BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemkot Minta Jaminan Pemprov Soal Bank Banten

    Pemkot Minta Jaminan Pemprov Soal Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang akan melakukan kajian perpindahan kas daerah (Kasda) dari Bank BJB, ke Bank Banten pada November ini. Namun jika memang harus pindah, Pemkot Serang meminta jaminan dari Pemprov Banten mengenai keamanan Kasda tersebut.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika memang harus dilakukan pemindahan Kasda Kota Serang dari Bank bjb ke Bank Banten.

    “Sebenarnya belum ada rencana perpindahan RKUD (Kasda), dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum ada,” ujarnya, kemarin.

    Namun jika Pemprov meminta untuk dipindahkan, maka pihaknya akan meminta surat atau jaminan dari Pemprov Banten agar dana yang disimpan di Bank Banten, dijamin tidak akan bermasalah dan lebih aman.

    “Mau pindah kemana saja yang penting banknya sehat, kalau harus pindah ke Bank Banten harus ada surat harus ada jaminan dari Provinsi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu Budhi Kristiawan, mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rekomendasi dari OJK terkait dengan perbankan yang dinilai sehat.

    “Berkaca dari tahun sebelumnya, OJK tidak akan pernah mengeluarkan rekomendasi, tahun kemarin saja berkirim surat minta Bank mana saja yang sehat dibalasnya harus analisis sendiri,” ujarnya.

    Maka dari itu pihaknya akan melakukan analisis sendiri pada November ini. Analisis dilakukan terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank.

    “Saya belum lakukan analisis, nanti ya kami analisis, dan ini boleh siapa saja, asal tahu indikator-indikator yang biasa digunakan di perguruan tinggi,” katanya.

    Meski begitu, pihaknya belum mempertimbangkan atau patokan apa sebelum dipindahkan penyimpanan RKUD ke Bank Daerah Banten. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kasda harus disimpan di bank yang sehat.

    “Jadi pertimbangan saya belum tahu, tapi amanat PP nomor 12 tahun 2019 ya itu disimpan di bank yang sehat,” tuturnya.

    Wachyu mengaku, analisis dilakukan pada November karena mendekati bulan Desember 2021, dimana pada bulan itu akan ditetapkannya dalam rangka pelaksanaan APBD 2022 Kota Serang. “Kalau nanti (Bank Banten-red) dianggap sehat, maka kemungkinan Kasda bisa dipindahkan,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Baru Ambil Sabu Pesanan Dicokok Tim Opsnal

    Baru Ambil Sabu Pesanan Dicokok Tim Opsnal

    SERANG, BANPOS – Roh alias Gatum (30) warga Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dicokok Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang.

    Pria pengangguran ini ditangkap saat nongkrong di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya pada Selasa (26/10) malam. Dari saku celana, petugas mengamankan satu paket yang diduga sabu yang diselipkan dalam bungkus rokok.

    “Tersangka diamankan tim opsnal saat nongkrong di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya sekitar pukul 20.00. Satu paket yang diduga sabu, kita temukan dalam bungkus rokok,” ungkap Kasatresnarkoba, Iptu Michael K Tandayu kepada awak media, Kamis (28/10/2021).

    Michael menjelaskan penangkapan terhadap tersangka pemakai narkoba ini berawal saat Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Jonathan M Sirait tengah melakukan kegiatan rutin mencegah gangguan kamtibmas menjelang pilkades serentak.

    “Saat melintas di lokasi, petugas melihat tersangka berada di pinggir jalan. Karena gerak geriknya mencurigakan, petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus rokok dari saku celana Roh yang ternyata terselip plastik kecil berisi sabu,” terang Michael.

    Atas temuan itu, pria pengangguran ini diamankan ke mapolres untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, tersangka akhirnya mengakui bahwa baru saja mengambil paket sabu yang sedianya akan dipakai sendiri.

    “Tersangka mengakui baru saja mengambil sabu yang dipesannya dan rencananya akan digunakan sendiri. Tersangka mengaku belum lama menggunakan sabu dan beralasan untuk meningkatkan stamina,” katanya.

    Terkait barang bukti sabu yang diamankan, lanjut Michael, tersangka membeli dari seorang pengedar yang mengaku warga Kota Serang seharga Rp500 ribu.

    Hanya saja identitas pengedar tidak diketahui karena tersangka hanya mengambil barang di lokasi yang ditentukan setelah melakukan transfer uang.

    “Transaksi maupun pengambilan sabu tidak secara langsung, jadi antara tersangka dengan pengedar tidak saling kenal wajah. Tapi kasus ini akan terus kita kembangkan,” tandasnya. (MUF)

  • Pemkot Diminta Revisi Perjanjian ‘Sampah Impor’

    Pemkot Diminta Revisi Perjanjian ‘Sampah Impor’

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, untuk melakukan evaluasi dan merubah adendum atau perjanjian kerja sama (PKS) pembuangan sampah dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) sesuai dengan keinginan masyarakat. Khususnya masyarakat Kelurahan Cilowong yang terkena dampak secara langsung.

    “Hal itu dilakukan agar bisa menjadi solusi bersama, makanya saya tadi sampaikan kepada Walikota dan Sekda agar pemkot Tangsel mengevaluasi dan merubah adendum itu,” ujar Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, Selasa (26/10).

    Ia mengaku menyepakati mengenai permintaan masyarakat yang meminta uang kompensasi sebesar Rp2,5 miliar per tahun. Bahkan, pihaknya akan meminta lebih kepada Pemkot Serang, yakni sebesar Rp4 miliar.

    “Kalau bisa Rp4 miliar, ini kan untuk masyarakat. Saya ini kan wakil rakyat, tentu harus membela rakyat, memperjuangkan mereka,” tegasnya.

    Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Serang hanya memiliki uang di kas daerah sebesar Rp360 juta. Apabila masyarakat sepakat, maka kerja sama akan dilanjutkan.

    “Karena kondisinya kan seperti ini. Kalau sampai Desember ada Rp1.047 miliar, dan itu pun kalau pengirimannya lancar,” terangnya.

    Budi mengatakan, seharusnya Pemkot Serang memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila kerja sama tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan pihak swasta. Sehingga, Pemkot Serang tidak bisa mengeluarkan uang tanpa prosedur, karena akan jatuh ke ranah hukum, hanya bisa menyetop sementara pengiriman sampah.

    “Tentu harus ada aturan dan mekanisme yang harus ditempuh. Jadi ini bukan pihak swasta, yang bisa menggunakan dana talangan. Ini kerja sama antara, pemerintah daerah, jadi tidak bisa mengeluarkan uang tanpa proses,” jelasnya.

    Ia menyebut, berdasarkan pengakuan warga, kesepakatan antara warga dan Pemkot Serang beberapa waktu lalu adalah bukan warga sekitar. Sehingga untuk keputusan riil, pihaknya harus merubah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

    “Jadi katanya itu yang riil warganya ini, kalau yang kemarin itu bukan. Makanya kami harus meubah DPA,” katanya.

    Diketahui, dalam kesepakatan awal, uang kompensasi akan diberikan kepada masing-masing rekening warga atau per kepala keluarga (KK). Namun setelah adanya penyetopan dan aksi pada Kamis 21 Oktober kemarin, warga meminta agar uang kompensasi diberikan per RT.

    “Jadi kami akan transfer ke ketua RT, dan besok (hari ini) kalau jadi akan ada pembahasan lagi terkait hal tersebut,” tuturnya.

    Diakhir ia mengaku, apabila ke depan belum ada kesepakatan diantara Pemkot Serang dengan masyarakat Kelurahan Cilowong, pihaknya tak segan akan memutus kerja sama pembuangan sampah tersebut.

    “Ya saya dukung masyarakat. Kalau mereka (Pemkot) tidak sepakat, saya tinggal cabut rekomendasi dan meminta Walikota untuk memutus kerjasamanya,” tandas Budi. (MUF)

  • 4 Formasi CASN Kota Serang Diprediksi Kosong

    4 Formasi CASN Kota Serang Diprediksi Kosong

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang menyebutkan bahwa terdapat 4 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang sepi peminat. Bahkan, diprediksi formasi jabatan yang diisi oleh masing-masing satu orang tersebut akan kosong, karena hingga saat ini belum ada satu pelamar pun yang masuk.

    4 formasi CASN tersebut diantaranya Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Analis Kawasan Transmigrasi, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan, dan Analis Kerjasama dan Permodalan. Hal itu dikarenakan kualifikasi lulusan pendidikan di empat formasi tersebut jarang atau langka, sehingga peminatnya pun tidak ada.

    Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Hudan Muhtadi. Ia mengatakan, sepinya peminat dari 4 formasi CASN itu juga dikarenakan sulitnya pendidikan atau lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.

    “Seperti analis kawasan transmigrasi, ternyata S1 transmigrasi sangat langka di Indonesia. Sehingga kalaupun ada, pasti akan terjadi rebutan peminat,” ungkapnya, Senin (25/10).

    Sementara itu, untuk formasi Analis Masalah Rehabilitasi dan Sosial, terdapat kendala atau adanya miskomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) terkait kualifikasi pendidikan. Misalnya lulusan STKS, ada S1 Sosial, dan D4 Sosial, rata-rata sekolah tinggi lulusan D4, namun pihaknya menulis S1.

    “Jadi memang rata-rata yang kosong peminatnya memang kurang dan kualifikasi pendidikannya sedikit, kemungkinan kosong. Karena itu ada peserta sama sekali. Kalau pun nanti terisi (secara keseluruhan) sekitar 598 kayaknya,” terangnya.

    Sementara untuk formasi yang paling banyak peminatnya adalah pendidikan, dengan lulusan Sarjana Ekonomi (SE), dan Sarjana Komputer (Skom), termasuk manajemen. Bahkan, satu formasi diperebutkan sekitar 180 orang.

    “Ada juga Pamong Belajar, yang peminatnya pun cukup tinggi dibandingkan dengan formasi lainnya dan paling banyak juga. Jadi satu formasi itu diperebutkan oleh 300 orang. Lulusannya memang tergantung daerah, apabila kami buka lagi, saya yakin pelamar akan mencapai ribuan,” ungkapnya.

    Hudan mengatakan, secara keseluruhan, formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Serang sebanyak 602 orang. Termasuk 4 formasi yang dikatakan sepi peminat tersebut.

    “Yang kami butuhkan itu formasinya 602 orang. Jadi kurangnya peminat dari empat formasi itu karena kualifikasi pendidikannya sedikit, karena lulusan yang formasi tersebut sangat sedikit,” tandasnya.

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa terkait formasi yang kosong, Pemkot Serang akan mengusulkannya. Sehingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) bisa terpenuhi. “Nanti akan mengusulkan, karena kami juga membutuhkan SDM untuk di Kota Serang,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, secara keseluruhan peserta CASN di Kota Serang sebanyak 3.332 orang. Sementara jumlah peserta yang melaksanakan seleksi di Kota Serang sebanyak 2.612. “Kemudian sisanya sekitar 700 orang testingnya di luar Kota Serang. Artinya untuk testing ini bisa dimana saja,” terangnya.

    Sementara untuk peserta Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 350 orang guru. Kemudian P3K non guru ada 70 orang. “Insyaallah pelaksanaan seleksi ini lancar hingga tanggal 28 (oktober) nanti. Baik yang sehat, maupun yang terpapar (covid-19). Tapi alhamdulillah tidak ada yang terpapar,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • Kinerja Komisi Informasi dan Reformasi Birokrasi di Banten Dilaporkan ke Jokowi

    Kinerja Komisi Informasi dan Reformasi Birokrasi di Banten Dilaporkan ke Jokowi

    SERANG, BANPOS – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maha Bidik Indonesia akan mengadukan permasalahan gagalnya reformasi birokrasi di Provinsi Banten yang dituding melabrak aturan ke Presiden Jokowi dan Komisi I DPR RI di Jakarta.

    Salah satu hal yang menjadi sorotan dari LSM tersebut adalah terkait implementasi UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana didalamnya terdapat institusi Komisi Informasi (KI)

    Ketua Maha Bidik Indonesia yang juga pegiat informasi, Moch Ojat Sudrajat, Senin (25/10) mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, perihal keterbukaan informasi publik yang selama ini terjadi di Pemprov Banten. Salah satu agenda yang akan disampaikan adalah pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV yang dilakukan oleh WH pada tanggal 9 Agustus lalu secara tertutup, bahkan terkesan serampangan.

    “Surat untuk ke Pak Presiden dan Komisi I DPR RI sudah saya siapkan. Insyaallah Rabu atau Kamis pekan ini akan saya sampaikan secara resmi ke Istana dan Senayan,” kata Ojat.

    Ia menjelaskan, surat yang disiapkan tersebut adalah untuk meminta audiensi kepada kepala negara dan wakil rakyat, agar persoalan reformasi birokrasi yang diduga melanggar UU 14 tahun 2014 dan aturan lainnya tidak dilakukan oleh WH dan Andika di akhir masa jabatanya yang hanya tinggal beberapa bulan saja.

    “Banyak hal terkait reformasi yang saya anggap melanggar aturan akan kami buka ke presiden dan DPR RI,” ujarnya.

    Pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV pada Agustus lalu dianggap oleh Ojat salah satu terburuk sepanjang pemerintahan di Banten. Pelantikan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Dan Banyak diantaranya tidak diundang.

    “Anehnya lagi, SK (Surat Keputusan) mereka yang dilantik ini diberikan beberapa hari setelah agenda pelantikan selesai. Aneh bin Ajaib, seharusnya ini disikapi secara tegas oleh Komisi Informasi (KI) di Banten. Tapi lembaga tersebut sepertinya tidak berani. Dan ini jelas-jelas ramai dipemberitaan, tapi tak ada langkah KI. Ini juga yang akan kami sampaikan ke Istana dan DPR RI. KI tidak bisa menjalankan Tupoksinya dengan baik dan benar,” ujarnya.

    Tak hanya akan mengadukan KI sebagai pelaksana UU Nomor 14 tahun 2014, namun Ojat juga akan mempersoalkan UU tersebut lantaran tidak sejalan dengan kebutuhan informasi publik.

    “Seperti ada penyekatan informasi. Padahal kalau yang terkait dengan anggaran bersumber dari APBD atau APBN harus disampaikan ke publik. Tidak menjadi rahasia-rahasia,” ujarnya.

    Ojat juga akan mengadukan kinerja KI Banten lainnya yang dianggap tidak profesional dan memilah-milah pengaduan atau sengketa informasi.

    “Di KI Banten banyak sekali pengaduan-pengaduan ditahan dan diperlambat. Aneh Sekali rasanya jika ada pengaduan dari masyarakat disampaikan di bulan Maret atau Juni, itu tidak diselesaikan ditahun yang sama, tapi nyebrang tahun. KI Banten banyak meninggalkan PR (pekerjaan rumah),” ujarnya.

    Dan banyak hal lainnya yang akan disampaikan Ojat ke Jokowi dan DPR RI. “Banyak hal ini akan saya sampaikan. Detailnya nanti setelah sudah resmi saya audiensi,” ujarnya.

    Ketua KI Banten, Hilman hingga berita ini diturunkan, telepon genggamnya tidak aktif. Begitu pula Kepala BKD Banten, Komarudin dihubungi melalui telepon genggamnya tidak merespon, meskipun nada deringnya aktif dan dihubungi berkali-kali.(RUS/PBN)

  • Para Menteri Digoda Urusan Politik

    JAKARTA, BANPOS – Kabinet Jokowi-Ma’ruf telah berusia dua tahun. Kini, tersisa 3 tahun lagi bagi Jokowi-Ma’ruf untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya. Banyak tantangan dan ancaman yang akan dihadapi, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan, karena serangan Covid juga belum reda secara total.

    Di saat bersamaan, kabinet Jokowi-Ma’ruf juga mulai menghadapi tantangan dengan memanasnya urusan politik. Karena, meski Pemilu baru digelar 2024, tapi hiruk pikuknya sudah terasa dari sekarang. Para politisi yang sekarang merangkap jadi menteri mulai pasang kuda-kuda agar partainya menang pemilu, atau dirinya sendiri bisa masuk bursa capres dan cawapres.

    Seperti diketahui, kabinet Jokowi-Ma’ruf memang diisi para politisi. Bahkan, tiga menteri Jokowi tercatat menjabat sebagai ketua umum parpol. Pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    Kedua, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Dan ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang juga Ketua Umum PPP.

    Selain tiga ketua umum, para elit parpol juga tercatat masuk dalam jajaran kabinet. Dari Golkar ada Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dari PDIP, ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Komolo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga (PDIP). Dari Gerindra ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    Dari PKB, ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (PKB). Sedangkan Partai Nasdem menempatkan Menkominfo Jhony G Plate (Sekjen Partai Nasdem), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

    Terkait godaan politik bagi kabinet Jokowi-Ma’ruf di sisa masa jabatannya ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengingatkan adanya istilah kutukan di periode kedua dalam sistem presidensil. Kutukan ini mulai kentara terlihat di tahun-tahun politik, jelang presiden lengser.

    Gejalanya, kata dia, pertama, menteri-menteri dari parpol mulai sibuk mengurusi politik. Baik untuk pemenangan partai di ajang pemilu, maupun memenangkan jagoannya di ajang Pilkada hingga Pilpres.

    “Yang dikhawatirkan orang itu, menteri jadi nggak fokus lagi karena sibuk mikirin partainya. Tapi, kita harap tidak seperti itu,” kata Adi, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Gejala kedua, lebih berat. Ini yang perlu diantisipasi oleh presiden maupun wapres. “Muncul oposisi dari dalam,” sebut Adi.

    Pengamat politik Hendri Satrio juga bilang demikian. Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini tak heran kalau kemudian pemerintah keukeuh agar hajatan pemilu diundur ke bulan April-Mei 2024
    “Supaya jeda waktu menuju ujung pemerintahan Jokowi (Oktober 2024) lebih sedikit. Mungkin Pak Jokowi ingin agar dia tetap ‘didengar’ setidaknya sampai Mei 2024,” kata Hensat.

    Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer ikut mengingatkan agar para menteri bekerja secara maksimal dan mahir dalam menerjemahkan keinginan Jokowi. Dia ingin menteri-menteri tak larut dalam isu pemilu 2024.

    “Jangan malah sibuk memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan rambu-rambu yang ada, sehingga pada akhirnya merusak citra dan nama baik Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

    Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman tidak memungkiri, tahun politik adalah sebuah keniscayaan yang akan dihadapi Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tapi, ia berkeyakinan, Jokowi mampu menjaga ritme anak buahnya agar tetap berperforma baik.

    Buktinya, mengomandoi negara di tengah pandemi Covid-19 saja, Jokowi dapat acungan jempol negara lain, apalagi menghadapi tahun-tahun politik.

    “Yang jelas, dalam 2 tahun ini saja kelihatan sekali kemampuan presiden dalam menumbuhkan kepemimpinan terkomando dalam penangaman pandemi Covid-19. Saya baru bertemu beberapa Dubes, mereka memuji sekali penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemulihan ekonomi kita juga bagus, di triwulan III sudah tumbuh 7 persen,” kata Fadjroel kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Ia meyakini, presiden tetap menjaga visi-misinya agar tetap dipegang teguh oleh para menteri. Tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk perpolitikan di tahun-tahun politik.“Tentu, selain menjaga visi-misi, presiden kan juga melakukan monitoring, evaluasi,” tutur Fadjroel.(SAR/ENK/RMID)

  • Ratusan Warga Cilegon Gangguan Jiwa

    Ratusan Warga Cilegon Gangguan Jiwa

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 794 orang warga Kota Cilegon mengalami gangguan jiwa atau ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Angka tersebut jauh lebih meningkat dari 2020 lalu hanya 580 orang. Mayoritas penderita dari kalangan remaja

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, para penderita gangguan jiwa ini mayoritas merupakan kalangan remaja. Generasi muda ini sangat rentan sekali mengalami gangguan kejiwaan. Apalagi di masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ketika tidak siap menghadapi masalah besar yang ditemuinya.

    “Mayoritas penyebab terjadi gangguan jiwa ini karena ada rasa kecewa dengan orang lain, harapannya pupus dan para pengidap ini cukup lemah dalam menerima persoalan,” kata Ratih kepada awak media saat ditemui usai kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Lapangan UPTD Balai Budaya, Kamis (21/10).

    Ratih menerangkan, dari 8 kecamatan di Kota Cilegon, Kecamatan Cilegon terbanyak penderita ODGJ. Untuk Kecamatan Cilegon ada sebanyak 258 orang, Kecamatan Citangkil 152 orang, Kecamatan Cibeber 41 orang, Kecamatan Purwakarta 51 orang, Kecamatan Pulomerak 76 orang, Kecamatan Grogol 62 orang, Kecamatan Ciwandan 84 orang dan Kecamatan Jombang 70 orang.

    Meski mayoritas penderita dari kalangan remaja, ia mengaku belum mengetahui secata detail usia penderita ODGJ tersebut.

    “Untuk usia berapa si penderitanya, saya juga belum melihat dan mengetahui secara pasti. Karena masih berada di pemegang program. Saya sendiri hanya bisa mengambil dari jumlahnya saja,” ujar Ratih.

    Ditempat yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku cukup kaget dengan banyaknya penderita ODGJ di Kota Cilegon yang sebelumnya ada 580 orang menjadi 794 orang. Dengan kondisi ini, ia meminta kepada Dinkes Cilegon untuk mengkaji ulang total penderita ini.

    “Cukup banyak juga. Coba puskemas coba data kembali penderita yang memang masuk katagori ringan, sedang dan berat. Kalau terlalu banyak begini, nanti bisa kita anggarkan untuk dibangunkan RS Jiwa,” ujar Helldy.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini juga meminta agar Dinkes Cilegon menyiapkan dan menambah psikiater untuk membantu pemerintah untuk membantu penderita ODGJ. Tak hanya itu, keberadaan dokter-dokter di setiap kecamatan perlu ditambah. Mengingat saat ini keberadaan dokter baru ada di beberapa kecamatan di Cilegon.

    “Di setiap puskesmas harus ada semua. Dan keberadaan dokter di puskesmas ini sangat membantu mempercepat kesembuhan dari pasien tersebut,” tandasnya.(LUK/ENK)

  • DPRD Banten Berpotensi 100 kursi

    DPRD Banten Berpotensi 100 kursi

    SERANG, BANPOS- Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Banten adalah 11.904.562. mengacu pada pasal 188 ayat 2 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Provinsi dengan jumlah penduduk 11 juta sampai dengan 20 juta memperoleh alokasi kursi DPRD Provinsi sebanyak 100 kursi.

    Namun, karena hingga kini UU 7 Tahun 2017 tidak pernah direvisi oleh Pemerintah dan DPR RI maka meskipun jumlah penduduk Provinsi Banten bertambah, alokasi kursi DPRD Provinsi Banten untuk pemilu 2024 akan tetap 85 kursi. Demikian kesimpulan kajian reboan Badan Pekerja JRDP, Rabu (20/10).

    Koordinator Umum JRDP Anang Azhari menjelaskan pemerintah dan DPR RI sebaiknya segera duduk bersama untuk melakukan revisi terhadap UU 7 Tahun 2017. Karena alokasi kursi DPR RI dan DPRD Provinsi termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang tersebut. Itu artinya jika Undang-Undang tersebut tidak direvisi maka alokasi kursi DPRD Provinsi Banten untuk Pemilu 2024 mendatang akan tetap 85 Kursi.

    “Analisa kami terjadi kekosongan hukum untuk menyelasaikan polemik ini, satu sisi UU 7 Tahun 2017 tidak direvisi tetapi KPU RI tidak diberi kewenangan untuk merubah alokasi kursi DPRD Provinsi baik terjadi akibat penambahan atau pengurangan penduduk. Solusinya hanya satu yaitu merevisi UU 7 Tahun 2017,” katanya.

    Pihaknya berharap KPU RI dan Bawaslu RI dapat memberi masukan kepada DPR RI dan pemerintah untuk menata persoalan Dapil provinsi ini, karena hasil telaah kami bukan saja Provinsi Banten yang mengalami keunikan permasalahan tapi juga Provinsi Aceh dan DKI Jakarta. Banten mengalami underrepresented sementara dua provinsi itu mengalami overrepresented.

    Di tempat yang sama, Sekjen JRDP Iing Ikhwanudin membeberkan estimasi 100 kursi DPRD Provinsi Banten berdasarkan sebaran Kabupaten/Kota. Kabupaten Pandeglang pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 10 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah satu menjadi 11 kursi; Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 9 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah tiga menjadi 12 kursi.

    Selanjutnya, Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 21 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah enam menjadi 27 kursi; Kabupaten Serang pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 12 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah satu menjadi 13 kursi; Kota Tangerang pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 14 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah dua menjadi 16 kursi; Kota Cilegon pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 3 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah satu menjadi 4 kursi.

    “Untuk Kota Serang, pada Pemilu 2019 lalu alokasi kursinya adalah 5 kursi sementara estimasi untuk Pemilu 2024 bertambah satu menjadi 6 kursi; sementara untuk Kota Tangerang Selatan alokasi kursinya masih tetap 11 kursi,” katanya.

    Iing menambahkan dalam perspektif politik penambahan alokasi kursi DPRD Provinsi Banten dari 85 menjadi 100 akan membuat kompetisi antar parpol semakin sengit.
    “Bisa jadi penambahan 15 kursi itu terdistribusi secara proporsional ke beberapa parpol, atau pada dapil tertentu justru ada parpol yang mendominasi dan sanggup menghantarkan dua atau tiga caleg terpilih dari partai mereka,” pungkas Iing.(AZM/ENK)

  • Jelang Pilkades Serentak, Gunakan Motor Kapolres Cek Kesiapan di Lokasi TPS

    Jelang Pilkades Serentak, Gunakan Motor Kapolres Cek Kesiapan di Lokasi TPS

    SERANG, BANPOS- Kapolres Serang dan jajarannya melakukan pengecekan lokasi persiapan TPS Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan kegiatan masyarakat di hari Libur Maulid Nabi Muhamad SAW di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Rabu (20/20/2021).

    Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan dirinya bersama 25 personil dari Mapolres Serang melaksanakan patroli di wilayah hukumnya dengan menggunakan sepeda motor.

    “Kita melakukan patroli menggunakan roda dua, memantau kegiatan masyarakat pada libur Maulid Nabi Muhammad SAW dan pengecekan persiapan lokasi TPS menjelang pelaksanaan Pilkades,” katanya kepada Awak Media.

    Menurut Kapolres, ada lima titik di wilayah Kecamatan Kibin yang menjadi target dalam kegiatan tersebut. Kelimanya yaitu di Perum Bumi Nagara Lestari, Kampung Kadingding, Desa Julang, Desa Nambo Ilir, dan Kampung Sadang Lama, Kecamatan Kibin.

    “Kita melakukan peninjauan lokasi TPS dan memberikan himbauan untuk menjaga kondusifitas, serta mematuhi protokol kesehatan, dalam setiap tahapan pemilihan Pilkades,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres menjelaskan pilkades serentak di wilayah Kabupaten Serang akan dilaksanakan pada Minggu (31/10) mendatang. Dalam gelaran pesta demokrasi tingkat desa di wilayah hukum Polres Serang ada 95 desa yang akan menggelar pilkades serentak.

    Oleh karena itu, Kapolres mengingatkan kepada panitia Pilkades, para calon Kepala Desa maupun tim sukses untuk bersama-sama menjaga suasana kamtibmas di Kabupaten Serang tetap aman, kondusif dan sehat menjelang maupun setelah tahapan pilkades serentak selesai.

    “Kepada masyarakat juga, kami mengimbau untuk saling menjaga kerukunan walaupun berbeda pilihan dalam kontestasi pilkades nanti,” pinta Kapolres.

    Kegiatan patroli selesai siang tadi. Alhamdulillah semua berjalan dengan aman. Dan kegiatan masyarakat tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. (AZM)

  • Lewat Petunjuk dan Firasat, Erick Thohir Jadi yang Pertama Digelari Dulur Baduy

    Lewat Petunjuk dan Firasat, Erick Thohir Jadi yang Pertama Digelari Dulur Baduy

    LEBAK, BANPOS- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapatkan gelar adat Dulur Baduy dari masyarakat Baduy. Prosesi penyematan gelar Dulur Baduy itu dilakukan di Saung Adat Baduy yang berlangsung di Kampung Cepak Huni, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,  Rabu siang (20/10).

    Saat prosesi penyematan Dulur Baduy, Erick Thohir didamping oleh tiga jaro adat dari Baduy Dalam yang secara khusus hadir menyaksikan penganugerahan tersebut. Upacara adat itu juga disaksikan secara langsung oleh ratusan warga Baduy Luar dan Dalam.

    Jaro Saija mengatakan gelar Dulur Baduy berangkat dari ungkapan terima kasih tertinggi karena Erick Thohir yang menyempatkan waktunya langsung menemui korban kebakaran di Kampung Baduy.

    “Penyematan ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Pak Menteri karena telah mengujungi titik paling selatan di Baduy,” kata Jaro Saija.

    Setelah Erick Thohir disematkan baju adat Baduy yang didominasi warna hitam serta lomar atau ikat kepala khas Baduy yang didominasi warna biru, ia langsung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan suku Baduy atas gelar yang diterima.

    Menurut Erick, perasaan saat dianugerahi gelar Dulur Baduy sama dengan perasaannya ketika dirinya diminta menjadi Menteri BUMN. Erick bercerita, saat diminta menjadi Menteri BUMN, ia sadar besarnya tanggung jawab yang diemban, sebab sepertiga perekonomian Indonesia adalah BUMN.

    “Tentu pikiran dan tenaga saya harus memfokuskan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN. Perasaan ini sama ketika saya digelari Dulur Baduy, tentu ini juga harus dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin,” kata Erick.

    Erick melanjutkan, setelah menerima gelar Dulur Baduy dirinya akan mengimplentasikan nilai-nilai suku Baduy.

    “Jika dilihat, intisari dari Suku Baduy adalah menjaga, melestarikan alam. Tentu ini harus saya wujudkan agar menjaga dan melestarikan alam. Baik itu saya sebagai individu, atau jabatan sebagai Menteri BUMN. Tentu, BUMN harus menjadi perusahaan yang mampu menjaga alam Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, salah satu tokoh suku Baduy Ayah Mursyid menjelaskan prosesi gelar adat Dulur Baduy kepada Erick Thohir merupakan peristiwa kali pertama  terjadi yang dianugerahkan kepada orang luar Suku Baduy.

    Ayah Mursyid mengatakan proses disematkannya Dulur Baduy kepada Erick Thohir tidak sekonyong-konyong terjadi, melainkan melalui proses yang panjang.

    “Gelar Dulur Baduy ke Pak Erick Thohir itu berawal dari firasat yang datang melalui tokoh-tokoh adat Baduy. Lalu firasat yang datang itu dibawa ke dalam musyawarah di antara tokoh dan Jaro Adat Baduy yang akhirnya menyepakati agar diberikan gelar Dulur Baduy pada Pak Erick,” katanya.

    Relawan Banten Berakhlak, Arif Kirdiat, yang memandu jalannya proses adat tersebut mengatakan peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Tiga Jaro Adat Baduy Dalam bahkan secara khusus membawa amanah untuk bertemu Pak Erick Thohir guna menyerahkan Golok Sulangkar dari tetua adat Baduy Dalam yang diserahkan oleh Ayah Kemik, Punggiwa Baduy Dalam.

    Upacara adat itu diakhiri dengan persembahan hasil bumi yang diproduksi masyarakat Baduy yang diwakili Ayah Mursyid kepada Erick Thohir. Saat prosesi adat dilakukan, Angklung Buhun yang biasanya digunakan hanya setahun sekali, saat itu dibunyikan mengiringi upacara adat. Angklung Buhun hanya dimainkan dalam peristiwa yang dipandang sakral oleh masyarakat Baduy.

    Sebelumnya, Erick Thohir bertolak menuju Kampung Cepak Huni untuk mengunjungi pengungsian korban kebakaran yang menimpa belasan rumah warga Baduy. Erick berjanji untuk membangun kembali pemukiman bagi warga Baduy yang rusak dan hangus terbakar. (RED)