BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kasus Dugaan Korupsi Jagung ‘Menguap’, Agus M Tauchid : Itu dilimpahkan ke KPKNL 

    Kasus Dugaan Korupsi Jagung ‘Menguap’, Agus M Tauchid : Itu dilimpahkan ke KPKNL 

    SERANG, BANPOS – Meski dugaan perkaranya telah terjadi beberapa tahun lalu. Namun kasus dugaan penyimpangan kegiatan penerapan program produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman pada dinas pertanian (Distan) Provinsi Banten senilai Rp68,7 miliar pada 2018 masih dipertanyakan banyak pihak.

    Pasalnya, dugaan kasus tersebut juga sempat diproses oleh Diretkrimsus Polda Banten namun hingga 2024 ini. Progres Kasusnya tak pernah diungkap oleh para penyidik.

    Pegiat Saung Hijau Indonesia (Sahid) M. Ridho Ali Murtadho berharap adanya keterbukaan sampai mana kasus tersebut bergulir. Selain itu, dia menuturkan, kasus yang sempat ramai diperbincangkan pada beberapa tahun silam itu harus adanya kejelasan. Hal itu agar bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

    “Harus lebih terbuka sampai mana kasus itu sekarang (dugaan korupsi kasus jagung Distan Banten, red). Ini kan perlu dipublis juga, agar masyarakat tahu dan percaya jika tindakan dugaan itu telah terselesaikan,” ujarnya, Senin (18/3).

    Selain itu, berembus kabar bahwa dari kasus tersebut untuk pengembalian kelebihan bayar, Distan masih ada sekitar Rp2 miliar yang belum beres namun dengan catatan.

    Lanjut, Rido mengungkapkan bahwa sejauh yang dirinya ketahui, kasus tersebut juga belum terdengar kalau adanya penyelesaian. “Informasi terkini tantang perkara itu pun saat ini masih jadi pertanyaaan,” ucapnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Petanian (Distan) Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, bahwa untuk kasus penyimpangan Kegiatan penerapan Program Produktivitas, produksi, dan mutu hasil tanaman pangan yang sempat menyeret instansinya, dia mengatakan bahwa perkara itu telah terselesaikan.

    Dirinya juga menegaskan, bahwa untuk perkara itu saat ini saat ini diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan hasil sidang di Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

    “Oh itu sudah diserahkan ke KPKNL. Itu sudah bagian dari si pihak penyedia. Kan itu jadi tanggung jawabnya penyedia. Sudah diserahkan ke KPKNL sesuai dengan hasil sidang Majelis Jakarta,” ujarnya saat diwawancarai BANPOS usai rapat pengendalian inflasi di Pendopo Gubernur Banten.

    Saat BANPOS tanyakan terkait ganti rugi yang berembus kabar bahwa masih adanya sejumlah uang yang belum terbayarkan. Agus mengelak dan menyampaikan bahwa pihaknya sudah tidak ada tanggungan lagi untuk perkara itu.

    “Ya nggak dong, yang merugikannya kan bukan kita (Distan Banten, red). Tapi pihak penyedia dari sidang majelis itu,” katanya.

    “Jadi itu hasil sidang majelis TPTGR di Jakarta, di Kemenpan. Itu dilimpahkan ke KPKNL. Biar KPKNL yang nanti memproses itu. Karena yang merugikan bukan dinas tapi pihak penyedia,” sambungnya.

    Agus juga menegaskan, terkait pemeriksaan yang sempat dilakukan Aparatur Penegak Hukum (APH), dia mengaku bahwa hal itu sudah terselesaikan. “Itu sudah beres, udah beres,” tandasnya.

    Diketahui, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal khusus (Diretkrimsus) Polda Banten masih terus lakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan Kegiatan penerapan Program Produktivitas, produksi, dan mutu hasil tanaman pangan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten senilai Rp68,7 milliar lebih.

    “Terkait ‘kasus jagung’ kita lakukan penyidikan yah bukan penyelidikan. Masih kita lakukan pendalaman lagi,” kata Abdul Karim yang saat itu masih berpangkat Kombes dan menjabat Diretkrimsus Polda Banten, Senin (31/12/2018) lalu. (MPD)

  • Tingkatkan Struktur Keamanan, Tiang Penyangga Tanjakan Bangangah Diperbaiki

    Tingkatkan Struktur Keamanan, Tiang Penyangga Tanjakan Bangangah Diperbaiki

    PANDEGLANG, BANPOS – Tiang penyangga tanah atau sheet pile di tanjakan Bangangah, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten tengah diperbaiki. Perbaikan tiang ini dilakukan dengan cara pembongkaran tiang penyangga.

    Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, mengungkapkan bahwa kegiatan perbaikan ini bagian dari pemeliharaan yang dilakukan sepanjang 9 meter. Ia menyebut, perbaikan masih menjadi tanggung jawab kontraktor.

    “Perbaikan yang dilakukan merupakan pekerjaan sheetpile di sisi kiri pada segmen 2 dengan panjang perbaikan 9 meter, pekerjaan tersebut akan dimulai tanggal 13-30 Maret 2024,” ujarnya, Jumat, (15/3).

    Arlan menjelaskan, perbaikan ini dilakukan pada masa pemeliharaan guna meningkatkan estetika, agar ruas tersebut sedap dipandang mata dan meningkatkan kembali tingkat struktur keamanannya.

    “Pemeliharaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Azima Mandiri selaku penyedia jasa,” katanya.

    Ia menjelaskan hanya 9 tiang yang diperbaiki dari total 210 tiang. Selain itu, tidak ada kesalahan teknis terkait tiang yang miring.

    Menurutnya, tiang itu miring dikarenakan terkena lapisan batu pada saat pemancangan. Hal ini menegaskan bahwa adanya informasi yang tidak benar perihal tembok ambrol.

    “Bukan kesalahan teknis, secara kekuatan aman, agak miring karena geser pada saat pemancangan terkena lapisan batu. Jadi kalau ada informasi atau pemberitaan dari media yg mengatakan temboknya ambrol, itu dipastikan hoax,” tegasnya.

    Adapun kegiatan pemeliharaan tiang penyangga tanjakan tersebut di antaranya dengan dilakukan persiapan lahan, bobokan beton, galian tanah, pembersihan, pengecoran retaining wall, timbunan kembali, dan pengembalian kondisi. Meskipun demikian, ruas jalan Mengger-Mandalawangi-Caringin ini masih bisa dilalui oleh masyarakat. (MUF)

  • Peringati HUT IKAHI ke-71, PN Pandeglang Gelar Aksi Donor Darah

    Peringati HUT IKAHI ke-71, PN Pandeglang Gelar Aksi Donor Darah

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke-71, Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menggelar donor darah, di ruang sidang PN Pandeglang, Jumat (8/3). Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah dan ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Pandeglang, .

    Wakil Ketua PN Pandeglang, Joni Mauludin mengatakan, kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Pandeglang ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT IKAHI ke-71. Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar PN Pandeglang dari petugas keamanan hingga Ketua PN Pandeglang.

    “Keluarga besar PN Pandeglang mengikuti aksi donor darah bersama PMI Pandeglang, mulai dari petugas keamanan, pegawai, panitera, hakim, hingga Ketua PN Pandeglang turut serta,” kata Joni kepada wartawan.

    Melalui aksi donor darah ini, lanjut Joni, pihaknya berharap PN Pandeglang bisa konsisten melaksanakan bakti sosial donor darah ini.

    “Sebagai sumbangsih agar tidak hanya memberi pelayanan, namun sekaligus demi mendekatkan diri kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi stok darah PMI Pandeglang.

    “Tujuannya membantu pasokan darah di PMI Pandeglang, sehingga ketersediaan darah aman dan masyarakat tidak kesulitan saat membutuhkan darah,” ungkapnya.

    Sementara Kasubag Pelayanan Donor Darah PMI Pandeglang, Rulainsyah mengatakan, untuk saat ini ketersesiaan darah di PMI Pandeglang masih aman.

    “Kebutuhan darah dalam satu bulan sebanyak 1.000 kantong darah, namun dipastikan untuk saat ini ketersediaan masih aman. Pada kegiatan donor ini didapatkan sekitar 30 kantong darah,” ucapnya.

    Ruliansyah menambahkan, jenis golongan darah yang A menjadi golongan darah yang paling sulit dicari dan banyak yang membutuhkan.

    “Golongan darah A paling sulit dicari, padahal banyak dibutuhkan oleh pasien. Oleh karena itu, masyarakat untuk tidak takut ikut donor darah untuk membantu sesama yang membutuhkan darah,” ungkapnya. (DHE)

  • Kapolres dan forkopimda tinjau TPS Khusus Nikomas

    Kapolres dan forkopimda tinjau TPS Khusus Nikomas

    SERANG, BANPOS – Bupati, Kapolres, Dandim 0602 serta Kejari Serang melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus di PT Nikomas Gemilang dan TPS 44 Desa Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (14/2/2024).

    “Kunjungan Forkopimda Serang melihat langsung dan memastikan pemungutan suara berjalan aman dan lancar,” ungkap Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko.

    Menurut Kapolres, beberapa TPS yang mendapat kunjungan Forkompinda diantaranya TPS 44 di Perumahan Griya Asri Cluster Mahoni Desa dan Kecamatan Cikande serta TPS khusus di PT Nikomas Gemilang di Kecamatan Kibin.

    Kapolres Serang mengatakan jika pemungutan suara merupakan tahapan krusial pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Oleh karenanya kesiapan yang matang dari penyelenggara Pemilu, seperti sarana prasarana serta personil pengamanan akan sangat menunjang dalam kelancaran kegiatan.

    “Kegiatan pemantauan ini juga dilakukan sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi yang solid Forkompinda dalam mensukseskan Pemilu 2024 khususnya di wilayah hukum Polres Serang agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan demokratis,” kata Kapolres.

    Lebih lanjut Kapolres mengatakan selaku pihak keamanan Polres Serang tentunya bertugas memastikan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Serang berjalan aman, lancar dan kondusif.

    “Seluruh tahapan pemilu telah kami laksanakan dengan baik dan aman. Begitupun dengan pengiriman logistik pemilu di wilayah terjauh sekalipun sudah dilaksanakan sesuai jadwal KPU,” tandasnya.

    Kapolres juga menjelaskan dalam pengamanan Pemilu 2024, pihaknya menerjunkan 630 personel yang terdiri dari kekuatan polsek dan polres. Selain itu BKO Polda Banten sebanyak 190 Personil.

    “Dalam pengamanan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg ini Polres Serang juga mendapat bantuan personil TNI dari Kodim 0602 Serang sebanyak 141 orang,” jelasnya.

    Pola pengamanan TPS, lanjut Kapolres, para personil pengamanan ditugaskan di 2.667 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polres Serang. Pola pengamanan dilakukan sesuai tingkat kerawanan TPS.

    “Untuk TPS kurang rawan, pola pengamanan 12 Polisi, 12 TPS dan 24 Linmas, kondisi rawan 2 Polisi 2 TPS 4 Linmas dan sangat rawan 2 Polisi 1 TPS Linmas. Dan kami pastikan seluruh personil yang bertugas sudah berada di tempatnya masing-masing,” tegasnya.

    Selain pengamanan TPS, Polres Serang telah menyiapkan hotline kesehatan untuk seluruh anggota yang bertugas maupun masyarakat yang ada di TPS. Hotline kesehatan ini disiapkan di Puskesmas di 12 Kecamatan dengan layanan 24 jam.

    “Hotline kesehatan ini kita siapkan untuk melayani seluruh anggota yang bertugas maupun masyarakat yang ada di TPS agar petugas dan masyarakat selalu keadaan sehat walafiat,” kata alumnus Akpol 2005. (RED)

  • Menteri ATR BPN Door too Door Bagikan Sertifikat Tanah Kepada Warga Serang

    Menteri ATR BPN Door too Door Bagikan Sertifikat Tanah Kepada Warga Serang

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 40 warga Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang menerima sertifikat tanah secara langsung dari Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto. Pembagian sertifikat dilakukan secara door to door ke rumah-rumah warga.

    Saat pembagian sertifikat, Hadi didampingi oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Plt Kepala BPN Kabupaten Serang Yayat Ahadiat Awaludin.

    “Di sini untuk Kabupaten Serang target sertifikat tanah 603 ribu dan sudah selesai 473 ribu artinya sudah 75 persen selesai,” ujar Hadi Tjahjanto, Selasa (13/2).

    Usai membagikan sertifikat, Hadi mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Serang, tahun 2024 diberikan target mensertifikasi sebanyak 46.500 bidang tanah. Ia menyebut, apabila dikalkulasi, pada tahun 2024 belum seluruh tanah di Kabupaten Serang bisa terdaftar.

    “Kami harap 2025 sesuai target semua sudah tertata,” ucapnya.

    Menurutnya, pertambahan nilai ekonomi di Kabupaten Serang luar biasa bahkan mencapai Rp6,11 triliun uang yang beredar di Kabupaten Serang dari hak tanggungan sertifikat yang dimasukkan ke bank atau dijadikan jaminan pinjam uang. Dari nilai tersebut, menurutnya dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang bagus dan terus berkembang.

    “Itulah sebabnya kita akan berikan target, target khususnya masyarakat di pedesaan apalagi masyarakat yang bisa kembangkan bisnisnya melalui UMKM, kita berikan sertifikat mudah mudahan mereka gunakan untuk modal. Untuk meningkatkan perekonomian,” tuturnya.

    Ia pun meyakini, dengan adanya program tersebut bisa mensejahterakan masyarakat. Tak hanya itu, pemberian sertifikat itu menjadi suatu bukti untuk mewujudkan keadilan sosial.

    Selain itu, ia juga memiliki target yakni satu Indonesia akan disertifikatkan dengan total 126 juta bidang tanah. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanahnya.

    “Karena tanah itu tidak bersertifikat terjadi jual beli di bawah tangan dan anaknya tidak tahu dimana silsilahnya,” katanya.

    Lebih jauh ia menuturkan bahwa pihaknya akan memasukkan beberapa kabupaten kota di Banten yang sudah melakukan sertifikat secara elektronik. Sehingga data sertifikat yang sudah lengkap jadi lebih aman.

    Salah satu masyarakat penerima sertipikat tanah, Maksuroh (56), merasa senang atas sertipikat yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR BPN itu ke rumahnya. Tak hanya itu, ia mengaku dalam mengurus sertipikat tidak lama, hanya membutuhkan waktu satu bulan saja.

    “Alhamdulillah senang sekali rasanya, sertipikatnya juga diantarkan langsung sama Bapak Menteri kerumah, ngurusnya juga cuma 1 bulan,” ungkapnya.

    Senada disampaikan penerima sertipikat lainnya, Ifat Fatullah (56). Ia mengakui bahwa dirinya merasa aman atas tanah yang dimiliki dengan adanya sertipikat.

    “Alhamdulillah rencananya sertipikat ini akan saya simpan. Semoga semua masyarakat bisa menerima sertipikat seperti ini,” tandasnya. (MPD)

  • Polres Serang Siapkan Hotline Kesehatan dan Brimob

    Polres Serang Siapkan Hotline Kesehatan dan Brimob

    SERANG, BANPOS – Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat maupun anggota dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melaksanakan tugas di TPS, Polres Serang menyiapkan hotline kesehatan di 12 Kecamatan.

    “Hotline kesehatan ini kita siapkan untuk memastikan seluruh anggota yang bertugas di TPS maupun masyarakat dalam keadaan sehat walafiat,” kata Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko kepada wartawan di Mapolres Serang, Senin (12/2/2024).

    Selain menyiapkan hotline kesehatan, Polres Serang juga menyiagakan 83 personil Brimob Polda Banten. Saat ini, personil Brimob tersebut ditempatkan di Polsek Jawilan, Cikande, Kragilan dan Ciruas.

    “Tugas personil Brimob ini untuk antisipasi jika terjadi bencana alam yang menggangu proses pemilu. Selain itu melakukan patroli mobile untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan,” ujar Kapolres didampingi Ketua KPU M Nasehudin dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan.

    Selain itu, Kapolres juga mengatakan pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan BMKG untuk melaporkan kondisi cuaca. Selain itu, kordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar untuk siaga 24 jam di tiga titik dapil.

    “Kami juga melakukan kordinasi dengan PLN agar tidak ada pemadaman listrik atau mati listrik pada hari pemilihan. Itu yang utama,” tandas mantan Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten.

    Kapolres juga menjelaskan dalam pengamanan Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Pebruari mendatang, pihaknya menerjunkan 630 personel yang terdiri dari kekuatan polsek dan polres. Selain itu BKO Polda Banten sebanyak 190 Personil.

    “Dalam pengamanan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg ini Polres Serang juga mendapat bantuan personil TNI dari Kodim 0602 Serang sebanyak 141 orang,” jelasnya.

    Terkait pola pengamanan TPS, Kapolres mengatakan para personil pengamanan ini akan ditugaskan di 2.667 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polres Serang. Pihaknya akan menempatkan personil sesuai tingkat kerawanan TPS.

    “Untuk TPS kurang rawan, pola pengamanan 12 Polisi, 12 TPS dan 24 Linmas, kondisi rawan 2 Polisi 2 TPS 4 Linmas dan sangat rawan 2 Polisi 1 TPS Linmas. Dan kami pastikan seluruh personil yang bertugas sudah berada di tempatnya masing-masing,” tegasnya.

    Sementara untuk logistik pemilu TPS di Pulau Tunda, Kapolres mengatakan sudah terkirim dan dalam kondisi aman. Kapolres menjelaskan bahwa pengiriman logistik pemilu dilakukan lebih awal mengingat Pulau Tunda memiliki aspek geografis berbeda dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan menggunakan perahu.

    “Keterangan dari Ketua KPU logistik pemilu ke Pulau Tunda sudah dikirim dengan menggunakan perahu milik Ditpolairud dan dalam keadaan aman. Untuk TPS lainnya didistribusikan hari ini,” tandasnya. (RED)

  • Pandeglang dan Lebak rawan Money Politik, Pelaku Bisa Dipenjara 4 tahun

    Pandeglang dan Lebak rawan Money Politik, Pelaku Bisa Dipenjara 4 tahun

    PANDEGLANG, BANPOS – Wilayah Lebak dan Pandeglang masuk dalam daerah rawan terhadap money politik. Hal itu berdasarkan hasil analisis tematis isu strategis dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP).

    Koordiantor Presedium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) Uday Suhada meminta pengawas dan Gakkumdu maksimal menekan potensi terjadinya money politik.

    “Harus berupaya menekan, agar tidak terjadi money politik, salah satunya dengan memperketat wilayah,” ujarnya.

    Uday juga berharap kepada masyarakat sipil untuk pro aktif melakukan pengawasan agar tidak terjadi money politik.

    “Bila ada orang yang keliling membagikan uang, di video, di viralkan untuk mengurangi gerakan. Masyarakat harus ikut serta mencegah, untuk menciptakan demokrasi yang baik,” katanya.

    Uday menyerukan masyarakat jangan tergoda dan mempertaruhkan dengan uang Rp50 ribu untuk lima tahun.

    “Jangan pertaruhkan masa depan kita hanya gara-gara uang Rp50 ribu, paling gede Rp100 ribu. Kalo ada viral kan. Awasi oleh kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal mengaku telah melakukan sejumlah upaya dalam mencegah terjadinya money politik di wilayah Pandeglang dan Lebak.

    Salah satunya membangun komitmen KPU dan Bawaslu setempat serta melakukan sosialisasi partisipasi masyarakat.

    “Kita juga melakukan desiminasi dialog publik, ruang-ruang yang tersedia, untuk menyampaikan hal hal itu. Bagaimana kemudian supaya tidak ada celah dugaan pelanggaran,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga ke kampus-kampus.

    “Jika anda melakukan ini seperti ini, ini sanksinya gitu, ada jelas di dalam aturannya. Dan ini kemudian kami berharap menjadi sok terapi bagi siapapun dia yang hendak melakukan politik uang,” katanya.

    Pada masa tenang, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan selama 24 jam di seluruh darah di wilayah Banten.

    “Terkait dengan kedua kabupaten yang ditayangkan itu, ya kita atensi betul, dan kemudian melakukan apa? Melakukan patroli pengawasan, kemudian pengawasan di hari tenang yang diketatkan dan sebagainya. Dan menurunkan seluruh aparatur yang ada di panwas,” katanya.

    Ali mengungkapkan bagi yang melanggar, bisa dipidana paling lama 4 tahun dan denda Rp48 juta. Ketentuannya telah diatur dalam Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Menurutnya, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung.

    “Sanksi bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta,” tegasnya.

    Ia menerangkan, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan

    Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih berupa tidak menggunakan hak pilihnya.

    Kemudian ajakan memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD serta memilih calon anggota DPD tertentu.

    “Bawaslu berharap semua pihak dapat mentaati aturan sehingga dapat menjaga kondusifitas pemilu,” ungkapnya. (RED)

  • Soal Atasi Permasalahan di TPS, Bhabinkamtibmas Bisa Jadi Kapolres

    Soal Atasi Permasalahan di TPS, Bhabinkamtibmas Bisa Jadi Kapolres

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 786 Polres Serang dikerahkan dalam pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 14 Pebruari mendatang.

    Dalam pengamanan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg ini Polres Serang juga mendapat bantuan personil TNI dari Kodim 0602 Serang sebanyak 141 orang.

    Seluruh personil Polres Serang dan Brimob dilepas oleh Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko dalam apel pergeseran pasukan di Mapolres Serang, Sabtu (10/2/2024).

    Kapolres menjelaskan dalam pengamanan Pemilu 2024, Polres Serang menerjunkan sebanyak 610 personel yang terdiri dari kekuatan polsek sebanyak 242 personil, Polres Serang 178 personil, BKO Polda Banten 190 Personil.

    “Jumlah tersebut belum termasuk BKO (Bawah Kendali Operasi) 83 personil Brimob serta 141 anggota TNI,” ungkap AKBP Candra Sasongko.

    Terkait pola pengamanan TPS, Kapolres mengatakan para personil pengamanan ini akan ditugaskan di 2.667 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polres Serang. Pihaknya akan menempatkan personil sesuai tingkat kerawanan TPS.

    “Untuk TPS kurang rawan, pola pengamanan 12 Polisi, 12 TPS dan 24 Linmas, kondisi rawan 2 Polisi 2 TPS 4 Linmas dan sangat rawan 2 Polisi 1 TPS Linmas,” terangnya.

    Sementara untuk kerawanan TPS, Kapolres mengatakan Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa memiliki aspek geografis kerawanan yang cukup tinggi karena desa yang memiliki 4 TPS ini berada di Pulau Tunda dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan menggunakan perahu.

    “Tapi kami tidak under estimate, semua TPS kami anggap rawan. Oleh karenanya, kami sudah perintahkan seluruh personil untuk melakukan tugas pengamanan dengan baik sesuai arahan yang sudah diberikan,” tandasnya.

    Kapolres menambahkan, tugas pengamanan TPS adalah tugas khusus, sehingga setiap anggota yang tiba di lokasi harus melakukan pengecekan lokasi TPS yang akan diamankan, kenali siapa Ketua maupun petugas PPS, Linmas maupun anggota Bhabinkamtibmasnya.

    “Lakukan mapping situasi wilayah geografis dan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing, tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme,” ujar mantan Kasubdit Dittipidter Ditreskrimsus Polda Banten.

    Kapolres mengatakan apel pergeseran pasukan ini merupakan bukti kesiapan Polres Serang untuk mewujudkan pelaksanaan pengamanan pesta demokrasi berjalan aman, nyaman dan lancar sesuai harapan bersama.

    “Jika ada permasalahan di TPS, saya ingatkan jangan ambil tindakan sendiri, harus koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dan harus diselesaikan saat itu juga,” tandasnya.

    Kapolres mengatakan lakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu secara terpadu melalui sentra Gakkumdu.

    “Kepada personil Bhabinkamtibmas yang ada di TPS bisa menjadi Kapolres bagi dirinya sendiri dalam mengatasi kendala. Jadi, pemimpin yang ada TPS, bukan lagi Kapolres, PJU atau Kapolsek tapi Bhabinkamtibmas. Perhatikan bener itu,” tegas Kapolres.

    Kepada seluruh personil yang bertugas, Kapolres juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, sikap dan perilaku yang humanis. Pada saat pengamanan di TPS jangan cuek atau apatis dan jaga netralitas.

    “Saya mengucapkan selamat bertugas, semoga seluruh dedikasi dan pengabdian menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT,” ucap Alumnus Akpol 2005. (RED)

  • Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2023, Pos Indonesia akan bertanggung jawab dalam mendistribusikan logistik dinas dan menjamin kualitas pengiriman standar. Sebagai BUMN logistik, Pos Indonesia juga diharapkan dapat mencakup daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Kamis (8/2) .

    Selain berperan sebagai penyelenggara dinas pos, perusahaan logistik milik negara ini diharapkan untuk menyelenggarakan layanan pos universal di 2.400 kecamatan serta mendukung penyediaan layanan kurir dan logistik bagi pemerintah. Pos Indonesia sebelumnya telah berkontribusi dalam mendistribusikan vaksin COVID-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, dan menjadi distribusi logistik pemilu.

    “Pos Indonesia telah memenuhi standar di berbagai aspek, mulai dari ketersediaan gerai, jangkauan layanan, hingga manajemen risiko. Semoga seluruh instansi dapat memanfaatkan hal ini untuk memperkuat sistem kita,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie di Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

    Menurut Budie, Pos Indonesia merupakan jasa pengiriman terintegrasi dengan jangkauan luas. Ia menekankan kontribusi Pos Indonesia dalam menekan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target biaya logistik mencapai 9 persen dari PDB pada tahun 2045.

    Direktur Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan bahwa Pos Indonesia akan menjalankan peran dan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara dinas pos. Faizal mengapresiasi kepercayaan Kominfo terhadap Pos Indonesia sebagai jasa logistik yang mengurus kebutuhan masyarakat.

    Melalui POSIND Day, Pos Indonesia diharapkan dapat memajukan komunikasi dan ekonomi di wilayah 3T. Dengan demikian, kegiatan logistik nasional dapat terakomodir dan distribusi logistik nasional dapat merata.

    “POSIND Day adalah kegiatan bersama PosIndonesia yang didukung oleh Kementerian Kominfo. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo dan jajaran yang secara resmi menunjuk Pos Indonesia sebagai Penyelenggara Pos Dinas lainnya. Ini merupakan mandat, kepercayaan, dan pengakuan dari Pemerintah terhadap Pos Indonesia,” kata Faizal.

    Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3/2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya untuk mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

    Peran Pos Indonesia dalam menggerakkan sektor logistik nasional tak berhenti di situ. Melalui kantor cabangnya, perusahaan telah membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendistribusikan produk. Transaksi di wilayah rural juga mencatat pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2023.

    “Dengan dukungan dan bimbingan dari Kemenkominfo, terjadi pertumbuhan transaksi yang signifikan di wilayah rural. Kantor cabang pembantu layanan pos universal Pos Indonesia terbukti membantu masyarakat, terutama UMKM,” ungkap Faizal.

    Dalam acara ini, Pos Indonesia juga memperkenalkan logo baru, “PosIND”, yang menggantikan logo sebelumnya. Singkatan tersebut merujuk pada Pos Integrated National Distribution System yang akan menjadi identitas baru Pos Indonesia.

    POSIND Day juga diramaikan dengan peluncuran Katalog Prangko 2024 dan Prangko Tahun Naga Kayu 2575 edisi Imlek. Kedua prangko tersebut diluncurkan sebagai apresiasi Pos Indonesia terhadap pelanggan korporasi di segmen pemerintahan.

    Peluncuran prangko naga menjelang Imlek tahun ini tidak dilakukan tanpa alasan. Imlek tahun ini dipercaya membawa keberuntungan, terutama bagi shio naga. Pos Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mengapresiasi budaya Tionghoa dan Asia Timur yang masih berakar di tanah air.

    Dengan meluncurkan prangko ini, Pos Indonesia berkomitmen untuk secara terus-menerus meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Pada kesempatan ini, BUMN logistik ini memproduksi 90.000 lembar prangko, termasuk 5.000 full sheet, 5.000 lembar souvenir, dan 1.000 sampul hari pertama. (MYU)

  • Semua Pegawai Pemkot Cilegon Bakal Dilakukan Tes Urine

    Semua Pegawai Pemkot Cilegon Bakal Dilakukan Tes Urine

    CILEGON, BANPOS – Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan dilakukan tes urine. Hal itu dilakukan untuk menekan dan menurunkan angka kerawanan serta mencegah peredaran narkoba di kalangan ASN Kota Cilegon.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menyampaikan para ASN akan dilakukan tes urine.

    “Saya akan berkordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) agar tiap – tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa dilakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) dan tes urine langsung,” kata Maman saat menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Aula Kantor Diskominfo Kota Cilegon, Rabu (7/2).

    Dijelaskan Maman, kerawanan kawasan narkoba di Kota Cilegon meningkat. Pada tahun 2022 lalu, tiga kecamatan berstatus waspada dan tahun berikutnya menjadi empat kecamatan.

    “Ada peningkatkan dari wilayah yang berstatus waspada atau zona merah, menambah satu kecamatan yaitu Kecamatan Citangkil. Dimana, sebelumnya tahun 2022 hanya ada tiga yaitu Kecamatan Cibeber, Jombang dan Pulomerak,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Maman mengimbau kepada setiap kelurahan untuk gencar dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat. Hal itu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kerawanan kawasan narkoba di Kota Cilegon.

    “Saya minta tiap Kelurahan agar terus sosialisasikan bahaya narkoba secara masif kepada masyarakat, agar supaya di tahun 2024 ini tidak terjadi lagi peningkatan kerawanan narkoba di wilayah Kota Cilegon,” pintanya.

    Sementara itu, Kepala BNN Kota Cilegon, Raden Fajar Wijanarko menuturkan, pada tahun 2023, pihaknya telah menangani 14 kasus tindak pidana narkotika dan 31 kasus penyalahgunaan obat daftar G atau obat berbahaya.

    “Di tahun 2023 ada 4 laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika dan 14 laporan terkait penyalahgunaan obat daftar G, dan kami sudah melakukan penegakan hukum bagi pengguna narkoba sebanyak 14 kasus dan 31 kasus Obat Daftar G, serta 16 kasus NPS (New Psychoactive Substances),” tuturnya.

    Fajar menerangkan bahwa penyalahgunaan obat daftar G memiliki efek serupa dengan narkotika. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan obat daftar G dan menekankan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.

    “Obat daftar G ini merupakan obat yang berbahaya, seperti Eximer, Tramadol dan obat lainnya yang dijual bebas di apotik, jadi saya minta jangan disalahgunakan sebab jika di gunakan secara tirtmen tertentu akan berdampak seperti menggunakan narkotika,” tandasnya. (LUK)