Kategori: PEMERINTAHAN

  • Soal Aduan Warganet, DPRD Kota Serang Dorong Penyesuaian Biaya Pendidikan

    Soal Aduan Warganet, DPRD Kota Serang Dorong Penyesuaian Biaya Pendidikan

    SERANG, BANPOS – Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Ari Winanto, meminta kepada Dindikbud Kota Serang untuk mencarikan solusi yang saling menguntungkan terkait biaya pendidikan yang sempat diadukan oleh salah satu warganet.

    “Saat ini kan pembayaran sekolah tidak ada dispensasi yah, dari PAUD sampai SMP itu pembayarannya masih 100 persen. Makanya kami mau ada win-win solution (solusi saling menguntungkan) dari Dindikbud,” ujarnya di kantor DPW PAN Banten, Senin (8/6).

    Menurut politisi asal PAN ini, seharusnya ada penyesuaian biaya pendidikan dari pihak sekolah. Karena, saat ini para pelajar sedang menjalankan belajar dari rumah sehingga tidak menggunakan fasilitas sekolah.

    “Kami menginginkan adanya keringanan untuk para siswa, biaya yang sesuai. Karena kasihan, mereka kan tidak (menikmati fasilitas) sekolah. Belum lagi ada masalah Covid-19 ini yang belum beres,” jelasnya.

    Ia mengaku pihaknya akan segera melakukan kunjungan ke Dindikbud untuk memastikan kesiapan anggaran OPD, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan persiapan dalam menghadapi new normal.

    “Segera dalam minggu-minggu ini kami akan datang ke Dindikbud Kota Serang. Karena banyak yang harus dibicarakan soal pendidikan. Termasuk juga kami akan membicarakan terkait PPDB yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, seorang warganet mengadu pada akun instagram resmi Walikota Serang, Syafrudin, terkait dengan biaya pendidikan salah satu SMP swasta di Kota Serang. Akun bernama haibay23 itu mengadu pada kolom komentar unggahan terbaru Syafrudin terkait imbauan MUI untuk salat Jumat berjamaah.

    “Adik saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Serang (SMP) biaya administrasi sekolah 5 juta. Selama masa pandemi terhitung 16 maret sampai hari ini proses KBM dilakukan secara daring jarak jauh,” tulisnya mengawali aduan tersebut, Senin (8/6).

    Menurutnya, meskipun saat ini dalam masa pandemi dan belajar mengajar dilakukan secara daring, namun pihak sekolah tidak memberikan keringanan pembayaran biaya administrasi sekolah.

    Ia pun meminta agar pemerintah baik provinsi maupun kota dapat membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut.

    “Saya menyayangkan pihak sekolah yg masih meminta untuk melunasi administrasi sekolah disituasi keadaan yg serba sulit. Saya meminta dengan sangat agar Pemprov/Pemkot membuat suatu kebijakan untuk permasalahan seperti ini,” katanya.

    “Tidak ada keringanan dalam bentuk pengurangan nominal biaya hanya relaksasi pembayaran administrasinya saja *semoga segera mendapat respon yg baik terimakasih,” lanjutnya. (DZH)

  • Tidak Ada Keringanan Biaya Pendidikan, Warganet Ngadu di Instagram Walikota Serang

    Tidak Ada Keringanan Biaya Pendidikan, Warganet Ngadu di Instagram Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – Seorang warganet mengadu pada akun instagram resmi Walikota Serang, Syafrudin, terkait dengan biaya pendidikan salah satu SMP swasta di Kota Serang. Akun bernama haibay23 itu mengadu pada kolom komentar unggahan terbaru Syafrudin terkait imbauan MUI untuk salat Jumat berjamaah.

    “Adik saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Serang (SMP) biaya administrasi sekolah 5 juta. Selama masa pandemi terhitung 16 maret sampai hari ini proses KBM dilakukan secara daring jarak jauh,” tulisnya mengawali aduan tersebut, Senin (8/6).

    Menurutnya, meskipun saat ini dalam masa pandemi dan belajar mengajar dilakukan secara daring, namun pihak sekolah tidak memberikan keringanan pembayaran biaya administrasi sekolah.

    Ia pun meminta agar pemerintah baik provinsi maupun kota dapat membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut.

    “Saya menyayangkan pihak sekolah yg masih meminta untuk melunasi administrasi sekolah disituasi keadaan yg serba sulit. Saya meminta dengan sangat agar Pemprov/Pemkot membuat suatu kebijakan untuk permasalahan seperti ini,” katanya.

    “Tidak ada keringanan dalam bentuk pengurangan nominal biaya hanya relaksasi pembayaran administrasinya saja *semoga segera mendapat respon yg baik terimakasih,” lanjutnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada respon dari Syafrudin pada komentar tersebut. (DZH)

  • Rp19 Miliar BST Tahap 1 Dari APBD Lebak

    Rp19 Miliar BST Tahap 1 Dari APBD Lebak

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak, Sabtu (6/6) melaunching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

    “Untuk tahap pertama itu sekisar Rp19 miliar dari 32 ribu KPM terdampak Covid 19. Alhamdulillah kita bisa Launching hari ini penyaluran BST APBD Kabupaten Lebak,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di kantor Pos Rangkasbitung.

    Karena teknis penganggaran BST hasil refokusing, penyaluran BST APBD Lebak kata Iti, mengalami keterlambatan sehingga baru dapat disalurkan setelah hari raya idul fitri.

    Tidak hanya itu, APBD II Kabupaten Lebak juga masih tergantung dana alokasi umum (DAU) pusat dan bagi hasil dari Pemprov Banten.

    “Anggaran sekitar Rp19 miliar untuk tahap pertama bagi 32 ribu KPM dari APBD Lebak ini kita alokasikan di perubahan itu sampai tiga bulan kedepan,” jelasnya

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra mengatakan, penyaluran BST sebanyak 32,770 KPM terdampak Covida – 19 didanai APBN melalui Kemensos. 132, 339 KPM dari APBD Provinsi Banten dan Dana Desa sekitar 18, 669 KPM.

    Jadi kata Eka, kalau seandainya masih ada masyarakat yang terdampak Covid 19 itu, semua bisa terintervensi dan tidak mungkin sampai ada yang molos.

    “Kalau itu benar benar terdampak Covid dan kita komitmen untuk membantu mereka diusulkan oleh desa arena ini empat sumber dana dari APBN, APBN 1, APBD II dan dana desa (DD),” kata Eka.

    “Untuk tahap pertama ini, kita target tiga sampai empat hari sudah selesai,” imbuhnya (CR-01/PBN)

  • Nekat Mudik, Tenaga Medis RS Swasta di Kota Serang Terkonfirmasi Positif Covid-19

    Nekat Mudik, Tenaga Medis RS Swasta di Kota Serang Terkonfirmasi Positif Covid-19

    SERANG, BANPOS – Lagi-lagi Kota Serang mentacatat tambahan kasus terkonfirmasi positif. Pasien positif ke-14 di Kota Serang merupakan tenaga medis salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang, yang nekat mudik pada saat lebaran yang lalu.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pasien merupakan pria berinisial AH.

    “Pasien bekerja di salah satu rumah sakit swasta sebagai tenaga medis. Pria berinisial AH, umur 56 tahun. Warga Kelurahan Serang,” ujar Hari saat dihubungi awak media, Jumat (5/6).

    Menurut Hari, AH bersama dengan keluarganya memiliki riwayat perjalanan ke zona merah, untuk melaksanakan tradisi mudik hari raya Idul Fitri.

    “Pasien bersama satu istri dan tiga orang anak serta satu orang menantunya memiliki riwayat perjalanan ke zona merah tanggal 25 Mei yang lalu,” terangnya.

    Hari mengatakan, usai berkunjung dari zona merah tersebut, AH diduga merasakan tidak enak badan. Sehingga secara mandiri, AH dan keluarganya melakukan tes swab di Kimia Farma Kota Serang.

    “Mungkin karena tidak enak badan, tanggal 29 Mei AH dan keluarganya melakukan tes swab di Kimia Farma. Hasilnya AH positif sedangkan keluarganya negatif Covid-19,” ucapnya. Saat ini, AH sudah dirawat di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP).

    Hari mengaku, kasus ke-14 ini merupakan kasus terbaru, diluar dari beberapa klaster yang ada. Menurutnya, tambahan kasus ini merupakan akibat ketidakdisiplinan masyarakat atas anjuran pemerintah.

    “Menjelang lebaran kami sudah sangat gencar melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik, tetap dirumah dan melaksanakan salat Idul Fitri bersama keluarga inti saja. Tapi ternyata beberapa banyak yang tidak disiplin,” tandasnya.

    Untuk diketahui, hingga saat ini Kota Serang telah mencatat 14 kasus terkonfirmasi positif. 7 pasien dinyatakan sembuh, 6 pasien masih dirawat dan satu pasien dinyatakan meninggal dunia. (DZH)

  • Klaster WNA Bangladesh, Kecamatan Majasari Jadi Zona Merah

    Klaster WNA Bangladesh, Kecamatan Majasari Jadi Zona Merah

    PANDEGLANG, BANPOS – Kasus COVID-19 di Kabupaten Pandeglang nampaknya meningkat. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya warga terkonfirmasi positif COVID-19 yang diketahui melalui hasil swab. Sebelumnya ada 3 orang, kini bertambah menjadi 4 orang positif COVID-19.

    Dari jumlah kasus warga asal Pandeglang yang terkonformasi Positif COVID-19, sebanyak dua orang dinyatakan sembuh, satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi masih dalam penanganan medis.

    Berdasarkan hasil informasi yang dihimpun, beberapa hari terakhir telah ditemukan lagi kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 melalui hasil SWAB, pasca-kunjungan warga Negara Bangladesh beberapa bulan lalu di Kecamatan Majasari, Pandeglang.

    Juru Bicara Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pandeglang, dr.Achmad Sulaeman mengakui ada penambahan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Pandeglang. Dari sebelumnya tiga orang, kini menjadi empat orang.

    “Untuk kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 titik di wilayah kita bertambah, yang kemarin kita mencatat ada 3 hari ini kita bertambah satu menjadi 4 kasus yang terkonfirmasi Ini berasal dari Kecamatan Majasari,” katanya, Rabu (3/6).

    Pasca-adanya warga yang terkonfirmasi Positif, Tim Gugus Tugas penanggulangan COVID-19 Pandeglang, akan melakukan penelusuran (tracking) terhadap orang-orang yang sempat kontak langsung dengan warga terkonfirmasi COVID-19 tersebut.

    “Kami dari tim gugus tugas akan terus memantau perkembangan selanjutnya, dan direncanakan kami akan bergerak untuk Mentracking orang-orang yang sempat kontak dengan yang terkonfirmasi tersebut,” ucapnya.

    Sule juga menambahkan bahwa sebanyak 4 warga yang dinyatakan positif COVID-19 melalui hasil pemeriksaan swab, dengan riwayat kontak langsung dengan Warga Negara Bangladesh tersebut. Dari ke empat orang itu, tiga diantaranya adalah warga luar Pandeglang, diantaranya warga Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Serang dan ketiga warga tersebut masuk data masing-masing daerah.

    “Kita telah mencatat bahwa dari 4 orang terkonfirmasi di kecamatan majasari ini, 3 orang diantaranya telah berada di tempat asalnya masing-masing yaitu mereka berasal dari satu orang berasal dari kabupaten Lebak, satu orang berasal dari Kabupaten Serang, dan satu lagi dari kota Serang. Yang tersisa di Pandeglang hanya 1 maka dari itu data orang yang terkonfirmasi di Pandeglang hanya bertambah satu, sehingga total semua orang yang terkonfirmasi Positif di kabupaten Pandeglang ada 4 orang,” jelasnya.

    Untuk itu, demi memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, pihaknya mengajak masyarakat agar melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah.

    “Untuk memutus rantai penularan penyakit ini kita harus melakukan 4 hal yang terpenting, lakukan kebiasaan adaptasi baru ini dengan melakukan memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, dan satu hal lagi sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Masyarakat Protes Jalan Desa Banjar Rusak Parah

    Masyarakat Protes Jalan Desa Banjar Rusak Parah

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah warga Kampung Kadu Bale, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten pandeglang, menyampaikan aksi protes jalan rusak dengan memposting foto sarkasme, karena jalan yang ada di lingkungannya tergolong rusak cukup parah.

    Salah seorang warga Desa Banjar, Muhamad Nahrowi mengatakan, dirinya memasang foto dengan tulisan menyinggung bertujuan agar jalan yang rusak tersebut bisa segera diperbaiki, karena warga setempat banyak yang menggunakan akses jalan tersebut sebagai penunjang aktifitas sehari-hari.

    “Jalan ini sudah rusak parah, kalau musim hujan itu suka banyak genangan air, sementara pemerintah setempat seperti tidak melihat itu, untuk itu kami berinisiatif memotret jalan rusak dan membentangkan kertas bertulisan menyindir agar segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” katanya kepada BANPOS, Rabu (3/6).

    Menurutnya, apabila jalan tersebut dibiarkan rusak akan menimbulkan hal lain, seperti tergelincirnya pengendara, dengan demikian dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

    “Kalau saya kan setiap hari lewat sini, karena mengajar juga di salah satu sekolah yang ada di Desa Banjar, kadang khawatir saja begitu melihat kondisi jalan yang rusak, gimana coba kalau ada ibu-ibu hamil, orang yang sakit, terus pengendara yang terjatuh, mau menyalahkan siapa? Makanya saya minta diperbaikilah, jangan dibiarkan seperti ini seperti tidak ada pemerintah,” ujarnya.

    Nahrowi juga mengatakan, beberapa waktu lalu ada informasi akan dibangun, namun sampai saat ini belum ada juga.

    “Kemarin-kemarin memang infonya mau dibangun, rencanya sih dari tahun 2018 tapi sampai sekarang juga tidak kunjung dibangun dan masih dibiarkan seperti itu,” ucapnya.

    Sementara itu, ditempat terpisah, Camat Banjar Mujani, menanggapi informasi jalan rusak di daerahnya, ia memastikan jalan tersebut sudah masuk ke dalam usulan pembangunan tahun 2020, namun karena ada pandemi COVID-19 yang membuat terhambatnya pembangunan jalan tersebut.

    “Terkait jalan itu, berdasarkan data pembangunan sudah diploting tahun anggaran 2020, titik nol dari simpangan Gorobog menuju arah Kampung Kadu Bale, namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini saya kurang apakah tertunda tahun ini apa tidak, karena sekarang ini anggaran difokuskan penanganan COVID-19, lebih jelasnya di PUPR,” imbuhnya.

    Adapun untuk volume yang diusulkan oleh pihak desa, Mujani tidak mengetahui secara persis, sebab yang berhak menghitung volume untuk kebutuhan jalan tersebut adalah tim konsultan survey.

    “Yang diusulkan tidak menyebutkan volume, tapi ruas jalan Gorobog – Cinunggal – Kadu Bale, untuk volume biasanya konsultan survey yang menghitung dengan kekuatan dana yang tersedia,” katanya.(MG-02/PBN)

  • BLT Dana Desa Mulai Disalurkan

    BLT Dana Desa Mulai Disalurkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah cair di berbagai wilayah. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Virus Corona atau COVID-19 mendapatkan penyaluran perdana Rp.600 ribu per bulan, dimulai April sampai Juni 2020.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran Dana Desa (DD) untuk masyarakat Pandeglang yang terdampak pandemi COVID-19 tahap pertama sudah mulai dicairkan.

    Salah satu contoh desa yang telah mendapatkan dana desa, yakni Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp600 ribu perkeluarga kepada 68 keluarga miskin untuk bulan pertama.

    “Alhamdulillah, kami berangkat dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangkonol dengan BPD berikut tokoh masyarakat dan semua unsur, telah memutuskan 68 kk untuk dialokasikan dan mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, “kata Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopyandi kepada Banpos, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (3/6).

    Untuk penyalurannya sendiri, Ade mengatakan bahwa sudah dilaksanakan pada hari Selasa (2/6) kemarin.

    “Untuk tahap pertama kemarin sudah kami salurkan kepada 68 kk dengan jumlah sebesar Rp600.000 per kk untuk satu bulan selama tiga bulan. Jadi Insyaallah tidak lama lagi untuk bulan keduanya akan diturunkan kembali sambil kita melaporkan hasil kegiatan penyaluran dibulan kesatu atau tahap satu kemarin, “ucapnya.

    Sementara untuk penerima bantuan yang tidak bisa mengambil langsung dikarenakan sakit, pihaknya melakukan pembagian bantuan dengan cara mendatangi langsung kerumah penerima bantuan.

    “Untuk warga penerima bantuan yang tidak bisa menghadiri atau mengambil langsung dikarenakan sakit, kami mendatangi rumah warga tersebut dengan didampingi oleh Babinkamtibmas dan Babinsa serta perangkat Desa yang lain, “ujarnya.

    Selain yang memang sudah ditetapkan 3 bulan, direncanakan pula untuk 6 bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020.(MG-02/PBN)

  • Pemkab Serang Tidak Capai Target IPM 2019

    Pemkab Serang Tidak Capai Target IPM 2019

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Serang gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5).

    IPM sendiri merupakan sebuah indikator pembangunan makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yaitu masyarakat atau penduduk.

    Untuk diketahui, angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 persen, atau turun 0,22 persen dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21persen. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator ini baru mencapai sebesar 5,08 persen.

    Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 persen, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 persen. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.

    Diketahui IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi hanya sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin

    Tatu mengatakan bahwa IPM belum mencapai target, karena ada beberapa indikator IPM yang belum tercapai. Targetnya 67,27 poin dan baru tercapai 66,38 poin.

    “Sebetulnya mereka sudah punya target mengarah ke sana. Kedepan kita bisa tingkatkan lagi. Soal anggaran dan program. Dengan program yang ada, kedepan harus evaluasi, ” ujarnya.

    Jika dilihat dari indikator pendidikan dan kesehatan, sudah memiliki target untuk mengalami peningkatan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Pemkab Serang akan melibatkan pihak Badan Pusat Statitistik (BPS) dan akademisi.

    “Hal itu dilakukan dengan melibatkan BPS dan akademisi, pemerintah dapat mengambil langkah yang ideal. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi,” ucapnya.

    Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan out come, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat.

    “Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survey kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” tuturnya.

    Tatu menungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolok ukur melalui inovasi aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip.

    “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” tandasnya.(MUF)

  • Tahun Ini, Pemerintah Tidak Berangkatkan Jamaah Haji

    Tahun Ini, Pemerintah Tidak Berangkatkan Jamaah Haji

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah memastikan tidak akan memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi dalam keterangan pers via konferensi video, Selasa (2/6).

    “Sampai saat ini, Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara mana pun. Sehingga, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utama dalam melayani dan melindungi jamaah,” kata Fachrul, dilansir dari RMCO.id.

    “Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriyah ini,” imbuhnya.

    Hal tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1441H/2020 M.

    Seperti diketahui, 31 Mei lalu, pemerintah Arab Saudi memang sudah membuka Masjid Nabawi di Madinah. Namun, Masjidil Haram di Mekkah belum dibuka.

    Pemerintah Arab Saudi baru akan menjalani skema The New Normal pada tanggal 29 Syawal 1441 H, atau bertepatan 21 Juni 2020. Sedangkan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 H jatuh pada tanggal 31 Juli 2020.

    Artinya, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan keberangkatan jamaah haji tahun ini.

    Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan aspek risiko keamanan atau istitho’ah amniyah karena pandemi masih belum usai. [HES/PBN]

  • Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    Salam adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.

    Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.

    Mari kita selalu mengingat perjalanan sejarah bangsa kita, agar ke depan kita tidak mengulang kesalahan di masa lampau.

    Kepada para Pendahulu kita yang telah berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu Penjajahan, mari kita doakan agar segala amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

    Saudara-saudaraku,

    Setelah munculnya Covid19 di Wuhan pada akhir tahun 2019, kemudian meluas menjadi wabah pandemik yang sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya, banyak pelajaran berharga yang kita peroleh untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

    Salah satu pelajaran yang terpenting bahwa tugas negara menjamin keselamatan kehidupan rakyat adalah hal yang utama di atas kepentingan apapun, dan kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik yang paling tinggi.

    Sebelum Pandemi Covid19 ini muncul, dunia sedang diguncang oleh massifnya perlawanan rakyat menolak konsep lama, sistem lama yang hanya memberikan ruang hidup untuk segelintir orang menguasai kehidupan umat manusia lainnya.

    Hampir 3 bulan, kita terkurung oleh Pandemi ini, dan kemajuan yang telah dicapai umat manusia, sampai sekarang ternyata belum mampu menghentikan serangan Covid19 ini.

    Di dalam negeri kita sendiri, terjadi kebimbangan, kelambatan, ketidaksiapan, tidak ada soliditas kepemimpinan, tidak ada kesatuan komando, simpang siur informasi….. maka dengan jiwa besar kita harus akui, bahwa secara subyektif kita memang tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba Covid19 ini, baik dari aspek anggaran maupun peralatan medis, selain mungkin ada pertimbangan lain yang dijadikan landasan sikap Pemerintah, selain masalah kesehatan.

    Hal ini harus menjadi koreksi, bahwa ada masalah yang harus diperbaiki, baik dari aspek kesehatan, anggaran, ekonomi dan politik.

    Sebelum Pandemi Covid 19 muncul, ada beberapa agenda besar yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Ibu Kota Baru, Omnibuslaw dan pembahasan beberapa UU serta kebijakan yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

    Di tengah kecemasan dengan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti PHK, sektor informal mandeg, pengurangan upah kerja, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pengesahan UU Minerba oleh DPR RI.

    Tindakan tersebut melukai batin masyarakat, di saat mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan ekonomi dan politik, dengan tetap tinggal serta kerja di rumah.

    Masyarakat menjadi curiga bahwa ada muatan kepentingan dari Oligarki yang mengambil keuntungan di tengah kecemasan.

    Belum lagi adanya upaya pembungkamman terhadap hak-hak demokrasi rakyat, dalam bentuk intmidasi, teror dan penangkapan terhadap anggota masyarakat yang melakukan kritik kepada pemerintah.

    Ditambah simpang siur kebijakan yang dilakukan Pemerintah seperti BLT, penundaan angsuran kredit dan lain sebagainya, hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin turun.

    Di saat situasi darurat, mestinya pemerintah fokus dalam menghadapi pandemi Covid19, membangun kepemimpinan yang solid, dengan menunda semua agenda, selain agenda menyelamatkan rakyat, baik kesehatan maupun kebutuhan hidup, agar masyarakat merasa tenang karena terpimpin.

    Sebesar apapun musuh dan seberat apapun beban yang harus dipikul oleh negara dan masyarakat, jika bersatu padu akan menjadi ringan dan kita pasti sanggup mengalahkan serta melewati situasi berat ini.

    Masyarakat Indonesia sudah membuktikan tindakan nyata, walau dengan tindakan yang sederhana, mereka sigap menjaga diri dan menjaga kampungnya dengan melakukan isolasi mandiri, memproduksi masker, dan tolong menolong membangun posko distribusi makanan dan bahan makanan.

    Di tengah alam liberal ugal-ugalan, gotong royong yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia terbukti masih kuat di tengah masyarakat dan sanggup menjawab persoalan mendesak masyarakat.

    Kegotong-royongan inilah yang harus dikembangkan baik untuk urusan ekonomi, politik maupun sosial.

    Banyak pelajaran dan banyak hal yang harus dikoreksi untuk dibenahi agar ke depan kehidupan bangsa semakin kokoh, adil makmur dan penuh harapan.

    Dan juga agar negara selalu siap menghadapi situasi apapun, baik normal maupun darurat.

    Kita butuh tatanan baru, tatanan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi yang dituangkan dalam preambule UUD 1945 yang di dalamnya berisi tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasar negara.

    Tatanan yang pernah ditawarkan Bung Karno dalam SU PBB tahun 1960, di saat dunia pada waktu itu terbelah menjadi blok barat dan blok timur, tatanan baru untuk membangun dunia kembali, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

    Membangun kehidupan dunia yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

    Tinggalkan alam liberal yang telah gagal dan mendapatkan perlawanan rakyat di mana-mana, dengan percaya kepada kekuatan sendiri, mari kembali menegakkan serta melaksanakan Pasal 33 UUD 45.

    Karena sesungguhnya bukan hanya demokrasi politik saja yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa, tetapi juga demokrasi ekonomi, Sosio Demokrasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    Sejak awal berdiri kita telah membagi konsep pembangunan ekonomi itu menjadi 3, yaitu BUMN, KOPERASI dan SWASTA.

    Akan tetapi walau Kepemimpinan Nasional silih berganti, hanya swasta yang selalu diistimewakan, termasuk swasta asing, BUMN masih belum mampu menjadi pilar utama ekonomi dan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi dilupakan untuk dibangun dan dikembangkan.

    Akibatnya terjadi ketimpangan, dan dalam situasi darurat seperti ini, di saat semua negara sedang mengamankan kepentingan dalam negerinya masing-masing, sangat terasa betapa keroposnya ekonomi nasional kita.

    Pandemi telah memberikan pelajaran, semua negara berjuang mengamankan dalam negeri nya masing-masing, dari masalah alat kesehatan, bahan makanan maupun keuangan.

    Untuk itu sudah saatnya kita memulai kembali membangun industri nasional, agar tidak terus menerus tergantung kepada modal asing, tinggalkan pemikiran lama itu, ubah cara pandang agar Indonesia mandiri di atas semangat gotong royong.

    Hanya negara yang memiliki industri nasional yang kuat, ekonomi bisa mandiri dan sanggup bertahan menghadapi situasi apapun.

    Untuk itu jadikan Pancasila sebagai filosofi, dasar dan bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuannya.

    Jangan hanya menjadikan Pancasila sebagai gincu dan tameng politik, tetapi tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Semoga kita semua selamat dan keluar dari Pandemi Covid19 ini.

    Kita pasti bisa,

    Mari Bersatu, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila.

    Terimakasih,

    Wasalammualaikum Wr. Wb.