BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Entaskan Stunting, Pemkot Serang Gelar Gemarikan

    Entaskan Stunting, Pemkot Serang Gelar Gemarikan

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemarikan di Kota Serang. Kampanye Gemarikan ini dalam rangka menuntas resiko stunting yang ada di Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa mengkonsumsi ikan sangat baik bagi pertumbuhan anak. Upaya ini pihaknya gencarkan agar Kota Serang tidak lagi terdapat kasus stunting.

    “Mengkonsumsi ikan menjadikan generasi menjadi sehat, kuat, cerdas, dan terhindar dari stunting,” ujarnya, Kamis (16/11).

    Syafrudin menuturkan bahwa dipilihnya ikan karena ikan mengandung banyak kandungan yang baik untuk pencegahan stunting.

    “Makan ikan banyak kandungan protein omega tiganya. Oleh karena itu makan ikan bisa mencegah sekaligus mengobati anak stunting,” tuturnya.

    Syafrudin menjelaskan, kasus stunting harus tuntas pada tahun depan. Warga juga diimbau serta diajak untuk gemar memakan ikan, agar kasus stunting di Kota Serang bisa tuntas.

    “Ini merupakan program pemerintah pusat yang harus diselesaikan. Stunting ini harus tuntas di tahun 2024,” jelasnya.

    Menurutnya, KUA juga punya peran penting dalam pencegahan kasus stunting. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menikahkan anak di usia dewasa.

    Selain itu, ia juga mengimbau agar para remaja jangan terburu-buru menikah dan bisa menunggu hingga usia matang yakni diatas 18 tahun.

    “Untuk pencegahan stunting pertama adalah KUA harus cerdas menikahkan masyarakat, karena pernikahan anak di bawah umur itu berpotensi meningkatkan stunting. Jadi harus mengikuti pemerintah, menikahlah di atas 18 tahun, supaya nanti saat mengandung rahim sudah kuat dan melahirkan dengan normal,” terangnya.

    Selain itu, Syafrudin juga mengimbau kepada para ibu hamil agar bisa rutin melakukan pemeriksaan kandungannya.

    “Pemeriksaan ini akan mengetahui kondisi kesehatan anak dan ibu, sehingga bayinya normal,” ungkapnya.

    Syafrudin menuturkan, kasus stunting penyembuhannya cukup lama. Oleh karenanya dari pada mengobati menurutnya lebih baik mencegah terlebih dahulu.

    “Kalau sudah stunting agak susah mengobatinya bukan setahun dua tahun tapi bertahun-tahun. Oleh karena itu melalui program ini diharapkan bisa mengentaskan stunting,” tuturnya.

    “Ikan ini lebih baik dari pada makan daging. Ditambah harganya lebih murah dari pada daging,” tandasnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang, Sony August, mengatakan bahwa Gemarikan merupakan program nasional yang perlu untuk ditindaklanjuti agar bisa mengentaskan stunting di Kota Serang.

    “Gemarikan ini merupakan program pemerintah pusat dan ini juga merupakan program yang digencarkan oleh Walikota Serang. Dengan program ini mudah-mudahan masyarakat bisa terhindar dari stunting. Dan diharapkan masyarakat bisa teredukasi dengan kegiatan ini,” tandasnya.

    Diketahui, dalam kegiatan Gemarikan tersebut juga dibagikan ratusan kilo ikan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan Pemkot Serang dalam upaya pencegahan stunting di Kota Serang. Selain itu juga masyarakat diajak bersama-sama makan masakan olahan ikan. (CR-01)

  • Kanwil Kemenkumham Banten Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2023

    Kanwil Kemenkumham Banten Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2023

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai badan publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, dengan raihan nilai sebesar 91.18.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan merupakan komitmen instansi pemerintah dalam memberikan layanan informasi.

    “Selamat kepada para lembaga/instansi yang meraih penghargaan badan publik informatif, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan informasi,” ucap Al Muktabar, Kamis (16/11).

    Penganugerahan ini diberikan setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap ketaatan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Wilayah Provinsi Banten.

    Status Informatif badan publik merupakan wujud pengakuan terhadap akuntabilitas dan keandalan informasi yang disediakan oleh badan publik, dalam hal ini Kantor Wilayah Kemenkumham Banten kepada masyarakat.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten, Dodot Adikoeswanto, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati, menyatakan bahwa penganugerahan ini merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam memberikan keterbukaan informasi publik.

    “Penghargaan ini menjadi pencapaian membanggakan bagi Kanwil Kemenkumham Banten dan memberikan motivasi untuk terus melakukan inovasi dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan,” tandasnya. (DZH)

  • Realisasi Investasi Tembus Rp28,153 Triliun, DPMPTSP Cilegon Apresiasi Investor

    Realisasi Investasi Tembus Rp28,153 Triliun, DPMPTSP Cilegon Apresiasi Investor

    CILEGON, BANPOS – Realisasi investasi di Kota Cilegon sudah tembus di angka Rp28,153 triliun. Investasi ini akan terus bertambah karena tahun 2023 belum habis.

    Dengan realisasi investasi ini, pun membuat Kota Cilegon sebagai penyumbang investasi tinggi di Provinsi Banten. Diketahui tahun sebelumnya, secara konsisten Kota Cilegon pun menyumbang investasi tinggi untuk Banten.

    Menyikapi hal ini, Pemkot Cilegon melalui DPMPTSP memberikan apresiasi kepada investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Apresiasi diberikan dalam momentum Cilegon Business Forum and Investment Award 2023 di The Hotel Royale Krakatau, Kamis (16/11).

    Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 10 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mendapatkan penghargaan dari Pemkot Cilegon.

    Kepala DPMPTSP Kota Cilegon, Hayati Nufus, menjelaskan bahwa agenda tersebut digelar sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat melalui peningkatan investasi.

    “Kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan investasi di Kota Cilegon sebagai bagian upaya kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam mewujudkan visi Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat,” tutur Nufus.

    Pelaksanaan forum bisnis ini pun sebagai wahana yang mampu menguraikan permasalahan, dan meningkatkan komitmen bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain mengundang industri besar, kegiatan ini pun mengundang pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah di bidang industri perdagangan maupun jasa. Serta beberapa stakeholder terkait lainnya.

    Terkait realisasi investasi tahun ini, sejauh ini tercatat investasi yang masuk ke Kota Cilegon sudah mencapai Rp28,153 triliun. Jumlah itu terdiri dari PMA sebesar Rp26,886 triliun dan PMDN sebesar Rp1,2 triliun.

    “Ini pertama kalinya kita adakan Business Award di Kota Cilegon. Hadirnya industri di Kota Cilegon ini sangat membantu bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya, mudah-mudahan kolaborasi kita semakin baik kedepannya,” jelasnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengapresiasi program yang dilakukan oleh DPMPTSP tersebut. Menurut Helldy, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap investor yang telah menanamkan investasinya kepada masyarakat.

    Selain itu, hal tersebut pun sebagai bentuk sinergitas pemerintah dengan kalangan usaha dalam memajukan Kota Cilegon.

    “Pemkot Cilegon memandang investasi sangat berarti dalam sebuah pembangunan, karena mampu memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada muaranya nanti akan terciptanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat,” terang Helldy.

    Hal senada disampaikan oleh Pj Sekda Provinsi Banten, Virgojanti. Mewakili Pemprov Banten, ia mengapresiasi Pemkot Cilegon yang sudah bisa menggelar kegiatan ini.

    “Ini merupakan spirit bagi semua dan bisa menjadi barometer aktivitas investasi di Kota Cilegon sangat kondusif dan capaiannya investasinya juga sangat luar biasa tinggi. Investasi di Cilegon cukup tinggi dan mendorong capaian realisasi investasi di Banten,” tandasnya.

    Diketahui, sejumlah perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kepatuhan, eksistensi, dan realisasi investasi yang berdampak positif terhadap pembangunan di Kota Cilegon mendapatkan apresiasi dan penghargaan.

    Penghargaan yang diberikan dalam 3 kategori tersebut antaranya, untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA) diraih oleh PT Lotte Chemical Indonesia, PT Indo Raya Tenaga, PT Nippon Shokubai Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Krakatau Posco, PT Mc Pet Film Indonesia, PT Indorama Petrochemicals, PT Mitsubishi Chemical Indonesia, PT Oebit Terminal Merak dan PT Chandra Asri Petrochemical.

    Untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meliputi PT Krakatau Medika, PT Guna Teguh Abadi, PT Krakatau Steel, PT Medika Loka Cilegon, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Sentral Grain Terminal, PT Krakatau Saranan Properti, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Krakatau Daya Listrik dan PT Timah Industri. Sementara untuk kategori UMKM diantaranya UMKM Novi Sekarhati, UMKM Bawang Goreng Ceu Papay, Nidaurrohmah UMKM Gipang Efain dan Jarnilah UMKM Kripik Pisang. (LUK)

  • Devisa Sektor Pariwisata Indonesia Capai 6 Miliar Dolar AS

    Devisa Sektor Pariwisata Indonesia Capai 6 Miliar Dolar AS

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa nilai devisa pariwisata pada triwulan III tahun 2023 sudah melampaui target yang ditentukan.

    Diketahui, realisasi devisa sektor pariwisata pada triwulan III yakni sebesar 2,07 miliar dolar AS pada batas bawah dan 5,95 miliar dolar AS pada batas atas.

    “Untuk nilai devisa pariwisata mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS, dengan kontribusi PDB pariwisata sebesar 3,76 persen,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11).

    Ia menuturkan, untuk nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) hingga saat ini sudah mencapai 11,82 miliar dolar AS dan nilai tambah ekraf Rp691,75 triliun.

    Lalu, peringkat TTDI (Travel and Tourism Development Index) per tanggal 14 November, berada pada posisi 32 dan ditargetkan posisi ini akan merangkak naik hingga tembus 30 besar.

    Untuk jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekraf pun tercatat telah di atas target. Jika ditotal, secara keseluruhan menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja, dengan rincian 21,93 juta tenaga kerja pariwisata dan 24,34 tenaga kerja ekraf.

    “Untuk wisatawan mancanegara yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di bulan September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan,” paparnya.

    Atas capaian itu, Kemenparekraf berhasil meraih nilai kinerja tertinggi dari 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves, dengan nilai 100 untuk sasaran K/L mendukung prioritas dan nilai 98,5 untuk proyek K/L mendukung prioritas.

    Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara per September 2023 baru mencapai 50 persen atau sekitar 626 juta, dari total target 1,2 – 1,4 miliar pergerakan.

    Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, menambahkan bahwa realisasi belanja TA 2023 per 12 November 2023 sudah mencapai 73,43 persen, atau sebesar Rp2,5 triliun dari total pagu sebesar Rp3,42 triliun.

    “Adapun realisasi program prioritas nasional 2023 per-12 November 2023 adalah sebesar Rp1,2 triliun atau 70,57 persen dari total pagu prioritas nasional sebesar Rp1,74 triliun,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Gagal Panen Bikin Harga Gabah Naik, Distan Lebak Girang

    Gagal Panen Bikin Harga Gabah Naik, Distan Lebak Girang

    LEBAK, BANPOS – Banyaknya gagal panen akibat kemarau panjang, membuat harga gabah kering di Kabupaten Lebak mencapai Rp8.200/kg. Tingginya permintaan pasar dan rendahnya stok, memicu kenaikan harga yang sebelumnya di angka Rp7.500/kg.

    Kenaikan harga gabah kering sebesar Rp700/kg akibat banyaknya gagal panen, disambut girang oleh Dinas Pertanian (Distan) Lebak. Mereka menilai, naiknya harga gabah kering akibat gagal panen, dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi pada Distan Lebak, Deni Iskandar. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa senang jika harga gabah kering di tingkat penggilingan senilai Rp8.200/kg, dan lebih tinggi dibandingkan HPP Rp5.100/kg.

    Melonjaknya harga gabah itu dipastikan akan berdampak pada tingkat pendapatan ekonomi petani menjadi lebih baik, dan dapat bermuara pada meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka.

    Ia menerangkan, jika panen menghasilkan produktivitas gabah basah panen rata-rata lima ton dengan harga Rp8.200/kg, maka pendapatan petani bisa mencapai Rp40 juta lebih per hektare. Sedangkan, biaya produksi Rp10 juta/hektare. Namun, ia tidak menghitung peristiwa gagal panen yang dialami oleh petani.

    “Kami mendorong petani agar melakukan percepatan tanam karena saat ini curah hujan cukup tinggi,” kata Deni.

    Deni menyebutkan, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya pertanian padi sawah dan padi gogo, guna mendukung kedaulatan pangan masyarakat.

    Selama ini, produksi pangan di Kabupaten Lebak menjadi andalan ekonomi petani juga mampu memasok beras sekitar lima persen ke DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung.

    Karena itu, produksi beras tahun ini ditargetkan 450 ribu ton dan mampu menyumbangkan produksi pangan nasional.

    “Kami berharap produksi pangan bisa terealisasi dengan tibanya musim hujan itu,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    TANGERANG, BANPOS – Angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang hingga akhir tahun ini, mencapai 21 ribuan. Puluhan ribu anak putus sekolah itu, terdiri dari tingkatan SD hingga SMP, dengan berbagai latar belakang dan alasan putus sekolah.

    Kepala Disdik Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, mengatakan bahwa puluhan ribu pelajar yang gagal sekolah itu merupakan data hingga Oktober 2023.

    “Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sampai dengan Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan DO atau lulus tidak melanjutkan di Kabupaten Tangerang mencapai 21.829 peserta didik,” katanya, Selasa (14/11).

    Ia menerangkan, tingginya angka putus sekolah tersebut terjadi lantaran tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), seperti perpindahan pelajar dari sekolah formal ke nonformal, hingga mereka yang melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    “Masalah kesalahan menginput ataupun meneruskan ke jenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di Sistem Dapodik ini masih sering terjadi, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan, untuk menyikapi tingginya angka peserta didik yang putus sekolah itu, Disdik bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah.

    Hal itu dilakukan dengan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A, Paket B, sampai Paket C.

    “Program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A hingga Paket C ini diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia di atasnya,” ujar Dadan Gandana.

    Nantinya, pelaksanaan program tersebut akan menggandeng Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang.

    “Selain kolaborasi dengan sesama OPD, kami memerlukan dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan, di antaranya forum Camat, APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), FK-PKBM (Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tangerang, unsur perguruan tinggi, Kepala Satuan Pendidikan Negeri seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibukota Banten Tidak Layak Huni

    Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibukota Banten Tidak Layak Huni

    SERANG, BANPOS – Di akhir masa jabatan Walikota Serang, Syafrudin, meninggalkan cukup banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait dengan hunian layak.

    Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, hingga akhir tahun 2023 ini tercatat sebanyak 20.693 unit rumah di Kota Serang yang tidak layak huni.

    “Tahun 2021 rumah tidak layak huni tercatat 21.759 unit dan tahun 2022 sampai 2023 ini tercatat 20.693 unit,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas pada DPKP Kota Serang, Ade Rustandi, Selasa (14/11)..

    Ade menuturkan, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta, untuk menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut.

    Adapun rincian dari bantuan sebesar Rp20 juta itu yakni Rp17,5 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

    “Bantuan ini hanya berlaku satu kali untuk satu rumah dan upah kerja diberikan setelah pembangunan fisik selesai,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, bantuan dana perbaikan RTLH diberikan kepada warga kurang mampu yang rumahnya dibangun di tanah milik pribadi.

    Ade menyampaikan bahwa program bantuan perbaikan RTLH tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023, karena ada pengalihan pemanfaatan dana untuk penanganan inflasi.

    “Tahun ini kita tidak ada program perbaikan RTLH, terbentur anggaran tadi itu. Tapi kan program ini tidak hanya ada di DPKP saja, tapi juga ada di dinas lain seperti Dinsos, Baznas, dan juga ada program TNI biasanya,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • 8.799 Keluarga Kota Serang Miskin Ekstrem, Wibowo: Pemkot Ngapain Aja?

    8.799 Keluarga Kota Serang Miskin Ekstrem, Wibowo: Pemkot Ngapain Aja?

    SERANG, BANPOS – Terdapat 8.799 keluarga di Kota Serang masuk kategori miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.

    Data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Agustus 2023 lalu.

    Keluarga Syarif (60) dan isterinya Aniah (54) adalah salah satu keluarga miskin ekstrem di Kota Serang.

    Syarif yang tinggal di Kampung Lebak Sili, RT 03 RW 08, Kelurahan Unyur, Kota Serang, sudah dua tahun terakhir tidak bekerja karena sakit-sakitan.

    Syarif sebelumnya bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rau, Kota Serang.

    Sedangkan isterinya, Aniah bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu. Rata-rata Aniah memperoleh Rp400 Ribu per bulan. Dan perkawinan mereka dikaruniakan 8 orang anak.

    Menurut Caleg Nasdem Kota Serang, Wibowo, beginilah potret masyarakat Kota Serang sesungguhnya. Di Ibukota Provinsi Banten ini, masih terdapat 8.799 keluarga yang miskin ekstrem.

    “Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak,” ungkap Wibowo, kemarin.

    Padahal, sesuai Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai di tahun 2024.

    “Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan,” ujarnya

    Ironisnya, banyak program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun jumlah keluarga miskin masih tetap membengkak.

    Kondisi ini membuat Wibowo menaruh curiga dengan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak. Bahkan Wibowo akan mengecek bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak.

    “Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak,” tegasnya. (CR-01)

  • Walikota Helldy Raih Penghargaan Bintang Veteran

    Walikota Helldy Raih Penghargaan Bintang Veteran

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mendapatkan penghargaan Bintang Veteran yang diberikan langsung Sekjen DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono. Penghargaan itu diberikan usai Pemkot Cilegon menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional, di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Jum’at (10/11).

    Djoko Sumaryono menilai bahwa Helldy sangat peduli dengan para veteran. Antara lain rutin memberikan bantuan sosial, membebaskan para veteran dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta membangun makam pahlawan di Kota Cilegon.

    “Beliau (Helldy) berhasil membangun sekaligus memberi manfaat buat masyarakat Kota Cilegon, termasuk para veteran sebagai bagian dari masyarakat,” kata Djoko kepada awak media saat ditemui di Pemkot Cilegon, Jumat (10/11).

    Dikatakan Djoko, bahwa Bintang Veteran adalah penghargaan tertinggi yang diberikan dari LVRI. Dari 34 orang yang diberikan penghargaan secara nasional, hanya dua orang yang dari unsur pejabat pemerintahan daerah, yakni Gubernur Gorontalo dan Walikota Cilegon.

    Dia berharap ke depan Walikota Cilegon dapat melanjutkan program-programnya yang sudah bagus. Termasuk program yang pro terhadap kesejahteraan veteran.

    “Bagaimanapun kita bisa menghirup udara segar seperti sekarang berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan dulu. Tentu kita berharap keluarga besar veteran bisa mendapat manfaat dari Pak Wali,” katanya.

    Djoko berpesan kepada para veteran di Kota Cilegon untuk terus memelihara kesatuan bangsa, melindungi tumpah darah termasuk wilayah Kota Cilegon beserta isinya.

    “Kami juga harap terus mendukung kemajuan, kesejahteraan di Kota Cilegon ini. Dalam konteks ini maka Pak Wali sebagai pemimpin di Kota Cilegon telah berhasil niatnya ada dilaksanakan juga,” kata dia.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan LVRI kepada dirinya. Hal ini tidak lepas dari apa yang selama ini ia lakukan dengan memberikan tempat yang layak buat para veteran.

    “Banyak program kami kepada para veteran. Termasuk setiap acara hari-hari penting di pemerintah daerah juga selalu kami undang. Kami posisikan di kursi terdepan. Makanya ada perasaan dari veteran di Cilegon mengajukan permohonan kepada pengurus veteran provinsi dan pusat memberikan penghargaan,” jelasnya.

    Setelah menerima penghargaan tertinggi dari DPP LVRI, Helldy merasa masih ada pekerjaan rumah (PR) yang mesti ia lakukan untuk para veteran. “Setelah ini bukan berarti tidak berkelanjutan. Kita sudah diskusikan dengan para veteran, apa yang bisa kami lakukan untuk mensejahterakan para veteran,” ucapnya. (LUK)

  • PLTS Di IKN Nusantara Pionir Pembangkit EBT

    PLTS Di IKN Nusantara Pionir Pembangkit EBT

    IKN, BANPOS – PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW). Kehadiran PLTS ini, diproyeksikan bakal mampu mengurangi hingga 104 ribu ton emisi karbon setiap tahun.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTS pionir pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini, dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis, (2/11/2023).

    Presiden mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan Pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara.

    Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.

    ”Ini adalah pionir PLTS di IKN, kapasitasnya masih bisa dinaikkan kalau memang dibutuhkan,” ujar Jokowi.

    Presiden menjelaskan, PLTS di IKN Nusantara akan mereduksi emisi sampai dengan 104.000 ton CO2 per tahunnya.

    Selain itu, mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 Giga Watt Hour (GWh) per tahun, maka terjawab sudah bagaimana kecukupan kebutuhan listrik di IKN dipenuhi.

    “Pertanyaan selanjutnya listriknya ada tidak? Siap atau tidak, katanya green energy? Di mana? Pertanyaannya, sore hari ini langsung terjawab,” kata Jokowi.

    Jokowi juga meminta agar jalur kelistrikan di IKN harus tertanam di bawah tanah untuk memastikan estetika tetap terjaga.

    “Saya minta sejak awal kabelnya jangan kelihatan mata. Harus semuanya ground cable dimasukkan ke kapling di bawah tanah, masa kita membangun Ibu Kota yang bagus seperti ini kabelnya di atas,” ungkap Jokowi. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID baca-berita/government-action/195332/groundbreakingnya-dilakukan-jokowi-plts-di-ikn-nusantara-pionir-pembangkit-ebt