BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Investigasi Dewan Bongkar Borok Dishub Kota Serang

    Investigasi Dewan Bongkar Borok Dishub Kota Serang

    SERANG,BANPOS- Dishub Kota Serang diduga membohongi Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam melaporkan realisasi retribusi parkir. Pasalnya, laporan tersebut berbeda dengan pencatatan yang dilakukan oleh koordinator parkir.

    Hal ini diketahui saat Komisi III pada DPRD Kota Serang melakukan investigasi atas minimnya pendapatan retribusi parkir. Mulanya, Komisi III memanggil Dishub Kota Serang dan mendapatkan nilai retribusi sebesar Rp250 juta.

    Namun saat melakukan audiensi dengan para koordinator parkir Kota Serang, diketahui pendapatan retribusi parkir yang telah disetorkan kepada Dishub Kota Serang sejak Januari hingga April 2020 mencapai Rp398 juta. Tak ayal, ivestigasi ini membongkar borok Dishub Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh anggota komisi III, Jumhadi. Kepada BANPOS, ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil audiensi dengan para koordinator parkir, pendapatan retribusi parkir sejak Januari hingga April saja mencapai Rp398 juta.

    “Kami dari komisi III melihat bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Serang itu cukup besar. Karena kan kantong-kantong parkir itu cukup banyak. Makanya kami berupaya untuk berkomunikasi dengan para koordinator parkir. Ini untuk mengetahui nilai pendapatan parkir yang mereka setorkan kepada Dishub,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (18/8).

    Setelah beberapa kali berkomunikasi, para koordinator parkir tersebut pun akhirnya melayangkan surat audiensi kepada Komisi III DPRD Kota Serang. Menurut Jumhadi, para koordinator parkir tersebut lebih memilih audiensi karena takut dipanggil oleh Komisi III.

    “Jadi dua hari setelah rapat dengan Dishub, kami menggelar rapat audiensi dengan para koordinator parkir,” ungkapnya.

    Menurut Jumhadi, pihaknya tercengang ketika para koordinator parkir tersebut menyampaikan laporan data rekapan sementara setoran retribusi parkir pihak mereka kepada Dishub Kota Serang. Karena dalam rekapan tersebut, retribusi parkir yang mereka setorkan hingga April 2020 mencapai Rp398 juta.

    “Laporan Dishub itu kan dari Januari sampai Juli itu hanya Rp250 juta. Ternyata hasil rekapan koordinator parkir itu dari Januari hingga Maret 2020 mencapai Rp398 juta. Nah ketika Covid-19 dari April sampai sekarang itu mereka mengakui tidak maksimal,” tuturnya.

    Namun meskipun tidak maksimal, para koordinator parkir tersebut mengakui bahwa mereka masih tetap menyetorkan kurang lebih 30 persen dari pendapatan retribusi sebelum Covid-19. Jumhadi pun mempertanyakan kemana selisih pendapatan tersebut.

    “Kalau dari Januari hingga Maret itu saja sudah Rp390an juta, bagaimana jika dihitung sampai Juli? Harusnya bisa lebih dari itu. Nah pertanyaannya, kemana selisih nominal pendapatan retribusi tersebut? Artinya ini ada kebocoran yang terjadi, pendapatan yang hilang. Bukan hanya Rp10 juta atau Rp20 juta, tapi bisa ratusan juga,” jelasnya.

    Menurutnya, kebocoran tersebut terjadi akibat dari sistem penyetoran retribusi yang melalui Dishub Kota Serang. Untuk mencegah terjadinya kebocoran, pihaknya sejak jauh hari telah merekomendasikan agar penyetoran dapat langsung dilakukan melalui rekening Kas Daerah.

    “Jadi kalau lewat pihak perbankan, para koordinator parkir itu bisa langsung menyetorkan ke kas daerah. Sehingga potensi kebocoran apabila disetorkan melalui Dishub itu tidak terjadi,” terang politisi NasDem tersebut.

    BANPOS pun melakukan konfirmasi kepada UPT Parkir pada Dishub Kota Serang, Ahmad Yani. Ia membantah bahwa terjadi kebocoran pada setoran retribusi parkir. Menurutnya, selisih nominal tersebut terjadi karena para koordinator parkir saat melakukan audiensi, salah dalam menyebutkan bulan.

    “Kan gini, tadi memang ada dari perwakilan koordinator datang ke saya. Itu perhitungannya sampai bulan Juni. Bukan sampai Maret. Makanya kok ada perbedaan kayak begini. Saya bilang kepada koordinator kalau mau ada audiensi, itu datanya harus benar,” ujarnya.

    Menurutnya, selisih nilai tersebut murni merupakan penyalahan penyebutan bulan yang dilakukan oleh para koordinator parkir. Ia mengatakan, telah melakukan konfirmasi juga dengan perwakilan koordinator parkir bernama Andi Nasution dan memang benar ada kesalahan penyebutan bulan dan penjumlahan pendapatan.

    “Jadi memang itu per bulan Juni. Saya katakana kepada Andi, jangan sampai keluarnya (data) bagaimana, itu malah jadi bumerang bagi dinas. Jangan sampai kalau data yang muncul itu salah, kami tuntut balik gitu,” tegasnya. (DZH/AZM)

  • Pembukaan Sekolah di Kota Serang Lebih Baik Menunggu Kebijakan Nasional

    Pembukaan Sekolah di Kota Serang Lebih Baik Menunggu Kebijakan Nasional

    SERANG, BANPOS – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Serang menyatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka yang diambil oleh Pemerintah Kota Serang harus terus dimonitoring dan dievaluasi agar tidak terjadi klaster baru.

    Selain itu, IDI Cabang Serang juga menyampaikan bahwa tingkat fatalitas kasus anak-anak di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lainnya.

    Demikian yang disampaikan oleh Ketua IDI Cabang Serang, Atep Supriadi dalam Siaran Pagi Serang Gawe FM bersama Banten Pos dengan tema ‘Kota Serang Ngotot Buka Sekolah, Seberapa Aman?’

    “Yang perlu jadi catatan, case fatality rate (tingkat fatalitas kasus, red) di Indonesia untuk anak-anak itu lebih tinggi daripada Cina, Italia maupun Amerika. Sehingga jika kita jika membuka sekolah dengan mengikuti WHO, tapi tetap harus sangat berhati-hati,” jelas Atep, Selasa (18/8).

    Atep menyatakan, tingginya case fatality rate anak-anak di Indonesia itu, belum dianalisis lebih dalam terkait penyebabnya. Sebab menurutnya, kasus gejala Covid-19 ini selalu berubah-ubah, termasuk dengan munculnya penderita tanpa gejala.

    Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pemerintah daerah dapat mempertimbangkan secara matang dampak dari kebijakannya. Ia cenderung agar kebijakan pembelajaran tatap muka itu diputuskan secara nasional, bukan dengan kebijakan di masing-masing daerah.

    “Jadi walaupun zona hijau, belum tentu aman, masih terdapat resiko. Misalnya Kota Serang zona kuning, tapi penduduknya bekerja atau bepergian ke zona merah. Jadi saya bilang, zonasi ini sebenarnya masih kabur dan tidak sama dengan zonasi bencana alam. Sehingga, jika membuka sekolah berdasarkan pada zona menjadi susah,” terangnya.

    Sebab itu, ia berharap kebijakan pembelajaran tatap muka itu seharusnya bisa dikeluarkan ketika sudah ada pernyataan Indonesia itu sudah aman Covid-19. Selain itu, seharusnya selain siswa yang menerapkan protokol kesehatan, keluarga juga harus menerapkannya.

    “Misal, orangtuanya kerja di Jakarta, tidak menerapkan protokol kesehatan, kemudian menularkan ke anaknya, dan anaknya akhirnya menularkan ke anak lainnya, sehingga akan menyebar kemana-mana. Makanya agak susah jika memang belum dinyatakan Indonesia sudah aman,” paparnya.

    Namun, jika memang tetap akan dilakukan, ia berharap siswa tetap harus diperketat dan diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan.

    Ketika ditanyakan, apakah diajak berdiskusi tentang kebijakan pembelajaran tatap muka ini, Atep menyatakan, secara resmi IDI tidak diajak duduk bersama. Namun, hal tersebut menurutnya, bisa jadi dikarenakan gugus tugas sudah menganggap cukup dengan adanya Dinas Kesehatan.

    “IDI tidak secara resmi diajak untuk berdiskusi terkait kebijakan tersebut. Namun, di Pemkot Serang ada Dinas Kesehatan yang dapat memberikan masukan dan dirasa mungkin cukup,” ungkapnya.(PBN)

  • IKAPTK Gebrak Masker, Walikota dan Wakil Walikota Serang : Ini Contoh yang Baik

    IKAPTK Gebrak Masker, Walikota dan Wakil Walikota Serang : Ini Contoh yang Baik

    SERANG,BANPOS- Tidak seperti kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Banten dan Kota Serang punya cara sendiri dalam menyambut hari besar tersebut.

    Salah satunya dengan menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian masker kepada masyarakat se-Kota Serang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.

    Pembagian masker tersebut merupakan gerakan nasional yang dilakukan oleh alumni lulusan APDN-STPDN-IPDN di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Kegiatan ini dilakukan dari sabang sampai marauke oleh kami (lulusan APDN-STPDN-IPDN,red) namanya Gebrak Masker, Gerakan Bersama Pakai Masker. Jadi engga cuma di kota serang atau banten aja ya. Kebetulan untuk kota serang terpusat di wilayah kasemen bareng rekan-rekan ikaptk provinsi banten dan PKK juga,” kata salah satu pengurus IKAPTK Kota Serang, Rizki Ikhwani, saat ditemui di Kawasan Banten Lama, Senin (17/8/2020).

    Rizki mengatakan, kegiatan Gebrak Masker merupakan bentuk pengabdian IKAPTK dalam menghadapi virus corona dan juga menjalankan amanah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menggagas Gerakan Sejuta Masker.

    “Yang melatarbelakangi kegiatan ini bukan hanya keprihatinan kami terhadap wabah corona saja, selain itu amanah bapak presiden terhadap gerakan sejuta masker juga yang menginisiasi kami untuk melaksanakan kegiatan ini,”ungkapnya.

    “Lagi krisis begini kalau bukan kita siapa lagi, engga usah saling tunjuk hidung lah ini tanggung jawab bersama. Cukup berbuat walau kecil engga perlu menghujat, selagi itu baik untuk kepentingan bersama kenapa engga mending kita berbuat sajalah untuk masyarakat,”lanjut pria yang juga bekerja di Diskominfo Kota Serang ini.

    Menurut rizki, sudut pandang terhadap kesadaran masyarakat akan penggunaan masker harus dirubah menjadi kebutuhan bukan lagi sekedar kewajiban. Sehingga penggunaan masker bisa menjadi kebiasaan yang harus selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Gini yah, kita ubah dulu mindsetnya kata wajib masker itu harus beralih menjadi butuh masker. Jadi, ketika masyarakat menganggap masker itu suatu kebutuhan sudah barang tentu masker itu sendiri menjadi hal yang penting untuk digunakan. Kayak gini deh contoh simpelnya, kita pergi ke luar rumah nih udah pasti pakai baju dan celana dong begitupun dengan masker jadi bukan karena terpaksa pakai,” ucapnya.

    “Apalagi kota serang statusnya masih zona kuning, kurun waktu seminggu kebelakang aja masih ada kasus baru yang dilaporkan, jadi kebutuhan masker pun masih harus kita edukasikan secara masif,”tuturnya.

    Sementara hal senada dikatakan Koordinator Lapangan Gerakan Bersama Pakai Masker (GEBRAK MASKER) Kota Serang, Tb. A Teguh menjelaskan tujuan dari gebrak masker adalah untuk memasifkan penggunaan masker bagi masyarakat.

    “Tujuannya agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tadi liat sendirikan masih banyak masyarakat yang belum pakai masker terutama para nelayan dan warga sekitar,”Katanya.

    Teguh berharap kegiatan ini dapat memberi dampak yang baik dalam menghadapi pandemi virus corona yang memwabah di seluruh dinia.

    “Kami harap melalui kegiatan ini masyarakat tetap terjaga kesehatannya di tengah transisi era new normal. Semoga masyarakat tetap konsisten dalam mengikuti anjuran pemerintah,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Serang.

    Menanggapi kegiatan tersebut, Walikota Serang Syafrudin turut mengapresiasi gerakan yang di gagas oleh para lulusan APDN-STPDN-IPDN ini. Walikota serang berharap agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

    “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Serang saya apresiasi kegiatan Gebrak Masker. Ini menandakan adanya bukti sinergi yang baik semoga masyarakat tetap konsisten dalam mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

    Tak ketinggalan, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin juga ikut memberi komentar terhadap jalannya kegiatan tersebut. Baginya gerakan yang dilakukan IKAPTK sangat menginspirasi.

    “Apa yang dilakukan IKAPTK merupakan bentuk implementasi yang sangat baik dalam menyambut hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia di tengah pandemi corona, serentak lagi di seluruh indonesia, ini contoh yang baik. Semoga apa yang dilakukan oleh IKAPTK dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat yang lebih baik lagi bagi masyarakat di tengah pendemi corona,” tuturnya. (DZH)

  • Krisis Pulau Tunda, Kompetens Nyalakan Lilin Kemerdekaan di Depan Pendopo Bupati

    Krisis Pulau Tunda, Kompetens Nyalakan Lilin Kemerdekaan di Depan Pendopo Bupati

    SERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Kabupaten Serang (Kompetens) menggelar aksi refleksi 75 tahun Republik Indonesia di depan pendopo Bupati Serang. Aksi yang dilakukan yakni menggelar upacara bendera, pembakaran lilin serta tabur bunga.

    Dalam aksi bertajuk ‘Pulau Tunda Dijajah Kegelapan’ itu, mereka menyoroti permasalahan Pulau Tunda yang mengalami krisis listrik akibat rusaknya mesin diesel. Selain itu, mereka juga menyoroti fasilitas kesehatan, pendidikan serta pencemaran limbah akibat pengeboran minyak oleh Pertamina.

    Koordinator aksi, M. Busaeri, mengatakan bahwa di usia ke-75 tahun, masih ada daerah yang belum merasakan adanya pembangunan yang merata. Salah satunya yakni Pulau Tunda yang menurutnya masih dijajah oleh kegelapan.

    “Maka dari itu, turunnya kami saat ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi serta keprihatinan kami, atas kondisi Pulau Tunda yang belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya karena masih terjajah kegelapan,” ujarnya disela-sela aksi, Senin (17/8/2020) pukul 00.20 WIB.

    Ia menjelaskan, Pulau Tunda sebenarnya telah memiliki dua jenis pembangkit listrik yakni Tenaga Diesel (PLTD) dan Tenaga Surya (PLTS) yang mampu mengaliri listrik selama 12 jam. Namun saat ini, PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan.

    “PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan sejak beberapa bulan yang lalu. Mesin itu rusak karena memang usianya yang sudah tua. Sedangkan PLTS hanya mampu mengaliri listrik sekitar 2 jam saja,” ungkap Ketua PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) tersebut.

    Ketua HMTL Unbaja, Furqon, mengatakan bahwa selain persoalan listrik, masyarakat Pulau Tunda juga menghadapi krisis lingkungan. Sebab beberapa hari yang lalu, ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang diduga akibat dari aktifitas pengeboran minyak Pertamina.

    “Pulau Tunda yang asri akhirnya tercemar oleh limbah pengeboran. Bukan hanya merusak keasrian alamnya, namun juga merusak ekosistem di sana. Karena ternyata, banyak hewan-hewan laut yang mati akibat limbah tersebut,” katanya.

    Di tempat yang sama, Ketua Umum GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tanggungjawab pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat.

    “Pemerintah harusnya melakukan pemerataan pembangunan dengan segera. 75 tahun merupakan umur yang cukup lama untuk bisa mengoptimalkan pembangunan. Jangan sampai kejadian seperti di Pulau Tunda, juga terjadi di daerah lainnya. Kita menggaungkan merdeka, sedangkan saudara kita masih terjajah,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa atas kondisi yang terjadi di Pulau Tunda, pihaknya mendesak agar pemerintah di segala tingkatan untuk dapat turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Karena menurutnya, persoalan yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tamparan bagi Indonesia di usianya yang ke-75 tahun ini.

    “Kami mendesak agar pemeritah di seluruh tingkatan agar dapat segera turun tangan. Masyarakat Pulau Tunda berhak mendapatkan pendidikan yang layak, segera bangun SMA disana. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, listrik dan terhindar dari pencemaran limbah,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi juga menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Pulau Tunda. Di akhir aksi, mereka pun menebar bunga kembang di depan pendopo Bupati Serang sebagai gambaran akan matinya kepedulian pemerintah atas kondisi masyarakat Pulau Tunda.(PBN)

  • Ada APK Tatu-Pandji di LKBA

    Ada APK Tatu-Pandji di LKBA

    SERANG,BANPOS- Beredar sebuah foto yang menunjukkan alat peraga kampanye (APK) berupa gelas berlogo Bupati, Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa yang bertuliskan ‘Lanjutkan’ pada pelaksanaan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru yang dirangkaikan dengan lomba kampung bersih dan aman (LKBA) yang digelar di Kampung Curug Dulang, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang pada tanggal 5 Agustus 2020.

    Salah satu warga Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Rodiah (50) mengaku jika dirinya beserta para keluarga yang lain hanya diberikan gelas oleh panitia pelaksana kegiatan tersebut.

    “Kami diberi, yah diambil saja oleh kami, dan kami tidak tahu apa-apa,” ungkapnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dalam acara tersebut dirinya bersama dengan warga lain hanya diminta untuk hadir atas perintah dari perangkat desa yang ada.

    “Kami hanya disuruh datang pada acara itu, yah kami datang dan mengikuti kegiatan tersebut,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi saat di temui di kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis (13/8/2020) mengatakan jika dirinya baru mengetahui adanya hal tersebut. Ia juga mengungkapkan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

    “Kami akan lakukan diskusi dan kajian soal informasi ini, apakah tindakan yang melanggar pelaksanaan Pilkada atau tidak,” ucapnya.

    Yadi juga menjelaskan, apabila dalam hasil laporan nantinya terbukti ada pelanggaran didalamnya, maka pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada.

    “Ada mekanisme yang kamu lakukan, bahkan jika mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ada ketentuan di dalamnya,” jelasnya.

    Untuk saat ini, kata Yadi, Bawaslu tidak bisa menyimpulkan ada dugaan pelanggaran atau tidak. Sebab, menurutnya hal ini masih dalam tahap laporan awal.

    “Kalau sekarang tidak bisa kami simpulkan ada pelanggaran atau tidak,” terangnya.

    Mengakhiri perbincangan, ia menegaskan harus menunggu hingga pekan depan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, apakah dugaan pelanggaran atau tidak.

    “Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung dari tujuh hari kedepan. Ada atau tidaknya pelanggaran disana nanti akan disampaikan setelah tujuh hari mendatang,” tandasnya. (DZH)

  • MTQ Banten Digelar 10-15 Agustus, Masyarakat Bisa Menonton Melalui Siaran Langsung YouTube

    MTQ Banten Digelar 10-15 Agustus, Masyarakat Bisa Menonton Melalui Siaran Langsung YouTube

    SERANG, BANPOS- Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Banten akan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XVII Tingkat Provinsi Banten tahun 2020 pada 10-15 Agustus 2020 di Masjid Raya Al-Bantani.

    Pelaksanaan MTQ Banten 2020 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para peserta dan kafilah setiap kabupaten/kota dan masyarakat dapat menyaksikan MTQ kali ini secara live streaming melalui chanel Youtube: LPTQ Provinsi Banten.

    Ketua Panitia MTQ XVII Tingkat Provinsi Banten Sholeh Hidayat saat rapat persiapan akhir pekan lalu menjelaskan, awalnya MTQ Tingkat Provinsi Banten tahun 2020 digelar di Kota Tangerang Selatan pada 23- 27 Maret 2020.

    Namun, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Gubernur dan LPTQ Banten dengan bupati/wali kota dan LPTQ kabupaten/kota pada tanggal 17 Maret 2020, mengingat pandemi Covid-19 belum melandai di Tangerang Selatan khususnya dan Tangerang Raya pada umumnya, maka pelaksanaan MTQ XVII ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

    Ia menuturkan, setelah menunggu kurang lebih tiga bulan belum juga ada penurunan penyebaran Covid-19 yang signifikan, Wali Kota Tangerang Selatan berkirim surat kepada Gubernur Banten Nomor 451.14/18H/Kesra tertanggal 8 Juli 2020 menyatakan Pengunduran Diri sebagai Tuan Rumah MTQ XVII Tingkat Provinsi Banten.

    “Atas dasar surat tersebut LPTQ Banten, Ketua Panitia dan Kepala Biro Kesra berkonsultasi dengan Pak Gubernur terkait penyelenggaraan MTQ XVII Tingkat Provinsi Banten. Pak Gubernur menyetujui MTQ XVII Tingkat provinsi dilaksanakan oleh LPTQ Banten dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ucapnya.

    Sholeh yang juga Ketua DKM Raya Al-Bantani ini mengatakan, MTQ XVII Tingkat Provinsi Banten mengangkat tema “MTQ XVII Tingkat Provinsi Banten Mewujudkan Generasi Qurani Menyongsong Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Tujuan MTQ mendapatkan kader-kader qurani, meningkatkan ukhwah Islamiyah, membumikan Alquran, membangun silaturahim antara qari-qariah, hafiz-hafizah, mufassir-mufassirah dan khot-khotttoh serta peserta cabang lainnya.

    Sholeh menuturkan, MTQ XVII menggunakan protokol kesehatan. Antara lain setiap majelis hanya dihadiri Dewan Hakim, Panitia dan official kabupaten/kota maksimal 3 orang.  Kemudian, dicek suhu badan pada saat masuk pintu Masjid Raya Al Bantani, mencuci tangan, wajib memakai masker, menjaga jarak/physical distancing, tidak berjabatan tangan secara langsung, dilarang merokok di arena musabaqah, membawa alas di setiap perlombaan.

    “Pembukaan akan dilaksanakan secara online dihadiri gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, Forkompimda, Ketua Harian LPTQ, Ketua Panitia MTQ, perwakilan Dewan Hakim. Para peserta dan kafilah tiap kabupaten dan masyarakat dapat menyaksikan secara live Streaming melalui chanel Youtube LPTQ Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Adapun cabang-cabang yang dimusabaqohkan sebanyak 14 Majelis Cabang yaitu: Tilawah Dewasa, Qiro’at Alquran, Tilawah Golongan Remaja dan Anak-anak, Tilawah Golongan Cacat Netra dan Murattal, Qiro’at Murattal golongan Dewasa dan Remaja, Tahfidz Golongan I dan 5 Juz serta Tilawah. 

    Selanjutnya, Tahfidz golongan 10 dan 20 Juz, Tahfidz 30 Juz dan Tafsir bahasa Arab, Tafsir Bahasa Indonesia dan Inggris, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khat Alquran, Maqalah Alquran, Qiro’atul Kutub golongan Ula dan Wustho, Qiro’atul Kutub golongan ‘Ulya Hadits 100 dan 500.(*)

  • Bersama Semobil, Syafrudin Subadri Ziarah Makam Pahlawan

    Bersama Semobil, Syafrudin Subadri Ziarah Makam Pahlawan

    SERANG, BANPOS – Memperingati hari jadi Kota Serang ke-13, Walikota Serang, Syafrudin bersama dengan wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tak seperti biasa menggunakan mobil bersama. Keduanya menuju makam pahlawan yang terletak di bilangan Stadion Maulana Yusuf Serang, untuk berziarah bersama-sama dengan OPD dan Forkopimda.

    Sampai di lokasi makam pahlawan, keduanya turun dari mobil yang sama yaitu mobil Syafrudin dan disambut oleh para kepala dinas dan semua elemen yang ada saat itu. Dengan senyum ramah, baik Syafrudin maupun Subadri menyapa dan menyalami satu per satu.

    “Ziarah ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dalam rangka hari jadi Kota Serang ke-13 dan HUT Kemerdekaan RI,” ujar Syafrudin.

    Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai dengan rutinitas, biasanya pihaknya melaksanakan ziarah. Secara kebetulan, kata dia, disamping memperingati hari jadi Kota Serang, juga dirangkaikan dengan peringatan momen hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.

    “Akibat pandemi Covid-19 kegiatan hari jadi Kota Serang kali ini tidak dilaksanakan seperti biasanya. Kalau biasanya itu ada pawai, ada bazar dan juga perlombaan, akan tetapi pada tahun ini kita tidak melaksanakannya,” jelasnya.

    Meskipun demikian, untuk perayaan hari jadi Kota Serang, Syafrudin menegaskan akan tetap menggelar Paripurna istimewa yang dilakukan pada Senin (10/8) di gedung DPRD Kota Serang. Setelah giat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada masyarakat petani dan stimulus nelayan serta stimulus UMKM yang ada di Kota Serang.

    “Sekaligus juga ada sedikit bazar, tapi tidak seperti biasanya, hanya terbatas serta wajib menggunakan protokol kesehatan,” tandasnya.

    Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengungkapkan bahwa dilaksanakannya ziarah terhadap makam pahlawan itu merupakan salah satu bukti hormatnya unsur Pemerintah kepada para arwah pahlawan. Kata dia, tanpa ada nya keberadaan para pahlawan itu, Kota Serang tidak akan ada.

    “Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin berziarah, dengan harapan setelah rasa hormat itu kami lakukan, mudah-mudahan ada keberkahan untuk semua masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang,” ungkapnya.

    Subadri mengaku, diusia Kota Serang yang ke-13 ini, berharap agar lebih baik. Karena, ia menyadari diusia belia ini masih ada hal-hal yang harus diperjuangkan bersama, baik dari unsur pendidikan, infrastruktur dan sisi yang lainnya.

    “Kami berharap, mudah-mudahan diusia yang ke-13 ini, bentuk kebersamaan semua stakeholder dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintahan, bersama-sama bersatu untuk memikirkan serta berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang menjadi lebih baik,” tandasnya.(MUF)

  • Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    JAKARTA,BANPOS- Sistem pembelajaran jarak jauh di zaman corona tak semudah dibayangkan di awal-awal. Masalah muncul di sana-sini. Mulai dari anak kurang konsentrasi, orangtua kesulitan membeli kuota internet, sampai repotnya orangtua membagi waktu mendampingi anak saat sekolah. Akhirnya, saat anak-anak belajar daring, para orangtua darting alias darah tinggi.

    Sudah hampir enam bulan anak-anak belajar dari rumah. Belum ada kejelasan kapan sekolah akan dibuka kembali. Jangankan untuk zona merah atau kuning, untuk zona hijau saja belum jelas. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat dongkol. Sebab, sekolah daring yang berjalan selama ini ternyata merepotkan.

    Meski banyak keluhan, Mendikbud Nadiem Makarim masih belum memberikan solusi konkret. Dia hanya bilang, belajar mengajar sejatinya dapat dilakukan kapan dan di mana saja, termasuk dalam kondisi apapun.

    “Situasi yang sulit bukannya mematahkan semangat belajar tetapi justru semakin menguatkan,” kata Nadiem, melalui rekaman video pada diskusi daring dalam rangkaian Hari Anak 2020, di Jakarta, kemarin.

    Dia pun meminta peran serta orangtua agar lebih optimal dalam mendidik anak, terutama saat pembelajaran jarak jauh masih diterapkan. Menurutnya, pendidikan yang baik dan menggembirakan hanya dapat terwujud apabila semua pihak, mulai dari siswa, orangtua, dan guru saling bergotong royong dalam mengerjakannya.

    Ketua Komisi X DPR Saiful Huda merasakan betul kesusahan para orangtua mengenai sekolah daring ini. Termasuk beratnya membeli kuota internet. Karena itu, dia mendesak Kemendikbud mengajukan dana darurat. Dana ini salah satunya digunakan untuk menyediakan kuota internet gratis.

    Pengajuan dana ini, kata dia, juga bisa membantu meningkatkan serapan anggaran di Kemendikbud yang masih rendah. “Sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan dana Covid-19,” ujar Saiful, kemarin.

    Huda menjelaskan, belajar daring memunculkan banyak masalah. Antara lain banyak siswa yang belum punya ponsel pintar, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

    “Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ke ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smart phone,” ujarnya.

    Komisioner KPAI Retno Listyarti ikut bicara. Kata dia, sekolah daring maupun luring selama pandemi Covid-19 sarat kendala. Sayangnya, tiidak terlihat langkah-langkah konkret Nadiem mengatasi berbagai ini.

    Dia memaparkan, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah. Para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah. “Mereka kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi, dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah,” tegasnya.

    Para guru juga sudah capek dengan kondisi sekarang. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim menyatakan, yang darting bukan hanya orangtua, tapi juga guru-guru. Dia membeberkan keluhan yang dialami murid dan orangtua sama dengan keluhan para guru.

    Dia mencontohkan, seperti terbatasnya provider, uang untuk membeli paket data, hingga para siswa yang belum mempunyai smartphone. Apalagi, di sejumlah daerah, relokasi dana BOS untuk membeli paket internet belum diterima para guru. “Iya betul ini membuat kami mengeluh. Baru dua hari lalu kami bertemu para Serikat Guru dan keluhannya hampir sama di daerah,” jelasnya. (UMM/AZM/RMCO)

  • Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    CIPOCOKJAYA,BANPOS- Pelayanan Kelurahan Banjarsari dinilai mengecewakan oleh warga. Hal ini disebabkan karena kosongnya kantor kelurahan kendati masih dalam waktu pelayanan. Pihak Kelurahan Banjarsari berkilah bahwa kekosongan tersebut karena mereka sedang melayat salah satu pegawai kecamatan.

    Salah satu warga yang mengaku bernama Dwi mengatakan, dirinya datang ke kantor kelurahan untuk mengurus berkas keperluan dirinya. Saat itu masih pukul 11.00 WIB, namun kantor kelurahan sudah dalam keadaan kosong.

    “Saya datang kesini sekitar jam 11.00, ternyata tidak ada pegawai kelurahan sama sekali. Padahal kan itu belum waktunya istirahat. Yang ada di kantor cuma satu orang bapak-bapak yang mengaku sebagai petugas kebersihan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (5/8/2020).

    Saat Dwi menanyakan hal tersebut kepada petugas kebersihan itu, disebutkan bahwa para pegawai kelurahan sedang keluar untuk melayat salah seorang pegawai di Kecamatan Cipocok Jaya. Petugas kebersihan itu meminta Dwi dan warga lainnya untuk menunggu.

    “Katanya semua sedang keluar melayat orang kecamatan. Kami diminta tunggu saja, karena dia juga bilangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena kan cuma seorang Office Boy (OB), tidak bisa melayani,” jelasnya.

    Dwi pun akhirnya menunggu hingga pukul 11.50 WIB. Akan tetapi, tidak ada satu pun pegawai kelurahan yang kunjung hadir. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang, begitu pula dengan beberapa warga lainnya yang sedang menunggu.

    “Karena tidak ada yang datang, kami akhirnya pulang. Tentu kecewa sebagai warga, karena kan kelurahan itu pelayanan publik. Harusnya tetap ada ketika masyarakat membutuhkan. Kami juga gak ngelarang kok kalau memang ada kegiatan, tapi jangan kosong dong kantornya,” tegas Dwi.

    Sementara itu, Kasi Ekbang pada Kelurahan Banjarsari, Ahmad Fahrudin, mengklaim bahwa kedatangan masyarakat sudah mendekati waktu istirahat yakni pukul 12.30 WIB. “Iyah datangnya udah mau jam istirahat, kalau pun mau dilayani harus menunggu,” katanya saat dikonfirmasi ke kantor Kelurahan Banjarsari.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa pada saat warga datang, dirinya tengah mengurusi berkas ke luar kelurahan. Sementara kasi dan pegawai lainnya melayat ke salah satu rumah pegawai kecamatan karena orangtuanya meninggal dunia.

    “Jadi hanya tinggal satu orang saja, dan kebetulan tugas disini sebagai petugas kebersihan. Mungkin karena itu yang jaga juga gak bisa melayani masyarakat secara maksimal,” terangnya.

    Meski demikian, ia meminta maaf kepada masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Banjarsari. Ia berjanji akan terus memaksimalkan kinerja seluruh pegawai agar tidak terulang kejadian yang sama.

    “Iyah kami minta maaf, mungkin masyarakat kecewa juga, dan kebetulan lagi full juga saya ke luar tadi, dan pak lurah juga sedang ada kegiatan di luar,” tandasnya. (DZH)

  • Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa Banten akan menyambut 170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang yang melakukan aksi jalan kaki sejak 26 Juni lalu menuju Istana Negara di Jakarta, untuk menemui Presiden RI Joko Widodo.

    Aksi itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan keadilan atas sengketa tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dengan PTPN II. Saat ini petani asal Sumatera Utara tersebut sudah sampai di Kota Bandar Lampung dan akan melanjutkan perjalanan hari Senin besok.

    “Rencana kita akan sambut teman-teman petani di Pelabuhan Merak lalu bersinggah di Cilegon dan ikut jalan sampai Jakarta,” ujar Ketua SWOT Cabang Serang, M Halabi lewat rilisnya, Sabtu (1/8).

    Sementara itu, Ketua IPNU Kota Serang, Samsul Bahri, mengungkapkan setelah berjalan dari Cilegon keesokan harinya petani akan melanjutkan perjalanan ke Kota Serang. Rencananya mereka akan singgah di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Kemang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    “InsyaAllah kami semua sedang membangun komunikasi untuk sowan dengan Ketua PWNU Banten agar kiranya diperkanankan untuk singgah. Soal waktu semuanya masih tentatif karena mereka jalan kaki,” tutur Samsul.

    Namun, lanjut Samsul, di Kota Serang mereka rencananya menggelar aksi dan diskusi bersama elemen mahasiswa. “Nantinya akan ada diskusi dan pernyataan sikap dukungan terhadap petani. Kita juga ingin mendengar langsung dari mereka soal sengketa tanah dengan PTPN II,” ucapnya.

    Ketua FAM Pandeglang, Ucu Fahmi, berharap negara hadir dalam penyelesaian konflik tersebut. Keikutsertaan organisasi yang dipimpinnya sebagai bentuk dukungan moril kepada pejalan kaki dan mahasiswa Banten yang nantinya akan mengawal sampai Jakarta.

    Menurut Ucu, aksi jalan kaki yang mereka lakukan hanya untuk menemui Presiden Jokowi agar pimpinan negara memberikan kepastian hukum atas hak mereka yang dirampas.

    “Ini bukan lagi darurat agraria, tetapi kejahatan agraria yang lebih mematikan dari virus Corona. Negara harus hadir,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 857 hektare tanah yang selama ini dikelola dan ditempati oleh masyarakat Simalingkar. Dalam hal ini masyarakat berpedoman pada SK Land Reform 1984. PTPN II lewat Sertifikat HGU Nomor 171/2009 sudah melakukan okupansi dan menguasai lahan yang juga diklaim milik masyarakat.

    Di Sei Mencirim, terdapat 80 hektare tanah yang diperjuangkan oleh petani. Dimana tanah tersebut atas Sertifikat Hak Milik (SHM) dari 36 petani.

    Selain itu, bentrokan juga sempat terjadi antara petani dengan pihak PTPN II. Dikabarkan mengakibatkan sejumlah petani mengalami luka dan ada yang sempat ditahan oleh polisi. (DZH)