BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemkot Cilegon Akan Bangun 4 Ruang Terbuka Publik Tahun Ini

    Pemkot Cilegon Akan Bangun 4 Ruang Terbuka Publik Tahun Ini

    CILEGON, BANPOS – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) atau Disperkim tahun 2022 akan membangun empat Ruang Terbuka Publik (RTP) yang tersebar di empat kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Seperti diketahui, RTP sendiri merupakan program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.

    Kepala DPKP Kota Cilegon Ridwan mengatakan tahun 2022, pihaknya akan membangun empat RTP yang tersebar di empat kelurahan. “Ada empat pembangunan RTP di empat kelurahan, seperti lanjutan RTP di Kelurahan Kalitimbang, RTP Tegal Bunder, dan Sukmajaya,” kata Ridwan beberapa waktu lalu.

    Lebih lanjut Ridwan mengatakan, selain pembangunan fisik RTP, akan ada pembebasan lahan untuk pembangunan sembilan RTP di sembilan kelurahan. Diketahui anggaran DPKP Kota Cilegon pada 2022 mencapai Rp 67 miliar, mayoritas untuk pembebasan lahan. “Anggaran kita tahun ini naik dari sebelumnya (2021) Rp 36 miliar, menjadi tahun ini (2022) Rp 67 miliar. Sebagian besar untuk pembebasan lahan, dan beberapa untuk pembangunan fisik RTP,” tuturnya.

    Dikatakan Ridwan, saat ini tersisa 35 kelurahan yang belum ada RTP dari 43 kelurahan. Sementara, delapan kelurahan sudah ada RTP. Dalam menuntaskan program 43 RTP, pembangunan akan dilakukan secara bertahap di beberapa kelurahan, dari tahun 2021 sampai 2026. “Saat ini kan ada kelurahan yang sudah ada RTP, seperti Cibeber, Ramanuju, Jombang Wetan, Purwakarta, yang memang sudah ada, tidak kita bangun lagi,” pungkasnya.

    Kemudian Ridwan mengungkapkan bahwa RTP dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu berbeda. Jika RTP, kewenangan ada di Disperkim, sementara RTH berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Kalau RTH itu lebih luas dan lebih kepada pepohonan, sementara RTP ada tempat bermainnya,” tutupnya.

    Dibagian lain, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Erik Airlangga mendesak agar Diperkim Kota Cilegon segera melelang kegiatan di awal tahun untuk pembangunan fisik, selain itu proses pembebasan lahan juga harus segera dilakukan di awal tahun.

    Menurutnya, agar tidak kembali menyumbang sisa lebih penggunaan anggaran yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. “Harapan kami jangan sampai silpa lagi silpa lagi. Kegiatan yang sudah direncanakan jangan sampai tidak dikerjakan karena gagal lelang, makanya kami dorong di awal tahun segera memersiapkan proses lelang,” tegasnya.

    Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, program 43 RTP, jangan sampai dipandang sebelah mata, lantaran program tersebut menjadi janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. “Ini janji politik walikota, jangan sampai kita sudah anggarkan, tetapi tidak dilaksanakan,” tandasnya.

    (LUK)

  • Wapres Usulkan Relokasi Warga di Zona Merah untuk Minimalisir Dampak Gempa

    Wapres Usulkan Relokasi Warga di Zona Merah untuk Minimalisir Dampak Gempa

    PANDEGLANG, BANPOS – Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Pandeglang. Wapres tiba sekitar pukul 10.00 dan langsung meninjau rumah warga yang terdampak gempa.

    Sambil mendengarkan keterangan warga, Wapres juga menyimak penjelasan dari Mensos terkait langkah-langkah penanganan pasca bencana. Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kemensos bergerak cepat, di antaranya dengan mengevakuasi warga ke lokasi yang aman, mendata korban terdampak, dan menyalurkan bantuan logistik.

    “Alhamdulillah, Ibu Mensos telah membantu dengan mengirimkan tenda-tenda hunian sementara untuk warga. Ada juga bantuan logistik,” kata Wapres dalam keterangan pers di lokasi bencana Kampung Cibeulah, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten (10/01).

    Selain meninjau rumah korban terdampak bencana gempa bumi, Wapres RI, Ma’ruf Amin juga menyerahkan bantuan kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengatakan, bahwa pemerintah saat ini sedang memikirkan solusi yang terbaik untuk masyarakat.

    “Disini (Kabupaten Pandeglang,red) termasuk jalur rawan gempa atau zona merah,“ kata Wapres.

    Menurutnya, solusi yang terbaik bagi masyarakat dalam meminimalisir bencana, baik gempa bumi maupun tsunami adalah relokasi.

    “Sekarang sedang dipikirkan apakah tidak sebaiknya dilakukan relokasi, ini supaya tidak terus menerus terjadi. Bilamana ini dilakukan, tentu saja masyarakat disini merasa lebih aman dan tidak merasa khawatir yang berkepanjangan,“ ujarnya.

    Menurut Maruf masyarakat tidak keberatan bila rumah mereka dipindahkan karena mereka sering menjadi korban bencana alam. Pemerintah sudah memetakan wilayah mana saja yang tepat untuk tempat baru mereka.

    “Jangan terus menerus seperti ini. misalnya itu, seperti di Lumajang itu kemudian direlokasi ke tempat yang lebih baik lebih aman,” katanya.

    Untuk penanganan sementara saat ini, lanjut Ma’ruf, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyalurkan bantuan dan telah menyiapkan tenda-tenda sementara di masing-masing rumah yang terdampak gempa bumi Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang.

    Sementara, Wakil Gubernur Bantem Andika Hazrumy membenarkan adanya opsi relokasi yang disampaikan Ma’ruf Amin. Dia mengatakan akan melakukan kajian terkait hal itu. Namun, Pemprov Banten sendiri, kata Andika, saat ini fokus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang dan pemulihan trauma.

    “Pemprov juga memastikan adanya percepatan bantuan perbaikan rumah bagi korban terdampak berdasarkan kesepakatan antara pemeritah pusat, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang,” kata politisi yang sapa disapa Aa itu.

    Pemprov juga, kata Aa, akan segera mengaktifkan seluruh klaster kebencanaan dan aturan pelaksanaan teknisnya yang akan diatur melalui Pergub. “Diharapkan BPBD Provinsi Banten segera dapat menindaklanjuti,” kata Andika.

    Sejalan dengan itu, lanjutnya, politik anggaran dari APBD harus berpihak pada sikap afirmatif terhadap disaster awareness yaitu membangun kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders agar siap dalam menghadapi bencana yang hal tersebut harus diejawantahkan dalam penganggaran di OPD masing-masing.

    “Sinergi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan antara lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, dunia usaha dan media,” paparnya.

    Lebih jauh, Andika melanjutkan, pemprov akan memperbanyak kegiatan mitigasi bencana terutama di wilayah pesisir pantai utara dan selatan Banten serta Selat Sunda. Hal itu akan dilakukan melalui perbanyakan vegetasi hutan mangrove, edukasi kebencanaan bagi masyarakat melalui simulasi bencana di daerah rawan potensi bencana, TAGANA masuk sekolah, kampung siaga bencana, dan desa tangguh bencana. Pemprov juga, tambahnya, akan memperluas penanggulangan bencana berbasis masyarakat, melalui pembentukan kampung siaga bencana di setiap kecamatan.

    “Kita juga akan memperbanyak lumbung-lumbung sosial di lokasi rawan bencana, agar memudahkan akses logistik bagi masyarakat serta memberikan apresiasi
    kepada relawan kebencanaan,” katanya.

    Sementara itu, Data BPBD Banten, Kamis (20/1) dampak gempa yang terjadi pada Jumat sore pekan lalu mengkakibatkan 2. 865 rumah di 55 Kecamatan atau 236 desa/kelurahan rusak dengan rincian rusak ringan 1. 865, rusak sedang 629, dan berat 493, sekolah rusak ada 73, puskesmas 30, sarana ibadah 29, kantor pemerintahan 9 dan tempat usaha 3.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya kunjungan Wapres RI ke Kabupaten Pandeglang.

    “Kami menyambut baik rencana pemerintah pusat terkait relokasi rumah warga di pesisir pantai dan masuk kedalam wilayah zona merah. Ini bukti keseriusan pemerintah pusat yang sangat intens dalam penanganan dan mitigasi bencana di Kabupaten Pandeglang demi keselamatan warganya. Untuk rencana relokasi ini tentu saja kami membutuhkan bantuan penuh dari pemerintah pusat,“ katanya.
    Bantuan logistik Kemensos untuk korban gempa Pandeglang berupa makanan siap saji sebanyak 1.200 paket, air minum kemasan 100 dus, selimut sebanyak 200 lembar, tenda gulung 300 lembar, kasur 200 lembar, tenda 6 unit, matras 200 lembar, popok bayi 200 paket, pembalut wanita 300 pak, tenda keluarga 50 unit, dan genset.

    Sebelumnya, Mensos telah mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Pandeglang, Senin (17/01). Dengan didampingi Bupati Pandeglang, Mensos meninjau Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, dan Desa Karya Buana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.

    Dari kunjungan tersebut, Mensos menekankan pentingnya memperkuat mitigasi bencana. Hal ini karena potensi bencana di Pandeglang cukup mengkhawatirkan. Mensos mengidentifikasi, selain dari bencana tektonik, ancaman juga bisa datang dari bencana vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Langkah mitigasi yang dimaksud antara lain penyiapan jalur evakuasi, tempat pengungsian, lumbung sosial, hingga rencana relokasi jika diperlukan.

    “Mitigasi itu paling penting ke depannya. Saya sampaikan kepada bupati untuk dicari lokasi relokasi ke bukit terdekat. Nanti di situ kita siapkan lumbung sosial sehingga ketika warga yang mengungsi di situ tidak takut kelaparan,” kata Mensos.(DIR/DHE/ENK/RMID)

  • Kemenag Lebak Imbau Calon Pengantin Baru Bawa Ini…

    Kemenag Lebak Imbau Calon Pengantin Baru Bawa Ini…

    LEBAK, BANPOS – Kementerian Agama Kabupaten Lebak meminta pada seluruh Kantor Urusan Agama di lingkungan Kemenag Lebak mengimbau kepada para calon pengantin yang akan melakukan proses pendaftaran nikah untuk membawa tiga bibit pohon.

    Imbauan bernomor. 0081/kk.28.02.06/PW.00/01/2022 tertanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lebak Badrusalam tersebut beredar di media sosial.

    Dalam surat tersebut setiap KUA diminta mengimbau kepada para calon pengantin yang akan melakukan proses pendaftaran nikah membawa tiga bibit pohon.

    “Dalam pelaksanaan proses pendaftaran bagi calon pengantin pada KUA kecamatan, saudara untuk mengimbau kepada catin (Calon pengantin-red)/keluarga catin untuk membawa atau memberikan shodaqoh 3 buah bibit pohon besar,” katanya pada bunyi poin pertama dalam surat tersebut.

    Bibit pohon yang dibawa oleh calon pengantin (Catin) tersebut nantinya ditanam di wilayah masing-masing calon pengantin. Menurutnya, dalam pelaksanaan penanaman bibit pohon tersebut, calon pengantin agar berkoordinasi dengan camat dan Kepala Desa / Kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing,” ujarnya

    Imbauan yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lebak yang beredar di media sosial ditanggapi beragam warganet dan masyarakat.

    Kepala Kemenag Lebak Badrusalam kepada wartawan menjelaskan, hal tersebut sebatas imbauan kepada calon pengantin dan bukan yang bersifat wajib.

    “Ini bukan wajib, hanya sebatas imbauan. Jadi bukan wajib ya,” kata Badrusalam, Kamis (20/1).

    Imbauan kepada calon pengantin untuk memberikan bibit pohon dalam proses pendaftaran nikah merupakan upaya Kemenag Lebak mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, terutama tanah yang rawan longsor. Kepedulian lingkungan kata Badrusalam perlu peran serta semua pihak.

    “Kenapa tidak masyarakat khususnya calon pengantin ikut andil dengan kondisi lingkungan, karena banyak tanah di kita rawan longsor. Apapun bibit pohonnya silahkan tidak ditentukan membantu penghijauan,” katanya.

    Badrusalam menjelaskan, sebenarnya imbauan serupa kepada calon pengantin bukan hanya di Kabupaten Lebak saja. Di beberapa daerah, imbauan tersebut juga sudah lebih dulu dilakukan.

    “Sekali lagi ini hanya imbauan, yang mau silahkan dan yang tidak mau enggak apa-apa, dan catat ya ini bukan jadi salah satu syarat pendaftaran nikah,” pugkasnya.

    (CR-01/PPBN)

  • Pemkab Serang Dapat Bantuan Alkes untuk Hadapi Omicron

    Pemkab Serang Dapat Bantuan Alkes untuk Hadapi Omicron

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang kembali mendapatkan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari PT Cargill Indonesia. Kali ini, bantuan diberikan dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan gelombang ketiga Covid-19, berupa alat kesehatan tabung gas oksigen.

    Bantuan diberikan oleh Dudi Iswara, Plant Manager Serang-PT Cargill Indonesia dan diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) penerima CSR.

    “Bantuan ini kami berikan untuk membantu fasilitas kesehatan, terutama meningkatkan kapasitas dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga Covid-19, yakni varian Omicron,” ujar Dudi di Pendopo Bupati Serang, Kamis (20/1).

    Bantuan berupa 113 unit alat kesehatan, berupa tabung oksigen berikut penunjangnya. Ternilai bantuan sebesar Rp213,8 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara, Puskesmas Kramatwatu, Puskesmas Ciruas, Puskesmas Cikande, Puskesmas Binuang, dan Puskesmas Kibin.

    “Semoga dukungan ini, dapat bermanfaat untuk penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, juga pelayanan kepada masyarakat meningkat. Semoga kami terus bersinergi dengan Pemda Serang dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

    Ia menerangkan, PT Cargill Indonesia adalah entitas bisnis di Kabupaten Serang yang bergerak pada penyediaan pakan ternak dan ikan.

    “Kami menyuplai kebutuhan pakan ternak dan ikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Berlokasi di Kecamatan Cikande,” ujarnya.

    Bupati Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan PT Cargill Indonesia.

    Menurutnya, CSR yang diberikan bukan pertama kali dilakukan Cargill, sebelumnya banyak bantuan telah diturunkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kali ini, Cargill bekerjasama dengan Mercy Corps Indonesia.

    “Cargill ini contoh perusahaan yang bersinergi dengan kami, memberi bantuan untuk masyarakat. Dengan sinergi, saya yakin, semua masalah bisa terselesaikan. Kami akan ajak PT Cargill untuk sharing dengan perusahan lain. Agar bisa memberikan pemahaman cara menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik,” ujarnya.

    Menurut Tatu, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk faskes di Kabupaten Serang, karena pandemi Covid-19 belum selesai. Saat ini, menurutnya, masyarakat ada yang menilai pandemi sudah selesai, menjadi abai akan protokol kesehatan.

    “Maka kita harus semakin gencar sosialisasi. Mulai puskesmas, pemerintah kecamatan, dan kepala desa harus mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan, harus selalu waspada,” ujarnya.

    Pemkab Serang, kata Tatu, sedang masuk pada tahapan vaksinasi anak dan booster untuk masyarakat umum.

    “Kami mengimbau, jajaran puskesmas dan camat untuk kerja keras. Vaksin tersedia, dan harus optimal mencapai target. Untuk vaksin anak mungkin mudah, tapi kemungkinan agak susah untuk booster. Nanti kita kerja sama dengan TNI-Polri, dan dimulai pekan depan,” ujarnya. (LUK/ANT/AZM)

  • Satu Pasien Covid-19 Meninggal, Kerja dari Rumah Bakal Diberlakukan Lagi

    Satu Pasien Covid-19 Meninggal, Kerja dari Rumah Bakal Diberlakukan Lagi

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lurah se-Kota Tangerang, Kamis (20/01). Ini sebagai langkah tindaklanjut terjadinya penambahan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

    Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memimpin langsung rapat yang juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Sachrudin dan Sekretaris Daerah Herman Suwarman secara daring. Arief menyampaikan agar seluruh jajaran OPD Pemkot Tangerang tidak lengah sedikitpun dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih terjadi, khususnya di wilayah Kota Tangerang terlebih dalam beberapa hari terjadi lonjakan kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

    “Hingga 10 Januari 2022 kasusnya cenderung landai, tapi mulai 10 Januari hingga kemarin terjadi lonjakan kasus. Untuk itu harus diingat, kita semua tidak boleh lengah, untuk Dinas Perkim dan Dinkes agar segera disiapkan fasilitas penanganannya,” ungkap Wali kota.

    Sebagai langkah tindak lanjut, sambung Arief, Pemerintah Kota Tangerang kembali memberlakukan pola kerja dengan sistem kerja dari rumah dan kerja dari kantor di instansi pemerintah serta pembatasan hingga penutupan sementara fasilitas umum milik pemerintah daerah.

    “Mulai Senin agar kepala OPD mengatur pegawainya yang WFH (kerja dari rumah) dan WFO (kerja dari kantor) hingga 50 persen, kemudian taman akan kembali ditutup untuk sementara,” tegasnya.

    Sebagai informasi, rilis harian kasus Covid-19 di Kota Tangerang terinci pada (12/01) meningkat dengan 17 kasus positif, (13/01) dengan 21 kasus, (14/01) dengan 25 kasus, (15/01) dengan 37 kasus. Pada (16/01) mengalami penurunan dengan 24 kasus, (17/01) dengan 25 kasus dan kembali meningkat di (18/01) dengan 45 kasus dan tertinggi pada (19/01) dengan 84 kasus positif Covid-19.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr Dini Anggraeni mengungkapkan per Rabu (19/01) telah ada 293 kasus aktif, enam pasien sembuh dan satu orang meninggal. Hingga saat ini, berdasarkan hasil tracing klaster keluarga menjadi yang terbanyak. Namun, secara range umur didominasi umur 19-60 tahun dengan 71 persen.

    “Saat ini, sama-sama kita ketahui kasus Covid-19 varian Omicron juga sudah ada di Kota Tangerang, dengan empat orang keluarga positif Covid-19. Dengan itu, berdasarkan semua angka-angka ini kita semua tanpa terkecuali dipastikan untuk tidak boleh lengah, selalu waspada, perkuat prokes dan Pemkot Tangerang tingkatkan 3T,” ungkap dr Dini, Kamis (20/01).

    Ia pun menjelaskan, berdasarkan asesmen situasi Covid-19 per 17 Januari Kota Tangerang masih pada PPKM Level 2. Dengan kapasistas respon sedang, yaitu testing diangka memadai, tracing diangka sedang dan indikator treatment diangka memadai.

    “Dengan itu, Dinkes akan menggenjot tracing yang pastinya membutuhkan kerjasama masyarakat. Tidak perlu takut dengan petugas kesehatan yang datang ke rumah, untuk melakukan tracing. Ini adalah langkah antisipasi cepat kita untuk memutus rantai penyebaran virus yang lebih panjang lagi,” jelas dr Dini.

    Ia pun mengimbau, masyarakat Kota Tangerang lagi-lagi tidak lengah dengan kasus Covid-19 pada varian apa pun itu. Kembali perketat prokes yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. “Varian apa pun itu, treatmen pencegahannya sama. Segera ikuti vaksinasi diberbagai gerai yang sudah disediakan, perkuat prokes 5M dan Pemerintah tingkatkan 3T yaitu testing, tracing dan treatmen. Gelombang satu atau dua yang kemarin sudah bisa kita lalui. Jadi, ayo sama-sama kita hadapi pandemi ini, cegah kenaikan kasus bersama-sama,” katanya.

    (MADE/BNN)

  • Pemkot Serang Klaim Anggaran Impor Sampah Efektif

    Pemkot Serang Klaim Anggaran Impor Sampah Efektif

    SERANG, BANPOS – Penggunaan anggaran hasil kerja sama impor sampah antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel diklaim berjalan optimal dan sesuai peruntukkannya. Bahkan, anggaran tersebut sama sekali tidak dialokasikan untuk OPD lainnya yang tidak terkait dengan TPAS Cilowong.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin, usai melakukan pemantauan secara langsung pembangunan TPAS Cilowong pada Rabu (19/1). Menurut Syafrudin, hampir seluruh anggaran kerja sama terserap untuk pembangunan TPAS Cilowong.

    “Bantuan dari Tangsel sebesar Rp21 miliar ini masih ada SILPA sebesar Rp2 miliar untuk perbaikan beberapa hal. Sedangkan Rp19 miliar sudah digunakan untuk pembangunan sarpras seperti jalan, pagar, bronjong, jembatan timbang dan lainnya,” ujarnya saat diwawancara awak media.

    Selain bantuan sebesar Rp21 miliar, Pemkot Serang dari kerja sama impor sampah tersebut pun mendapatkan retribusi sebesar Rp8 miliar. Retribusi itu pun kembali digunakan untuk pembangunan TPAS Cilowong.

    “Jadi semuanya yang dari Pemkot Tangsel itu untuk di sini semua, tidak ada sepeser pun untuk OPD lain. Termasuk juga retribusi, itu untuk sarpras di TPAS Cilowong,” katanya.

    Syafrudin mengklaim bahwa dari hasil kerja sama antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel itu, mampu merubah sarana dan prasarana TPAS Cilowong secara signifikan.

    “Banyak perkembangan luar biasa pada TPAS. Saya lihat sendiri pekerjaan sudah hampir selesai semua. Ada juga yang masih beberapa persen lagi selesainya, namun insyaAllah nanti bulan ini akan selesai. Itu sudah ada berita acaranya,” ungkap Syafrudin.

    Sementara untuk bantuan kepada masyarakat yang sempat dipermasalahkan oleh sejumlah warga, Syafrudin mengaku bahwa saat ini sudah ada 36 Rukun Tetangga (RT) yang telah menerima kompensasi kerja sama tersebut.

    “Dari Tangsel juga ada bansos untuk masyarakat. Sudah dibagikan semua kepada 36 RT, dua diantaranya itu berbeda besarannya karena terdekat dengan TPAS,” ucapnya.

    Syafrudin pun masih menemui beberapa hal yang masih perlu segera diselesaikan. Salah satunya yaitu pengoperasian mesin pengolah sampah yang baru dibeli oleh Pemkot Serang.

    “Yang belum itu mesin pengelolaan sampah, akhir Januari ini sudah mulai (digunakan). Saya kira ke depan kalau kerja sama berlanjut, kami akan beli mesin pengolahan sampah lagi,” ucapnya.

    Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi, mengatakan bahwa perkembangan pesat TPAS Cilowong membuktikan Pemkot Serang serius dalam menangani permasalahan sampah. “Jadi hasil kerja sama dengan Tangsel dapat kami gunakan seoptimal dan akuntabel mungkin,” ujarnya.

    Sementara untuk mesin pengolahan sampah yang belum berfungsi, Farach mengaku bahwa hal itu hanya sebatas belum dilakukan penyetelan saja.

    “Sebenarnya semua sudah selesai. Tinggal penyetingan saja, karena kan ini mesin mahal. Jadi khawatir gimana-gimana kalau terburu-buru (settingnya),” tandas Farach. (DZH)

  • RANS Nyatakan Siap Kelola Banten International Stadium

    RANS Nyatakan Siap Kelola Banten International Stadium

    SERANG, BANPOS – Meski proyek Banten Internasional Stadiun (BIS) belun rampung dikerjakan oleh PT PP, akan tetapi pemilik RANS, Raffi Ahmad menyatakan kesiapannya mengelolanya.

    Dalam siaran persnya, Rabu (19/1), Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menerima Raffi Ahmad dan tim RANS yang menyatakan ketertarikannya serta siap berkolaborasi dengan pemprov untuk mengelola BIS. Seperti diungkap Raffi, RANS siap mengembangkan kawasan sekitar BIS untuk bidang olahraga, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, gaya hidup, dan hiburan.

    “Saya senang sekali. Baru saja mendengarkan paparan rencana-rencana RANS. Yang saya harapkan bahwa Provinsi Banten harus ada perubahan,” kata WH.

    “Tadi dibicarakan tentang stadion, tentang kuliner, dan bermacam-macam. RANS memang luar biasa, bersinergitas untuk kemajuan Provinsi Banten,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu Raffi Ahmad mengaku bangga bahwa sebentar lagi Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH akan memiliki BIS yang bertaraf internasional.

    “Kita juga ingin memajukan daerah-daerah yang sedang berkembang, khususnya Provinsi Banten,” ungkapnya.

    “Sudah seharusnya kita bangga, Provinsi Banten punya Banten International Stadium yang berstandar internasional,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Raffi turut menikmati Kopi WH yang menurutnya teraasa nikmat. WH sendiri dalam beberapa kesempatan mengungkapkan, melabeli kopi hasil budi daya kopi di Provinsi Banten dengan Kopi WH untuk promosi.

    Sebagai informasi, pembangunan Banten International Stadium ditargetkan selesai pada akhir Maret 2022. Saat ini atap, sound system, lampu, serta papan skor sudah terpasang. Sedangkan untuk kursi tribun dalam proses penyelesaian pemasangan. BIS merupakan stadion sepakbola pertama di Provinsi Banten yang berstandar International de Football Association (FIFA). Stadion ini berdiri di atas lahan seluas 60 hektare di Kawasan Sport Center, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.(RUS)

  • Kapolda Banten Dianugerahi Gelar Profesor

    Kapolda Banten Dianugerahi Gelar Profesor

    SERANG, BANPOS – Keluarga Besar Polda Banten hari ini berbahagia mendapatkan informasi tentang penganugerahan gelar profesor kepada Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

    Penganugerahan gelar akademik tertinggi kepada orang nomor satu di Kepolisian Daerah Banten tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 3457 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap kepada Kapolda Banten dengan gelar profesor.

    “Kita sangat bangga, Kapolda Banten banyak berkarya di dunia akademik dan pencapaian gelar profesor ini tentu saja berkatian dengan karya-karya akademik Kapolda Banten selama ini,” kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Shinto Silitonga.

    Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heryanto memang aktif sebagai dosen tidak tetap di Universitas Lampung, dan sesuai dengan Surat Keputusan Menristekdikti tersebut, Kapolda Banten diangkat dalam jabatan profesdor pada bidang ilmu mediasi Kepolisian.

    “Sebagai anggota team work, kami tentu saja bangga atas pencapaian gelar profesor tersebut dan sekaligus menjadi motivasi bagi pada Pejabat Utama untuk meningkut kesuksesan Kapolda Banten yang tidak hanya dalam bidang operasional tugas namun juga dalam bidang akademik,” tutup Shinto Silitonga.(MUF)

  • Walikota Wanita Tionghoa Pertama, Tjhai Chui Mie, Belajar Kelola Sampah ke Cilegon

    Walikota Wanita Tionghoa Pertama, Tjhai Chui Mie, Belajar Kelola Sampah ke Cilegon

    CILEGON, BANPOS,- Kota Cilegon sejak pagi ini Rabu (19-1-2022), menyambut Walikota Singkawang, Kalimatan, Tjhai Chui Mei. Chui Mie adalah walikota perempuan pertama di Indonesia dari Etnis Tionghoa.

    Chui Mei datang ke Kota Cilegon dalam rangka kunjungan kerja balasan yang dilakukan sebelumnya oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian pada Oktober 2021.

    Saat kunjungan ke kota baja, Politisi PDI Perjuangan ini, Chui Mie sempat on air di Studio Mandiri FM. Dalam paparanya, secara khusus dirinya ingin mengetahui cara mengolah sampah menjadi bahan berniali ekonomis, sebagaimana yang telah dimulai di Cilegon. Pengolahan sampah ini nantinya akan diterapkan di Kota Singakawang.

    Ia ingin Kota Singkawang nantinya lebih bersih dan kota asri dengan tanpa sampah. Belajar tata cara pengolahan sampah selain untuk meminimalisir sampah juga untuk menambah wawasan persampahan, agar kedepannya tidak ada lagi tempat pembuangan akhir (TPA) di kota kelahirannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Chui Mie mengatakan jika dirinya sangat terharu atas penyambutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

    “Kami sangat terharu atas penyambutan luar biasa yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon dan ini menjadi kenangan terindah untuk kami selama kunjungan kerja di Kota Cilegon ini mulai dari penginapan sampai dengan penyambutan ini.

    Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengucapkan selamat datang kepada Walikota Singkawang beserta rombongan di Kota Cilegon.

    Helldy menjelaskan bahwa Kota Cilegon merupakan gerbang Pulau Jawa yang dihuni sebanyak 445 ribu jiwa serta memiliki delapan Kecamatan dan 43 Kelurahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp717 milliar dan APBD sebesar Rp2,2 triliun.

    Helldy juga menyampaikan bahwa dari luas Kota Cilegon hampir 30 persennya terdapat 216 industri yang terbagi menjadi 118 industri besar dan 98 industri kecil. Dari ratusan industry yang ada, 40 dari 60 industri yang ada sepanjang pantai merupakan industri kimia dasar.(BAR/PBN)

  • Buntut Event Bupati Pandeglang Cup, Dua Mantan Pejabat Dispora Diturunkan Jabatan dan Nonjob

    Buntut Event Bupati Pandeglang Cup, Dua Mantan Pejabat Dispora Diturunkan Jabatan dan Nonjob

    PANDEGLANG, BANPOS- Buntut event olahraga Bupati Cup yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang saat ini menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrag (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, dua pejabat terkena sanksi penurunan jabatan dan di nonjobkan dari jabatannya.

    Salah satu pejabat tersebut yang saat itu menjabat Kasi Pembibitan dan Prestasi Olahrag Dispora Kabupaten Pandeglang, Ahmad Jubaedi yang diketahui sebagai penanggung jawab pada event Bupati Cup saat ini dibebastugaskan.

    “Iya, sanksinya sudah disampaikan. Iya (nonjob),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang M. Amri kepada wartawan usai pelantikan pejabat eselon III di Pendopo Pandeglang, Rabu (19/1).

    Selain dibebastugaskan, lanjut Amri, Ahmad Jubaedi juga mendapat sanksi penurunan jabatan satu tingkat dari pangkatnya yang semula sebagai eselon III. Pada acara pelantikan 204 pejabat eselon III tersebut, Ahmad tidak terlihat dan namanya juga tidak tercantum pada pelantikan tersebut.

    “Pangkatnya juga turun satu tingkat. Tapi untuk Pak Bedi (Ahmad Jubaedi), saya belum lihat lagi dia dipindahkan kemana nanti,” ujarnya.

    Pada prosesi pelantikan pejabat eselon III tersebut, Pemkab Pandeglang turut melantik eks Kadispora, Dadan Saladin yang terseret dalam polemik Bupati Cup. Dadan kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) Perhubungan usai diturunkan pangkatnya dari eselon IIB menjadi eselon IIIA.

    “Beliau (Dadan,red) kan sudah mendapatkan hukuman disiplin penurunan satu tingkat dari jabatannya selama satu tahun. Artinya, jabatannya Kadis sekarang turun menjadi Sekdis,” ungkapnya.(DHE)