Kategori: PEMERINTAHAN

  • PUPR Normalisasi Titik Penyebab Banjir

    PUPR Normalisasi Titik Penyebab Banjir

    LEBAK, BANPOS – Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh menyebut pihaknya sedang melakukan normalisasi titik penyebab banjir di Rangkasbitung. Menurut Hamdan, dari normalisasi yang dilakukan pihaknya di sejumlah drainase, ditemukan tumpukan sampah, bahkan terdapat juga tong sampah di drainase dan gorong-gorong yang menyumbat air.

    Sebelum banjir terjadi dan merendam ratusan rumah milik warga, pihaknya berencana melakukan normalisasi drainase yang ada wilayah kota.

    “Sebenarnya kita sudah berencana untuk melakukan normalisasi drainase yang ada di wilayah Rangkasbitung, tapi hujan deras terjadi dan terjadilah banjir. Salah satu penyebabnya itu adalah sampah, bahkan kami mendapati tempat sampah berada di gorong-gorong sehingga air tersumbat,” katanya, Rabu (22/9) kepada BANPOS.

    Ketidakmampuan penampang basah saluran yang tidak mampu menampung debit air yang masuk ke saluran jalan jelas Hamdan, juga menjadi salah satu pemicu banjir terjadi.

    “Kondisi yang terjadi diperparah dengan banyaknya sampah di saluran hingga mengakibatkan sedimentasi. Bahkan kami juga menemukan ada fisik drainase yang hilang dan berubah fungsi,” jelas Hamdan.

    Kepala Bidang Tata Ruang, Teguh Eko Saputro menyebut, penyebab banjir di Rangkasbitung akibat berkurangnya daerah resapan air karena berubahnya tata guna lahan. Penyempitan drainase dampak dari banyaknya bangunan yang berdiri. Namun, Eko menyebut hal itu adalah konsekuensi bagi daerah berkembang.

    “Kami sarankan perumahan agar membuat kolam retensi tampungan air yang keluar dari saluran perumahan, dan jalan di perumahan mampu menyerap air konstruksi paving blok,” katanya.

    Terpisah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, kucurkan anggarkan biaya sebesar Rp110 juta. Biaya yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 sebesar itu, untuk pembuatan sebanyak 50 set tempat sampah yang disediakan

    “Anggarannya Rp110 juta dari APBD tahun 2021, untuk pembuatan sebanyak 50 set tempat sampah,” katanya.

    Menurut Iwan, program pengelolaan persampahan pembuatan tempat sampah itu, pengadaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan). Tempat sampah tersebut di sebar di sejumlah titik keramaian dan jalan protokol di wilayah Kota Rangkasbitung.

    “Pengadaannya oleh rekanan. Dari jumlah 50 set tempat sampah itu ditempatkan di Jalan Multatuli, Balong Ranca Indah, Iko Jatmiko, Bappeda, Hardi Winangun,” ujarnya.

    Dengan adanya pengadaan tempat sampah yang bertuliskan Organik dan Non Organik tersebut, Iwan berharap kesadaran masyarakat untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya semakin meningkat.

    Sebab, dari kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bisa berdampak buruk bagi lingkungan itu sendiri, bahkan bisa mengakibatkan banjir. Hal ini dapat menjadi permasalahan serius bila tidak ditangani dengan bijak dan cerdas.

    “Urusan sampah sebenarnya menjadi tanggungjawab bersama. Nah, kita sudah sediakan tempat sampahnya, tinggal kesadaran masyarakatnya bagaimana. Itu pertanyaannya,” ungkap Iwan.

    Sejumlah warga Rangkasbitung tentu mengapresiasi keberadaan tempat sampah di titik keramaian di wilayah Kota Rangkasbitung.

    “Iya tinggal kesadaran masyarakat saja, tempatnya kan sudah ada,” kata Andi, warga Kecamatan Rangkasbitung.

    Namun, keberadaan tempat sampah yang bertuliskan Organik dan Non Organik sebanyak 50 set itu menjadi perhatian aktivis peduli lingkungan di Kabupaten Lebak. Terutama soal ketepatan penempatan dan jumlah tempat sampah yang dibuat. (CR-01/PBN)

  • Kunjungi Banten, Jokowi Resmikan Pabrik Pengerolan Baja PT KS

    Kunjungi Banten, Jokowi Resmikan Pabrik Pengerolan Baja PT KS

    CILEGON, BANPOS- Presiden Joko Widodo meresmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 (HSM 2) atau pabrik pengerolan baja lembaran panas milik PT Krakatau Steel (Persero) di Cilegon, Selasa (21/9/21). Pabrik baja yang diresmikan presiden ini diketahui memproduksi hot rolled coil (HRC).

    Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. Turut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Jokowi mengatakan pabrik yang dibangun menggunakan teknologi mutakhir dari Jerman ini hanya ada dua di dunia.

    “HSM 2 Krakatau Steel dibangun menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Hanya ada dua di dunia, pertama di Amerika Serikat dan kedua di Indonesia yaitu di Krakatau Steel,” ujar dia dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/9/2021).

    Jokowi berharap keberadaan pabrik HSM 2 Krakatau Steel bisa meningkatkan produksi baja dalam negeri untuk kebutuhan industri maupun ekspor. Lanjut dia, selama ini komoditas baja merupakan komoditas kedua tertinggi yang diimpor oleh Indonesia.

    “Kita harapkan bisa menghemat devisa Rp 29 triliun per tahun,” kata Jokowi.

    Dia berpesan agar perusahaan menjaga kualitas produk yang dihasilkan supaya mampu bersaing dengan negara lain.

    “Saya pesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor. Bisa memenuhi kebutuhan dunia industri kita, di negara kita dan saya yakin nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Krakatau Steel sebagai perusahaan pelat merah terus memperbaiki kinerjanya. Setelah melalui dua tahap restrukturisasi, Erick mengatakan Krakatau Steel yang delapan tahun terus merugi, kini mencatatkan untung.

    “Sekarang untung Rp 800 miliar. Tapi saya bilang ke manajemen jangan berpuas diri. Ini penting agar kita terus meningkatkan performance Krakatau Steel,” tutur Erick.

    Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan pabrik HSM 2 memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun. Silmy mengklaim pabrik ini menghasilkan lembaran baja dengan kualitas terbaik.

    “Produksi baja ini akan meningkatkan kapasitas produksi nasional, juga meningkatkan daya saing produk baja Indonesia. Pabrik ini lebih efisien memangkas biaya operasi 25 persen dan produknya memiliki hasil kualitas baik,” ujar Silmy.

    Dengan teknologi terkini, lembaran baja yang telah melalui proses reduksi ditipiskan dari ketebalan sebelumnya 30-50 milimeter menjadi 1,4-16 milimeter. Hasil produksi pun disebut-sebut menjadi yang paling tipis di Indonesia.

    Lembaran baja yang diproduksi oleh HSM 2 dapat digunakan untuk industri otomotif premium dengan high specific strength. Nantinya, produk itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri dalam negeri maupun ekspor.

    Dibangun sejak 2016, HSM 2 membutuhkan total investasi senilai US$ 521 juta atau Rp 7,5 triliun. Pabrik ini mulai beroperasi pada 2021 dan merupakan bagian dari target peningkatan kapasitas klaster industri baja berkapasitas 10 juta ton yang akan terealisasi pada 2022.

    Lebih lanjut Silmy menjelaskan, Krakatau Steel bersama Korea Selatan akan merealisasikan investasi baru dengan nilai US$ 700 juta untuk memproduksi produk turunan HRC. Investasi juga dilanjutkan dengan kerja sama senilai US$ 3 miliar untuk menambah fasilitas produksi baja di hulu.

    “Kami yakin konsumsi baja nasional tumbuh siring dengan pembangunan infrastrktur dan industri yang berkembang,” ujar Silmy.

    Silmy menerangkan, dalam kurun 5 tahun dari 2014, konsumsi baja per kapita tumbuh 50 kilogram per kapita per tahun menjadi 71 kilogram per kapita per tahun. Di bawah kepemimpinan Jokowi, dia menyebut konsumsi baja per kapita telah meningkat 40 persen. (LUK)

  • Masih Pandemi, Terget Realisasi Retribusi PBG Diturunkan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang telah menurunkan target capaian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tahun 2021 menjadi Rp10 miliar dari target sebelumnya yaitu Rp15 miliar. Menurutnya, karena kondisi Pandemi Covid-19 masih menyelimuti Kota Serang, maka target capaian retribusi PBG diturunkan.

    “Penurunan target (retribusi PBG-red) sesuai dengan kondisi saat ini,” ujarnya kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (20/9).

    Ia mengakui bahwa kondisi Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang. Hal itu terlihat dari data pada semester pertama retribusi PBG atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru yang baru mencapai 9 persen atau Rp1,9 miliar dari total target Rp15 miliar.

    “Memang ini ditanyakan dari tahun kemarin, tahun ini kondisinya Covid-19, mudah-mudahan tidak sampai turun (pendapatannya),” ungkapnya.

    Meskipun demikian, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) terkait dengan diskresi, agar bisa melakukan pungutan terhadap PBG di masa transisi. Apabila disetujui, maka pihaknya dapat memungut retribusi PBG dimasa transisi.

    “Terkait retribusi, kami konsultasi ke Kemendagri RI kaitannya dengan pemungutan sekarang, kalau bisa dipungut kita pungut kalau sudah tidak bisa, perdanya kita percepat,” tandasnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, membenarkan bahwa berdasarkan rapat TAPD, pihaknya menurunkan target capaian retribusi PBG dari Rp15 miliar menjadi Rp10 miliar. Namun, finalisasi penurunan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Serang.

    “Tadinya Rp15 miliar (turun) ke Rp10 milyaran. Tapi tetap harus dibahas dengan teman-teman dewan,” ujarnya.
    Ia mengatakan, penurunan target tersebut berdasarkan dua payung hukum yaitu perubahan Perda Retribusi dan diskresi masih dalam tahap pembuatan dan konsultasi. Sehingga pihaknya terlebih dahulu menurunkan capaian target retribusi.
    “Ya salah satu alasannya itu (perubahan Perda dan Diskresi),” ucapnya. (MUF/AZM)

  • Pemkab Tangerang Tetapkan Pelaksanaan Pilkades Serentak

    Pemkab Tangerang Tetapkan Pelaksanaan Pilkades Serentak

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang pastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan digelar pada Minggu (10/10) mendatang. Keputusan tersebut diambil saat rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (15/9) lalu.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak akan digelar bulan Oktober 2021, jika kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan.

    “Setelah mencermati turunnya angka kasus Covid–19 dan berubahnya Kabupaten Tangerang menjadi Zona Kuning, serta PPKM Darurat dari Level 4 turun menjadi Level 3, maka Forkopimda yang didalamnya Kepolisian di Tiga Polres, Dua Polda ini sepakat untuk melaksanakan Pilkades serentak Kabupaten Tangerang digelar pada Minggu (10/09/2021) mendatang,” kata Dadan Gandana.

    “Alhamdulilah kita sudah menyepakatinya dan Pilkades serentak 2021 di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan segera digelar. Kami juga secepatnya akan segera melaporkan kepada Kemendagri,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lnjut Dadan, pihaknya menghimbau kepada seluruh warga yang melaksanakan Pilkades, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayahnya. Agar nantinya saat pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan aman dan lancar.

    Sementara itu, Plt Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang, Oo Sumantri menambahkan, terkait kesiapan sarana dan prasarana, tentunya panitia dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa sudah siap karena seluruh tahapan sudah dilalui.

    Bahkan, lanjut Oo, anggaran pun sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tahapan Pilkades sudah dilaksanakan, saat ini tinggal menunggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara saja. Dengan telah ditetapkannya jadwal pelaksanaan Pilkades tersebut, pihaknya berharap agar seluruh panitia dapat mempersiapkan diri untuk tahap pelaksanaan.

    “Saya berharap semua panitia sudah siap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Karena tahapan sebelumnya sudah dilalui,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • Menaker Turun ke Cilegon, 91 Supir Bus Terima Subsidi Upah

    Menaker Turun ke Cilegon, 91 Supir Bus Terima Subsidi Upah

    CILEGON, BANPOS – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif bagi penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2021. Adapun penerima BSU merupakan pekerja/buruh sektor jasa transportasi di PT Cilegon Raya Utama Motor, Kota Cilegon, Jumat (17/9/2021).

    “Alhamdulillah, dari data jumlah pekerja sebanyak 91 orang di perusahaan ini, 58 orang di antaranya telah menerima BSU. Dan hari ini saya menyaksikan langsung aktivasi pembukaan rekening secara kolektif yang difasilitasi oleh Bank BRI,” kata Ida dalam sambutannya, Jumat (17/9/2021).

    Lebih lanjut, Menaker juga meminta perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait pencairan BSU bagi pekerja/buruh yang disalurkan melalui skema pembukaan rekening baru secara kolektif (Burekol).

    Kemudian Ida menjelaskan, penyaluran BSU melalui skema Burekol diperuntukan bagi penerima yang belum memiliki rekening pada Bank Himbara. Melalui skema itu, ia berharap, penyaluran BSU lebih tepat sasaran.

    “Kami berharap perusahaan yang pekerjanya telah terdaftar sebagai penerima BSU melalui skema Burekol untuk segera berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait aktivasi rekening baru yang telah dibuatkan pemerintah,” tuturnya.

    Lebih jauh, Ida memaparkan, proses aktivasi rekening baru dilakukan di perusahaan ketika pihak bank penyalur mendatangi masing-masing perusahaan untuk melakukan aktivasi rekening. Sehingga, para pekerja/buruh yang telah ditetapkan menerima BSU tidak perlu datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening secara mandiri.

    “Jadi, kami harapkan aktivasi rekening baru ini tidak menyebabkan penumpukan orang di bank. Hal ini sebagai bentuk ketaatan kita menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa jumlah penerima BSU tercatat sebanyak 214.308 pekerja/buruh khusus wilayah Banten. Adapun lebih spesifik, per hari ini, jumlah penerima BSU di Kota Cilegon sebanyak 13.120 pekerja/buruh.

    “Saya berpesan baik kepada perusahaan maupun pekerja, seiring ditetapkannya penurunan level PPKM wilayah Jawa-Bali menjadi level 3, agar jangan lengah, jangan terlalu euforia, dan tentu mulai membiasakan menaati protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya mengikuti vaksinasi,” tandasnya. (LUK)

  • Polsek Mauk dan KOK Sukadiri Gelar Serbuan Vaksinasi

    Polsek Mauk dan KOK Sukadiri Gelar Serbuan Vaksinasi

    Dalam rangka percepatan herd Immunity (Kekebalan Kelompok) terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Polsek Mauk Polresta Tangerang bekerjasama Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Sukadiri menggelar serbuan vaksinasi Covid- 19, di Stadion Mini Petal Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/9).

    Ketua KOK Sukadiri, Nurhasim mengatakan, untuk mendukung percepatan herd Immunity pada masyarakat Sukadiri, KOK Sukadiri terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi Covid-19.

    Vaksinasi Covid-19 ini didukung oleh Polresta Tangerang dan cukup registrasikan diri ke desa masing-masing.
    “Vaksinasi Covid-19 ini gratis, untuk percepatan herd Immunity. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini dapat membantu masyarakat dalam pencegahan virus corona,” katanya.

    Sementara itu, Kapolsek Mauk Polresta Tangerang, AKP Rustantiyo mengatakan, kegiatan serbuan vaksinasi Covid-19 saat ini sedang digencarkan dalam rangka percepatan herd Immunity pada masyarakat. Untuk mencapai herd Immunity, saat ini Polresta Tangerang gandeng berbagai elemen masyarakat guna pencapaian target herd Immunity segera tercapai.

    “Bagi masyarakat yang belum vaksin Covid- 19 agar segera mendaftarkan ke desa dan pada saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tinggal registrasi ulang. Ayo kita wujudkan herd Immunity dan segera vaksinasi Covid- 19,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • 9.025 CPNS Kabupaten Tangerang Mengikuti SKD

    9.025 CPNS Kabupaten Tangerang Mengikuti SKD

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 9.025 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tangerang, mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mulai dilaksanakan pada 15 hingga 27 September 2021.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan mengatakan, bahwa jadwal seleksi CPNS telah tercatat mulai dari 15 sampai 27 September 2021. Adapun seleksi yang diperuntukkan bagi CPPPK Non Guru yaitu satu hari setalah seleksi bagi CPNS, yaitu 28 September 2021.

    “Pelaksanaan seleksi ini tidak boleh diskriminatif, oleh karenanya kami juga membuka lowongan bagi masyarakat difabel dan peserta yang sebelumnya telah dinyatakan Covid-19 juga bisa tetap mengikuti tes,” kata Hendar, Kamis (16/9).

    Menurutnya, pada rencana awal para peserta yang terdeteksi Covid-19 tetap bisa mengikuti tes pada tanggal 28 September 2021 mendatang, bersamaan dengan tes untuk CPPPK Non Guru. Namun, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya ruangan tes yang terpisah.

    “Peserta diwajibkan menggunakan masker dobel, melakukan swab tes PCR kurun waktu maksimal 2×24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1×24 jam dengan hasil negatif ataunon reaktif, menjaga jarak minimal 1 meter, membawa bukti sudah di vaksin dosis pertama,” terangnya.

    “Untuk pelaksaan SKD kita menggunakan 30 persen dari kapasitas ruangan, ada 10 ruangan dengan masing-masing ruangan hanya ada 25 komputer saja,” tambahnya.

    Penyelenggaraan tes SKD ini, lanjut Hendar, terdapat tiga sesi yang tujuannya mencegah penyebaran wabah Covid-19. Bahkan sebelum pelaksanaan tes, ruangan yang menjadi tempat ujian dilakukan penyemprotan disinfektan.

    Adapun tahapannya, peserta CPNS pada pukul 06.30 WIB – 08.00 WIB melakukan registrasi serta pemberian PIN, penitipan barang dan body checking. “Begitu pula dengan sesi II dan III dilakukan tahapan serupa disertai penyemprotan disinfektan,” ujarnya.

    Selain itu, tambah Hendar, sebelum masuk ke dalam ruang ujian, peserta akan diperiksa secara seksama. Termasuk pemeriksaan menggunakan metal detector. “Pemeriksaan dengan metal detector ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh membawa barang metal dalam ruangan, panitia akan mengamankan barang terlarang yang didapati selama pemeriksaan,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • Pembukaan Jalan Baru Dikebut

    Pembukaan Jalan Baru Dikebut

    Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-112 Kodim 0623/Cilegon yang membuka jalan baru di Tambulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon terus dikebut. Hingga saat ini pembukaan jalan tersebut sudah mencapai 72 persen.

    Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Romadhon dalam kesempatannya mengatakan, jika kegiatan TMMD tahun 2021 akan menyasar pembangunan akses jalan di tiga lingkungan yakni Lingkungan Langon 2, Lingkungan Sumur Pring dan Lingkungan Tambulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak.

    “Dipilihnya lokasi Pulomerak ini, merupakan hasil keluh kesah masyarakat di Pulomerak yang kesulitan menembus akses jalan. Apalagi, jika tiba musim panen maupun hujan mereka (warga) harus menembus jalan hingga ke bawah untuk mengambil hasil panen dan air bersih, dan nantinya kita akan melibatkan 28 personel Polri, 150 prajurit TNI AD, 25 prajurit TNI AL, serta warga sekitar,” kata Dandim kepada awak media ditemui usai Acara Pembukaan TMMD ke-112 Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Ruang Aula Setda II Penkot Cilegon, Rabu (15/9).

    Selain itu, juga pembangunan tiga jembatan, poskamling, lima jamban, renovasi satu masjid, serta proses dua rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rutilahu).

    Dandim berharap kegiatan TMMD ini bermanfaat bagi warga. “Tentunya akan terus berlanjut, tahun depan juga ada,” ucapnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi semangat yang dilakukan oleh prajurit TNI dan Polri yang bersama-sama membantu pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan di Kota Cilegon. (LUK/RUL)

  • Petugas Pendataan KCS Kosong, Masyarakat Mengeluh

    Petugas Pendataan KCS Kosong, Masyarakat Mengeluh

    CILEGON, BANPOS – Pendataan Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang berlangsung di Posyandu Lansia Asoka, Lingkungan Kapudenok Julalen, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil selama dua hari menuai kekecewaan dari masyarakat.

    Di hari kedua tepat pada, Kamis (16/9) terdapat warga yang kecewa dengan pelayanan pendataan kartu program bantuan UMKM 25 juta dari janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

    Hasil pantauan di lapangan, terlihat salah satu warga asal Perumahan Grand Sutra, Herman mengaku kecewa saat datang bersama istrinya, Nurmala ke lokasi pendataan tidak ada petugas. Mereka saat tiba di Posyandu sekitar pukul 10.30 WIB tidak terlayani karena lokasi kosong.

    Pasangan suami istri ini makin kecewa saat datang kedua kalinya sekitar pukul 13.00 WIB mendapati lokasi masih tidak terdapat petugas pendataan. “Yang jelas kami kecewa. Kami tadi datang pagi jam 10.30 WIB. Saya lihat kok kosong, saya coba buka pintu juga terkunci dan tidak ada orang,” ujar Herman ditemui awak media di lokasi.

    Ia mengaku tidak dapat datang pada hari pertama pendataan, Kemarin, Rabu (15/9) karena alasan kerja. Baru hari ini, ia bersama istrinya bisa datang karena mempunyai waktu longgar.

    “Kemarin saya nggak bisa datang karena kerja. Makanya datang hari ini, tapi kosong. Kita tahu dari grup warga, pendataan dua hari. Makanya saya baru bisa datang hari ini,” tuturnya.

    Pasutri ini sungguh kecewa tidak terlayani pendataan KCS. Saat ini, Herman dan Nurlela bingung karena hari pendataan telah berakhir padahal memegang KCS. Mereka masih mengharapkan bisa mendapatkan bantuan 25 juta untuk membantu modal usaha. “Lumayan kalau satu tahun dapat Rp 5 juta. Bantu-bantu modal warung. Cuman sekarang kalau begini, kita musti bagaimana. Bingung,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, Teti Hertati coba dihubungi belum dapat dikonfirmasi. (LUK/RUL)

  • Kapolda Banten Dilaporkan ke Propam Polri

    Kapolda Banten Dilaporkan ke Propam Polri

    SERANG, BANPOS – Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten), Irjen Rudy Heriyanto dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri oleh Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Rabu (15/9). Rudy dilaporkan terkait tidak kondusifnya Banten dari kerumunan, khususnya di kawasan pariwisata.

    Kabid Pengembangan Anggota HMB Jakarta, Dio Aditya Pratama, menilai peran Polri dalam menertibkan masyarakat Banten dimasa pandemi Covid-19 sangat buruk. Ia menyebut, Polda Banten sangat kurang menjalankan tugasnya dalam memberi ketertiban selama pandemi.

    “Kami melaporkan ini karena ada beberapa nilai yang dilupakan, yaitu ramainya pengunjung pariwisata di Banten, khususnya di Anyer. Tambah lagi ini masih berlaku PPKM, dalam hal ini, jelas ada kelalaian dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang mengamankan masyarakat Banten dan satgas bentukan Polri,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya sedang menunggu tindaklanjut laporan dari divisi Propam yang sudah dilayangkan beberapa hari kemarin. Selanjutnya, apabila laporan tersebut tidak ada perkembangan, maka HMB Jakarta akan menindaklanjuti dengan cara mahasiswa.

    “Kita tunggu tindak lanjut laporan kita dari Divisi Propam, kalau tidak ada perkembangan, kita akan tindaklanjuti dengan cara mahasiswa,” tegasnya.

    Ketua umum HMB Jakarta, Muhammad Fahri, mengatakan bahwa masih adanya kejanggalan sebagai peran Polri dalam upaya menertibkan masyarakat, dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 khususnya di wilayah Provinsi Banten. Menurutnya, peran Polri selama pandemi cukup krusial untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

    “Polri memiliki wewenang lebih untuk menertibkan masyarakat dari kegiatan kerumunan dan pengetatan di berbagai wilayah hukum, yang seharusnya pengoptimalan peran Polri door to door ke masyarakat yang diatur oleh masing-masing Polda,” ujarnya.

    Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Kementrian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, yang memastikan kepatuhan PPKM, Polri seharusnya menjadi garda terdepan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Serang pun masih jauh dari Target.

    “Perlu kita ketahui juga, jumlah masyarakat yang sudah vaksin di Kabupaten Serang juga masih sedikit, jauh dari target. Yang sudah vaksin sekitar 261 ribu dari target 2,1 juta orang, hal tersebut diucapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi,” tuturnya.

    Melihat data target vaksinasi Kabupaten Serang, ia menyebut persoalan yang hadir adalah Banten masih menjadi wiilayah rawan penyebaran Virus Covid-19. Ia pun mempertanyakan beberapa kawasan pariwisata dibiarkan ramai begitu saja seperti di sepanjang pantai Anyer.

    “Keramaian mulai dari akhir bulan Agustus sampai sekarang, padahal PPKM masih diberlakukan. Tentu itu tidak sesuai dengan rencana upaya memutus rantai penyebaran Virus Covid-19,” ucapnya.

    Fahri menilai bahwa Kapolda Banten tidak serius menjalankan tugasnya menertibkan masyarakat Banten dalam upaya mencegah penyebaran Virus Covid-19. Ia pun meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja dari Irjen Rudy Heryanto.

    “Dengan ini saya meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bersikap tegas melihat kasus ini. Kemudian kami meminta Kapolri segera mengevaluasi kinerja Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto,” tandasnya.

    BANPOS berupaya melakukan konfirmasi kepada bidang humas Polda Banten melalui Kasubbid Penmas, Kamis (16/9). Namun sampai berita ini dimuat, BANPOS belum mendapatkan tanggapan terkait dilaporkannya Kapolda Banten ke divisi Propam Polri.

    “Kami cari dulu informasinya yah, benar atau tidaknya, nanti saya tanya dulu ke Pak Kabid,” kata Kasubbid Penmas Polda Banten, AKBP Meryadi.

    Menurutnya, untuk pelaporan terkadang tidak sampai kepada pihaknya. Sebab, mahasiswa langsung melapor kepada pihak bersangkutan.

    “Kalau yang laporan itu kadang-kadang tidak sampai ke kita, tiba-tiba langsung ke sana (Divisi Propam Polri) mahasiswanya melapor. Nanti kan harus dilidik dulu, dilihat dulu kinerjanya Polda Banten, apakah benar itu. Nah baru kita dapat informasi selanjutnya, nanti saya kordinasi dulu dengan pak Kabid (Humas) yah,” tandasnya.(MUF/ENK)