Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bentuk TP2DD, Pemkot Tangerang dan BI Banten Bersinergi

    Bentuk TP2DD, Pemkot Tangerang dan BI Banten Bersinergi

    SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti Keputusan Presiden No.3 tahun 2021, Pemerintah Kota Tangerang melalui penandatanganan keputusan Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, melakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Kamis (1/4/2021) kemarin.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom dengan dihadiri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, Kepala Sub Administrasi Keuangan Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Nicko Jefta, dan CEO Regional BJB Kantor Wilayah IV Edy Kurniawan Saputra. Kegiatan juga disaksikan oleh perwakilan pimpinan OPD Kota Tangerang.

    Diketahui, Kota Tangerang merupakan merupakan pemerintah daerah keempat yang melakukan pembentukan TP2DD di Provinsi Banten.

    Dikutip dari rilis yang diterima BANPOS.CO, Walikota Tangerang menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang telah memberikan masukan dalam pengembangan elektronifikasi Kota Tangerang sehingga masyarakat dimudahkan melalui digitalisasi keuangan daerah.

    “Agar seluruh anggota TP2DD dapat bahu-membahu dan bergotong-royong dalam rangka sosialisasi hingga implementasi ETPD,” ujar Walikota Tangerang.

    Beliau juga menyampaikan harapan agar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dapat terus mengawal agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan.

    Sementara itu, Erwin Soeriadimadja menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Walikota Tangerang yang telah melakukan pembentukan TP2DD dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sejak Keppres diterbitkan, yang dengan demikian menunjukkan kesiapan Kota Tangerang dalam mendorong pengembangan ETPD.

    TP2DD akan melaksanakan tugas berupa mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

    Selain itu Indeks Capaian Elektronifikasi (ICE) Kota Tangerang tercatat sebesar 3,92, sehingga memposisikan Kota Tangerang sebagai salah satu pemerintah daerah dengan nilai ICE tertinggi di Provinsi Banten.

    Nilai tersebut juga membawa Kota Tangerang ke posisi 25 besar dari 542 pemda di Indonesia. Melalui pembentukan TP2DD ini, diharapkan Sinergi antara semua pihak dapat lebih baik lagi untuk menjawab tantangan perkembangan digitalisasi dalam rangka mewujudkan integrasi Ekonomi dan Keuangan Digital khususnya di Kota Tangerang.

    “Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten siap bersinergi untuk mewujudkan setiap tahapan roadmap TP2DD sehingga digitalisasi Kota Tangerang dapat terdepan dan mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi daerah,” Kata Erwin. (RUL/RED)

  • Jalan di Puri Anggrek Serang Rusak Parah Mirip Kubangan Kerbau

    Jalan di Puri Anggrek Serang Rusak Parah Mirip Kubangan Kerbau

    SERANG, BANPOS- Warga Perumahan Puri Anggrek Serang, Kecamatan Walantaka, Kota Serang mengeluh akibat jalan rusak di perumahan tersebut. Kondisi jalan berlubang dan bergelombang hingga sedalam 60 sentimeter. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda empat dan roda dua kesulitan melintasi jalan.

    Kondisi makin parah ketika tersiram hujan. Kubangan air bercampur lumpur dengan diameter mencapai 3 meter semakin memperparah kondisi jalan. Tidak sedikir kendaraan roda dua terpeleset dan harus ekstra hati-hati melintas. Belum lagi kendaraan roda empat kerap kali tersangkut gelombang jalan yang cukup tinggi.

    “Sering kali kendaraan rebutan jalan antara motor dan mobil karena menghindari lubang jalan,” kata Winda warag Komplek Puri Anggrek Serang, Senin (29/3/2021).

    Sebelumnya warga meminta agar pihak pengembang memperbaiki jalan dengan cara betonisasi. Namun pihak PT Primayasa Banguntama selaku pengembang Purumahan Puri Anggrek Serang tidak menggubris permintaan warga.

    Sebelumnya, pihak pengembang telah melabur jalan dengan aspal. Kondisi tersebut tidak bertahan lama akibat kendaraan besar truk air mineral kerap keluar masuk komplek.

    Dikonfirmasi wartawan soal kewenangan jalan, pihak PT Primayasa Banguntama tidak membalas panggilan dan pesan singkat wartawan. Padahal, ponsel dan Whatssapp pihak pengembang dalam kondisi aktif. Pihak pengembang hanya mengirim foto piagam penghargaan dari Walikota Serang Syafrudin. (DZH)

  • Peringatan Isra Mi’raj, Kapolres Serang Ajak Anggota Wujudkan Polri Yang Presisi

    Peringatan Isra Mi’raj, Kapolres Serang Ajak Anggota Wujudkan Polri Yang Presisi

    SERANG, BANPOS – Personil Polres Serang menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1442 H/2021 M di Masjid As-Salam Mapolres Serang.

    Pada peringatan Isra’ Mi’raj tahun ini, Polres Serang mengusung tema “Dengan Hikmah Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Kita Tingkatkan Disiplin Beribadah dan Bekerja Guna Mewujudkan Polri Yang Presisi”.

    Sehubungan masih dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan peringatan Isra Mi’raj ini hanya diikuti 70 personil atau 1/3 dari kapasitas mesjid dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Diantara yang hadir, Kapolres Serang AKBP Mariyono, Wakapolres, para Kabag, Kasat dan KBO serta puluhan personil.

    Kegiatan Isra’ Mi’raj ini diawali dengan pembacaan Surat Yassin dan dilanjutkan ceramah agama oleh Ustad Maryadi, tokoh agama dari Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang serta dilanjutkan dengan bimbingan tata cara shalat.

    Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan, peringatan Isra Mi’raj merupakan momentum yang sangat baik bagi umat Islam, khususnya keluarga besar Polres Serang, sekaligus bertujuan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan bagi seluruh anggota Polres Serang kepada Allah SWT.

    “Mari kita aplikasikan hikmah dari Isra Mi’raj dengan niat ibadah kepada Allah SWT dan mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi’raj yaitu disiplin tepat waktu dalam beribadah serta bekerja guna mewujudkan Polri yang Presisi,” kata Kapolres.

    Dalam ceramahnya, Ustad Maryadi menyampaikan tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan isra mi’raj pada kesempatan hari ini, Disiplin merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati.

    “Ada beberapa contoh disiplin yaitu Disiplin waktu, beribadah, sikap dan menegakan peraturan. Oleh karena itu, disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sikap tersebut sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan,” tandasnya.

    Diakhir ceramahnya, Ustad Maryadi menyampaikan tata cara shalat, mulai dari sikap berdiri bagi yang mampu, mengucapkan niat dalam hati, mengucapkan takbirotul ihram (takbir pertama), membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, rukuk dan tumaninah, membaca iktidal setelah rukuk dan tumaninah hingga salam. (MUF)

  • Penertiban Pasar Kranggot Jangan Sampai Timbulkan Persoalan Baru

    Penertiban Pasar Kranggot Jangan Sampai Timbulkan Persoalan Baru

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj mengingatkan Pemkot Cilegon, jangan sampai ada persoalan baru dengan ditertibkannya para pedagang di Pasar Kranggot.

    Ia meminta Pemkot untuk menyiapkan tempat yang layak terlebih dahulu untuk para pedagang.

    “Banyak menampung aspirasi, artinya ini pasar tradisional saya tidak menentang (program Pemkot Cilegon) yah. Artinya jangan sampai ada yang teraniyaya, tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Isro saat sidak ke Pasar Kranggot, Jumat (26/3/2021).

    Politisi partai Golkar itu menilai walaupun saat ini sudah ditertibkan, namun kondisi pasar masih acak-acakan. Ia perihatin terhadap banyaknya aduan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

    “Harusnya tempatnya dulu disipakan, baru di relokasi, dirapihin, sementara ini juga acak-acakan jalan mah tetap aja sempit. Apalagi menghadapi puasa dengan kebutuhan (masyarakat) yang sangat tinggi. Jadi yuk kita sinergi dalam arti lebih mengedepankan jeritan masyarakat,” pungkasnya. (LUK)

  • APTISI Provinsi Banten Minta Maaf Soal Unpam

    APTISI Provinsi Banten Minta Maaf Soal Unpam

    SERANG, BANPOS – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Provinsi Banten, Abbas Sunarya, membantah bahwa dirinya menolak kehadiran Universitas Pamulang (Unpam) di Kota Serang. Ia juga membantah pernah mempertanyakan kualitas Unpam karena mematok biaya pendidikan murah.

    Hal tersebut disampaikan oleh Abbas Sunarya melalui video klarifikasi yang diterima BANPOS. Pada awal video, Abbas menyampaikan permohonan maaf kepada para alumni Unpam atas pemberitaan yang beredar.

    Permohonan maaf disampaikan Abbas karena alumni Fakultas Hukum Unpam berencana melaporkan Rektor Universitas Raharja tersebut ke Kepolisian, dengan tudingan merendahkan martabat Unpam.

    “Namun perlu saya jelaskan di sini, saya demi Allah tidak pernah mengatakan apa yang memang sekarang sedang berkembang dan didengar dan juga menjadi masalah di alumni,” ujarnya dalam video yang BANPOS terima pada Selasa (23/3).

    Abbas mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya merupakan salah satu upaya untuk membantu Unpam mendirikan kampus di Kota Serang. Dengan dihantamnya ia oleh berbagai isu yang berkembang, Abbas mengaku saat ini mulai kendor untuk memperjuangkan Unpam.

    Menurutnya, antara dirinya dengan Unpam memiliki satu ikatan emosional yang telah lama terjalin, baik dengan Ketua Yayasan, maupun dengan rektor Unpam terdahulu dan rektor Unpam yang baru. Saat ini, pihaknya sedang merajut kerja sama untuk kegiatan yang positif di Provinsi Banten.

    “Saya sangat mendukung seluruh juga yang saya dengar pada saat pertemuan dengan Walikota Serang, mendukung kehadiran Unpam juga institusi lainnya yang ingin membangun Banten, ingin berkontribusi pada dunia pendidikan. Tidak ada yang menolak,” tuturnya.

    Bahkan menurutnya, penggunaan nama Universitas Sutomo untuk kampus Unpam yang ada di Kota Serang, merupakan salah satu usulan dirinya agar dalam pendirian Unpam di Kota Serang tidak terganjal oleh masalah.

    “Karena sesuai dengan aturan, melewati provinsi nanti akan mengalami kesulitan dalam legalitas. Akhirnya dorongan untuk menjadi nama Sutomo pun sebagian besar dari saya. Mungkin kalau almarhum (rektor terdahulu) masih hidup, beliau yang akan membeberkan masalah ini. Tidak berkepanjangan seperti ini, bagaimana kontribusi saya terhadap Unpam,” terangnya.

    Abbas menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung siapa pun yang ingin berkontribusi untuk Provinsi Banten, khususnya di bidang pendidikan. Bahkan, ia mengatakan bahwa jangankan Rp150 ribu, jika ada yang bisa memberikan pendidikan tinggi gratis pun akan ia dukung. “Gratis pun saya senang sekali, bersyukur ada orang yang mau berbagi seperti pak Darsono,” ucapnya.

    Terkait dengan audiensi antara pihak APTISI dengan Walikota Serang, Abbas menuturkan bahwa bukan pihaknya yang mengajukan. Namun dirinya hanya diundang untuk melakukan audiensi dengan Walikota Serang melalui sambungan telepon.

    “Saat mendapatkan undangan hearing dengan Walikota, ingat loh ya, yang dijadwalkan oleh Walikota. Surat undangan pun saya tidak pernah menetapkan. Saya langsung di-Calling (telepon) untuk datang ke sana. Nah yang diundang itu ternyata bukan hanya pengurus APTISI saja, namun seluruh rektor dan pimpinan sekolah tinggi yang ada di Kota Serang,” katanya.

    Dalam audiensi tersebut, banyak dari rektor dan pimpinan yang menyampaikan keluhan dan rasa takut pada 5 tahun ke depan, jika Unpam hadir di Kota Serang dan menetapkan biaya yang cukup murah dibandingkan yang perguruan tinggi swasta (PTS) lainnya.

    “Ini justru saya sangat bertolak belakang yah. Saya juga minta izin ke pak Darsono, pak saya ini ikut gak? Kalau saya ikut, pasti saya ada resiko nih. Ramai seperti sekarang. Kalau saya tidak ikut, saya tidak dapat informasi apa yang menjadi keluhan mereka,” ungkapnya.

    Dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh PTS yang hadir dalam audiensi, Abbas menuturkan bahwa Walikota Serang, Syafrudin, menjadwalkan agar dilakukan pertemuan antara Unpam dengan PTS yang hadir. Ia pun mengaku telah membocorkan informasi tersebut kepada Unpam, agar dapat bersiap menghadapi berbagai hal yang akan dilontarkan pada pertemuan itu.

    “Ini sudah saya bocorkan oleh saya, agar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan serupa, pihak Unpam tidak kaget. Maka hari Sabtu tepatnya tanggal 20, kita mengadakan pertemuan terbatas. Saya, kepala lembaga LLDIKTI yaitu Profesor Umam, dan ketua APTISI pusat yaitu bapak Doktor Budi Jatmiko. Kami sudah klir tidak ada masalah, bahkan saya diminta mengawal,” jelasnya.

    Namun ia mengaku aneh, mengapa dirinya malah menjadi korban atas isu yang beredar di masyarakat. Seharusnya menurut Abbas, baik alumni maupun lainnya tetap mendukung apa yang dirinya lakukan demi membentengi pendirian Unpam di Kota Serang.

    Untuk diketahui, audiensi yang dilakukan oleh APTISI Provinsi Banten dinilai oleh banyak pihak sebagai manuver untuk menjegal kehadiran Unpam di Kota Serang. Banyak pihak yang mengecam audiensi yang dilakukan oleh APTISI tersebut.

    Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Muhammad Izqi Kahfi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh pihaknya, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Banten mengalami penurunan dalam 3 tahun ke belakang.

    Kahfi menuturkan, pihaknya memaklumi ketakutan dari para pemilik PTS di Provinsi Banten dengan kehadiran Unpam yang menawarkan biaya pendidikan murah. Namun ia menegaskan, jangan sampai hal tersebut malah membuat masyarakat kehilangan kesempatan mengakses pendidikan tinggi.(DZH/PBN)

  • Inu Aminudin Sebut Pengarsipan Yang Baik Mudahkan Koordinasi

    Inu Aminudin Sebut Pengarsipan Yang Baik Mudahkan Koordinasi

    KEGIATAN pengarsipan di Kota Serang perlu semakin ditingkatkan lagi. Hal itu agar akses informasi dan koordinasi antar instansi dapat lebih mudah dengan karena rapihnya pengarsipan.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Serang, Aminudin. Ia mengungkapkan bahwa Kota Serang saat ini memang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kearsipan.

    “Saat ini hanya terdapat 8 arsiparis dari sebanyak 33 OPD. Di samping itu, kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran aparatur akan pentingnya arsip dan pengelolaan kearsipan,” ujar Inu sapaan akrab Aminudin.

    Hal tersebut menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dapat mempengaruhi kinerja kearsipan, baik dari sisi implementasi maupun pengawasan kearsipan di Kota Serang.

    “Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah formasi arsiparis di Pemerintah Kota Serang. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan membuka kesempatan inpassing bagi pegawai, serta memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kearsipan,” tandasnya. (DZH)

  • Zainal Abidin Dorong Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah

    Zainal Abidin Dorong Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah

    PENATAUSAHAAN aset daerah oleh Pemkot Serang harus semakin ditingkatkan. Sebab hingga saat ini, masih banyak aset milik Pemkot Serang yang belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas. Terlebih, pelimpahan aset dari Kabupaten Serang masih terus berlanjut.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Zainal Abidin Machmud. Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan, hingga saat ini masih banyak aset Kota Serang, khususnya tanah dan bangunan, yang belum memiliki legalitas kepemilikan.

    “Saat ini masih banyak di beberapa titik di Kota Serang, aset tanah dan bangunan yang ternyata masih belum tersertifikasi. Ini harus segera dilakukan penataan oleh BPKAD selaku OPD yang berwenang,” ujarnya saat diwawancara.

    Selain itu, Pemkot Serang melalui BPKAD juga harus segera melakukan pemetaan lokasi aset-aset milik Kota Serang. Jangan sampai karena lemahnya pemetaan, aset-aset milik Pemkot Serang menjadi terbengkalai.

    “Itu harus segera diketahui oleh pemerintah kota. Kalau tidak nanti aset-aset ini tidak terurus atau terbengkalai. Bagaimana mau diurus kalau lokasinya saja tidak tahu,” terangnya.

    Menurut Zainal, hal itu sangat krusial untuk segera dilakukan. Karena dalam beberapa waktu ke depan, akan banyak pelimpahan aset dari Kabupaten Serang. Dengan demikian, Pemkot Serang tidak menumpuk ‘PR’ ke depannya. (DZH)

  • Yoppy Dorong Peningkatan Mitigasi Bencana di Kota Serang

    Yoppy Dorong Peningkatan Mitigasi Bencana di Kota Serang

    MITIGASI bencana di setiap kelurahan sangat penting untuk ditingkatkan. Hal itu agar dalam penanganan bencana, dapat lebih mudah dilakukan lantaran setiap kelurahan telah siap siaga menghadapi bencana.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Yoppy. Ia mengatakan, salah satu upaya peningkatan mitigasi bencana yakni dengan dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) yang dilakukan oleh BPBD Kota Serang.

    “Kami mengapresiasi dan menyambut baik dengan adanya KTB. Jadi kita tidak mengandalkan BPBD saja ketika ada permasalahan bencana. Kerjanya BPBD pun akan lebih fokus, karena setiap kelurahan sudah bisa menghadapi bencana seperti banjir, dengan mandiri,” ujarnya.

    Ia mengatakan, mitigasi bencana merupakan salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dicanangkan oleh Walikota Serang. Sehingga, program KTB sangat sejalan dengan prioritas tersebut.

    “Jadi program ini merupakan program yang berkelanjutan. Sampai saat ini kan baru 19 KTB yang terbentuk. Makanya kami sampaikan kepada BPBD, nanti kelurahan mana yang belum terbentuk, kami bisa putuskan di DPRD untuk menyiapkan anggarannya,” terang politisi NasDem itu.

    Ia pun berharap, dalam satu atau dua tahun ke depan seluruh kelurahan di Kota Serang dapat terbentuk KTB. Sehingga, mitigasi bencana di setiap kelurahan dapat benar-benar terealisasi dengan baik. (DZH)

  • Marta Mulya Ajak Masyarakat Jangan Malu Untuk Mengadu

    Marta Mulya Ajak Masyarakat Jangan Malu Untuk Mengadu

    MASYARAKAT diharapkan tidak perlu malu untuk mengadukan berbagai aspirasi mereka kepada para anggota dewan. Sebab, duduknya para anggota dewan di kursi DPRD Kota Serang merupakan amanah dari masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Marta Mulya. Politisi Partai Hanura tersebut mengatakan, sebagai anggota dewan, dirinya akan terus mengabdikan diri untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Tentunya kewajiban kami sebagai anggota DPRD Kota Serang adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Serang. Masing-masing dari kami pun memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang tentunya akan kami jalankan sebaik mungkin,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, apabila ada masyarakat yang merasa bahwa pelayanan publik di Kota Serang kurang baik, maka tidak perlu sungkan untuk disampaikan kepada dirinya selaku anggota Komisi I.

    “Karena pemerintahan merupakan ranah saya. Kalau pun ternyata masyarakat mengadukannya kepada anggota komisi lain, tentunya mereka pun akan meneruskan kepada komisi yang berkaitan,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat mempermudah para anggota dewan untuk menjalankan tugasnya. Karena masyarakat lah yang merasakan bagaimana kinerja pemerintahan, mulai dari pembangunan hingga pelayanan publik.

    “Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, maka kami mendapatkan informasi langsung dari mereka yang merasakan permasalahan. Itu meringankan tugas kami dalam melakukan pengawasan,” tandasnya. (DZH)

  • Tatu Sebut Permasalahan Sosial di Kabupaten Serang Dinilai Cukup Parah

    Tatu Sebut Permasalahan Sosial di Kabupaten Serang Dinilai Cukup Parah

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan bahwa persoalan sosial di Kabupaten Serang cukup parah. Sehingga pihaknya mengajak kerjasama Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga (PRK) MUI, Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin dalam penyelesaiannya.

    “Beliau (Ma’rifah) salah satu pengurus MUI pusat Komisi PRK, terkait persoalan yang ada di Kabupaten Serang ini saya mengajak bekerjasama. Karena terutama pesoalan sekarang persoalan sosial yang cukup parah di Kabupaten Serang, saya menitipkan pesan ke beliau untuk disampaikan ke jajaran pengurus MUI Pusat, untuk dibuat program bersama-sama antara pemerintah daerah dengan para alim ulama,” ujar Tatu, usai menerima kunjungan Siti Ma’rifah di Pendopo Bupati Serang, Selasa (23/3/2021).

    Tatu menyampaikan, berdasarkan penuturan Ma’rifah, dalam menyelesaikan masalah sosial ini harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat secara bersama-sama. Menurutnya, persoalan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak ini memiliki banyak faktor.

    “Faktor ekonomi ya, pasti. Faktor pendidikan agama juga pasti disana ambil peran, faktor sosial (juga),” katanya.

    Menurutnya, apabila semua komponen masyarakat di tingkat paling bawah, tingkat desa, RW, mereka membuat forum yang dalam arti bukan hanya seremonial forum, mereka menjadi kelompok sosial yang mencermati semua perilaku masyarakat disana. Jadi, apabila ada perilaku masyarakat yang menyimpang, tidak langsung berurusan hanya dengan dari sisi hukum.

    “Misalnya, sepertinya sanksi sosial akan lebih efektif untuk peprsoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat,” ucapnya.

    Tatu berharap banyak bila kerjasama yang kongkrit ini dilakukan dalam bentuk yang lebih terukur. Karena di Kabupaten Serang memiliki banyak ustadz dan ulama.

    “Karena saya sering menyampaikan kalau hanya dari Pemda, akan sulit persoalan sosial ini (terselesaikan). Karena jumlah kita terbatas, jumlah personil di Pemda (terbatas),” katanya.

    Tatu menyebut kasus kekerasan di Kabupaten Serang sangat mengkhawatirkan, dan ini tidak bisa dianggap enteng. Pihaknya harus kerja keras, dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

    “Apalagi persoalannya terhadap perempuan, terhadap anak. Berarti kan dunia pendidikan gimana, seperti agama gimana, peran-perannya ini harus evaluasi lagi kita bareng-bareng,” tandasnya.

    Turut hadir Bunda PAUD Provinsi Banten yang juga anggota DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, Kepala DKBP3A Kabupaten Serang Tarkul Wasyit, dan Ketua P2TP2A Kabupaten Serang Nurlinawati.
    Ketua Komisi PRK MUI, Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa dirinya ingin melakukan sinergitas di Kabupaten Serang tentang persoalan perempuan, kekerasan perempuan dan juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) perempuan. Kemudian juga soal stunting dan juga kekerasan terhadap rumah tangga, serta masalah kekerasan seksual.

    “Jadi masalah sosial agama dan juga berkaitan dengan ekonomi,” katanya.

    Selain Tatu, pihaknya juga berkunjung ke alim ulama di Banten untuk meminta dukungan terhadap program-program yang nanti akan dilaksanakan bersama, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, hingga tingkat kecamatan. Nantinya, dengan program-program tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan. (MUF)