BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Rp3 Miliar untuk Perbaikan Pipa Cikoromoy

    Rp3 Miliar untuk Perbaikan Pipa Cikoromoy

    PANDEGLANG, BANPOS – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berkah Pandeglang, akan segera mengaktifkan jalur pipa dari Bama Kecamatan Pagelaran, sampai Surianeun Kecamatan Patia.

    Kepala bagian (Kabag) perencanaan PDAM Tirta Berkah Pandeglang, Muchsinin membenarkan rencana tersebut. Untuk itu, kata dia, pihaknya akan segera melakukan perbaikan jembatan pipa Cipunten Agung di Kecamatan Labuan.

    “Kami akan mengaktifkan jalur Surianen, karena aliran tersebut sering terbagi pengaliran ke Panimbang dan Pagelaran. Tetapi kalau sudah aktif, nanti tidak akan dibagi lagi. Sehingga akan mengalir setiap hari,” katanya, Jumat (2/7).

    Soalnya, kata dia, jalur pipa dari Bama-Surianeun tersebut sudah ada, tetapi belum diserah terimakan dari Balai sarana pemukiman provinsi Banten kepada Pemerintah Daerah.

    “Jalur pipanya sudah ada, tetapi masih milik provinsi dan akan segera diserah terimakan. Untuk itu kami saat ini akan melakukan perbaikan pipa di jembatanya di daerah Desa Teluk, Kecamatan Labuan, dan pergantian Pipa ACP Ke HDPE pipa distribusi 4850 meter 726 yang akan diganti. Dengan anggaran Rp 512 juta, yang di kerjakan oleh CV Mulya Sukses Mandiri,” tuturnya.

    Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan pergantian pipa di wilayah Cikoromoy dengan Panjang 9.042 meter dari jalan Batubantar – Kadubungbang.

    “Kami juga akan melanjutkan pergantian pipa yang dilakukan dua segmen, segmen pertama sepanjang 144 meter, dan segmen ke dua 798 meter. Perbaikan tersebut untuk mengurangi angka kebocoran, karena banyak pipa yang sudah pecah. Kalau anggaranya itu sekitar Rp2,5 Miliar lebih, yang dikerjakan oleh CV Anisa Prima Lestari,” ujar Muchsinin. (CR-02/PBN)

  • Pilkades Pandeglang Diundur

    Pilkades Pandeglang Diundur

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang Irna Narulita memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Pandeglang pada 18 Juli 2021 mendatang hingga waktu yang belum ditentukan.

    Pengunduran ini tidak lepas dari pemberlakukan PPKM darurat di Provinsi Banten, guna mengantisipasi semakin mewabahnya pandemi Covid-19.

    “Kami memahami betul para calon kepala desa, ingin Pilkades tetap berjalan. Tetapi kan kita harus punya tanggung jawab, terkait pandemi Covid-19 dan saat Banten sedang PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat. Kita harus utamakan keselamatan jiwa dari penyebaran Covid-19. Jadi saya sampaikan lagi, bukan ditunda namun hanya diundur dan waktunya nanti kita sesuaikan situasi,” terangnya, Jumat (2/7).

    Mantan anggota DPR RI itu menyatakan, saat ini Banten sedang menerapkan PPKM darurat. Namun untuk Kabupaten Pandeglang yang statusnya level zona oranye, tidak masuk daerah yang memberlakukan PPKM Darurat.

    “Kita tetap harus bersyukur, namun tidak boleh bereuforia. Kita harus tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini semua demi menyelamatkan diri kita, keluarga, kerabat dan masyarakat,” ungkapnya.

    Untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona, lanjut Irna, semua elemen masyarakat agar ikut terpanggil untuk memutus mata rantai Covid-19. Oleh karena itu, dengan pemberlakuan PPKM mikro di Pandeglang, semua pelaku destinasi wisata wajib mematuhi prokes.

    “Namun demikian untuk sektor usaha juga harus tetap beraktivitas, termasuk kebutuhan logistik, bahan bakar, dan lainnya. Intinya kita sebagai warga Pandeglang, harus ikut terpanggil untuk memutus penyebaran Covid-19. Saya juga berpesan kepada warga Pasar, untuk mematuhi prokes dan Satgas sampai tingkat kelurahan, RT dan RW harus aktif,” katanya.

    Selain itu, saat ini pemerintah terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus corona. Pemerintah daerah berharap target minimal vaksinasi 60 persen dari total penduduk Pandeglang bisa tercapai.

    “Kalau kita sudah divaksin, paling tidak tubuh kita sudah punya anti bodi atau kekebalan. Jadi kalaupun terkena, hanya flu biasa saja. Atas nama bupati saya mengajak semua pihak, untuk divaksin demi kebaikan diri kita, keluarga, tetangga dan masyarakat,” imbuhnya. (CR-02/PBN)

  • Pemprov Banten Sesuaikan Sistem Kerja

    Pemprov Banten Sesuaikan Sistem Kerja

    SERANG, BANPOS – Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Banten Nomor: 800/1469-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Pergi Keluar Daerah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2021. Surat Edaran tersebut berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

    Surat Edaran Sekda Banten itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

    Kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan di Kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten ini juga memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang saat ini semakin meningkat dan memerlukan perhatian yang sangat serius.

    Pemprov Banten menerapkan tugas kedinasan di Kantor (Work From Office/WFO) sebesar 100 persen bagi Perangkat Daerah kritikal. Yakni, Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Banten; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Perhubungan; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

    Untuk Perangkat Daerah esensial, Pemprov Banten menerapkan 25 persen bekerja di kantor/WFO (Work From Office) dan 75 persen bekerja di rumah /WFH (Work From Home). Yakni bagi Perangkat Daerah esensial: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

    Sedangkan untuk Perangkat Daerah selain tersebut pada huruf a dan b bekerja 100 persen dari rumah /WFH dengan catatan menugaskan ASN di lingkungannya untuk piket secara bergilir dengan jumlah maksimal lima orang.

    Bagi ASN yang mengalami gejala sakit/terindikasi terinfeksi virus Covid-19, melakukan Tes Swab Antigen/PCR secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Kepala OPD-nya masing-masing.

    Selama pelaksanaan tugas kedinasan baik di Kantor maupun di rumah/tempat tinggal agar selalu menjaga Protokol Kesehatan yaitu: menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing),menjauhi kerumunan; serta, membatasi mobilitas dan interaksi. Surat edaran ini juga membatasi kegiatan bepergian ASN Pemprov Banten ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang mendesak dan mendapatkan izin atasan.(RUS/ENK)

  • Pemkot Tangsel Siapkan Beras

    Pemkot Tangsel Siapkan Beras

    PEMKOT Tangsel memastikan jika pelaksanaan PPKM Darurat telah menyiapkan banyak hal. Seperti stok beras hingga tanggal 20 Juli mendatang aman mencapai 102 ton.

    Hal itu diutarakan Walikota Tangsel Benyamin Davnie bahwa dengan adanya pemberlakuan PPKM Darurat seluruh aktivitas banyak dibatasi kecuali dengan bidang kesehatan, pembangunan nasional, SPBU, perusahaan gas serta perbankan. Demikian juga ada pembatasan bagi para pedagang. Tentunya agar tidak terjadi lonjakan harga Pemkot sudah menyetok beras.

    “Kami ingin sampaikan bahwa stok pangan di Tangsel dalam kondiai stabil, harga stabil karena saat ini terjadi penurunan pembelian,” ujar Benyamin.

    Masyarakat diharapkan tidak perlu panik dengan adanya PPKM Darurat stok pangan masih aman. Saat ini beras milik Tangsel ada di Bulog. Diharapkan selama PPKM Darurat tidak terjadi lonjakan harga. Di tambah lagi program penyaluran dari pemerintah pusat juga terus berjalan sehingga kebutuhan pangan dapat terjaga dengan baik di tingkat pasar.

    “102 ton beras cadangan milik pemerintah kota tangsel yang disimpan di bulog,” tambah ia.
    Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel dipastikan akan terus melakukan analisa pasar dengan mencatat harga secara berkala. Pencatatan secara berkala supaya mengetahui pergesean harga dari hari ke hari.

    “Kami melalui Disperindag, akan melakukan pemantauan setiap hari terhadap fluktuasi harga. Apabila terjadi kenaikan harga pelan pelan maka kami akan lakukan segera intervensi yang diperlukan,” tutup Benyamin.(DIN/ENK/BNN)

  • Tiga Formasi Untuk CPNS Disabilitas

    Tiga Formasi Untuk CPNS Disabilitas

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang menyediakan tiga formasi khusus untuk penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS 2021 ini. Tiga formasi itu tersebar di tiga OPD yang berbeda yakni Dinsos, Diskominfo dan DPMPTSP Kota Serang.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa sesuai dengan aturan pusat, Pemkot Serang mengalokasikan sebesar dua persen dari total formasi yang ada, untuk penyandang disabilitas yang ingin ikut dalam seleksi CPNS.

    “Dari 182 formasi CPNS, kami mengalokasikan dua persen atau tiga formasi khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Ritadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (4/7).

    Ia mengatakan, formasi yang disediakan oleh Pemkot Serang merupakan formasi yang penempatannya sebagai tenaga administrasi. Sehingga, hal itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas.

    “Tidak ada yang tenaga lapangan, semuanya tenaga administrasi. Jadi memang ini tidak akan menyulitkan teman-teman penyandang disabilitas, pun tetap membuka peluang untuk menjadi PNS,” tuturnya.

    Sejauh ini, dirinya mengaku bahwa pihaknya tidak melakukan sosialisasi khusus mengenai kuota disabilitas pada seleksi CPNS tersebut. Hanya saja, kuota itu sudah tertera pada pengumuman yang disampaikan.

    “Tidak ada sosialisasi khusus yah. Tapi semua sudah tercantum dengan jelas di situs kami dan pengumuman yang kami sebarkan,” terangnya.

    Sementara itu, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada BKPSDM Kota Serang, Agung Miftah, mengatakan bahwa tiga formasi untuk penyandang disabilitas berada di Diskominfo, Dinsos dan DPMPTSP Kota Serang.

    “Untuk Diskominfo itu untuk jabatan Operator Komunikasi, Dinsos untuk jabatan Penata Laporan Keuangan dan untuk di DPMPTSP itu untuk jabatan Pengelola Dokumen Perizinan,” ucapnya.

    Untuk ijazah, Agung menuturkan bahwa sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan pada Permenpan RB. Sehingga, ia berharap teman-teman penyandang disabilitas yang mendaftar, dapat menyesuaikan ijazahnya tersebut.

    “Kualifikasi pendidikan Operator Komunikasi itu D-III Teknik Telekomunikasi, D-III Ilmu Komunikasi dan D-III Komunikasi Informasi Publik. Untuk Penata Laporan Keuangan itu S1 Akuntansi Keuangan dan untuk Pengelola Dokumen Perizinan itu D-III Keuangan Daerah,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pilkades Diundur Hingga Agustus

    Pilkades Diundur Hingga Agustus

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang memutuskan pelaksanaan Pilkades Serentak diundur pada 1 Agustus 2021 mendatang. Semula, pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa ini dijadwalkan pada 11 Juli 2021.

    Atas dasar Intruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali terhitung tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, kegiatan yang melibatkan 144 desa di Kabupaten Serang itu pun dijadwalkan ulang.

    Sekda Kabupaten Serang, TB Entus Mahmud Sahiri menyampaikan bahwa penundaan pelaksanaan pilkades juga melihat situasi perkembangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Serang cenderung naik. Kemudian, tidak kalah penting adanya kebijakan pemerintah pusat.

    “Khususnya daerah, tingkat kerawanannya tinggi salah satunya Kabupaten Serang yang ada di level 3 (zona orange). Oleh karena itu, kondisi ini harus disikapi dengan baik, sepenuh hati oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan keselamatan masyarakat Pilkades serentak tahun 2021 yang semula tanggal 11 Juli kita undur menjadi tanggal 1 Agustus,” ujarnya, Jumat (2/7).

    Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pilkades Kabupaten Serang di Aula KH Syam’un yang dihadiri oleh, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan, Nanang Supriatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rudy Suhartanto, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Agus Sukmayadi, dan perwakilan dari Polres Serang, Polres Serang Kota, Polres Cilegon, dan Kodim 0602/Serang.

    Meski ditunda, Ketua Tim Koordinasi Pilkades Kabupaten Serang ini menegaskan bahwa tidak akan mengulang tahapan yang sudah dilaksanakan.

    ”Kita hanya tinggal dua tahapan lagi yaitu masa kampanye, hari tenang dan hari pencoblosan. Jadi, dengan berbagai pertimbangan yang sudah komprehensif, Pilkades diundur menjadi tanggal 1 Agustus,” tegasnya.

    Entus mengakui bahwa keputusan diundur pelaksanaan Pilkades ini menjadi beban bagi para calon kades. Akan tetapi, sama-sama mengetahui jika tetap dilaksanakan akan beresiko sangat tinggi.

    ”Tapi ini keputusan terbaik, daripada nanti menjadi klaster baru, klaster pilkades,” ucapnya.

    Terlebih saat ini ada ancamam sanksi dari pemerintah pusat kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat. Tak segan, sanksinya pun sampai pemberhentian jabatan.

    “Hal ini tidak ingin terjadi di Kabupaten Serang, tidak ingin Bupati dan wakil Bupati kita kena sanksi akibat penyelenggaraan Pilkades yang barangkali tidak mengikuti perkembangan,” tuturnya.

    Dengan adanya keputusan penundaan Pilkades serentak, Entus memastikan akan segera menyampaikan kepada para calon kades, melalui panitia Pilkades Kecamatan dan Desa.

    ”Dengan ditunda, sekarang ada waktu nanti pengisian waktunya ada beberapa PR, seluruh kades harus divaksin itu menjadi tugas dinkes, kemudian DPMD harus menata ulang tempat pemungutan suara (TPS), kita sebar sebagaimana pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 lalu,” terangnya.

    Sementara Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabpaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan, meski diundur, pelaksanaan Pilkades tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

    ”Untuk setiap TPS maksimal 500 pemilih, tidak boleh lebih untuk menghindari kerumunan,” katanya. (MUF/AZM)

  • Pendaftaran ASN Senasib PPDB Banten

    Pendaftaran ASN Senasib PPDB Banten

    JAKARTA, BANPOS – Masyarakat yang berniat mendaftar menjadi aparatur sipil negara (ASN) kategori CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus bersabar. Sebab, sampai Rabu (30/6) malam, pendaftaran belum bisa dilakukan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralasan bahwa mereka mengalami gangguan. Hal serupa yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten, pekan lalu.

    Sedianya pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK dibuka mulai 30 Juni pukul 18.30.21. Namun, ternyata sampai pukul 19.36, pendaftaran belum bisa dilakukan. Di website https://sscasn.bkn.go.id masih tertulis under construction. ’’Iya, ini ada gangguan,’’ kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono kemarin.

    Sampai tadi malam, Paryono juga belum bisa memberikan informasi sudah ada yang berhasil mendaftar CPNS maupun PPPK atau belum. Dia menyatakan, mungkin hari ini (1/7) BKN menyampaikan data masyarakat yang berhasil membuat akun di website pendaftaran tersebut.

    Sesuai dengan jadwal yang dilansir BKN, masa pengumuman seleksi CASN dilakukan mulai 30 Juni sampai 14 Juli. Kemudian, pendaftarannya dibuka pada 30 Juni sampai 21 Juli. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 28–29 Juli.

    Setelah itu, seleksi kompetensi dasar berlangsung pada 25 Agustus sampai 4 Oktober. Terakhir, pengumuman hasil akhir kelulusan ASN disampaikan pada 18–19 Desember serta usul nomor induk pegawai (NIP) CPNS dan PPPK pada 19 Januari sampai 18 Februari tahun depan.

    Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, tahun ini ada 570 instansi pemerintah yang turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa. Jumlah tersebut terdiri atas 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Di antaranya, Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kemen PAN-RB, Kemenlu, Kemenkes, Kemenag, Kejagung, hingga kepolisian negara.

    Provinsi dan kabupaten/kota yang membuka formasi, antara lain, Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara kabupaten/kota mencakup Kab Bangkalan, Bangli, Bantul, Kota Tual, dan Kota Jogjakarta. ”Ke-570 instansi pemerintah akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri atas CPNS dan PPPK,” paparnya di Jakarta kemarin.

    Ari menegaskan, calon pelamar nanti tak bisa memilih lebih dari satu formasi, baik pada skema CPNS maupun PPPK. Sebab, semuanya dibuka secara bersama. Dia menyarankan calon pelamar lebih dulu mempelajari jalur dan formasi yang akan diambil.

    ”Terkait dengan jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB,” katanya. Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27/2021 tentang Pengadaan PNS, Permen PAN-RB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta Permen PAN-RB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

    Informasi terkait dengan formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di setiap instansi yang akan dilamar. ”Hanya bisa pilih satu dan tidak dapat diubah ketika sudah mendaftar,” tegasnya.(ENK/JPC)

     

     

  • BUMD Agrobisnis Macet Proposal Program Dipendam WH dan Sekda

    BUMD Agrobisnis Macet Proposal Program Dipendam WH dan Sekda

    SERANG, BANPOS – Operasionalisasi perusahaan daerah Provinsi Banten yakni PT Agribisnis Banten Mandiri (ABM) masih terkendala persoalan penyertaan modal. Hingga saat ini, Pemprov Banten belum mencairkan modal yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp65 miliar. Proposal program kerja yang mereka ajukan pun dipendam  (disimpan rapat-rapat, tidak ditindaklanjuti) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Sekda, Al Muktabar.

    Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, Kamis (1/7) mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak BUMD Agribisnis Banten Mandiri. Mereka menyampaikan terkait belum turunnya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

    “Sampai saat ini anggaran Rp65 miliar belum tergelontorkan. Padahal sejak bulan Februari 2021 proposal sudah masuk ke pemprov,” katanya.

    Ia mengatakan, pengajuan permodalan masuk di awal tahun 2021 bertujuan agar target-target usaha yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan untuk mengejar target omset Rp44 miliar pada awal tahun ini.

    “Nah karena modalnya belum cair sementara ini sudah lewat beberapa kegiatan. Tadinya kan mereka mau membeli sapi dari NTT agar bisa dipakai buat lebaran dan Idul Adha dan ini sudah banyak kelewat. Sehingga potensi keuntungan mereka sesuai proposal sudah hilang,” kata Gembong  Sumedi.

    Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan anggaran permodalan Rp65 miliar dari Pempov Banten akan dicairkan. “Mereka sekarang hanya memutarkan uang yang modal awal Rp10 miliar yang cair pada akhir tahun 2020 lalu,” katanya.

    Ia berharap agar Pemprov Banten segera megucurkan modal untuk PT Agribisnis Banten karena pembentukan BUMD tersebut juga bagian dari program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini.

    “PT ABM sudah berkirim surat meminta kepada gubernur. Infonya kemarin gubernur membuat SK, hanya oleh gubernur didisposisikan ke Sekda kemudian ke Asda,” kata Gembong.

    Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Sekda Banten Al Muktabar, namun alasanya proposalnya masih dipelajari.

    “Gubernur harus konsisten, sudah membentik Agribisnis Banten Mandiri tapi komitmennya tidak ada kejelasan. Padahal dalam situasi COVID-19 saat ini harusnya dapat juga dapat dirasakan manfaatnya,” kata Politisi PKS ini.

    Sekda Banten Al Muktabar dihubungi beberapa kali melalui telpon genggamnya tidak merespon. Al Muktabar  yang merupakan pegaeai dari Kemendagri dan hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu ketika ditanyakan perihal dirinya tidak pernah mengangkat telepon, beralasan sangat sibuk.(RUS/ENK)

     

  • Wisata Pulau dan Kuliner Andalan Perekonomian Sawah Luhur

    Wisata Pulau dan Kuliner Andalan Perekonomian Sawah Luhur

    KASEMEN, BANPOS- Berada di wilayah paling ujung Utara Kota Serang, Kelurahan Sawah luhur, Kecamatan Kasemen memiliki dua sumber daya alam yang menjanjikan. Dengan luas wilayah 1.894 hektar, terdiri dari wilayah daratan dengan luas 452 hektar, lahan pertanian 900 hektar, perikanan 515 hektar, dan lain-lain 27 hektar.

    Luasnya lahan pertanian dan perikanan berupa tambak, maka hasil pertanian dan hasil laut memiliki kontribusi penting dalam ekonomi masyarakat.

    Basuni, Lurah Sawah Luhur mengatakan, lahan pertanian yang luas menjadi mata pencaharian utama masyarakat dan salah satu lumbung padi Kota Serang. Dalam setahun dua kali panen mampu menghasilkan 140 ton sehingga ketahanan pangan Sawah Luhur tetap terjaga.

    “Setiap tahun bantuan dari Balai Pemerintah Pusat melalui program P3ATGAI berupa pembangunan dan perawatan irigasi pertanian pengerjaannya dilakukan oleh kelompok tani wilayah sekitar,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, disektor perikanan dengan luas 515 hektar berupa tambak ikan bandeng yang dikembangkan menjadi wisata kuliner, diantaranya pecak bandeng, rabeg belut, kepiting bacok, dan sop ikan yang sudah terkenal di Banten dan luar daerah, sebagai menu andalan sekaligus sumber pendapatan masyarakat.

    “Dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata kuliner melalui program pelatihan dan bantuan modal UMKM,” ungkapnya.

    Sehingga usaha-usaha kuliner yang sudah ada bisa berkembang lebih pesat. Guna meningkatkan potensi laut Sawah Luhur, pemerintah daerah bekerjasama dengan perusahaan swasta yang berminat untuk mengelola sektor wisata laut di Pulau Burung.

    Dengan luas 32 hektar terletak di pulau satu dan di pulau dua sebagai destinasi wisata pulau dan wisata laut. Hingga saat ini sedang diusahakan pengajuan pelebaran dan pengecoran akses jalan ke tempat wisata pulau burung agar bisa dilalui kendaraan roda empat.

    “Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata pulau burung bisa menarik wisatawan lokal maupun wisatawan domestik,” tuturnya.

    Disektor industri, sesuai dengan Perda Kota Serang Tahun 2020 nomor 8 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Serang tahun 2020-2040. Wilayah Sawah luhur sekitar 500 hektar lahan tambak tidak produktif dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan kawasan perdagangan jasa.

    Menurutnya, sudah banyak perusahaan mengajukan pembangunan industri bahkan sudah ada pembangunan industri.

    “Dengan adanya perubahan tata ruang dapat meningkatkan PAD Sawah Luhur dan Kota Serang, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran,” tandasnya. (MG-02)

  • Pager Agung Kembangkan Potensi Ekonomi-Budaya

    Pager Agung Kembangkan Potensi Ekonomi-Budaya

    WALANTAKA, BANPOS- Menjadi satu satu kelurahan yang dikenal sebagai penghasil kerupuk kulit, pemilik industri rumahan kerupuk kulit tanpa pengawet kerap kali menerima pesanan dari berbagai daerah. Rasa yang gurih dengan warna khas kerupuk kulit, membuat produksi kerupuk terus meningkat.

    Selain kerupuk kulit, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ini juga menjadi salah satu penghasil kerajinan anyaman bambu dengan produk cepon, irig dan lainnya. Diantaranya dipasarkan di pasar-pasar terdekat, dan menjadi potensi ekonomi di wilayah tersebut.

    “Kalau kerupuk kulit sudah dikenal dan banyak juga yang pesan. Karena memang tidak pakai bahan pengawet, jadi masyarakat juga percaya dengan kerupuk kulit di sini,” ujar Lurah Pager Agung, Hamimi.

    Ia menjelaskan, selain kerupuk kulit dan kerajinan anyaman bambu, ada juga kacang sangrai yang diproduksi di Pager Agung. Meski bahan baku kacang dibeli dari luar daerah, tetapi untuk pengolahan dan pemasaran dilakukan oleh warga Pager Agung.

    “Dipasarkan ke pasar Kalodran, pasar Ciruas dan biasanya pesanan juga,” tuturnya.

    Hamimi mengaku jika sebagian warganya berprofesi sebagai pedagang dan petani. Sebagian lainnya merupakan buruh dan pegawai, mengingat wilayah Pager Agung dekat dengan daerah industri dan sedikit banyaknya memiliki pesawahan yang dialiri air irigasi.

    “Karena memang Kelurahan Pager Agung ini bisa disebut strategis, pertama dekat dengan daerah industri Serang timur kemudian ada lahan sawah yang juga dialiri air irigasi, sehingga hasil tanamnya bukan padi saja, ada timun, kacang, dan sayuran atau tumbuhan palawija lainnya,” jelas Hamimi.

    Ia mengatakan, tumbuhan palawija juga dijual di pasar pasar terdekat. Dengan begitu, perekonomian masyarakat terus berputar.

    “Bersyukurnya memang karena di Pager Agung ini dekat dengan Pasar, jadi untuk menjual hasil kerajinan, hasil tanam palawija, tidak perlu jauh-jauh,” tuturnya.

    Selain potensi ekonomi daerah yang berlimpah, di Kelurahan ini pun memiliki ciri khas budaya yaitu pencak silat. Dimana anak-anak dan remaja di 3 kampung di Pager Agung, fokus menekuni pencak silat yang yang juga dilombakan antar Kelurahan.

    “Ada di sini pencak silat pagar Agung, biasanya ditampilkan di setiap event-event baik di tingkat kelurahan, kecamatan, Kota Serang, dan di luar daerah,” ungkapnya.

    Meskipun belum pernah mengikuti perlombaan pencak silat, namun warganya tetap fokus berlatih dan menurunkan ilmu pencak silat ke generasi selanjutnya. Ada juga marawis yang kini tengah vakum, karena belum ada regenarasi.

    “Harapannya kami dapat berkolaborasi dengan dinas terkait dalam hal ini terkait dengan marawis agar bisa dihidupkan lagi. Karena sumber daya sebelumnya sudah dengan kesibukannya masing-masing seperti bekerja dan lain-lain,” terangnya.

    Begitupun dengan potensi ekonomi daerah, Hamimi mengaku ingin menggelar pelatihan kreasi anyaman bambu titik sehingga hasil kerajinan anyaman bambu yang saat ini masih tergolong itu-itu saja, akan ada produk lainnya ataupun kreasi cepon agar lebih menarik lagi.

    “Karena menurut saya, kreasi anyaman bambu ini masih bisa dikembangkan. Sehingga, untuk memunculkan kreasi tersebut dibutuhkan pelatihan khusus dengan memanggil pelatih atau trainer yang mumpuni di bidangnya,” jelasnya.

    Pihaknya terus mendukung setiap aktivitas positif yang dilaksanakan oleh masyarakat. Iya juga akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Diskoperindag, Dinas pertanian, dan Dispora.

    “Masyarakat butuh dibimbing untuk terus maju, dan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki,” katanya.

    Disamping itu, banyak yang ingin pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Kelurahan. Namun, saat ini terkendala dengan anggaran yang belum mencukupi.

    “Harapannya ke depan, dari Pemkot Serang dapat memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dan potensi ekonomi di Pager Agung,” tandasnya. (MG-02)