BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Wahyu Nurjamil Bakal Sulap Pasar Kepandean Jadi Pasar Tematik

    Wahyu Nurjamil Bakal Sulap Pasar Kepandean Jadi Pasar Tematik

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang melalui Dinas Usaha Kecil Menengah, Perindustri dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) Kota Serang berencana akan membuat pasar tematik di pasar Kepandean.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkopukmperindag Kota Serang, Wahyu Nurjamil. Dirinya mengaku bahwa saat ini rencana tersebut masih dalam pembahasan.

    “Untuk Pasar Kepandean itu rencananya ke depan kita akan lakukan revitalisasi. Insya Allah kita akan buatkan pasar tematik dan tahun ini kita sedang buat perencanaannya,” ujarnya, Kamis (14/12).

    Menurut Wahyu, dalam rencananya itu, pihaknya akan melibatkan partisipasi publik dan para pedagang yang mengisi pasar Kepandean juga para pedagang yang pindahan dari pasar lama.

    Wahyu menuturkan, hal tersebut dilakukan pihaknya agar pasar yang ada di ibukota bisa terlihat lebih menarik. Selain itu juga supaya para pedagang yang ada di Kota Serang bisa lebih tertata rapih.

    “Sebagai bentuk sosialisasi kepada para pedagang, agar para pelaku usaha yang ada di Kota Serang bisa menempatkan pada posisinya dan tidak berjualan di bahu jalan,” tuturnya.

    Wahyu menjelaskan, rencana pembuatan pasar tematik merupakan salah satu langkah yang diambil Dinkopukmperindag Kota Serang untuk mengakomodir para pedagang dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang terutama di Pasar Kepandean.

    “Karena di Kepandean itu ada berbagai macam pedagang, mulai dari pedagang loak, plat nomor, makanan, sayuran dan baju. Nah itu kita akan ploting sesuai dengan zonasinya. Jadi kalau masyarakat ingin mencari baju, sambil makan ada di tempat itu,” jelasnya.

    Wahyu mengatakan, dirinya sangat berkeinginan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang Pasar Kepandean yang sebelumnya dikenal sebagai tempat prostitusi ke depan akan dijadikan tempat perputaran ekonomi masyarakat Kota Serang.

    “Mudahan-mudahan yang diinginkan itu lancar, kita butuh dukungan bersama untuk membangun Kota Serang agar lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya. (CR-01)

  • Lelang Aset Daerah, Pemkot Serang Kantongi Rp200 Juta

    Lelang Aset Daerah, Pemkot Serang Kantongi Rp200 Juta

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang menyerap dana sebesar Rp200 juta dari hasil lelang barang-barang milik Pemerintah Kota Serang yang saat ini dinilai sudah habis masa pakainya atau sudah tidak difungsikan.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Imam Rana.

    Dirinya menuturkan bahwa hasil lelang yang pihaknya lakukan itu meliputi lelang kendaraan dan juga alat-alat elektronik.

    “Nominal sekitar Rp200 juta dari lelang kendaraan dan alat elektronik. Uangnya masuk ke kas daerah,” ujarnya, Kamis (14/12).

    Menurut Imam, walaupun hasil dari lelang ini tidak begitu besar. Namun setidaknya tetap bisa menambah pendapatan daerah.

    “Memang tidak terlalu besar tapi ada kontribusi yang masuk pada kas daerah,” ucapnya.

    Imam mengatakan bahwa pihaknya memang rutin melakukan lelang kendaraan atau alat-alat elektronik yang memang sudah tidak digunakan dan diajukan untuk dilakukan lelang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kita adakan lelang secara rutin terakhir pada awal Desember 2023 ini,” katanya.

    Ia menerangkan bahwa barang-barang yang dilelang ada yang memang sudah di jual dan ada juga yang tidak diminati.

    Adapun proses untuk melakukan lelang ini dimulai dari usulan masing-masing OPD yang menggunakan barang tersebut. Kemudian disampaikan ke Walikota Serang selaku pimpinan.

    “Bagaimana hasilnya itu kita tindaklanjuti sesuai arahan pak walikota,” terangnya.

    Imam mengungkapkan bahwa di Pemkot Serang memang terdapat banyak barang yang memang dilakukan lelang, mulai dari alat-alat elektronik yang sudah tidak terpakai, kendaraan roda empat dan roda dua yang memang layak untuk di lelang.

    “Adapun untuk nominalnya (harga, red) itu sesuai dari penilaian KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kita bekerjasama dengan balai lelang sebelumnya. Jadi mereka yang menilai besaran lelangnya,” ungkapnya.

    Dirinya mengatakan bahwa setelah barang yang dilakukan lelang telah terjual, pihaknya akan menghapus data barang tersebut dari statusnya sebagai aset daerah.

    “Setelah itu kita hapuskan dari data yang ada di kita,” tandasnya. (CR-01)

     

  • Penanganan Stunting di Kota Tangerang Perlu Upaya Kolaboratif Seluruh Pihak

    Penanganan Stunting di Kota Tangerang Perlu Upaya Kolaboratif Seluruh Pihak

    TANGERANG, BANPOS – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkapkan, penurunan stunting di Kota Tangerang dari 15,3 persen tahun 2021 menjadi 11,8 persen pada tahun 2022, karena adanya peran kolaboratif berbagai pihak.

    “Urusan stunting bukan perkara satu pihak. Jadi saya menilai kolaboratif banyak pihak di Kota Tangerang adalah kunci utama penurunan stunting yang signifikan ini,” kata Ketua IDI Kota Tangerang, Mohamad Rifki, Rabu (13/12).

    Perlu diketahui target nasional untuk stunting sebesar 14 persen pada 2024. Sementara untuk di Provinsi Banten, angka stunting tahun 2022 di angka 20 persen dari tahun sebelumnya yakni 24,5 persen.

    IDI juga mengapresiasi pemberian piagam penghargaan bapak asuh anak stunting kepada 14 pegawai yang terdiri dari TNI, Polri, tenaga medis, pegawai swasta, dan lainnya

    “Itu adalah penghargaan yang tepat diberikan untuk menjadi semangat baru semua sektor terus berkolaborasi untuk menangani dan mencegah kasus stunting di Kota Tangerang,” katanya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraeni, mengatakan penanganan stunting dilakukan melalui beberapa program, seperti pendampingan ibu hamil dan bayi melalui Program Kader Srikandi hingga program Tatalaksana Gizi Buruk Segera Pulih (Laksa Gurih).

    “Termasuk program pendampingan bagi calon pengantin untuk memberikan edukasi dan pemahaman. Program peningkatan kesehatan masyarakat, Pemkot Tangerang juga memiliki Kader Srikandi yaitu Kader Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Bayi,” ujar Dini.

    Kini dengan kasus stunting di angka 11,8 persen, kata dia, 13 kecamatan terus berupaya berinovasi untuk memaksimalkan penurunan dan pencegahan.

    “Seperti Kecamatan Cibodas dengan Program Gerakan Sedekah Stunting Cibodas, Kecamatan Periuk dengan Maklor atau Gemar Masakan Daun Kelor, dan program-program lainnya di wilayah lainnya,” kata Dini (ANT)

  • Pemkab dan Poktan Talun Jaya Gelar Panen Raya Jagung Komposit

    Pemkab dan Poktan Talun Jaya Gelar Panen Raya Jagung Komposit

    SERANG, BANPOS – Kelompok Tani (Poktan) Talun Jaya, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang melakukan panen raya jagung komposit Jakarin (putih dan ungu) pada Selasa (12/12).

    Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo, di Serang, Selasa, mengatakan produksi jagung komposit Jakarin putih dan ungu bisa memenuhi kebutuhan lokal dan nasional.

    Ia mengatakan, tujuan digelar panen raya untuk dapat menghasilkan produksi jagung dalam jumlah besar di wilayah Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran serta mampu meningkatkan keinginan petani untuk budi daya jagung setelah padi.

    “Kemudian meningkatkan semangat kelompok tani, untuk mengubah pola tanam tahunan,” katanya lagi.

    Selain itu, kelompok tani juga dapat memenuhi kebutuhan jagung lokal dan nasional, serta meningkatkan pendapatan ekonomi bagi kelompok tani dan anggotanya.

    Suhardjo mengungkapkan, dilakukannya panen raya jagung juga dikarenakan terjadinya serangan WBC (Wereng Batang Cokelat) pada tanaman padi di Poktan Talun Jaya setelah pengendalian. Kemudian, dilanjutkan kerja sama untuk budi daya jagung komposit Jakarin putih dan ungu bersama tim BSIP dan MAJ.

    “Tanaman jagung salah satu tanaman pangan unggulan di Kabupaten Serang selain padi, jagung memiliki pangsa pasar yang besar, karena komoditas jagung merupakan bahan pangan kedua setelah beras,” katanya pula.

    Menurut Suhardjo, komoditas jagung juga mempunyai peran sangat strategis sebagai ketahanan pangan dan penggerak roda ekonomi bagi masyarakat.

    “Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri bahan pakan ternak (unggas dan sejenisnya), bahan bakar seperti biofuel/polymer,” katanya lagi.

    Turut hadir pada panen raya Kepala Distan Provinsi Banten Agus M Tauchid, Kepala BSIP Provinsi Banten Ismatul Hidayah, Kepala BPSB-TPH Provinsi Banten Novi Yanti, Camat Pabuaran Rana Suherna, Paktisi MAJ atau Masyarakat Agribisnis Jagung Korluh, dan Tim Penyuluh Pertanian BPP Pabuaran, Kepala Desa Pancanegara, Ade Suhendra, dan unsur Muspika Kecamatan Pabuaran. (ANT)

  • Isro Mi’raj: Investasi Harus Berdampak Kepada Kesejahteraan Masyarakat

    Isro Mi’raj: Investasi Harus Berdampak Kepada Kesejahteraan Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj menyoroti investasi di Kota Cilegon. Menurut dia, investasi itu seharusnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. “Kami harapkan seperti itu,” ujar Isro, Selasa (5/12/2023).

    Dari jumlah nilai investasi Rp78 triliun di Provinsi Banten per September 2023, Kota Cilegon berada paling tinggi dengan nilai investasi sekitar Rp28 triliun dari delapan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

    Menurut Isro, ketika nilai investasi di Kota Cilegon tinggi, seharusnya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mengingat, saat ini masih banyak warga Kota Cilegon yang masih menganggur.

    “Tentunya dinas tenaga kerja bagaimana pola ketika investasi masuk dan itu penyerapan tenaga kerja di Kota Cilegon bisa signifikan,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, dari delapan kabupaten kota di Provinsi Banten, Kota Cilegon menjadi kota paling tinggi nilai investasinya di tahun 2023.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Hayati Nufus menyebut, realisasi investasi di Kota Cilegon pada triwulan 1-3 telah melampaui target.

    “Realisasi investasi kita untuk sementara ini sudah mencapai Rp28 triliun, dari target Rp13 triliun di tahun 2023, ternyata kita sudah melebihi target,” katanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

    Dikatakan Nufus, dari jumlah industri sebanyak 332 perusahaan yang ada di Cilegon. PT. Lotte Chemical Indonesia sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) paling tinggi, yang melakukan investasi di Kota Cilegon pada tahun 2023. Kemudian dilanjut dengan perusahaan PT. Indo Raya Tenaga, PT. Nippon Shokubai Indonesia, PT. Asahimas Chemical dan PT. Krakatau Posco.

    Sementara untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) paling tinggi yaitu PT. Chandra Asri Petrochemical, dilanjut dengan PT. Krakatau Medika, PT. Guna Teguh Abadi, PT. Jembatan Nusantara dan PT. Medika Lokal Cilegon.

    Menurut Nufus, dengan banyaknya nilai investasi sejumlah perusahaan di Kota Cilegon, maka akan berdampak baik bagi kota Cilegon. “Cukup bagus, semakin banyak investor masuk berarti kan itu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, jadi makmur dan sejahtera,” terangnya.

    Nufus menilai, dengan adanya para investor melakukan penanaman modal di Kota Cilegon. Hal itu juga sebagai bagian dalam mendukung atau membantu pembangunan di Kota Cilegon agar Kota Cilegon bisa menjadi kota yang semakin maju. “Kondusifitas investor di Kota Cilegon, hubungan antara industri, masyarakat dan pemerintah juga kita harapkan bisa semakin baik dan kondusif,” ujarnya.

    Jangan sampai, kata Nufus, dengan adanya investor masuk ke Cilegon justru membuat gejolak di masyarakat. Namun sejauh ini, diakui Nufus, berkat dari hubungan baik antara masyarakat, industri dan pemerintah. Pelaksanaan investasi di Kota Cilegon berjalan dengan baik dan kondusif. “Kemudian kaitan dengan proses juga kita akan lakukan dengan cepat, transparan, dengan kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, industri dan investor,” jelasnya.

    Di bagian lain, dengan tingginya investasi di Kota Cilegon namun masih adanya pengangguran mendapatkan perhatian serius dari Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Panca N Widodo. Panca mengatakan meski angka pengangguran masih ada di Kota Cilegon.

    Namun jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cilegon mengalami penurunan sejak tahun 2020. Di mana berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 angka TPT kota Cilegon berada diposisi 12,69 persen.

    Kemudian di tahun 2021 turun di angka 10,13 persen dan di tahun 2022 kembali turun menjadi 8,10 persen. “Untuk tahun 2023 sebagaimana yang telah dirilis oleh BPS, alhamdulillah angka TPT kita kembali lagi menurun dari 8,10 persen menjadi 7,25 persen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (9/11/2023) lalu.

    Atas capaian itu, Panca mengaku bersyukur dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak. Sebab kata Panca, capaian itu bukan hanya hasil kerja keras dari pihak Disnaker saja, melainkan dari hasil kerjasama seluruh pihak.

    “Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, seluruh masyarakat dan juga opd terkait di mana kita selalu bersinergitas, selalu bekerja sama dalam rangka menurunkan angka pengangguran, sebagaimana visi misi pak wali,” terangnya.

    Menurut Panca, berkat bimbingan dari walikota dan wakil walikota Cilegon yang telah konsen dalam menurunkan angka pengangguran di Cilegon. Sehingga pihaknya bisa kembali menurunkan angka pengangguran di Kota Cilegon.

    Selain itu, dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Kota Cilegon, Panca menyebut telah melakukan sejumlah upaya untuk mencapai itu. “Upaya yang kita lakukan, yaitu kita kan ada program, ada yang namanya program pemagangan,” ujarnya.

    Pemagangan itu dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Supaya para pelajar di Kota Cilegon bisa magang di perusahaan yang ada di Kota Cilegon, sehingga mereka mendapatkan bekal agar bisa direkrut oleh perusahaan terkait. “Kita juga selalu koordinasi terkait dengan wajib lapor lowongan pekerjaan, wajib lapor penempatan, sehingga kita selalu dapat memantau bagaimana pergerakan penerimaan dan penempatan di perusahaan,” terangnya.

    Hal itu pun kata Panca, tentu pihaknya akan mengacu kepada kartu Ak.1 atau kartu pencari kerja. Untuk itu, Disnaker Kota Cilegon selalu menghimbau kepada perusahaan yang ada di Kota Cilegon agar ketika melakukan rekrutmen untuk melampirkan kartu pencari kerja. “Diharapkan dalam hal perekrutan harus melampirkan Ak.1 agar kita dapat mengetahui dari yang banyak membuat kartu Ak.1 berapa yang sudah ditempatkan di perusahaan,” terangnya.

    Selain itu, dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Disnaker juga memiliki program pelatihan melalui UPT latihan kerja yang ada di Kota Cilegon. Di mana jenis-jenis pelatihan yang dilakukan di UPT itu ada dua sasaran. “Sasaran pertama adalah pelatihan-pelatihan yang bersifat untuk mengarah kepada industri dan yang kedua pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan,” terangnya.

    Selain itu juga, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sesuai visi misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dalam rangka pengembangan sdm di Cilegon. Disnaker Kota Cilegon telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan sejumlah universitas. “Salah satunya ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan programnya p3tki atau program pendidikan dan pelatihan teknik kimia industri,” katanya.

    Selain universitas negeri juga, Pemkot Cilegon bekerja sama dengan Universitas Al-Khairiyah sebagai universitas swasta di Kota Cilegon. “Karena Unival perlu kita dukung sebagai universitas swasta di Cilegon agar dapat menumbuhkan semangat anak-anak Cilegon agar mengikuti pendidikan,” katanya.

    Hal itu dilakukan sebagai bagian dari program Walikota Cilegon yang ada di Dinas Pendidikan yaitu terkait program beasiswa full sarjana. “Sebab di kita ini pasarnya sudah tersedia, pasar di Cilegon ini industri baik kimia ataupun baja, alangkah ironisnya kalau pasarnya ada anak-anaknya tidak bisa masuk,” katanya.

    “Oleh karena itu kita dorong anak-anak di Cilegon untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut melalui beasiswa agar setelah lulus pasar yang ada bisa diisi oleh mereka,” tandasnya. (ADV)

  • Sudah Bukan Walikota, Syafrudin Resmi Jadi Warga ‘Biasa’ di Kota Serang

    Sudah Bukan Walikota, Syafrudin Resmi Jadi Warga ‘Biasa’ di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tepat pada Selasa (5/12), Syafrudin resmi lengser dari jabatannya sebagai Walikota Serang. Oleh karena itu, Syafrudin saat ini sudah resmi menjadi warga Kota Serang ‘biasa’, yang tinggal di Kecamatan Cipocok Jaya.

    Pelepasan Syafrudin sebagai orang nomor satu di Kota Serang itu, dilakukan di Lapangan Masjid Agung Ats-Tsauroh. Ribuan masyarakat beruduyun-duyung menghadiri prosesi pelepasan Syafrudin.

    “Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak masyarakat, kyai, tokoh masyarakat dan RT RW yang sudah mengawal pembangunan di Kota Serang selama ini,” katanya Syafrudin.

    Syafrudin pun menyarankan kepada RT dan RW, untuk terus mengawal pembangunan di Kota Serang. Selain itu untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, untuk terus membuat sinergi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN Kota Serang sehingga program Pemerintah Kota Serang ini akan mudah dijalankan.

    “Saya juga menyampaikan siapapun nanti yang jadi Pj-nya, saya menyarankan Sekda Kota Serang untuk terus membuat sinergi kepala OPD dan ASN Kota Serang sehingga program Pemerintah Kota Serang ini akan mudah dijalankan,” ujarnya.

    Syafrudin menyampaikan, sejauh ini dirinya belum ada rencana untuk kegiatan selanjutnya, dan memilih untuk beristirahat dalam seminggu ke depan.

    “Belum ada rencana. Karena dalam minggu ini akan beristirahat dulu dan melepas lelah mudah-mudah ada program kedepannya,” tandas Syafrudin. (ANT)

  • Isro Mi’raj Minta OPD Tingkatkan Indeks Literasi

    Isro Mi’raj Minta OPD Tingkatkan Indeks Literasi

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon agar juga ikut dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Menurutnya dengan OPD memiliki perpustakaan akan menunjang daya literasi masyarakat, seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon yang juga punya perpustakaan digital.

    “OPD tidak boleh kalah dengan Kejari, Kejari sudah hebat membuat itu (Perpustakaan Digital), karena kan Kejari sebenarnya bukan ini tupoksinya, tapi memberikan sesuatu yang mencontohkan yang baik. Maka OPD, eksekutif tidak boleh kalah dengan Kejari untuk memperluas apa yang sudah dilakukan oleh Kejari Cilegon,” kata Isro saat menjadi narasumber dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Cilegon maju, modern dan bermartabat. Sekaligus Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejari bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Lebih lanjut, Isro mengungkapkan siap mendorong OPD sesuai dengan tupoksinya di DPRD Kota Cilegon. “Kami akan mendorong dianggaran, sesuai tupoksi kan, kalau kami dibolehkan membuat di DPRD secara aturan akan kami bikin, misalnya Pojok baca DPRD Kota Cilegon, seperti itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan RI Andi Bondar mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dikelola dengan baik dan adaptif.

    “Persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat. Salah satu hal yang membangun kesadaran adalah teknologi. Maka dari itu, kita harus manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan adaptif,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Kepala DPK Kota Cilegon, Ismatullah menyebut saat ini indeks literasi Kota Cilegon masih di bawah rata-rata nasional.

    “Ketika awal saya masuk itu sekitar 9.04 persen, sekarang sudah 18,60 persen atau naik sekitar 143 persen, artinya kalau dari presentasinya kita naik di atas 100 persen, harapan kita targetnya yang terbaik,” ujarnya saat ditemui usai Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Acara Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejari Cilegon bersama DPK Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejari Cilegon itu dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Cilegon maju, modern dan bermartabat.

    Kemudian menurut Ismatullah, meski angka tersebut masih rendah, namun sejauh ini di Kota Cilegon telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu kata dia, berkat kerjasama semua stakeholder yang ada di Kota Cilegon.

    “Karena yang belum kita sasar untuk mendekati kelas itu salah satunya dunia usaha atau dunia industri,” tuturnya.

    Ismatullah mengakui, pustakawan dari DPK Cilegon sudah berkeliling ke beberapa industri di Kota Cilegon. Dari sekitar 240 industri yang ada, hanya 10 industri yang memiliki perpustakaan.

    “Nanti saya coba memotivasi melalui sekarang mengundang beberapa industri supaya mereka juga memahami pentingnya literasi untuk para karyawan,” jelasnya.

    Adapun alasan atau penyebab dari rendahnya indeks literasi di Kota Cilegon. Ismatullah menyebut bahwa hal itu lantaran beberapa segmen masyarakat di Kota Cilegon saat ini belum meningkat keaktifan dalam melakukan kegiatan literasi.

    “Makanya sekarang ini akan saya coba kegiatan khotbah, majelis taklim, tabligh akbar itu sebetulnya kegiatan literasi, namun belum menjadi kegiatan literasi di Kota Cilegon selama ini hanya berita biasa padahal itu juga termasuk kegiatan literasi,” terangnya.

    Sementara upaya dalam meningkatkan indeks literasi di Kota Cilegon. Dikatakan Ismatullah, selama ini pihaknya sebagai eksekutif seakan-akan hanya bekerja sendiri. Sehingga untuk meningkatkan indeks literasi itu, pihaknya telah melakukan upaya dengan membangun Pojok Baca Digital (POCADI) di sejumlah lini, mulai dari Mall Pelayanan Publik (MPP) hingga di Kejari Cilegon.

    “Kita juga sudah rutin ke Lapas setiap hari Senin, nanti di dewan, di polres juga akan kita lakukan sehingga target kita di yudikatif, legislatif dan eksekutif semuanya berangkat bersama meningkatkan literasi di Kota Cilegon,” paparnya.

    Selain itu, dari 34 taman baca masyarakat (TBM) yang ada di Kota Cilegon juga, kata dia yang selama ini belum aktif secara maksimal akan kembali diaktifkan lagi. “Selama ini TBM hanya kumpulan buku-buku yang dibaca oleh masyarakat tapi ke depan TBM juga melakukan semacam bedah buku dongeng, lomba puisi menggambar dan lain-lain,” ujarnya.

    “Sehingga semua aktivitas yang terkait dengan literasi akan kita coba aktifkan jangan sampai stage,” tandasnya. (ADV)

  • KAI Bakal Tambah Puluhan Perjalanan Kereta Api Selama Periode Liburan Nataru

    KAI Bakal Tambah Puluhan Perjalanan Kereta Api Selama Periode Liburan Nataru

    JAKARTA, BANPOS – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menambah perjalanan kereta api (KA) untuk menghadapi angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 selama periode 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

    Setidaknya, terdapat 84 perjalanan KA yang akan ditambah pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo.

    “Kami untuk saat ini menambah sekitar 84 perjalanan KA tiap hari sehingga ada kenaikan kira-kira 20 persen,” ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (4/12).

    Sebagaimana bahan paparan yang disampaikan dalam RDP tersebut, KAI Group menambah 86 perjalanan tambahan untuk libur Natal-Tahun Baru kali ini.

    Secara total, KAI Group menyediakan 6.113.934 tempat duduk atau rata-rata sebanyak 339.663 tempat duduk per hari, naik sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu dan merupakan puncak perjalanan kereta pada tahun ini.

    Secara rinci, total tempat duduk itu terdiri dari 2.743.786 tempat duduk perjalanan reguler dan 3.288.690 tempat duduk untuk perjalanan tambahan.

    Adapun penumpang tertinggi diproyeksikan terjadi pada Sabtu (23/12).

    Untuk menyukseskan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini, Didiek menjelaskan sejumlah persiapan lain yang dilakukan.

    Antara lain ramp check atau inspeksi kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik sarana perkeretaapian maupun stasiun di Daop 1 Jakarta hingga Daop 9 Jember dan Divre I Sumut sampai dengan Divre 4 Tanjungkarang.

    Jajaran KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama KNKT juga kepolisian akan melakukan inspeksi bersama dari Daop 1 hingga Daop 9.

    Selain itu, akan ada posko Natal-Tahun Baru yang beroperasi 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

    KAI juga melakukan antisipasi gangguan perjalanan KA di sarana maupun prasarana dengan menempatkan sarana posko juga alat material untuk siaga (AMUS) dan penempatan petugas jaga ekstra.

    “Mengenai cuaca hujan, kami dapat laporan tadi malam jam 01.00 malam terdapat longsoran di Daop 5 Purwokerto. Di sana memang potensi longsoran dan sekarang sedang penanganan sehingga jalur Purwokerto ke Bandung kita alihkan melalui Cirebon,” katanya.

    Begitu pula terkait pengamanan dan ketertiban, KAI berkoordinasi dan meningkatkan pengamanan pada daerah rawan keamanan dan ketertiban. (ANT)

  • Empat Hari Jelang Lengser, Syafrudin Dikabarkan Bakal Rombak Pejabat Pemkot Serang

    Empat Hari Jelang Lengser, Syafrudin Dikabarkan Bakal Rombak Pejabat Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, dikabarkan bakal merombak susunan pejabat di lingkungan Pemkot Serang pada Jumat (1/12) besok.

    Perombakan tersebut dilakukan tepat empat hari menjelang purnatugasnya Syafrudin pada 5 Desember mendatang.

    Kabar tersebut beredar di kalangan pejabat Pemkot Serang, setelah adanya undangan pelantikan yang diterima oleh para pejabat.

    “Iya a mau ada pelantikan besok,” ujar salah satu pejabat Eselon III di lingkup Pemkot Serang, Kamis (30/11).

    Menurutnya, ia sama sekali tidak tahu apakah dirinya akan dipindahkan atau tidak. Sebab, tidak ada informasi siapa yang akan dirombak.

    “Enggak tahu, soalnya biasanya juga di surat undangan cuma disuruh datang aja,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang didapat, pelantikan para pejabat tersebut akan dilaksanakan di Puspemkot Serang pada Jumat (1/12).

    Pelantikan akan dilaksanakan di lapangan Puspemkot, pada pukul 09.00 WIB.

    Sementara itu, pihak BKPSDM Kota Serang saat hendak dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum memberikan respon. (DZH)

  • Komisi V DPRD Banten Soroti Kinerja Pegawai Pemprov Banten

    Komisi V DPRD Banten Soroti Kinerja Pegawai Pemprov Banten

    SERANG, BANPOS – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai sorotan dari Komisi V DPRD Banten lantaran adanya ketidakharmonisan antar pihak.

    Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, ketidakharmonisan itu disebabkan karena tiap-tiap OPD di lingkup Pemprov Banten belum mampu menerjemahkan ‘Birokrasi Berdampak’ yang selama ini didengungkan-dengungkan oleh Gubernur Banten.

    “Bahwa birokrasi berdampak yang tentu akselerasi melayani belum diterjemahkan dengan baik di beberapa mitra Komisi V,” katanya pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten pada Rabu (29/11).

    Ia menyebutkan, misalnya, ketidakharmonisan yang terjadi yakni, adanya ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas antara Eselon II dengan Eselon III, maupun sebaliknya.

    “Kami juga melihat di beberapa OPD,  pimpinan yang juga merupakan masukan kepada pak Gubernur bahwa ada ketidak sinkronan antara Eselon II dengan Eselon III atau antara Eselon III sendiri dan juga dengan fungsional lainnya,” terangnya.

    Selain itu Yeremia juga mengatakan, pihaknya merasa kurang begitu dihargai oleh OPD yang menjadi mitranya. Sebab, setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komisi V kerap tidak dihadiri oleh Kepala OPD tersebut.

    Padahal, rapat yang diselenggarakan itu dalam rangka pengawasan kinerja pelaksanaan program pemerintah.

    “Saya bisa mengambil contohnya ketika kita misalnya rapat-rapat komisi ada beberapa kepala OPD yang tidak hadir di dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh komisi V  dalam rangka pelaksanaan pengawasan,” terangnya.

    Di samping kerap tidak menghadiri agenda rapat, Yeremia juga mengadukan perihal adanya pegawai yang kerap tidak masuk dan melaksanakan tugas kerjanya dengan berbagai macam alasan.

    “Kami perlu sampaikan bahwa ada beberapa yang sering tidak masuk melaksanakan tugas dengan berbagai alasan, misalnya sakit,” ujarnya.

    Oleh karena itu politisi PDI Perjuangan itu berharap, agar ada pembenahan kepegawaian di lingkup Pemprov Banten. Sebab, jika tidak begitu maka bukan tidak mungkin hal itu akan berdampak pada pelaksanaan program pemerintah ke depannya.

    “Kita berharap ada perbaikan ke depan, sehingga masyarakat Banten bisa merasakan birokrasi dan hasil pembangunan yang berdampak dalam rangka mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa,” tuturnya.

    Sementara itu menanggapi adanya penilaian tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya menerima dengan baik masukan itu.

    Ia pun juga mengatakan, kedepannya akan melakukan evaluasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD.

    “Apapun yang disarankan, diingatkan oleh ibu-bapak dewan karena bapak-ibu dewan memiliki fungsi pengawasan dan akan menjadi pedoman bagi kita apa yang dimaksud itu menjadi teknis kita akan koordinasikan lebih lanjut,” tandasnya. (CR-02)