BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kelurahan Banten Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Situs Sejarah

    Kelurahan Banten Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Situs Sejarah

    KASEMEN, BANPOS- situs sejarah yang dikenal hingga ke taraf internasional, Kelurahan Banten optimis menggali potensi dari sektor budaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Seperti diketahui bahwa Pemkot Serang dengan visi misinya yaitu menjadikan Kota Serang menjadi kota yang berpendidikan, dengan potensi pada perdagangan, jasa, pertanian dan juga budaya.

    “Pemerintah kelurahan Banten adalah bagian dari pelaksana Pemkot serang, yang tentunya mengacu kepada visi misi Pemkot,” ungkap Lurah Banten, Hizbullah.
    Kelurahan Banten memiliki batasan luas 899 hektar. Dimana 275 hektar adalah empang dan rawa, hampir 50 persen wilayah. Kemudian dengan batas sebelah barat desa Pamengkang, sebelah utara Sawahluhur, timur kelurahan Margaluyu dan selatan Kasunyatan.

    “Kami mencoba untuk menggali potensi apa yang bisa diberdayakan, dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan di wilayah Banten,” katanya.
    Ia menjelaskan, ada satu hal yang mungkin bisa dikembangkan dalam hal ini, yaitu situs Banten Lama. Bagian daripada situs yang bukan hanya regional, tapi juga internasional.

    “Para peziarah banyak dari luar yang datang ke Banten. Oleh karena itu, saya memiliki aspirasi bahwa ini satu potensi yang harus dikembangkan demi kemakmuran warga kami, dengan banyaknya para pengunjung ziarah, diharapkan mampu membuat kekuatan ekonomi warga kami bisa terbantu,” jelasnya.

    Dalam menangani pandemi Covid-19, pihaknya gencar melakukan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga ke tingkat RT. Hal itu berdasarkan instruksi Gubernur nomor 1 tentang perpanjangan PPKM skala mikro, dengan mengoptimalkan posko-posko yang ada di wilayah-wilayah desa atau kelurahan sampai ke tingkat RW dan RT.

    “Dirujuk oleh Walikota Serang, dengan insturuksi Walikota nomor 1 tahun 2021 tentang pengendalian Covid-19. Atas dasar dua hal itu, maka dengan adanya kasus yang saat ini melonjak, tentunya kami akan dengan segera mungkin melaksanakan perintah itu dengan mengundang para Muspika, dengan para RW dan RT,” tuturnya.

    Pihaknya langsung mengadakan sosialisasi PPKM, dan sosialisasi bahawa virus asal negara tirai bambu itu. Hizbullah mengaku, dalam sosialisasinya itu mendatangkan narasumber dari dokter di Pemkot, serta melibatkan kader Posyandu yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

    Tak hanya itu, ia juga mengantisipasi para tokoh agama dan aparatur kelurahan hingga RT, ketika nanti di wilayahnya ada yang terdampak Covid-19, sekiranya dapat memberikan fasilitas keamanan di tingkat warga.

    “Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan terkait penanganan Covid-19 ini yaitu diantaranya sinergisitas dan koordinasi. Itupun terpecah kembali, sampai pembentukan posko PPKM di tingkat RT dan RW dan dibentuk tim satgas masing-masing,” tandasnya. (MG-02)

  • Semua Ada di Masjid Priyayi, Kelurahannya Terus Menggali Potensi

    Semua Ada di Masjid Priyayi, Kelurahannya Terus Menggali Potensi

    KASEMEN, BANPOS- Kelurahan Masjid Priyayi terletak di Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan luas wilayah 248,22 hektar, terbagi 50% lahan pertanian, 30% pemukiman, dan 20% lahan kosong atau tegalan. Dengan jumlah penduduk 8772 jiwa, sebagian besar mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan wirausaha las listrik dan aki.

    Terkait asal usul penamaan Masjid Priyayi dahulunya merupakan tempat perkumpulan ulama dan kiyai. Bahkan dahulu wilayah Masjid Priyayi dikelilingi perbatasan wilayah yang memiliki sejarahnya masing-masing. Diantaranya Kampung Sukawali konon dahulu tempatnya para wali, Kampung Kidemanagan dahulunya tempat perkumpulan para pemimpin wilayah, dan Kampung Suci di Terumbu yang konon merupakan batas suci wilayah tersebut.

    Lurah Masjid Priyayi Neneng Titin Kurnia mengatakan, dengan wilayah pertanian yang luas pihaknya terus bersinergi dengan Dinas PUPR Kota Serang dalam pelaksanaan pembangunan dan perawatan rigasi hingga saat ini agar kuantitas dan kualitas hasil pertanian bisa meningkat.

    “Alhamdulillah setiap mengajukan bantuan untuk perawatan seperti pengerukan tanah di saluran irigasi pertanian yang mengalami pendangkalan, direspon dengan baik oleh Dinas PUPR Kota Serang,” imbuhnya.

    Selain itu, industri rumah tangga yang dikelola warga Masjid Priyayi memproduksi oleh-oleh khas Kota Serang diantaranya kue satu, gipang dan kue sagon yang ada di Kampung Pagelaran Cilik.

    “Makanan ringan khas Kota Serang ini sudah dikenal hingga mancanegara,” ucapnya.

    Dalam bidang kesehatan, tahun lalu Kelurahan Masjid Priyayi mendapatkan bantuan dari program pemerintah yaitu Islamic Relief yang menangani stunting. Dengan bantuan tersebut Kelurahan Masjid Priyayi bersinergi dengan bidan, puskesmas, dan kader posyandu melakukan upaya pembinaan mengatasi stunting.

    “Alhamdulillah tahun ini masalah stunting atau gizi buruk hanya satu anak dan terus berupaya memperbaiki gizi anak tersebut dan mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.

    Bukan hanya itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibantu oleh kader-kader PKH yaitu sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu dengan harapan pemerataan kesejahteraan di wilayah Masjid Priyayi.

    Menurutnya, realisasi pembangunan sarpras dari tahun 2019 hingga 2021menggunakan anggaran dari Dinas PUPR Kota Serang diantaranya; paving blok jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembuatan sanimas, pengecoran jalan, perbaikan jembatan di Magelaran Cilik, dan pembangunan jalan penghubung Kelurahan Masjid Priyayi dan Kelurahan Sukawarna bekerjasama dengan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). (MG-02)

  • Resmikan Gerai JCO di CCM, Helldy Minta Utamakan Pekerja Pribumi

    Resmikan Gerai JCO di CCM, Helldy Minta Utamakan Pekerja Pribumi

    CILEGON, BANPOS– PT JCO Donuts & Coffee mengembangkan ekspansi bisnisnya dengan menambah gerainya yang ke 316 di Cilegon Center Mall (CCM), Jumat (18/6).

    Peresmian tersebut dihadiri, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, General Manager CCM Muljono Hartono, serta Board of Direktor J.CO Indonesia, Charlie Ernawan dan Kabid Pajak pada BPKAD Hadi Permana.

    Board of Direktor J.CO Indonesia Charlie Ernawan mengatakan, saat ini perusahaan milik Johnny Andrean Group itu telah memiliki 316 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kata dia untuk di Kota Baja, J.CO telah memiliki dua cabang yang pertama di Mall Transmart dan yang kedua di CCM yang baru diresmikan hari ini.

    “Untuk di Cilegon ini merupakan cabang kedua kami. Dan saat ini kami (J.CO-red) sudah memiliki outlet 316 yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Charlie dalam sambutannya saat membuka gerai J.CO di CCM, Jumat (18/6).

    Lebih lanjut, anak dari Johnny Andrean ini mengatakan, selain menjual donat, J.CO juga menawarkan pilihan minuman kopi dari biji kopi terbaik serta aneka kopi nusantara.

    “Jadi kami tidak hanya menjual donat saja di outlet ini. Tapi kami juga menawarkan kopi terbaik dan aneka kopi nusantara,” tuturnya.

    Dikatakan Charlie, gerai J.CO di CCM merupakan yang ke-316 di Indonesia, serta menegaskan jika J.CO adalah perusahaan milik anak bangsa, bukan perusahaan dari luar negeri.

    “J.CO adalah asli karya anak bangsa. Selain berada di Indonesia, outlet J.CO juga berada di Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain,” pungkasnya.

    Charlie memastikan bahwa semua pekerja yang bekerja di outlet J.CO CCM merupakan warga Kota Cilegon.

    “Keberadaan kami pun dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon,” tutupnya.

    Ditempat yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian, mengucapkan terima kasih atas hadirnya outlet kedua J.CO di Cilegon.

    Kata dia, dengan hadirnya J.CO ini tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan pajak yang saat ini tengah di kejar oleh Pemkot Cilegon.

    “Tentunya ini angin segar bagi Pemkot Cilegon untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

    Politisi Partai Beringin Karya ini meminta kepada manajemen J.CO agar para pekerjanya mengutamakan penduduk Kota Cilegon.

    “Mudah-mudahan bisa berkembang terus. Saya berpesan untuk menggunakan atau melatih orang-orang Cilegon, intinya masyarakat Kota Cilegon harus jauh lebih sejahtera,” tandasnya. (LUK)

  • Sempat Tak Diizinkan Masuk, DLHK Pemprov dan Tim Swasta Lakukan Uji Emisi Baku Mutu di Lingkungan PT Cemindo

    Sempat Tak Diizinkan Masuk, DLHK Pemprov dan Tim Swasta Lakukan Uji Emisi Baku Mutu di Lingkungan PT Cemindo

    BAYAH, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten bekerjasama dengan tim swasta melakukan penelitian kadar emisi baku mutu udara dan cek kebisingan di sekitar pemukiman warga terdampak lingkungan perusahaan PT Cemindo Gemilang (CG) di Bayah.

    Disebutkan, giat yang dilakukan DLHK dan swasta tersebut sudah berjalan tiga hari, sejak Rabu (16/06) hingga Jumat (18/06).

    Namun ada yang aneh, saat tim peneliti berada di sekitar perusahaan, diduga mesin conpeyor dan mesin produksi tidak terdengar bising, diduga ada unsur kesengajaan agar tak ditemukan dampak debu dari aktivitas perusahaan pabrik semen tersebut.

    Ketua tim peneliti, Nandang mengatakan pihaknya bekerja sama dengan DLHK Pemprov Banten melakukan training dan penelitian kadar baku mutu udara/ uji emisi udara, termasuk mengukur batas kebisingan giat aktivitas perusahaan di pemukiman penduduk. Menurutnya, bukan cuma hanya itu pihak peneliti juga memasang alat untuk uji emisi udara di area pemukiman, perusahaan dan dermaga.

    “Hal ini dilakukan untuk memastikan kadar udara atau baku mutu udara di wilayah pabrik semen itu. Apakah masih sesuai normal atau tidak dan di lingkungan masyarakat. Kami dan DLHK Provinsi Banten mendapat permintaan dari pihak luar untuk melakukan kajian dan penelitian terkait baku mutu udara dan kebisingan di perusahaan PT Cemindo Gemilang,” ujarnya.

    Diungkapkan Nandang, saat tim mau masuk ke kawasan pabrik semen itu belum bisa diizinkan. Setelah beberapa lama, tim baru bisa dibolehkan masuk setelah proses permeriksaan dan safety induction, cek dokumen swab personal training, lalu pengujian oleh dokter dari pihak PT CG.

    “Kami baru bisa melakukan proses pengujian itu juga cuma 1 jam. Saya juga tadi bersama warga ke Desa Darmasari dan didampingi pihak wartawan meminta ijin untuk pasang pengukur debu di pemukiman warga selama 24 jam, dan juga melakukan pengetesan kebisingan. Insha Allah dalam waktu 14 masa hari kerja, kita kan ketahui hasilnya,” ungkap Nandang, Jumat (18/6).

    Dijelaskannya, jika di lihat dari vidio laporan warga memang terlihat nyata pencemaran polusinya, “Data awal yang saya lihat video hasil laporan warga memang terlihat nyata polusi tersebut, tapi saya belum bisa menyimpulkan hasilnya, sebab kita harus proses uji laboratorium dulu,” terangnya.

    Dikatakan Nandang, sebenarnya pihak perusahaan CG sudah melaporkan terkait data hasil dari pemeriksaan baku mutu emisi udara mereka itu, namun ada yang dirasa ada yang janggal,

    “Sehingga kita diminta pihak tertentu dan DLHK Provinsi Banten untuk melakukan pengujian lagi. Kalau sebelumnya pastinya ada beberapa laboratorium juga sebagai kompetitor yang masuk melakukan pemantauan, tapi pastinya kami kurang mengetahui pasti bahan yang dikaji mereka di labnya itu apa saja,” katanya.

    “Kalau mau menindak lanjuti kegiatan pemantauan rutin bisa konfirmasi atau menindak-lanjuti ke pihak DLH Lebak saja, untuk meminta informasi kegiatan pemantauan rutin mereka,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, kata dia, pihaknya juga menyarankan untuk membangun diskusi dengan kecamatan dan desa, agar bisa sinergis menjaga lingkungan bersama pihak perusahaan.

    “Saran saya kemarin atas kehadiran pak Hasan, baiknya ajak masyarakat untuk sharing diskusi dengan pihak desa dan kecamatan, terkait keluhan dan keinginan masyarakat yang ngin turut terlibat dalam menjaga dan mengelola lingkungan, tentunya bersama pihak PT Cemindo juga.”harapnya.

    Sementara Suparno, warga kampung Cibayawak Desa Darmasari membenarkan perihal suara gemuruh dan bising dari mesin produksi dan conveyor, namun saat ada pemeriksaan dari tim DLHK Provinsi dan swasta justru gemuruh tidak ada, ini diduga saat itu sengaja prodyksi di setop dulu.

    “Saya ga bisa mengandai-andai, yang jelas warga yang lain pun sama menyaksikan, selama 3 hari ini suara gemuruh itu jadi mengecil, terutama saat ada tim turun untuk menguji,” tuturnya.(WDO)

  • DKP Banten Kembangkan Perikanan Tangkap dan Budidaya Hasil Laut

    DKP Banten Kembangkan Perikanan Tangkap dan Budidaya Hasil Laut

    VISI Provinsi Banten pada era Gubernur H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022, yaitu Banten Yang Maju, mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Banten sebagai berikut :

    1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
    2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
    3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
    4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
    5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

    Untuk mencapai misi kelima, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya hasil dari perairan di Banten dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Apalagi, potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, mayoritas adalah daerah perairan. Bahkan menyebabkan potensi sektor kelautan dan perikanan sangatlah tinggi.

    Berdasarkan data dari DKP Banten, dari wilayah administrasi di 8 Kabupaten atau Kota terdapat 6 pesisir pantai. Dengan luas wilayah 20.797,14 Kilometer (KM), daratan seluas 9.662,92 Kilometer (KM) presentasi 46 persen, luas perairan 11.486,22 KM dan presentasi 54 persen. Panjang garis pantai 896,62 KM dengan jumlah pulau sebanyak 81, dan pulau-pulau kecil terluar sebanyak 3 pulau yaitu, Pulau Deli, Karangpabayang, Gubakolak.

    Kemudian dari 155 Kecamatan terdapat 37 Kecamatan yang memiliki pesisir pantai. Sedangkan dari 1.552 Desa atau Kelurahan sebanyak 8,57 persen dengan jumlah 133 Desa berada di pesisir pantai.

    Dari 8 Kabupaten dan Kota di Provibsi Banten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak menghasilkan ikan tangkap. Hal ini disebabkan, dua daerah tersebut letak geografis jauh dari pesisir pantai. Tapi dua daerah ini (Kota Tangerang dan Kota Tangsel) terdapat dalam produksi budidaya perikanan.

    Berikut data perikanan tangkap di 8 Kabupaten dan Kota di Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang sebanyak 200.973,00 Ton, Lebak 9.441,00 Ton, Tangerang 20.313,00 Ton, Serang 7.461,00 Ton, Kota Tangerang tidak ada, Kota Cilegon 5.313,00 Ton, Kota Serang 5.132,00 Ton serta Kota Tangsel tidak ada.

    Sedangkan produksi budidaya perikanan, Kabupaten Pandeglang 8.629,57 Ton, Lebak 1.891,54 Ton, Tangerang 10.010.33 Ton, Serang 39.183,52 Ton, Kota Tangerang 31.886 Ton, Kota Cilegon 9.587 Ton, Kota Serang 1.227,86 Ton dan Kota Tangsel 17.044,00 Ton.

    Komuditas unggulan dari budidaya laut seperti RL Contonii, Bawal Bintang, Kerapu. Sedangkan budidaya air tawar, ikan mas, lele, nila. Untuk budidaya payau, udang vaname, udang windu, bandeng, serta RL Gracilaria,” jelasnya. Dalam kelola hasil perikanan juga terdapat Rumah Tangga Perikanan (RTP), dengan jumlah 9.235 jumlah seluruh RTP di Banten dan terbagi menjadi dua. Perairan umun 559 RTP dan Perikanan Laut berjumlah 8.676 RTP.

    Nilai investasi dari Hulu dan Hilir sektor Kelautan dan Perikanan sangatlah menjanjikan. Bahkan menurut catatan pada tahun sebelumnya di 2017-2019 Nilai Investasi Budidaya Ikan sebesar RP. 33.680.000.000,-, Nilai Investasi UPI Skala Besar dan Menengah Rp. 172.360.000.000,-, Nilai Investasi Penangkapan Ikan Rp. 81.865.000.000. Jika di total, masih kata Wahidin Halim, dari investasi sektor Kelautan dan perikanan bisa mencapai RP. 287.905.000.000,- Investasi ini, biasanya memakai olahan hasil perikanan Banten menjadi Bakso Ikan, Kaki Naga Udang, Sate Bandeng, Otak-otak, Abon Ikan, dan Olahan Rajungan.

    Diketahui, menurut data 2020 dari DKP Banten, Produksi Perikanan Tangkap di setiap Kabupaten maupun Kota meraup nilai yang lumayan menguntungkan. Yaitu : Kabupaten Pandeglang Rp103.290.276.312,00, Kabupaten Lebak Rp129.821.095.500,00, Kabupaten Tengerang Rp12.469.910.000,00, Kabupaten Serang Rp590.583.000.200,00, Kota Cilegon Rp5.563.007.900,00, Kota Serang Rp195.572.681.723,00

    Sedangkan untuk Produksi Perikanan Budidaya yaitu Kabupaten Pandeglang Rp56.349.000.800,00, Kabupaten Lebak Rp193.690.813.886,00 Kabupaten Tangerang Rp669.241.859.066,00, Kabupaten Serang Rp528.869.383.504,00, Kota Tangerang Rp68.560.989.607,00, RpKota Cilegon, Rp669.241.859.066,00, Kota Serang Rp193.690.813.886,00, Kota Tangsel Rp669.241.859.066,00.

    Sementara untuk tingkat kesejahteraan masyyarakat, berdasarkan penelitian Hanif Wafi dan Yonvitner, Gatot Yulianto dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor yang mengadakan penelitian pada nelayan Selat Sunda tahun 2019 lalu, Tingkat kesejahteraan nelayan di Selat Sunda yang ditentukan berdasarkan 10 indikator kesejahteraan rakyat BPS 2015 didapatkan bahwa sebanyak 56,67 persen nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan 43,33 persen lainnya memiliki tingkat kesejahteraan sedang.

    Kesejahteraan yang tinggi dan sedang dibedakan oleh tingkat pendapatan dan pendidikan kepala rumah tangga, serta fasilitas rumah tangga (Cahyadinata et al. 2019). Menurut Lein (2018), biaya produksi, teknologi, harga jual, dan hasil perikanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, maupun spiritual agar dapat hidup layak dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nelayan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi merupakan nelayan yang memiliki tingkat pendapatan dan pengeluaran tinggi.

    Analisis tingkat kesejahteraan nelayan yang digunakan yaitu dengan menggunakan 10 indikator kesejahteraan rakyat menurut Badan Pusat Statistik (2015) yang dimodifikasi. Indikator-indikator tingkat kesejahteraan nelayan adalah pendapatan rumah tangga (Rp/bulan); Konsumsi/Pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan); Keadaan tempat tinggal; Fasilitas tempat tinggal; Kesehatan anggota rumah tangga; Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis; Pendidikan keluarga; Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi; Rasa aman dari gangguan kejahatan; Akses sosial dan lain-lain. (Adv Biro Adpim Setda Provinsi Banten)

  • Satbinmas dan Polsek Petir Bantu Keluarga Rumah Roboh

    Satbinmas dan Polsek Petir Bantu Keluarga Rumah Roboh

    SERANG, BANPOS – Rasa kebersamaan dan saling berbagi terus dilakukan personil Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbibmas) Polres Serang kepada masyarakat.

    Dipimpin langsung Kasatbinmas AKP Bhakti Yasa Saputri bersama Kapolsek Petir AKP M Nurdin melakukan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada Aminudin (51) korban rumah roboh di Kampung Kubang, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Selasa (15/6/2021).

    Rumah semi permanen yang dibangun material berbahan bambu ini roboh setelah tertimpa pohon bambu yang terseret pohon kacapi yang tumbang akibat terpaan angin kencang pada Sabtu (12/6) malam kemarin. Dalam musibah bencana alam ini, Aminudin bersama isteri dan 4 anak selamat.

    AKP Bhakti Yasa Saputri mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari silaturahmi Polres Serang kepada masyarakat. Lebih lanjut, AKP Bhakti YS menambahkan, kegiatan ini juga bentuk kepedulian serta kedekatan Polri kepada masyarakat.

    “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Polres Serang melalui Satbinmas mampu menjadi pengayom masyarakat. Juga menjalin keharmonisan antara anggota polisi dengan elemen masyarakat semakin terjalin erat. Karena kami tahu, tugas kepolisian selama ini selalu berhubungan erat dengan masyarakat,” ujar Kasatbinmas.

    Menurut Kasatbinmas, sejauh ini korban bencana alam ini sudah mendapat bantuan dari pihak desa. Meski demikian, AKP Bhakti berharap kondisi rumah yang roboh ini bisa dijadikan sasaran prioritas pemerintah daerah dalam program bedah rumah rutilahu agar Aminudin dan keluarganya bisa tinggal di rumah yang lebih layak.

    “Harapan kami, rumah bapa Aminudin ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk dimasukan dalam program bedah rumah rutilahu agar dapat tinggal dengan layak,” ujarnya.

    Sementara itu, Aminudin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih telah dikunjungi serta diberi bantuan bahan makanan oleh personil Satbinmas Polres Serang. Ia pun mengungkapkan bantuan ini tentunya sangat bermanfaat membantu untuk kebutuhan dapurnya.

    “Bingkisan ini sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan pahala yang besar,” ungkap bapak 4 anak ini. (MUF)

  • Sering Terjadi Kecelakaan, Satlantas Cat Jalan Rusak dan Minta Instansi Terkait Segera Perbaiki

    Sering Terjadi Kecelakaan, Satlantas Cat Jalan Rusak dan Minta Instansi Terkait Segera Perbaiki

    SERANG, BANPOS– Warga Kampung Sentul Lio, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang tepatnya di depan PT Lung Cheong Jl Raya Serang Km 90 menyebutkan kerap melihat kecelakaan lalu lintas, utamanya kendaraan roda dua yang diakibatkan jalan rusak dan aspal jalan bergelombang.

    Menghindari bertambahnya korban kecelakaan di jalan nasional tersebut, personil Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serang melakukan pengecetan jalan-jalan berlubang serta aspal yang bergelombang.

    Marka yang dibuat di jalan rusak dan bergelombang tersebut dimaksudkan sebagai pengingat bagi pengguna jalan, utamanya pengendara roda dua agar mengurangi kecepatan atau menghindari jalan rusak.

    “Kegiatan pengecatan di jalan rusak dan bergelombang ini untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan,” ungkap Kasatlantas AKP Fiat Ari Suhada kepada awak media, Senin (14/6/2021).

    Untuk menghindari korban kecelakaan lalu lintas lebih banyak lagi, Kasatlantas meminta kepada instansi terkait untuk segera memperbaiki jalan rusak dan bergelombang. Menurut AKP Fiat Ari jalan rusak dan bergelombang sepanjang sekitar 500 meter kerap mengakibatkan kecelakaan, khususnya kendaraan roda.

    “Jalan rusak dan bergelombang ini kerap mengakibatkan lakalantas, terlebih di waktu hujan karena kontur jalan rusak tidak terlihat. Agar tidak menambah korban, saya minta kepada instansi terkait, khususnya Balai Besar pengelola jalan untuk segera memperbaiki,” kata Kasatlantas.

    Berdasar pantauan, gelombang yang ada pada jalan tersebut mencapai tinggi 10 – 15 cm, hal itu terlihat pada lajur arah Serang menuju Tangerang sepangjang sekitar 500 meter. Akibat jalan bergelombang tersebut sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di dominasi kendaraan bermotor roda dua.

    Menurut keterangan salah satu juru parkir didepan PT Lung Cheong, Masri mengatakan ditempat tersebut sudah banyak terjadi kecelakaan lalu-lintas dan banyak memakan korban.

    “Setiap hari selalu ada kecelakaan Pak, terutama sepeda motor, apalagi kalau malam hari, saya kan seharian jaga disini. Kalau tidak segera diperbaiki, korban lakalantas akan terus bertambah,” kata Masri. (MUF)

  • Akhir Tahun 2021, Kondisi Jalan Kewenangan Pemprov Banten Ditarget 100% Mantap

    Akhir Tahun 2021, Kondisi Jalan Kewenangan Pemprov Banten Ditarget 100% Mantap

    Salah satu terget pembangunan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy adalah jalan mantap pada akhir masa jabatannya. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022. Dalam RPJMD 2017-2022 disebutkan Visi Provinsi Banten adalah Banten Yang Maju, mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Banten sebagai berikut :

    1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
    2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
    3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
    4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
    5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

    Dalam mewujudkan misi kedua, yaitu membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy (WH – Andika), untuk segera menyelesaikannya. WH-Andika pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jalan Bagus, Ekonomi Mulus.

    Pada akhir tahun 2020 pemerintahannya, Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur H. Andika Hazrumy nyaris merampungkan targetnya. Kondisi infrastruktur jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebanyak 93,982% kondisinya mantap alias baik. Artinya, hanya menyisakan sebanyak 6,018% yang berada dalam kondisi rusak. Inilah daftar kondisi ruas jalan yang merupakan kewenangan Pemprov Banten :

    Rincian 1 Kondisi Jalan Pemprov
    Rincian 2 Kondisi Jalan Pemprov
    Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten

    Pada akhir tahun 2021, kondisi infrastruktur jalan kewenangan Pemprov Banten ditargetkan 100% baik alias mantap (Adv-Biro Adpim Setda Provinsi Banten).

  • Kelurahan Cigoong Hadirkan Dapur Gizi

    Kelurahan Cigoong Hadirkan Dapur Gizi

    WALANTAKA, BANPOS- merupakan aset berharga yang harus diperhatikan secara penuh tumbuh kembangnya. Anak-anak di Kelurahan Cigoong, kecamatan Walantaka, kota Serang, berkesempatan mendapatkan perhatian gizi dari program dapur gizi melalui Puskesmas Walantaka.

    Lurah Cigoong, Retno Damayanti, mengungkapkan bahwa sebanyak 20 bayi lima tahun (balita) di Kelurahannya mendapatkan asupan makanan khusus dengan timbangan gizi yang disediakan oleh kader Posyandu setiap harinya. Setiap minggunya, para balita tersebut dikontrol langsung oleh tenaga ahli gizi Puskesmas.

    “Setiap hari diberikan asupan tambahan makan yang terukur. Jadi para kader yang memasak, dan mereka juga yang mengantar ke setiap rumah balita yang menerima program dapur gizi ini,” ujarnya.

    Ia mengaku bahwa beberapa balita di kelurahan Cigoong memang meengalami gizi kurang. Akan tetapi ia menegaskan bahwa hal itu tidak sama dengan kurang gizi, sehingga dengan program yang digagas oleh ketua PKK Kota Serang yaitu istri dari Walikota Serang, ia pun mengajukan para balita yang dianggap gizi kurang.

    “Berbeda ya gizi kurang dan kurang gizi. Sebetulnya gizi mereka cukup, namun diberikan tambahan makanan yang sudah terukur gizinya, sehingga anak-anak kita mendapatkan gizi yang seimbang,” tuturnya.

    Retno berharap program dapur gizi ini terus berjalan dan semakin meningkat. Agar anak-anak di Kelurahannya mendapatkan gizi yang seimbang, mengingat anak merupakan penerus bangsa yang harus benar-benar mendapatkan perhatian sejak dini, baik pertumbuhannya dan pendidikannya.

    “Anak ini aset berharga. Harus dipenuhi kebutuhan utamanya sejak dini, di masa emas ini, mereka perlu gizi seimbang agar tumbuhkembang dengan seperti yang kita harapkan,” katanya.

    Dapur gizi dikelola oleh para kader Posyandu, menunjukkan bahwa giat gotong royong di kelurahan Cigoong masih kental. Begitu juga dengan gotong royong di tingkat RT.

    “Alhamdulillah di sini masyarakatnya masih terjarga gotong royongnya, meskipun dari kami (kelurhaan) tidak menetapkan jadwal gotong royong, tetapi masyarakat rutin tanpa diminta,” ungkapnya. (bagian awal)(ADV)

  • Ada Dugaan Pemotongan BST Desa di Baksel

    Ada Dugaan Pemotongan BST Desa di Baksel

    BAKSEL, BANPOS – Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid di Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, diduga ada tidak penuh diterima oleh 501 keluarga penerima manfaat (KPM) karena diduga dipotong secara belah semangka.

    Isu adanya dugaan penyunatan belah semangka dana BST oleh oknum di Desa Neglasari ini dengan dalih hasil kesepakatan musyawarah bersama warga, yakni disepakati BST tersebut dibelah semangka. Pihak politisi di Lebak menganggap, hal tersebut termasuk pelanggaran, akan tetapi Inspektorat Lebak menganggap ini dilematis bagi desa.

    Saat di hubungi, Kepala Cabang Kantor Pos Pembantu Kecamatan Cibeber, Juandi mengatakan bahwa proses pencairan BST di Desa Neglasari semuanya sudah dikoordinasikan dengan pihak desa.

    “Saya kurang tau persis, setahu saya semuanya sudah diatur oleh pihak desa,” terang Juandi kepada wartawan, Selasa (08/06).

    Dijelaskan Juandi, bahwa pencairan dana BST di Desa Neglasari sudah memasuki tahap ke 13. “Terkait barcode KPM, setelah pencairan semuanya di kumpulkan dulu di Desa Neglasari,” jelas Juandi.

    Menanggapi ini, anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah justru menganggap musyawarah itu hanya akal-akalan oknum di desa. “Jadi kalau saya lihat, datanya hampir 85 persen lebih warga desa di sana sebagai penerima BST, walau program sosialnya berbeda satu sama lain. Jadi kalau ada pemotongan dengan dalih untuk pemerataan atau mengedepankan azas keadilan, itu hanya akal-akalan oknum yang berperilaku koruptif,” tuding Musa.

    Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak ini, alasan yang selalu digunakan di hampir semua desa atau wilayah, pasti dengan dalih yang sama, yaitu azas pemerataan. “Ini memang modus atau pola koruptif program sosial, program bantuan langsung pada masyarakat, atau program bantuan hibah kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Terkait masalah ini pihaknya akan mendorong hingga ke penegakan hukum, “Untuk itu, saya mendesak Unit Tipikor Polres Lebak segera melakukan penyelidikan,” papar Musa.

    Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak, Nainggolan saat dimintai tanggapannya terkait ini oleh wartawan, pihaknya belum bisa bersikap karena mengaku belum survei ke lapangan.

    “Saya belum bisa komentar banyak soal ini pak. Karena belum lihat fakta lapangannya. Yang jelas, pemotongan tidak dibenarkan, akan tetapi melihat beberapa kasus yang juga terjadi di beberapa desa lainnya, saya melihat aparat desa berada dalam kondisi dilematis, ketika ada warga yang terdampak yang tidak masuk daftar penerima, sehingga biasanya aparat desa melakukan musyawarah yang melibatkan penerima dan stakeholder,” ujar Nainggolan.

    Menurut Nainggolan, itu tidak masalah selama itu diberikan kepada warga terdampak yang tidak terdaptar, asal jangan masuk kantong sendiri.

    “Jadi, selama potongan yang sudah disepkati 100 persen dibagikan kepada penerima yang tidak terdaftar (tapi benar-benar terdampak-red) dan tidak ada yang masuk ke kantong aparat sepeser pun serta bikin Dokumen Berita Acara musyawarahnya lengkap dan sah, aparat desa diminta untuk menghentikan dan membuat usulan baru,” paparnya.(WDO/PBN)