BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • RTLH Bermasalah, DPRKP Banten Lempar Bola Panas ke Kota Serang

    RTLH Bermasalah, DPRKP Banten Lempar Bola Panas ke Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, menepis bahwa sejumlah rumah di salah satu kelurahan di Kota Serang, adalah penerima bantuan RTLH DPRKP Provinsi Banten. Bahkan, pihak DPRKP Provinsi Banten menyebutkan bahwa rumah yang belum seutuhnya selesai rehab itu merupakan penerima program RTLH DPRKP Kota Serang.

    Hal itu diungkapkan oleh Kasi RTLH DPRKP Provinsi Banten, Visnu Aria Wardhana, saat dihubungi BANPOS, Selasa (18/1). Ia mengaku, rumah yang didatangi oleh jurnalis BANPOS, bukan rumah penerima program RTLH DPRKP Provinsi Banten.

    “Rumah yang diperbaiki juga bukan rumah dari DPRKP. Ada kemungkinan rumah itu adalah rumah dari penerima bantuan RTLH DPRKP Kota Serang, bukan dari program DPRKP Provinsi Banten,” katanya.

    Sebab, ia mengaku tidak mengenali sejumlah orang yang berada dalam video tayangan pada YouTube Banpos Channel. Begitupun dengan desain rumah yang dipakai, berbeda dengan desain rumah penerima program RTLH DPRKP Provinsi Banten.

    “Rumah yang diperlihatkan juga bukan rumah yang kami kerjakan, kemudian ada nominal Rp20 juta, itu bukan program kami,” terangnya.

    Ia menjelaskan, pada program RTLH DPRKP Provinsi Banten, pembangunan dilaksanakan dengan sistem kontraktual sesuai dengan nilai kontrak. Jadi, sekali kontrak dengan kontraktor, langsung dikerjakan beberapa unit rumah.

    “Bukan swadaya, lokasinya memang sama, tapi kebetulan yang didatangi oleh Banpos bukan dari unit yang kami kerjakan,” tuturnya.

    Visnu menyarankan agar melakukan koordinasi dengan lurah setempat, yang dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pekerjaan. Menurutnya, program RTLH yang dilakukan oleh Provinsi Banten yaitu untuk menangani kawasan kumuh.

    “Jadi berdasarkan hasil perencanaan, sebelum dilakukan pembangunan, ada perencanaan yaitu penyusunan DED. Dari DED itu kita lakukan pembangunan, jadi tidak ada bangunan yang tidak sampai selesai,” ucapnya.

    Ia mengaku, untuk pemilihan desain rumah atau unit yang dikerjakan oleh kontraktor, disesuaikan dengan kebutuhan rumah tersebut. Apabila rumah dengan lahan tidak cukup luas, maka didesain dengan ukuran 3×6 meter persegi.

    “Kami menyesuaikan dengan kebutuhan rumah. Tidak saklek satu desain saja,” katanya.

    Visnu menegaskan, untuk program RTLH Provinsi Banten, penerima tidak melakukan swadaya kepada masyarakat. Bahkan, penerima bantuan hanya menerima kunci usai pembangunan dirampungkan.

    “Kontraktor pasti melibatkan pemilik rumah, tapi itu urusan kontraktor dengan pemilik rumah. Untuk nilainya pun beragam, tergantung luas rumah, ada yang Rp30 juta, Rp50 juta juga ada, bentuknya beda-beda,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • Utang Temuan BPK 2015 di Setwan, Coreng Nama Pemprov Banten

    Utang Temuan BPK 2015 di Setwan, Coreng Nama Pemprov Banten

    SERANG, BANPOS – Permasalahan kelebihan bayar pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang menjadi temuan BPK pada 2015 lalu, dianggap telah mempermalukan Banten. Tidak kunjung dikembalikannya kelebihan bayar itu dinilai sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari pihak yang bermasalah.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Banten Barometer, Wahyudin. Ia mengatakan bahwa secara jelas dan gamblang, kasus yang melibatkan sejumlah mantan pejabat di Pemprov Banten tersebut telah mencoreng nama baik Banten.

    “Kasus temuan BPK di Sekretariat Dewan Provinsi Banten bagi saya adalah kasus yang sangat memalukan untuk Pemprov Banten,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/1).

    Menurutnya, sangat aneh jika dalam kurun waktu lima tahun lebih, tidak ada sama sekali progres untuk pengembalian temuan sebesar Rp6,778 miliar. Lebih aneh lagi menurutnya, Provinsi Banten justru terus mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tengah ketidakjelasan pengembalian temuan itu.

    “Bagaimana bisa selama lima tahun terakhir ini temuannya tidak bisa diselesaikan? Lalu apa artinya predikat WTP selama ini? Padahal masih ada temuan yang sampai saat ini belum juga diselesaikan,” ungkapnya.

    Meskipun sebagian dari temuan Rp6,778 miliar telah dikembalikan hingga tersisa Rp2,873 miliar, namun tetap saja hal itu masuk sebagai kategori kerugian negara. Sehingga, sangat wajar jika Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Oleh karena itu, saat ini adalah waktunya Aparat Penegak Hukum untuk bergerak. Karena bagaimanapun, temuan kerugian negara senilai Rp2,873 miliar adalah bagian dari praktik korupsi,” tegasnya.

    Berlarut-larutnya temuan BPK pada program publikasi media Setwan tersebut menurutnya, merupakan bentuk tindakan tak beritikad baik dari para pihak yang terlibat dalam temuan tersebut.

    “Tenggat waktu yang cukup lama membuktikan bahwa pihak terkait tidak punya itikad baik untuk mengembalikan dan mengganti kerugian negara berdasar temuan BPK tersebut,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Dilakukan Bertahap Hingga 2045

    Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Dilakukan Bertahap Hingga 2045

    JAKARTA, BANPOS – Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) akan dilakukan secara bertahap sampai 2045 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/1).

    “Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu aladdin, tapi dilakukan secara bertahap mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045,” katanya.

    Menteri dari PPP ini menjelaskan, pemindahan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang skema pendanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ia menuturkan untuk indikator kinerja utama serta prinsip dasar pembangunan IKN diatur dalam rencana umum pembangunan, sedangkan hal yang bersifat teknis dan dinamis akan diatur secara rinci melalui rencana induk.

    “Selanjutnya perubahan terhadap materi muatan rencana induk menjadi lampiran UU IKN dan akan dikonsultasikan dengan DPR,” terangnya.

    Sementara itu, terdapat delapan prinsip rencana induk pembangunan IKN, yakni desain sesuai kondisi alam, kebhinnekatunggalikaan serta keterhubungan. Kemudian aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi serta peluang ekonomi.

    Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, tahap pembangunan pemindahan ini terdiri dari lima tahapan, yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.

    Ia mengatakan, untuk pendanaan tahapan pertama akan dilihat aspek yang menjadi trigger awal dari pembangunan dan menciptakan anchor untuk pembangunan IKN sekaligus pemindahannya. “Sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk detail yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden,” ujarnya.(MFA/ENK/RMID)

  • Baru Sebagian Pejabat Ikut Tes Urin, BNN Siap ‘Memburu’

    Baru Sebagian Pejabat Ikut Tes Urin, BNN Siap ‘Memburu’

    SERANG, BANPOS – Tes urin yang dilakukan oleh Pemkot Serang bersama dengan BNN baru diikuti oleh 80 peserta, baik dari Pemkot Serang maupun DPRD Kota Serang. Untuk itu, BNN dan Pemkot Serang berinisiatif untuk melakukan jemput bola.

    “Kemarin itu kan dari Setwan, dari DPRD sudah 40. Dari Pemkot itu juga sudah 40. Nah untuk hari ini, kami akan jemput bola, keliling,” ujar Kepala Kesbangpol Kota Serang, Akhmad Benbela, Selasa (18/1).

    Menurutnya, dari 80 pejabat Eselon IV, Eselon III dan anggota dewan, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkotika. Hasil dari tes urin yang dilakukan yaitu negatif.

    “Kemarin semuanya negatif yah. Semuanya negatif Alhamdulillah. Karena kan ada dua garis, jadi negatif. Berbeda dengan tes kehamilan, kalau dua garis berarti positif,” katanya sembari berkelakar.

    Untuk jumlah yang telah mengikuti tes urin di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), terdiri dari 25 orang anggota dewan dan 15 pejabat di lingkungan Setwan.

    “Kalau Setwan, dari 40 orang itu 25nya merupakan anggota dewan. Sedangkan sisanya merupakan pejabat di lingkungan Setwannya. InsyaAllah yang 20 lagi (anggota dewan) semuanya sudah selesai hari ini,” ucapnya.

    Adapun untuk pegawai pemerintah non pejabat struktural dan non-ASN, menurut Benbela akan dilakukan pada anggaran perubahan nanti. Itu pun jika pengajuan anggaran diterima oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    “Nanti kami akan ajukan pada perubahan anggaran. Apabila nanti diterima oleh TAPD, maka akan kami lanjutkan. Terutama para pejabat fungsional hasil penyetaraan dari struktural. Karena mereka belum termasuk. Nanti mereka dites bersama dengan fungsional pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

    Ia pun berharap agar tidak ada pejabat dan anggota dewan yang terindikasi menggunakan narkotika. Sebab untuk pejabat Eselon III dan IV, masih tersisa kurang lebih sebanyak 110 pejabat dari 150 pejabat yang ditarget untuk dites urin.

    “InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba. Apalagi kalau yang jadi pengedar narkoba. Itu sangat luar biasa (masalah) kalau memang benar-benar ada,” tandasnya.

    Sebelumnya, BNN Provinsi Banten melakukan tes urin terhadap sejumlah pejabat Eselon IV, Eselon III, dan anggota Dewan. Hal itu untuk memastikan agar tidak ada ASN, anggota dewan dan pegawai Pemkot Serang yang menyalahgunakan narkotika.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Pemkot Serang menargetkan sebanyak 150 pejabat Eselon III dan IV mengikuti tes urin tersebut. Ia mengatakan bahwa sebelumnya para pejabat Eselon II telah mengikuti tes urin terlebih dahulu.

    “Kalau Eselon II sudah mengikuti tes urin semua pada akhir 2021 kemarin. Alhamdulillah hasilnya semua negatif,” ujar Syafrudin saat diwawancara awak media di Puspemkot Serang usai meninjau pelaksanaan tes urin.

    Menurutnya, kegiatan tes urin tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BNN, bukan hanya untuk wilayah Kota Serang saja, akan tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika.

    “Program ini memang rutin dilaksanakan tiap tahun oleh BNN. Untuk tahun ini peruntukkannya Eselon III dan Eselon IV serta anggota dewan,” terangnya. (DZH/AZM)

  • Tiga Ruas Jalan Provinsi Diguyur Rp785 Miliar

    Tiga Ruas Jalan Provinsi Diguyur Rp785 Miliar

    SERANG, BANPOS- Pada tahun 2022 ini Pemprov Banten menggelontorkan dana sekitar Rp785 miliar untuk pembebasan lahan dan membangun tiga ruas jalan. Ketiga ruas jalan itu masing-masing, Jalan Lingkar Baros, Jalan Boru-Cikeusal dan Jalan Banten Lama-Tonjong.

    Demikian terungkap saat acara Pelantikan DPD Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Banten, di salah satu hotel berbintang lima di Kota Serang, Selasa (18/1).

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dihadapan para tamu undangan pelantikan tersebut secara rinci, menegaskan, salah satu proyek hampir Rp1 triliun untuk akses menuju Sport Center di Kemanisan.

    “Jalan Lingkar Baros panjangnya empat kilometer. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Pasar Baros dan menunjang kawasan Sport Centre. Anggaran pembebasan lahannya Rp80 miliar dan dan untuk pembangunan fisik sebesar Rp150 miliar,” terang Andika.

    Untuk Jalan Banten Lama-Tonjong, Andika menerangkan, panjangnya 1,5 kilometer dengan tujuan sebagai penunjang kawasan Banten Lama. Untuk anggaran pembebasan lahannya mencapai Rp55 miliar dan pembangunan konstruksinya Rp110 miliar.

    Sementara jalan yang menghubungkan kawasan Boru dengan Cikeusal, Andika juga menerangkan, penjangnya mencapai 10,3 kilometer.

    Jalan ini sebagai penunjang jalan tol Serang-Panimbang dan sebagai pendukung pertumbuhan kawasan perekonomian baru.

    “Anggaran untuk pemebasan lahannya mencapai Rp90 miliar dan untuk konstruksi akan dilaksanakan mulai 2023 dengan kebutuhan anggaran Rp300 miliar,” ungkapnya.

    Andika juga menerangkan, Pemprov Banten sudah melaksanakan pembangunan dan pelebaran jalan dan jembatan, seperti Jembatan Bogeg dan Jembatan Ciberang target selesai pada akhir Februari 2022 ini.

    “Pelebaran jalan dan peningkatan kondisi jalan, juga sudah terlaksana dengan baik. Dimana prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan ke kabupaten dan Serang, serta Lebak dan Pandeglang. Kondisi jalan provinsi sudah 98 persen mantap, tahun 2022 akan tercapai 100 persen,” katanya.

    Yang tak kalah pentingnya, lanjut Andika, pembangunan jaringan irigasi sebagai penunjang sektor ketahanan pangan juga menjadi prioritas Pemprov. Khusus untuk sektor ini, setiap tahunnya Pemprov menganggarkan sekitar RP100 miliar. (RUS/AZM)

  • Soal Penyunatan Anggaran BOP PAUD, Inspektorat Pandeglang Siap Hadapi Mr. M

    Soal Penyunatan Anggaran BOP PAUD, Inspektorat Pandeglang Siap Hadapi Mr. M

    PANDEGLANG, BANPOS — Saat ini, proses pemeriksaan kasus dugaan pencatutan nama Bupati Pandeglang dan penyunatan aggaran BOP PAUD, hingga intimidasi serta pengarahan terhadap pengelola PAUD oleh oknum ASN inisial Mr. M, yang ditangani Inspektorat Pandeglang, dinaikkan ke Pemeriksaan Khusus (Riksus).

    Dengan begitu, Inspektorat Pandeglang memastikan oknum ASN berinisial M yang diduga menjadi dalang dalam kasus tersebut, bakal dipanggil dan diperiksa.

    Inspektur Inspektorat Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya belum berhenti mendalami kasus tersebut. Bahkan katanya, sekarang status kasus itu ditingkatkan ke Riksus.

    “Saya ingin segera menuntaskannya. Sekarang saya sudah tingkatkan ke Riksus, dan sudah saya buat tim untuk memanggil dan memeriksa terduga khusus tersebut,” kata Fahmi, Senin (17/1).

    Hanya saja, saat diminta point apa saya yang bakal didalami, ia masih enggan memaparkannya dan meminta wartawan menunggu hasil Riksus yang dilakukannya.

    “Nanti saja, lihat hasilnya. Kami belum bisa menyampaikan,” ujarnya.

    Sebelum memeriksa Mr. M tandasnya, pihaknya terlebih dahulu akan mendalami pemeriksaan para pihak terkait seperti, pengeloa PAUD hingga jajaran Dindikpora Pandeglang.

    “Mr. M dipanggilnya terakhir. Kan ditingkatkan ke Riksus, ini karena kaitan ke tahapan Mr. M. Perkembangannya, akan kami cari tahu dulu,” ungkapnya, seraya menegaskan, dirinya dan Irban I yang akan langsung memeriksa M.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD Himpaudi) Pandeglang, Ika Dian Supriyatna mengatakan, tidak diharuskan para pengelola PAUD membeli buku-buku yang kurang bermanfaat.

    Bahkan katanya, pengadaan buku kesetiap PAUD dari anggaran BOP dinilai hanya merusak kreativitas anak.

    “Setiap pembelanjaan itu disesuaikan dengan juknis, pembelian buku harus jika sekolah itu membutuhkan, dan harus sesuai Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang dibuat. Namun semua itu harus sesuai kebutuhan, tidak diharuskan pula membeli buku-buku yang kurang begitu manfaat,” kata Ika, Minggu (16/1).(PBN/BNN)

  • BAZNAS Banten Raih Dua Award Sekaligus

    BAZNAS Banten Raih Dua Award Sekaligus

    JAKARTA, BANPOS- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten meraih dua penghargaan sekaligus dalam Baznas Award tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung Ketua Baznas RI Prof Dr. Noor Ahmad di Hotel Sultan Jakarta, Senin (17/1/2022). Sementara pihak Baznas Banten diwakili oleh KH. Zaenal Abidin Sujai, LC, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan.

    Dua penghargaan tersebut adalah katagori Baznas Provinsi dengan Pendistribusian Harta Zakat Infak Sedekah Terbaik dan sebagai Baznas Provinsi dengan Branding Baznas Terbaik. Bukan hanya itu, Baznas Banten juga masuk nominasi juara pada katagori Pengelolaan Zakat Terbaik dan Kampanye Zakat Terbaik.

    “Alhamdulillah, atas usaha bersama, kekompakan dan kegigihan seluruh Pimpinan maupun Pelaksana Baznas Banten, akhirnya hasil kerja berbuah penghargaan ini,” ujar H. Zaenal Abidin Sujai usai menerima langsung piala dengan nada bahagia dan rona wajah berbinar.

    Penghargaan yang dihelat dalam rangka Milad ke-21 BAZNAS ini dibuka oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan dihadiri pula oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator PMK, Menteri Koordinasi Perekonomian, dan Menteri Agama. Selain itu, sebanyak 9 gubernur juga hadir dalam kesempatan tersebut bersama para Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan juga dari Baznas Republik Indonesia.

    “Penghargaan ini adalah apresiasi terhadap kerja-kerja produktif yang dilakukan para amil Baznas di daerah. Semoga menjadi pemicu kerja inovatif berikutnya dalam mengemban amanah sebagai amil negara,” ujar Ketua Baznas RI, Prof Noor Ahmad di sela-sela acara.

    Ketua Baznas Banten, Prof Dr. H. E Syibli Syarjaya, LML.,MM mengaku amat gembira mendapat informasi lembaga yang dipimpinnya menyabet juara terbaik nasional di dua katagori sekaligus. Dia mengungkapkan bahwa penghargaan ini bukan milik Baznas Banten semata, tapi milik seluruh masyarakat Banten.

    “Penghargaan ini untuk Muzaki, Mustahik dan seluruh stakeholder zakat di Banten, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur beserta pimpinan daerah dan pimpinan DPRD Banten. Ini penghargaan untuk Banten,” ujarnya. (RED)

  • Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    CILEGON, BANPOS- Rencana DPRD Kota Cilegon melakukan Hak Interpelasi terus mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang menilai sikap tersebut masih adanya pihak-pihak yang masih belum move on akan perubahan di Kota Cilegon.

    “Saya melihat ada pihak-pihak yang belum bisa move on untuk perubahan di Cilegon ini. Sampai ada isu rencana menggulirkan Hak Interpelasi,” ujar Ketua Forum Komunikasi Perantau Minang Cilegon (FKPMC), Hengki Irawan, Sabtu (15/1).

    Menurutnya, tidak terlihat sedikitpun urgensinnya dari Hak Interpelasi. Pendukung Hak Interpelasi terkesan menolak adanya perubahan Kota Cilegon yang dikerjakan oleh Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta.

    FKMPC melihat perubahan yg dilakukan Walikota Helldy sudah nampak nyata dirasakan masyarakat, mulai menaikkan honor RT/RW Rp1 juta, penambahan 4 SMP Negeri, pemberian beasiswa penuh sarjana, pinjaman lunak dengan bunga nol persen untuk pelaku usaha kecil, serta pengelolaan sampah yang menjadi produktif yang berdampak pada lapangan kerja, pada teknologi pengelolaan sampah tersebut.

    “Selama ini palang pintu kereta api terabaikan sehingga banyak kecelakaan. Tetapi hal ini sangat diperhatikan Pak Helldy. Meski baru memimpin Kota Cilegon baru 10 bulan, terbukti sudah bisa membangun empat titik palang pintu perlintasan kereta api,” katanya.

    Hengki juga mendukung langkah Walikota Helldy, yang berencana menambah bangunan Pasar Kranggot. Penambahan bangunan itu salah satunya bertujuan menjadi pasar modern yang bersih rapi dan nyaman.

    “Dengan dibangunya Pasar Kranggot menuju pasar modern, maka kita harapkan akan bisa meningkatkan pendapatan pedagang. FKPMC sangat antusias dengan rencana luar biasa ini Walikota Helldy,” ucapnya.

    Ia juga berharap agar pembangunan lainnya, khususnya di sektor kesehatan bisa segera terlaksana, yakni pembangunan rumah sakit.

    “Kami menilai pasangan Helldy-Sanuji bersunguh-sungguh mementingkan rakyat. Merubah Kota Cilegon untuk lebih baik merupakan tantang yang harus dihadapinya. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi Pak Helldy tetap konsisten melayanani masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menilai, urgensi Hak Interpelasi yang diusulkan oleh DPRD Kota Cilegon, terlihat ada kepentingan politiknya daripada kepentingan masyarakat. Padahal bagi masyarakat, bisa usaha mencari nafkah saja sudah sangat berarti.

    “Saya secara pribadi berpesan kepada anggota DPRD Kota Cilegon, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mari renungkan dengan mata hati kita. Tolong bantu sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja capain yang telah dilakukan pemerintahan Helldy Agustian selama 11 bulan ini,” tandasnya.

    Sementara warga Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Hendra Supriyadi, mengaku kagum dengan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta, yang sudah bisa mewujudkan penambahan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP Negeri di tempat tinggalnya. Selama ini, kata Hendra, hampir 60 persen anak sekolah lanjutan pertama harus menempuh pendidkan di wilayah tetangga, yakni di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

    “Setelah sekian puluh tahun, impian warga Kecamatan Purwakarta akhirnya bisa menikmati adanya sekolah SMP Negeri. Penantian dari zaman kemerdekaan baru terwujud oleh Walikota Helldy,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, sejak satu bulan terakhir, DPRD Kota Cilegon mewacanakan Hak Interpelasi terhadap kepemimpinan Helldy-Sanuji. (BAR/MUF)

  • Update Dampak Gempa Sumur: Lebih dari Seribu Bangunan Rusak, Ratusan Warga Masih Mengungsi

    Update Dampak Gempa Sumur: Lebih dari Seribu Bangunan Rusak, Ratusan Warga Masih Mengungsi

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten sedang melakukan update pendataan di tiga lokasi terdampak gempa Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan beberapa di Kabupaten Serang. Seiring dengan hal itu, juga dilakukan penanganan kedaruratan.

    Berdasarkan data yang dihimpun sampai pagi ini, Sabtu (15/1/2022) sampai pukul 10.00 WIB, tidak ada korban jiwa dari kejadian gempa kemari. Adapun untuk jumlah bangunan rumah yang rusak di dua daerah tersebut sebanyak 1.231 rumah dengan rincian 226 rusak berat, 290 rusak sedang dan 715 rusak ringan.

    Dengan masing-masing rincian di Kabupaten Pandeglang sebanyak 214 rusak berat, 269 rusak sedang dan 617 rusak ringan, dari jumlah 28 kecamatan dan 123 desa.

    Sedangkan di Kabupaten Lebak 12 rusak berat, 12 rusak sedang dan 98 rusak ringan, dari jumlah 15 kecamatan dan 32 desa. Dan untuk di Kabupaten Serang terdapat 9 rusak sedang, dari jumlah 3 kecamatan dan 4 desa.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melalui Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, bagi masyarakat yang terdampak kerusakaan rumahnya, sampai saat ini masih mengungsi ke sanak saudaranya yang rumahnya tidak terdampak.

    “Kita belum membuka tenda pengungsian, karena masyarakat masih memilih untuk menetap di rumah saudaranya,” katanya, Sabtu (15/1/2022).

    Selain kerusakan rumah, dampak gempa bermagnitudo 6,7 skala richter itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan sekolah, kantor pelayanan serta tempat ibadah rusak.

    Di wilayah Kabupaten Pandeglang dari jumlah kecamatan dan desa di atas, terdapat 13 sekolah, 14 Puskesmas, 4 sarana ibadah, 3 kantor pemerintahan dan 1 tempat usaha yang mengalami kerusakan.

    Sementara untuk di Kabupaten Lebak ada 5 sekolah yang rusak, 2 fasilitas umum dan 1 kantor desa. Sedangkan untuk di Kabupaten Serang tidak ditemukan kerusakan.

    Nana melanjutkan, sesuai dengan instruksi Gubernur paskagempa kemarin pihaknya diminta melakukan pendataan rumah dan fasilitas lainnya yang rusak, serta yang utama adalah pencarian potensi adanya korban jiwa.

    “Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, hanya ada dua warga Lebak yang luka ringan. Sedangkan untuk total pengungsi di Kabupaten Pandeglang sekitar 200 pengungsi,” jelasnya.

    Untuk memastikan kebutuhan makanan bagi masyarakat korban terdampak gempa, Nana mengungkapkan sudah ada bantuan sudah mulai didistribusikan sejak semalam yang didistribusikan ke Kecamatan Munjul dan sekarang akan kembali didistribusikan ke Kecamatan Sumur.

    “Selain dari kami, ada juga bantuan makanan dari Polda dan Dinsos Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

    Jika ada pihak lain yang akan memberikan bantuan makanan dan lainnya, dipusatkan di Forkopimcam masing-masing. Nanti dari situ akan diarahkan untuk proses pendistribusiannya kemana saja.

    Kecuali bantuannya sudah ditarik oleh Kabupaten, itu koordinatornya langsung kepala daerah atau bupati. “Termasuk juga kalau ada relawan yang mau ikut membantu, itu koordinasinya ke Forkopimcam,” tambahnya.

    Untuk pembuatan dapur umum, lanjutnya, BPBD Provinsi Banten memang tidak langsung mendirikan, mengingat situasi di lokasi masih cukup terkendali. Namun tidak menutup kemungkinan juga pihaknya akan mendirikan dapur umum.

    “Karena masyarakat korban gempa kan mengungsinya ke rumah saudaranya,” ucapnya.(RUS/ENK)

  • Pemprov Banten Terjunkan Tim ke Sejumlah Titik Terdampak Gempa

    Pemprov Banten Terjunkan Tim ke Sejumlah Titik Terdampak Gempa

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menerjunkan tim ke sejumlah lokasi terdampak  bencana gempa untuk memantau dan mendata kerusakan dari gempa berkekuatan magnitudo 6,7 skala richter sore tadi, Jumat (14/1/2022). Hal itu dilakukan belajar dari peristiwa sebelumnya, Pemprov Banten sudah mempersiapkan berbagai skema dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam yang dimungkinkan terjadi di wilayah Provinsi Banten.

    “Sampai saat ini kami masih mendata berapa jumlah kerusakan bangunan rumah dan yang lainnya di lokasi,” ungkap WH.

    “Gempa yang sering terjadi beberapa tahun terakhir dengan kekuatan yang tidak terlalu besar ini merupakan bentuk cicilan gempa, sehingga potensi gempa besar yang diprediksi oleh para ahli tidak terjadi. Mudah-mudahan ini gempa terakhir,” jelas mantan walikota Tangerang dua periode itu.

    Selain itu, lanjut WH, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saat ini kesiapsiagaan Pemprov Banten terus ditingkatkan. Termasuk berbagai skema pencegahan seperti mengoptimalkan selter yang ada, early warning sistem yang sudah berjalan dengan baik, penyediaan titik-titik evakuasi serta berbagai sosialisasi evakuasi kepada masyarakat.

    “Masyarakat di lokasi bencana juga sudah diamankan di tempat-tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh kami (Pemprov Banten, red). Selain itu kami juga sudah menerjunkan tim ke lokasi bencana,” ujarnya.

    Hal itu dilakukan, lanjutnya, sebagai bentuk ketanggapbencanaan yang dilakukan Pemprov Banten yang bekerjasama dengan Pemda setempat.

    WH juga mengungkapkan, di beberapa titik wilayah yang rawan gempa Pemprov Banten sudah menggalakkan program rumah tahan gempa. Program itu sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir dan sampai saat ini masih terus dilakukan.

    Diungkapkan WH, masyarakat sekitar sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Karena BMKG sudah mengumumkan tidak ada potensi tsunami, biasanya masyarakat menunggu sampai dua jam di tempat evakuasi.

    “Setelah dua jam tidak ada gempa lagi, biasanya masyarakat akan kembali ke rumahnya masing-masing,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana dalam keterangannya mengatakan pasca terjadi gempa tersebut Gubernur Banten WH langsung memerintahkan BPBD Provinsi Banten untuk langsung terjun ke lokasi bencana. Atas perintah tersebut pihaknya sudah menerjunkan sejumlah personil ke titik lokasi bencana.

    “Masyarakat juga sudah diimbau untuk tidak mendekati atau berdiam diri di rumah, harus melakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan,” katanya.

    Nana menjelaskan, ada beberapa kerusakan baik bangunan rumah  masyarakat  maupun bangunan sosial termasuk juga tempat ibadah di beberapa lokasi di dekat pusat gempa seperti di Kecamatan Sumur, Cibaliung, Panimbang, Munjul, Sukaresmi serta beberapa Kecamatan lainnya

    “Untuk jumlahnya masih dalam proses pendataan oleh BPBD di daerah. Tapi kalau untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada yang luka-luka saja karena reruntuhan gedung,” jelasnya.

    Nana mengakui gempa yang terjadi sore tadi sampai lima kali gempa susulan. Namun yang paling besar itu gempa pertama.

    Untuk diketahui, Provinsi Banten dilanda gempa tektonik sekitar pukul 16.05 WIB dengan kekuatan magnitudo 6,7 skala richter dengan pusat gempa di 132 km laut barat daya dengan kedalaman 40 km.

    Kepada masyarakat di lokasi terdampak diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

    Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah masing-masing.(RUS/ENK)