BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Perpanjangan PPKM Darurat Ditentukan Hari Ini, Pemda Lamban Serap Anggaran Covid-19

    Perpanjangan PPKM Darurat Ditentukan Hari Ini, Pemda Lamban Serap Anggaran Covid-19

    JAKARTA, BANPOS – Kabar PPKM Darurat bakal diperpanjang berembus kencang
    setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi keadaan yang ada saat
    ini. Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
    Nasional (KPCPEN), Susiwijono Moegiarso menegaskan, untuk saat ini PPKM Darurat
    masih berlaku hingga 20 Juli 2021.

    Namun, pemerintah akan kembali membahas evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat
    pada Jumat (16/7) ini. Evaluasi tersebut untuk menentukan PPKM Darurat akan
    diperpanjang atau tidak. “Apakah nanti diperpanjang, berapa lama diperpanjang, besok
    (Haari ini, red) akan ada rapat, biasanya setiap Jumat,” ujarnya dalam diskusi secara
    virtual, Kamis (15/7).

    Sementara, pada Sabtu dan Minggu, evaluasi PPKM Darurat akan dikomunikasikan
    dengan pemerintah daerah. Kemudian, hari Senin akan dibahas dalam rapat terbatas
    bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Nah perpanjangannya kapan, berapa
    lama, kami selalu evaluasi periodik,” ucapnya.

    Susi menjelaskan, perpanjangan PPKM yang berlangusng dilakukan secara periodik
    per 2 pekan. Hasil keputusannya berdasarkan pertimbangan yang meliputi kasus aktif,
    tambahan kasus konfirmasi harian, tingkat kematian, tingkat kesembuhan, dan
    sebagainya. “Besok akan ada rakor tingkat menteri dan kepala daerah, kami akan
    putuskan per 21 Juli nanti sampai kapan,” tegasnya.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan angkat bicara soal rencana pemerintah memperpanjang
    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, itu adalah pilihan
    terbaik. Meski akan menyulitkan masyarakat. "Perpanjangan PPKM Darurat pasti akan membuat
    napas ekonomi rakyat semakin sesak. Tapi, itu pilihan terbaik saat ini," kata politisi PKB itu.

    Daniel menambahkan, sejalan dengan rencana ini, pemerintah harus segera mencairkan dana
    bantuan sosial. Serta memastikan obat-obatan tersedia dengan cukup, dan harga wajar. "Kita
    benar-benar harus memikirkan penghidupan rakyat yang terdampak Covid-19, dan kebijakan
    penanganannya," ujar Daniel.

    Dia pun mendesak pemerintah menutup pintu masuk dan keluar provinsi selama 2 pekan. Agar
    kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat lokal propinsi tetap berjalan, tanpa ada pengetatan
    berlebihan. "Bahaya, kalau sampai varian Delta jebol ke provinsi tersebut, dan menyebar sampai ke
    desa-desa. Bisa bikin kolaps banyak sendi kehidupan," papar Daniel.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun setali tiga uang. Dia menyebut, perpanjangan PPKM
    Darurat merupakan langkah efektif untuk menekan laju penularan. Untuk itu, ia memberikan
    beberapa catatan, agar PPKM berjalan optimal.

    Pertama, bahan pokok untuk masyarakat harus jadi perhatian pemerintah. Kedua, informasi
    ketersedian obat-obatan di daerah harus diketahui publik secara transparan. Ketiga, harus ada
    persamaan persepsi dari seluruh pelaksana operasi PPKM Darurat.

    "Jangan sampai ada multitafsir. Terutama oleh kawan kawan di lapangan. Karena saya lihat, masih
    banyak yang berbeda dalam penerapannya," beber Dasco.

    Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di
    daerah yang masih rendah di tengah kasus yang kian melonjak. Mestinya, pemerintah daerah perlu
    memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.

    "Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk
    memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19," kata Puan Maharani dalam
    keterangannya, di Jakarta.

    Puan menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
    Keuangan (Kemenkeu), total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun.
    Namun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

    Menurut Puan, realokasi dan refokusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan
    situasi kedaruratan yang kini terjadi. "Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal
    ekonomi yang terasa semakin menghimpit, berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan
    pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.

    Dia meminta pelaksanaan realokasi dan refokusing anggaran dilakukan secara ketat. Pemerintah
    pusat perlu memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refokusing,
    hingga realisasi penyerapannya.

    Menurut dia, langkah ini jangan hanya prosedural. Penyerapan anggaran harus  tepat penanganan
    Covid-19 yang substansial. Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program
    kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat agar tidak gampang tertular,
    juga bantuan obat bagi yang terpapar.

    Puan juga menyarankan, pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat isolasi mandiri.
    Dia menilai tidak setiap orang memiliki rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara untuk
    menyewa tempat secara mandiri juga butuh dana tidak sedikit.

    Selain itu, dia menilai, pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19
    terus meluas, juga memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Karena itu, menurut
    Puan, pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan
    Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.

    "Perbanyak program prorakyat, ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung
    maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19, tetapi tidak selamat dari kesulitan
    ekonomi," kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    (Menko PMK) itu.

    Terakhir, pelaku ekonomi kecil harusnya tidak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Menurut
    Puan, banyak dari pelaku ekonomi kecil yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada
    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat
    pandemi.(FAQ/UMM/ENK/RMID/JPG)

  • Tol Serpan Diminta Serap Tenaga Lokal

    Tol Serpan Diminta Serap Tenaga Lokal

    Tokoh warga Cikulur, Eli Sahroni meminta kepada pengembang proyek jalan tol Serang-Panimbang (Serpan) agar memberdayakan pekerja lokal dalam pengerjaan proyek berskala nasional itu.

    Bencana covid saat ini membuat masyarakat krsulitan pendapatan, adanya proyek tol diharapkan melibatkan tenaga kerja lokal agar tidak hanya jadi penonton mega proyek yang melintasi kawasan warga Lebak.

    Tokoh warga Cikulur dan aktivis Lebak, Eli Sahroni, mengatakan saat ini masyarakat kesulitan mendapatkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, banyak karyawan yang dibatasi bahkan tidak sedikit yang di PHK oleh perusahaan.

    “Jalan keluar untuk membantu masyarakat salah satunya dengan mempekerjakan masyarakat di proyek jalan tol, ini demi kelangsungan hidup di tengah pademi. Karena tol Rangkas – Cileles ini melewati Cikulur lebih dari 23 Kilometer, “ujarnya, Rabu (14/7).

    Ketua Umum DPP Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) ini menambahkan, proyek nasional jalan tol Serang -Panimbang itu sudah masuk fase sesi kedua, yakni mulai batas Rangkas- Pandeglang yang melintasi Cibadak, Cikulur dan Cileles. Dan progresnya sekarang, sudah mulai pembuatan basecamp atau perkantoran kontraktor dan bacingplant untuk sarana betonisasi pengadaan proyek tol itu.

    “Saya harap untuk tenaga kerja jangan hanya dari luar saja, tapi harus merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat, minimal 50 persen dari luar dan 50 persen dari lokal. Karena di masa pandemi ini masyarakat sekitar bangunan tol berharap besar adanya pemberdayaan untuk menjadi tenaga kerja di proyek jalan tol ini, jangan sampai masyarakat setempat hanya jadi penonton saja, tapi mohon dilibatkan,” harapnya.

    Menurut Eli, sebagai masyarakat tentunya sudah dipastikan mendukung program nasional percepatan pembangunan ruas jalan tol Serang- Panimbang, karena dengan beroperasinya jalan tol itu akan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat.(WDO)

  • Pandji Tutup Kegiatan TMMD ke-111

    Pandji Tutup Kegiatan TMMD ke-111

    SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111, di Pendopo Bupati Serang, Rabu (14/7). Pelaksanaan TMMD secara rutin dilaksanakan setiap tahun, dan diklaim telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Khususnya dalam percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Hadir pada kesempatan tersebut, Pjs Kasrem Korem Maulana Yusuf Serang, Kolonel Inf Arif Syaehroni, Dandim 0602 Serang, Kolonel Inf Suhardono, Asda 1 Setda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang. Kegiatan tersebut bertemakan ‘TMMD wujud sinergi membangun negeri’ dan dilaksanakan selama satu bulan sejak 15 juni 2021, yang terkonsentrasi di Desa Cisalam, Kecamatan Baros.

    “TMMD bertujuan untuk membangun kembali rasa gotong royong masyarakat. Dilaksanakan secara gotong royong bersama-sama TNI dan masyarakat, membangun kembali budaya kekayaan yakni budaya kita gotong royong yang sekarang hampir punah, maka dibangun lagi dengan TMMD,” jelasnya.

    Selanjutnya, Pandji mengemukakan bahwa filosofinya TMMD adalah untuk membangun kembali TNI dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, TNI dengan rakyat itu adalah satu.

    “Yang membedakan TNI dengan tentara Negara lain, karena tentara Indonesia itu berasal dari rakyat. Tentara manunggal rakyat itu dibangun kembali rasa kebersamaan, bahwa TNI adalah tentaranya rakyat,” tuturnya.

    Hal itu dikarenakan antara TNI dan masyarakat sebelumnya sempat berjarak. Dengan begitu, sekarang dengan program TNI manunggal, kembali dibangun rasa kebersamanan, rasa kecintaan bahwa tentara adalah anak kandung rakyat.

    “Hasil program TMMD meliputi pembangunan aspek fisik berupa pembuatan badan jalan dengan panjang 1.000 meter dan lebar 4 meter, satu unit TPT jembatan ukuran 100 meter, 2 unit gorong-gorong, 1 unit drainase, 1 unit jalan lingkungan, 1 unit MCK komunual, perbaikan lapangan bola, rehab 1 unit musholla dan rehab 10 unit rutilahu,” terangnya.

    Selain pembangunan fisik, dilaksanakan juga kegiatan non fisik meliputi penyuluhan keagamaan, pertanian, ekonomi koperasi, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan dan bela negara, kehutanan, kesehatan, narkoba, PMI, kependudukan, UMKM go online, stunting, posyandu, posbindu, KB kesehatan serta penyuluhan tentang covid-19.

    “Kami berharap dapat membuka akses masyarakat, menumbuhkan perekonomian, meningkatkan pengetahuan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang,” katanya.

    Politisi PDIP ini menegaskan, untuk anggaran kegiatan TTMD tersebut seratus persen berasal dari APBD Kabupaten Serang tahun 2021. Karena mereka tidak mengambil profit dan disebut efektif, tidak kena pajak karena dilaksanakan secara gotong royong.

    “TNI tidak ada ngambil keuntungan, sedangkan untuk biaya operasional ditanggung oleh TNI,” tandasnya.

    Dandim 0602 Serang, Kolonel Inf Suhardono mengatakan, dengan ditutupnya TMMD ke-111 tahun 2021 sudah selesainya amanah yang diberikan dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah kepada Kodim 0602 Serang.

    “Insya Allah tahun depan ada tapi dibahas dulu dengan bupati,” ujarnya.

    Ia merasa bersyukur karena dalam pelaksanaan TMMD, partisipasi masyarakat sangat bagus dan berterimakasih kepada Pemkab Serang.

    “Karena yang punya anggaran Pemda, kalau kami hanya mengerjakan saja karena kita manunggal bersama masyarakat,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • DJP Banten Meriahkan Hari Pajak Secara Virtual

    DJP Banten Meriahkan Hari Pajak Secara Virtual

    SERANG, BANPOS – Kanwil DJP Banten menggelar kegiatan Puncak Perayaan Hari Pajak tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJP Banten secara virtual. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan dilaksanakan dalam keterbatasan karena kondisi pandemi yang masih belum juga berakhir.

    Dibuka dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJP Banten, Dyonisius Lucas Hendrawan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan pendidikan bagi Lembaga Amil Zakat Rydha Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hikam Kota Serang, dalam bentuk penyediaan jaringan internet dan fasilitas pembelajaran bagi anak-anak panti untuk mendukung mereka agar dapat tetap belajar walau dalam kondisi pandemi.

    “Semangat para pegawai di Kanwil DJP Banten untuk memperingati Hari Pajak tahun ini patut diacungi jempol. Banyak kegiatan kita rancang dan dilaksanakan baik di tingkat KPP maupun Kanwil, namun pandemi tidak menyurutkan semangat mereka untuk bersama-sama melakukan segalanya walaupun secara virtual,” ujar Lucas.

    Ia mengungkapkan, Kanwil DJP Banten bersama kantor-kantor pelayanan pajak di Provinsi Banten melaksanakan berbagai kegiatan yaitu DJP Peduli, Webinar Pemulihan Ekonomi Nasional, Webinar UMKM, Radio Talkshow, Pajak Bertilawah, Sambung rasa bagi para pegawai yang terkena Covid-19 dan berbagai perlombaan yaitu Lomba Catur Online, Virtual Walk, Lomba Menggambar dan Lomba Identifikasi Badak yang diikuti oleh para pegawai, PPNPN dan keluarga pegawai di lingkungan Kanwil DJP Banten.

    Acara dirangkai dengan pengumuman pemenang lomba, penampilan musik dan lagu berjudul “Aku Pasti Bisa” dari para pegawai DJP Banten, penarikan doorprize, penampilan musikalisasi puisi dan ditutup dengan penampilan grup Sinergy Band yang menyanyikan lagu My Everything karya Almarhum Glenn Fredly.

    Para pegawai Kanwil DJP Banten juga antusias menyalurkan karyanya, salah satunya Penyuluh Pajak Ahli Madya, Dedi Kusnadi. Ia membuat karya essay berjudul ‘Insentif Pajak, untuk siapa?’.

    “Sejak awal terjadinya pandemi Covid-19 melanda negeri ini, sekitar awal Maret 2020, Pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan yang mengena ke seluruh lapisan masyarakat antara lain terkait pajak,” ujarnya dalam tulisannya.

    Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di semua negara telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian, mulai dari tingkat yang paling dasar, pasar-pasar tradisional, sampai menyentuh sektor industri besar. Pembatasan aktifitas masyarakat secara langsung melumpuhkan aktifitas ekonomi, karena masyarakat dihantui ketakutan terhadap penularan Virus Covid-19 yang sangat cepet, dan pada beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh virus ini sangat fatal.

    “Lumpuhnya sektor perekonomian berakibat juga pada mandegnya penerimaan negara dari sektor pajak, padahal sektor ini lah yang menyokong hampir 75 persen penerimaan negera. Oleh karenanya pemerintah merasa perlu membangkitkan kembali kegiatan perekonomian melalui beberapa kebijakan insentif untuk semua lapisan masyarakat,” katanya.

    Karya lainnya berjudul ‘Bersama Pajak, Atasi Pandemi Tumbuhkan Ekonomi’, ditulis Agus P Priyono, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil Banten. Dalam karyanya ia menuliskan bahwa hari jadi menjadi sebuah momentum yang bersifat memorial sebagai refleksi masa lalu sekaligus sebagai proyeksi masa depan.

    Penyebutan kata pajak diperkenalkan oleh Ketua BPUPKI Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang mengusulkan agar pemungutan pajak harus diatur berdasarkan Undang-Undang pada tanggal 14 Juli 1945.

    Hal ini yang kemudian menjadi prasasti diperingatinya hari pajak setiap tanggal 14 Juli sejak tahun 2018 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017.

    Sudah memasuki tahun kedua, masyarakat Indonesia berdampingan dengan pandemi COVID-19 dengan realisasi PEN 2020 sebesar Rp579,8T (83,4 persen). Rapot ekonomi Indonesia akhir tahun 2020 mencatat defisit anggaran tahun 2020 mencapai 6,1 persen dari PDB dan pertumbuhan ekonomi -2,1 persen jauh lebih rendah dari target semula sebelum pandemi sebesar 5,3 persen.

    Kontraksi ekonomi Indonesia ini relatif moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN. Salah satunya adalah pajak menjadi bagian instrumen penting dalam kebijakan fiskal sebagai upaya menjaga dan pemulihan ekonomi melalui stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. (MUF)

  • Pelaksanaan TMMD ke-111 Resmi Ditutup

    Pelaksanaan TMMD ke-111 Resmi Ditutup

    Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 tahun 2021 yang dilaksanakan di wilayah Desa Daraham, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

    Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, khususnya kepada jajaran TNI dan berharap dengan terselenggaranya program TMMD dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat terutama dimasa pandemi.

    “Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD) ke -111 Tahun 2021 Kodim 0510/Trs telah memberikan dampak positif ditengah masyarakat. Semoga memberikan manfaat dan masyarakat dapat memeliharanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Dandim 0510/Trs, Letkol Inf Bangun IE Siregar yang juga sebagai Dansatgas TMMD ke-111 mengatakan, TMMD digelar selama satu bulan penuh dengan menjalankan pembangunan Infrastruktur dan non Infrastruktur.

    Pembangunan fisik maupun nonfisik yang menjadi sasaran TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Jambe. Pihaknya berharap, hasil TMMD 111 Kodim 0510/Trs, dapat memberikan dampak positif pada masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan dan kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara TNI dan rakyat. (DHE/RUL)

  • Duduki Peringkat Pertama Seleksi Terbuka, Asep Jadi Kajati Jabar

    Duduki Peringkat Pertama Seleksi Terbuka, Asep Jadi Kajati Jabar

    SERANG, BANPOS- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Asep Nana Mulyana mendapatkan promosi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar menggantikan Ade Adhyaksa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor 169 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

    Asep sebelumnya mengikuti seleksi terbuka jabatan calon Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan yang digelar Kejagung. Dimana Kejati Jabar masuk di dalam kualifikasi pemantapan. Asep menduduki peringkat pertama dari sembilan Jaksa yang lolos administrasi.

    Posisi Asep digantikan oleh Reda Manthovani yang merupakan Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung di Jakarta. Di wilayah Banten sendiri, Reda juga diketahui pernah menjabat sebagai Kejari Cilegon pada 2012 silam.

    “Betul, beliau mendapat promosi di Jabar. Tentu pergantian jabatan sesuatu yang biasa terjadi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan Siahaan Hebron lewat pesan singkat, Rabu (14/7/2021).

    Tak hanya di tingkatan jabatan eseleon II, seperti Kepala Kejati, pemindahan pemberhentian dan pengangkatan juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI terhadap beberapa pejabat eselon III-nya di Banten berdasarkan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-482/C/07/2021.

    Di antaranya yakni jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten dari Sunarko digantikan oleh Iwan Ginting yang kini menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum). Selanjutnya Sunarko akan bertugas sebagai Kepala Kejari Kabupaten Bandung, di Bale Endah.

    Selain tingkat Kejati Banten, penyegaran jabatan pada tubuh korps Adhyaksa di Banten juga terjadi di level Kejari. Kepala Kejari Serang Supardi digantikan oleh Freddy D Simandjuntak yang sebelumnya bertugas sebagai Asisten Pengawasan pada Kejati Sumatera Barat di Padang. Supardi selanjutnya akan bertugas sebagai Asisten Pengawasan pada Kejati Sulawesi Selatan di Makasar. (RED)

  • Pasar Grogol Cilegon Mubazir

    Pasar Grogol Cilegon Mubazir

    CILEGON, BANPOS – Habiskan anggaran miliaran rupiah sejak dibangun pada kisaran tahun 2018, bangunan pasar rakyat di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol tak kunjung di operasikan.

    Bahkan, tidak saja terdapat rumput liar yang tumbuh dan menutupi bangunan seperti tugu nama pasar, juga terdapat kerusakan pada bangunan ruko pasar rakyat tersebut diduga akibat tidak terurus.

    Sejumlah warga setempat menyayangkan keberadaan pasar rakyat yang telah dibangun tetapi tidak juga difungsikan sesuai peruntukannya. Karena itu, agar tidak dipandang sebagai bangunan yang mubajir, warga meminta Pemerintah Kota Cilegon agar segera meninjau keberadaan pasar rakyat tersebut.

    “Bangunan pasar ini pasti menggunakan dan menghabiskan anggaran yang nilainya tidak sedikit, ya sayang sekali kalau sampai tidak berfungsi apa lagi sampai mubajir. Kami berharap bangunan pasar ini segera difungsikan,” kata Amin, Selasa (13/7) kepada wartawan.

    Selain itu, tidak saja soal akses jalan menuju pasar rakyat yang dinilai kurang memadai. Area bangunan pasar juga sudah mulai terlihat banyak dipenuhi rerumputan, bahkan tugu nama pasar sudah mulai tertutupi. Lantaran tidak terawat terdapat sejumlah kerusakan pada ruko.

    Melihat kondisi bangunan pasar rakyat yang tak kunjung difungsikan sejak selesai dibangun, warga berharap Pemerintah Kota Cilegon segera mengambil langkah kongkrit agar bangunan pasar itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama para pedagang.

    “Agar bisa bermanfaat dan menunjang perekonomian masyarakat terlebih pada masa pandemi sekarang ini, sebaiknya Pemkot Cilegon segera meresmikan pasar tersebut dari pada mubajir,” harapnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Syafruddin kepada wartawan mengatakan, belum dapat memastikan kapan bangunan pasar rakyat tersebut bisa dioperasikan. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pembangunan akses jalan menuju lokasi pasar terlebih dahulu.

    “Kalau tidak salah di tahun 2022 itu ada anggaran untuk pembangunan akses jalan. Jadi memang perlu adanya akses jalan yang memadai menuju pasar itu,” katanya

    Syafruddin mengaku, pihaknya telah melakukan pengajuan di Rencana Strategi (Renstra) tahun 2022. Saat ditanya soal anggaran biaya pekerjaan pembangunan pasar rakyat tersebut, ia mengaku belum mengetahui secara pasti betapa nilainya.

    “Sudah kita usulkan pada Renstra 2022 untuk akses jalan menuju pasar agar pasar itu bisa segera berfungsi,” ujarnya.

    Berdasarkan data Ipse.cilegon.go.id disebutkan pekerjaan bangunan pasar rakyat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2 miliar. (CR-01/RUL)

  • Era WH – Andika, Banten Memiliki Stadion Bertaraf Internasional

    Era WH – Andika, Banten Memiliki Stadion Bertaraf Internasional

    AKHIR tahun 2021 ini, sepertinya masyarakat Provinsi Banten sudah bisa menikmati stadion bertaraf internasional. Stadion tersebut dibangun di Kawasan Sport Center Provinsi Banten di Kelurahan Kemanisan, Kec. Curug Kota Serang. Dan, kini, pembangunanya sudah mencapai 55,9 persen.

    Stadion berstandar internasional milik Pemerintah Provinsi Banten ini dirancang mempunyai 5 lantai dengan kapasitas 38 ribu penonton. Stadion yang menjadi kebanggan warga Banten ini berdiri di lahan seluas 78.116 meter persegi.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, stadion tersebut dibangun dengan standar FIFA (Federation Internationale de Football Association), Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional. Seperti rumput yang digunakan adalah zoysia matrella. Rumput tersebut diimpor dari Italia dan merupakan jenis rumput lapangan sepak bola yang menjadi standar FIFA.

    Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut, ini adalah sport center sekaligus stadion berstandar internasional pertama di Banten. Pemilihan Kota Serang sebagai lokasinya, lantaran strategis dan upaya memajukan Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten dari ketertinggalan.

    Gubernur mengaku, semenjak menjadi manajer Persita dan Ketua Persikota, dirinya memimpikan Banten memiliki stadion yang memenuhi standar FIFA untuk kemajuan sepak bola dan olahraga di Banten.

    Gubernur Banten, H. Wahidin Halim menyatakan, dirinya menbangun sport center untuk memberikan fasilitas olah raga yang bertaraf internasional bagi masyarakat Banten, khususnya masyarakat Banten bagian Barat.

    Stadion Banten menjadi awal pembangunan Sport Center Banten di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang. Setelah stadion, selanjutnya akan dibangun venue atau arena olah raga lainnya, seperti lapangan voli, softball, bulutangkis, hingga fasilitas pendukung seperti danau.

    Selain itu, menurut Gubernur yang akrab disapa WH ini mengatakan, nantinya stadion yang dibangun akan dilengkapi lintasan atletik dengan lima (5) lintasan lari.

    “Stadion ini nantinya juga multifungsi untuk kegiatan lain,” ungkap Gubernur, saat meninjau pembangunan Stadion Banten, Kamis (8/7/2021).

    Sport Center tersebut disiapkan sebagai arena olahraga yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga ajang olah raga tingkat Asia.

    “Ini paling tidak multifungsi, pinggirannya kan bisa (digunakan untuk) MTQ nasional. Begitu juga ketika ada kegiatan besar lainnya bisa dimanfaatkan,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.

    Pemprov Banten akan menyelesaikan pembangunan Stadion Banten ini pada bulan Desember 2021. Dalam kunjungannya, 08 Juli 2021, Gubernur Wahidin Halim optimis, pembangunan sport center bisa selesai pada Desember 2021 tahun ini.

    Untuk itu, pada kunjungannya ke proyek sport center 04 Februari 2021 silam, Gubernur meminta doa kepada seluruh masyarakat Banten agar pembangunannya lancar.

    “Doakan Provinsi Banten akan memiliki stadion yang megah dan akan menjadi fasilitas olah raga di wilayah barat yang memadai,” tutur WH.

    Inovasi Konstruksi

    Dari sisi konstruksi, kontraktor Stadion Banten, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) menerapkan Beberapa inovasi dalam pembangunan proyeknya. Inovasi tersebut, antara lain, metode khusus dalam pembuatan bekisting balok tribun miring, memproduksi fabrikasi precast tribun onsite, dan pengecoran dua pilar utama.

    Dalam pengecoran dua pilar utama, kolom miring dengan pengecilan dimensi dengan dimensi kolom utama 2000 x 1000 mm dan dimensi kolom support 1000 x 1000 mm dilakukan pengecoran kolom utama dan sipport secara bersamaan di section 2 pada elevasi + 8.00 m. Konon, inovasi ini, akan menjadi dalam pembangunan proyek-proyek lainnya. (Adv – Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten).

  • BPD Endus Dugaan Penyelewengan Dana Desa Sindangheula

    BPD Endus Dugaan Penyelewengan Dana Desa Sindangheula

    SERANG, BANPOS – Pembangunan jalan poros Desa Sindangheula yang bersumber dari anggaran Dana Desa, diduga dijadikan sebagai ajang untuk menguntungkan kelompok tertentu. Sebab, kualitas dari bahan material pembangunan dinilai buruk dan berkualitas bekas.

    Anggota BPD Sindangheula, Amin Rohani, mengatakan bahwa Desa Sindangheula mulai melakukan sejumlah pembangunan jalan menggunakan paving blok pada pertengahan tahun 2021. Amin menuturkan, sebelumnya kegiatan pembangunan sempat terhenti karena ada keterlambatan dalam penyelesaian LPj tahun sebelumnya.

    “Namun sayangnya dari beberapa pembangunan paving blok yang mulai dikerjakan, terlihat pembangunan tidak sesuai dengan kualitas yang di harapkan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (12/7).

    Seperti pembangunan paving blok di Kampung Paleuh, RT 16 RW 05. Menurutnya, kualitas paving blok yang dipasang diduga kualitas second atau bekas, walaupun diakui pula terlihat ada yang baru.

    “Hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat. Karena saat masyarakat melakukan pemasangan, tidak sedikit paving blok yang mudah hancur,” ungkapnya.

    Sebagai Anggota BPD Desa Sindangheula dirinya mengimbau kepada Pemerintah Desa untuk berhati-hati dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh asal-asalan apalagi menjadi ajang untuk mencari keuntungan kelompok.

    “Selain itu, saya melihat ada kesalahan juga dalam perencanaan penganggaran yang harus segera di revisi dalam APBDes Perubahan. Terlihat ada potensi yang selama ini di manfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam mencari keuntungan dari proyek infrastruktur Desa. Saya dan anggota BPD lainnya akan terus mengawal pembangunan yang ada di Desa agar sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Desa,” tegasnya.

    Kepala Desa Sindangheula, Suhaeli, membantah terkait dengan tuduhan tersebut. Bahkan menurutnya, belum ada konfirmasi secara langsung dari Amin Rohani kepada dirinya.

    “Belum ada konfirmasi kepada kami dari saudara Amin. Saudara Amin itu kan bagian dari pemerintah desa karena BPD,” ujarnya melalui sambungan telepon.

    Sementara terkait dengan berbagai tudingan tersebut, menurutnya pembangunan yang dilakukan itu merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat. Selain itu, dalam pembangunannya pun diawasi langsung oleh pihak kecamatan.

    “Itu tidak ada (pembangunan asal-asalan). Karena kan pembangunannya belum selesai. Paving blok tidak ada yang kualitas second, enggak ada sih. Pembangunannya swadaya masyarakat. Artinya masyarakat yang membangun, anggaran dari dana desa,” tuturnya.

    Namun memang, untuk pengadaan material dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa. Akan tetapi menurutnya, tidak ada upaya untuk menyelewengkan pekerjaan. Sebab, masyarakat lah yang melakukan pembangunan.

    “Pengadaan dari desa. Intinya dari pekerjaan tidak ada yang menyelewengkan. Toh kalau ada yang menyelewengkan, itu kan masyarakat yang mengerjakan. Kecuali kalau dikontraktuilkan dengan orang luar. Lalu kita sewenang-wenang,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Beri Kenyamanan Dalam Berkerja DPUTR Percantik Kantor

    Beri Kenyamanan Dalam Berkerja DPUTR Percantik Kantor

    CILEGON, BANPOS – Proyek perawatan dan pengecatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon telah selesai dikerjakan. Dari papan proyek yang terpampang di lokasi pekerjaan, proyek tersebut bersumber dari dana APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2021 senilai Rp 142.683.627 yang dikerjakan oleh CV Kamila Mandiri berjalan lancar dan tidak ada masalah.

    Sekretaris DPUTR Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna mengatakan proyek tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai tidak ada masalah. Sudah ada dalam LPSE, masuk dalam pemeliharaan kantor. Jadi memang kita kebetulan kan tiap tahun ada pemeliharaan kantor, itemnya pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan plafon dan yang lainnya,” kata Dendi kepada BANPOS saat dikonfirmasi, Senin (12/7).

    Dendi mengungkapkan pada pelaksanaannya sudah sesuai aturan dan sesuai kontrak proyek yaitu 45 hari kerja. “Dikerjakannya sesuai dengan SPK tanggal 4 Juni (2021) sudah jalan dan sekarang sudah selesai dikerjakan,” tuturnya.

    Dendi merasa puas dengan kualitas pekerjaan yang sudah dikerjakan. Pihaknya pun berharap bisa bertahan lama hasil pekerjaan tersebut. “Bicara kualitasnya sesuai dengan spesifikasi diantaranya cat sekelas Jotun. Sehingga pekerjaan bisa bertahan lama dan tahan cuaca,” pungkasnya.

    Dendi juga berharap kedepannya, anggaran perawatan gedung di Kantor DPUTR bisa ditambah lantaran di kantornya saat ini terdapat enam gedung. Seperti gedung tata ruang dan jakon (jasa konstruksi), sekretariat, cipta karya, bina marga, UPT perbengkelan (peralatan dan perbengkelan) dan sumber daya air (SDA).

    “Berharap kedepannya anggaran perawatan gedung PU ini ditambah karena kan kita punya 6 gedung yang harus dirawat tiap tahunnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cilegon Ridwan mengapresiasi pekerjaan perawatan gedung tersebut sesuai dengan kualitas yang diinginkan. “Alhamdulillah pekerjaannya bagus dan sesuai sehingga ada perubahan rona yang semula terlihat kurang bagus menjadi cerah dan diharapkan secara tidak langsung membuat produktivitas kinerja pegawai meningkat,” tandasnya. (LUK/RUL)