BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Tingkatkan PAD Melalui Perluasan Elektronifikasi Layanan Pajak Pemkot Penuhi Anggaran Pembangunan

    Tingkatkan PAD Melalui Perluasan Elektronifikasi Layanan Pajak Pemkot Penuhi Anggaran Pembangunan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perluasan elektronifikasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan lima tahun kedepan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

    Kendati Pemerintah Kota Cilegon optimis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 8,1 persen per tahun dari sebelumnya Rp1,57 triliun pada tahun 2020 dan berdampak pada prosentase PAD terhadap APBD sebesar 42 persen.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, adanya peningkatan itu pun tentunya belum mampu memenuhi realisasi pembangunan untuk lima tahun kedepan secara menyeluruh. Dan untuk memenuhi capaian tersebut tentunya harus meningkatan PAD. “Kita akan meningkatkan PAD melalui sektor perluasan elektronifikasi layanan pajak dan retribusi daerah,” katanya.

    Peningkatan pendapatan daerah kata Helldy, juga untuk memaksimalkan realisasi program dalam Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) dan sepuluh program lainnya. Ia mengklaim dengan meningkatnya pendapatan daerah maka capaian misi ke empat dari lima misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD akan tercapai.

    “Semua yang tertuang dalam rencana pembangunan itu tidak lepas dari ketersediaan anggaran. Karenanya, melalui inovasi itu Pemkot Cilegon akan terus berupaya meningkatkan PAD,” tuturnya.

    Untuk mensinergikan program-program yang telah tersusun Helldy menjelaskan, pihaknya akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah Provinsi, pemerintah pusat dan juga kalangan akademisi, swasta dan stakeholder lainnya.

    Sementara itu Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengatakan, bahwa inovasi tersebut untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp740 miliar, pemerintah daerah akan menggali potensi salah satunya dari sektor pelayanan jasa laboratorium.

    Karena sumber pendapatan tersebut banyak di dapatkan dari pelayanan jasa menurut Sanuji, maka Pemerintah Kota Cilegon akan mendorong pendapatan dari sektor tersebut.

    “Sumber pendapatan ini kan banyak dari jasa, karena daerah Cilegon ini memiliki pelayanan jasa lab, seperti lab rumah sakit, lab kesehatan, lab industri, dan laboratorium perdagangan, saya rasa semua itu adalah potensi sumber pendapatan yang nilainya besar,” katanya.

    Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj mengungkapkan, untuk merealisasikan rencana pembangunan lima tahunan itu, Pemerintah Kota Cilegon harus memiliki inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena kalau tertumpu pada APBD yang ada itu tidak akan tercukupi.

    “Ya harus inovatif, dan terpenting tidak bertentangan dengan regulasi. Kalau itu semua berjalan maka rencana pembangunan jangka lima tahun pasti akan tercapai, minimalnya itu mendekati. Dan itu akan terus kami kontrol,” ungkapnya. (CR-01/RUL)

  • BPD Endus Penyelewengan Dana Desa Proyek Paving Blok Desa Sindangheula Disoal

    BPD Endus Penyelewengan Dana Desa Proyek Paving Blok Desa Sindangheula Disoal

    SERANG, BANPOS – Pembangunan jalan poros Desa Sindangheula yang bersumber dari anggaran Dana Desa, diduga dijadikan sebagai ajang untuk menguntungkan kelompok tertentu. Sebab, kualitas dari bahan material pembangunan dinilai buruk dan berkualitas bekas.

    Anggota BPD Sindangheula, Amin Rohani, mengatakan bahwa Desa Sindangheula mulai melakukan sejumlah pembangunan jalan menggunakan paving blok pada pertengahan tahun 2021. Amin menuturkan, sebelumnya kegiatan pembangunan sempat terhenti karena ada keterlambatan dalam penyelesaian LPj tahun sebelumnya.

    “Namun sayangnya dari beberapa pembangunan paving blok yang mulai dikerjakan, terlihat pembangunan tidak sesuai dengan kualitas yang di harapkan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (12/7).

    Seperti pembangunan paving blok di Kampung Paleuh, RT 16 RW 05. Menurutnya, kualitas paving blok yang dipasang diduga kualitas second atau bekas, walaupun diakui pula terlihat ada yang baru.

    “Hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat. Karena saat masyarakat melakukan pemasangan, tidak sedikit paving blok yang mudah hancur,” ungkapnya.

    Sebagai Anggota BPD Desa Sindangheula dirinya mengimbau kepada Pemerintah Desa untuk berhati-hati dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh asal-asalan apalagi menjadi ajang untuk mencari keuntungan kelompok.

    “Selain itu, saya melihat ada kesalahan juga dalam perencanaan penganggaran yang harus segera di revisi dalam APBDes Perubahan. Terlihat ada potensi yang selama ini di manfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam mencari keuntungan dari proyek infrastruktur Desa. Saya dan anggota BPD lainnya akan terus mengawal pembangunan yang ada di Desa agar sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Desa,” tegasnya.

    Kepala Desa Sindangheula, Suhaeli, membantah terkait dengan tuduhan tersebut. Bahkan menurutnya, belum ada konfirmasi secara langsung dari Amin Rohani kepada dirinya.

    “Belum ada konfirmasi kepada kami dari saudara Amin. Saudara Amin itu kan bagian dari pemerintah desa karena BPD,” ujarnya melalui sambungan telepon.

    Sementara terkait dengan berbagai tudingan tersebut, menurutnya pembangunan yang dilakukan itu merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat. Selain itu, dalam pembangunannya pun diawasi langsung oleh pihak kecamatan.

    “Itu tidak ada (pembangunan asal-asalan). Karena kan pembangunannya belum selesai. Paving blok tidak ada yang kualitas second, enggak ada sih. Pembangunannya swadaya masyarakat. Artinya masyarakat yang membangun, anggaran dari dana desa,” tuturnya.

    Namun memang, untuk pengadaan material dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa. Akan tetapi menurutnya, tidak ada upaya untuk menyelewengkan pekerjaan. Sebab, masyarakat lah yang melakukan pembangunan.

    “Pengadaan dari desa. Intinya dari pekerjaan tidak ada yang menyelewengkan. Toh kalau ada yang menyelewengkan, itu kan masyarakat yang mengerjakan. Kecuali kalau dikontraktuilkan dengan orang luar. Lalu kita sewenang-wenang,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Polisi Multifungsi Mulai Jaga Perbatasan, Hingga Beri Makan yang Isoman

    Polisi Multifungsi Mulai Jaga Perbatasan, Hingga Beri Makan yang Isoman

    DALAM masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, polisi terlihat menjalankan banyak peran, mulai dari penertiban, penjagaan, hingga melakukan bakti sosial berupa pemberian makan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman).

    Di Pandeglang, polisi melakukan penyekatan bagi seluruh kendaraan yang melintas ke wilayah Pandeglang dari arah Serang, di perbatasan Serang-Pandeglang tepatnya di Kampung Gayam, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.

    Kapolsek Cadasari, AKP Lutfi Tamimi Napitupulu mengatakan, bagi pengendara yang akan masuk ke Kabupaten Pandeglang, diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang menyatakan warga asli Pandeglang. Jika pengendara tidak mampu menunjukkan KTP, maka akan diputar balik.

    Kata dia, kegiatan penyekatan ini sebagai filterisasi bagi pengendara yang akan masuk ke Pandeglang. Hal ini, sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

    “Semua kendaraan yang masuk dari luar jika tujuannya berwisata dan berlibur ke Pandeglang, kita putar balikan lagi,” ucap Lutfi, Sabtu (10/7).

    Lutfi menegaskan, bagi warga luar daerah yang akan bekerja Pandeglang masih diperbolehkan masuk namun harus menunjukkan hasil swab dan kartu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diberikan vaksin.

    “Kalau warga luar Pandeglang langsung kita putar balikan, kecuali mereka mau bekerja, itu pun harus menunjukan bukti hasil swab antigen dan sudah divaksin,” ungkapnya.

    Untuk di Lebak, polisi diketahui memberikan bantuan kepada warga terpapar Covid-19 yang menjalani isoman serta warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Lebak.

    Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra, melalui Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Jajang Junaedi kepada BANPOS mengatakan, di masa PPKM Darurat ini jajaran Polres Lebak memberikan bantuan sembako da vitamin kepada yang Isoman dan juga pada terdampak.

    “Di masa PPKM darurat, Kami Polres Lebak bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak memberikan bantuan paket sembako dan vitamin bagi warga masyarakat yang terpapar Covid-19 dan sedang isoman di wilayah Kabupaten Lebak,” ujar Iptu Jajang, Minggu (11/7).

    Menurutnya, bantuan itu disalurkan melalui Bhabinkamtibmas di setiap desa yang terdampak. “Bantuan tersebut diserahkan oleh masing-masing Bhabinkamtibmas di Desa masing-masing, apabila di daerahnya ada yang warga yang terpapar covid-19 akan didata dan diberikan bantuan serta dipasang stiker Isoman,” ungkapnya

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan bisa sedikit meringankan beban warga yang terdampak pandemi covid-19,” imbuhnya.

    Pihaknya juga meminta warga untuk mengurangi mobilitas bepergian ke luar rumah. “Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat di masa PPKM darurat untuk mengurangi mobilisasi bepergian dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbau Jajang.

    Kata dia, Polres Lebak juga sudah mendistribusikan beras bagi warga terdampak. “Selain Bantuan untuk warga yang menjalani Isoman, Polres Lebak juga sudah mendistribusikan 15 ton beras ke Polsek setiap jajaran guna membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19,” paparnya.

    Sebelumnya, polisi yang juga tergabung dalam Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid -19 Lebak telah melakukan operasi cipta kondisi (Cipkon) di sejumlah titik, mulai Sabtu (10/07) di area Kota Rangkasbitung.

    Dalam kesempatan itu, Asisten Sekda 1, Alkadri menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak keluar rumah di malam hari mulai pukul 20.00 Wib, Tanggal 10 Hingga 20 Juli 2021.

    “Jika ada kebutuhan atau keperluan segera lakukan sebelum jam operasi Cipta Kondisi. Karena sekarang sudah dilaksanakan operasi Cipta Kondisi dan penegakan hukum Protokol Kesehatan. Itu ada sanksi tegas oleh tim Gakumdu yang terdiri dari jajaran Polres, Kejaksaan, Kodim, Pengadilan, Satpol PP, dan Dinkes,” ujar Alkadri, Sabtu, (10/7).

    Ditegaskannya, jika ada warga yang ditemukan keluyuran di atas Pukul 20.00 Wib, akan langsung dilakukan tes Swab di tempat. Kemudian, jika warga tersebut setelah di tes dinyatakan positif Covid -19, petugas akan langsung membawa warga tersebut untuk dilakukan isolasi.

    “Jika positif, akan dibawa dan di tempatkan di tempat yang sudah disiapkan, yaitu isolasi selama 14 hari” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah menambahkan, untuk mendukung kegiatan penyekatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, pihaknya akan membuat dapur umum untuk para petugas yang yang sedang melakukan penyekatan.

    “Kondisi petugas juga harus kita perhatikan, agar stamina tetap terjaga. Kami akan buat dapur umum di Dinsos, selama diberlakukan penyekatan,” ucapnya.(CR-02/ WDO/PBN)

  • Pangdam Jaya Tinjau Pelaksanaan TMMD Ke-111

    Pangdam Jaya Tinjau Pelaksanaan TMMD Ke-111

    TANGERANG, BANPOS – Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Mulyo Aji meninjau pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Kodim 0510/Trs di Kampung Daraham, Desa Jambe Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/7).

    Kedatangan Mayjen TNI Mulyo Aji selaku Pengendali Kegiatan Operasional (PKO) di lokasi TMMD disambut langsung oleh Dansatgas TMMD, Letkol Inf Bangun I E Siregar yang langsung memberikan paparan secara umum perkembangan pelaksanaan TMMD ke-111 oleh Dansatgas TMMD dengan dilanjutkan meninjau pelaksanaan semenisasi jalan sepanjang 785 meter oleh Satgas TMMD bersama dengan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Mulyo Aji memberikan apresiasi dengan antusiasnya masyarakat dalam membantu pelaksanaan program TMMD ke-111 yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD.

    “Sangat bagus sekali, sehingga kemanunggalan TNI-Rakyat bisa terlihat dan terwujud. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membantu Pemda untuk mensejahterakan masyarakat di Kampung Daraham, Desa Jambe,” kata Pangdam.

    Pangdam Jaya mengaku sangat puas dengan kinerja Satgas TMMD Kodim 111 yang sudah bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan pekerjaan fisik maupun non fisik.

    “Terimakasih kepada Pemda yang telah memberikan support dengan adanya TMMD ini, dari hasil yang dilaksanakan TMMD ini masyarakat supaya ikut merawat semua hasil pembangunan fisik yang telah dikerjakan,” ungkapnya.

    Senada dengan Pangdam Jaya, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, seluruh program TMMD berkesan dan bermanfaat bagi warga sekitar dan agar nantinya masyarakat dapat merawat hasil TMMD.

    “Saya harap seluruh program TMMD dapat dirasakan oleh masyarakat dan saya harap, masyarakat dapat merawatnya,” katanya.

    Untuk diketahui, dalam peninjauan tersebut hadir Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Danrem 052/Wkr, Brigjen TNI Purwito Hadi Wardhono didampingi Dandim 0510/Trs, Letkol Inf Bangun I E Siregar. Dengan menggunakan kendaraan golf meninjau hasil pengerjaan TMMD di Desa Jambe.(dhe/pbn)

  • Pekan Awal Pendaftaran Ribuan Warga Minat Jadi Abdi Negara

    Pekan Awal Pendaftaran Ribuan Warga Minat Jadi Abdi Negara

    SERANG, BANPOS – Semenjak dibuka pada 30 Juni yang lalu, peminat CPNS, PPPK guru, dan PPPK teknis di lingkungan Pemkot Serang sudah mencapai 2.104 orang pendaftar per 8 Juli 2021. Mereka akan memperebutkan sebanyak 602 formasi yang ada di Pemkot Serang.

    Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 1.344 orang yang mendaftar untuk ikut seleksi CPNS. Sementara kuota CPNS yang dimiliki oleh Pemkot Serang hanya sebanyak 182 formasi.

    Selanjutnya, pendaftar PPPK Guru diketahui sebanyak 469 orang. Mereka akan berebut untuk bisa masuk pada kuota PPPK Guru yang hanya sebanyak 350 formasi. Sedangkan PPPK Teknis memiliki peminat sebanyak 291 orang, dengan kuota sebanyak 70.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa jumlah pendaftar formasi CPNS, PPPK Guru dan PPPK Teknis telah mencapai 2.104 orang. Jumlah tersebut akan bertambah karena batas penutupan pendaftaran hingga 21 Juli mendatang.

    “Sudah banyak. Kemarin kan buka tanggal 1 Juli, penutupannya sampai 21 Juli nanti. Nah per hari ini jumlah pendaftarnya sudah sebanyak 2.104 orang,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (8/7).

    Menurutnya, meskipun setiap tahun peminat CPNS khususnya, selalu membeludak. Namun, kuota yang didapatkan oleh Pemkot Serang selalu sedikit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan ideal pun belum tercukupi.

    “Memang kan selama ini kuota kita dapatnya sedikit-sedikit. Tahun lalu saja CPNS hanya mendapatkan sebanyak 212 formasi saja untuk di Kota Serang,” tuturnya.

    Berdasarkan data kepegawaian, saat ini Pemkot Serang sangat kekurangan SDM di bidang pendidikan, terutama guru ASN. Selain karena banyaknya guru ASN yang pensiun, sempat pula dilakukan moratorium penerimaan CPNS beberapa tahun yang lalu.

    “Kalau kebutuhan ASN di Kota Serang itu ya guru. Sampai sekarang ini masih kurang lah, masih belum memenuhi jumlah ideal guru ASN di Kota Serang,” katanya.

    Berdasarkan tahapan, pendaftaran CPNS, PPPK Guru dan PPPK Teknis akan ditutup pada 21 Juli. Sedangkan pengumuman kelulusan administrasi dilakukan pada 28 dan 29 Juli. Sebelum masuk ke seleksi kompetensi, akan ada masa sanggah hasil seleksi administrasi.

    “Baru setelah itu dilaksanakan seleksi kompetensi. Karena kami mah sudah bisa melaksanakan secara mandiri, maka seperti biasanya kami akan menggelar seleksi kompetensi itu di salah satu hotel di Kota Serang,” ungkapnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa bagi para pendaftar seleksi CPNS, PPPK Guru maupun teknis yang merupakan warga di luar Kota Serang, diharapkan ketika telah diterima di Pemkot Serang, dapat bermukim di Kota Serang.

    “Kalau memang sudah lulus dan telah mendapatkan SK, maka harus bermukim di Kota Serang. Harus berdomisili di Kota Serang. Ini supaya efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tandas Syafrudin. (DZH/AZM)

  • Iti Sudah Negatif Masyarakat Diminta Bersatu Lawan Covid-19

    Iti Sudah Negatif Masyarakat Diminta Bersatu Lawan Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Juru Bicara Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Lebak, dr. Firman Rahmatullah menyampaikan tenaga kesehatan (Nakes) untuk penanganan pasien terpapar Covid -19 di Kabupaten Lebak sudah tersebar. Selain itu pihaknya meminta agar masyarakat harus turut aktif bersolidaritas dalam situasi menghadapi bencana covid ini.

    “Nakes di desa sudah tersebar. Yang belum siap adalah kepedulian masyarakat untuk tetangganya bila ada yang terpapar Covid -19 dan harus di isolasi,” ujar, Firman, Kamis (8/7)

    Menurut Firman, kepedulian dan suport dari masyarakat itu sangat penting ketika ada tetangganya yang terpapar covid. Masyarakat harus saling bantu memberikan makanan dengan saling bergantian.

    “Secara bergantian dan turut memantau dan mensupport. Sehingga, ketika ada tetangga maupun saudara yang terpapar Covid -19 itu tidak merasa diasingkan atau dikucilkan,”katanya.

    Kabid Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Lebak ini pun mengungkapkan, sejauh ini peningkatan kasus covid kebanyakan itu ada di dalam satu keluarga, seperti anaknya terpapar, kemudian bapaknya, ibunya dan saudara lainnya. Artinya, ketika ada yang terpapar, mereka sangat butuh perhatian dan dukungan dari masyarakat.

    “Jadi disitulah butuh kepedulian masyarakat. Pertama disiplin, pakai maskernya disiplin. Rata-rata kan kita abai,” jelas Firman.

    “Terus kalau ada yang terpapar, seperti misalnya tetangganya ada yang terpapar, itu kan gak bisa kemana-mana karena harus isolasi, nah, RT RW harusnya bisa menggerakan masyarakat untuk kepedulian terhadap yang terpapar untuk memberikan makan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, kepedulian di saat bencana wabah ini sangat berarti bagi yang terpapar. Kata dia, solidaritas kebersamaan sangat penting untuk saling menguatkan, saling bantu bergantian, sehingga wabah pun bisa kita singkirkan.

    “Seperti makan malam bagian siapa, makan siang bagian siapa, makan sore dan lainnya. Seharusnya begitu, jadi yang diisolasi pun gak harus bingung cari bantuan. Jadi itu yang harus tumbuh di masyarakat,” paparnya.

    Terpisah, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dinyatakan sembuh total dari covid dan sudah pulang ke rumahnya. Hal ini seperti diungkapkan dalam akun instagramnya @viajayabaya. Diketahui, Iti telah melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan terpapar covid pada Kamis (24/6) lalu dan melakukan isolasi di Pendopo Pemkab Lebak selama 13 hari.

    “Alhamdulillah saya sudah negatif Covid -19. Hari ini saya sudah bisa pulang ke rumah setelah beberapa minggu, saya isolasi mandiri di Pendopo, ini semua berkat doa-doa tulus dari semua,” tulis Iti.

    Iti berharap, bagi warganya yang terpapar Covid-19 agar segera disembuhkan. Masyarakat juga diminta untuk tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.

    “Semoga yang sedang diberikan ujian sakit, segera sembuh. Kita bisa bangkit bersama lagi melawan Covid -19 ini. Jangan sampai yang lain merasakan covid karena berat, apalagi di sekeliling kita yang mendengar kabar meninggal dan lain sebagainya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga protokol kesehatan,” ungkap Iti menyampaikan harapannya.(WDO/PBN)

  • Rumput Stadion Banten Impor dari Italia

    Rumput Stadion Banten Impor dari Italia

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) optimis Pembangunan Stadion Sepak Bola di Kawasan Sport Center Provinsi Banten bakal selesai pada bulan Desember 2021. Stadion Sepak Bola yang dibangun di Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang itu dibangun dengan standar FIFA (Federation Internationale de Football Association), Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional.

    “Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 55,9 persen,” kata WH saat meninjau perkembangan pembangunan Stadion Sepak Bola di Kawasan Sport Center Provinsi Banten (Kamis, 8/7).

    Dalam kesempatan itu, WH juga mencoba rumput lapangan bola jenis Zoysia Matrella yang diimpor dari Italia. Jenis rumput lapangan sepak bola yang menjadi standar FIFA.

    “Rumput ini akan terus tumbuh dan pada bulan Agustus sudah bagus (sudah layak dipergunakan, red),” ungkapnya.

    Dikatakan, saat ini tribun sudah terbangun pondasinya. Tinggal bangku atau kursinya yang kapasitasnya mencapai sekitar 35 ribu orang.

    “Optimis, pada bulan Desember 2021 selesai,” ungkapnya.

    Dijelaskan, nantinya stadion yang dibangun akan dilengkapi lintasan atletik dengan lima lintasan lari.

    “Stadion ini nantinya juga multifungsi untuk kegiatan lain,” katanya.

    Diakui, semenjak menjadi manajer Persita dan Ketua Persikota, dirinya memimpikan Banten memiliki stadion yang memenuhi standar FIFA untuk kemajuan sepak bola dan olahraga di Banten.

    Sebagai informasi, pembangunan Stadion Sepak Bola di Kawasan Sport Center Provinsi Banten ini melibatkan 800 orang pekerja dengan menerapkan disiplin Protokol Kesehatan yang ketat. Setiap karyawan yang masuk dilakukan skrining.

    Stadion yang dibangun dengan nilai kontrak Rp 874 miliar itu memiliki luas bangunan 78.116 meter persegi dan terdiri dari lima lantai. Dibangun di atas lahan seluas 60 hektar, stadion ini bakal dilengkapi dengan venue-venue olahraga lainnya. (RUS/AZM)

  • Bangun Embung, Kementan Harap Produktivitas Petani Karang Tanjung Meningkat

    Bangun Embung, Kementan Harap Produktivitas Petani Karang Tanjung Meningkat

    PANDEGLANG, BANPOS – Kementerian Pertanian (Kementan), terus bekerja meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satunya dengan membangun embung, agar aliran air dapat terdistribusi dengan baik. Kali ini, program embung disalurkan untuk Kelompok Tani Tunas Hijau di Kp. Pegadungan, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang.

    Staf ahli Kementan, Sarwo Edi menuturkan, embung merupakan program pengairan areal persawahan agar budidaya pertanian berjalan dengan baik.

    “Ini adalah program tahun anggaran 2020, namun baru selesai beberapa waktu yang lalu. Dan pada hari ini kami dari Kementan bisa meninjau program pembangunan Embung tersebut,” katanya, Kamis (8/7).

    Menurutnya, air merupakan salah satu faktor utama dalam sektor pertanian yang harus dijaga dengan baik. “Air merupakan faktor penting dalam budidaya pertanian. Keberadaannya harus diperhatikan dengan baik, karena aliran air yang baik akan membuat budidaya pertanian juga menjadi baik,” tutur Sarwo.

    Sarwo menjelaskan, embung merupakan salah satu program krusial sebagai pengaturan air. Dalam kondisi apapun, air harus diatur dengan baik agar dapat dialiri ke sawah sesuai kebutuhan.

    “Embung ini merupakan water management. Pertanian tak boleh terganggu oleh apapun, baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Untuk itu, embung merupakan program yang diperuntukkan memasok air dengan baik, sesuai kebutuhan ke areal persawahan petani,” terang.

    Dengan pasokan air yang cukup maka petani dapat terus berproduksi dan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan kata lain, embung berkontribusi besar untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani.

    “Orientasi akhirnya adalah tingkat kesejahteraan petani. Hal ini sejalan tujuan pembangunan pertanian kita yaitu menyediakan pangan bagi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor,” ungkapnya.

    Sarwo berharap, bangunan konservasi air untuk Kelompok Tani Tunas Hijau dibuat dengan luas 122 meter, serta kedalaman 1,5 meter. “Kami berharap embung ini dapat bermanfaat bagi petani setempat, untuk digunakan dengan bijak. Tak hanya untuk tanaman pangan, embung ini juga berfungsi untuk hortikultura, peternakan dan perkebunan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tunas Hijau, Iing Tohiri mengaku, sangat terbantu dengan adanya bantuan embung ini. “Kami berharap, keberadaan embung ini dapat menjamin ketersediaan sumber air untuk lahan pertanian di desa kami,” katanya.(CR-02/PBN)

  • Kejati Mangkir Praperadilan Korupsi Masker

    Kejati Mangkir Praperadilan Korupsi Masker

    SERANG, BANPOS – Sidang perdana praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker KN-95, LS, tidak dihadiri oleh pihak termohon, yakni penyidik Kejati Banten. Pihak kuasa hukum LS pun mengaku telah menyiapkan 107 bukti untuk membatalkan segala sangkaan yang dijatuhkan kepada LS.

    Kuasa hukum LS, Basuki, menuturkan bahwa sidang perdana tersebut berjalan tanpa adanya pihak termohon. Berdasarkan informasi, ketidakhadiran pihak termohon lantaran terdapat beberapa pegawai Kejati Banten yang positif Covid-19.

    “Dari Kejati sebagai termohon itu tidak hadir. Alasannya tadi karena kemarin dilakukan rapid test dan ada beberapa anggota, beberapa karyawan di sana yang dinyatakan positif. Terus nanti persidangan selanjutnya ditunda minggu depan,” ujarnya seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (7/7).

    Ia mengaku bahwa dalam sidang praperadilan ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 107 bukti bahwa klien mereka yakni LS, tidak melanggar hukum lantaran dalam melakukan pengadaan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

    “Kami siapkan berbagai bukti. Semuanya ada 107 bukti bahwa klien kami ini, LS, sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan. Semua (pekerjaan) bersandar kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Ia mencontohkan, dalam melakukan pekerjaannya, LS bersandar pada UU Nomor 2 Tahun 2020, yang hingga saat ini masih merupakan aturan yang berlaku. Prosedur yang telah ditetapkan pun dilalui sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan masker.

    “Dan selain itu juga ada bukti-bukti lain yang real bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini Dinkes Provinsi Banten, sudah memenuhi prosedur. Apalagi dalam kondisi Covid-19 yang sampai saat ini pun peraturannya masih berlaku, dan kondisinya masih darurat,” terangnya.

    Praperadilan dilakukan oleh pihaknya lantaran hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai alasan LS ditahan oleh Kejati Banten. Bahkan, dua alat bukti yang menjadi landasan penetapan dan penahanan LS pun belum diketahui oleh pihaknya.

    “Nah menurut kami, itu perlu kami ketahui ya. Tapi lagi-lagi jawaban dari teman-teman Kejati itu tidak ada, dan selalu bilang itu adalah rahasia negara,” ungkapnya.

    Maka dari itu, petitum yang diajukan oleh pihaknya dalam praperadilan tersebut yakni membatalkan sangkaan terhadap LS, karena diduga tidak ada bukti yang kuat dalam penetapannya. Selain itu, bukti yang ada justru mengarah pada pengadaan masker yang sesuai dengan aturam.

    “Karena pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai regulasi, berarti tidak memenuhi syarat yang tidak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dan pasti petitumnya ya dibebaskan demi hukum, bukan demi demi kepentingan, tapi dibebaskan demi hukum,” terangnya.

    Sementara itu, Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, saat dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran penyidik Kejati Banten selaku pihak termohon dalam sidang perdana praperadilan tersebut, tidak kunjung memberikan jawaban.(DZH/ENK)

  • Pemkab Ikut Training Public Communication Champion

    Pemkab Ikut Training Public Communication Champion

    TANGERANG, BANPOS – Menjadi salah satu dari enam daerah yang menjadi percontohan di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengikuti kegiatan Training Public Communication Champion. Pelatihan diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kemenpan-RB RI) yang digelar secara virtual dan dilakukan selama dua hari yang dimulai pada tanggal 6 dan 7 Juni 2021.

    Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik, Kemenpan-RB RI bersama Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan the Korea International Cooperation Agency (KOICA). Lembaga-lembaga itu bekerja sama dalam peningkatan kapasitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR!.

    “Salah satu keluaran dalam kerjasama ini adalah peningkatan kepedulian publik dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan SP4N-LAPOR! sebagai media pengaduan pelayanan publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Tini Wartini dalam sambutannya yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Rabu (7/7).

    Selain itu, lanjut Tini, hal tersebut didukung dengan memperbanyak aktor yang memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai dalam melakukan komunikasi publik dan mempersiapkan bahan komunikasi terkait dengan SP4N-LAPOR!, khususnya pada lingkup instansi masing-masing.

    “Ada beberapa hal yang dipaparkan dalam kegiatan ini, diantaranya adalah tentang bagaimana cara mengelola media sosial, strategi dan taktik mengelola media sosial, menganalisa insight dan membuat infografis serta copywriting di media sosial,” terangnya.

    Menurutnya, Kabupaten Tangerang sendiri tercatat sebagai Pemerintah Daerah dengan laporan terbanyak ke-3 se-Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti kepedulian masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah kepada masyarakat.

    “Dengan komunikasi publik yang baik dalam menjawab tindak lanjut pengaduan, maka akan memberikan efek kepuasan dan ketenangan di masyarakat. Sehingga kanal pengaduan lebih komunikatif dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dirinya juga berharap dari kegiatan ini ilmu-ilmu yang diberikan dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja di perangkat daerah muapun organisasi masing-masing.

    Dalam kegiatan ini juga turut mengundang wakil dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta Diskominfo Statistik Persandian Provinsi Banten, Diskominfo Kota Tangerang, Diskominfo Statistik Persandian Kab. Serang, Diskominfo Kab. Lebak serta komunitas-komunitas terpilih untuk mengikuti kegiatan training ini yang terdiri dari kurang lebih 50 unit kerja/lemabaga atau komunitas.(DHE/ENK)