Cilegon.

    “Untuk yang lain-lainnya pemeliharaan. Pemeliharaan cukup lumayan untuk perawatan-perawatan karena pemeliharaan sesuai usulan usulan,” ujarnya.

    Diketahui untuk tiga proyek yang menjadi prioritas masing-masing pagu anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu untuk Jalan Ahmad Dahlan Rp 10 miliar, kemudian Jalan Asnawi Rp 1,1 miliar, kemudian pelebaran Jembatan Ciberko Rp2,5 miliar.

    “Tiga (proyek) sekitar Rp13,5 miliar. Masing-masing pagu di dpa kita, kalau untuk yang Ahmad Dahlan Rp 10 miliar, Jalan Asnawi Rp 1,1 miliar, terus untuk jembatan pagunya Rp 2,5 miliar,” tuturnya.

    Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki Jalan Akses Panggung Rawi yang sebenarnya tahun ini belum masuk perencanaan namun akan diupayakan diperbaiki.

    “Nah terkait dengan Jalan Akses Panggung Rawi itu memang penting dan harus diperbaiki, kita berupaya bagaimana caranya dikerjakan di tahun 2022. Mudah-mudahan berharapnya terlaksana di tahun 2022 ini,” ungkapnya.

    Terkait anggaran pihaknya membutuhkan sekitar Rp1,2 miliar. “Kalau untuk yang di Panggung Rawi kita butuh anggaran Rp1,2 miliar mudah-mudahan bisa masuk di tahun ini,” pungkasnya.

    Sementara terkait perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) pihaknya hanya mampu memperbaiki jalan tersebut dengan tambal sulam atau penanganan darurat. Mengigat, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut bisa menghabiskan Rp4 miliar.

    Retno berharap semua pekerjaan sudah bisa dikerjakan pada Februari 2022 ini. Mengingat semua infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Sekarang kita sudah sampai di proses DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sudah proses verifikasi, kita tinggal penginputan sirup. Jadi Insyaallah kalau ngga ada halangan sistemnya juga mendukung kemungkinan kita di Februari sudah lelang,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Cipocok Jaya Masih Dibayangi Banjir dan Genangan

    Cipocok Jaya Masih Dibayangi Banjir dan Genangan

    SERANG, BANPOS- Kecamatan Cipocok Jaya masih terdapat sejumlah yang sering terkena banjir dan genangan saat hujan lebat melanda Kota Serang. Sehingga kondisi tersebut setiap tahunnya selalu dikeluhkan oleh warga dan para pengguna jalan.

    Camat Cipocok Jaya, Tb Yasin, mengungkapkan bahwa Kecamatan Cipocok Jaya setiap tahunnya tidak terlepas dari banjir dan genangan di beberapa titik yang ada di kelurahan. Masalah ini bahkan belum rampung, dan akan diselesaikan hingga 2023.

    “Tentu saja karena saya sudah alami sejak di Cipocok Jaya, ada banjir dan genangan dan ini yang dikeluhkan oleh warga,” ungkap Yasin, usai saat membuka Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Dwiza Hotel dan Convention Hall, Kota Serang, Rabu (2/2).

    Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa terdapat 5 titik yang masih ada banjir dan genangan diantaranya yaitu di Kampung Munjul Karundang, Komplek Citra Gading, hingga Komplek Untirta, Kelurahan Banjar Agung.

    “Lima titik yang rutin setiap tahun ini mulai dari Munjul yang airnya meluap karena jembatan yang sempit. Kemudian ada di Kampung Cipocok, dan juga genangan di depan jalan eks Polsek Lama, dan juga di Perumahan Puri Cempaka,” ungkapnya.

    Yasin mengatakan, saat ini Pemkot Serang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menormalisasi sungai Banjar Agung yang mengarah ke Komplek Untirta.

    “Mudah-mudahan kantong-kantongnya bagaimana agar tidak banjir apakah dibuat solokan yang besar untuk mengarah ke kali Parung,” ucapnya.

    Ia berharap, permasalahan banjir dan genangan ini akan diselesaikan pada tahun 2023 mendatang. Sebab permasalahan banjir ini menjadi salah satu program prioritas untuk kepentingan masyarakat.

    “Lima titik ini kami ingin segera selesai di 2023 maksimalnya, syukur-syukur 2022. Kalau serius dan anggaran menunjang, InsyaAllah tidak akan ada genangan air,” katanya.

    Disisi lain, untuk infrastruktur pihaknya mengklaim sudah dalam kondisi yang cukup baik. Sehingga tidak ada pembangunan yang cukup mendesak.

    “Kalau infrastruktur sudah ada perubahan tidak seperti kecamatan lain, tidak ada yang fatal, rusak dikit mah tidak apa-apa,” terangnya.

    Meskipun demikian, pihaknya akan menyusun program prioritas lainnya untuk tahun 2023, yang berdasarkan usulan dan harapan dari masyarakat Kecamatan Cipocok Jaya melalui Musrenbang.

    “Musrenbang ini dilakukan sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Serang yang ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat seiring dengan masa akhir jabatan,” tandasnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Serang, Syafrudin. Ia menekankan kepada camat Cipocok Jaya untuk dapat memprioritaskan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui Musrenbang RKPD 2023.

    “RKPD di 2023 ini harus memprioritaskan untuk masyarakat, kalau bisa 90 persennya untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

    (MUF/AZM)

  • Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang hingga saat ini masih kekurangan pegawai dengan status ASN. Meskipun setiap tahunnya dilakukan pengangkatan, namun tetap belum bisa memenuhi kebutuhan Pemkot Serang.

    Hal itu terungkap dalam apel pengambilan janji CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkot Serang, Rabu (2/2). Pelantikan tersebut diikuti oleh 115 PNS yang dilantik, terdiri dari 88 guru golongan III, 9 guru golongan II, dan 18 orang fungsional umum dan tenaga teknis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa ratusan PNS tersebut merupakan CPNS Formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pelatihan dasar (Latsar). “Mereka ini yang dilantik telah mengikuti pelatihan dasar, atau semacam Pendidikan pra jabatan,” ujarnya kepada awak media.

    Sementara itu, Syafrudin menuturkan bahwa saat ini Pemkot Serang masih kekurangan jumlah PNS, terutama untuk tenaga teknis.

    “Jumlahnya masih jauh, karena banyak yang pensiun kemudian ada yang pindah. Usulan kami setiap tahun ada, tapi memang tidak terakomodir sepenuhnya malah 50 persennya juga belum,” ungkapnya.

    Dalam pengangkatan itu, Syafrudin menuturkan pihaknya telah memberikan hak CPNS dengan telah meningkatkan statusnya menjadi PNS. Peningkatan status itu menurut Syafrudin, harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik lagi.

    “Harapan Pemkot Serang dengan sudah dilantiknya PNS, maka mereka harus bisa meningkatkan kinerjanya. Setelah ini nantinya bisa jadi pejabat baik kepada sekolah maupun pejabat struktural lainnya,” katanya.

    Tak hanya itu, PNS juga harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab setelah menjadi PNS tentunya jadi sorotan publik.

    “Ini amanah dari pemerintah dan masyarakat, harus bisa melaksanakan tugas yang baik, dan menjadi contoh kepada masyarakat. Karena PNS jadi sorotan masyarakat jadi panutan, intinya bisa membawa nama baik PNS, dan Pemkot Serang,” terangnya.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa 115 PNS yang dilantik merupakan formasi 2019 dari total 213 yang lulus pada pelaksanaan teknisnya 2020 lalu. Sementara sisanya belum mengikuti latsar.

    “Tahun 2019 lalu kita diberikan kuota sebanyak 215 formasi, dan yang lulus 213. Jadi masih ada 98 CPNS yang belum dilantik karena belum mengikuti latsar,” ujarnya.

    Ia menuturkan, secara keseluruhan Pemkot Serang idealnya memiliki PNS sekitar 6.600 orang, sementara saat ini baru ada sekitar 4.400 PNS.

    “Kekurangannya masih banyak, setiap tahun kita terus mengusulkan, tapi usulan kita dua ribuan. Sayangnya 50 persennya juga belum terakomodir, kita akan usulkan kembali,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • HUT Kota Tangerang, Urus Adminduk Sehari Jadi

    HUT Kota Tangerang, Urus Adminduk Sehari Jadi

    TANGERNAG, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan 13 kecamatan, tengah memberikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan gratis sehari jadi. Pelayanan tersebut, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Kota Tangerang untuk memperingati HUT Kota Tangerang ke-29.

    Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil, Sri Warsini mengungkapkan pelayanan keliling sehari jadi ini meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), surat pindah kependudukan, KTP el rekam baru hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

    “Pelayanan ini dijalani oleh seluruh kecamatan selama Februari ini. Semoga lewat program ini, administrasi kependudukan masyarakat lebih lengkap. Selain itu, memudahkan, mendekatkan, tidak ada lagi kata malas atau besok-besok saja untuk urus adminduk,” ungkap Sri saat dihubungi, Rabu (2/2).

    Sementara, Kecamatan Neglasari menggelar pelayanan adminduk keliling yang berlangsung setiap Rabu, diluar pelayanan harian di kecamatan dan kelurahan. Camat Neglasari, Sanny Soniawan menjelaskan setiap pelayanan keliling setidaknya 150 hingga 200 warga terlayani.

    “Pada pelayanan adminduk keliling, Kecamatan Neglasari terfokuskan pada pembuatan Kartu Identitas Anak. Karena, berdasarkan situasi lapangan KIA paling banyak yang belum dimiliki warga Kecamatan Neglasari. Dengan itu, KIA lah yang kita kejar dapat pelayanan keliling ini,” katanya.

    Ia pun menuturkan, minggu ini pelayanan keliling berlangsung di Kelurahan Karang Anyar. Kata Sanny, tidak menutup kemungkinan pelayanan keliling akan berlangsung hingga beberapa bulan kedepan, dengan melihat antusias masyarakat Kecamatan Neglasari.

    “Untuk permohonan pembuatan adminduk, atau mau tau kapan jadwal kelurahannya, bisa tanyakan langsung ke kelurahan masing-masing. Saya harap, masyarakat dapat memanfaatkan program pelayanan keliling ini sebaik mungkin. Jangan lewatkan, mudah, cepat dan gratis,” imbaunya.

    (MADE/BNN)

  • Logo HUT Kota Tangerang Ke-29 Diluncurkan

    Logo HUT Kota Tangerang Ke-29 Diluncurkan

    TANGERANG, BANPOS – Tanggal 28 Februari 1993 Kota Tangerang resmi terbentuk menjadi bagian dari Indonesia khususnya di Provinsi Banten. 29 tahun Kota Tangerang telah menjadi rumah yang tangguh, nyaman dan berdaya saing melalui segala bentuk tantangan dan perkembangan jaman bagi masyarakat Kota Tangerang.

    Rabu, (2/2), Walikota Tangerang Arief R Wismansyah hadir bersama Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman meresmikan peluncuran Logo dan Tagline HUT Kota Tangerang ke-29 Tahun “Sehat dan Berdaya Saing” yang digelar secara virtual di Ruang Ahlakul Karimah Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang.

    “Alhamdulillah kita sudah memasuki Bulan Februari 2022, bulan yang bersejarah bagi Kota Tangerang dimana Bulan Februari menjadi bulan lahirnya Kota Tangerang tercinta,” ucap Arief.

    Arief juga menerangkan bahwa tagline “Sehat dan Berdaya Saing” pada tema besar peringatan HUT Kota Tangerang ke-29 Tahun memiliki arti nilai – nilai semangat dan sehat, serta pantang menyerah untuk bersama – sama bangkit dalam menggapai harapan yang lebih baik mewujudkan Kota Tangerang yang berdaya saing.

    “Harapan dan do’a kita bersama meskipun saat ini kita kembali dihadapkan dengan situasi Covid-19 yang sedang meningkat, Kota Tangerang diharapkan dapat terus bangkit, mewujudkan kota dan masyarakat yang lebih sehat serta terus tumbuh menjadi kota yang berdaya saing,”

    Lebih lanjut Arief berharap mengawali bulan Februari ini dan hari jadinya Kota Tangerang yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2022 mendatang, kita harus lebih memacu semangat untuk mewujudkan Kota Tangerang yang sejahtera, berahlakul karimah dan berdaya saing.

    “Saya berharap di usia Kota Tangerang yang semakin dewasa ini semua unsur termasuk masyarakat dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Kota Tangerang yang lebih baik lagi,”

    “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua stakeholder yang terlibat terlebih kepada masayarakat Kota Tangerang yang terus bekerja sama dan sama – sama bekerja dalam membangun kota ini hingga diusianya yang ke 29- Tahun,” pungkas Walikota Tangerang.

    (MADE/BNN)

  • Sepanjang 2021, Pemkab Serang Pasang 778 Titik PJU

    Sepanjang 2021, Pemkab Serang Pasang 778 Titik PJU

    SERANG, BANPOS- Dishub Kabupaten Serang telah memasang sebanyak 778 titik lampu penerangan jalan umum atau PJU selama kurun waktu tahun 2021 yang tersebar di empat rayon yaitu, rayon Anyer, Serang, Cilegon dan rayon Cikande.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit dalam keterangan tertulisnya melalui Diskominfosatik, Kemarin mengungkapkan pemasangan PJU di dominasi atas aspirasi anggota DPRD Kabupaten Serang. Disamping itu juga melalui sebuah proses perencanaan mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten.

    “Para anggota dewan di masing-masing dapil juga melakukan reses, maka muncul program pemasangan PJU yang di dominasi aspirasi anggota dewan. Program ini full dibiayai dari APBD tahun 2021,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pemasangan PJU merupakan salah satu program Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    PJU itu sendiri dipasang di jalan berdasarkan klasifikasi yaitu di jalan kewenangan pemerintah pusat atau negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

    “Untuk 778 titik PJU yang terpasang di jalan kabupaten dan desa itu merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Serang, baik aspek pemeliharaan dan lain sebagainya,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat ketika PJU terpasang harus mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk merawat dan memeliharanya.

    “Jangan sampai ketika PJU terpasang dekat pohon kemudian pohonnya rindang, maka harus di tebang pohon itu supaya ada aspek keselamatan PJU itu sendiri,” ungkap Tarkul.

    Disamping itu, tambah Tarkul Wasyit, bilamana PJU mengalami masalah atau padam, menyala pada siang hari, dan jaringan jalan umum putus, masyarakat setempat agar segera menghubungi melalui nomor telepon (0254) 281123 atau Handphone/Whatsapp di 081381081715.

    (LUK/AZM/ANT)

  • Jaminan Dusta Minyak Goreng Langka

    Jaminan Dusta Minyak Goreng Langka

    SERANG, BANPOS – Pemprov mengklaim, stok minyak goreng hingga enam bulan ke depan aman. Akan tetapi, klaim tersebut tidak terlihat faktanya oleh masyarakat. Minyak goreng (migor) murah langka di minimarket yang ditunjuk. Sedangkan, harga di pasar tradisional masih sama dengan sebelum adanya subsidi.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng ini sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian subsidi menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 lalu.

    Untuk proses tahap awal ini, mekanisme pendistribusiannya baru bisa melalui Distribution Center (DS) yang kemudian akan di drop ke sejumlah toko ritel modern yang tersebar sebanyak 450 titik di Provinsi Banten.

    “Sehingga proses droping di DC bisa terawasi dengan mudah, baik untuk harga maupun penyalurannya. Selain itu proses pendistribusiannya juga jelas,” katanya.

    Hal itu berbeda dengan proses pendistribusian di pasar tradisional yang kadang tidak bisa satu harga antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Selain itu, proses pengawasannya juga berbeda dengan yang dilakukan kepada DC lewat toko ritel modern.

    “Namun meskipun demikian, saat ini pemerintah sedang menggodok supaya pendistribusian minyak goreng itu juga bisa ke pasar-pasar tradisional, agar sebarannya bisa lebih luas lagi,” katanya.

    Babar juga sudah melakukan pengecekan di sejumlah DC yang ada di Banten terkait kondisi stok minyak goreng di gudang masing-masing. Hasilnya sampai saat ini masih tersedia dengan aman. Hanya saja memang proses pendistribusian ke toko ritelnya yang masih dibatasi jumlah kuota per harinya guna menghindari adanya oknum yang melakukan penimbunan.

    Oleh karena itu, stok untuk minyak goreng ini dipastikan masih aman. Namun hanya saja karena masyarakat yang biasa beli di pasar, pindah ke toko ritel karena harganya lebih murah, sehingga kemudian cepat kosong. “Makanya ini yang akan kita evaluasi bersama,” ucapnya.

    Babar berharap setelah enam bulan ke depan, tata Niaga CPO menjadi normal kembali harganya. Sehingga harga minyak goreng di pasaran bisa kembali normal seperti semula.

    “Tapi meskipun demikian masyarakat harus tetap tenang dan tidak perlu panic buying,” tutupnya.

    Tingginya harga minyak goreng diakui menimbulkan dampak psikologis kepada sejumlah masyarakat. Dampak itu mulai terlihat saat subsidi minyak goreng dilakukan oleh pemerintah pada Rabu (19/1) lalu. Sejumlah warga memborong salah satu komoditi tersebut karena khawatir program subsidi hanya singkat. Dampaknya, minyak goreng di sejumlah minimarket kosong.

    Terjadinya panic buying (memborong) terhadap komoditas minyak goreng diakui oleh Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Ema Hermawati.

    Panic buying terjadi pada kalangan ibu rumah tangga. Hal itu terjadi karena masyarakat khawatir program subsidi hanya satu hari. Padahal program itu akan bergulir selama enam bulan. “Karena itu kami mengerahkan tim ke lapangan untuk mengontrol penjualan dan tidak ada penimbunan minyak di ritel-ritel atau di mini market,” ujar Ema.

    Ema melanjutkan, sebelumnya, untuk mengantisipasi panic buying terjadi setiap transaksi hanya maksimal 2 liter yang bisa dibeli. Namun, masyarakat mengakali dengan berkali-kali ke minimarket atau dengan mengunjungi minimarket berbeda. “Ada juga yang semua anggota keluarganya beli, ibu, bapak, anaknya, mereka masing-masing beli,” ujar Ema.

    Ema mengatakan, masyarakat diharapkan tidak melakukan hal tersebut karena setiap bulan pemerintah mengalokasikan 250 ribu liter minyak subsidi hingga akhirnya harga minyak kembali stabil. Ema mengakui, program minyak subsidi baru dilakukan di pasar modern, sedangkan di pasar tradisional harga minyak masih tinggi yaitu Rp 19 ribu per liter.

    “Kalau di pasar rakyat masih tetap harganya Rp19 ribu, itu pun berlaku dari hari Rabu sampai hari Rabu depan, nanti setelah hari Kamis baru menyesuaikan harganya dengan harga yang ada di toko modern,” imbuh Ema.

    Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Cilegon akan memanggil agen minyak goreng di Kota Cilegon. Selain untuk menyikapi tingginya harga komoditas pangan itu saat ini, pemanggilan itu pun dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang semakin parah pada saat bulan Ramadhan nanti.

    Pihaknya ingin mengetahui alur distribusi minyak di Kota Cilegon guna memastikan penyebab tingginya harga serta mengantisipasi segala kemungkinan buruk. Dijelaskan Syafrudin, pemerintah perlu tahu, dari mana pemasok minyak goreng di Kota Cilegon.Kemudian berapa banyak jumlah minyak goreng dari distributor, serta berapa harganya.

    Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberadaan minyak goreng subsidi. Pihaknya secara berkala melakukan monitoring ke berbagai tempat perbelanjaan, ritel dan lain sebagainya.

    Ia mengatakan, sejauh ini dalam monitoring yang dilakukan oleh pihaknya, tidak menemukan adanya pelanggaran ketentuan harga. Adapun menanggapi hasil temuan BANPOS mengenai warga yang sengaja berkeliling ke berbagai ritel, untuk membeli minyak goreng subsidi bahkan hingga enam buah per hari, pihaknya hanya bisa melakukan koordinasi dengan ritel-ritel.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Lebak, Orok Sukmana meminta agen Migor agar seragam dalam acuan harga pemerintah. Dijelaskannya, selama ini persediaan minyak goreng di daerah ini tidak terjadi kelangkaan, namun perlu adanya penyesuaian harga Rp14 ribu per liter, karena pemerintah sudah mengeluarkan subsidi business to business

    Kepala Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna mengatakan, pengawasan yang dilakukan Diskoperindag diantaranya adalah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa waralaba yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Menurutnya, dengan tidak adanya migor di waralaba, karena ketersediaannya terbatas. Sehingga, ketika masyarakat akan membeli sudah tidak ada.

    “Ketersediaannya memang terbatas, paling satu waralaba dikirim lima dus dengan masing-masing merek. Jadi persediaan dengan permintaan itu tidak sebanding,” terangnya.

    Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Serang, Shinta Asfilian Harjani, menegaskan bahwa pihaknya telah melibatkan staff dari Diskoperindag ke dalam tim satgas minyak goreng yang dibentuk dari Provinsi Banten.

    “Saat ini kita sudah mengupayakan untuk bekerjasama dengan distributor minyak goreng. Saat ini belum ada jawaban, tapi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan operasi pasar kembali,” ungkapnya.

    Shinta mengatakan, agar tidak terjadi kasus penimbunan migor, pihaknya akan melakukan sweeping bersama tim dinas.

    Berdasarkan investigasi BANPOS, di sebuah warung kelontong, terdapat beberapa ibu rumah tangga yang tengah asyik berbelanja. Disela-sela memilih barang yang akan dibeli, salah satu ibu sebut saja Mawar, mengaku telah mendapatkan sejumlah minyak goreng bersubsidi dari berbagai retail terdekat.

    Bahkan, ia mengakui bahwa dirinya hari itu sudah mendapatkan 6 pcs minyak goreng bersubsidi kemasan 2 liter. Kemudian, ia pun menyampaikan beberapa tips kepada ibu-ibu guna mendapatkan minyak goreng tersebut.

    “Alhamdulillah sih saya mah udah dapet 6 pcs minyak goreng 2 liter. Setiap hari muter bu, keliling Alfamart Indomaret, keliling pagi-pagi,” ucapnya.

    Mawar juga mengatakan bahwa dirinya selalu berpindah dari satu retail ke retail lainnya, bahkan retail lintas kecamatan. Tak sampai di situ, ia juga mengajak beberapa saudara dan keponakannya untuk turut serta keliling retail.

    “Jadi gini, pagi-pagi saya ajak keponakan-keponakan. Kan jatahnya per orang satu, biar bisa beli banyak,” tandasnya.

    Sementara itu, Suheni, warga Desa Bayah Barat yang ikut antri untuk mendapatkan Migor menyebut kelangkaan minyak kemasan ini terjadi setelah ada penetapan harga oleh pemerintah.

    “Ini justru katanya minyak goreng jadi langka gara-gara ada penetapan harga oleh pemerintah. Saya juga susah mendapatkan, sempat juga nyari ke Cilograng dan Malingping, tapi juga susah dapat. Lagian saya butuh banyak karena mau hajatan,” katanya seraya berharap pemerintah bisa melakukan kontrol terhadap kondisi tersebut.

    Salah satu pedagang di Pasar Badak Pandeglang, Diana Fitriani mengatakan, ia saat ini masih menjual Migor dengan harga Rp19 ribu sampai Rp18 ribu perliter, karena Migor yang dijualnya masih stok yang lama.

    “Kita belum ada lagi pengiriman dari sales, Migor yang kita jual sekarang itu masih stok lama dan kita jual Rp 19 ribu perliter. Untuk Migor yang baru memang ada penurunan harga sekitar Rp 1 ribu perliter, untuk yang baru kita jual Rp 18 perliter,” kata Diana kepada BANPOS.

    Menurutnya, untuk mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saat ini dirinya belum bisa menjual dengan harga yang sudah ditetapkan, karena Migor yang ada saat ini masih stok yang lama.

    Terpisah, salah satu pelayan minimarket, Abdul Rois mengatakan, saat ini Migor sedang kosong, karena setiap kali pengiriman langsung habis dibeli oleh masyarakat.

    “Kita dikirim dua hari sekali, sekitar 8 karton Migor ukuran 1 liter yang berisi 24 pcs per kartonnya. Sekali pengiriman itu langsung habis diserbu warga. Sekarang kita menunggu pengiriman berikutnya,” katanya.

    Salah seorang warga Pandeglang, Ani mengatakan, untuk mendapatkan Migor dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini sangat sulit. Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu masyarakat untuk menyediakan Migor murah, ketersediaannya jangan hanya di minimarket saja, akan tetapi di pasar tradisional juga harus disediakan Migor dengan harga yang sama.

    Salah satu warga Kota Serang, Rosiah mengaku bahwa dirinya cukup kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Padahal, ia sudah mencoba berkeliling ke berbagai retail terdekat.

    “Dari awal informasi ada minyak murah (subsidi) di Indomaret dan Alfamart, saya sama sekali nggak pernah dapat,” ungkapnya.

    Ia berharap, untuk stok minyak goreng bersubsidi ditambah. Namun, disisi lain ia meminta agar ada pihak yang memantau bagi para pembeli, agar tidak membeli hanya untuk satu keluarga saja.

    “Informasinya kan satu orang hanya bisa beli satu pcs saja, tapi kalau bawa anggota keluarga seperti suami, anak dan lainnya, boleh juga. Nah ini yang mungkin saja membuat kami para ibu-ibu tidak pernah kebagian, bisa dari Indomaret atau Alfamart memperketat lagi pengawasannya,” harapnya.

    Sejumlah warga Kabupaten Serang pun mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Sampai saat ini pun, banyak yang terpaksa menggunakan minyak curah dengan harga yang belum normal untuk mencukupi kebutuhan dapur.

    “Kebutuhan kita kan sama saja, kalau semuanya diborong satu orang atau satu keluarga, ya nggak kebagian semuanya. Tolong lah saling pengertian, beli secukupnya saja,” tandasnya.

    (CR-01/LUK/MUF/DHE/WDO/DZH/RUS/PBN)

  • Gedung Eks Kejari Cilegon Bakal Dijadikan Sentra dan Galeri UMKM

    Gedung Eks Kejari Cilegon Bakal Dijadikan Sentra dan Galeri UMKM

    CILEGON, BANPOS – Gedung baru eks Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon yang terletak di Jalan Lingkar Selatan (JLS) KM 12 akan digunakan untuk pusat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Cilegon.

    Gedung berlantai dua itu tak kunjung ditempati sejak rampung dibangun pada 2015 lalu hingga saat ini tahun 2022. Sehingga gedung milik eks Korp Adhyaksa tersebut dibiarkan kosong selama tujuh tahun lamanya.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan rencananya gedung kosong tersebut akan dijadikan pusat UMKM Kota Cilegon. “Ada gedung yang dulu untuk kejaksaan (Cilegon), kita sudah ada kesepakatan bahwa itu akan dijadikan pusat UMKM Kota Cilegon dan untuk dekranasda,” kata Helldy saat ditemui di Kantor Bappeda Kota Cilegon usai memimpin rapat, Senin (31/1).

    Helldy mengatakan Minggu depan dinas terkait akan mulai menata ulang gedung tersebut lantaran saat ini kondisinya rusak. “Nah Minggu depan mereka akan presentasi perihal layout nya ditata kembali,” ujarnya.

    Politisi Partai Berkarya (Beringin Karya) ini mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk merenovasi gedung yang sudah lama kosong itu. “Kami sudah menyusun dana, daripada dana ini bikin gedung lagi, tanah lagi, gedung yang ngga dipakai lebih baik kita manfaatkan lahan yang sudah ada, bangunan yang sudah ada kita akan coba perbaiki menjadi pusat UMKM dan pusat makanan, pakaian segala macam nanti ada disitu kedepan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon Syafrudin mengatakan bahwa gedung tersebut telah disurvei oleh pimpinan daerah dan perlu di tata ulang.

    “Makanya disurvei sama pak wali (Helldy Agustian) sama pak sekda (Maman Mauludin). Memang perlu desain lagi karena kan dalamnya untuk kantor sedang kan ini untuk tempat pameran penjualan produk UMKM nya. Jadikan mesti di desain ulang dulu disesuaikan,” tuturnya.

    Syafrudin menambahkan pihaknya sudah menyiapkan anggaran renovasinya. Kata dia, untuk merenovasi gedung tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar. “Dananya ada di kita Rp 1,1 miliar untuk perencanaan dan fisik. Jadi untuk perencanaan Rp 100 juta untuk fisiknya nanti hampir Rp 1 miliar. Tergantung pada kajian desain nanti. Cuman yang jelas kita optimalkan UMKM kita bisa ada tempat pemasarannya. Jadi nanti yang wisatawan dari Anyer bisa ke sana kemudian dari hotel – hotel tamu – tamu hotel dibawa ke situ,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Helldy Agustian Akan Evaluasi Kinerja OPD Setiap Bulan

    Helldy Agustian Akan Evaluasi Kinerja OPD Setiap Bulan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap bulannya. Hal ini dilakukan guna menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terjadi di setiap OPD di Lingkungan Pemkot Cilegon. Selain itu, untuk memonitor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), kemudian hasil kinerja, inovasi dan lain – lain.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan tiap bulan pihaknya akan mengevaluasi hasil kinerja setiap OPD.

    “Ini evaluasi mengenai nanti pencapaian target atau bagaimana setiap tanggal 5 nanti kita akan kasih targetnya. Nanti akan di evaluasi lagi, tiga terjelek suruh presentasi, satu yang terbaik akan memberikan contoh pada tiga yang terjelek tadi,” kata Helldy saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Senin (31/1).

    Menurut Helldy hal ini dilakukan untuk mengontrol agar SILPA di setiap OPD tidak besar seperti 2021 kemarin. “Baru mau dirumuskan item – item KPI (Key Performance Indicator) nya apa saja. Tujuannya agar SILPA tidak besar lagi kedepan entah itu anggarannya, pencapaian kinerjanya seperti apa, SAKIP nya nanti bagaimana, inovasi setiap bidangnya apa,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Cilegon Wilastri Rahayu menyatakan untuk evaluasi kinerja pencapaian keuangan nanti setiap bulan semua OPD harus melaporkannya. “Draf yang sekarang kita bahas apa saja, yang kita laporankan itu baru kita bicarakan sekarang. Dan siapa nanti pengampunya itu kita bicarakan. Nanti ditindaklanjuti siapa yang mengampu yang mengelola ini,” ujarnya.

    Dikatakan Wilastri seperti Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda ada Apem (Administrasi Pembangunan) turut menjadi pengampu. Kemudian setiap OPD akan mengisi hasil kinerjanya seperti mengisi rapot.

    “Nah setiap bulan akan mengisi rapot – rapot itu, rapot kinerja penilaian keuangan pencapaian keuangan itu. Kinerjanya iya, keuangan iya, inovasinya iya kemudian untuk IKM (Indeks Kepuasan Manusia),” pungkasnya.

    Kemudian, ia mencontohkan beberapa performa kinerja akan dievaluasi secara detail dan akan dicari solusi penyelesaian seperti apa. “Misalnya Tapkin (Penetapan Kinerja) dia apa saja, sebagai performance kan Tapkin kalau untuk keuangan kan sudah jelas sudah pasti triwulan ini harus berapa, kalau tidak tercapai kenapa?. Permasalahan itu akan kita lihat, kemudian pendapatan bulan ini harus berapa?, triwulan ini harus berapa?, kenapa tidak tercapai nanti kita akan dievaluasi lebih lanjut,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Pasien Heran dan Kesal,  Sejumlah Obat di RSUD Cilegon Kosong

    Pasien Heran dan Kesal, Sejumlah Obat di RSUD Cilegon Kosong

    CILEGON, BANPOS – Sejumlah persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon dikabarkan kosong. Menurut sumber BANPOS, kekosongan obat tersebut sudah terjadi sekitar dua Minggu ini. Bahkan, saking kesalnya ada salah satu dokter spesialis marah – marah lantaran stok obat tak kunjung ada.

    Salah satu kerabat pasien, Idha Rossa mengaku heran dan kesal lantaran obat di RSUD Cilegon selalu kosong. “Kenapa ya di RSUD Cilegon obat – obatannya selalu kosong dan obat mahal suruh beli sendiri di apotik luar,” katanya.

    Dikatakan Idha, menurut pengakuan pihak RSUD sudah tidak menyediakan obat untuk pasien BPJS. “Dikarenakan RSUD katanya sudah tidak stok obat, namun yang saya butuh kan itu,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan pasien lainnya, Sumarni. Ia sering mengantar suaminya berobat namun obatnya selalu disuruh beli di luar rumah sakit. “Iya betul suamiku juga rutin obatnya suruh nebus di apotek, padahal BPJS angsuran nya tiap bulan,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing mengakui adanya kekosongan sejumlah obat di RSUD Cilegon. “Kemarin memang ada yang kurang obatnya. Kita kan belinya E – Katalog ada yang turun tayang (tidak muncul di online) gitu kita belinya kan E – Katalog,” kata Ujang Iing kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (1/2).

    Ujang Iing mengatakan beberapa obat yang kosong di RSUD Cilegon lantaran di sistem online tidak muncul. Bahkan kata dia, pihaknya sampai pinjam obat ke rumah sakit lain.

    “Memang ada beberapa obat yang turun tayang. Kalau turun tayang aga sulit makanya kita pinjam – pinjam kadang ke Dradjat (RSUD Dradjat Prawiranegara Serang) kadang pinjem kemana gitu kan, kalau ngga ada juga terpaksa belinya ke keluar. Yang tahu teknisnya kan orang farmasi, bukan saya, cuman ngga terlalu parah sih memang namanya awal tahun kan, pas pasiennya lagi banyak, ada ajalah namanya juga rumah sakit,” terangnya.

    Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon ini mengaku, tidak mengetahui jenis obat apa saja yang kosong di rumah sakit milik Pemkot Cilegon ini. “Saya nggak hafal nama obatnya, yang pasti obat itu bukan obat yang biasa dipakai umum di rumah sakit, obat tertentu,” terangnya.

    Saat disinggung soal anggaran pembelian obat di RSUD Kota Cilegon, Ujang Iing mengaku untuk satu tahun anggarannya miliar. Namun dia tidak mengatakan secara rinci.
    “Pertahun miliaran. Ada obat ada BHP (Barang Habis Pakai) seperti suntikan, infus, ada regen, untuk laboratorium satu rekening,” tandasnya.

    (LUK/RUL)