Kategori: PEMERINTAHAN

Walikota Helldy Minta PT Chandra Asri Hentikan Kegiatan Sementara

CILEGON, BANPOS – Pada Sabtu pagi, 20 Januari 2024, masyarakat Kota Cilegon dihebohkan dengan bau tidak sedap yang berasal dari salah pabrik kimia terbesar di Indonesia, yakni PT Chandra Asri Pacific. Tbk.

Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta jajaran pun bergerak cepat mendatangi pabrik kimia di Jalan Raya Cilegon Anyer, Kecamatan Ciwandan. Helldy ingin mengklarifikasi langsung mengenai penyebab dugaan kebocoran pabrik kimia tersebut.

Usai pertemuan, Helldy meminta agar PT Chandra Asri Pacific menghentikan kegiatannya terlebih dahulu untuk sementara sampai adanya hasil laboratorium yang menyatakan bahaya atau tidak bau yang terhirup oleh warga.

“Saya sudah minta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk mengambil sampel. Sekarang sedang dicek ke laboratorium, apakah membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Cilegon,” kata Helldy.

Selanjutnya, Helldy juga meminta Chandra Asri untuk segera mengunjungi warga terdampak bau tidak sedap, serta membentuk tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak dan menyalurkan susu murni kepada warga masyarakat sebagai penawar.

“Ke depan saya minta agar apabila terjadi shutdown memberitahukan terlebih dahulu agar kami sosialisasikan ke masyarakat,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Helldy, tim dari Pemkot Cilegon mulai dari Puskesmas hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu Kodim sudah turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak.

“Kami minta masyarakat bersabar dulu karena ini sudah ditangani. Mudah-mudahan ada jalan keluar, kalau memang sore ini hasil lab-nya sudah ada, nanti kami beritahukan kepada masyarakat,” terangnya.

Usai bertemu pihak Chandra Asri, Wali Kota Cilegon kemudian mengunjungi Puskesmas Ciwandan untuk mengetahui kondisi warga yang tengah dirawat akibat menghirup bau tak sedap.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin mendesak agar PT. Chandra Asri segera melakukan perbaikan dan penanggulangan untuk menghentikan dampak bau.

“Bau tak sedap mulai tercium sekitar pukul 03.00 di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Citangkil dan sekitarnya. Warga mengeluhkan mata perih, sesak napas dan mual muntah,” katanya.

Menurut Sabri, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan di Lokasi PT. Chandra Asri. Dia mengakui, pada saat pengecekan tercium bau menyengat.

“Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan, kebauan berasal dari kebocoran pipa HC. Operasional plant saat ini sudah dihentikan (shut down). Pasca kejadian abnormal tersebut, PT. Chandra Asri sudah menyampaikan pemberitahuan pembakaran gas di cerobong,” jelasnya.

Selain Wali Kota Cilegon, di lokasi PT. Chandra Asri juga dilakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat terdampak, Ketua DPRD Kota Cilegon, Kepolisian, TNI, dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

“Dari hasil pertemuan tersebut perwakilan masyarakat terdampak meminta agar PT. Chandra Asri menyediakan Tim Medis untuk stand by di wilayah terdampak. Masyarakat terdampak yang mengalami keluhan kesehatan akibat kejadian pencemaran ini dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas terdekat, biaya akan ditanggung oleh PT. Chandra Asri,” kata Sabri. (LUK)

20 Januari 2024
Putri ASN Cilegon Wakili Provinsi Banten pada Lomba MTQ di Qatar

CILEGON, BANPOS,- Aqila Rafeyfa (14) menjadi satu- satunya perwakilan Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam ajang Musabaqah Tilatil Qur’an (MTQ) Tingkat Internasional di Qatar.

MTQ di Qatar ini akan dilaksanakan pada pekan depan yang diikuti para qori terbaik se dunia. Keberangkatan Aqila yang juga warga Kecamatan Cibeber, mendapatkan support dari Walikota Helldy Agustian.

Aqila, putri ketiga pasangan Ahmad Mafruh dan Maria Ulfah, yang keduanya merupakan ASN Pemkot Cilegon, kepada sejumlah media di kantor Walikota Cilegon, Jumat (19/1) mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti seleksi MTQ tingkat anak-anak sejak dua bulan lalu.

Proses seleksi yang ia ikuti dari daring atau online, yang diselenggarakan oleh Jeen TV milik pemerintah Qatar. Ia bersaing dengan sejumlah peserta dari seluruh dunia.

Diketahui, Aqila yang juga peraih Juara satu MTQ Tingkat Kota Cilegon, mulai belajar tilawah sejak umur sekolah dasar. Selain belajar tilawah di rumah, Aqila kelahiran 10 Juni 2011 juga belajar dengan guru pembimbing di sekitar tempat tinggalnya.

Sementara Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kota Cilegon, dirinya mendukung penuh atas keikuitsertaan Aqila pada ajang MTQ di Qatar.

Helldy yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota CIlegon mengaku sangat bangga atas prestasi Aqila, yang akan mengharumkan nama Kota Cilegon dan Banten serta Indonesia di tingkat internasional.

“Kami sangat bangga yang mana Aqila adalah putri dari ASN Pemkot Cilegon. Aqila menjadi satu-satunya perwakilan dari Banten. Kami sangat memotivasi Aqila untuk terus berprestasi. Kami atas nama Pemkot Cilegon memberikan uang saku karena baik tiket dan penginapan sudah ditanggung pemerintah Qatar,” ujar Helldy Agustian. (BAR)

20 Januari 2024
Walikota Helldy Jalani Operasi Ringan di RSUD Cilegon

CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agutian, sempat menjalani operasi ringan di RSUD Cilegon, Kamis (18/). Orang nomor satu di kota baja ini mengaku puas atas pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit.

Helldy kepada sejumlah media mengaku tidak canggung untuk berobat ke RSUD Cilegon yang saat ini sudah semakin lengkap pelayanan dan fasilitasnya.

“Benar, kemarin malam saya sempat berobat di RSUD Cilegon. Penanganan operasi ringan saja. Saya tidak sungkan untuk berobat di RSUD karena sudah semakin bagus pelayanan dan fasilitasnya,” ujar Helldy yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon di sela kunjunganya ke Bappeda Litbang, Jumat (18/1).

Sementara Direktur RSUD Cilegon Lendi Delyanto mengungkapkan bahwa Walikota Helldy mendapat penanganan operasi ringan di bagian perut dengan ditangani sejumlah dokter spesialis dan dengan peralatan terbaru yang dimiliki rumah sakit milik daerah.

“Alhamdulillah operasi terhadap Pak Walikota Helldy berjalan lancar dengan ditangani dokter spesialit penyakit dalam dan anastesi,” ungkap Lendi.

Lendi menjelaskan Helldy masuk RSUD sekira jam tiga sore dan langsung dilakukan penanganan medis.

“Operasi berlangsung sekitar satu jam. Sementara untuk pemulihan sekitar tiga jam. Usai istirahat di ruang rawat inap beliau (Helldy, red) langsung pulang,” terang Lendi.

Ia menambahkan, saat ini RSUD Cilegon terus melakukan pelayanan secara maksimal dalam melayani seluruh pasien warga Cilegon yang berobat di rumah sakit milik daerah.

Ia mengaku bangga atas kepercayaan Walikota Helldy dan sejumlah pejabat Cilegon yang selalu mempercayakan pengobatan ke RSUD Cilegon.

Untuk diketahui, saat ini pihak RSUD Cilegon tercatat memiliki ratusan dokter spesualis yang siap membantu warga Cilegon dalam penanganan pelayanan kesehatan. (BAR)

19 Januari 2024
Di Kabupaten Serang Sulit Atasi ‘Dolbon’

SERANG, BANPOS – Mayoritas desa di Kabupaten Serang belum sepenuhnya terbebas dari kebiasaan Buang Air Sembarangan (BABS) atau dolbon. Bahkan, angkanya disebut mencapai 64 persen dari total 326 desa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Istianah Hariyanti menyampaikan, perilaku itu biasa terjadi di pemukiman dengan lingkungan yang masih terdapat perkebunan dan di pinggiran kali.

“Justru yang paling banyak kebunnya, yang masih banyak lahan terbuka. Sama kali yang punya sepanjang kali,” katanya kepada BANPOS saat ditemui di ruangan kerjanya pada Kamis (18/1).

Istianah menjelaskan, ada banyak alasan mengapa kebiasaan buruk itu hingga saat ini belum bisa dilepaskan dari masyarakat.

Selain disebabkan karena alasan ekonomi, juga disebabkan oleh faktor tingkat kesadaran yang rendah, serta budaya yang melingkupinya.

“Sebetulnya mampu (membangun jamban layak), cuman merasa jamban itu belum penting, belum menjadi skala prioritas karena masih ada kali. Sama faktor kultur atau budaya,” terangnya.

Menurut Istianah, faktor budaya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengubah perilaku hidup masyarakat. Sebab, kebiasaan itu sudah dilakukan secara turun-temurun dan melekat.

“Merubah perilaku, merubah kultur budaya inilah tantangan terbesar kita sebetulnya untuk masyarakat Kabupaten Serang,” imbuhnya.

Terhadap permasalahan tersebut Istianah mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya, agar masyarakat sadar dan mau mengubah perilaku menjadi jauh lebih sehat.

Salah satunya adalah dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang betapa pentingnya untuk tidak melakukan kebiasaan dolbon, demi menjaga lingkungan agar tetap sehat.

Selain itu pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan cara pemicuan. Pemicuan merupakan satu cara untuk menggerakkan, atau memotivasi masyarakat supaya mereka memiliki jamban sendiri.

“Ada beberapa teknik yang dipakai (untuk pemicuan), salah satunya yang paling berhasil adalah dengan mensugesti bahwa jijik, kotor tinja itu,” tuturnya.

Istianah juga menjelaskan, kebiasaan dolbon atau BAB sembarangan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Karena tinja-tinja yang mencemari lingkungan itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya bagi masyarakat seperti diare, tifus, kolera, muntaber, hingga polio.

“Banyak sekali penyakit berbasis lingkungan yang bisa ditularkan dari tinja-tinja yang dibuang sembarangan seperti diare, tifus, kolera, muntaber, termasuk polio,” tuturnya.

Oleh sebab itu Istianah mengajak kepada semua pihak, untuk mau bersama-sama bergerak mengatasi persoalan dolbon yang terbilang masih cukup tinggi di Kabupaten Serang.

Karena, katanya, persoalan dolbon atau BAB sembarang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga semua elemen masyarakat.

“Kita harapkan peran dari lintas sektor ini semuanya turun untuk menciptakan Kabupaten Serang yang bebas dari buang air besar sembarangan,” terangnya.

Di samping itu ia juga menyampaikan, hingga awal tahun 2024 di desa-desa yang dinyatakan telah terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan ada sebanyak 117 desa atau dengan kata lain sudah mencapai 35,88 persen.

“Tahun ini alhamdulillah, awal tahun itu baru ada 76 desa yang sudah mendeklarasikan sebagai SBS (Stop BAB Sembarangan). Tahun ini ada penambahan menjadi 117 desa,” tandasnya. (CR-02)

19 Januari 2024
Proyek RSUD Adjidarmo Molor Dituding Imbas Buruknya Perencanaan Pemkab Lebak

LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak mengatakan bahwa molornya proyek pembangunan gedung baru RSUD Adjidarmo yang menelan anggaran belasan miliar, akibat dari cuaca dan waktu pengerjaan yang sempit.

Alasan yang dilontarkan oleh Dinkes pun mendapat kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pasalnya, alasan tersebut dinilai klise, dan menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan Pemkab Lebak masih buruk.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti, mengatakan bahwa alasan yang diungkapkan oleh Dinkes menggambarkan perencanaan yang buruk di dalam tubuh Pemkab Lebak.

“Ini terlihat sekali buruknya perencanaan pembangunan di dalam tubuh Pemkab Lebak, sampai-sampai harus menyalahkan cuaca yang sebenarnya sejak dulu memang seperti ini,” ujarnya kepada BANPOS.

Maksudnya, kata Ratu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa akhir tahun dan awal tahun di Indonesia, merupakan musim penghujan. Jika memang ingin tidak terganggu oleh hujan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan pengetahuan umum tersebut.

“Ya kalau mau pembangunan lancar tanpa terganggu hujan, ambil lah pembangunan di musim-musim kering. Maka enggak bakal itu keganggu sama hujan,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengkritisi pembangunan fisik yang kerap dilakukan di akhir tahun. Menurutnya, jika penundaan pembangunan fisik terus dilakukan, maka akan semakin banyak proyek-proyek pembangunan fisik yang terlambat penyelesaian pembangunannya.

“Kalau seperti ini terus, bakalan banyak proyek yang lompat tahun anggaran. Ini bukan hanya soal penyerapan anggaran, tapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal atas pembangunan itu,” tegasnya.

Ia juga mengaku aneh dengan pengakuan Plt Kadinkes, yang menuturkan bahwa seharusnya pembangunan itu dilaksanakan selama 180 hari, namun eksekusinya hanya diberikan tenggat waktu 140 hari.

“Apa yang diharapkan dari proyek pembangunan, yang pengerjaannya dilakukan secara terburu-buru? Yang sesuai dengan tenggat waktu saja terkadang tidak sesuai spesifikasi dan masih ada potensi gagal konstruksi, apalagi yang dibangun secara terburu-buru,” terangnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada Pemkab Lebak untuk segera memperbaiki pola perencanaan pembangunan, dan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Bukan semata-mata penyerapan anggaran, apalagi asal bapak/ibu senang. Kita dihadapkan pada proses pemilihan kontraktor yang masih kerap berlangsung buruk, janganlah diperparah dengan perencanaan yang buruk juga,” tandasnya. (MYU/DZH)

19 Januari 2024
Proyek RSUD Adjidarmo Molor, Dinkes Lebak Salahkan Cuaca

LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak mengatakan bahwa molornya proyek pembangunan gedung baru RSUD Adjidarmo yang menelan anggaran belasan miliar, akibat dari cuaca.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Budhi Mulyanto, saat ditemui BANPOS di ruang kerjanya pada Kamis (18/1).

“Iya sebenarnya kan yang belum selesai itu (bagian) luarnya. Kalau (bagian) dalam kan sudah selesai. Misal hujan, tidak bisa dilanjut yang bagian luar,” ujar Budhi.

Ia mengatakan, tenggat waktu yang kurang ideal pun menjadi alasan mengapa proyek tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak yang telah ditetapkan.

“Idealnya kan 180 hari untuk bangunan seperti ini, namun kemarin dalam kontrak 140 hari,” katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 98 persen. Pihaknya senantiasa melakukan pemeriksaan mingguan untuk mengetahui progres atau perkembangan dari proyek tersebut.

“Setiap hari Kamis selalu ada monitoring rutin, sekarang sudah 98%. Harapannya tanggal 25 (Januari) ini selesai,” tandasnya. (MYU)

18 Januari 2024
Dinsos Banten Siapkan Anggaran Rp32,5 M untuk Penyaluran Bansos Kemiskinan Ekstrim 2024

SERANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berencana akan menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32,5 miliar untuk pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial (Bansos) penanganan kemiskinan ekstrem di Banten pada tahun 2024. Untuk jumlah penerima manfaat nya sendiri tercatat ada sebanyak kurang lebih 65 ribu kepala keluarga.

Data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 disebut bertambah, bila dibandingkan dengan data jumlah penerima di tahun sebelumnya.

Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana kepada BANPOS menyebutkan, jumlah KPM program bansos penanganan ekstrem di Banten pada 2023 tercatat sebanyak kurang lebih 27.500 KPM.

“Memang sebelumnya di tahun 2023 baru 27.500, sekarang meningkat menjadi 65 ribu penerima yang nanti akan kita berikan bantuan di tahun 2024 ini,” katanya, Kamis (11/1).

Data tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan rincian, Kota Serang tercatat sebanyak 6.391 KPM, Kabupaten Serang 9.435 KPM, Kota Cilegon, 2.135 KPM.

Lalu Kabupaten Pandeglang 13.742 KPM, Kabupaten Lebak 15.897 KPM, Kota Tangerang 7.646 KPM, Kota Tangerang Selatan 1.100 KPM, dan terakhir Kabupaten Tangerang 8.654 KPM

Kemudian Nurhana menjelaskan, data tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang kemudian data itu disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Barulah setelah itu data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan oleh Dinsos Provinsi Banten, untuk pelaksanaan pendistribusian program bansos kepada masyarakat berstatus penerima manfaat.

“Kita memperoleh data dari Bappeda Provinsi Banten yang nanti akan dijadikan sebagai data acuan, atau data sasaran calon penerima bantuan kemiskinan ekstrem,” terangnya.

Adapun terkait dengan jenisnya, Nurhana mengatakan, bantuan yang distribusikan itu berupa bantuan uang tunai dengan nominal sebesar Rp500 ribu per KPM.

Sehingga di tahun 2024 ini anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program penyaluran bansos penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten kurang lebih sebesar Rp32,5 miliar.

“65.000 penerima dikali Rp500 ribu, kurang lebih Rp32 miliar an,” Nurhana menjelaskan.

Pada pelaksanaannya, Nurhana menjelaskan, penyaluran program bantuan itu akan dilaksanakan secara bertahap per semester. Namun ia menargetkan, penyaluran tersebut sudah mulai bisa dilaksanakan di Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

“Kita akan lakukan verifikasi validasi dulu, mungkin ya, insyaallah Triwulan ke-II kita rencananya mulai bisa menggelontorkan bantuan itu,” tandasnya. (CR-02)

12 Januari 2024
APBD Banten 2024 Sudah Bisa Digunakan

SERANG, BANPOS – Setelah melalui rangkaian pembahasan panjang dan konsultasi dengan pemerintah pusat sejak September sampai Desember 2023, akhirnya APBD Banten 2024 sudah mulai bisa dilaksanakan.

Hal ini ditandai dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) untuk APBD tahun 2024, Selasa (9/1).

Tak hanya menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Al Muktabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur KP3B.

Penyerahan DPA SKPD itu sendiri merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan APBD yang sudah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.

“Dokumen ini sudah disusun dengan cermat dan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu kami harapkan bisa segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Al Muktabar.

Kemudian, karena kondisi di lapangan sangat dinamis, bila ada hal-hal yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian, masih ada ruang untuk dilakukan pergeseran yang biasa dilakukan perubahan APBD.

“Ruangnya adalah di APBD perubahan yang setiap tahun bisa terjadi, mungkin juga tidak. Itu tidak mesti dilakukan perubahan,” pungkasnya.

Sementara itu Pj Sekda Banten Virgojanti menambahkan, dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024 ini terdapat 1.343 dokumen dengan rincian untuk pendapatan daerah sebanyak 13 dokumen, belanja daerah 1.328 dokumen dan pembiayaan daerah sebanyak 2 dokumen.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal baik kita dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024,” katanya.

Kemudian, Virgo berharap seluruh Kepala OPD untuk segera melakukan upaya percepatan persiapan dalam rangka pelaksanaan APBD 2024 setelah masing-masing menerima DPA-nya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal di tahun 2024 ini.

Terkait dengan pelaksanaan APBD 2023, untuk realisasi pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp12,06 triliun terealisasi sebesar Rp11,57 triliun atau mencapai 95,97 persen. Angka capaian kinerja pendapatan itu bila dilihat secara menyeluruh, posisi persentase Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional.

“Mudah-mudahan tahun 2024 akan bisa terealisasi lebih baik dari tahun 2023,” katanya.

Untuk diketahui, postur APBD Banten tahun 2024 untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,73 triliun, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8 triliun, Pajak daerah Rp8,2 triliun, retribusi daerah Rp203,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp58,5 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp109 miliar, transfer dari pusat Rp3,071 triliun.

Selanjutnya belanja daerah sebesar Rp11,83 triliun, BTT Rp62,6 miliar, belanja transfer Rp3,4 triliun, surplus Rp100 miliar. Lalu penerimaan pembiayaan Rp243 miliar, Silpa tahun 2023 Rp243,4 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp143 miliar yang terdiri dari pembayaran cicilan yang jatuh tempo Rp138 miliar dan pembiayaan netto Rp100 miliar.

Sementara, berdasarkan besaran prosentase, untuk alokasi belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp24,27 persen, anggaran kesehatan 13,62 persen dari total APBD di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur 32,71 persen dari ketentuan minimal 40 persen di luar belanja bagi hasil atau transfer ke daerah.

Selanjutnya belanja APIP 0,52 persen, belanja pengembangan SDM 0,34 persen, belanja pegawai 20,33 persen di luar tunjangan guru.

Selanjutnya, belanja untuk Pilkada tahun 2024 berupa hibah sebesar 59,35 persen untuk memenuhi 100 persen total kebutuhan dimana pada tahun 2023 sudah direalisasikan 40,65 persen. (RUS/PBN)

10 Januari 2024
Ratusan Bidang Terdampak Bendungan Karian Belum Diganti Rugi

LEBAK, BANPOS – Pascaperesmian Bendungan Karian di Kabupaten Lebak kemarin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ternyata masih menyisakan ratusan bidang lahan milik warga yang masih belum terlunasi atau diganti rugi.

Salah satu pemilik lahan yang enggan diungkapkan namanya mengatakan bahwa terdapat satu bidang milik keluarganya yang belum terbayarkan. Bahkan, di desanya masih terdapat banyak masyarakat yang mengalami hal serupa.

“Kalau milik kami (keluarga) ada satu bidang yang belum dibayarkan. Kalau se desa banyak juga yang belum,” katanya kepada BANPOS, Selasa (9/1).

Ia menjelaskan, banyak warga yang mulai kebingungan lantaran tak kunjung menerima ganti rugi namun lahan miliknya tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi.

“Bingung jadinya, biasa berkebun jadi tidak bisa, ada yang akhirnya jadi kerja serabutan,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, mengakui masih terdapat sekitar 400 bidang tanah yang dalam proses pergantian sebagai bagian dari proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Bendungan Karian.

Menurutnya, meskipun proyek ini sudah diresmikan, bukan berarti sudah selesai sepenuhnya namun tetap berprogres seperti pembayaran ganti rugi.

“Iya, kita (Pemkab Lebak) sudah bicara dengan PUPR agar hal ini tidak sebatas diresmikan tapi terus dikembangkan untuk pergantian. Saya catat ada 400 bidang yang belum, November 2023 waktu saya baru masuk dan saya kirim surat. Ternyata barusan saya bicara sudah 200 bidang untuk berproses pembayaran. Mereka menyampaikan tetap komitmen dan memang itu menjadi program prioritas,” ujar Iwan kemarin.

Iwan menjelaskan, Meskipun pemerintah telah membebaskan lahan, termasuk merelokasi pemukiman penduduk di beberapa kecamatan, pada proses pembebasan lahan masih mengalami kendala administratif.

Beberapa kendala tersebut antara lain terkait administrasi KTP, perubahan status kepemilikan tanah, dan perubahan ejaan nama.

“Misal ada pergantian nama di KTP yang sebelumnya tidak ada H misal namanya ternyata sekarang ada. Saya mohon posisi ya untuk diresmikan bukan berarti selesai, tapi terus ini lakukan penggantian tapi hal-hal mendukung,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi meresmikan Bendungan terbesar ketiga di Indonesia yakni Bendungan Karian di Kabupaten Lebak pada Senin (8/1).

Bendungan yang memiliki luas genangan seluas 1.773 ha² dengan total volume tampungan sebesar 315 Juta m³ tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam sambutannya.

“Bendungan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian kecil daerah di Jawa Barat,” kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini menjelaskan, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi 2.200 hektare sawah.

Selain itu, bendungan ini akan memenuhi kebutuhan air baku sebesar 10,6 m³ per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Jakarta bagian Barat dan Kabupaten Bogor.

“Bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir di Kabupaten Serang dan Kecamatan Rangkasbitung. Selain itu juga, bendungan ini akan menjadi pembangkit listrik bertenaga micro hydro yang dapat menghantarkan listrik sebesar 1,8 megawatt,” tandasnya.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penandatanganan dan peninjauan langsung bersama beberapa pejabat kementerian diantaranya Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan. (MYU/PBN)

10 Januari 2024
Al Nilai Kerja Pegawai Pemprov Banten Letoy

SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar nampaknya dibuat geram dengan etos kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai loyo. Penyebabnya, Al mendapati banyaknya para pegawai yang tidak disiplin dalam jam kerja.

Hal itu disampaikan langsung oleh Al Muktabar pada saat dirinya memberikan sambutan dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (9/1).

Al menyampaikan, berdasarkan hasil sidak yang dilakukannya pada hari Selasa (9/1) pukul 7.30 WIB, dari sebanyak 170 pegawai Pemprov Banten yang terdaftar, terpantau baru ada sekitar 32 pegawai yang tiba tepat waktu.

“Tadi saya sidak di Dinas Tenaga Kerja dari 170 pegawai ASN, jam 08.00 WIB saya di sana mulai 7.30 WIB itu yang hadir hanya 32 orang,” katanya.

Kemudian disusul dengan dua kepala OPD, sehingga tercatat hanya ada 34 orang pegawai yang dianggap tepat waktu dalam jam kerja.

Al mengatakan, ini bukan kali pertama dirinya memberikan teguran mengenai disiplin jam kerja. Ia menuturkan dirinya sudah tiga kali memberikan teguran mengenai hal tersebut.

Al mengancam, jika kebiasaan itu terus dilakukan, maka sebaiknya Tunjangan Kinerja (Tukin) yang selama ini diberikan dilakukan penyesuaian berdasarkan kinerjanya.

“Tolong, ini yang ketiga kalinya saya mengingatkan, agar itu dikonversikan ke Tukin nya,” tegasnya.

Kemudian Al juga memperingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku badan yang menaungi pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk dapat bersikap tegas dan andil. Jangan sampai, ada tebang pilih dalam penindakan pelanggaran disiplin.

“Jangan dipilih-pilih, kalau kepala dinas nggak boleh dipotong, nggak ada itu,” tegasnya kembali.

Merespon kegeraman tersebut, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kepedulian Pj Gubernur Banten terhadap kinerja para pegawai, dan menurutnya itu sesuatu yang positif.

“Itu bentuk perhatian pak Gubernur terhadap peningkatan disiplin. Jadi tahun baru, semangat baru. Itu sih motifnya,” katanya kepada BANPOS.

Berbicara soal pegawai yang indisipliner, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pegawai di lingkungan Pemprov Banten baik berstatus ASN maupun P3K yang pernah tercatat melakukan tindak pelanggaran, entah itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat.

Namun, ketika disinggung perihal data jumlahnya di sepanjang tahun 2023 hingga saat ini, Nana tidak bisa memberikan keterangan yang pasti.

“Tapi yang pasti poinnya tingkat pelanggarannya, toleransinya masih bagus lah ya. Sangat kecil,” ujarnya.

Demi menjaga tingkat produktivitas serta disiplin para pegawai Pemprov Banten, Nana menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan atas pegawai di tiap-tiap OPD untuk bersama-sama melakukan pemantauan.

Nana menjelaskan, pihak yang berwenangan serta bertanggung jawab lebih dulu dalam melakukan penindakan adalah atas OPD itu sendiri.

“Jadi kita BKD berus berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan disiplin kerja itu yang menjadi kewajiban utamanya adalah Kepala Perangkat Daerah itu,” tandasnya. (CR-02/PBN)

10 Januari 2024