BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Lonjakan Omicron Tinggal Menghitung Hari, Pemprov Siap Mengantisipasi

    Lonjakan Omicron Tinggal Menghitung Hari, Pemprov Siap Mengantisipasi

    SERANG, BANPOS – Varian baru Covid-19, Omicron diprediksi akan melonjak pada bulan Februari nanti. Hal ini menyebabkan, Pemprov Banten bersiap-siap menjaga pasokan oksigen medis untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, kasus probable Covid-19 sudah muncul di Lebak dan Tangerang, bahkan mencapai 400 kasus per hari.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso, Kamis (27/1) mengatakan, untuk tahun ini jika terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19, pemprov sudah dalam kondisi siap siaga, karena pola penanganannya sudah terbangun. Hal itu dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Banten tetap berjalan dengan baik dan maksimal di tengah kondisi meningkatnya kasus.

    “Kita tinggal melanjutkan saja pola yang sudah dilakukan pada saat penanganan puncak lonjakan kasus Covid-19 pada tahun 2021 lalu,” katanya.

    Pada tahun lalu, berdasarkan arahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), pihaknya ditugaskan untuk membuka saluran bantuan oksigen dari sejumlah distributor dan juga perusahaan seperti PT Chandra Asri dan juga PT. Krakatau Steel (Persero) yang ada di Provinsi Banten.

    “Dukungan itu juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur (Ingub), sehingga kami langsung melakukan koordinasi ke Kementerian Perindustrian untuk meminta agar industri oksigen yang ada di Provinsi Banten ikut membantu Pemprov Banten dalam menangani wabah Pandemi Covid-19,” kata Babar.

    Menurutnya, jika pada saat itu WH tidak tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan, maka bisa dipastikan proses penanganannya juga tidak akan semaksimal itu. Apalagi jika beban itu diberikan kepada Satgas Covid-19 yang kala itu sedang fokus terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran virusnya.

    Diakui, pada saat penanganan lonjakan kasus tahun kemarin, Pemprov Banten mendapat kuota bantuan oksigen medis dari PT Chandra Asri sebanyak 120 ton, ditambah dari dua distributor oksigen yang berada di Serang dan Tangerang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dari RS rujukan.

    Belum lagi dari PT KS, melalui anak perusahaannya PT Linde Indonesia, yang menyiapkan depot isi ulang oksigen medis untuk penanganan pasien Covid-19 di RS rujukan dengan kapasitas mencapai 100 tabung setiap harinya.

    Semua itu diberikan secara gratis kepada sejumlah RS rujukan. Alhamdulillah sampai dua bulan berjalan dari Juli – Agustus pasokan oksigen itu tidak habis. Keburu reda,” kata dia.

    Babar mengatakan, Pemprov Banten akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor kesehatan. Ia juga juga sebagai tim supporting Satgas Covid-19 memastikan kebutuhan oksigen akan terus aman dan terpenuhi.

    “Yang terpenting saat ini masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menerapkan Prokes serta 3M dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.

    Sementara itu, Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebak kembali naik. Dari hasil pemeriksaan sedikitnya 16 warga di Lebak dinyatakan terkonfirmasi positif. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengirimkan 16 sampel tersebut ke Balitbang Kemenkes untuk memastikan apakah belasan pasien tersebut terpapar Omicron.

    “Iya karena statusnya suspek atau dicurigai (Omicron) maka ada 16 yang dikirim ke Balitbang untuk memastikan. Pertama 3 sampel lalu menyusul 13 sudah dikirim,” kata Firman kepada wartawan.

    Menurutnya, Dinkes Lebak harus memastikan karena CT value belasan pasien Covid-19 tersebut tergolong rendah. Kemudian, pasien juga memiliki riwayat bepergian dari zona dengan risiko tinggi penularan.

    “Pemeriksaan SGTF (S-gene Target Failure) untuk tiga sampel pertama itu sudah keluar, hasilnya probable Omicron dan tinggal menunggu pemeriksaan WGS (Whole Genome Sequencing), jadi kalau dua pemeriksaan ini muncul dipastikan positif. Sementara yang 13 sampel masih suspek karena belum ada hasil SGTF-nya,” ungkapnya.

    Dijepaskan Firman, meski ada sebagian pasien suspek Omicron itu yang bergejala, namun tidak menunjukkan gejala berat. “Ada yang bergejala sedang dan ringan, ada juga yang tidak sama sekali,” jelasnya.

    Terpisah, Kasus harian paparan Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 400. Kondisi ini membuat pemerintah was-was terjadi lonjakan. “Data kemarin yang dilaporkan ini masih ada peningkatan laporan baik di angka 400 hariannya,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal. “Ini tentu harus terus kita waspadai, makanya masyarakat kita imbau hindari kerumunan terus juga menggunakan prokes dan sukseskan vaksinasi,” tutur Arief.

    Berdasarkan situs covid19.tangerangkota.go.id, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 31.142, jumlah ini bertambah 368 dari hari sebelumnya. Lalu, suspek aktif dirawat ada 914, jumlah ini bertambah 4 dari hari sebelumnya.

    Kemudian, konfirmasi dirawat mencapai 1372, jumlah ini bertambah 344 dari hari sebelumnya. Pasien meninggal karena Covid-19 mencapai 497. Namun, pasien yang sembuh mencapai 29273, jumlah itu bertambah 24 dari sebelumnya.

    Arief mengatakan, masyarakat yang terpapar Covid-19 ini berasal dari transmisi lokal. Artinya, mereka terpapar oleh masyarakat lain yang juga positif Covid-19. “Sekarang Covid-19 ini kan banyak juga yang kasus lokal , artinya masyarakat masih lakukan aktivitas sosial dan sebagainya mungkin akan terjadi keterpaparan,” ujarnya.

    Kata dia, dari kasus yang ada saat ini minim masyarakat yang berefek parah. Rata-rata mereka tanpa gejala. Sebab masyarakat yang terpapar Covid-19 ini rata-rata sudah mendapatkan vaksinasi.

    “Vaksinasi ini sangat membantu agar mereka tidak terpapar sedang dan berat, hanya ringan saja bahkan banyak yang tanpa gejala. Kenapa tanpa gejala bisa kena Covid-19? Ya karena mereka terpantau dari hasil surveillance kita dari testing, tracing makannya kita harus waspada,” jelasnya.

    Arief tak menampik kalau ada pasien Covid-19 yang dirawat ICU. Namun, pasien tersebut memiliki penyakit bawaan atau komorbid yang menyebabkan keterpurukan kondisinya. “Dari kasus yang ada sekarang ini kasus yang dirawat BOR (tingkat keterisian) rumah sakit angkanya masih 13 persen ICU ada 4 , itu pun karena mereka punya komorbid,” katanya.

    Terkait dengan Covid-19 varian Omicron, kata Arief hal sudah tak dilakukan pemeriksaan lagi. Sekarang pemerintah pusat tidak lagi melakukan pemeriksaan jenis Covid-19 Omicron. Tadi sudah disampaikan Menteri Perindustrian jadi apapun varian Covid-19, ya mereka Covid-19,” pungkasnya.

    Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta agar semua pihak mengantisipasi penyebaran yang lebih masif lagi. Katanya diperlukan antisipasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya Banten, dimana beberapa kabupaten dan kotanya terhubung dengan wilayah Jabodetabek.

    “Karena Omicron itu sudah mulai meningkat khususnya di daerah Jabodetabek, dan Banten ini beberapa kabupaten/kotanya tersambung terutama Tangerang Raya, maka saya minta antisipasi,” tegasnya.

    Wapres menyampaikan, antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi. “Selain penerapan protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi, termasuk sudah mulai booster dan juga penerapan Peduli Lindungi di daerah-daerah dimana terjadi mobilitas,” imbuh Wapres.

    Selain itu, ia juga meminta agar testing, tracing dan treatment (3T) diperbanyak dan dipercepat. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi lanjutan. “Testing, tracing, treatment itu terus kita lakukan lebih cepat lagi untuk mengetahui lebih banyak yang misalnya terkena,” ujarnya.

    (CR-01/RUS/PBN/BNN)

  • Masih Buruk, Dewan Desak Pembenahan Pengarsipan Pemkot Serang

    Masih Buruk, Dewan Desak Pembenahan Pengarsipan Pemkot Serang

    DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak agar pengarsipan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dapat lebih baik lagi. Sebab, hal tersebut bakal berkaitan erat dengan permasalahan hukum ke depannya.

    Sekretaris Komisi I pada DPRD Kota Serang, Saepulloh, mengatakan bahwa pengarsipan yang dilakukan oleh OPD, kecamatan dan kelurahan masih sangat buruk. Padahal, pengarsipan merupakan hal yang sangat penting.

    “Ternyata masih banyak OPD, kecamatan dan kelurahan yang pengarsipannya buruk. Padahal kan pengarsipan itu sangat penting dan berkaitan erat dengan hukum,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (27/1).

    Ia mengatakan bahwa masih banyak OPD, kecamatan dan kelurahan yang menganggap arsip merupakan hal yang tidak penting. Bahkan, beberapa ruang pengarsipan pun hampir mirip sebagai gudang, tidak terawat dan penuh dengan debu.

    “Arsip ini harus benar-benar ada. Jangan sampai ruang arsip ini diibaratkan sebagai gudang. Karena kalau nanti ada kasus hukum, maka kita harus bisa nih mempersiapkan arsip-arsip yang dubutuhkan,” terangnya.

    Ia pun menuturkan bahwa arsip sangat penting sebagai bukti sejarah perjalanan Kota Serang. Sebab dari arsip-arsip yang ada, generasi mendatang dapat tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang bisa dilakukan untuk masa depan.

    “Makanya SDM pengarsipan di OPD, kecamatan dan kelurahan harus benar-benar mumpuni. Jangan sampai asal-asalan, mekanisme penyimpanannya bagaimana. Karena kan ada arsip yang dalam kurun waktu tertentu bisa dimusnahkan, ada yang harus dipertahankan. Jangan sampai ketika butuh, malah tidak ada,” jelasnya.

    Ia pun mendesak agar Pemkot Serang benar-benar menganggarkan pengembangan SDM arsiparis dan tempat pengarsipan dokumen. Karena dampak hukumnya sangat berat. “Kan kalau hilang ketika ada perkara hukum, ini berat. Bisa dibilang menghilangkan alat bukti,” tegasnya. (ADV)

  • Honorer di Pandeglang Minta Diistimewakan Sebelum Pemerintah Hapus Pegawai Honorer

    Honorer di Pandeglang Minta Diistimewakan Sebelum Pemerintah Hapus Pegawai Honorer

    PANDEGLANG, BANPOS – Para pegawai honorer Pemkab Pandeglang meminta agar pemerintah pusat untuk lebih memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Permintaan tersebut merespons penghapusan status pekerja honorer di lingkup pemerintahan.

    “Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih mengutamakan pegawai honorer dalam tes seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK, karena kami sebagai honorer telah mengabdi kepada negara sudah puluhan tahun,” kata salah satu pegawai honorer Setda Kabupaten Pandeglang, M Awaludin di Pendopo, Kamis (27/1).

    Menurutnya, pemerintah pusat jika ingin membuat regulasi harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai membuat regulasi justru dapat merugikan para honorer.

    “Apalagi rencana penghapusan ini sangat merugikan bagi kami,“ ujarnya.

    Ia menambahkan, penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan menjadi beban pikiran bagi para honorer itu sendiri. Sehingga, para pegawai honorer tidak tahu kejelasan nasibnya.

    “Jadi bagaimana kejelasan nasib kami, apakah kita dipecat atau bagaimana. Makanya kita curhat ke pak Sekda perihal nasib kami kedepannya,“ ucapnya.

    “Apabila para honorer bisa diangkat menjadi PPPK, ini suatu keuntungan bagi honorer dan kami minta dipermudah dalam tes seleksinya. Akan tetapi justru sebaliknya, jika ada penghapusan lantas bagaimana kejelasan nasib kami,“ ungkapnya.

    Hal senada disampaikan pegawai honorer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang, Tia Risma mengatakan, menurut rencana pemerintah pusat akan menggelar pelaksanaan tes seleksi PPPK.

    “Dalam hal ini kami meminta pemerintah agar mempermudah seleksi PPPK bagi para honorer dengan membuat regulasi khusus, karena kebanyakan para honorer di Pandeglang ini usianya sudah diatas 35 tahun,“ katanya.

    “Kemampuan bersaing kita dengan para peserta lewat jalur umum seleksi tes CPNS dan PPPK sangat berat, apalagi dengan batas usia serta keterampilan dan kemampuan para honorer itu sendiri, apalagi dengan sistem CAT justru sangat menyulitkan,“ tambahnya.

    Oleh karena itu, dirinya berharap untuk menjadi CPNS dan PPPK tidak ada tes lagi, akan tetapi menggunakan sistem pengangkatan secara otomatis.

    “Sebagai solusi dan bentuk perhatian pemerintah kepada para honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, sistem pengangkatannya secara otomatis,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pj.Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, keinginan para tenaga honorer untuk menjadi CPNS atau pegawai PPPK melalui pengangkatan secara langsung merupakan keinginan Pemkab Pandeglang juga. Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan, karena semua tergantung dari kebijakan pusat.

    “Jika memang kebijakan pemerintah pusat menyatakan para honorer untuk diangkat langsung kita usulkan, kalau memang harus melalui seleksi tes pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” katanya.(DHE/PBN)

    Caption Foto : Salah satu pegawai honorer saat curhat kepada Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat.

  • JLS Cilegon Retak-retak, PU Hanya Mampu Tambal Sulam

    JLS Cilegon Retak-retak, PU Hanya Mampu Tambal Sulam

    CILEGON, BANPOS – Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon tepat di kilometer 4 tampak retak-retak parah dan membentuk lubang-lubang besar. Kondisi ini kerap membuat pengendara sepeda motor menjadi korban kecelakaan.

    Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintasi jalan tampak berhati-hati melintas di jalan tersebut. Struktur jalan tersebut tampak sudah mulai amblas, retak-retak dan berlubang.

    Ditemui di lokasi salah satu warga, Hasan mengaku, jalan rusak tersebut kerap menimbulkan banyak korban kecelakaan khususnya pengendara roda dua. Diantara pengendara yang melintas banyak yang terjatuh.

    “Banyak yang kecelakaan. Banyak motor yang jatuh. Kalaupun mau menghindar dari lubang enggak bisa soalnya lubangnya lebar dan banyak,” ujarnya di lokasi, Kamis (27/1).

    Ia mengaku cukup kecewa dengan kondisi jalan di kota yang kerap disebut kota dollar. Ia menilai, pemerintah setempat tidak perduli dengan keselamatan warga.

    “Ini kan cukup membahayakan sekali. Apalagi kalau musim hujan. Jalannya ketutupan air. Kasihan dengan warga yang melintas ke jalan tersebut,” katanya.

    Lebih lanjut, kata Hasan, semestinya pemerintah jangan tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak tersebut. Ia berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki. “Kalau pejabat-pejabat di sana kan pada naik mobil mewah jadi gak merasakan penderitaan warganya. Coba sekali-sekali naik motor gimana rasanya?,” lanjutnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, Retno Anggraeni pihaknya hanya mampu memperbaiki jalan tersebut dengan tambal sulam atau penanganan darurat. Mengigat, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut bisa menghabiskan Rp 4 miliar.

    “Kemarin sudah sempat dibicarakan dengan Pak Kadis PU (Heri Mardiana) jika untuk memperbaiki total jalan tersebut bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 4 miliar. Karena anggaranya tidak ada, kami (PU) hanya bisa melakukan penanganan darurat seperti tambal sulam saja,” kata Retno.

    Retno menyatakan, DPUTR dalam perbaikan JLS dengan tambal sulam menggelontorkan Rp 100 juta yang bersumber dari dana pemeliharaan. Area yang diperbaiki mencakup 3 titik yakni mulai dari jalan di dekat SPBU, Cibeber hingga melewati Hotel Forbis. “Tambal sulam yang pernah dikerjakan di Perempatan Cikerai, Kelurahan Cikerai,” tutupnya.

    (LUK)

  • Karena Fogging, Walikota Didesak Evaluasi Kadinkes Kota Serang

    Karena Fogging, Walikota Didesak Evaluasi Kadinkes Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dua orang warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, terdiagnosis positif demam berdarah atau DBD. Masyarakat meminta agar Pemkot Serang melakukan upaya fogging, agar nyamuk-nyamuk demam berdarah itu dapat dibasmi.

    Di sisi lain, Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, didesak untuk dievaluasi. Sebab ia sempat menyatakan keengganan untuk melakukan fogging, padahal marak kasus warga Kota Serang yang terkonfirmasi demam berdarah.

    Salah satu warga Komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Muflikhah, mengatakan bahwa dua orang keluarganya terdiagnosis demam berdarah. Keduanya yakni ibu dan adiknya.

    “Iyah ibu dan adik terkena demam berdarah. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Kencana. Sudah dua hari dirawat di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/1).

    Ia mengatakan bahwa mulanya, ibu dan adiknya hanya dirawat di rumah saja. Namun karena keluhan sakitnya semakin menjadi, maka keduanya pun dilarikan ke RS Kencana.

    “Hari Senin kemarin baru dibawa ke Kencana. Mulai sakitnya mah dari hari Sabtu kemarin. Awalnya ibu, terus adik. Kalau ibu mulai sakit saat nginep di Cibebek, kalau adik tiba-tiba aja sakit waktu di rumah Depag,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang segera melakukan tindakan fogging. Sebab dikhawatirkan warga lainnya turut terkena penyakit demam berdarah seperti ibu dan juga adiknya.

    “Soalnya keponakan hari ini katanya juga tiba-tiba demam. Khawatirnya demam berdarah juga. Makanya kami harap dilakukan penyemprotan, khawatir makin banyak korbannya,” ungkap Muflikhah.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, mengatakan bahwa pihaknya enggan melakukan penyemprotan atau fogging, dan menyarankan masyarakat untuk melakukan 3M dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

    “Karena kalau dilakukan pengasapan (fogging) itu pertama biaya mahal, kedua polusi. Kemudian ya harus PSN. Lalu melakukan 3M, menguras, menutup, mengubur. Imbauan saya seperti itu lah kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, fogging akan benar-benar dilakukan apabila terdapat kepastian jika warga terkena demam berdarah. Sebab harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim surveilans Dinkes Kota Serang.

    “Diasap itu bilamana positif itu benar-benar DBD. Lalu petugas kami akan melakukan surveilans untuk mengecek apakah benar ada jentik nyamuk. Maka dilakukan pengasapan. Namun ada yang lebih murah, yaitu PSN,” ungkapnya.

    Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada Januari tahun ini, kasus warga terkena DBD lebih banyak dibandingkan Januari tahun lalu. “Januari tahun lalu dengan Januari tahun sekarang, lebih banyak tahun ini,” jelasnya.

    Namun Hasanudin pada akhirnya mengklarifikasi,menurutnya, jika memang terjadi kasus demam berdarah, warga bisa langsung menghubungi Puskesmas setempat untuk melakukan fogging.

    “Kalau memang positif, berarti kan sudah dirawat. Ada buktinya juga. Langsung saja itu ke Puskesmas setempat, sampaikan bahwa si anu tinggal di anu, positif DBD. Nanti orang Puskesmas akan datang ke lokasinya,” ujar Hasan melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, nanti pihak Puskesmas akan melakukan pengecekan tempat, dan melakukan fogging. Sementara pada pernyataan sebelumnya, itu apabila belum ada bukti bahwa terdapat warga yang positif DBD.

    “Jadi kalau tidak DBD, maka tidak difogging. Namun kalau positif, maka akan di fogging. Karena kan yang membuktikan itu benar DBD, yang menentukan kan petugas kesehatan,” terangnya.

    Ia menuturkan, apabila fogging dilakukan tanpa ada bukti bahwa terjadi kasus positif demam berdarah, dikhawatirkan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa virus demam berdarah, malah resisten terhadap fogging. “Kalau bukan, takutnya nanti malah resisten,” tandasnya.

    Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mengecam pernyataan Kepala Dinkes Kota Serang yang enggan melakukan fogging di saat maraknya kasus DBD, dengan alasan biaya mahal.

    “Seharusnya Kepala Dinkes tidak mengatakan hal tersebut. Ini perkara nyawa warga Kota Serang. Alasan biaya mahal pun tidak logis mengingat anggaran perjalanan dinas Pemkot Serang saja bisa mencapai Rp81 miliar,” ujarnya.

    Ia pun mendesak agar Walikota Serang mengevaluasi Kepala Dinkes Kota Serang, agar kinerja pelayanan kesehatan bagi warga Kota Serang tidak terganggu akibat ketidakcakapan pejabat yang memimpin OPD pelayanan dasar tersebut.

    “Walikota harus segera mengevaluasi Kepala Dinkes. Karena ini bisa mencoreng nama baik Pemkot Serang di hadapan masyarakat,” tegasnya.

    (DZH/PBN)

  • Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    SERANG, BANPOS – Warga Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, mendukung Walikota Serang untuk memberikan sanksi pencopotan bagi lurah dan camat yang tidak peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah. Sebab, sudah berkali-kali warga Sepang mengeluh terkait dengan sampah liar, namun tidak mendapat respon.

    Warga Karodangan Kelurahan Sepang, Mukri, mengaku sudah berkali-kali datang ke Kelurahan untuk mengadukan permasalahan sampah liar di lingkungan mereka. Sayangnya, lurah setempat sama sekali tidak merespon keluhan mereka.

    “Masyarakat sudah berapa kali datang ke kelurahan, untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan sampai kami lakukan berbagai cara, namun ternyata tidak ada respon yang baik dari lurah dan camat,” ujarnya, Rabu (26/1).

    Menurutnya, warga dari 6 RT yang ada di Kelurahan Sepang, telah meminta dilakukan pertemuan warga bersama dengan pihak Kelurahan, untuk mendiskusikan mengenai permasalahan sampah liar.

    “Namun ternyata dari pihak kelurahan sama sekali tidak menjalankan aspirasi warga mengenai pertemuan itu. Itu ada 6 RT yang meminta dilakukan pertemuan, karena masalah sampah ini sangat mengganggu sekali,” katanya.

    Bahkan beberapa hari yang lalu, pihaknya menangkap tiga orang yang hendak membuang sampah di lingkungan mereka. “Makanya, kami mendesak agar kelurahan segera menyelesaikan permasalahan ini, sebelum kami seluruh RT datang ramai-ramai ke kelurahan,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku jika lurah dan camat tidak kunjung merespon keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan sampah liar itu, maka pihaknya akan mendatangi Walikota Serang, agar mencopot Lurah Sepang.

    “Kalau emang lurah ini tidak peduli terhadap permasalahan sampah liar ini, mendingan sudah berhenti saja. Kalau emang tidak direspon dalam waktu dekat, saya akan datangi Walikota Serang untuk melaporkan permasalahan ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Walikota Serang, Syafrudin, menegaskan kepada para lurah dan camat agar tidak cuek dengan permasalahan lingkungan, terutama sampah, yang ada di wilayah administratif masing-masing. Jika tidak, maka Syafrudin mengancam akan mengganti lurah dan camat tersebut.

    Menurutnya, apabila para lurah dan camat tetap ingin menjabat sebagai pejabat administrasi kewilayahan itu, maka harus peduli terhadap lingkungan.

    “Kalau masih mau jadi lurah, harus peduli lingkungan. Jangan diam saja, padahal sering dilewati oleh pak lurah. Kalau masih mau jadi camat, juga harus peduli lingkungan,” ungkapnya.

    “Karena kan masalah sampah ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makanya permasalahan sampah ini merupakan tanggungjawab bersama, khususnya untuk para lurah dan camat di wilayah mereka,” terangnya.

    Apalagi menurutnya, kewenangan dari kelurahan dan kecamatan untuk mengatur wilayahnya pun cukup banyak. Sehingga jika tidak dilaksanakan, lebih baik diganti. “Kalau sudah bosen jadi lurah, jadi camat, ya jangan pedulikan lingkungan,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Pasukan Yonif 320/BP Akan Jadi Pasukan Perdamaian Dunia

    Pasukan Yonif 320/BP Akan Jadi Pasukan Perdamaian Dunia

    PANDEGLANG, BANPOS – Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Marsda TNI Benedictus Benny K, didampingi oleh Danrem 064/MY, Brigjen Yunianto, Dirbinops PMPP TNI, Kolonel Edwin Habel, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pre Requirement Mobile Team (PRMT) atau pra seleksi bagi prajurit TNI yang akan terlibat dalam misi Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-Q UNIFIL Lebanon, Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-Q Unifil Tahun 2022 di Batalyon Infanteri 320 Badak Putih, Pandeglang, Banten, Rabu (26/1/2022).

    Dalam amanatnya, Komandan PMPP, Marsda TNI Benedictus Benny K mengatakan, tahun ini Yonif 320/BP ditunjuk sebagai Main Body pasukan utama Yonmek TNI Konga ke Lebanon. Dengan penunjukan tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan semua prajurit, karena Yonif 320/BP mendapat tugas mulia sebagai pasukan perdamaian dunia di Lebanon.

    “Ini sebuah kebangaan bagi kita semua, karena satuan kita berada di wilayah timur dipercaya melaksanakan tugas yang mulia, sebagai pasukan perdamaian dunia yang akan dikirim nanti pada tahun 2023. Menghadapi hal tersebut, prajurit Batalyon 320/Badak Putih dituntut memiliki profesionalisme dan disiplin serta motivasi yang tinggi sehingga mampu mengoptimalkan tugas tersebut,” kata Marsda TNI Benedictus.

    Oleh karena itu, lanjut Benedictus, pihaknya meminta kepada prajurit Yonif 320/Badak Putih, agar siap mengikuti seleksi dengan sportif. Diantaranya terkait kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, komputerisasi, mengemudi dan Bahasa Inggris.

    “Ini merupakan materi penting yang harus dikuasai oleh Prajurit yang mengikuti seleksi Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-Q UNIFIL Lebanon TA 2022. Personel Satgas harus memahami karakteristik wilayah Lebanon, yang tentu saja berbeda dengan negara kita. Baik dari sudut geografis, demografis, maupun kondisi sosial budayanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Danrem 064/Maulana Yusuf Serang, Brigjen TNI Yunianto menambahkan, bahwa prajuritnya di Yonif 320/Badak Putih harus meningkatkan kemampuan pribadinya jika ingin terpilih menjadi pasukan perdamaian.

    “Diantaranya, kemampuan penguasaan bahasa asing hingga pengoperasian komputer. Karena memang dari sekian banyak prajurit Yonif 320/badak Putih, mereka akan diseleksi agar bisa mewakili kesatuan sebagai duta-duta perdamaian dunia di Lebanon. Maka, kemampuan yang ada harus betul-betul dioptimalkan dari sekarang,” katanya.

    (DHE/PBN)

  • Pemkot Borong Cator untuk Atasi Masalah Sampah

    Pemkot Borong Cator untuk Atasi Masalah Sampah

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon menambah puluhan armada kendaraan pengangkut sampah. Armada kebersihan ditambah lantaran volume sampah di Kota Cilegon setiap tahunnya meningkat.

    Diketahui, armada kebersihan yang ditambah yakni 40 unit cator, 4 unit truk arm roll, 5 unit dump truk dan 48 unit container sampah. Pengadaan kendaraan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankue) Provinsi 2022 dengan alokasi anggaran Rp5,8 miliar.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengklaim, adanya penambahan armada kebersihan dapat mengatasi masalah sampah di Cilegon. Terkhusus di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kendaraan besar kebersihan.

    “Selama ini masih banyak titik-titik di Kota Cilegon sampah menumpuk. Dan kami berkeinginan dengan bertambahnya armada kebersihan ini semua sampah bisa terakomodir dan Cilegon bebas dari sampah,” kata Helldy kepada awak media usai prosesi penyerahan armada di DLH Kota Cilegon, Rabu (26/1).

    Lebih lanjut, Helldy meminta agar armada kebersihan yang dibeli dengan anggaran miliaran rupiah ini dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga tidak ada aset yang terbengkalai. Ia meminta Kepala DLH Cilegon, Rasmi Widyani bisa mengatur armada kendaraan di jajarannya.

    “Tolong bu Rasmi, semua aset ini diberikan nomor pada body unitnya. Biar jelas siapa yang mengendarai kendaraan sampah ini. Mereka harus tanggung jawab dengan aset-aset tersebut. Bila perlu ada surat pernyataan perihal kesiapan mereka menjaga aset,” lanjutnya.

    Kemudian, Helldy juga meminta agar petugas pengangkut sampah diberlakukan sistem kerja shift. Masing-masing shift terdiri dari 2 hingga 3 orang.

    Sementara, Kepala DLH Kota Cilegon Rasmi Widyani mengatakan, DLH setiap harinya mengangkut sampah 200 ton sampah. Setidaknya dengan penambahan armada kebersihan dapat meningkatkan pelayanan persampahan di Cilegon.

    “Memang kesadaran warga Cilegon terhadap lingkungan masih rendah. Ini dibuktikan dengan masih ditemukan sampah-sampah liar yang dibuang seenaknya oleh warga. Dengan adanya penambahan ini, cator-cator bisa masuk sampai gang-gang kecil, harapannya begitu,” tandas Rasmi.

    (LUK/RUL)

  • Dua Warga Cipocok Positif DBD, Dinkes Ogah Fogging

    Dua Warga Cipocok Positif DBD, Dinkes Ogah Fogging

    SERANG, BANPOS – Dua orang warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, terdiagnosis positif demam berdarah. Masyarakat meminta agar Pemkot Serang melakukan upaya fogging, agar nyamuk-nyamuk demam berdarah itu dapat dibasmi.

    Salah satu warga Komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Muflikhah, mengatakan bahwa dua orang keluarganya terdiagnosis demam berdarah. Keduanya yakni ibu dan adiknya.

    “Iyah ibu dan adik terkena demam berdarah. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Kencana. Sudah dua hari dirawat di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/1).

    Ia mengatakan bahwa mulanya, ibu dan adiknya hanya dirawat di rumah saja. Namun karena keluhan sakitnya semakin menjadi, maka keduanya pun dilarikan ke RS Kencana.

    “Hari Senin kemarin baru dibawa ke Kencana. Mulai sakitnya mah dari hari Sabtu kemarin. Awalnya ibu, terus adik. Kalau ibu mulai sakit saat nginep di Cibebek, kalau adik tiba-tiba aja sakit waktu di rumah Depag,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang segera melakukan tindakan fogging. Sebab dikhawatirkan warga lainnya turut terkena penyakit demam berdarah seperti ibu dan juga adiknya.

    “Soalnya keponakan hari ini katanya juga tiba-tiba demam. Khawatirnya demam berdarah juga. Makanya kami harap dilakukan penyemprotan, khawatir makin banyak korbannya,” ungkap Muflikhah.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, mengatakan bahwa pihaknya enggan melakukan penyemprotan atau fogging, dan menyarankan masyarakat untuk melakukan 3M dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

    “Karena kalau dilakukan pengasapan (fogging) itu pertama biaya mahal, kedua polusi. Kemudian ya harus PSN. Lalu melakukan 3M, menguras, menutup, mengubur. Imbauan saya seperti itu lah kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, fogging akan benar-benar dilakukan apabila terdapat kepastian jika warga terkena demam berdarah. Sebab harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim survailans Dinkes Kota Serang.

    “Diasap itu bilamana positif itu benar-benar DBD. Lalu petugas kami akan melakukan survailans untuk mengecek apakah benar ada jentik nyamuk. Maka dilakukan pengasapan. Namun ada yang lebih murah, yaitu PSN,” ungkapnya.

    Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada Januari tahun ini, kasus warga terkena DBD lebih banyak dibandingkan Januari tahun lalu. “Januari tahun lalu dengan Januari tahun sekarang, lebih banyak tahun ini,” tandasnya.

    (DZH)

  • Nasib Al Muktabar Terkatung-katung, Sengaja ‘Digantung’?

    Nasib Al Muktabar Terkatung-katung, Sengaja ‘Digantung’?

    SERANG, BANPOS – Tidak jelasnya nasib Al Muktabar menimbulkan berbagai spekulasi dan analisis. Kemendagri pun dituding turut andil dan membuat Al Muktabar seolah digantung nasibnya. Namun, di sisi lain, terdapat tudingan juga bahwa pemecatan Sekda Banten ini terlalu diburu-buru dan tidak memenuhi syarat, sehingga menyebabkan Kemendagri belum mengabulkan permohonan pemberhentian tersebut.

    Pegiat informasi Banten, Moch Ojat Sudrajat, mengatakan bahwa terjadi kesalahan berpikir yang disampaikan oleh pengamat politik Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, yang menuding Kemendagri sengaja tidak memproses pemberhentian Al Muktabar untuk memuluskan menjadi Pj. Gubernur Banten. Menurut Ojat, terdapat perbedaan yang jelas antara surat pindah dan surat pengunduran diri.

    “Mundur sebagai Sekda dan mengajukan surat pindah itu dua proses hukum yang berbeda. Jangan dicampuradukkan agar cara berpikir kita tidak bercampur,” ujarnya dalam rilis yang diterima BANPOS, Selasa (25/1).

    Menurutnya, tidak mungkin Kemendagri mempersulit proses pemberhentian Sekda, jika syarat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 3 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 tahun 2019 telah terpenuhi.

    “Untuk proses pindah tugas PNS, jangankan untuk JPT Madya, untuk level staf dan/atau Eselon IV atau III saja tidak sederhana. Mungkin bisa dibaca tuh aturan tentang pindah PNS,” terangnya.

    Ia pun mencontohkan Pemprov Banten yang sempat melakukan tes untuk PNS dari luar Banten, yang ingin menjadi PNS di Banten namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya.

    “Mungkin masih ingat Pemprov Banten melalui BKD pernah melakukan tes untuk PNS luar Banten untuk menjadi PNS Banten sekitar tahun 2019 atau 2020. Tapi sampai saat ini BKD Banten belum mengumumkan hasilnya,” katanya.

    Ojat juga mengajak Adib untuk membalik spekulasi yang digunakan dalam argumentasi terkait Sekda tersebut. Menurut Ojat, yang perlu ditanyakan ialah urgensi mengangkat Plt. Sekda Banten, padahal Sekda definitif masih dijabat oleh Al Muktabar.

    “Coba spekulasinya kita balik, apa sebenarnya urgensinya mengangkat Plt Sekda Banten, padahal Sekda Definitifnya masih ada, hanya sedang mengajukan surat pindah yang disambung cuti,” ucapnya.

    Bahkan menurut Ojat, jika memang ada yang menunggangi permasalahan jabatan Sekda, justru Gubernur lah yang memiliki kepentingan tersebut. Sebab, pusat pun berwacana untuk mengangkat Sekda sebagai Pj. Kepala Daerah.

    “Pada berbagai pemberitaan sejak Februari 2021 lalu, Ditjen Otda pada Kemendagri mengatakan bahwa Sekda berpotensi menjadi Pj. Kepala Daerah. Maka sebenarnya siapa yang punya kepentingan sehingga sampai mengangkat Plt. Sekda yang jika Presiden memberhentikan Sekda (definitif), maka akan ada Open bidding Sekda,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Pengamat politik Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menuding Kemendagri sengaja tidak memproses pemberhentian Al Muktabar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, dengan niatan untuk menjadikan Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten.

    Dalam pemberitaan di salah satu media, Adib menuturkan bahwa dirinya curiga lambatnya proses pemberhentian Al Muktabar merupakan akal-akalan dari Kemendagri saja, agar bisa menempatkan Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten.

    “Saya mencurigai, ada skenario dari Kemendagri untuk menjadikan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur menggantikan Wahidin Halim yang akan berakhir masa jabatan pada bulan Mei mendatang,” ujarnya seperti dikutip dari Indoposco.

    Menurut pria yang juga merupakan akademisi Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang ini, perkara jabatan Sekda sebenarnya merupakan hal sederhana. Namun karena diduga adanya kepentingan politis, maka pemberhentian Al Muktabar jadi berbelit-belit.

    (DZH/PBN)